POLITIK
Mahfud MD Memastikan Tidak Ada Kriminalisasi Politik di Indonesia
Yogyakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan tidak ada kriminalisasi terkait kasus korupsi yang melibatkan politikus di Indonesia karena selama ini selalu bisa dibuktikan di pengadilan.\"Kan tidak ada yang tidak terbukti di pengadilan. Selalu ada buktinya dan selalu ada barangnya yang disita dan dikembalikan ke negara, berarti bukan kriminalisasi dong,\" kata Mahfud MD saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Jumat.Mahfud menilai munculnya anggapan kriminalisasi itu manakala objek atau subjeknya merupakan orang partai politik biasanya hanya untuk membela diri atau mencari alasan untuk memojokkan pemerintah.\"Selalu ada (anggapan) politisi bahwa ada kriminalisasi dan sebagainya, ya itu artinya terkadang kriminal betul,\" kata dia.Dia tidak menampik jika yang dimaksud adalah politisasi hukum yang wujudnya pilih-pilih kasus untuk dilakukan penanganan.\"Itu persoalan moral. Kan bisa saja misalnya ketua pengadilan (mengatakan) ini entar dulu. Untuk bisa entar dulu ini naik ke kasus apa tidak, itu bisa saja terjadi korupsi di situ. Itu yang disebut politisasi,\" kata dia.Mahfud mengatakan Pemerintah melalui Kejaksaan Agung serta Kepolisian RI telah mengambil sikap untuk menghentikan sementara penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan politikus sampai selesai masa pemilu.Sebab, berdasarkan pengalaman di berbagai daerah menjelang Pemilu ada orang yang tidak salah dilaporkan lalu pencalonannya batal.\"Yang menyangkut menteri punya politik, calon anggota DPR, DPRD, calon pilkada semuanya kalau terlibat kasus korupsi dihentikan dulu, ditunda dulu, bukan ditutup tapi ditunda sampai selesai pemilu,\" kata dia.Meski demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikukuh untuk tetap melanjutkan penanganan kasus korupsi tanpa terpengaruh masa pemilu.\"KPK bilang, kami jalan terus, hukum tidak akan berhenti karena ada pemilu,\" kata dia.Menurut Mahfud, terkait prinsip KPK itu, Pemerintah tidak bisa ikut campur karena berpotensi menyalahi hukum acara sehingga hanya bisa memberikan imbauan meski tetap ada koordinasi.\"KPK ada di rumpun eksekutif tapi bukan anggota kabinet, seperti KPU, Komnas HAM, LPSK, Bawaslu sehingga kami tidak bisa ikut campur. Nanti salah secara hukum acara kalau kita masuk ke dalam,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Kompolnas Mendorong Agar PMJ Menuntaskan Kasus Dugaan Pemerasan Oleh Oknum KPK
Jakarta, FNN - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong penyelidikan dugaan pemerasan oleh oknum pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polda Metro Jaya dituntaskan secara profesional dan sesuai SOP, transparan dan akuntabel.Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim Ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat malam, menyebut pihaknya memantau adanya dugaan pemerasan oleh oknum KPK di Polda Metro Jaya (PMJ). Aduan tersebut diproses dan sedang dilakukan penyelidikan.“Sementara proses penyelidikan tersebut sedang berjalan saat ini,” kata Yusuf.Menurut dia, Polri (PMJ) dan KPK sama-sama aparat penegak hukum. Keduanya sejajar dan sederajat di antara salah satunya tidak ada yang superior.Oleh karena itu, lanjut dia, dalam pelaksanaan tugas tidak menutup kemungkinan keduanya saling koordinasi dan sinergi.Namun ia menegaskan, koordinasi dan sinergi di antara kedua lembaga penegak hukum itu tidak menghambat keduanya untuk profesional dan akuntabel.“Kompolnas tetap mendorong agar penyelidikan yang sedang berjalan terhadap pengaduan dugaan pemerasan oknum KPK dituntaskan, yg tentu saja sesuai SOP, profesional, transparan dan akuntabel,” ujarnya.Yusuf menyebut, bila koordinasi dan sinergi itu diperlukan, misalnya oleh Dewan Pengawas KPK, hal itu sah-sah saja dilakukan.Meskipun koordinasi dan sinergi itu terjadi, yang terpenting Yusuf mengingatkan terkait kewenangan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi apabila itu ada kaitannya dengan pengaduan yang sedang diselidiki oleh Polda Metro Jaya, diharapkan tidak menghambat kewenangan KPK.Oleh karena itu, kata Yusuf menambahkan, Kompolnas memahami dan memantau, apabila ada langkah-langkah yang akan dilakukan kedua lembaga tersebut.“Yang terpenting tuntas di masing-masing tanggungjawab penyidik Polri sendiri dan KPK juga sendiri,” kata Yusuf.Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri membantah isu yang menyebut dirinya memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.\"Saya menyampaikan hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan pimpinan KPK,\" kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10).Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro telah menangani dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).Penyidik, Kamis (5/10), telah meneriksa enam orang untuk diklarifikasi salah satunya SYL, sopir dan ajudan dari SYL.(sof/ANTARA)
