POLITIK
Indonesia Adalah Produk Ijtihad Para Ulama
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah produk ijtihad para ulama dan para tokoh pendiri bangsa lain yang terdiri dari berbagai latar belakang.\"Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai produk ijtihad para ulama, sudah sesuai dengan Piagam Madinah, yaitu negara bersifat inklusif dan kosmopolit,\" ujarnya saat menjadi pembicara kunci dalam Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren yang digelar Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu.Di hadapan 1000 pengasuh pesantren ini, Mahfud diminta menyampaikan Fiqh Siyasah atau Fiqh Politik bertema; Penguatan Kemandirian Pesantren untuk Stabilitas Nasional.\"Menurut fiqh siyasah, negara itu adalah organisasi politik tertinggi bagi bangsa Indonesia,\" papar Mahfud.Mahfud memaparkan bahwa negara, bentuk dan sistemnya adalah pilihan bebas sesuai dengan kebutuhan bangsanya masing-masing atau sesuai dengan kebutuhan adat masing-masing.\"Ibnu Qayyim mengatakan, hukum itu selalu berubah, kalau waktunya berubah hukumnya berubah,\" jelas Mahfud.Negara Kesatuan Republik Indonesia, lanjut Mahfud, harus dijaga, tidak boleh diskriminatif dan tidak boleh menganggap orang lain yang berbeda sebagai musuh.Dalam kesempatan ini, Mahfud menegaskan Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai produk ijtihad para ulama, sudah sesuai dengan Piagam Madinah yaitu negara bersifat inklusif dan kosmopolit.\"Tirulah Nabi Muhammad. Kalau baca 47 pasal dalam Piagam Madinah, isinya perlindungan kepada setiap orang bahkan setiap suku disebut, semua dilindungi, agamanya beda-beda, sukunya beda-beda, itulah yang kemudian dituangkan di dalam konstitusi dan tata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,\" tambah Mahfud.Oleh sebab itu, menurut Mahfud, kalau warga pesantren mengatakan NKRI harga mati dan Pancasila harga mati, itu benar secara fiqh, karena terbentuknya negara Indonesia adalah hasil kesempatan.\"Siapa melawan kesepakatan menurut fiqh namanya bughat. Bughat itu pemberontak,\" lanjut Mahfud sembari menegaskan kembali agar orang-orang pesantren terus ikut menjaga kedaulatan negara.\"Dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini, mari kita semua menjadi Muhajirin orang-orang yang hijrah menuju Indonesia emas. Indonesia emas itu dalam bahasa arabnya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur,\" pungkas Mahfud.(sof/ANTARA)
Soal Cawapres, Ganjar Sebut Masih Diskusi
Surabaya, FNN - Bakal calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo mengatakan koalisinya masih melakukan diskusi terkait siapa sosok yang cocok untuk mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden.\"Masih diskusi, masih ngobrol,\" kata Ganjar Pranowo usai acara dialog kebangsaan \"Temu Daerah BEM Nusantara Jatim\" di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, Sabtu.Mengenai peluangnya berduet dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut masih enggan buka suara.\"Kemarin di Pekalongan gandengan (dengan Prabowo), sekarang gandengan dengan istri,\" katanya.Selain itu, Ganjar menyebut Prabowo adalah sosok senior baginya.Sementara mengenai duetnya bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Ganjar hanya menjawab jika dia kenal dengan menteri asal Madura sejak sama-sama jadi anggota DPR.\"Pak Mahfud MD, teman baik sejak DPR,\" katanya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Untung Rugi Demokrat Mendukung Prabowo
