POLITIK
Terkait Penyidikan di Kementan, KPK Menegaskan Tidak Ada Motif Politik
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada motif politik dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI. \"Sejak KPK berdiri memang sudah banyak politisi atau tersangka, terpidana, yang berlatar belakang politik, tapi kami ingin tegaskan tentu yang dilakukan KPK adalah proses yang berhubungan dengan penegakan hukum,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat. Ali memahami bahwa menjelang tahun 2024 banyak pihak yang mengaitkan kerja lembaga antirasuah dengan motif politik tertentu. Namun, dia menegaskan semua hasil kerja oleh KPK pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan secara hukum lewat persidangan terbuka sehingga masyarakat bisa menyaksikan dan menilai langsung kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. \"Kami sadar betul karena ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti akan dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan tapi kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang jadi barang buktinya, perbuatan seperti apa di hadapan majelis hakim,\" ujarnya. Ali menerangkan sejak KPK dibentuk, lembaga antirasuah tersebut telah melakukan penindakan terhadap kurang lebih 250 anggota DPRD, 133 bupati dan wali kota, 18 gubernur, 83 anggota DPR RI, dan 12 menteri. \"Artinya ini proses penegakan yang kami lakukan adalah proses yang juga pernah kami lakukan begitu ya sehingga ingin kami tegaskan sekali lagi, sama sekali tidak tepat kalau proses penegakan hukum yang kami lakukan ini dikaitkan dengan proses politik,\" kata Ali. Penyidik KPK hari ini mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) ke tahap penyidikan. Ali menerangkan penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, KPK belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang masih berlangsung. Seiring perkembangan penyidikan tersebut, KPK kemudian menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/9) dan menemukan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing. Ali belum memberikan secara pasti nominal uang yang disita dalam penggeledahan tersebut, namun nominalnya mencapai puluhan miliar. \"Sekira sejauh ini puluhan miliar yang kemudian ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud,\" ujarnya Selain uang tunai, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti dalam bentuk dokumen dalam proses penggeledahan dimaksud. \"Termasuk, beberapa dokumen seperti catatan keuangan dan pemberian aset bernilai ekonomis dan dokumen lainnya terkait dengan perkara,\" kata Ali. Berbagai barang bukti yang ditemukan selanjutnya akan disita untuk dianalisis dan disertakan ke dalam berkas penyidikan. Dalam penggeledahan tersebut penyidik KPK menemukan 12 pucuk senjata api yang saat ini telah diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.(sof/ANTARA)
Istri Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Diperiksa KPK
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Ari Muniriyanti sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi.\"Saksi Ari Muniriyanti selaku Komisaris PT Ardhani Karya Mandiri, bersedia memberikan keterangan di hadapan tim penyidik di mana sebelumnya tim penyidik telah menanyakan kaitan hubungan keluarga inti dengan tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Ali menerangkan saksi Ari Muniriyanti diperiksa penyidik KPK pada Rabu (27/9) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.Dalam jadwal pemeriksaan tersebut penyidik KPK turut memeriksa seorang saksi dari pihak swasta bernama Rika Yunartika.\"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan alirannya uang yang diterima pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini melalui rekening bank dari orang terdekatnya,\" ujar Ali.Sebelumnya, Penyidik KPK pada Selasa (12/9) mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU eks Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto ke tahap penyidikan.\"Terkait perkembangan perkara di Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu beberapa waktu lalu, telah kami sampaikan proses penyelidikannya telah selesai sehingga kami lakukan analisa untuk proses berikutnya dan kami mengonfirmasi bahwa betul saat ini sudah naik pada proses penyidikan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.Meski demikian Ali tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.