POLITIK
Pesan Anis Matta, Maulid Nabi Bisa Jadi Energi untuk Menjaga Keutuhan Bangsa dari Ancaman Disintegrasi
JAKARTA, FNN | Kelahiran Rasulullah SAW adalah peristiwa besar dan sangat monumental dalam perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Rasulullah SAW menjadi rahmat untuk seluruh jagad raya yang sedang menghadapi krisis multidemensi seperti sekarang. \"Kehadirian beliau menjadi rahmat untuk jagad raya yang sedang menghadapi krisis; krisis nilai, krisis kepemimpinan dan krisis kemanusiaan,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Rabu (27/9/2023). Dalam rangka memperingati Maulid Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, menurut Anis Matta, kehadiran Rasulullah SAW telah menciptakan keterarahan, baik keterarahan pikiran maupun tindakan. \"Mengenang kembali kelahiran beliau berarti menggali kembali energi bagi kita untuk menciptakan kemaslahatan,\" katanya. Sebab, paling tidak, ada tiga fungsi strategis dari kehadiran Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT kepada umat manusia. Pertama adalah untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kedua bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara umat manusia. Sedangkan yang ketiga dalam rangka memperbaiki hubungan manusia dengan alam sekitar. \"Pertemuan kita dengan maulid selayaknya menjadi titik tolak bagi kita untuk mengejawantahkan nilai-nilai kenabian dalam berbagai lini kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara,\" ujar Anis Matta. Ketua Umum Partai Gelora ini menilai perhatian Rasulullah SAW terhadap persatuan dan kemaslahatan umat manusia bisa menjadi energi untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari ancamanan disintegrasi bangsa. \"Perhatian beliau terhadap persatuan, kedamaian dan kemaslahatan umat manusia menjadi energi bagi kita untuk berkontribusi menjaga keutuhan bangsa ini,\" katanya. Dalam pandangannya, persatuan dan persaudaraan merupakan salah satu tujuan luhur agama. Sehingga ketika ada perbedaan pandangan dan pilihan dalam politik seperti pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang bisa menjadi pemicu keretakan dalam kehidupan dan berbangsa itu tak seharusnya terjadi. \"Maka, jangan sampai perbedaan pandangan politik, pilihan calon kepala negara dan perbedaan yang lainnya menjadi pemicu keretakan kehidupan berbangsa dan bernegara,\" tandasnya. Anis Matta berharap aktifitas politik tidak menjadi sarana mengorbankan tujuan mulia dan kemaslahatan yang lebih besar seperti upaya memilih pemimpin yang bisa menavigasi Indonesia keluar dari krisis saat ini. Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPN Partai Gelora Dr Abdul Rahim menambahkan, \"Merenungi kembali sejarah hidup Rasulullah SAW, dengan segala dinamikanya, menginspirasi kita bahwa kerja politik yang diiriingi niat mulia adalah dua pertiga tugas kenabian. Yaitu memperbaiki hubungan manusia dengan manusia dan memperbaiki hubungan manusia dengan alam sekitar,\" katanya. Dinamika politik tidak selayaknya menciptakan pembelahan di tengah anak bangsa. Jangan sampai sarana dalam politik menggilas tujuan mulia dalam politik. \"Kita jadikan politik sebagai sarana untuk mewujudkan persatuan dan kebersamaan untuk menghadapi tantangan demi tantangan,\" pungkas Abdul Rahim. (Ida)
Hendry Ch Bangun Menjadi Ketua Umum PWI Pusat Periode 2023-2028