Surabaya, FNN - Pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC) Iksan Rosidi memaparkan untung rugi Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung bakal Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.Dalam keterangannya di Surabaya, Sabtu, Iksan Rosidi menilai keputusan Partai Demokrat tersebut tentunya telah melalui perhitungan dan pertimbangan matang berdasarkan komunikasi intensif dengan partai-partai lain yang lebih dulu bergabung KIM.\"Bagi Demokrat, keputusan untuk segera bergabung dengan KIM merupakan keputusan politik yang cermat agar di mata publik partai ini tidak terlalu lama tersandera pada narasi kekecewaan dan pengkhianatan menyusul dinyatakannya Cak Imin sebagai bakal Calon Wakil Presiden atau Cawapres Anies Baswedan,\" katanya.Menurutnya, keputusan bergabung dengan KIM merupakan keputusan yang paling logis dan memungkinkan bagi Demokrat maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai tidak memiliki hambatan komunikasi politik dengan Prabowo Subianto.\"Dibandingkan dengan komunikasi SBY dengan Megawati yang masih beku. Sejauh ini, belum ada pandangan politik menonjol yang mengganggu relasi antara Demokrat atau SBY dengan Prabowo Subianto,\" ujarnya.Bahkan Partai Demokrat adalah bagian dari perjalanan sejarah politik Prabowo saat menjadi Capres pada Pemilu 2019. \"Partai Demokrat juga menjadi salah satu partai pendukung Capres Prabowo Subianto pada Pemilu 2019,\" katanya.Iksan mengungkapkan, keuntungan politik yang mungkin diraih Partai Demokrat dengan bergabung dalam KIM yaitu tetap terjaganya potensi untuk menjadi bagian dari kekuasaan pada pemerintahan baru setelah Pemilu 2024.\"Karena secara survei, elektabilitas Prabowo berpotensi besar memenangkan kontestasi Pemilu Presiden mendatang. Ini juga membuka kemungkinan bagi Demokrat akan mendapatkan insentif elektoral atau coat-tail effect dari bakal Capres Prabowo Subianto, selain dari Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang elektabilitasnya juga relatif tinggi,\" ujarnya.Iksan menandaskan, dari tambahan elektoral tersebut, sangat mungkin suara Demokrat akan meningkat pada Pemilu mendatang.\"Sebab dalam banyak survei menyebutkan bahwa coat-tail effect Capres dan Cawapres signifikan mempengaruhi perilaku pemilih untuk cenderung juga memilih partai pengusung. Hal ini selanjutnya secara langsung akan berdampak positif pada perolehan suara Demokrat,\" ucapnya.Namun, Iksan mengingatkan ada ongkos politik yang harus dibayar Demokrat dari keputusan bergabung KIM.Salah satunya adalah persepsi publik bahwa KIM adalah koalisi yang mengusung narasi keberlanjutan atas kepemimpinan Presiden Jokowi, sementara Demokrat cenderung mengusung narasi perubahan.\"Maka Demokrat tentu harus menyesuaikan narasi politik yang dibangun selama ini. Demokrat harus lebih fleksibel dalam mengemas narasi perubahan. Bahkan, sebagai konsekuensinya, mungkin harus merubah kemasan menjadi narasi keberlanjutan,\" katanya.Selain itu, lanjut Iksan, tentu peluang bagi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, untuk tetap running sebagai salah satu Cawapres dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 akan makin tipis.\"Tidak bisa dipungkiri di tubuh KIM saat ini telah ada nama-nama kuat lain juga santer disebut akan mendampingi Prabowo Subianto, seperti Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Airlangga Hartarto dan Ridwan Kamil, sehingga peluang AHY sebagai bakal Cawapres meskipun tetap ada, namun cenderung mengecil,\" ujarnya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Partisipasi Pemilih di Jabar Tergolong Tinggi
Cirebon, FNN - KPU Jawa Barat menyatakan angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 tergolong tinggi atau sekitar 82 persen dan diestimasikan meningkat dalam pelaksanaan Pemilu 2024. \"Partisipasi di 2019 sudah melebihi tingkat partisipasi nasional 77,5 persen,\" kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat Reza Alwan Sovnidar di Cirebon, Sabtu. Dari angka itu, jelas Reza, ada 18 persen masyarakat di Jawa Barat yang tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih. Namun persentase tersebut bukan pemilih golput. Menurut dia, ada berbagai macam alasan masyarakat tidak datang ke TPS untuk mencoblos misalnya karena sakit, dalam