POLITIK
Hutama Karya Membenarkan Kecelakaan Melibatkan Anggota KONI Ogan Ilir
Palembang, FNN - Branch Manager Ruas Tol Palembang-Indralaya-Prabumulih PT Hutama Karya (Persero) Syamsul Rijal membenarkan kecelakaan di Simpang Susun Prabumulih Jalur A yang melibatkan kendaraan ditumpangi anggota Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis.Rijal menjelaskan berdasarkan hasil investigasi di lapangan kendaraan Toyota Fortuner dengan nomor BG 1806 AX, pada Kamis pagi, pukul 07.37 WIB, sedang melaju dari arah Indralaya menuju Prabumulih.Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi kendaraan tersebut diduga kehilangan fokus sehingga menabrak pagar pembatas jalan. Posisi akhir roda depan dan roda belakang bagian kiri mobil tersebut menghadap ke atas, sementara kabin depan mengarah selatan.\"Dalam kecelakaan itu, terdapat lima orang korban luka ringan yang telah dievakuasi ke Rumah Sakit Pertamina Prabumulih dan telah ditangani oleh Hutama Karya selaku pengelola Tol Indralaya-Prabumulih,\" kata Rijal.Kecelakaan tersebut cukup berdampak pada arus lalu lintas di tol tersebut, sehingga telah dilakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di Simpang Susun Prabumulih Jalur A. Lokasi kejadian kecelakaan pun telah kembali normal pada pukul 09.21 WIB.\"Hutama Karya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, berkendara di kecepatan maksimal 80 km/jam, mengecek kondisi kendaraan sebelum mengemudi, memastikan berkendara dalam kondisi prima, dan tidak mengemudi dalam kondisi mengantuk,\" jelas Rijal.Korban luka dalam kecelakaan itu ialah pengurus KONI Kabupaten Ogan Ilir, yakni Andi Novan, Haprisal Ayeng, Mughni A. Karim, Syarif Hidayat, dan Umar Barera.Ketua KONI Kabupaten Ogan Ilir Aswan Mufti mengatakan lima orang pengurus tersebut merupakan rombongan ofisial kontingen Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Selatan dari perwakilan Kabupaten Ogan Ilir.\"Dalam insiden tersebut, yang menjadi korban merupakan rombongan ofisial kontingen Porprov dari Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Haprisal Ayeng, Mughni A. Karim, Syarif Hidayat, Umar Barera, serta dr. Andi Novan yang juga Dirut RSUD Ogan Ilir,\" kata Aswan Mufti saat dikonfirmasi di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis.Saat kejadian, rombongan KONI Ogan Ilir itu sedang dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Lahat untuk mendampingi atlet yang sedang bertanding di Porprov Sumsel.\"Mereka sedang dalam perjalanan ke Lahat untuk mendampingi atlet-atlet Ogan Ilir yang sedang bertanding di Porprov Sumsel di Lahat pada tanggal 17 hingga 24 September 2023,\" jelas Aswan.Dia menambahkan semua pengurus yang terlibat dalam kecelakaan itu dalam kondisi luka dan sadar.\"Hanya dr. Andi Novan yang mengalami luka di kepala, sedangkan Haprisal Ayeng mengalami luka dan keseleo di tangan kirinya. Semoga semuanya baik-baik saja dan segera pulih,\" ujar Aswan.(ida/ANTARA)
Kasau Meninjau Latihan Bersama Elang Ausindo 2023 di Manado
Manado, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo meninjau pelaksanaan Latihan Bersama Elang Ausindo 2023 yang dilaksanakan TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Australia (RAAF) di Manado, Sulawesi Utara, 18-30 September 2023.\"Pada kunjungan kerja Kasau di Manado secara khusus meninjau pelaksanaan Latihan Bersama (Latma) Elang Ausindo 2023 yang dilaksanakan Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi dan 75SQN RAAF,\" kata Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Muhammad Mujib melalui Kapen Lanud Sam Ratulangi Mayor Sus Dhanu Wijaya, di Manado, Kamis.Dia mengatakan \"spot\" yang dikunjungi di antaranya Posko TNI Angkatan Udara untuk melihat secara langsung \"cell brief\" para penerbang.