Kemenko Marves Mengonfirmasi Kondisi Luhut Binsar Pandjaitan
Jakarta, FNN - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengonfirmasi kondisi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang dikabarkan dilarikan ke rumah sakit Singapura. Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan Luhut saat ini dalam kondisi baik meski diminta untuk beristirahat total sebagaimana anjuran dokter. “Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini Pak Luhut berada dalam kondisi yang baik dan berada di Jakarta. Berdasarkan anjuran dokter, beliau diminta untuk melakukan bedrest guna mempercepat pemulihan kesehatannya,” kata Jodi di Jakarta, Jumat malam. Jodi yang juga Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves memohon doa dan dukungan masyarakat untuk kesembuhan dan kesehatan Luhut. “Kami mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar Pak Luhut segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih atas perhatian dan doanya,” tuturnya. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto juga mengonfimasi kondisi Luhut yang saat ini berada di Jakarta dan sedang beristirahat total karena kelelahan. “Nggak bener (dilarikan ke rumah sakit Singapura). Bapak di Jakarta. Bapak lagi bedrest aja kecapean,” kata Seto saat dikonfirmasi. Jawaban Kemenko Marves mengonfirmasi pesan instan WhatsApp yang menyebar di kalangan wartawan. Pesan itu menyebutkan “Lbp dilarikan ke spore” dan “Pak LBP : CITO OPERATION CARDIO”.(sof/ANTARA)
Para Elit Saling Amputasi, Inilah Saatnya Semua Hal Diungkapkan ke Publik
Jakarta, FNN – Setelah Kembali dari luar negeri, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. SYL mengatakan bahwa pengajuan surat pengunduran dirinya dilakukan agar dia bisa fokus menghadapi proses hukum yang menjeratnya. Selain mengajukan surat pengunduran diri, SYL juga minta waktu untuk bertemu Presiden Jokowi. Bersamaan dengan itu, muncul pula isu tentang pemerasan terhadap SYL oleh pimpinan KPK. Terkait hal tersebut, ketika memberikan keterangan pers di Nasdem Tower, Jakarta, (5/10/2023), SYL menyampaikan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK itu. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tubenya Rocky Gerung Official edisi Jumat (6/10/23) mengatakan, “Ya, itu semua sudah kita prediksi bahwa satu persatu akan dipreteli menteri-menteri Nasdem. Jadi, kalau tinggal satu ya sebetulnya lebih efektif kalua tarik aja semua kan. Toh, juga akan diincar Siti Nurbaya.” Tetapi, lanjut Rocky, yang agak ajaib adalah timbulnya kasus baru yang menempel pada kasus ini, yaitu kasus dugaan pemerasan KPK terhadap SYL. Lalu orang mulai membuka file recordnya SYL ini seperti apa ketika masih menjadi pejabat di daerah. “Jadi, banyak hal sebetulnya yang bisa kita preteli satu persatu. Apakah ini tukar tambah, apakah ini semacam upaya untuk obstruction menghalangi pemeriksaan, dan Firli dengan gagah berani mengatakan enggak ada soal di situ,” ujar Rocky. Jika kita kembali lagi pada desain-desain awal, kata Rocky, maka semua kasus korupsi itu faktornya macam-macam. Karena kebanyakan faktor maka pemberatasan korupsi akhirnya diagendakan sesuai dengan momentum, bukan pada kasus korupsi itu sendiri. Terjadilah mulai saling amputasi. Di ujung pemerintahan Jokowi, kata Rocky, pasti semua itu muncul. Kalau Jokowi masih punya grip, tidak akan ada yang muncul di situ. Tetapi, orang melihat, bahkan KPK juga mungkin menganggap bahwa memang ada sinyal pelemahan KPK, tapi sinyal berikutnya adalah upaya untuk memanfaatkan KPK untuk melemahkan partai politik. Demikian juga sebaliknya, Nasdem mungkin menganggap ya sudah kita buka-bukaan saja. Apakah Firli sebagai ketua KPK betul-betul hendak membongkar kasus dari perspektif hukum saja atau ada hal-hal di belakang itu yang diumpankan supaya beberapa kasus dilupakan dulu. “Tetapi, lanjut Rocky, jika kita masuk pada kasak-kusuk atau gosip yang beredar, KPK mengalami kemerosotan etik karena Dewasnya enggak bekerja efektif. Jadi, sinyal dari Dewas itu tidak kuat untuk mengatakan bahwa KPK tidak terlibat sedikit pun di dalam isu. Ini KPK sudah terlibat dalam isu. KPK memeras seorang tersangka yang juga sedang diperas oleh istana,” ujar Rocky dalam diskusi Bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Dari segi psikologi politik publik, kata Rocky, dianggap bahwa permainan-permainan ini (ditemukan uang 30 miliar, senjata api, dan isu bahwa pimpinan KPK berupaya memeras SYL) adalah situasi berantakannya seluruh sistem integritas yang memang makin lama makin hilang. Rocky juga mengatakan bahwa banyak lawyer atau komentator di Talk Show menganggap bahwa tipu-menipu akan jalan terus. “Tetapi, dalam segala hal kita mesti mengucapkan bahwa memang inilah saatnya semua hal diungkapkan ke publik atau istilahnya The beginning of the end. Jadi memang ini akan terjadi, bongkar-membongkar itu akan terjadi,” ujar Rocky.(ida)