Kota Bandung, FNN - Hendry Ch Bangun terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2023-2028, setelah meraih suara terbanyak dalam Kongres XXV PWI di Bandung, Jawa Barat, Rabu dini hari.Pada pendaftaran calon ketua umum, mencuat tiga nama yang lolos sebagai calon setelah melalui proses penjaringan oleh pimpinan sidang yakni Atal Sembiring Depari, Hendry Ch Bangun, dan Zulmansyah Sakedang.Sebelum proses pemilihan, ketiga calon tersebut menyampaikan visi dan misi terkait program ke depan apabila mereka terpilih sebagai Ketua Umum PWI, di hadapan peserta kongres.Pada proses pemilihan ketua umum, sidang Kongres XXV PWI dipimpin oleh Luthfil Hakim (PWI Jatim), Syamsir Hamajen (PWI Maluku Utara ) dan Farianda Putra (PWI Sumut).Proses pemilihan secara terbuka itu memperebutkan dukungan 88 suara dari 38 Provinsi se-Indonesia. Dalam Kongres PWI ke-25 itu diliputi suasana perdebatan dan ketegangan, namun tetap dalam suasana keakraban.Pada proses pemungutan suara pada putaran pertama ini berlangsung cukup sengit, Atal memperoleh 40 suara, sedangkan Hendry hanya terpaut satu suara yakni dengan 39 suara dan Zulmansyah hanya mendapatkan sembilan suara.Atas hasil tersebut, pimpinan sidang memerintahkan kepada peserta kongres untuk dilakukan kembali pemilihan suara dengan mekanisme putaran kedua.Dalam pemilihan putaran kedua, Hendry memperoleh 47 suara, sedangkan Atal mengumpulkan 41 suara. Sehingga, Hendry Ch Bangun dinyatakan terpilih menjadi Ketua Umum PWI Pusat dan langsung disahkan oleh pimpinan sidang pada acara itu.“Kita akan melakukan berbagai kegiatan, khususnya pendidikan atau peningkatan kompetensi. Saya berterima kasih kepada seluruh pendukung saya terutama, tetapi itu hanya adalah proses ya, sekarang PWI ini milik kita semua, 38 provinsi memiliki PWI,” kata Hendry saat sambutannya setelah terpilih.Selain itu, dia mengajak kepada seluruh anggota PWI untuk terus bersinergi membangun organisasi ini lebih berjaya lagi.“Tentu saya memiliki ambisi untuk menjadikan organisasi PWI ini sebagai organisasi terbesar, tertua dan paling banyak intelektualnya. Untuk memanfaatkan semaksimal mungkin agar kita kembali memiliki kejayaan sebagaimana terjadi di masa-masa lalu,” kata dia.Dalam kongres itu, Sasongko Tedjo juga terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.Selanjutnya, Hendry yang juga sebagai pemimpin tim formatur diberi waktu satu bulan setelah diumumkan untuk menyusun pengurus PWI masa bakti 2023-2028.(ida/ANTARA)
RUU ASN Memasuki Tahap Pengambilan Keputusan Tingkat I
Jakarta, FNN - Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) akhirnya dibahas pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dengan DPR.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memaparkan tujuh agenda transformasi dalam RUU ASN di hadapan Komisi II DPR.Anas menyampaikan ada beberapa perubahan mendasar. Pertama terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN.“Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” ujar Anas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.UU ini akan memberikan ruang rekrutmen ASN lebih fleksibel. Selama ini, rekrutmen pegawai baru harus menunggu satu tahun sekali.Sementara tenaga yang pensiun, resign, atau meninggal bisa terjadi kapan saja. Masalah itu memaksa daerah merekrut tenaga honorer yang menjadi polemik di kemudian hari.Isu berikutnya adalah mobilitas talenta nasional yang akan mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di berbagai daerah.“Kita tahu bahwa talenta saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Ada lebih dari 130.000 formasi untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) pada 2021 tapi tidak terisi,” katanya.Ke depan dengan UU baru ini mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta. Pola pengembangan ASN dalam RUU ini tidak lagi klasikal.Dahulu, ASN mengenal istilah jam pelajaran. Namun dengan RUU ini, pemerintah merancang experiential learning.