POLITIK
Saksi Kasus Korupsi BTS Ungkap Serahkan Uang Rp40 Miliar untuk BPK
Jakarta, FNN - Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama mengungkapkan bahwa ia menyerahkan uang senilai Rp40 miliar kepada seseorang bernama Sadikin selaku perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G.Hal itu ia ungkapkan dalam persidangan lanjutan dugaan kasus korupsi BTS 4G di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa. Windi duduk sebagai saksi mahkota dalam persidangan itu.\"Saya tambahkan Yang Mulia, jadi, beberapa yang saya kirim uang itu, Yang Mulia, saya mendapatkan nomor dari Pak Anang (mantan Direktur Utama BAKTI), seseorang atas nama Sadikin. Nomor teleponnya diberikan oleh Pak Anang lewat signal,\" kata Windi.\"Itu saya tanya untuk siapa, untuk BPK, Yang Mulia,\" ucap Windi lagi.Hakim Ketua Fahzal Hendri menanyakan kepada Windi sosok yang meminta dirinya menyerahkan uang kepada Sadikin. Windi lantas menyebut nama mantan Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif.\"Siapa yang minta sama saudara itu?\" tanya Fahzal.\"Permintaan dari Pak Anang,\" jawab Windi.Dikatakan Windi, ia menyerahkan uang senilai Rp40 miliar kepada Sadikin di parkiran Hotel Grand Hyatt Jakarta. Dia mengaku uang miliaran itu disimpan di dalam koper.\"Berapa, Pak?\" ucap Fahzal.\"Rp40 miliar,\" jawab Windi.\"Ya Allah! Rp40 miliar? Diserahkan di parkiran? Uang apa itu? Uang rupiah atau uang dolar AS, dolar Singapura, atau Euro?\"\"Uang asing, Yang Mulia. Saya lupa detailnya, mungkin gabungan antara dolar AS dan dolar Singapura,\" beber Windi.Lebih lanjut, ketika ditanyakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung RI terkait tujuan penyerahan uang tersebut, Windi mengaku tidak tahu.\"Untuk penyerahan uang ke BPK RI dalam hal ini apakah Pak Anang Latif itu menyampaikan apa tujuan atau kepentingan uang Rp40 miliar untuk diserahkan ke BPK?\" tanya jaksa.\"Saya tidak tahu, Pak,\" jawab Windi.Windi bersama empat orang lainnya dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi BTS 4G untuk terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate, Anang Achmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto.Saksi mahkota tersebut adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak; Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali; Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki, termasuk Windi.Saksi Galumbang Menak, Irwan Hermawan, dan Mukti Ali merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi base transceiver station (BTS) 4G ini. Ketiganya juga tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.Sementara itu, Windi Purnama dan Muhammad Yusrizki merupakan tersangka untuk perkara yang sama. Kepada keduanya, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sudah melakukan tahap II (pelimpahan tersangka dan barang bukti) kepada JPU dan menunggu untuk disidangkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.Dalam perkara ini, Johnny G. Plate didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan pendukung Kominfo periode 2020—2022 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51.Dalam surat dakwaan juga disebutkan sejumlah pihak yang mendapat keuntungan dari proyek pembangunan tersebut, yaitu Johnny G. Plate menerima uang sebesar Rp17.848.308.000,00; Anang Achmad Latif menerima uang Rp5 miliar; dan Yohan Suryanto menerima Rp453.608.400,00.Selanjutnya, Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitechmedia Sinergy menerima Rp119 miliar; Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera menerima Rp500 juta; Muhammad Yusrizki selaku Direktur PT Basis Utama Prima menerima Rp50 miliar dan 2,5 juta dolar AS; Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk paket 1 dan 2 menerima Rp2.940.870.824.490,00; konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 menerima Rp1.584.914.620.955,00; dan konsorsium IBS dan ZTE paket 4 dan 5 mendapat Rp3.504.518.715.600,00.(sof/ANTARA)
