POLITIK
Temui LaNyalla, “UI Watch” dan “Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat” Desak Percepatan Koreksi Sistem Bernegara
JAKARTA, FNN | Akademisi yang tergabung dalam UI Watch dan puluhan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat mendatangi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk memberi dukungan sekaligus mendesak agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara yang dianggapnya telah jauh menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa. “Kami sependapat dengan khazanah berpikir Ketua DPD RI, bahwa bangsa ini telah jauh melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Untuk itu, kami meminta agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara,” kata Koordinator Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Rabu (4/10/2023). Selamet berharap ada upaya percepatan dengan mendesak MPR RI untuk segera mengagendakan agar bangsa ini melakukan koreksi sistem bernegara dengan cara kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Harus segera kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Kami ingin agar bangsa ini kembali kepada trek yang benar,” tutur Slamet. Hal senada diungkapkan Prof Abdul Basith. Ia berharap bangsa ini kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Namun ia mengingatkan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi jika bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Utamanya soal beberapa hal krusial yang memang belum diatur secara rinci, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan hal-hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian,” kata dia. Mayjen TNI (Purn) Soenarko menambahkan, kembali ke UUD 1945 naskah asli menjadi satu kewajiban dan penting untuk disegerakan. Dalam khazanah cakrawala berpikir lain, Soenarko menilai perpecahan bangsa ini semakin terlihat jika Pancasila tak lagi menjadi norma hukum tertinggi. “Dari analisa kami, perpecahan bangsa ini bisa saja terjadi. Peluang itu terbuka lebar. Salah satu solusinya, bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli agar kembali rekat,” tutur Soenarko. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai memang sudah semestinya seluruh elemen bangsa melakukan kontrol atas arah perjalanan bangsa. Salah satu hal yang penting untuk dikoreksi adalah sistem bernegara yang sudah tak lagi sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. “Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih, gagasan yang terus saya gaungkan telah teresonansi dengan luas. Terima kasih atas dukungan dari Bapak dan Ibu kepada saya,” kata LaNyalla. Hanya saja, LaNyalla menegaskan pentingnya kesabaran dalam berjuang. Sebab, ikhtiar yang dilakukan adalah dalam kerangka yang lebih besar, yakni perbaikan bangsa. “Ini bukan soal hasrat pribadi. Ini demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Kita ingin agar cita-cita nasional kita sebagaimana sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu bisa terwujud,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga berpesan kepada seluruh elemen masyarakat yang memiliki keinginan senada agar bersatu padu menguatkan tekad dalam berjuang. “Kita harus membangun konsensus nasional. Terus resonansikan gagasan besar untuk perbaikan bangsa ini kedepan. Yakinkan hati bahwa apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Kedepankan akal, pikir dan zikir dalam berjuang serta istiqomah dalam berjuang,” kata LaNyalla. Pengamat Ekonomi-Politik, Ichsanuddin Noorsy yang mendampingi Ketua DPD RI, menegaskan bahwa ikhtiar mengembalikan UUD 1945 naskah asli dan mengoreksi sistem bernegara saat ini terus dilakukan. “Perjuangan ini Insyaallah membuahkan hasil. Kita harus melakukan koreksi sistem bernegara sesuai cita-cita para pendiri bangsa sebelum Pemilu 2024 digelar. Maka betul apa yang dikatakan Ketua DPD RI, mari kita bersatu membangun konsensus nasional,” tutur Ichsanuddin Noorsy. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian, serta Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei. Sedangkan dari UI Watch dan Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat turut hadir Heru Purwanto, Suharto, Ansi Kosala, Zainul Arifin, Ahmad S Wijaya, M Irfan Adriansyah, Ahmad Ghufron, Inanda Murni, YN Adriyanto, Rukminiwati, Ayub, Heryani Saherufin dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.(sws)