“Ada magang, ada on the job training, bahkan bisa kita rancang sebelum duduk di kepala dinas tertentu, harus magang di BUMN besar minimal dua bulan,” tutur Anas.Isu selanjutnya adalah penuntasan penataan tenaga honor. Terbitnya RUU ini diharapkan bisa segera menuntaskan PR yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan ini.Menteri Anas menerangkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan beberapa skenario yang akan menemukan titik temu dari penataan honorer.Terkait dengan kinerja, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Untuk itu, ke depan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi.“Ini yang kita desain keselarasannya, antara kinerja individu dan kinerja organisasi sama,” jelas dia.Isu keenam adalah digitalisasi manajemen ASN. Serta ketujuh adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi.RUU ini hadir sebagai payung untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dengan mobilitas talenta nasional yang mengurangi kesenjangan talenta. Anas menegaskan RUU ASN diharapkan bisa menjawab tantangan dan ekspektasi publik, sehingga butuh birokrasi yang fleksibel, dinamis, lincah, dan profesional.Dalam rapat kerja dengan DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan bahwa telah didengarkan pandangan mini dari seluruh fraksi yang ada terkait RUU ASN.\"Kita setujui RUU ini menjadi keputusan di tingkat I dan kemudian disampaikan ke rapat paripurna untuk diteruskan pengambilan keputusan pada tingkat II,\" ujar Doli.Doli juga menuturkan bahwa Komisi II DPR RI sepakat untuk mengawal sungguh-sungguh terkait RUU perubahan atas UU ASN, termasuk terhadap penyelesaian tenaga non-ASN (honorer).(ida/ANTARA)
Anis Matta: Semua Pihak Sudah Nyaman dengan Tiga Pasangan Capres, Tapi Tetap akan Ada Kejutan Baru
JAKARTA, FNN | Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, calon presiden (capres) dari tiga koalisi saat ini, pada dasarnya sudah nyaman di tingkat elite rakyat, pengusaha maupun aparat keamanan. Apa maksudnya? Menurut Anis Matta, jauh sebelum Partai Demokrat bergabung dan PKB keluar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), sudah dilakukan beberapa kali pertemuan sudah membuat langkah-langkah pemenangan dengan asumsi tiga pasangan capres. \"Sebagian besar teman-teman di koalisi, mengatakan, bahwa dengan tiga pasangan capres ini, kita nyaman. Dan saya kira kondisi ini juga terjadi di koalisi PDIP dan koalisi Perubahan,\" kata Anis Matta dalam keterangannnya, Selasa (26/9/2023). Dalam program Anis Matta Menjawab Episode #14 dengan tema \"Masih Adakah Kejutan Baru Koalisi Capres?\" yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV, Senin (25/9/2023) malam, Anis Matta menegaskan, bahwa pada tataran elite rakyat, investor maupun aparat keamanan menghendaki ada tiga pasangan capres di Plipres 2024. \"Jadi pada akhirnya koalisi capres itu, tidak bisa kita paksakan. Teman-teman Demokrat sekarang semuanya bicara nyaman di koalisi Prabowo, ini tentu sangat mengharukan. Sedangkan PKB meskipun dia pendiri koalisi, tetapi kelihatan lebih nyaman di koalisi Perubahan,\" jelasnya. Anis Matta melihat ada proses menemukan titik nyaman ditingkat elite, partai pendukung, massa pendukung maupun aparat TNI/Polri dan intelejen, serta pengusaha dalam gelaran Pilpres 2024. \"Dengan tiga pasang capres ini, kita melihat semua nyaman, dengan asumsi rakyat ini terkanalisasi ada di oposisi, pendukung pemerintah dan juga kelompok tengah. Semuanya diakomodasi,\" katanya. Dalam perspektif keamanan, lanjut Anis Matta, dengan tiga pasangan capres, Pilpres 2024 diprediksi akan berjalan damai. Ia menilai tidak akan ada kejadian yang se-ekstrem seperti terjadi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. \"Kalau hanya dua pasang