POLITIK
Jokowi Bisa Jadi Kuntilanak
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih Lagi lagi Jokowi seperti tidak menyadari, ketika rakyat sudah berisik, di sana sini muncul sumpah serapah bahwa Jokowi memang serakah. Ketika politik keluarga ( dinasti) merajalela dengan fulgar, selalu menggunakan nalar dan dalil bahwa undang undang tidak melarang, ketika anak dan menantunya dimudahkan untuk meraih jabatan politik sebagai walikota / bupati dan iparnya sebagai penjaga gawang di MK. Nampaknya keserakahan belum berahir ketika mencoba Kaesang terdengar isu akan di nobatkan sebagai Bupati Depok, atret karena banyak kendala dari masyarakat yang menyerang betapa serakahnya presiden ini. Berbelok arah muncul rekayasa menjadi ketua umum salah satu partai , sekalipun kalanya kecil tetapi konon memiliki modal finansial besar. Bersamaan dengan sangat besar rekaya yudicial review mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden dari batasan minimal 40 tahun menjadi 35, menyerat kuasa ketua MK yang posisinya sebagai ipar presiden akan mengalami kegagalan. Konon berharap harap agar salah satu anaknya sebagai putra mahkota bisa nempel sebagai wakil presiden. Kondisi Jokowi yang tidak terkendali bisa dikenali, kita pinjam puisi \"Wiji Thukul\" : Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi, dan berbisik-bisik, ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat, dan bila omongan penguasa, tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka akan ada perlawanan. Ketika ancaman penguasa sangat besar terhadap siapapun yang berbeda pandangan dengan presiden Jokowi, sekalipun sering berputar putar tidak terlibat tetapi perangkat hukum begitu buas menyergapnya Muncul meluas bisik bisik rakyat di media sosial bahwa : Jadi orang adil itu tak gampang, jadi serakah lebih leluasa. Apa lagi punya kekuasaan, setir sana, setir sini sesuka hati Tapi tak selamanya keserakahan leluasa, yang pertama melibas adalah kebencian, caci maki rakyat yang menerus. Penguasa yang tidak adil, akan membuat tiang gantungan untuk dirinya sendiri. Matinya sangat sakit diantara umpatan keburukan. Telah membuat dosa untuk orang lain, akan menyiksa dirinya sendiri. Keserakahan Jokowi sepertinya sulit diingatkan apalagi di hentikan, ditambah berat korupsi merambah luas di semua lini aparatur negara, keadaan perampasan tanah dimana mana. Kesan makin kuat Jokowi hanya sebagai pemimpin boneka. Kapan bisa dihentikan, bisa jadi setelah Jokowi mengakhiri atau turun dari jabatannya sebagai presiden. Ini artinya semua sudah terlambat. Anak, menantu, ipar bisa bernasib buruk sebagai _\"Kuntilanak\"_ nyungsang kesana kemari minta ampun sudah tertutup. Pilihannya tinggal menepi di jeruji besi atau lari ke alam ghaib sebagai _\"Kuntilanak\"_, menetap di hutan atau pekuburan.***
Konflik Megawati - Jokowi, Batalkan Duet Prabowo dan Ganjar
Jakarta, FNN | Konflik kepentingan politik antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mementahkan rencana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo untuk kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024. “Megawati menolak mentah-mentah rencana politik pihak-pihak yang ingin menyatukan Prabowo dengan Ganjar dalam menghadapi kontestasi pilpres 2024 mendatang. PDIP tetap menempatkan Ganjar sebagai bakal calon presiden (capres), tidak untuk bakal calon wakil presiden (cawapres),” kata analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Senin (2/10). Menurutnya, konflik kepentingan politik di antara Megawati dengan Jokowi, kali ini tidak bisa diselesaikan dengan konsensus politik. Megawati adalah queen maker (penentu keputusan) politik bagi koalisi pendukung Ganjar. Sedangkan Jokowi menjadi king maker politik bagi koalisi pendukung Prabowo. “Jadi jelas ada konflik politik yang tidak bisa ditutupi dari kedua elite politik itu. Padahal Megawati masih punya utang politik terhadap Prabowo melalui Perjanjian Batutulis Mei 2009, isi poinnya antara lain PDIP akan