Presiden Akan Menentukan Pengganti Tetap Menteri Pertanian Secepatnya
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyatakan akan menentukan pengganti tetap Menteri Pertanian secepatnya pascapengunduran diri Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait kasus dugaan korupsi yang dihadapinya.Untuk sementara waktu, Presiden telah menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai Pelaksana Tugas Mentan.“Ya secepatnya,” kata Jokowi ketika ditanya terkait pengganti Mentan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.Hingga kini, Presiden belum memutuskan apakah pengganti jabatan SYL akan berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) atau dari anggota partai koalisi lainnya.“Secepatnya kita siapkan,” tutur Jokowi.Jokowi mengatakan masih mau bertemu dengan SYL jika ada permintaan dan telah dijadwalkan Kementerian Sekretariat Negara.“Kalau sudah dijadwalkan, saya terima,” ujar dia.Syahrul Yasin Limpo pada Kamis petang (5/10) mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi di tengah kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang sedang disidik KPK.Surat pengunduran diri disampaikan kepada Presiden melalui Mensesneg Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara.Syahrul yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu tiba di Indonesia pada Rabu (4/10) petang setelah dikabarkan \"hilang kontak\" di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi oleh KPK.Pada 29 September 2023, KPK mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan. KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut.Namun, lembaga antirasuah itu belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti masih berlangsung.Rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah digeledah pada 28 September 2023. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menemukan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai miliaran rupiah.Selain itu, penyidik KPK menemukan 12 pucuk senjata api yang saat ini telah diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.(ida/ANTARA)
Presiden Jokowi Menunjuk Kepala Bapanas Sebagai Pelaksana Tugas Mentan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pertanian, menyusul pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo terkait kasus dugaan korupsi yang menimpanya.\"Penggantinya masih plt (pelaksana tugas), yaitu Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan,” kata Jokowi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.Penunjukan Kepala Bapanas Arief Prasetyo sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pertanian, menurut Jokowi, untuk memudahkan koordinasi kerja.\"Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan karena biasanya Bulog, Badan Pangan, Mentan, Menteri Perdagangan ini selalu harus ..., untuk konsolidasi saja supaya lebih memudahkan. Itu menurut saya,\" tutur Presiden.Jokowi mengatakan telah menerima surat pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kamis (5/10) malam melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.\"Sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti. Sudah saya tanda tangani juga,\" tambahnya.Syahrul Yasin Limpo pada Kamis (5/10) petang mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi di tengah kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Surat pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Mensesneg Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara.Syahrul yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu tiba di Indonesia pada Rabu (4/10) petang, setelah dikabarkan \"hilang kontak\" di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi oleh KPK.Pada 29 September 2023, KPK mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan. KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut.Namun, lembaga antirasuah itu belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang masih berlangsung.Rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, juga telah digeledah pada 28 September 2023. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menemukan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai miliaran rupiah.Selain itu, penyidik KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api yang saat ini telah diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.(ida/ANTARA)