capres, risiko keamanannya terlalu tinggi, karena akan banyak black campaign dan pertarungannya akan tajam kalau head to head,\" ujarnya. Artinya, jika Pemilu berjalan damai, dunia bisnis dan ekonomi juga akan kondusif. Sehingga pengusaha tidak ragu menanamkan investasinya, karena ada stabilitas politik dan demokrasi. \"Yang paling penting bagi pengusaha itu, Pemilunya berjalan damai dapat membuat dunia bisnis dan ekonomi bagus. Jadi mereka juga berkepentingan dengan Pemilu damai, ada stabilitas dan tidak ada konflik yang berefek pada disintegrasi bangsa,\" katanya. Selain itu, dengan adanya tiga pasangan capres juga dapat meminimalisir terjadinya pembelahan di masyarakat, karena secara mental polarisasi politik sangat melelahkan. \"Tetapi di dalam politik itu, kita mesti memegang prinsip, bahwa satu hari dalam politik itu terlalu lama. Sementara kita sudah mulai nyaman, tetapi tiba-tiba ada ledakan, kita tidak akan tahu. Karena masih ada waktu sebulan sampai pendaftaran, sehingga segala hal masih sangat mungkin terjadi,\" tegasnya. Anis Matta melihat masih ada sumber kejutan yang bakal terjadi dalam waktu dekat ini, berasal dari tiga faktor. Yakni faktor keamanan, faktor ekonomi dan faktor survei. \"Kasus Rempang dan Gorontalo (Pohuwanto) harus segera diselesaikan, karena sumber kekacauan saat ini banyak faktor yang meningkat eskalasinya dengan cepat. Karena ada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan elektoral dari kekacauan ini,\" jelasnya. Terkait faktor ekonomi, kata Anis Matta, perkembangan geopolitik sekarang akan membawa dampak pada kenaikan harga-harga bahan pokok, sehingga dapat mempengaruhi pilihan dan persepsi orang terhadap capres. \"Artinya pesepsi orang tentang capres yang akan menang bisa bisa berubah dalam situasi ini, jika ada kenaikan harga-harga yang mendadak dan tidak terduga. Jadi isu faktor keamanan dan faktor ekonomi bisa mempengaruhi persepsi tentang siapa calon yang akan menang,\" ujarnya. Sementara faktor survei, lanjut Ketua Umum Partai Gelora ini, juga akan digunakan sebagai instrumen penggiringan opini untuk mempengaruhi opini capres dan partai politik pendukungnya. \"Jadi survei ini akan menjadi bahan ledakan atau kejutan. Dari survei ini, para investor punya tingkat keyakinan tentang capres dan bangunan koalisinya, apakah menang atau ada di nomor buncit,\" paparnya. Sehingga dalam waktu satu bulan ini, survei terhadap tiga pasangan capres akan mempengaruhi keyakinan dan pilihan dari investor yang akan \'mendonorkan\' dananya kepada capres tertentu. \"Jadi dalam sisa waktu 1 bulan ini akan mengubah pilihan investornya, meskipun kita tidak tahu siapa donornya, bisa jadi donornya sama. Tapi hasil survei ini akan mempengaruhi pilihan investor, karena dinamika politik masih akan terjadi. Saya ulangi kembali, satu hari dalam politik itu terlalu lama, kemungkinan kejutan-kejutan masih akan terjadi, salah satunya dari faktor survei ini,\" pungkasnya. (Ida)
Saksi Kasus Korupsi BTS Ungkap Serahkan Uang Rp40 Miliar untuk BPK
Jakarta, FNN - Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama mengungkapkan bahwa ia menyerahkan uang senilai Rp40 miliar kepada seseorang bernama Sadikin selaku perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G.Hal itu ia ungkapkan dalam persidangan lanjutan dugaan kasus korupsi BTS 4G di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa. Windi duduk sebagai saksi mahkota dalam persidangan itu.\"Saya tambahkan Yang Mulia, jadi, beberapa yang saya kirim uang itu, Yang Mulia, saya mendapatkan nomor dari Pak Anang (mantan Direktur Utama BAKTI), seseorang atas nama Sadikin. Nomor teleponnya diberikan oleh Pak Anang lewat signal,\" kata Windi.