\"Kemudian dilanjutkan menuju Posko RAAF Australia dan berbincang-bincang dengan para penerbang,\" katanya.Setelah itu, Kasau yang didampingi Pangkoopsud II Marsda TNI Andi Kustoro, Aslog Kasau Marsda TNI M. Khairil Lubis, Asrena Kasau Marsda TNI Purwoko Aji P, Waasops Kasau Marsma TNI Suliono, Kadis BTB Marsma TNI A. Nurcahyo, Kadispenau Marsma TNI Agung Sasongkojati, dan Atase Udara Australia Group Captain Ken Bowes melihat secara dekat Pesawat F-35 yang digunakan RAAF.Latma Elang Ausindo 2023 menjadi momen penting dalam memperkuat kerja sama antara TNI Angkatan Udara dan RAAF dalam bidang pelatihan serta pertahanan udara.Selain meninjau Latma Elang Ausindo, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Ketua Umum PIA Ardhya Garini Inong Fadjar Prasetyo melaksanakan kunjungan kerja di Lanud Sam Ratulangi, Manado, dan disambut Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Muhammad Mujib, didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 9/D.II Lanud Sam Ratulangi Yati M. Mujib.(ida/ANTARA)
DPR dan Pemerintah Membahas Perpu Memajukan Pilkada 2024
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI bersama Pemerintah akan membahas lebih lanjut peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), khususnya soal memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 dari November menjadi September.\"Pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang, (dibahas) khususnya terkait dengan substansi perubahan pasal-pasal undang-undang tersebut,\" kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membacakan butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis dini hari.Rapat kerja tersebut digelar Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah, yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, dengan agenda pembahasan terkait Perpu Pilkada 2024.\"Komisi II DPR RI dapat memahami pandangan Pemerintah yang selaras dengan masukan asosiasi pemerintah daerah dan asosiasi DPRD,\" kata Doli saat membacakan butir lain kesimpulan rapat.Kesimpulan tersebut diambil setelah Tito Karnavian menyampaikan penjelasan tentang rencana Pemerintah memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024, dengan melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang atau Pilkada Serentak tahun 2024.Di awal rapat, Tito menyampaikan bahwa alasan memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 itu adalah untuk menghindari potensi kekosongan jabatan kepala daerah pada tanggal 1 Januari 2025.\"Untuk menghindari terjadinya kekosongan (jabatan) kepala daerah pada 1 Januari 2025 dan guna memastikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2024 dilantik idealnya paling lambat 1 Januari 2025, maka proses pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2024 yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pilkada ditetapkan pada bulan November tahun 2024, perlu disesuaikan waktunya,\" kata Tito.Sebab, lanjutnya, akan ada 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif pada tanggal 1 Januari 2025, sebagai hasil dari Pilkada 2024.\"Kondisi saat ini, terdapat 101 daerah dan empat daerah otonom baru (DOB) di Papua dan Papua Barat, yang diisi oleh penjabat kepala daerah tahun 2022, dan ini merupakan konsekuensi; dan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga terdapat 170 daerah yang diisi oleh penjabat kepala daerah di tahun 2023 dan 270 kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024,\" jelasnya.Sebagai konsekuensi dari rencana memajukan jadwal Pilkada 2024, maka pelaksanaan kampanye disarankan dipersingkat menjadi 30 hari guna memastikan tidak terjadi irisan tahapan dengan antara Pemilu 2024.