Kaesang Tidak Membicarakan Politik dalam Pertemuan Dengan Ketum PBNU
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan tidak ada pembahasan mengenai politik sama sekali dalam pertemuannya dengan Ketum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf.\"Enggak, cuma minum-minum teh, minum-minum kopi,\" ujar Kaesang seusai pertemuan yang berlangsung di kediaman Gus Yahya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam.Kaesang mengatakan bahwa tidak ada saran dari PBNU mengenai pihak mana yang sebaiknya didukung dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam tersebut.Ia menginformasikan bahwa PSI akan mengunjungi PP Muhammadiyah di Yogyakarta besok.Terkait dengan pertemuannya dengan pengurus dua organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut, Kaesang mengatakan bahwa hal tersebut tidak berarti partainya hanya dekat dengan golongan tertentu karena PSI terbuka untuk semua pihak.\"Sekali lagi, kami meminta nasihat, meminta restu kepada beliau (Ketum PBNU) supaya jalan kami jauh lebih berkah, itu saja,\" ujarnya.Pada pertemuan tersebut, Kaesang yang datang mengenakan peci hitam, baju koko putih, serta celana hitam itu ditemani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni.Pada Kamis pagi, Kaesang terlebih dahulu menyambangi Kantor Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) di Jakarta Utara untuk meminta nasihat bagi perkembangan partainya.Kedatangannya diterima oleh Ketum PP PGPI Pdt. Jason Balompapueng. Mereka melakukan pertemuan berlangsung sekitar 1 jam.Sekjen PSI sekaligus Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Raja Juli Antoni mengatakan bahwa berbagai pertemuan yang akhir-akhir ini aktif diikuti oleh Kaesang bertujuan untuk memperkenalkan ketum baru PSI tersebut kepada lebih banyak pihak.Selain itu, kata dia, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi berbagi pihak, termasuk kader PSI, tokoh agama, dan masyarakat.Kaesang Pangarep resmi ditunjuk menjadi Ketum PSI periode 2023—2028 pada tanggal 25 September lalu.(ida/ANTARA)
Belum Ada Jadwal Jokowi Menerima Syahrul Yasin Limpo
Jakarta, FNN - Koordinator Staf Khusus Presiden Joko Widodo, AAGN Ari Dwipayana, mengatakan hingga Jumat, belum ada jadwal Presiden Jokowi untuk menerima Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang hendak mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian.“Sampai saat ini belum ada jadwal dalam agenda Bapak Presiden hari ini untuk menerima Bapak Syahrul Yasin Limpo,” kata Ari saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.Ari mengatakan surat pengunduran diri SYL yang diserahkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi pada Kamis (5/10).“Kemarin sore surat sudah diterima oleh Bapak Mensesneg, tentu dalam kesempatan pertama dilaporkan ke Bapak Presiden,” kata dia.SYL pada Kamis petang mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo di tengah kasus dugaan korupsi di kementeriannya yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat pengunduran diri tersebut disampaikan ke Presiden melalui Mensesneg Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara.SYL kemudian mengajukan diri untuk menghadap Presiden Joko Widodo pada Jumat (6/10) ini guna menyampaikan langsung pengunduran diri sebagai menteri.“Beliau (Syahrul Yasin Limpo) minta waktu rencananya besok (Jumat) akan menghadap Pak Presiden, memohon waktu kepada Pak Presiden menghadap besok,” kata Pratikno, Kamis petang.Syahrul yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan tiba di Indonesia, Rabu (4/10) petang, setelah dikabarkan \"hilang kontak\" di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Pertanian.KPK pada Jumat, 29 September 2023, mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan. KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, lembaga antirasuah belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang masih berlangsung.Rumah dinas Mentan SYL di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, juga telah digeledah pada Kamis, 28 September 2023, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai miliaran rupiah.Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api yang saat ini telah diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.(ida/ANTARA)
Jokowi Bisa Jadi Pengkhianat Negara