Kampus Tempat yang Ideal untuk Adu Gagasan Capres-Cawaspres
Surabaya, FNN - Pakar Komunikasi dan Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo mengatakan kampus memang tempat yang ideal untuk mengadakan ajang adu gagasan dan debat bagi calon presiden dan calon wakil presiden.\"Kampus memiliki sumber daya manusia yang kritis dan kompeten dalam berbagai bidang,\" kata Suko di Surabaya, Selasa. Menurut Suko, kampus lebih rinci dalam mengadakan kajian strategis. Kampus memiliki metodologi yang rinci dalam menakar setiap gagasan yang dibawakan ke publik. Kampus memiliki metodologi yang komprehensif untuk mengevaluasi gagasan-gagasan tersebut.Selain itu, Suko menganggap kampus efektif dalam mengarahkan kampanye politik kepada pemilih pemula, terutama mahasiswa. \"Calon presiden dituntut untuk lebih kritis dan strategis dalam menyampaikan gagasan. Eksistensi mereka dalam menyampaikan gagasan lebih teridentifikasi dengan kritis dan mendalam,\" ujar Suko.Sistem dialog antarcapres yang kampus adakan bukan merupakan gagasan baru. Suko menjelaskan bahwa sistem tersebut sudah lama digunakan di Amerika Serikat. Sebuah kemajuan bagi Indonesia untuk mulai melibatkan partisipasi politik generasi muda. Selain itu, agenda kampanye politik di dalam kampus juga merupakan hal yang berlawanan dengan hukum. Selain itu, kampus relevan ketika dijadikan sebagai wadah diskusi yang inklusif.\"Mulai adanya kampanye politik yang masuk kampus tentunya perlu bekal informasi yang cukup untuk mengkaji dinamika politik menuju 2024,\" ujar Suko yang merupakan dosen mata kuliah Komunikasi Politik di FISIP Unair. Suko juga menambahkan catatan bahwa tidak semua kampus memiliki kualifikasi yang memadai untuk mengadakan kegiatan tersebut. Diperlukan kampus dengan nilai integritas dan memiliki kajian yang relevan.Penting untuk diperhatikan bahwa kampus tersebut juga tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Nantinya hal tersebut juga akan menjadi tolok ukur keberimbangan agar tidak memihak ke salah satu pihak. \"Kesempatan para calon presiden berdialog tentunya menjadi pertemuan strategis untuk bisa menilai visi dan misi yang dibawakan. Hal ini menjadi informasi penting bagi pemilih untuk menentukan pilihan saat pemilu,\" ujarnya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Indonesia Perlu Regulasi AI yang Jelas dan Kuat
Jakarta, FNN - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Indonesia perlu memiliki regulasi selevel undang-undang untuk menghadapi perkembangan pesat tentang kecerdasan buatan (AI).\"Indonesia perlu memiliki regulasi yang jelas dan kuat,\" kata Bamsoet usai menghadiri pengukuhan Sinta Dewi sebagai Profesor dan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Siber Fakultas Hukum Universitas Padjajaran di Graha Sanusi Hardjadinata, Bandung, Jawa Barat, Selasa.Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Bamsoet menilai bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan perkembangan kecerdasan buatan dalam berbagai bentuk platform.Perkembangan kecerdasan buatan, menurut dia, tidak hanya mendatangkan manfaat, tetapi juga bisa mendatangkan malapetaka bagi kehidupan umat manusia bila tidak disikapi dengan bijak.Kecerdasan buatan juga berpotensi mengaburkan pandangan manusia pada kebenaran dan kebohongan, sekaligus berpotensi dalam penyalahgunaan data pribadi untuk tindakan kriminal dan kejahatan lainnya.Ketua DPR RI ke-20 itu menyebut regulasi yang kuat diperlukan, khususnya dengan memberikan penguatan kepada peran intelijen, baik terhadap Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, hingga Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.Saat ini, lanjut Bamsoet, pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia hanya mengacu kepada Dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045 yang dikeluarkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang kini menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).