\"Itu saya tanya untuk siapa, untuk BPK, Yang Mulia,\" ucap Windi lagi.Hakim Ketua Fahzal Hendri menanyakan kepada Windi sosok yang meminta dirinya menyerahkan uang kepada Sadikin. Windi lantas menyebut nama mantan Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif.\"Siapa yang minta sama saudara itu?\" tanya Fahzal.\"Permintaan dari Pak Anang,\" jawab Windi.Dikatakan Windi, ia menyerahkan uang senilai Rp40 miliar kepada Sadikin di parkiran Hotel Grand Hyatt Jakarta. Dia mengaku uang miliaran itu disimpan di dalam koper.\"Berapa, Pak?\" ucap Fahzal.\"Rp40 miliar,\" jawab Windi.\"Ya Allah! Rp40 miliar? Diserahkan di parkiran? Uang apa itu? Uang rupiah atau uang dolar AS, dolar Singapura, atau Euro?\"\"Uang asing, Yang Mulia. Saya lupa detailnya, mungkin gabungan antara dolar AS dan dolar Singapura,\" beber Windi.Lebih lanjut, ketika ditanyakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung RI terkait tujuan penyerahan uang tersebut, Windi mengaku tidak tahu.\"Untuk penyerahan uang ke BPK RI dalam hal ini apakah Pak Anang Latif itu menyampaikan apa tujuan atau kepentingan uang Rp40 miliar untuk diserahkan ke BPK?\" tanya jaksa.\"Saya tidak tahu, Pak,\" jawab Windi.Windi bersama empat orang lainnya dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi BTS 4G untuk terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate, Anang Achmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto.Saksi mahkota tersebut adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak; Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali; Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki, termasuk Windi.Saksi Galumbang Menak, Irwan Hermawan, dan Mukti Ali merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi base transceiver station (BTS) 4G ini. Ketiganya juga tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.Sementara itu, Windi Purnama dan Muhammad Yusrizki merupakan tersangka untuk perkara yang sama. Kepada keduanya, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sudah melakukan tahap II (pelimpahan tersangka dan barang bukti) kepada JPU dan menunggu untuk disidangkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.Dalam perkara ini, Johnny G. Plate didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan pendukung Kominfo periode 2020—2022 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51.Dalam surat dakwaan juga disebutkan sejumlah pihak yang mendapat keuntungan dari proyek pembangunan tersebut, yaitu Johnny G. Plate menerima uang sebesar Rp17.848.308.000,00; Anang Achmad Latif menerima uang Rp5 miliar; dan Yohan Suryanto menerima Rp453.608.400,00.Selanjutnya, Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitechmedia Sinergy menerima Rp119 miliar; Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera menerima Rp500 juta; Muhammad Yusrizki selaku Direktur PT Basis Utama Prima menerima Rp50 miliar dan 2,5 juta dolar AS; Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk paket 1 dan 2 menerima Rp2.940.870.824.490,00; konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 menerima Rp1.584.914.620.955,00; dan konsorsium IBS dan ZTE paket 4 dan 5 mendapat Rp3.504.518.715.600,00.(sof/ANTARA)
Kampus Tempat yang Ideal untuk Adu Gagasan Capres-Cawaspres