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Jokowi tampaknya menjadi seorang Presiden yang sembrono, lemah \"sense of crisis\" dan selalu mengikuti intuisi dibanding kalkulasi. Bertindak tanpa rasa malu atau bersalah. Apakah ia meyakini pada bisikan halus paranormal? Ataukah oligarki telah mencengkeram dirinya sedemikian kuat? Ada keanehan dalam pemerintahannya yang senantiasa membuat gaduh dan minim dari dukungan publik. Jokowi potensial menjadi pengkhianat negara atas kebijakan yang membahayakan keamanan bangsa dan negara. Di samping jebakan hutang, IKN dan KCIC, maka masalah Rempang menjadi salah satu dari skandal besar. Akibat haus investasi, Jokowi membuka ruang luas bagi China untuk masuk lebih jauh ke dalam Negara Republik Indonesia. Inilah yang dalam bahasa Jokowi \"secara tidak sadar kita sudah dijajah\". Ia menyodok rakyat atas penjajahan itu padahal semua pintu dibuka oleh pemegang kunci, yakni Pemerintahan Pesiden Jokowi sendiri. Menurut CJ Friedrich \"The Pathology of Politics : Violance, Betrayal, Corruption, Secrecy, and Propaganda\" (1972) Penghianatan Negara \"Treason\" adalah perbuatan pidana berupa penghianatan yang dilakukan seorang warga negara terhadap negara atau bangsanya sendiri dengan melakukan kejahatan serius. pengkhianatan negara juga diartikan sebagai penentangan pada konstitusi negara. Sekurangnya ada tiga indikasi pengkhianatan negara, yaitu : Pertama, penentangan konstitusi termasuk memanipulasi aturan konstitusi demi kepentingan kekuasaan. Hukum menjadi alat politik. Misalnya penerbitan Perppu yang dibuat tanpa alasan \"staatsnood\"--kegentingan yang memaksa. Kedua, menjual atau menyerahkan sebagian wilayah negara kepada kekuasaan asing baik sebagai jaminan maupun pengelolaan yang ditentukan sekehendak asing tersebut. Kamuflase dapat berupa investasi atau bentuk kerjasama menjerat lainnya. Ketiga, pemimpin negara yang berhutang pada negara asing tanpa persetujuan rakyat. Berakibat beban berat rakyat untuk membayarnya. Apalagi jika dari hutang luar negeri itu diburu rente atau komisi atau ada suap (bribery) di dalamnya. Dari berbagai Perppu yang dibuat di masa Pemerintahan Jokowi hampir tidak satu pun yang memenuhi syarat sebagai \"genting dan memaksa\" bahkan ada Perppu yang dibuat secara terang-terangan melawan Putusan MK artinya serius dan sengaja untuk melanggar konstitusi. Kasus Rempang yang berbasis pada MoU dengan China adalah contoh \"penyerahan\" pulau untuk asing. Kesepakatan \"two country twin parks\" membahayakan keamanan negara. IKN yang juga diserahkan perencanaan dan investasi kepada China termasuk bentuk dari sebuah pengkhianatan negara. Hutang Luar Negeri Indonesia per Juli 2023 besarannya 7.855 trilyun. Sedangkan masa sebelumnya hanya mencapai 2.608 trilyun. Betapa beratnya rakyat Indonesia yang harus membayar hutang ke depan. Bunganya saja per tahun mencapai 343 trilyun. Pemerintahan Jokowi adalah pemegang rekor terbesar hutang. Tangan kirinya, Sri Mulyani bergelar Si Ratu Hutang. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi dengan ciri rakyat berdaulat telah diubah menjadi kedaulatan sekelompok orang berkuasa dan makmur yang disebut oligarki. Arah dan pengendalian berbangsa ditentukan oleh kelompok oligarki ini. Pemerintahan yang mengubah asas demokrasi dalam praktek penyelenggaraan negara adalah pemerintahan pengkhianat (government betrayal). Jokowi diduga kuat telah melakukan pengkhianatan negara. Karenanya cukup beralasan untuk segera dimakzulkan. Ditambah dengan alasan telah melakukan tindak pidana berat berupa pelanggaran HAM dalam kasus tewas 800 petugas Pemilu, Km 50, pengusiran paksa Rempang dan lainnya. Sementara kualifikasi perbuatan tercela yang memerosotkan martabat sudah tidak terhitung banyaknya. Jika terbukti melakukan pengkhianatan negara maka Jokowi tidak cukup untuk sekedar dimakzulkan tetapi mesti diadili. Rakyat, bangsa dan negara telah dirugikan. Kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat telah tergerus sedemikian hebat. kedaulatann hukum terpinggirkan jauh. Kedaulatan diri dan kroni menjadi dominan dan penentu. Jokowi uber alles. Penegak hukum harus mulai mengusut pula dugaan korupsi di ruang dan keluarga Istana. Ketika banyak Menteri yang terbukti korupsi, maka patut diduga Presiden tidak bersih. Bukankah tidak ada visi Menteri ? Semua di bawah tanggungjawab Presiden. Untuk pembiaran saja sudah merupakan suatu kejahatan. Negara harus mulai bersih-bersih, tidak boleh mentoleransi perilaku pengkhianatan atas negara. Pemakzulan Jokowi secara konstitusional merupakan keniscayaan. ini adalah alif ba ta perbaikan. Bandung, 6 Oktober 2023.