mendukung Prabowo dalam pilpres,” ungkap Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Nyatanya, lanjut Ginting, utang politik itu tidak direalisasikan pada pilpres 2014 dan 2019. Dengan keputusan Rapar Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang berakhir kemarin, maka pupus sudah Prabowo mendapatkan dukungan dari PDIP. Dikemukakan, memang Jokowi sebagai presiden yang mendapatkan dukungan dari PDIP, namun belum tentu pula Jokowi akan berpihak kepada PDIP dalam pilpres 2024 ini. Jokowi ini bukan kader murni PDIP, melainkan pengusaha yang menjadi aktor politik dan membutuhkan perahu politik. “Jokowi itu butuh perahu PDIP untuk berlayar menggapai posisi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden RI. Ambisi politiknya sudah terwujud dan sekarang dia juga ingin menjadi king maker politik seperti Megawati,” kata Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Menurut Ginting, PDIP merupakan marwah politik bagi keluarga Megawati yang membawa trah Sukarno. Sebagai partai pemenang pemilu 2014 dan 2019, Megawati tidak sudi kader partainya (Ganjar) harus mengalah menjadi bakal cawapres. “Koalisi bisa terjadi dalam perspektif Megawati dengan komposisi Ganjar sebagai bakal capres dan Prabowo sebagai bakal cawapres. Mengingat Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) posisinya berada di bawah PDIP,” ujar Ginting. Di sisi lain, lanjutnya, Prabowo juga tidak mau mengalah bila ditempatkan sebagai posisi bakal cawapres. Sebab inilah kemungkinan terakhir Prabowo mengikuti kontestasi pilpres, mengingat pada pilpres 2029, usia Prabowo sudah 78 tahun. “Di luar itu, Jokowi lebih merasa bisa mengendalikan Prabowo yang juga mendukung keluarga Jokowi berkiprah dalam politik dengan sokongan dari Partai Gerindra. Sedangkan Ganjar, praktis dalam genggaman politik Megawati,” kata Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik. Dikemukakan, rencana politik Megawati tidak sama dengan rencana politik Prabowo maupun Jokowi. Kemungkinan Kongres PDIP 2025 mendatang, jika mulus akan terjadi peralihan estafet kepemimpinan dari Megawati kepada putrinya Puan Maharani. “Bisa jadi Megawati tidak lagi memiliki kepercayaan politik yang tinggi kepada Jokowi setelah terjadinya dinamika politik yang hebat, seperti putra bungsu Jokowi, Kaesang Jokowi justru tidak berada di kandang banteng. Melainkan memegang bunga mawar putih alias PSI (Partai Solidaritas Indonesia,” pungkas Ginting. (sws).
Gibran Sudah Lapor ke PDIP Soal Dipinang Menjadi Cawapres Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Gibran Rakabuming Raka sudah melaporkan ke partai terkait keinginan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk meminangnya menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Kami tunggu, tetapi Mas Gibran juga telah sampaikan pada kami dalam berbagai dialog-dialog internal terkait hal tersebut (Gibran dilirik jadi cawapres Prabowo), ya,\" ujar Hasto kepada awak media di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.Kendati demikian, Hasto berharap Gibran dapat memperjuangkan kepentingan yang lebih besar bersama partai berlambang banteng moncong putih itu.\"Kami percaya bahwa berpartai itu untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar,\" jelasnya.Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilai bahwa PBB sudah memiliki pertimbangan dalam meminang Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo. Namun, ia tak mau berandai-andai dan menyerahkan keputusan tersebut kepada putra sulung Presiden Jokowi itu. \"Ya, kan yang meminang punya pertimbangan tertentu. Tinggal yang dipinang mau atau tidak, Itu saja. Kan baru berandai-andai ini,\" ujar Puan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.Menurut Puan, Gibran adalah sosok anak muda yang sudah memperlihatkan prestasinya di Surakarta. Untuk itu, dia tak mungkiri bahwa PBB menjadikan hal itu sebagai pertimbangan.Adapun PBB secara terbuka meminang Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Perlu