HUT ke-19 DPD RI, LaNyalla Tegaskan Komitmen Penguatan Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Pancasila
JAKARTA, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmen lembaganya untuk mendorong bangsa ini kembali mengimplementasikan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa berdasarkan Pancasila. LaNyalla dalam sambutannya di acara peringatan HUT ke-19 DPD RI di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Minggu (1/10/2023), mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. “DPD RI menawarkan gagasan untuk memperkuat sistem bernegara Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan masa depan dunia yang lebih kompleks,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, dalam perjalanannya hingga tahun 2023 ini, DPD RI selalu berusaha maksimal memberikan kontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara melalui tugas utamanya, yaitu memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. “Meskipun dengan keterbatasan wewenang yang ada, DPD RI terus mencari terobosan dalam upaya memaksimalkan peran sebagai wakil daerah,” tutur LaNyalla. LaNyalla menyebut DPD RI juga selalu berusaha untuk berperan sebagai lembaga yang memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Karena DPD RI sejatinya adalah wakil dari setiap provinsi yang tidak berbasis dari kelompok politik atau partai politik. Oleh karena itu, DPD RI terus bergerak menawarkan gagasan besar berupa inisiatif kenegaraan dalam rangka membangun kesadaran kolektif bangsa untuk kembali menerapkan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa, yang kemudian disempurnakan dan diperkuat. “Hal ini dilakukan agar kedaulatan rakyat yang hakiki dan cita-cita serta tujuan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud secara cepat dan nyata demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur,” tegas LaNyalla. LaNyalla berharap cita-cita yang tengah digagas demi perbaikan bangsa dan negara ini dapat menemukan momentum di usia ke-19 DPD RI. “Dengan demikian, dalam dua dekade perjalanannya, DPD RI mampu menghasilkan legacy yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, khususnya bagi generasi masa depan,” kata LaNyalla. Sebagaimana diketahui, DPD RI tengah mendorong konsensus nasional agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Ada lima proposal kenegaraan yang ditawarkan DPD RI. Diantaranya adalah mengadopsi apa yang menjadi tuntutan reformasi, pembatasan masa jabatan presiden, menghapus KKN serta penegakan hukum dan HAM, serta penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara dengan tetap menggunakan azas Demokrasi Pancasila. Hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua III DPD RI Sultan B Najamudin, Senator Alexander Fransiscus (Bangka Belitung), Fahira Idris (DKI Jakarta), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan Setjen DPD RI Oni Choirudin, Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol, dan Kabiro PHM DPD RI Mahyu Darma, serta pejabat lainnya. Hadir pula Pejabat Eselon I MPR RI, Kepala Cabang Bank BNI, BRI dan Mandiri serta seluruh tamu undangan lainnya.(*) Berikut isi lengkap Proposal Kenegaraan DPD RI: 1). Mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang lengkap dan berkecukupan, yang tidak hanya diisi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga di-isi oleh utusan-utusan komponen masyarakat secara utuh, tanpa ada yang ditinggalkan. 2). Membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Sehingga anggota DPR tidak hanya di-isi dari peserta pemilu dari unsur anggota partai politik saja. Hal ini sebagai bagian dari memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas juga oleh perwakilan penduduk daerah yang berbasis provinsi. Sehingga anggota DPD RI, yang juga dipilih melalui Pemilu Legislatif, berada di dalam satu kamar di DPR RI, sebagai bagian dari pembentuk Undang-Undang. 3). Memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme utusan dari bawah. Bukan ditunjuk oleh presiden, atau dipilih DPRD seperti yang terjadi di Era Orde Baru. Dengan komposisi Utusan Daerah yang berbasis sejarah Negara-negara lama dan Bangsa-bangsa lama di kepulauan Nusantara, yaitu raja dan sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Dan Utusan Golongan yang bersumber dari Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Profesi yang memiliki sejarah dan bobot kontribusi bagi pemajuan Ideologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan dan Agama bagi Indonesia. 4). Memberikan wewenang untuk pemberian pendapat kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, sehingga terjadi mekanisme keterlibatan publik yang utuh dalam pembahasan Undang-Undang di DPR. 5). Menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk atau sudah ada di era Reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan tolok ukur penguatan sistem Demokrasi Pancasila. (sws)
Jawa Timur Zona Pertempuran Politik Ganjar dan Prabowo, Khofifah Jadi Rebutan
Jakarta, FNN - Analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan Jawa Timur (Jatim) menjadi battle zone (zona pertempuran) politik dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024, antara kubu bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo melawan Prabowo Subianto. “Selain Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), maka Jatim menjadi kandang banteng (PDIP), sehingga Ganjar diperkirakan akan unggul di tiga provinsi tersebut dalam pilpres 2024. Prabowo akan mencoba menggerus suara Ganjar di Jawa Timur dengan mencari figur yang berwarna Nahdlatul Ulama (NU),” kata Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (4/10). Menurut Selamat Ginting, jika Prabowo akan mencuri suara kaum Nahdliyin (NU) di Jatim, maka Gubernur Jatim Khofifah akan menjadi pilihan terbaik sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres). Jika itu yang terjadi, maka Ganjar akan memilih Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD. “Jadi Khofifah akan menjadi rebutan bagi kedua kubu, mengingat elektabilitas dan popularitasnya termasuk paling tinggi di lingkungan NU original, bukan natural,” ungkap Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Begitu juga jika Ganjar ingin mendulang suara Nahdliyin, maka Khofifah pun akan menjadi pilihan utama sebagai bakal cawapres. Sementara Mahfud MD akan menjadi alternatif kedua bakal cawapres kubu Ganjar. Gibran Jokowi Sebaliknya, kata Ginting, jika kubu Prabowo akan mencuri sekitar 20-25 persen suara di Jawa Tengah, maka pilihan terbaiknya menempatkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sebagai bakal cawapresnya. Hal ini karena PDIP sangat kuat dan tak tertandingi di Jateng dan DIY. Dikemukakan, jika keputusan MK membolehkan Gibran bin Jokowi mengikuti pilpres 2024, kemungkinan besar Prabowo akan menempatkan Gibran sebagai pendampingnya. Jika itu yang terjadi, maka kemungkinan besar Jokowi akan mengarahkan dukungan mayoritas kepada Prabowo. “Sangat tidak mungkin sekali jika Gibran berpasangan dengan Prabowo, kemudian Jokowi mendukung Ganjar. Itu tidak masuk akal sama sekali. Itu artinya bagi Jokowi, selamat tinggal PDIP,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Menurutnya, jika Prabowo berpasangan dengan Gibran, maka kemungkinan Ganjar akan berpasangan dengan Khofifah untuk mendulang suara Nahdliyin berhadapan dengan kubu Prabowo dan kubu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. “Jadi suara NU akan terbagi tiga secara hampir merata di tiga kubu pasangan pilpres. Muhaimin akan mendapatkan mayoritas suara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan kaum Nahdliyin,” kata Ginting. Sementara kubu keluarga Abdurachman Wahid atau Gus Dur (Gus Durian), kata dia, sepertinya akan mengikuti ke mana pilihan Yeni Wahid, putri almarhum Gus Dur. Selebihnya kaum Nahdliyin bisa saja mengikuti pilihan para kiai struktural maupun kultural NU (kiai kampung). “Jadi kedua kubu masih saling intip dan saling menunggu untuk menentukan bakal cawapresnya. Sehingga kedua kubu kemungkinan akan mengusung bakal cawapres di ujung pendaftaran yang berlangsung pada 19-25 Oktober 2023,” pungkas Selamat Ginting. (sws)
"High cost politic" Memicu Politik Dinasti