\"Dengan singkatnya masa kampanye, dapat mengurangi durasi lamanya potensi keterbelahan atau polarisasi masyarakat dan tensi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan politik dan keamanan,\" katanya.Tito mengingatkan pula bahwa kewenangan penjabat kepala daerah tidak sebesar kewenangan kepala daerah definitif hasil pilkada, yang mendapat legitimasi lebih kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.\"Sebenarnya enggak bagus, pendapat kami, penjabat makin lama. Mendagri mungkin kelihatan senang-senang saja, enggak juga, karena tekanan kami pun tinggi sekali. Kalau penjabat-penjabat ini salah berbuat yang kurang bagus, yang disalahkan cuma dua orang saja, presiden dan mendagri,\" ujar Tito.(ida/ANTARA)
Fahri Hamzah: Prabowo Figur Paling Siap Lanjutkan Rekonsiliasi dan Legacy Jokowi
JAKARTA, FNN | Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta semua pihak agar terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan di 2024. Hal ini mengingat waktu pendaftaran dan masa kampanye calon presiden (capres) sangat pendek, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan dalam transisi kepemimpinan bisa tercapai. \"Kita harus memanfaatkan situasi saat ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan proses kepemimpinan yang baik ini, dengan waktu paling transisi yang pendek bisa tercapai,\" kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Jelang Final Terbentuknya Koalisi Capres 2024\', di Jakarta, Rabu (20/9/2023) sore. Fahri mengajak semua pihak untuk terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan saat ini, yang mengusung tema penting, yaitu politik rekonsiliasi dan politik legacy. \"Karena waktu yang sangat pendek ini, kita sebelumnya sudah mengusulkan agar koalisi besar dipertahankan dengan platform politiknya sangat positif, yaitu rekonsiliasi dan legacy,\" katanya. Menurut Fahri, politik rekonsiliasi adalah ikhtiar dalam membangun rekonsiliasi nasional yang telah digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus dilanjutkan, meskipun masih tetap ada kubu-kubuan. \"Pemerintahan Jokowi (Jokowi) yang 10 tahun sudah berhasil mengelola pemerintahan dan sukses dalam bidang ekonomi bisa diteruskan dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja, siapapun pemimpinnya. Itu legacy yang harus dilanjutkan,\" tegas Fahri. Sebab, dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Nusantara (IKN) misalnya, pembangunannya telah menghabiskan uang rakyat yang nilainya mencapai ratusan triliun. \"Jadi tidak boleh ditinggalkan begitu saja, karena ongkosnya mahal sekali, itu adalah uang rakyat. Ini yang harus dipahami semua, bahwa berpikirnya itu tetap harus kepentingan nasional,\" ujarnya. Fahri Hamzah menyebut bahwa Prabowo sepakat untuk melanjutkan dua tema penting bangsa saat ini, yaitu rekonsiliasi dan legacy yang telah dilakukan Presiden Jokowi dengan membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM). Prabowo, kata Fahri, merupakan satu-satunya figur dalam kabinet Jokowi yang paling siap meneruskan pemerintahan dan rencana kerja pemerintahan Jokowi. \"Kami optimis, Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 ini, sebab elektabilitas Prabowo tinggi, yang didukung suara pendukung Jokowi,\" katanya. Fahri menilai Prabowo sudah berada di dalam rel yang benar yaitu baik secara rekonsiliasi maupun legacy, sementara kandidat lain tidak memenuhi syarat. Tinggal menentukan calon wakil presiden yang akan dibahas para pimpinan partai politik dalam waktu dekat. Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosiade menegaskan, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto akan melanjutkan pemerintahan Jokowi, apabila terpilih sebagai Presiden RI ke-8 di 2024. Sebab, Prabowo sudah menegaskan, bahwa dirinya bagian dari tim Jokowi. \"Jokowi selama ini sudah meletakkan fondasi dan percepatan program-program yang sudah dilakukan Jokowi. Intinya kita di Koalisi Indonesia Maju ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi,\" ujar Andre. Sedangkan menyangkut cawapres akan ditentukan bersama para pimpinan parpol, setelah Partai Demokrat mengumumkan secara resmi dukungannya ke Prabowo pada Rapimnas, Kamis (21/9/2023). \"Jadi cawapres Pak Prabowo itu syaratnya bisa meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Lalu, membantu Pak Prabowo dan bisa bekerjasama dalam rangka melanjutkan keberhasilan Jokowi dan cawapres yang disetujui didukung oleh partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo,: katanya. Jokowi Penentu Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, ada tiga bakal cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto, yakni Erick Thohir, Airlangga Hartarto dan Gibran Rakabuming Raka. Qodari membeberkan analisis mengapa cawapres Prabowo tak kunjung diumumkan. Menurutnya, Prabowo masih mempertimbangkan beberapa hal. \"Problem nomor satu di kubu Prabowo, bersifat kualitatif, artinya masing-masing ada kelebihan, misal ET disurvei cawapres tertinggi sekarang. Tapi suara PAN relatif kecil hasil Pemilu 2019 dan survei. Sementara Golkar kursi besar tapi elektabilitas Airlangga kecil. Jadi ini mau ambil yang mana? Masing-masing ada lebih dan kurangnya,\" kata Qodari. Karena itu, kata Qodari, ada satu variabel terhadap kasus cawapres Prabowo yaitu mencari jalan tengah di antara PAN, Golkar dan Demokrat. Gibran bisa menjadi alternatif karena dia bukan kader Golkar, PAN dan Demokrat. \"Kelebihannya, dia (Gibran) dari Jateng di mana suara Jateng basis PDIP tapi juga basis Jokowi. Jadi ada harapan kalau Gibran dipilih, separuh suara Ganjar bisa direbut,\" kata Qodari. Namun, Gibran terganjal syarat capres-cawapres yang minimal berusia 40 tahun karena masih berusia 35 tahun. Akan tetapi, syarat ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi sehingga Prabowo diperkirakan akan menunggu bagaimana putusan MK. \"Dalam kasus Prabowo ini, ada lagi satu variabel yakni menunggu masalah MK. Kalau MK sudah keluar, saya rasa sudah dekat dengan pengambilan keputusan. Yang paling cepat Ganjar dengan Mahfud MD, paling akhir kubu Prabowo entah Gibran, Erick, Airlangga atau nama lain,\" jelas dia. Qodari mengatakan, jika MK memutus mengabulkan syarat batas usia capres dan cawapres, maka akan menimbulkan gempa politik. Putusan MK ini akan langsung mengubah peta politik. \"Keputusan MK keluar, ini bisa timbulkan gempa, Gugatan soal Gibran dikabulkan, akan menimbulkan gempa politik 9 magnitudo karena sangat mengubah konstelasi,\" katanya. Pertama, Gibran dinilai mampu mengambil separuh suara Ganjar dan kedua berpengaruh pada pemenangan capres. \"Kalau peta suara sebenarnya bukan 3 kandidat capres tapi Jokowi. Peta dari opini publik yang puas atau tidak dengan Jokowi. Mereka yang puas sekitar 80 persen dan yang tidak 20 persen,\" kata Qodari. \"Karena itu, pasar suara Anies itu ya cuma sekitar 15-20, sisanya diperebutkan Ganjar dan Prabowo, makanya angkanya beda tipis,\" tutur dia. Lebih jauh, Qodari memprediksi capres yang mempunyai aura Jokowi paling kuat yang akan menang di 2024. \"Yang akan menang yang aura Jokowinya paling kental, makanya itu berusaha direbut dengan gambar dan momentum. Saya bayangkan kalau Gibran maju jadi wapres, Ganjar dan Prabowo itu yang 80 persen suara Jokowi akan melimpah, banjir ke suara ke pasangan yang ada Gibrannya,\" kata Qodari. \"Makanya penentu Pemilu Indonesia tetap Pak Jokowi baik dari elektoral, dan baik dinamika,\" pungkasnya. Hal senada disampaikan Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. Ia mengatakan, untuk menetapkan cawapres saat ini