\"Dokumen tersebut perlu diperkuat dengan adanya regulasi yang lebih kuat selevel undang-undang, peraturan presiden, ataupun peraturan pemerintah, yang dapat mengatur penggunaan, etika, keamanan, serta perlindungan terhadap tenaga kerja dalam setiap pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia,\" ujar mantan ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan itu.Bamsoet juga mendorong pembentukan undang-undang tentang kecerdasan buatan untuk mengantisipasi kejahatan di dunia siber yang semakin pesat.Beberapa negara, seperti Singapura, Jerman, dan China, telah membentuk angkatan siber sebagai matra tersendiri. Pasukan siber China diprediksi menjadi yang terbesar di dunia dengan mencapai 145 ribu personel.\"Sebagaimana ditekankan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, dalam kajian Lemhannas, Indonesia juga perlu mulai mempersiapkan pembentukan angkatan siber; sehingga bisa memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU),\" katanya.Dosen tetap Pascasarjana Universitas Borobudur dan Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni (IKA) Unpad itu memaparkan setidaknya sudah ada 60 negara dunia yang mengeluarkan kebijakan terkait kecerdasan buatan, termasuk Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, yang bahkan memiliki AI Security Council.Bahkan, Presiden AS Joe Bidden juga sudah mengajukan AI Bill of Rights, yang isinya antara lain memastikan hak-hak warga negara dan dukungan dalam pengembangan dan inovasi kecerdasan buatan.Indonesia saat ini hanya memiliki dua undang-undang (UU), yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Menurut Bamsoet, kedua UU itu belum kuat untuk mengatasi berbagai permasalahan di dunia siber dan digital.\"Indonesia perlu memiliki UU keamanan dan ketahanan siber nasional. Mengingat sepanjang tahun 2021 saja, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat setidaknya ada 1,6 miliar anomali trafik atau serangan siber yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk ratusan hingga ribuan potensi serangan siber yang ditujukan kepada ring satu, Istana Negara,\" ujarnya.Dalam kesempatan itu, Bamsoet, yang juga Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum (PADIH) Unpad, mengapresiasi pencapaian akademis Sinta Dewi, yang telah ditetapkan sebagai profesor dan guru besar di Ilmu Hukum Siber FH Unpad.Dalam orasinya, Sinta Dewi mengangkat tema tentang \"Manfaat dan Risiko Penggunaan AI dan Pengaruhnya Terhadap Data Privasi: Dari Lex Informatica menuju Lex Reformatica\".Turut hadir dari jajaran pimpinan Unpad dalam acara tersebut antara lain Rektor Rina Indiastuti, Wakil Rektor Ida Nurlinda, Wakil Rektor Yanyan Mochamad, Wakil Rektor Arief Sjamsulaksan, Ketua Senat Akademik Ganjar Kurnia, Ketua Dewan Profesor Arief Anshori, Dekan FH Idris, Ketua Senat FH Efa Laela, serta Guru Besar FH Ahmad M. Ramli.(sof/ANTARA)
Satgas Pamtas RI-PNG Memastikan Patok Batas Negara Tidak Bergeser
Jayapura, FNN - Satgas Pamtas RI-PNG Sektor Utara Yonif 122/Tombak Sakti dibawah naungan Korem 172/PWY melalui Pos Kalipay memastikan patok batas negara tidak bergeser dengan melaksanakan patroli MM 41, Selasa.Dankipur C Lettu Inf Panca dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jayapura, Selasa, mengatakan patroli MM 41 melibatkan 12 personil anggota Satgas Sektor Utara di mana tujuannya adalah untuk memastikan patok batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan tidak bergeser dengan koordinat yang sudah tentukan.\"Sebagai anggota satgas kami mempunyai tugas pokok untuk menjaga kedaulatan NKRI dan pengamanan serta mencegah pergeseran patok batas negara,\" katanya.Menurut Dankipur C, sebelum melaksanakan Patroli MM 41 Kalipay, Personil melakukan pemeriksaan kesehatan, pengecekan personil dan materiil guna memperlancar pelaksanaan patroli.