diketahui sebagai sekjen Partai Bulan Bintang, salah satunya (PBB) mencalonkan wakil presiden yang ada di tengah-tengah kita hari ini, selain Pak Yusril ya Mas Gibran Rakabuming Raka,\" kata Sekretaris Jendral PBB Afriansyah Noor di Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/9).Pernyataan tersebut diungkapkan Afriansyah setelah membuka \"Job Fair Career Expo 2023\" di Graha Wisata Niaga, Laweyan, Solo.Menurut dia, meski saat ini Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP, ia meminta putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak takut keluar dari partai demi kepentingan negara.\"Sekarang ini saya bilang semua, saya kader PBB kalau ada yang minta dari partai lain saya keluar, untuk negara dan bangsa kenapa harus takut. Tidak boleh takut selagi untuk kepentingan negara,\" katanya.Ia mengatakan dua sosok yang diusulkan PBB menjadi cawapres, yakni Gibran Rakabuming dan Yusril Ihza merupakan sosok yang mumpuni.\"Karena ini kami dari PBB sudah mencalonkan Prabowo menjadi presiden kami, dan tentunya wakilnya kami berharap ada sosok anak muda,\" ucapnya.PBB telah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra sebagai bakal capres 2024.(sof/ANTARA)
PDIP Menghormati Keputusan Kaesang Masuk PSI
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menghormati keputusan putra bungsu Presiden Joko Widodo yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). \"Hak berserikat, berkumpul, itu dihormati PDIP, karena itu perintah konstitusi kita,\" tegas Hasto di sela-sela Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu. Pasalnya, hak untuk bebas berserikat diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, \"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat\". Ia juga tak mempermasalahkan Kaesang memilih langkah politik yang berbeda dengan ayah dan kakaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi yang kini tercatat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP). Sebab, Hasto meyakini Ketua Umum PSI itu tetap berkomitmen bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. \"Kami meyakini meskipun pilihan berbeda, tapi komitmen bagi fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak akan berubah,\" ujarnya. Hasto juga menyinggung bahwa Kaesang belum menjadi anggota PDIP. Lalu, Kaesang juga sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri, sehingga Kaesang dianggap sudah dewasa dalam berpikir dan menentukan sikap politiknya. Dia menegaskan pihaknya baru bisa melarang dan mengingatkan aturan partai jika yang bersangkutan adalah keluarga inti. \"Mas Kaesang itu belum menjadi anggota PDIP, itu harus dipahami. Jadi aturan itu diterapkan dalam keluarga yang sama-sama menjadi anggota PDIP,\" jelas Hasto. Pria asal Yogyakarta itu menyebutkan kondisi serupa pernah dialami oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di mana anak-anak Presiden Pertama Indonesia Soekarno atau Bung Karno memiliki preferensi berbeda terkait langkah politiknya. \"Dulu pada keluarga Ibu Mega sendiri ada, keluarga putra-putri Bung Karno ada juga yang memiliki pilihan (politik) yang berbeda,\" katanya. Pada Senin (25/9), Kaesang Pangarep resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha. Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas): Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta. \"Izinkan saya membacakan surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028,\" kata Grace. Dalam deklarasi tersebut, Giring Ganesha bersama Ratu Ayu Isyana Bagus Oka diangkat menjadi Dewan Pembina DPP PSI. Lalu, Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai Sekjen PSI.(sof/ANTARA)
PDIP Merespons Usulan Agar Jokowi Menggantikan Megawati Jadi Ketum PDIP