diperlukan lima syarat, dimana empat syarat bersifat umum dan satu syarat tambahan. Pertama adalah elektabilitas, kedua isi tas, ketiga punya asosiasi kuat dengan organisasi keagamaan di Indonesia seperti Nahdatul Ulama dan Muhammdiyah, dan keempat adalah bagian dari elite politik. \"Nah, kalau syarat kelima itu tentatif harus ada restu dari Jokowi. Ini menentukan banget kali ini, di koalisinya Pak Prabowo. Menurut saya, derajatnya yang pertama itu restu Pak Jokowi. Jadi 40 persen restu Pak Jokowi, dan 10 persen, 10 persen itu lagi restu yang lain. Tetapi yang paling penting restunya Pak Jokowi,\" tegas Ray Rangkuti. (Ida)
Presiden Wanti-wanti Keberlanjutan Pembangunan Harus Dijalankan
Jakarta | FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para capres untuk memikirkan keberlanjutan pembangunan. Jokowi juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mempersatukan dan melayani rakyat, dan mampu bekerja secara detil. Upaya untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara maju harus terus berjalan. Jokowi mengingatkan, lompatan kemajuan bangsa tersebut tidak boleh terhalang oleh perebutan kekuasaan. Tak hanya itu, Jokowi juga wanti-wanti masyarakat tak terbelah dan terpecah karena penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Penyelenggaraan pemilu tak boleh memecah persatuan dan juga merusak perdamaian. “Masyarakat tidak boleh terbelah karena pemilu. Kedamaian juga tidak boleh koyak karena pemilu. Dan lompatan bangsa ini menuju kemajuan juga tidak boleh terhalang hanya karena perebutan kekuasaan,” kata Jokowi dalam sambutannya di Apel Akbar Pasukan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Selasa (19/9/2023) di Surakarta. Dalam demokrasi, kata Jokowi, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar. Menang atau kalah dalam sebuah kompetisi pun juga merupakan hal yang wajar, begitu pula adu argumentasi. Namun yang terpenting adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan pengalaman menyelenggarakan lima kali pemilu langsung, Jokowi pun meyakini bangsa Indonesia telah dewasa dalam berdemokrasi. Meskipun begitu, ia juga tak memungkiri bahwa potensi risiko dan juga ketegangan akan tetap ada. “Dan di sinilah peran dan kontribusi organisasi sukarelawan, organisasi pemuda seperti Kokam Muhammadiyah sangat diperlukan,” ujar dia. Jokowi mengingatkan tantangan-tantangan ke depan semakin tidak mudah. Berbagai tantangan dunia tersebut bisa dijadikan sebagai peluang bangsa untuk melompat lebih maju, asalkan ada konsistensi dan keberlanjutan dari pelaksanaan program yang telah berjalan. Karena itu, Jokowi ingin pemimpin ke depannya memiliki konsistensi dan keberanian dalam mengambil keputusan, mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapa pun serta negara mana pun. “Jangan sampai saat ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Sudah SD, sudah SMP, sudah SMA ganti pemimpin, ganti visi lagi sehingga mulai lagi dari SD, SMP, SMA, universitas. Ganti pemimpin balik lagi kita mulai lagi dari SD. Kapan kita S1, S2, S3 dst,” kata dia. Di tempat berbeda, calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bogor, Sri Widodo perlu meluruskan apa yang dikatakan presiden bahwa perubahan itu penting selama demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. \"Saya justru curiga dengan pernyataan itu. Apakah kurikulum sekolah yang banyak diprotes tetap harus dipertahankan? Apakah keberadaan BPIP tetap akan dilanjutkan. Apakah politik adudomba tidak boleh dibubarkan?\" kata Sri Widodo. Tak hanya itu, caleg PAN itu mengingatkan apakah impor besar-besaran TKA China tetap akan dipertahankan oleh presiden baru? Bisa dibaca dengan keluarnya pernyataan itu, artinya tanda-tanda kekalahan sudah jelas. (sof).