\"Hal tersebut guna mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan karena pelaksanaan patroli di tengah-tengah cuaca yang ekstrem,\" ujarnya.Dia menjelaskan meski kondisi cuaca yang kurang mendukung namun pihaknya tetap berupaya untuk sampai ke tujuan yaitu MM 41 RI-PNG untuk memastikan menjaga batas negara demi kedaulatan NKRI.Hal tersebut kata dia, seperti penekanan Dansatgas Mayor Inf Diki Apriyadi bahwa tugas pokok Satgas Yonif 122/Tombak Sakti menjaga keutuhan wilayah perbatasan darat RI-PNG, dengan mengedepankan bidang pengamanan dengan melaksanakan pemeriksaan jalan lintas, patroli patok dan patroli jalur perlintasan Ilegal untuk mencegah penyusupan dan penyeludupan,\"Adapun dalam pelaksanaan Patroli MM 41 tidak ada hambatan, dan berjalan dengan lancar dan posisi MM 41 Kalipay tidak ada pergeseran atau pun rusak serta sudah sesuai dengan koordinat yang ditentukan,\" katanya.(sof/ANTARA)
Jokowi Merestui Kaesang Berkiprah di Politik
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memberikan restu kepada putranya, Kaesang Pangarep, untuk berkiprah di dunia politik lewat Partai Solidaritas Indonesia (PSI).\"Ya, (Kaesang) minta doa restu orang tua. Ya, saya restui,\" kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa.Terkait penunjukan Kaesang sebagai ketua umum tak lama setelah resmi bergabung ke PSI, Jokowi mengatakan putra bungsunya itu sudah dewasa dan memiliki keluarga; sehingga awak media sebaiknya menanyakan hal itu langsung kepada PSI dan Kaesang.\"Ya, ditanyakan kepada PSI, tanyakan ke Kaesang, wong sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri, masa ditanyakan ke bapaknya terus,\" kata Jokowi.Dia menegaskan bahwa dalam keluarganya sudah terbiasa dengan tanggung jawab. Ketika seseorang sudah berkeluarga dan memiliki pasangan, kata Jokowi, maka harus bisa mandiri dan bertanggung jawab atas segala keputusan.\"Di keluarga saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, apalagi sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya, harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan, pasti sudah dihitung baik buruknya, dihitung risikonya,\" tegasnya.Jokowi pun menyatakan enggan memberikan pesan apa pun kepada Kaesang karena dia menilai putranya sudah dewasa.\"Ndak ada (pesan), udah gede, kebanyakan pesan,\" ujar Jokowi.(sof/ANTARA)
Kaesang Mengungkap Pesan Jokowi Setelah Menjadi Ketum PSI
Jakarta, FNN - Putra Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, mengungkapkan pesan dari sang bapak setelah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).\"Kalau dari Bapak, cuman telepon, bagus,\" kata Kaesang Pangarep saat jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa.Selain itu, kata Kaesang, PSI telah merencanakan berkunjung dan bertemu Presiden Jokowi untuk meminta wejangan.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui memberikan restu kepada putranya, Kaesang Pangareng, untuk berkiprah di politik melalui PSI.\"Ya, minta doa restu orang tua. Ya, saya restui,\" ucap Jokowi.Terkait dengan penunjukan putranya sebagai Ketua Umum PSI, Jokowi mengatakan bahwa Kaesang Pangarep sudah dewasa dan memiliki keluarga.Jokowi meminta wartawan menanyakan hal itu kepada PSI dan putranya secara langsung.\"Ya, ditanyakan kepada PSI, tanyakan kepada Kaesang, wong sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri, masa ditanyakan kepada bapaknya terus,\" kata Jokowi.Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi menjadi kader PSI setelah menerima kartu tanda anggota (KTA) PSI dengan nomor anggota S317420230151515.Penyerahan KTA di kediaman Kaesang, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (24/9).Selanjutnya, Kaesang resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9).(sof/ANTARA)
Masyarakat Rempang Terbuka untuk Investasi Dengan Syarat Tidak Direlokasi