\"Apakah sudah ada tersangka? Ya, dalam proses penyidikan yang dilakukan KPK pasti sudah ada tersangkanya,\" ujarnya.Ali mengatakan saat ini penyidik KPK sedang dalam proses pengumpulan alat bukti untuk penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU tersebut.Setelah alat bukti dinyatakan cukup, penyidik KPK nantinya akan melakukan penahanan serta mengumumkan kepada publik tentang siapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berikut konstruksi perkaranya secara utuh dan pasal-pasal yang disangkakan.Masih terkait perkara tersebut, Tim Penyidik KPK telah berkoordinasi dengan Dtijen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah empat orang terkait perkara tersebut untuk bepergian ke luar negeri.\"Empat pihak yang dimaksud yaitu satu ASN Bea Cukai dan tiga pihak swasta,\" kata Ali.Pengajuan cegah pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI ini untuk waktu 6 bulan pertama dan perpanjangan dapat kembali diajukan sebagaimana proses penyidikan.Sosok Eko Darmanto mendapat sorotan publik lantaran kerap pamer kemewahan lewat unggahan di media sosial, seperti foto di depan pesawat terbang dan foto dengan motor gede (moge).Gaya hidup mewah pejabat Bea Cukai tersebut memicu kritik dari masyarakat dan mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai mencopot Eko Darmanto dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.Hal itu juga yang membuat Eko akhirnya berurusan dengan lembaga antirasuah hingga akhir dipanggil untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Atas dasar hasil klarifikasi tersebut, KPK kemudian membuka penyelidikan dan penyidikan terhadap yang bersangkutan.(sof/ANTARA)
Kebersamaan Jokowi-Mega di Rakernas PDIP Menepis Isu Tidak Kompak
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tampak kompak dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.Tidak hanya itu, anak Megawati (M. Prananda Prabowo dan Puan Maharani) terlihat akrab bersama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.Semuanya tampak berfoto bersama, anak Puan (Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari dan Praba Diwangkata Caraka Putra Soma) juga ikut berfoto bersama.Momen kompak juga terjadi usai peresmian mobil bioskop keliling PDI Perjuangan di halaman JIExpo Kemayoran, Jakarta.Puan mengajak Jokowi, Megawati, kakaknya (M. Prananda Prabowo), dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin berfoto bersama di depan mobil bioskop keliling yang baru saja diresmikan.Megawati pun mengajak mereka untuk kembali foto bersama di depan layar raksasa (giant screen) rakernas sebelum Jokowi dan Ma\'ruf hendak menuju ke dalam mobil.Setelah mengantarkan dan saling bersalaman dengan Jokowi dan Ma\'ruf, Puan lantas mengajak Gibran yang merupakan Wali Kota Surakarta itu foto bersama.Kebersamaan sebagai satu keluarga besar PDI Perjuangan pun terlihat, baik Megawati maupun Gibran, tampak tersenyum.\"Ini bentuk kekompakan antara keluarga Ibu Megawati dan Pak Jokowi serta menjauhkan berbagai spekulasi,\" ucap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi berbagai momen kebersamaan itu.Rakernas IV ini bakal digelar selama 3 hari, mulai dari 29 September sampai dengan 1 Oktober 2023.Adapun tema diusung pada Rakernas IV PDI Perjuangan adalah Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia dengan subtema Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia bagi Dunia.(sof/ANTARA)
Ketika Tangan Mega Dipegang Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - Tepuk tangan gemuruh menggema dari ribuan kader saat menyaksikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Presiden Jokowi dan calon Presiden Ganjar Pranowo berada di atas panggung saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.Mega berada di atas panggung bersama Ganjar Pranowo menghampiri Presiden Jokowi usai menyampaikan pidato.Awalnya pada pidato Presiden Jokowi berakhir, acara masuk pada penyerahan bibit benih padi MSP (Mari Sejahterahkan Petani). Setelah itu foto bersama partai pengusung Ganjar yakni Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.Usai foto bersama, semuanya pun turun bersama. Yang menjadi menarik, ketika turun panggung menuruni anak tangga, tangan Megawati dipegang oleh Ganjar dan disusul oleh Presiden Jokowi.Seketika suasana makin meriah karena tepuk tangan ribuan kader disertai tamu yang hadir lebih dari 10 menteri dan setingkatnya. Mereka melihat ketiga kader terbaik PDIP bersama-sama saling berpegang tangan menuju kursi.Sebagian kader yang berteriak, “Jokowi, Ganjar Presiden,” seru para kader.Saat tepuk tangan berlangsung, Nico Siahaan yang menjadi pembawa acara dan juga kader PDIP pada Rakernas kali ini berceletuk.“Makin kompak,” kata Nico disambut tawa para tamu dan ribuan kader.Rakernas IV PDIP diketahui berlangsung selama tiga hari mulai 29 September sampai 1 Oktober 2023 di JiExpo Kemayoran, Jakarta.Adapun, tema Rakernas IV PDIP adalah \'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia\' dengan sub tema \'Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia\'.(sof/ANTARA)