Surya Paloh, Anies-Imin dan Last Battle
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Sabang Merauke Circle Isu pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada Menteri Pertanian mulai menguak ke publik. Media online detik.com dalam judul berita \"Jokowi Didesak Nonaktifkan Pimpinan KPK Terkait Isu Pemerasan Menteri Pertanian\", 5/10/23, menyampaikan pernyataan mantan penyidik KPK, yang juga Ketua IM57+Institute, M Praswad Nugraha bahwa kasus ini mencurigakan. Menurut Praswad yang dulu digusur KPK terkait pertarungan isu \" Taliban di KPK\", seharusnya kasus ini sudah diangkat ke publik jauh hari, sejak penyelidikan dua tahun lalu. Menyembunyikan kasus ini cukup lama menurutnya patut dicurigai untuk kepentingan barter atau lainnya. Nugraha mengatakan \"Sebagai wujud pencegahan konflik kepentingan seharusnya presiden menonaktifkan komisioner yang diduga terlibat kasus pemerasan serta larangan dalam melakukan segala intervensi dalam penanganan kasus korupsi Kementerian Pertanian\". KPK beberapa bulan terakhir ini sepertinya telah melimpah konsentrasinya pada kelompok politik perubahan. M Yasin, mantan pimpinan KPK, dalam sebuah acara di TVOne, mengatakan adanya kecenderungan KPK saat ini melakukan tebang pilih dalam menangani sebuah kasus berbeda dengan di era dia, ketika KPK sungguh-sunggu memberantas korupsi. Saat itu, KPK menetapkan sebuah kasus untuk di SPRINDIK dengan istilah \"tebang matang\". Tebang matang mempunyai prinsip mengungkap kasus yang sudah diselidiki cukup dalam, bukan karena kepentingan lainnya. Kecenderungan arah KPK menyasar kelompok politik perubahan diperlihatkan dengan berlebihnya intensi KPK menyelidiki kasus-kasus yang berhubungan dengan capres Anies Baswedan, Cawapres Muhaimin Iskandar dan kelompok menteri partainya Surya Paloh, sosok yang memimpin desain politik besar perubahan. Di saat bersamaan, KPK tidak berikhtiar mengambil kasus-kasus korupsi skala raksasa, seperti kasus pencucian uang 349 Triliun, kasus BTS, kasus minyak goreng, kasus ekspor 5 juta ton illegal nikel, kasus pendudukan lahan 3,2 juta Ha sawit illegal, dan lain sebagainya. Padahal, peluang KPK untuk menangani kasus itu dan atau mengawasi perjalanan kasus-kasus yang ditangani aparatur hukum lainnya, sangat diharap rakyat. Hal mana sesuai maksud berdirinya KPK untuk menangani kasus korupsi besar. Selain itu, tentu saja KPK diharapkan seimbang dalam melihat potensi kelompok capres-cawapres lainnya, seperti kasus korupsi E-KTP yang melihat nama Ganjar Pranowo maupun kasus Food Estate, yahg terhubung dengan Prabowo Subianto. Belum lagi kasus KKN bisnis PCR, yang menyasar kandidat cawapres Erick Thohir. Dan sinyalemen terkoneksinya skandal BTS dengan perusahaan suami Puan Maharani, tokoh sentral PDIP. Namun, KPK tentu saja membantah adanya politisasi dalam membongkar kasus-kasus terkait kelompok perusahaan. Sayangnya, kredibelitas pimpinan KPK paska revisi UU KPK mengalami degradasi yang sangat parah. Baik skandal penggunaan pesawat rekanan swasta untuk kepentingan Ketua KPK beberapa waktu lalu maupun pimpinan KPK yang minta projek ke kementerian ESDM. Isu pemerasan yang muncul saat ini semakin memojokkan KPK, bahwa mereka bukanlah sosok berintegritas. Sehingga, rakyat memandang sebelah mata atas ikhtiar mereka selama ini. Pertempuran Terakhir War is still days ahead. Peperangan