Jakarta, FNN | Melalui rapat kabinet terbatas, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengubah cara pendekatan terhadap masyarakat atau warga Rempang, karena diakui bahwa selama ini pendekatannya kurang elegan. Presiden Jokowi meminta agar pendekatan yang dilakukan lebih soft untuk memindahkan warga di Pulau Rempang. Selain itu, deadline tanggal 28 September harus clean and clear juga tidak ada lagi. Dalam perbincangan antara aktivis Aliansi Pemuda Melayu dan aktivis Forum Tanah Air, Aris Sudarwanto, dengan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di kanal You Tube Hersubeno Point edisi Selasa (26/9/23), Aris mengatakan bahwa terkait dengan keputusan rapat terbatas antara Presiden Jokowi dengan menteri terkait, termasuk Menteri Investasi Bahlil, yang menyatakan bahwa deadline pengosongan Pulau Rempang pada tanggal 28 September ini dibatalkan, masyarakat Rempang, terutama masyarakat Kampung Melayu, Masyarakat Adat, dan Masyarakat Kampung Tua, menyambut gembira. Namun, lanjutnya, masyarakat masih gundah gulana karena di balik keputusan tanggal 28 tidak jadi ada pengosongan, pemerintah masih bersikukuh untuk memindahkan beberapa kampung ini ke tempat lain. Keputusan yang terbaru adalah menggeser sisi pantai timur ke sisi selatan Pulau Rempang. “Yang diinginkan oleh masyarakat, walaupun sekarang kondisinya sudah cukup kondusif, tapi yang diinginkan oleh masyarakat Rempang adalah mereka tidak direlokasi, atau tetap diizinkan dan tetap disetujui untuk tinggal di tanah kelahiran mereka,” ujar Aris. Menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan yang sinifikan antara sisi pantai timur dengan sisi Pantai selatan , Aris mengakan, kalau dilihat investasi dari China, terutama yang digembar-gemborkan oleh PT MEG dan Xinyi Group untuk produksi kaca dan panel surya ini, maka keinginan mereka dari awal adalah menguasai seluruh Rempang dan mengosongkan semuanya. Namun, kemudian ada gejolak hingga akhirnya mengecil menjadi 2000 hektar. “Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah mereka dalam berinvestasi di Rempang ini, tentu ingin mengamankan segala produktivitas, marketing, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, yang dipikirkan oleh mereka adalah akan membangun pelabuhan baru, yang mana apabila pelabuhan ini dibangun di sisi timur Pulau Rempang maka sangat memudahkan bagi PT Xinyi untuk loading dan unloading barang yang akan diproduksi. Karena pantai yang menghadap sisi timur, apabila mereka keluar berlayar, akan terus menghala ke China, Korea, Taiwan, dan Hongkong. Namun, apabila mereka tidak mendapatkan lokasi di sisi pantai timur atau sisi yang pantai barat, misalnya, mereka akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berputar ke selatan atau berputar ke utara melewati Selat Singapura, yang tentu akan menambah cost dan biaya. Ini yang perlu digarisbawahi,” ujar Aris. Sebelumnya, lanjut Aris, ketika kerusuhan terjadi di kantor BP Batam pada 11 September lalu, Walikota Batam ex officio, termasuk ketua BP Batam, mengambil langkah cepat dengan mengadakan rapat bersama Forkopinda dan tokoh-tokoh adat Melayu. Dari rapat tersebut akhirnya dihasilkan suatu kebijakan bahwa yang akan dikelola hanya 2000 hektar dan yang akan dipindahkan hanya 3 kampung. Namun, menurut rapat terbatas terbaru yang dipidahkan 5 kampung, tambah dua kampung lagi, dari 700 KK menjadi 900 KK. Semula mereka akan direlokasi ke Pulau Galang, tapi yang terbaru, karena masyarakat tidak bersedia direlokasi, pemerintah akhirnya hanya menggeser ke Tanjung Banun, yaitu pantai selatan dari Pulau Rempang. Walaupun pergeseran ini hanya berjarak beberapa kilometer, namun psikologi yang akan dilalui oleh masyarakat Rempang apabila berpindah adalah tercabutnya history dan akar budaya dari kampung yang ditinggali oleh leluhur mereka selama ini. Itu yang mereka