Surabaya, FNN - Pakar Komunikasi dan Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo mengatakan kampus memang tempat yang ideal untuk mengadakan ajang adu gagasan dan debat bagi calon presiden dan calon wakil presiden.\"Kampus memiliki sumber daya manusia yang kritis dan kompeten dalam berbagai bidang,\" kata Suko di Surabaya, Selasa. Menurut Suko, kampus lebih rinci dalam mengadakan kajian strategis. Kampus memiliki metodologi yang rinci dalam menakar setiap gagasan yang dibawakan ke publik. Kampus memiliki metodologi yang komprehensif untuk mengevaluasi gagasan-gagasan tersebut.Selain itu, Suko menganggap kampus efektif dalam mengarahkan kampanye politik kepada pemilih pemula, terutama mahasiswa. \"Calon presiden dituntut untuk lebih kritis dan strategis dalam menyampaikan gagasan. Eksistensi mereka dalam menyampaikan gagasan lebih teridentifikasi dengan kritis dan mendalam,\" ujar Suko.Sistem dialog antarcapres yang kampus adakan bukan merupakan gagasan baru. Suko menjelaskan bahwa sistem tersebut sudah lama digunakan di Amerika Serikat. Sebuah kemajuan bagi Indonesia untuk mulai melibatkan partisipasi politik generasi muda. Selain itu, agenda kampanye politik di dalam kampus juga merupakan hal yang berlawanan dengan hukum. Selain itu, kampus relevan ketika dijadikan sebagai wadah diskusi yang inklusif.\"Mulai adanya kampanye politik yang masuk kampus tentunya perlu bekal informasi yang cukup untuk mengkaji dinamika politik menuju 2024,\" ujar Suko yang merupakan dosen mata kuliah Komunikasi Politik di FISIP Unair. Suko juga menambahkan catatan bahwa tidak semua kampus memiliki kualifikasi yang memadai untuk mengadakan kegiatan tersebut. Diperlukan kampus dengan nilai integritas dan memiliki kajian yang relevan.Penting untuk diperhatikan bahwa kampus tersebut juga tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Nantinya hal tersebut juga akan menjadi tolok ukur keberimbangan agar tidak memihak ke salah satu pihak. \"Kesempatan para calon presiden berdialog tentunya menjadi pertemuan strategis untuk bisa menilai visi dan misi yang dibawakan. Hal ini menjadi informasi penting bagi pemilih untuk menentukan pilihan saat pemilu,\" ujarnya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Indonesia Perlu Regulasi AI yang Jelas dan Kuat
Jakarta, FNN - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Indonesia perlu memiliki regulasi selevel undang-undang untuk menghadapi perkembangan pesat tentang kecerdasan buatan (AI).\"Indonesia perlu memiliki regulasi yang jelas dan kuat,\" kata Bamsoet usai menghadiri pengukuhan Sinta Dewi sebagai Profesor dan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Siber Fakultas Hukum Universitas Padjajaran di Graha Sanusi Hardjadinata, Bandung, Jawa Barat, Selasa.Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Bamsoet menilai bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan perkembangan kecerdasan buatan dalam berbagai bentuk platform.Perkembangan kecerdasan buatan, menurut dia, tidak hanya mendatangkan manfaat, tetapi juga bisa mendatangkan malapetaka bagi kehidupan umat manusia bila tidak disikapi dengan bijak.Kecerdasan buatan juga berpotensi mengaburkan pandangan manusia pada kebenaran dan kebohongan, sekaligus berpotensi dalam penyalahgunaan data pribadi untuk tindakan kriminal dan kejahatan lainnya.Ketua DPR RI ke-20 itu menyebut regulasi yang kuat diperlukan, khususnya dengan memberikan penguatan kepada peran intelijen, baik terhadap Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, hingga Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.Saat ini, lanjut Bamsoet, pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia hanya mengacu kepada Dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045 yang dikeluarkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang kini menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).