besar akan terjadi jika AMIN berhasil mendaftar di KPU beberapa hari lagi. Namun, \"battle\" atau pertempuran sedang terjadi. Semua kekuatan lawan politik kaum perubatan berusaha mengganjal AMIN bisa mendaftar. Salah satunya adalah melumpuhkan Surya Paloh. Pelumpuhan Surya Paloh sudah menjadi pembicaraan publik sejak semua bisnis Surya Paloh dilumpuhkan. Surya telah memangkas setengah budget Metro TV dan mem PHK setengah karyawannya akibat semua iklan berhenti atau diberhentikan. Media tanpa iklan tentu mengalami kelumpuhan. Pelumpuhan lainnya adalah pengucilan menteri-menteri asal NasDem dan terakhir pentersangkaan menteri mereka. Surya Paloh adalah sosok kepala batu dan berhati baja. Tantangan demi tantangan terus dihadapinya. Pada tanggal 16/7/23 Paloh melakukan Show of Force dengan gelar kekuatan di GBK, menggelar 200 ribu massa. Hal itu mengantarkannya berunding dengan Jokowi. Perundingan itu sendiri masih belum terbongkar ke publik. Publik semula ragu bahwa Paloh akan tunduk pada keinginan Jokowi dalam konteks pertarungan politik \"perubahan versus keberlanjutan\". Namun, dunia berdecak kagum kepada Paloh karena \" langkah sampul\" Paloh bak petir disiang bolong bagi musuh2nya. Paloh berhasil menarik Muhaimin Iskandar ke isu perubahan. Dengan bergabungnya Muhaimin, maka barisan militan kekuatan rakyat pindah secara dominan dalam desain Paloh. PKS dan PKB merupakan rakyat militan dan kemungkinan akan menjadi sandaran penting bagi sebuah kemenangan di pilpres pro perubahan. Hal ini tentunya akan membuat Paloh semakin ditekan dan dihantam oleh musuh2 politiknya. Seberapa kuatkah Paloh? Melihat keberanian Paloh menghadapi kasus pentersangkaan menteri-menterinya, kelihatannya Paloh siap menghadapi pertempuran sebelum perang nanti (pilpres). Mungkin Paloh berprinsip seperti Jenderal Charles De Gaulle, \"We can lose the battle, but win the War\". Paloh pasti akan hadapi pertempuran terakhir ini untuk mengantarkan Anies dan Gus Imin selamat sebagai peserta pemilu 2024. Penutup Situasi politik semakin tidak menentu. Perang segitiga antara kelompok perubahan, dan dua kelompok capres lainnya sedang berlangsung. Manuver-manuver terkadang terlihat indah dipermukaan. Namun, politik dua-muka hingga dasa-muka berlangsung penuh kekerasan. Paloh merupakan pemimpin pengusung isu perubahan. Rencana melumpuhkan ide Paloh mengantarkan Anies Muhaimin sebagai pemimpin ke dapan mengalami tantangan dahsyat. Terakhir ini muncul isu pentersangkaan menteri pertanian, dari Nasdem, sekaligus isu pemerasan terhadap dirinya. Nugraha, mantan penyidik KPK telah meminta presiden mengganti pimpinan KPK, yang dianggapnya tidak kredibel dalam penangan kasus Mentan ini. Artinya, isu politisasi kasus untuk menyerang Nasdem atau \"barter politik\", istilah Nugraha mungkin sedang berlangsung. Dengan meminta Jokowi turun tangan, maka Nugraha meyakini peran Jokowi penting memperkuat atau memperkecil dalam pelumpuhan Paloh ini. Sekarang Paloh dihadapkan pada kekokohan mengusung Anies-Imin sampai ke pendaftaran KPU atau menyerah. Kita percaya bahwa Paloh tetap kokoh. Dia tidak mengemis untuk jatah menteri partainya. Bahkan kehilangan dua menteri dia tidak peduli lagi. Paloh mungkin akan kalah dalam pertempuran ini, namun akan menang dalam peperangan. Semoga Anies dan Muhaimin sukses menjadi presiden-wapres 2024. (*)
POPULER