Elit Koalisi Indonesia Maju Berkumpul Membahas Program Prabowo
Jakarta, FNN - Puluhan elit partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) berkumpul di Kantor DPP Partai Golkar, untuk membahas program dan tema kampanye bakal calon presiden Prabowo Subianto.\"Tidak membahas cawapres, lebih kepada program dan tema-tema kampanye,\" kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu malam.Sejumlah elit partai KIM yang hadir diwakili oleh sekretaris jenderal dan wakil ketua umum dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, PBB, Golkar dan Garuda.Dia menjelaskan pertemuan itu mengelaborasi konsep awal dari pidato Prabowo, beserta seluruh turunan-turunan kebijakannya, yang akan disosialisasikan kepada jaringan kerja parpol dan relawan.Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Hasan mengatakan pertemuan itu untuk pematangan dari 17 program pemenangan Prabowo Subianto.\"Ini pertemuan awal, akan terus dimatangkan, dan saling bertukar isu-isu aktual,\" ungkapnya.Yandri juga menegaskan program yang dibahas adalah bagian dari melanjutkan program Pemerintahan Presiden Jokowi.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Kemendagri Memberhentikan Yana Mulyana Secara Tidak Hormat
Bandung, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memberhentikan Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana secara tidak hormat terkait dengan keterlibatan dalam kasus korupsi Bandung Smart City.Putusan dari Kemendagri itu dibacakan sebelum Penjabat (Pj). Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik enam pj. wali kota dan pj. bupati di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu.\"Memberhentikan dengan tidak hormat saudara H. Yana Mulyana dari jabatannya sebagai Wali Kota Bandung sisa masa jabatan 2018—2023. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 4, 6, 11, dan 20 September 2023. Ditandangani Tito Karnavian (Mendagri),\" kata pelantik saat membacakan putusan Kemendagri.Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan ikut menanggapi putusan Mendagri terkait dengan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana.\"Itu ada proses hukum, ya, yang dilewati, jadi Kementerian Dalam Negeri hanya mengikuti proses hukum,\" kata Benni.Benni Irwan yang saat ini menjabat sebagai Pj. Bupati Purwakarta mengatakan bahwa keterlibatan Yana Mulyana pada kasus hukum itulah yang menjadikan dasar putusan dari Kemendagri untuk memberhentikan jabatan tersebut secara tidak hormat.\"Berdasarkan keputusan dari pengadilan, itulah yang menjadi rujukan, menjadi pegangan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjutinya sehingga keluarlah SK pemberhentiannya,\" kata dia.Sebelumnya, Yana Mulyana terlibat kasus korupsi karena telah menerima suap dan gratifikasi dalam pengadaan CCTV dan ISP di Kota Bandung pada proyek Bandung Smart City bersama dua pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung, yakni Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal.(sof/ANTARA)
Demokrat Akan Mengumumkan Dukungan Resmi pada Prabowo Saat Rapimnas
Padang, FNN - Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosiade mengatakan Partai Demokrat akan mengumumkan dukungan secara resmi kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden saat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada Kamis (21/9).\"Insyaallah, Kamis besok (21/9) bakda Magrib Partai Demokrat secara resmi akan mengumumkan dukungan kepada Pak Prabowo,\" kata anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosiade di Padang, Rabu.Hal tersebut merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya pada Minggu (17/9) rombongan Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono bersilaturahmi ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor.Ia mengatakan partai pendukung dan pengusung Prabowo Subianto atau yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yakni Gerindra, PAN, Golkar, Partai Gelora, PBB, Partai Garuda dan lainnya akan menghadiri Rapimnas Demokrat pada 21 September yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center.