Ganjar Menganggap Jokowi Sebagai Mentor Politik
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menganggap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai mentornya dalam dunia politik.Hal itu disampaikan Ganjar saat mengawali pidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.\"Kader terbaik PDIP, Presiden RI Joko Widodo. Buat saya pribadi beliau adalah mentor yang telah memberikan banyak sekali pelajaran, sehingga kami dapatkan banyak ruang untuk bisa belajar,\" ujar Ganjar saat menyapa Presiden Jokowi.Menurut dia, Jokowi telah memberikan banyak pelajaran, sehingga dirinya mendapatkan banyak ruang untuk mengembangkan diri. Untuk itu, ia berterima kasih kepada orang nomor satu di Indonesia itu.\"Terima kasih Pak Presiden,\" lanjutnya.Tidak hanya itu, Ganjar juga mengaku menghormati sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tidak lelah menggembleng para kader berlambang banteng moncong putih.\"Yang sangat kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Bu Ketum PDIP Prof DR Megawati Soekarnoputri yang selalu menggembleng kita, memberi pelajaran kepada kita apa arti kesabaran dan keteguhan dalam perjuangan,\" ucap Ganjar.Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tidak lupa dalam pidato mengucapkan terima kasih kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo yang hadir di Rakernas IV PDIP.\"Rakernas menjadi semakin lengkap dan merasa terhormat karena hadir Ketua Umum PPP, Pak Mardiono, terima kasih, Pak Hary Tanoesoedibjo, terima kasih, Pak Oesman Sapta Odang, terima kasih sudah hadir,\" tambahnya.Diketahui, PPP, Hanura, Perindo, bersama PDIP menjadi partai yang mendukung Ganjar sebagai bakal capres di Pilpres 2024.Ganjar dalam pidatonya menyebut pelaksanaan kegiatan partainya sangat istimewa karena membahas isu tentang kedaulatan pangan.\"Rakernas IV PDIP ini sangat luar biasa. Bukan hanya jumlah pesertanya, tetapi pilihan tema yang sangat istimewa. Kedaulatan Pangan untuk kesejahteraan rakyat dengan subtema yang sangat spesifik, pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia,\" kata Ganjar.Adapun tema diusung pada Rakernas IV PDI Perjuangan adalah \'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia\' dengan sub tema \'Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia\'.Rakernas IV PDIP ini bakal digelar selama tiga hari, yaitu mulai dari 29 September sampai 1 Oktober 2023.(sof/ANTARA)
Peserta Pemilu Diingatkan Agar Menegakkan Transparansi Dana Kampanye
Jakarta, FNN - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono mengingatkan peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye.\"Jelang masa kampanye, peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden maupun calon wakil presiden harus dapat menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye,\" kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Menurut dia, transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye merupakan langkah yang sangat penting karena pemilu merupakan momentum banyaknya terjadi perputaran uang.Berdasarkan hasil kajian dari Kementerian Keuangan, kata Arfianto, dana kampanye para calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.Oleh karena itu, dia mengingatkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pelaporan dana kampanye harus dilaksanakan secara konsisten. Dia pun mengapresiasi KPU atas diwajibkannya kembali Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).\"Kebijakan KPU yang kembali mewajibkan LPSDK harus diapresiasi. Walaupun tentunya hal ini harus diikuti oleh kerja keras dari penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dalam mendorong kampanye pemilu yang transparan dan akuntabel,\" kata Arfianto.Arfianto mengingatkan bahwa besarnya jumlah uang yang akan beredar di masyarakat pada masa kampanye pemilu maka perlu upaya bersama dari penyelenggara dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawasi dan menegakkan aturan.KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata dia, harus tegas dalam memberikan sanksi apabila ada peserta pemilu yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye.Dia pun mendorong KPU memperkuat sosialisasi kepada partai politik untuk menginformasikan kepada publik tentang laporan sumbangan dana kampanye pada sistem informasi dana kampanye (Sidakam).Ia mengatakan Bawaslu perlu berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta organisasi masyarakat sipil perlu mengawasi pelaporan dana kampanye parpol Pemilu 2024.\"Misalnya, dengan memberikan informasi berkala kepada masyarakat untuk mengumumkan peserta pemilu yang belum menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel,\" katanya.Menurut Arfianto, hal itu dapat menjadi disinsentif elektoral bagi para peserta pemilu yang tidak menaati peraturan terkait tentang transparansi anggaran yang telah digariskan, termasuk dalam kaitannya dengan pelaporan sumbangan dana kampanye.(sof/ANTARA)