Serang, FNN - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Taufiequrachman Ruki mengatakan high cost politic memicu politik dinasti yang masih menjadi salah satu rule yang diterapkan pada sistem politik di Indonesia.\"Anda bayangkan untuk menjadi anggota dewan, harus menghabiskan Rp5 miliar dan ini sudah diakui oleh salah satu anggota Dewan,\" kata Ketua KPK RI periode 20023-2007 ini, di Serang, Banten, Rabu,Menurut dia, banyak para politisi yang menggunakan sistem high cost politic untuk bisa menduduki kursi parlemen, bahkan untuk mencalonkan gubernur saja memerlukan biaya lebih dari Rp200 miliar.\"Jadi gubernur itu tidak cukup Rp200 miliar, terus itu duit siapa yang mau dipakai, bagaimana mengembalikannya?,\" kata mantan anggota DPR RI ini..Menurut Taufiequrachman, sistem high cost politic yang menghabiskan banyak biaya tersebut, akan muncul sistem politik oligarki atau politik dinasti.\"Dari sistem berduit tadi menghasilkan oligarki politik, dinasti politik, semua menduduki jabatan politik mulai dari ibu, bapak, anak, saudara,\" kata lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1971 ini.Untuk mengatasi hal tersebut, dia meminta para ketua partai politik untuk memperbaiki undang-undang di Indonesia agar dapat mengurangi biaya politik yang terlalu tinggi.\"Yang harus memperbaiki ya para ketua partai itulah, presiden, pimpinan dewan harus memperbaiki undang-undangnya agar biaya politik itu dikurangi,\" katanya.(sof/ANTARA)
Kaesang Bertemu Puan Atas Instruksi Megawati
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa pertemuan antara Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.\"Ibu Megawati Soekarnoputri ketika pulang dari Malaysia, saya laporkan ada surat dari PSI. Ibu Mega memberikan disposisi bahwa Mas Kaesang akan diterima oleh Mbak Puan sehingga itu penugasan dari Ibu Megawati Soekarnoputri,\" ujar Hasto usai Rapat TPN Ganjar Presiden di Gedung High End, Jakarta, Rabu.Adapun rencananya Kaesang ingin bertemu langsung dengan Megawati untuk membuka komunikasi dengan partai berlambang banteng moncong putih itu.Menurut Hasto, pertemuan Puan dan Kaesang dilakukan karena sesama anak muda. Tak hanya itu, hubungan di antara anak presiden itu selayaknya seperti saudara.\"Yang muda bertemu dengan yang muda, apalagi hubungan antara Mbak Puan dan Mas Kaesang demikian pula dengan Mas Gibran, ini kan seperti kakak-beradik,\" jelasnya.Saat disinggung terkait kemungkinan untuk bertemu Megawati lagi, pria asal Yogyakarta itu menjelaskan untuk bertemu sudah sering dilakukan. Sebab, Megawati pernah hadir secara khusus di acara pernikahan Kaesang.\"Ya, kalau bertemu kan sering dilakukan, pertemuan itu kan sesuatu yang baik, silaturahim, biasa bertemu di istana. Ketika Mas Kaesang menikah, Ibu Mega juga hadir secara khusus,\" kata Hasto.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyatakan siap bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Kamis (5/10).\"Iya (besok siap). Kapan pun saya akan siap (bertemu Puan),\" kata Kaesang usai mengunjungi warga di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta, Rabu (4/10).Namun, saat ditanya tempat dan jam pertemuan tersebut, putra bungsu Presiden Joko Widodo itu enggan berkomentar lebih rinci.(sof/ANTARA)
Usai Kedatangan SYL ke Indonesia, DPP NasDem Menggelar Rapat Tertutup
Jakarta, FNN - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menggelar rapat tertutup menyikapi baliknya Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Indonesia, Rabu malam.\"Ketua Umum (Surya Paloh, red.) ada di atas. Kami tunggu dia langsung ke sini atau tidak,\" kata Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni.Sahroni tidak menampik adanya rapat tersebut, tetapi hanya sebatas mendiskusikan perkara yang menimpa SYL sebagai Menteri Pertanian sekaligus kader NasDem.Terkait dengan apakah Surya Paloh sedang menunggu kedatangan SYL, Sahroni menegaskan bahwa Surya Paloh memiliki kebiasaan balik dari kantor pada malam hari.Saat ini, kata Sahroni, Paloh didampingi Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Viktor Laiskodar, dan Karli Boenjamin.Pantauan ANTARA hingga pukul 20.50 WIB, para elite Partai NasDem masih berada di Tower NasDem.Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah terdeteksi masuk ke Imigrasi Indonesia pada Rabu petang.\"Sudah masuk Imigrasi Indonesia pukul 18.41 WIB,\" kata Silmy.Syahrul Yasin Limpo berangkat ke Italia tergabung bersama 22 delegasi Kementerian Pertanian (Kementan) pada tanggal 24 September 2023.Syahrul Yasin Limpo meninggalkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, pada tanggal 24 September 2023 ke Doha, Qatar, dalam rangka transit sebelum menuju Roma, Italia.(sof/ANTARA)