perjalanan jauh dan lainnya. \"Kami tidak menyebut itu golput (golongan putih) karena beragam alasannya. Mudah-mudahan tidak bertambah (di 2024),\" katanya. Untuk menekan angka golput di Pemilu 2024, KPU Jawa Barat rutin menggelar edukasi dan sosialisasi terutama pada pemilih pemula yang didominasi generasi milenial serta generasi Z. Reza menyebutkan dari 35,7 juta daftar pemilih tetap (DPT) di Jawa Barat, sekitar 7,5 juta jiwa merupakan pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun saat Pemilu 2024 dilaksanakan. \"Kami sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kampus, atau kami mendatangi lokasi tersebut sebagai narasumber yang diundang,\" ujarnya. Angka 35,7 juta DPT, kata dia, merupakan jumlah pemilih terbanyak di seluruh Indonesia untuk pelaksanaan pemilu tahun depan. Melihat jumlah DPT yang tinggi, KPU Jawa Barat terus berusaha menekan angka golput di daerah supaya berkurang. \"Kami dari KPU Jawa Barat bertekad untuk meningkatkan angka partisipasi di Pemilu 2024. Mudah-mudahan bisa meningkat lagi,\" ucap dia.(ida/FNN)
Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik Jelang Lengser
Jakarta, FNN | Masuknya putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengindikasikan Jokowi akan membawa serta keluarganya hengkang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Masuknya Kaesang ke PSI merupakan penetrasi dan sikap politik Jokowi jelang lengser dari kursi kepresidenan pada Oktober 2024 mendatang. Mungkin Jokowi merasa tidak nyaman jika tetap berada di PDIP,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (23/9). Menurutnya, berbeda dengan dua mantan presiden setelah lengser masih mengendalikan partai politik. Megawati Sukarnoputri masih mengendalikan PDIP dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih mengendalikan Partai Demokrat. Setelah lengser Jokowi tentu tidak bisa seperti Megawati dan SBY yang memiliki partai. “Jokowi bukan siapa-siapa di PDIP setelah dia lengser, karena PDIP praktis masih dikuasai Megawati. Oleh karena itulah Jokowi perlu sebuah partai politik sebagai tempatnya berlabuh setelah lengser,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Dikemukakan, pada saat lengser tahun depan, Jokowi masih berusia 63 tahun dan merasa masih bisa beraktivitas sosial dan politik. Sementara anak dan menantunya juga masih memungkinkan untuk terus berkiprah menjadi kepala daerah, baik sebagai walikota/bupati mapun gubernur. Langkah politik Jokowi, kata Ginting, bisa dibaca dari upaya pemerintahannya memajukan pelaksanaan pilkada dari November 2024 menjadi September 2024. Jika pilkada dilaksanakan pada November 2024, Jokowi sudah bukan lagi presiden, sehingga sulit untuk bisa ‘cawe-cawe’ secara politik. “Putra Jokowi, Gibran Rakabuming tentu saja berpeluang untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah atau pun DKI Jakarta jika Jokowi masih menjadi presiden. Begitu juga dengan menantunya Boby Nasution, berpeluang menjadi Gubernur Sumatra Utara. Itulah kemungkinan rencana politik Jokowi pada 2024,” kata Ginting. Jokowi Bisa Dipecat PDIP Menurut Selamat Ginting, sejak awal memang sudah ada tanda-tanda PSI akan menjadi kendaraan politik bagi keluarga Jokow, usai lengser dari kursi kepresidenan. Elite PSI beberapa kali menyatakan partainya tegak lurus dengan Jokowi. “Masuknya Kaesang ke PSI bisa dilihat pertama kali saat gambarnya terpasang di sejumlah ruas jalan Kota Depok, Jawa Barat. Kaesang akan diusung PSI menjadi bakal calon walikota Depok. Itulah simbolisasi politik,” ujar Ginting. Dikemukakan, peristiwa Kaesang dengan simbol PSI tentu saja membuat PDIP tidak nyaman. Ternyata memang betul keluarga Jokowi tidak membantah Kaesang berlabuh ke partai dengan gambar tangan memegang bunga mawar putih. Bergabungnya Kaesang ke PSI, kata Ginting, bisa mengubah konstalasi politik di PDIP. Lantaran dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai banteng mocong putih itu ada ketentuan agar satu keluarga harus berada di dalam partai yang sama. “Apakah Jokowi tidak tahu hal tersebut? Pasti tahu. Ketentuan itu ada di AD/ART PDIP nomor 25a. Jadi Jokowi sudah tahu risikonya bisa dipecat,” kata Ginting. Risiko politik itu, lanjut Ginting, belum lama ini terjadi pada Gubernur Maluku Irjen Polisi (Purn) Murad Ismail. Murad merupakan Ketua DPD PDIP Maluku dan istrinya menjadi calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN). Murad langsung dicopot dari posisinya sebagai Ketua PDIP Maluku dan sekaligus dipecat dari PDIP. “Jadi kita tunggu saja, apakah PDIP berani memecat Jokowi serta anaknya Gibran dan mungkin juga menantunya Boby,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Peristiwa politik ini, lanjut Ginting, sekaligus memperlihatkan konflik Jokowi dengan Megawati tidak lagi bisa disembunyikan di bawah permukaan. Konflik terbuka ini akan berdampak pada sikap politik Jokowi pada pemilu 2024, kemungkinan tidak lagi berpihak ke PDIP. “Skenario politiknya, Jokowi akan mendorong PSI agar bisa lolos menjadi partai politik di parlemen sesuai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% pada Pemilu Legislatif 2024,” ujar Ginting. Dalam waktu dekat, Ginting memperkirakan akan ada mutasi besar-besaran di PSI. Perubahan elite di partai itu dengan menempatkan orang-orang kepercayaan Jokowi, termasuk kemungkinan Kaesang akan dijadikan caleg PSI. Peluang itu masih ada selama daftar caleg tetap belum ditutup. (sws)
Kemungkinan Dua Poros di Pilpres Bukanlah Isu bagi Anies
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyebut bahwa kemungkinan dua poros pengusung di Pilpres 2024 bukanlah isu baginya.\"Kami konsentrasi kepada Koalisi Perubahan. Kita sudah solid, kita siap menyongsong Pemilu dan Pilpres. Jadi nanti apakah akan ada berapa pasang dan lain-lain bagi kami itu nonisu. Karena isunya bagi kita adalah bagaimana kita siap mengantisipasi,\" kata Anies Baswedan di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat.Anies mengatakan bahwa dia saat ini hanya fokus ke Pilpres 2024 dan menolak mengomentari terkait isu akan diduetkannya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.\"Ya bukan kita yang mengomentarinya dong, oke,\" ujarnya.Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat membuka peluang duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024.Menurutnya, dinamika politik menjelang Pilpres 2024 masih dinamis. Sebab, sebulan menjelang pendaftaran capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih akan banyak dinamika politik yang dapat terjadi.\"Semua kemungkinan masih bisa, ya kan? Semua kemungkinan masih bisa,\" ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (21/9).Kendati demikian, dia mengaku tak mengetahui apabila ada pembicaraan di internal PDIP soal duet Ganjar-Prabowo.Djarot kemudian mengungkit soal kemungkinan terjadinya Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres seperti yang belakangan disebutkan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi.Dia meyakini salah satu pasangan capres maju adalah yang didukung oleh PDIP yaitu Ganjar Pranowo.\"Yang pasti gitu ya, yang solid, itu PDI Perjuangan, bersama-sama dengan bekerja sama dengan PPP, Hanura, Perindo ya, kenapa? Karena kami bisa mendaftar, tapi yang lain itu masih dinamis ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Burhanudin, apa yang disampaikan oleh Pak Jazilul Fawaid, misalnya gitu ya, itu bisa saja,\" jelasnya.Tak hanya itu, Djarot juga tak menampik akan ada tiga pasangan capres-cawapres yang akan maju dalam ajang Pilpres 2024 seperti yang tampak seperti saat ini.\"Tiga poros bisa, dua poros juga bisa, yang sulit untuk terjadi itu adalah satu poros atau empat poros,\" ucap Djarot.Pada Rabu (20/9), bakal calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo juga membuka peluang berduet dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.\"Kalau politik itu, sebelum nanti ditetapkan di KPU semua peluang bisa terjadi,\" tambah Ganjar.(sof/ANTARA)