\"Dari informasi yang kami dapatkan Ketua Umum Demokrat Mas AHY secara resmi akan mengumumkan dukungan kepada Pak Prabowo,\" ujar Andre yang juga anggota DPR RI Komisi VI tersebut.Ia mengatakan dengan bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju, hal itu sekaligus menandakan poros politik yang dibangun sejumlah partai tersebut mempunyai posisi yang setara.\"Alhamdulillah koalisi kami terus bertambah dan ini menunjukkan koalisi kami ini duduk sama rendah, dan berdiri sama tinggi,\" ujar dia.Saat ditanya lebih jauh siapa sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo, Andre mengatakan hal itu akan diputuskan secara musyawarah dengan para ketua umum partai politik.Namun, ia optimistis nama atau sosok cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto sudah diumumkan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden 2024.(sof/ANTARA)
Penggusuran Rempang Jalan Terus, Akhirnya Pemerintah Sekadar Menjadi Antek dari Modal Besar
Jakarta, FNN – Akhirnya, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, meminta maaf atas ucapannya yang membuat heboh masyarakat, yaitu menginstruksikan prajuritnya untuk memiting warga Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, jika mereka melawan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengakui bahwa pendekatan pemerintah untuk mengembangkan Rempang Eco City di Pulau Rempang kurang pas. Akibatnya, terjadi konflik antara warga Rempang dengan aparat. “Ya, jelas itu adalah soal kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah itu menimbulkan ekses yang didekati dengan cara salah juga. Jadi jangan pemerintah, Pak Luhut atau Panglima TNI, menganggap itu cuma soal pendekatan. Bukan. Ini dari awal adalah ekses struktural dari omnibuslaw. Musti begitu menerangkannya,” ujar Rocky Gerung di kanal You Tubenya, Rocky Gerung Official, edisi Rabu (20/9/23). “Kan ini perampasan, yang disebut sebagai pengosongan, yang sebetulnya diandaikan sebagai upaya untuk memuliakan rakyat di situ, tanpa ada persetujuan mereka. Omnibuslaw itu enggak ada basa-basi tanya pada masyarakat Melayu di situ. Diputuskan di pusat, karena tekanan oligarki, ditekan oleh oligargi, karena ada modal asing yang mau masuk. Ini sebetulnya negara diperintah oleh oligarki. Nah, perintah itu yang kemudian diubah menjadi tekanan kekerasan oleh aparat di Rempang,” lanjut Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa ini bukan soal pendekatan on site, tetapi ini ujung dari kebijakan yang menghisap hak-hak rakyat. Omnibuslaw itu menghisap hak rakyat dan memiskinkan buruh. Jadi, kita mesti lihat bahwa pendekatan political economy itu yang harus dikemukakan. Bukan hanya dengan Luhut mengatakan bahwa itu salah penanganan atau panglima TNI minta maaf. Sudah terlihat bahwa ada kekerasan di situ. Demikian juga dengan Mahfud MD yang mengambil narasi seoalah-olah itu bukan hal yang berbahaya kalau sekedar pengosongan, yang berbahaya adalah penggusuran. Fakta-fakta itu adalah hubungan sebab akibat. “Apapun yang diucapkan oleh pemerintah, akhirnya kita tetap curiga bahwa itu akan tetap dieksekusi dengan cara apa pun. Dan mengeksekusi sesuatu tanpa ada pertimbangan etika lingkungan, pertimbangan keamanan masyarakat sekitar, atau bahkan tekanan-tekanan internasional, itu menunjukkan bahwa Jokowi di ujung kekuasaannya ingin memperlihatkan arogansinya, dan ingin menyatakan bahwa dia bisa lakukan apa saja,” ungkap Rocky. Meski para menteri mengatakan mungkin akan ditunda sedikit, kata Rocky, kami ingin bukan hanya ditunda sedikit, tapi batalkan semua, bahkan semua proyek yang memakai nama proyek strategis presiden atau