Puan dan JK Mengutarakan Pentingnya Persatuan Bangsa Menjelang Tahun Politik
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengutarakan pentingnya menjaga persatuan bangsa walaupun masing-masing pihak memiliki pandangan dan pilihan yang berbeda pada tahun politik.\"Boleh saja kita berbeda pandangan atau pilihan. Namun, hal terpenting yang harus kita lakukan ke depan adalah menjaga bangsa Indonesia tetap bersatu,\" kata Puan kepada awak media seusai pertemuannya dengan wakil presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) di Jakarta, Rabu.Puan memandang perlu memperhatikan kondisi ekonomi saat ini dan kondisi politik menjelang pemilu pada tahun mendatang.\"Jangan sampai program-program yang sudah bagus pelaksanaannya, kemudian menjadi tidak baik karena ada pemilu,\" ujarnya.Ia berharap berbagai program pembangunan yang sedang berjalan akan tetap terlaksana sesuai dengan rencana.Sementara itu, JK mengatakan bahwa semua pihak harus tetap bersatu dan memiliki kesamaan visi untuk memajukan bangsa walaupun berbeda pilihan.\"Marilah kita semua mempunyai tujuan yang sama untuk kemajuan bangsa ini,\" ucapnya.JK juga mengingatkan semua pihak untuk tidak memperkeruh keadaan politik bangsa karena hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi situasi bangsa.Puan dan JK bertemu di rumah politikus senior Partai Golkar tersebut lebih dari 2 jam. Kedua pihak menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan silaturahmi yang penuh dengan kekeluargaan dan kehangatan.Selain makan siang bersama, mereka juga membahas kondisi bangsa saat ini, termasuk situasi ekonomi dan politik, serta tantangannya pada masa mendatang.Dalam kesempatan tersebut, Puan meminta pandangan JK terkait dengan kondisi politik terkini menjelang pesta demokrasi 5 tahunan yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024.\"Beliau (JK) menjelaskan secara gamblang dan panjang lebar. Hal itu menjadi masukan bagi saya yang masih harus banyak belajar di dunia perpolitikan ini,\" kata Puan.(sof/ANTARA)
Dirjen Imigrasi: Syahrul Yasin Limpo Sudah Masuk Indonesia
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah terdeteksi masuk ke Imigrasi Indonesia pada Rabu petang.\"Sudah masuk Imigrasi Indonesia pukul 18.41,\" kata Silmy Karim kepada ANTARA lewat pesan singkat di Jakarta, Rabu.Diberitakan sebelumnya, Silmy Karim menyatakan bahwa belum ada perintah cegah atau tangkal terhadap Syahrul Yasin Limpo yang hilang kontak usai perjalanan dinas dari luar negeri.Silmy di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Syahrul Yasin Limpo berangkat ke Italia tergabung bersama 22 delegasi Kementerian Pertanian (Kementan) pada tanggal 24 September 2023.Syahrul Yasin Limpo meninggalkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, pada tanggal 24 September 2023, ke Doha, Qatar dalam rangka transit, sebelum menuju Roma, Italia.Mentan Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan kembali dari Eropa pada tanggal 30 September 2023 dan tiba di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2023.Informasi terkait dengan Syahrul Yasin Limpo yang hilang kontak usai kunjungan kerja itu diungkapkan pertama kali oleh Wakil Mentan Harvick Hasnul Qolbi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/10).Menurut Harvick, pihaknya di Kementan tidak bisa menghubungi Syahrul sejak yang bersangkutan dijadwalkan pulang dari kunjungan kerjanya di Italia dan Spanyol.\"Pada hari Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10), harusnya (Syahrul Yasin Limpo) sudah kembali (ke Indonesia). Baru dua, tiga hari (tidak bisa berkomunikasi dengan SYL),\" kata Harvick.Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa kabar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang hilang kontak usai perjalanan dinas dari luar negeri tidak akan memengaruhi penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).\"Kami ingin tegaskan, seluruh kerja-kerja penyidikan perkara ini kami pastikan terus kami selesaikan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.(sof/ANTARA)