beratkan. “Dan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa masyarakat Melayu di Rempang tidak menolak investasi. Mereka terbuka untuk menerima investasi, tapi dengan syarat mereka tidak direlokasi,” ujar Aris. Aris juga mengatakan bahwa dari keseluruhan luas Pulau Rempang, sekitar 17.600 hektar, pemerintah mengalokasikan 10.000 hektar untuk hutan lindung. Pertanyaannya, kapan peraturan perundang-undangan tentang hutan lindung dibuat? Lebih dahulu mana dengan keberadaan masyarakat Rempang yang ada di pulau tersebut? “Kalau pemerintah bisa mengalokasikan 10.000 untuk hutan lindung, menapa tidak bisa mengalokasikan ke-16 untuk kampung ini, yang totalnya hanya sekitar 1300 hektar, untuk manusia yang harus dilindungi dari kampungnya dan dipagari. Yang lain digunakan untuk investasi tidak masalah,” tegas Aris. Aris juga meminta agar dibangun sarana dan prasarana, infrastruktur, dan lain sebagainya untuk kemasyarakatan dan kemaslahatan masyarakat Rempang, karena pulau mereka dipergunakan untuk investasi dan pembangunan.(ida)
Kaesang Menjadi Ketum PSI Mengubah Konstelasi Politik Nasional
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menilai penunjukan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI akan mengubah konstelasi politik nasional.“Saya mengucapkan selamat kepada putra Pak Presiden, Kaesang. Ini akan mengubah konstelasi dan langkah PSI menjadikan Kaesang Ketum adalah pilihan yang berani,” kata Muhaimin di Jakarta, Senin malam.Dia mengatakan dirinya bahagia karena politik nasional Indonesia semakin dinamis. Karena itu, Muhaimin berharap kehadiran Kaesang dalam perpolitikan nasional bisa memberikan warna dan suasana politik yang semakin segar.“Karena saya kenal Mas Kaesang orangnya humoris juga komunikatif. Saya agak dekat, terakhir sering ngobrol,” ujarnya.Muhaimin menilai kehadiran Kaesang dalam politik nasional patut dipertimbangkan bagi semua parpol untuk menyambut dengan serius.Diketahui, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggantikan Giring Ganesha.Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas): Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin.(ida/ANTARA)
Kaesang Mengakui Efek Jokowi Mengantarkan Dirinya ke Kursi Ketum PSI
Jakarta, FNN - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep mengakui adanya privilese sebagai anak orang nomor satu di Indonesia untuk menduduki kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).\"Oh privilese, privilese selalu ada. Sudah begitu saja,\" kata Kaesang dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas): Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin.\"Ya, privilese, lah, saya mengiyakan. Kok masih diulang lagi?\" tegasnya.Sementara itu, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengungkapkan alasan partainya menunjuk Kaesang sebagai Ketua Umum PSI. Menurutnya, Kaesang merupakan sosok anak muda yang berhasil.Tidak hanya itu, Kaesang memiliki gaya komunikasi yang baik serta rendah hati. Dengan begitu, ia berharap Kaesang mampu membawa partai berlambang mawar itu masuk ke Senayan.\"Kami berharap Mas Kaesang dapat bersama-sama berjuang dengan kami untuk tadi ada fraksi DPR RI untuk 2024 mendatang,\" ujar Raja.Kemudian, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menjelaskan bahwa partainya memiliki kebiasaan menjadikan seorang yang masih baru di dunia politik jadi ketua umum.Dia mencontohkan dirinya ketika menjadi ketua umum pertama PSI dan kemudian digantikan oleh mantan vokalis Nidji, Giring Ganesha.\"Kami di PSI sama-sama isinya kebanyakan \'newbie\' (anak baru), tidak punya pengalaman tapi kerja kolektif kolegial, itu yang menjadi kekuatan. Jadi kami optimistis banget Mas Bro Kaesang enggak berdiri sendiri, kita semua siap \'full support\' (mendukung penuh) untuk bisa langsung lari menuju Pemilu 2024,\" pungkas Grace.(ida/ANTARA)
Arsjad Rasjid Siap Menjadi Ketua TPN Ganjar