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka suara soal usulan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pembina.Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden Pertama Indonesia sekaligus kakak Megawati Guntur Soekarnoputri.Hasto mengatakan partainya tetap menerima usulan Guntur sebagai sebuah masukan. Namun, dia menyebut partainya saat ini masih fokus pada pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.\"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan,\" ujar Hasto di sela-sela Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.Hasto mengatakan proses pergantian atau suksesi kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah pemilu. Sementara forum pergantian ketua umum, akan dilakukan lewat Kongres keenam partai yang akan digelar pada 2025.Dalam forum itu, kata Hasto, proses transisi pergantian ketua umum akan ditentukan oleh suara kader.\"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai,\" katanya.Terlepas dari usulan tersebut, Hasto mengatakan pihaknya akan terus mendukung Presiden Jokowi, mengingat masa jabatan Jokowi menyisakan waktu beberapa bulan lagi.Adapun salah satu yang akan terus didukungnya itu, yakni soal kedaulatan pangan\"Tugas PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya sehingga dalam waktu yang tersisa ke depan itu legasi daripada presiden dapat ditingkatkan, termasuk dalam mewujudkan hal-hal yang sangat fundamental bagi kedaulatan pangan itu,\" pungkas Hasto.(sof/ANTARA)
Hasto Enggan Buka Suara Soal Nama Sandiaga Dalam Bursa Cawapres Ganjar
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto enggan mengungkap apakah nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno masih masuk nominasi dalam bursa bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.Adapun awak media sempat melontarkan pertanyaan terkait nama Sandiaga Uno yang sebelumnya masuk kandidat bakal cawapres, akan tetapi nama-nama yang beredar saat ini sudah mengerucut ke Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa.\"Ya, terkait nama-nama yang telah dikerucutkan, itu nanti Ibu Mega yang akan menyampaikan,\" ucap Hasto di sela-sela Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.Sebelumnya, Sandiaga Uno dan Mahfud MD masuk dalam kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Keduanya juga terlihat menghadiri acara pembukaan Rakernas IV PDIP, Jumat (29/9).Selain itu, saat disinggung apakah Sandiaga dan Mahfud mendapatkan nilai plus sebagai kandidat cawapres Ganjar karena hadir dalam Rakernas kemarin, Hasto enggan menjawab hal itu, dirinya lebih memilih diam.Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran kedua tokoh tersebut.\"Ya, beliau berdua datang. Prof Mahfud, Pak Sandiaga Uno. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Beliau-beliau menyampaikan surprise terhadap acara PDI Perjuangan yang penuh semangat, bahkan juga menggunakan teknologi yang mutakhir,\" ujarnya.Pada Rabu (27/9), juga Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi buka suara terkait apabila Ketua Bapillu PPP Sandiaga Uno tak dicalonkan sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo.Ia menegaskan bahwa partainya tetap komitmen bekerja sama dengan PDIP dalam Pilpres 2024 untuk mendukung Ganjar Pranowo.\"Ya, mantap (bersama PDIP),\" kata Arwani usai menghadiri rapat ketum parpol dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden di Gedung High End, Jakarta, Rabu.(sof/ANTARA)
Belum Kantongi Sertifikat HPL dan Belum Ada Amdal, Rempang Eco City Melanggar Prinsip Pertama Hukum Lingkungan
Jakarta, FNN – Ada hal menarik dari perkembangan terbaru mengenai Rempang. Setidaknya ada dua informasi terbaru yang mengejutkan. Yang pertama adalah informasi dari Parid Ridwanuddin, Manager Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, yang mengungkapkan bahwa proyek Rempang Eco City belum melakukan analisis dampak lingkungan atau Amdal. Oleh karena itu, dia menyebut proyek ini seperti mie instan. \"Dari proses ini, mengapa kami sebut mie instan, ya karena analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) nggak ada. Kajian lingkungan strategis nggak ada,\" ujar Parid. Yang kedua adalah informasi dari Ombudsman yang menyatakan bahwa sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) belum diterbitkan. Meski Bahlil, Menteri Investasi, menyatakan bahwa mereka lebih tahu tentang apa yang terjadi di pemerintahan, tetapi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa Amdal sedang dalam proses penyusunan. Pernyataan Luhut mengonfirmasi bahwa Amdalnya memang belum ada. Kedua hal tersebut menunjukkan fakta-fakta yang akhirnya terungkap, sekaligus menunjukkan betapa serampangannya pengelolaan negara ini. “Ya, memang dari awal kan kita curigai kenapa ada semacam deadline. Kalau isunya adalah hak asasi manusia, isunya adalah penghormatan terhadap hak-hak warga kenapa mesti ada deadline. Kan dia bisa memulai percakapan. Jadi, makin lama makin terbuka bahwa ini proyek yang didesain untuk dihasilkan secepat-cepatnya dalam rangka menutupi bolong-bolong hukumnya,” ujar Rocky Gerung menanggapi dua informasi mengejutkan tersebut. “Yang paling fatal sebetulnya adalah prinsip Amdal itu. Sama seperti IKN, Amdal dibuat setelah Jokowi membuat keputusan politik. Jadi, buat apa lagi ada Amdal. Amdal menjadi pembenaran terhadap keputusan itu. Jadi, nanti pasti akan ada Amdal, tetapi itu isunya adalah pembenaran terhadap keputusan untuk penggusuran walaupun dipakai kata penggeseran,” lanjut Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa pasti para akademisi, kalangan researcher universitas atau lembaga riset akan dikumpulkan untuk menyusun Amdal yang sebetulnya tidak diperlukan lagi karena sudah diputuskan mau digusur. Apa gunanya? Tetapi, untuk melayani kepentingan publik, apalagi publik internasional, seolah-olah Amdal itu kerangkanya sudah ada, tinggal diisi materinya. Padahal, dari awal Amdalnya nggak ada, omong kosong. IKN juga prinsipnya sama. Tetapi, lanjut Rocky, kalau kita baca omnibuslaw, sebetulnya Amdal sudah dibatalkan di dalam filosofinya. Amdal artinya tanya pada masyarakat adat, tanya pada pohon, tanya pada semut, tanya pada burung yang bertengger di Rempang. Itu pengertian filosofinya. Artinya, tanya pada ekologi, bukan tanya pada ekonom. Kita lihat bahwa hak-hak itulah yang seharusnya menjadi semacam hak dari para pengampu di situ, yaitu masyarakat adat terutama, atau LSM lingkungan. Itu tidak dilakukan atau dihilangkan sehingga Amdal sekadar menjadi hak dari birokrasi. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakann bahwa Amdal dasarnya adalah minta izin pada pemilik ekologi, pada pemilik habitat, bukan sekadar soal teknis untuk mengukur efisiensi dan kimia-kimia yang masih bisa dianalisis dalam laboratorium. Amdal adalah pengertian dasar dalam hukum lingkungan bahwa hak primer dari pemilik ekologi, itu yang mesti dimintakan izin, bukan pemerintah yang menentukan izinnya dari mana. Itu dari awal omnibuslaw memang membatalkan filosofi dari Amdal. Tampaknya sekarang proyek-proyek ‘dihajar” saja, soal Amdal menyusul. Itu artinya, Amdal sekadar syarat administrasi. Soal filosofi Amdal tidak masuk dalam kalkulasi pemerintah saat ini. “Itu yang disebut pokoknya summary execution, pokoknya eksusi saja dulu, soal-soal yang lain nanti disusulkan. Jadi, ini suatu pelanggaran prinsip pertama dalam hukum lingkungan. Yang kedua, kalau kita lihat sebetulnya makin lama makin terbuka bahwa yang ada di belakang pabrik-pabrik ini juga adalah kepentingan modal oligarki dalam negeri. Paling 4 sampai 5 orang saja. Jadi, kalau ditanya apa yang disebut sebagai proyek strategis nasional, yaitu proyek dari 4 orang,” ungkap Rocky. Mau diputar bagaimanapun, kata Rocky, kita tahu bahwa yang disebut proyek nasional, apalagi disebut proyek strategis Presiden, itu adalah kong kalikong antara DPR, kabinet, dan pemodal. Yang dari luar negeri pasti pakai tameng dalam negeri. Yang dalam negeri mengincar keuntungan di Rempang dengan memberi beberapa saham yang tersembunyi dari investor asing. “Jadi, ini pola yang sudah kita kenal dari awal bahwa kapital itu tidak mempedulikan soal habitat dan kapital itu pasti menerobos sampai ke ruang rapat partai,” tegas Rocky.(sof)