JK Menyebut Sulit Kalau Pilpres 2024 Satu Putaran
Jakarta, FNN - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menilai kecil kemungkinan jika Pilpres 2024 berlangsung satu putaran, karena pasangan capres-cawapres yang terpilih harus mendapat lebih dari 50 persen suara.\"Karena ada tiga (pasangan bakal calon), maka agak sulit juga, ya, kalau satu putaran; karena harus mendapat minimum 85 juta suara,\" kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu.Dia pun menilai cukup berat bagi semua peserta pilpres untuk dapat memenuhi syarat tersebut. Sebab, lanjutnya, hingga kini pun belum pernah ada pasangan capres-cawapres yang memenangi suara sebanyak itu dalam satu putaran sekaligus.\"Walaupun tetap ada kemungkinan (digelar satu putaran), ya, tapi tetap kemungkinan digelar dua putaran lebih besar,\" tambahnya.Menurut JK, semua bakal capres yang telah diumumkan dan diusung oleh partainya masing-masing memiliki kesempatan sama besar untuk memenangi Pilpres 2024.\"PDI Perjuangan atau Pak Ganjar memiliki kesempatan, Pak Prabowo memiliki kesempatan, Anies memiliki kesempatan; tergantung kalian yang memilih,\" imbuhnya.Rabu sore, JK menerima kedatangan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di kediamannya. JK membantah jika kedatangan Puan itu mengisyaratkan adanya tawaran dari PDI Perjuangan agar dia kembali menjadi bakal cawapres. JK menilai dirinya sudah terlalu senior.\"Wah, saya kan sudah terlalu tua untuk itu. Tidak ada,\" ucapnya.JK mengatakan pertemuannya dengan Puan tidak membahas soal kemungkinan peraturan syarat usia capres dan cawapres diubah.\"Kalau saya anggota MK (Mahkamah Konstitusi), saya akan bahas. Kita tunggu saja. MK kan akan memutuskan jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Apa bertentangannya (batas usia) 40 tahun itu?\" ujar JK.(sof/ANTARA)
PDIP Memberi Sinyal Jusuf Kalla Akan Bergabung dengan TPN Ganjar Presiden
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan sinyal bahwa Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla akan bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden.\"Ya, tentu saja yang dilakukan Mbak Puan adalah komunikasi politik terlebih dulu,\" ujar Hasto saat ditanya terkait wacana masuknya JK ke TPN Ganjar.Untuk itu, ia tak menampik kalau pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Jusuf Kalla menyinggung hal tersebut. Tak hanya itu, Hasto juga menyebutkan Puan menerima banyak arahan dari politisi senior Golkar itu.\"(JK) memiliki pengalaman begitu banyak ya di dalam pemerintahan di dalam mengatasi krisis,\" jelasnya.Menurut Hasto, JK dikenal sebagai sosok yang cepat tanggap, sehingga pertemuan tersebut direspons positif bagi partai berlambang banteng moncong putih itu.\"Pak JK itu kan dikenal bergerak cepat, sehingga pertemuan itu sendiri merupakan hak yang positif bagi PDIP dan juga Pak Ganjar Pranowo,\" tegas Hasto.Pria asal Yogyakarta itu juga menyinggung bagaimana perjalanan PDIP bersama JK yang cukup panjang. Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan Presiden Jokowi-JK maju dalam Pilpres 2014.\"Saat itu saya ditugaskan secara khusus untuk bertemu dengan Pak Jusuf Kalla, sehingga ada hubungan historis yang cukup panjang dan pertemuan silaturahmi tersebut membawa hal-hal yang positif bagi kepentingan bangsa dan negara termasuk upaya untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan PDIP,\" pungkasnya.Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke kediaman pribadi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu, untuk bersilaturahim sekaligus berdiskusi soal kondisi bangsa saat ini dan tantangannya di masa depan.\"Ya, karena beliau (Puan) kan sebagai ketua DPR, jadi saya harus berbicara tentang rakyat. Kami berbicara tentang keadaan (negara), apa yang terjadi saat ini, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang,\" kata JK usai pertemuan.JK mengatakan bahwa mereka juga membahas mengenai hal-hal yang perlu dibenahi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Selain itu, JK juga menambahkan pembahasan mereka mengenai kondisi politik nasional menjelang Pilpres 2024.(sof/ANTARA)
POPULER