Jakarta, FNN - Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid menyatakan kesiapan dirinya menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Penunjukan Arsjad sebagai Ketua TPN Ganjar dilakukan dalam pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Oeman Sapta Odang, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (4/9) lalu. Adapun sampai dengan Selasa (26/9), ia masih belum resmi bergabung bersama TPN Ganjar.\"Pada hari ini, Selasa 26 September 2023, saya ingin menyampaikan pesan singkat kepada keluarga dan rekan-rekan media terkait adanya penunjukan saya sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk salah satu bakal calon presiden (capres), yaitu Bapak Ganjar Pranowo,\" kata Arsjad dalam keterangannya di Jakarta, Selasa pagi.Kendati demikian, dia memutuskan untuk bergabung secara resmi dan menjalankan mandatnya sebagai Ketua TPN Ganjar pada Rabu (27/9) esok.\"Melalui pesan ini dan setelah berkonsultasi dan mendapatkan restu dari orang terkasih di sekeliling saya. Saya memutuskan efektif pada hari Rabu 27 September untuk bergabung secara resmi menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) bakal capres Bapak Ganjar Pranowo,\" tambahnya.Menurut dia, bergabung dan menjadi Ketua TPN Ganjar adalah salah satu bentuk kontribusi-nya bagi masa depan Indonesia. Arsjad ingin memastikan bahwa agenda-agenda jangka panjang dalam konteks ekonomi dan investasi yang telah diusung oleh Presiden RI Joko Widodo dan para pendahulunya dapat terlaksana dengan baik.Dengan bergabung-nya Arsjad sebagai Ketua TPN Ganjar, maka dia akan berhalangan hadir sementara waktu sebagai Ketua Kadin. Ia pun telah mengajukan cuti sebagai Direktur Utama PT Indika Energy Tbk.\"Hal ini saya lakukan untuk menjunjung tinggi komitmen dalam menjaga netralitas dan tata kelola (governance) yang baik,\" jelas Arsjad.Ia menjelaskan keputusan tersebut diambil agar tidak mencampuradukkan urusan organisasi di Kadin Indonesia dan jabatannya di PT Indika Energy Tbk.Pria kelahiran Jakarta itu menuturkan selama menjalani posisi sebagai Ketua TPN Ganjar, Pelaksanaan Tugas Harian di Kadin akan diatur sesuai anggaran dasar Kadin Indonesia. Sementara itu, kepengurusan di PT Indika Energy Tbk akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan tata kelola di sana.Ia juga memohon doa dan restu serta dukungan untuk menjalani penugasan itu.\"Saya berharap kita dapat tetap mengutamakan perdamaian dan persatuan bangsa demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridai perjalanan kita semua,\" ujarnya.Sebelumnya, Rabu (13/9), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan posisi Arsjad Rasjid yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.\"Beliau memang memerlukan waktu untuk melakukan ketentuan organisasi bagi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ataupun bagi beliau ini yang juga menjadi Direktur Utama dari beberapa perusahaan yang statusnya go public,\" kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu.Hasto melihat Ketua Umum Kadin itu masih perlu waktu untuk bisa bertugas sebagai Ketua TPN. Hal ini mengingat ada sejumlah ketentuan organisasi yang harus diselesaikan oleh Arsjad sebelum nantinya bertugas penuh sebagai Ketua TPN bersama Andika Perkasa dan Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Ketua TPN.Apalagi, Arsjad kini masih menjabat sebagai Ketua Kadin serta jabatan pada sejumlah pemerintahan go public. \"Jadi aspek-aspek good governance harus ada yang dipenuhi,\" tuturnya.Meski begitu, Hasto mengungkapkan, bahwa Arsjad dalam rapat TPN sudah menerima sejumlah arahan dari para ketua umum Parpol, khususnya dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.Di mana, perlunya membangun kerja sama yang solid antara partai politik, TPN, dan relawan dalam menyatukan gerak langkah bekerja memenangkan Ganjar di Pilpres 2024.(ida/ANTARA)
POPULER