\"Dokumen tersebut perlu diperkuat dengan adanya regulasi yang lebih kuat selevel undang-undang, peraturan presiden, ataupun peraturan pemerintah, yang dapat mengatur penggunaan, etika, keamanan, serta perlindungan terhadap tenaga kerja dalam setiap pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia,\" ujar mantan ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan itu.Bamsoet juga mendorong pembentukan undang-undang tentang kecerdasan buatan untuk mengantisipasi kejahatan di dunia siber yang semakin pesat.Beberapa negara, seperti Singapura, Jerman, dan China, telah membentuk angkatan siber sebagai matra tersendiri. Pasukan siber China diprediksi menjadi yang terbesar di dunia dengan mencapai 145 ribu personel.\"Sebagaimana ditekankan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, dalam kajian Lemhannas, Indonesia juga perlu mulai mempersiapkan pembentukan angkatan siber; sehingga bisa memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU),\" katanya.Dosen tetap Pascasarjana Universitas Borobudur dan Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni (IKA) Unpad itu memaparkan setidaknya sudah ada 60 negara dunia yang mengeluarkan kebijakan terkait kecerdasan buatan, termasuk Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, yang bahkan memiliki AI Security Council.Bahkan, Presiden AS Joe Bidden juga sudah mengajukan AI Bill of Rights, yang isinya antara lain memastikan hak-hak warga negara dan dukungan dalam pengembangan dan inovasi kecerdasan buatan.Indonesia saat ini hanya memiliki dua undang-undang (UU), yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Menurut Bamsoet, kedua UU itu belum kuat untuk mengatasi berbagai permasalahan di dunia siber dan digital.\"Indonesia perlu memiliki UU keamanan dan ketahanan siber nasional. Mengingat sepanjang tahun 2021 saja, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat setidaknya ada 1,6 miliar anomali trafik atau serangan siber yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk ratusan hingga ribuan potensi serangan siber yang ditujukan kepada ring satu, Istana Negara,\" ujarnya.Dalam kesempatan itu, Bamsoet, yang juga Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum (PADIH) Unpad, mengapresiasi pencapaian akademis Sinta Dewi, yang telah ditetapkan sebagai profesor dan guru besar di Ilmu Hukum Siber FH Unpad.Dalam orasinya, Sinta Dewi mengangkat tema tentang \"Manfaat dan Risiko Penggunaan AI dan Pengaruhnya Terhadap Data Privasi: Dari Lex Informatica menuju Lex Reformatica\".Turut hadir dari jajaran pimpinan Unpad dalam acara tersebut antara lain Rektor Rina Indiastuti, Wakil Rektor Ida Nurlinda, Wakil Rektor Yanyan Mochamad, Wakil Rektor Arief Sjamsulaksan, Ketua Senat Akademik Ganjar Kurnia, Ketua Dewan Profesor Arief Anshori, Dekan FH Idris, Ketua Senat FH Efa Laela, serta Guru Besar FH Ahmad M. Ramli.(sof/ANTARA)
Satgas Pamtas RI-PNG Memastikan Patok Batas Negara Tidak Bergeser
Jayapura, FNN - Satgas Pamtas RI-PNG Sektor Utara Yonif 122/Tombak Sakti dibawah naungan Korem 172/PWY melalui Pos Kalipay memastikan patok batas negara tidak bergeser dengan melaksanakan patroli MM 41, Selasa.Dankipur C Lettu Inf Panca dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jayapura, Selasa, mengatakan patroli MM 41 melibatkan 12 personil anggota Satgas Sektor Utara di mana tujuannya adalah untuk memastikan patok batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan tidak bergeser dengan koordinat yang sudah tentukan.\"Sebagai anggota satgas kami mempunyai tugas pokok untuk menjaga kedaulatan NKRI dan pengamanan serta mencegah pergeseran patok batas negara,\" katanya.Menurut Dankipur C, sebelum melaksanakan Patroli MM 41 Kalipay, Personil melakukan pemeriksaan kesehatan, pengecekan personil dan materiil guna memperlancar pelaksanaan patroli.