Berdayakan Mahasiswa Disabilitas, Caleg Gelora Latih Wirausaha Digital di Universitas di Jember
JAKARTA, FNN | Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang juga calon legislatif (caleg) DPR RI daerah pemilihan (dapil) IV Jawa Timur (Jatim) Endy Junaedy Kurniawan, menjadi narasumber dalam program pengembangan wirausaha digital di Universitas PGRI Argopuro (Unipar) Jember, Jatim. Program tersebut berlangsung dua hari, Selasa dan Rabu 26 dan 27 September 2023, dalam bentuk seminar dan lokakarya. Peserta seminar terdiri dari 330 mahasiswa, sebagian besar merupakan mahasiswa disabilitas, yakni tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa. Sedangkan lokakarya melibatkan 20 orang dosen dan tendik dengan materi yang lebih spesifik dan aplikatif. Endy Junaedy Kurniawan mengatakan senang menjadi bagian dari program. \"Ini menjadi contoh bagaimana kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, pendidikan tinggi dapat berperan dalam meningkatkan keterampilan dan peluang bagi semua mahasiswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, untuk meraih kesuksesan di era digital,\" kata Endy dalam keterangan, Sabtu (30/9/2023). Dalam materinya, Endy memaparkan tentang cara meneropong peluang dan mengeksekusi bisnis wirausaha digital untuk mahasiswa, dengan langkah yang relatif mudah dilakukan. Sedangkan sesi dengan dosen dan tendik mengambil tema \"Membangun Budaya dan Karakter Wirausaha di Universitas\" Saat praktek, Endy mengajak mahasiswa mengusulkan sebuah program bisnis dengan panduan yang telah disediakan. Kompetisi ini meyediakan \'reward\' bagi yang bisa menyusun rencana bisnis paling inovatif. Selain itu, Endy mengajak mahasiwa untuk bergabung dalam komunitas wirausaha agar terus mendapatkan informasi serta peluang pengembangan diri. Dalam keterangannya, Ketua Prodi Pendidikan Luar Biasa (PLB) UNIPAR Jember, Lailil Aflahkul Yaum, mengatakan bahwa program ini sesuai dengan tiga visi universitas yakni memperkuat wirausaha, mengembangkan disabilitas dan bertumpu pada kekuatan lokal. \"Kami ingin memastikan bahwa mahasiswa PLB, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, tidak hanya mengandalkan pendapatan sebagai profesi guru, tapi juga punya pendapatan dari ilmu wirausaha digital,” ungkap Lailil. Program wirausaha digital ini diharapkan dapat berkelanjutan. Tidak hanya seminar dan pelatihan saja tapi bisa sampai di titik pendampingan, pengembangan dan permodalan. \"Karena itu paling krusial dari implementasi wirausaha, yaitu dengan dampingan secara terus menerus sehingga mencetak pebisnis yang tangguh,\" pungkas caleg DPR RI Dapil IV (Jember-Lumajang) ini. (Ida)
Bawaslu Mengawasi Kegiatan AMIN di Sumenep
Sumenep, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, melakukan pengawasan terhadap kegiatan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di sejumlah lokasi di wilayah itu, Jumat.Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep Ahmad Zubaidi menjelaskan bahwa pengawasan itu sebagai antisipasi akan kemungkinan adanya dugaan pelanggaran dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum.\"Saat ini memang belum masuk pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga secara aturan belum ada calon secara resmi. Akan tetapi, kami tetap melakukan pengawasan dan langkah-langkah antisipatif agar kegiatan-kegiatan oleh peserta pemilu tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku,\" katanya.Pengawasan yang dilakukan pihaknya berupa pemantauan langsung di lapangan dengan menerjunkan tim pengawas dari sejumlah kecamatan.Untuk kegiatan AMIN di Kecamatan Kota Sumenep, pihaknya menerjunkan panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan, sedangkan untuk kegiatan kampanye di Kecamatan Guluk-Guluk oleh panwaslu setempat.Sebelum kegiatan berlangsung, pihaknya telah berkoordinasi dengan panitia pelaksana kegiatan dan meminta agar kegiatan kedua bakal calon itu memperhatikan ketentuan perundang-undangan, yakni tidak melakukan pelanggaran.