proyek strategis nasional. “Tidak ada yang strategis di situ kalau dasarnya melanggar prinsip pertama dalam konstitusi kita, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” ujar Rocky. Meski berbagai pernyataan para petinggi negara saat ini slow down, sepertinya warga Rempang masih tidak bisa tenang karena tetap saja targetnya harus kosong. “Ya itu yang ditargetkan di situ. Dan kalau ada slow down, itu sudah nyari taktik untuk membujuk kembali atau mungkin menyogok masyarakat di situ, atau menyogok LSM segala. Dan slow down ini dalam upaya untuk mencari hadiah yang paling bagus buat masyarakat Rempang. Nggak ada hadiah di situ. Kita mesti pastikan bahwa rakyat Melayu tidak minta hadiah. Mereka minta hak dia untuk tidak diganggu gugat,” ujar Rocky. Tetapi, menurut Rocky itu tidak akan berhasil karena ada sesuatu yang final bahwa dengan Rempang terbuka seluruh borok dan seluruh kejahatan lingkungan yang disembunyikan oleh pemerintahan di balik isu investasi. Jadi, menurut Rocky, investasi itu proyek yang betul-betul diarahkan untuk merusak lingkungan dan mencerai beraikan masyarakat. Tidak mungkin kita berpikir bahwa investasi itu akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik selain sebagai janji aja. Janji yang dipalsukan, yang dari awal tidak diungkapkan dalam aturan-aturan perjanjian adat. “Jadi, kemampuan kita untuk menilai pada akhirnya harus kita simpulkan bahwa pemerintah itu sekadar menjadi antek dari modal besar, entah itu lokal, apalagi itu internasional, yang melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,” ujar Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rabu (20/9). (ida)
Muhaimin Mengapresiasi Komitmen TNI Menjaga Netralitas di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin mengapresiasi komitmen TNI menjaga netralitas dalam Pemilu 2024, karena sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut Indonesia.\"Ya, tentu, saya mengapresiasi komitmen TNI untuk netral di Pemilu nanti. Ini sangat sesuai dengan nilai demokrasi kita, dan dampaknya juga akan sangat baik untuk suksesnya Pemilu,\" kata Muhaimin melalui keterangannya di Jakarta, Rabu.Muhaimin mengatakan, komitmen netralitas TNI ini dapat memberi dampak baik terhadap pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan pengamanan, sekaligus semakin menjernihkan iklim demokrasi.Dia juga mendorong TNI untuk lebih mengintensifkan program edukasi dan pelatihan terkait netralitas institusi tersebut di pemilu.\"Saya harap bukan cuma di jajaran petinggi TNI saja yang netral, tapi juga seluruh prajurit di semua matra. Ini penting melakukan edukasi berkelanjutan yang fokus pada pemahaman dan komitmen terhadap netralitas TNI,” ujarnya.Muhaimin juga mendorong TNI menjalankan pengawasan internal yang ketat melalui mekanisme seperti inspeksi rutin, pelaporan pelanggaran, dan pengawasan oleh atasan langsung.Dia meyakini langkah itu akan membantu mendeteksi dan mencegah aktivitas politik yang melanggar aturan, karena itu jika ada pelanggaran maka harus diberikan sanksi tegas.Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memaparkan implementasi netralitas TNI terdiri atas enam poin.Pertama, prajurit dan PNS TNI tidak memihak atau memberikan dukungan kepada partai politik atau pasangan calon. Kedua, prajurit dan PNS TNI tidak memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana TNI sebagai sarana kampanye.Ketiga, prajurit dan PNS TNI tidak memberikan arahan kepada keluarga prajurit/PNS TNI terkait pemilu. Keempat, prajurit dan PNS TNI tidak memberikan tanggapan terhadap hasil hitung cepat dalam bentuk apapun.Kelima, atasan atau komandan menindak tegas prajurit dan PNS TNI yang terlibat politik praktis. Keenam, prajurit dan PNS TNI yang mencalonkan diri misalnya sebagai calon anggota legislatif/calon kepala daerah harus mengundurkan diri.(ida/ANTARA)
POPULER