\"Hal tersebut guna mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan karena pelaksanaan patroli di tengah-tengah cuaca yang ekstrem,\" ujarnya.Dia menjelaskan meski kondisi cuaca yang kurang mendukung namun pihaknya tetap berupaya untuk sampai ke tujuan yaitu MM 41 RI-PNG untuk memastikan menjaga batas negara demi kedaulatan NKRI.Hal tersebut kata dia, seperti penekanan Dansatgas Mayor Inf Diki Apriyadi bahwa tugas pokok Satgas Yonif 122/Tombak Sakti menjaga keutuhan wilayah perbatasan darat RI-PNG, dengan mengedepankan bidang pengamanan dengan melaksanakan pemeriksaan jalan lintas, patroli patok dan patroli jalur perlintasan Ilegal untuk mencegah penyusupan dan penyeludupan,\"Adapun dalam pelaksanaan Patroli MM 41 tidak ada hambatan, dan berjalan dengan lancar dan posisi MM 41 Kalipay tidak ada pergeseran atau pun rusak serta sudah sesuai dengan koordinat yang ditentukan,\" katanya.(sof/ANTARA)
Jokowi Merestui Kaesang Berkiprah di Politik
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memberikan restu kepada putranya, Kaesang Pangarep, untuk berkiprah di dunia politik lewat Partai Solidaritas Indonesia (PSI).\"Ya, (Kaesang) minta doa restu orang tua. Ya, saya restui,\" kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa.Terkait penunjukan Kaesang sebagai ketua umum tak lama setelah resmi bergabung ke PSI, Jokowi mengatakan putra bungsunya itu sudah dewasa dan memiliki keluarga; sehingga awak media sebaiknya menanyakan hal itu langsung kepada PSI dan Kaesang.\"Ya, ditanyakan kepada PSI, tanyakan ke Kaesang, wong sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri, masa ditanyakan ke bapaknya terus,\" kata Jokowi.Dia menegaskan bahwa dalam keluarganya sudah terbiasa dengan tanggung jawab. Ketika seseorang sudah berkeluarga dan memiliki pasangan, kata Jokowi, maka harus bisa mandiri dan bertanggung jawab atas segala keputusan.\"Di keluarga saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, apalagi sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya, harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan, pasti sudah dihitung baik buruknya, dihitung risikonya,\" tegasnya.Jokowi pun menyatakan enggan memberikan pesan apa pun kepada Kaesang karena dia menilai putranya sudah dewasa.\"Ndak ada (pesan), udah gede, kebanyakan pesan,\" ujar Jokowi.(sof/ANTARA)
Kaesang Mengungkap Pesan Jokowi Setelah Menjadi Ketum PSI
Jakarta, FNN - Putra Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, mengungkapkan pesan dari sang bapak setelah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).\"Kalau dari Bapak, cuman telepon, bagus,\" kata Kaesang Pangarep saat jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa.Selain itu, kata Kaesang, PSI telah merencanakan berkunjung dan bertemu Presiden Jokowi untuk meminta wejangan.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui memberikan restu kepada putranya, Kaesang Pangareng, untuk berkiprah di politik melalui PSI.\"Ya, minta doa restu orang tua. Ya, saya restui,\" ucap Jokowi.Terkait dengan penunjukan putranya sebagai Ketua Umum PSI, Jokowi mengatakan bahwa Kaesang Pangarep sudah dewasa dan memiliki keluarga.Jokowi meminta wartawan menanyakan hal itu kepada PSI dan putranya secara langsung.\"Ya, ditanyakan kepada PSI, tanyakan kepada Kaesang, wong sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri, masa ditanyakan kepada bapaknya terus,\" kata Jokowi.Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi menjadi kader PSI setelah menerima kartu tanda anggota (KTA) PSI dengan nomor anggota S317420230151515.Penyerahan KTA di kediaman Kaesang, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (24/9).Selanjutnya, Kaesang resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9).(sof/ANTARA)
POPULER