Waketum Gerindra Tidak Memaksakan Wacana Duet Prabowo-Ganjar
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pihaknya tidak akan memaksakan diri dalam menanggapi wacana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.\"Tentu kita tidak akan memaksakan diri, enggak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres,\" kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.Sebab, kata dia, Partai Gerindra telah memutuskan Prabowo Subianto untuk maju sebagai bakal capres, yang kemudian didukung pula oleh partai-partai politik lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).Begitu pun, lanjut dia, dengan PDI Perjuangan yang telah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. \"Kami mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres, itu keputusan resmi partai dan sekarang didukung oleh beberapa partai politik. Pak Ganjar juga demikian adanya, ditetapkan oleh rekan-rekan PDIP sebagai capres,\" ujarnya.Dia lantas menegaskan bahwa pihaknya akan tetap memajukan Prabowo sebagai bakal capres, bersamaan dengan dukungan KIM yang kian solid.\"Koalisi ini sudah semakin solid. Apakah akan nanti dua poros, tiga poros ya kami ikut saja yang mana, yang jelas Pak Prabowo akan tetap maju sebagai capres,\" tuturnya.Untuk itu, pihaknya belum dapat menemukan solusi terkait hal tersebut apabila wacana duet Prabowo dengan Ganjar direalisasikan. \"Itu (penentuan capres) sudah keputusan resmi partai masing-masing. Itu yang saya belum ada pemikiran, kami belum kepikiran bagaimana solusinya, ya,\" ucapnya.Meski demikian, Habiburokhman memandang bahwa Partai Gerindra dan PDIP memiliki kemiripan secara ideologis dan kesamaan sikap untuk melanjutkan program pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.Sehingga, lanjut dia, apabila Prabowo pada akhirnya berkontestasi melawan Ganjar pada Pilpres 2024 maka kompetisi pun akan berlangsung dalam semangat persaudaraan.\"Jadi kalau toh kita akhirnya bisa bertanding, bertanding-nya pun dalam semangat persaudaraan karena frekuensi besarnya sama,\" kata dia.Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa peluang Ganjar Pranowo untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) nyaris mustahil terjadi pada Pilpres 2024 sebab mantan Gubernur Jawa Tengah itu telah diamanatkan partai-nya untuk menjadi capres.\"Saya kira nyaris mustahil menjadikan Mas Ganjar sebagai cawapres karena beliau sudah ditetapkan menjadi capres. Belum pernah ada preseden-nya PDI Perjuangan, apalagi Ibu Megawati, untuk menarik keputusan apalagi menurunkan derajat penugasan,\" kata Deddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Sementara itu, Kamis (21/9), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan peluang Ganjar Pranowo berpasangan dengan Prabowo Subianto mungkin saja dalam dinamika politik Pilpres 2024.\"Ya, mungkin-mungkin saja, dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kami untuk selalu bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara,\" kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Walaupun demikian, dia menilai PDI Perjuangan melihat lebih dulu dinamika politik yang berkembang selama sebulan ke depan.(sof/ANTARA)
Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas, Gibran Bersedia Mengikuti Aturan