\"Kami juga sudah memberikan imbauan, baik secara lisan maupun surat,\" kata Zubaidi.Pada hari Jumat (29/9), bakal pasangan calon presiden/wakil presiden yang diusung Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan safari politik di Pulau Madura dan bersilaturahmi dengan para ulama, habaib, kiai, nyai, dan warga NU di Kabupaten Sumenep.\"Berdasarkan laporan sementara yang kami terima dari hasil pantauan teman-teman di lapangan, kegiatan berlangsung sebagaimana biasa dan tidak ditemukan adanya pelanggaran,\" kata Ketua Bawaslu Sumenep Ahmad Zubaidi.(ida/ANTARA)
Politik Muka Dua Jokowi Terhadap Prabowo dan Ganjar
Jakarta, FNN | Analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menilai Jokowi merupakan aktor politik dengan fenomena politik bermuka dua. Menampilkan standar ganda dalam panggung politik yang penuh drama, terutama jelang pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2024. “Tidak usah heran jika bertemu Prabowo Subianto, Jokowi seolah mendukung Prabowo. Begitu juga jika bertemu Ganjar Pranowo, seolah mendukung Ganjar. Itulah yang dinamakan politik bermuka dua,” kata Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Sabtu (30/9). Selamat Ginting menjawab pertanyaan wartawan mengenai kedekatan Jokowi dengan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Jakarta, Jumat (29/9) Menurutnya, melihat fenomena politik Jokowi yang kadang sangat mesra secara politik dengan bakal capres dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, namun bukan tidak mungkin justru mendukung Ganjar. Sebaliknya, sangat mesra dengan Ganjar, namun bisa jadi justru mendukung Prabowo. “Itulah realitas politk yang senantiasa ditampilkan Jokowi terhadap dua bakal capres tersebut. Fenomena itu menggambarkan politik muka dua Jokowi itu memang penuh standar ganda atau kemunafikan,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Hal itu, kata dia, selaras dengan pandangan profesor ilmu politik dari Inggris David Runciman, dalam bukunya ‘Political Hypoccrisy: The Mask of Power, from Hobbes to Orwell and Beyond’. Perilaku Jokowi sebagai actor politik merupakan bagian dari fenomena politik muka dua. Artinya, dunia politik yang penuh dengan wajah kemunafikan dan sikap standar ganda. Jika dikupas dengan teori politik muka dua dari David Runciman, lanjut Ginting, maka politik muka dua itu penuh dengan seolah-olah (mendukung), padahal palsu, dan menipu. Kemudian pada gilirannya hanya dijadikan topeng kekuasaan. Dikemukakan, pencitraan adalah salah satu kelebihan Jokwo dalam berpolitik. Kontestasi pilres 2024 juga akan dijadikan arena arena pencitraam yang sangat jauh dari makna dan realita yang sebenarnya. “Pencitraan politik memang seperti teater atau panggung sandiwara. Inilah praktik kemunafikan para aktor panggung klasik yang disebut juga hypokrisis. Sikap berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Publik, kata Ginting, mudah terhibur dengan aksi panggung politik akibat perbuatan kepura-puraan dan kebohongan. Para pendukung bakal capres Prabowo akan merasa senang saat Jokowi bersama Prabowo. Begitu pula para pendukung Ganjar akan merasa bahagia jika Jokowi bersama Ganjar. “Padahal itu semua hanya kepura-puraan, karena yang terpenting adalah mendapatkan syahwat kekuasaan setelah tidak lagi menduduki posisi presiden,” ujar Ginting. Berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad, SAW, Ginting mengingatkan tentang hadis tentang tiga tanda-tanda orang munafik. “Apabila berkata, ia berbohong; apabila berjanji, ia meningkari; dan apabila diberi amanat, ia khianati”. Sebaiknya, kata Ginting, Jokowi menghindari berkata bohong, soal dukungan terhadap bakal capres/cawapres. Caranya tidak ikut cawe-cawe atau ikut menentukan capres/cawapes dalam pemilu 2024 mendatang. Sebagai kepala negara, mestinya Jokowi mengambil posisi sentral dan tidak menghianati sumpah jabatannya sebagai kepala negara yang mesti mengayomi semua pihak. (sws).
POPULER