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan bersedia mengikuti aturan terkait dugaan pelanggaran netralitas sebagai kepala daerah menjelang Pemilu Serentak 2024.\"Ya, sudah, saya ngikutin aturan saja,\" kata Gibran di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.Dia pun bersedia mengikuti arahan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila dia terbukti melakukan pelanggaran terkait netralitas.\"Apa pun keputusannya, saya mengikuti dari Bawaslu. Siap (menerima sanksi),\" kata putra pertama Presiden Joko Widodo itu.Terkait dugaan pelanggaran oleh Gibran, Bawaslu RI menegaskan bahwa kepala daerah yang menyatakan dukungan dan mengajak masyarakat mendukung bakal calon presiden (capres) tertentu termasuk melanggar Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pihaknya telah mengkaji dan menganalisis video terkait kepala daerah yang menyatakan dukungannya kepada pihak tertentu itu dari perspektif hukum.\"Peristiwa soal dukungan kepala daerah terhadap salah satu tokoh yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden, itu kan kemudian kami lakukan kajian hukumnya, kami analisis juga. Dalam kajian hukum kami, itu melanggar Pasal 283,\" kata Lolly.Sebelumnya, beredar video ajakan Gibran agar masyarakat mendukung bakal capres Ganjar Pranowo.Anggota Bawaslu Kota Surakarta Poppy Kusuma Nataliza mengatakan video dukungan oleh kepala daerah, termasuk oleh Gibran, sedang ditangani oleh Bawaslu RI.\"Jadi, karena lokus deliknya bukan ada di Surakarta, maka kemudian diambil alih oleh Bawaslu RI dan ditangani di sana. Karena itu, bukan kami yang menangani dan memproses. Ya, tentu kami menghormati,\" ujar Poppy.(sof/ANTARA)
Ganjar Pranowo "Irit Bicara" Soal Wacana Duet Dengan Prabowo
Surabaya, FNN - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo \"irit bicara\" soal wacana dirinya yang diduetkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Kata siapa,\" ucap Ganjar singkat seusai menghadiri \"Silahturahmi Kebangsaan\" dengan para pendeta di salah satu hotel di Surabaya, Jumat.Ganjar tak memberikan tanggapan lebih lanjut terkait wacana tersebut. Dia hanya melayangkan senyuman kepada awak media.Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga memilih bergegas untuk meninggalkan hotel tempat lokasi acara, sembari melayani permintaan foto tamu undangan yang menghadiri acara tersebut.Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Puan Maharani, pada Kamis (21/9) mengatakan peluang mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai sesuatu yang mungkin saja terjadi dalam dinamika politik Pilpres 2024 untuk mencapai yang terbaik bagi bangsa dan negara.Hal itu disampaikan Puan saat saat memberikan pernyataan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Meski demikian, dia menyebut akan melihat dinamika politik selama satu bulan ke depan untuk menakar peluang kemungkinan tersebut.Puan mengatakan bahwa pihaknya juga selalu membuka komunikasi dengan Partai Gerindra maupun partai politik lain, seperti dirinya bertemu dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus di DPR RI.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Setelah Rempang, Kini Gorontalo: Konflik Agraria Adalah Gagalnya Pemerintah Memberi Sinyal bahwa Lingkungan Akan Dipelihara
Jakarta, FNN - Setelah demo di Rempang yang belum juga reda, kemarin demo yang berakhir dengan kericuhan kembali terjadi. Kali ini kericuhan terjadi akibat demonstrasi yang digelar oleh ratusan penambang di kantor bupati Pohuwato, Gorontalo, Kamis (21/9/2023). Dalam demo ini, massa membakar kantor bupati Pohuwato dan merusak fasilitas di perusahaan tambang emas milik Pani Gold Project. Fasilitas pemerintah yang dirusak massa di antaranya, kantor bupati, kantor DPRD Pohuwato, dan rumah dinas Bupati. Demonstran yang tergabung dalam Forum Persatuan Ahli Waris IUP OP 316 dan ahli waris penambang Pohuwato di kawasan perusahaan Pani Gold Project menuntut agar Pani Gold Project mengembalikan lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato dan mendesak agar Pani Gold Project menghentikan aktivitas penambangan dan menyelesaikan ganti rugi lahan yang menjadi hak penambang. “Ya, saya kenal ciri-ciri atau potensi yang kita sebutkan contingues effect, efek berantai dari kasus-kasus eksploitasi yang memang tak tertahankan. Bahkan, kita bisa bayangkan misalnya karena Presiden Jokowi sudah mau lengser, maka banyak pengusaha yang menyodorkan izin baru dan mumpung masih ada Presiden Jokowi maka mungkin sekali bisa dipercepat,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (22/9/23). Jadi, lanjut Rocky, semua ini berawal dari keinginan untuk memanfaatkan situasi yang memungkinkan akumulasi dari para pemodal ini tumbuh di akhir masa jabatan presiden. Tetapi, pada saat yang sama ekonomi Indonesia memburuk sehingga daya beli berkurang terus, sehingga ekonomi untuk bertahan hidup akhirnya dimanfaatkan oleh rakyat untuk ambil sisa-sisa tambang atau hasil hutan. Karena energi makin mahal maka ada perambahan hutan. “Jadi, konflik agraria ini adalah fungsi dari gagalnya pemerintah memberi sinyal bahwa lingkungan akan dipelihara. Saya berkali-kali datang ke Gorontalo, Palu, Poso dan saya merasakan bahwa marah betul rakyat. Demikian juga yang ada di Manado sana,” kata Rocky. “Jadi, kita mulai melihat bahwa ini bukan sekadar kemarahan yang tiba-tiba muncul karena ada penggusuran, tapi kemarahan yang sifatnya struktural yang terjadi sebagai ekses dari kebijakan Presiden Jokowi yang menomorsatukan para pemain di industri ekstraktif ini, dan menganggap bahwa rakyat itu harus ikuti pola yang sudah ditetapkan melalui perjanjian antara kekuasaan dan oligarki,” lanjutnya Rocky juga mengatakan bahwa keadilan sosial akhirnya tumbuh dalam bentuk protes dan itu yang terjadi di Gorontalo kemarin. Kasus serupa akan tumbuh lagi di tempat yang lain, potensi yang ada di Ambon, Halmahera, bahkan di Sulawesi Tenggara. “Jadi, ini satu keadaan yang memang disediakan oleh sejarah, yaitu momentum untuk protes. Jadi jangan lagi dianggap ini diprovokasi. Yang memprovokasi itu ketidakadilan sosial>” ungkap Rocky. Bahwa yang dibakar oleh warga adalah kantor Bupati dan DPRD, sepertinya hal itu terjadi karena izin-izin tambang seperti ini biasanya melibatkan penguasa daerah dan DPRD, yang hamper selalu tidak berpihak kepada rakyat. Itu sepertinya yang mungkin perlu digarisbawahi. “Betul, kan untuk jumlah tertentu itu izinnya langsung dikeluarkan oleh Pemerintah Derah, oleh Gubernur. Itu kemudian di-inline-kan dengan omnibuslaw, disatukan dengan undang-undang minerba. Jadi, paket-paket perundang-undangan ini yang kita tahu itu dibeli atau diijon oleh para pemodal. Dan mereka tahu bagaimana mengendalikan itu,” ujar Rocky. Dua orang di Jakarta bisa bersekongkol untuk mengatur regulasi di Gorontalo, kata Rocky, lalu diupayakan supaya pelan-pelan rakyat itu harus minggir dari tanah garapan nenek moyangnya atas nama industri strategis. Tetapi, hak-hak yang melekat dari awal pada tanah yang seringkali kita terangkan bahwa tanah itu adalah bagian napas dari manusia. Bahkan, di dalam pikiran modern sekarang itu tidak boleh satu orang pun punya tanah, apalagi negara punya tanah. “Jadi, biarkan tanah itu jangan dikuasai karena di bawah tanah itu ada kehidupan, di dalam tanah itu ada mineral. Ketika orang meninggal, orang itu dikubur dalam tanah dia berubah jadi mineral, menyatu lagi dengan sistem kimia bumi. Jadi, banyak betul cara baru untuk menghargai tanah dan kehidupan di atasnya atau kehidupan di dalamnya,” ujar Rocky. “Sekali lagi, yang saya terangkan berkali-kali, ketika negara menginfiltrasikan market ekonomi menjadi market society maka terjadi akumulasi kebencian, karena dianggap bahwa akumulasi yang dilakukan atau eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan besar itu, sama sekali tidak menetes kepada mereka yang sudah menambang secara tradisional berabad-abad. Jadi, ketidakailan sosial langsung terbaca pada efek mereka yang bahkan cemas karena begitu ada nama perusahaan besar itu artinya potensi untuk diusir,” ujar Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. (sof)
POPULER