Kemampuan Luhut Mengorkestrasi Kabinet Memungkinkan Orang Menganggap bahwa Dia Wakil President In Action
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), merayakan ulang tahunnya yang ke-76 di Jakarta, Kamis (28/9/2023). Dalam acara tersebut, hadir banyak sekali tamu penting yang merupakan tokoh nasional, di antaranya Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Prabowo, Sandiaga Uno, Rizal Ramli, hingga Rocky Gerung dan Kaesang Pangarep. Beberapa tokoh yang hadir memberikan testimoninya tentang LBP, tak terkecuai Jusuf Kalla (JK). Testimoni JK ini menarik untuk dibahas karena sangat relevan dengan kondisi LBP saat ini. Dalam testimoninya, JK mengatakan bahwa semua orang kini sepakat bahwa Luhut harus dipanggil jika negara mengalami kesulitan atau suatu masalah. Sebab, Luhut diibaratkan seperti kunci untuk menyelesaikan masalah tersebut.Dalam acara ulang tahunnya tersebut, LBP juga meluncurkan buku bertajuk Luhut Binsar Pandjaitan: Menurut Kita-Kita. Rocky Gerung yang juga hadir pada acara tersebut dalam kanal You Tube-nya Rocky Gerung Official edisi Jumat (29/9/23) mengatakan, “Jadi, kemarin relevan sekali bahwa Pak Luhut menerbitkan buku, dan yang unik adalah buku itu semacam pujian dan kritik dari teman dan lawan politiknya. Tapi ada persahabatan yang unik. Saya menilai bahwa banyak tokoh di situ yang kemudian mencari semacam ruang, ruang manuver politik karena kalau koalisi kan itu transaksi antara partai.” Tetapi, lanjut Rocky, pertemuan kemarin terlihat ada kritik yang sedikit sublim dari Jusuf Kalla dan sedikit menyindir bahwa Jokowi terbantu dengan adanya Luhut, walaupun orang sering menganggap bahwa beban Luhut terlalu besar. Sepertinya, yang hendak diucapkan oleh Jusuf Kala adalah bahwa Indonesia sebetulnya punya potensi untuk mengejar ketertinggalan, tetapi itu tergantung pada kepemimpinan yang efektif. Luhut berupaya menceritakan bahwa dia memang diminta oleh bangsa untuk berbakti. Bukan diminta oleh Presiden Jokowi terutama, tapi oleh niat dia untuk berbakti pada bangsa, walaupun tetap seluruh kebijakan Jokowi yang dibela oleh Luhut itu banyak kontroversi. Oleh karena itu, tambah Rocky, benar sekali kalau kita mau coba membandingkan antara apa yang pernah dikerjakan oleh SBY dengan Jokowi. Kepemimpinan Jokowi jelas adalah kolektif, tapi sekaligus kolektif yang tidak secara langsung memperlihatkan kepimpinan Jokowi. “Dan kita tahu bahwa Jokowi lebih suka pencitraan daripada membuat proyek yang betul-betul bisa diukur. Dan itu orang bisa bilang sejak zaman jadi Walikota Solo, lalu pindah ke DKI, saya tahu bahwa Ahok yang lebih banyak beroperasi di lapangan daripada Jokowi. Jokowi blusukan saja, bahkan sampai sekarang sebagai presiden dia juga masih blusukan. Oleh karena itu, bebannya dibagi saja pada Luhut,” ujar Rocky. Jika kita telusuri, ternyata kepemimpinan Jokowi memang khas. Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang lebih suka blusukan, baik ketika menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI, dan bahkan sekarang saat menjadi presiden. Karena itu, namanya melambung karena dianggap sebagai figur yang berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Pada periode kedua Jokowi menjadi presiden sekarang ini, peran Luhut jauh lebih menonjol dibanding Wakil Presiden Makruf Amin. Padahal, menurut Rocky, sebetulnya secara riil politik Luhut tidak punya kekuatan apa-apa selain sebagai kader Golkar. “Tetapi, kemampuan Luhut untuk mengorkestrasi kabinet itu yang memungkinkan orang menganggap bahwa Luhut sebetulnya adalah wakil president in action. SBY juga mengatakan bahwa Luhut bukan sekadar man of ideas, tapi juga man of action, atau bahkan man in action,” kata Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Hal itu menurut Rocky sebagai semacam perbandingan bahwa di era SBY wakil presiden betul-betul berfungsi. Jusuf Kalla diberi kewenangan yang banyak betul di bidang ekonomi sehingga terlihat bahwa Jusuf Kalla betul-betul in action sebagai wakil presidennya SBY. Sekarang yang in action justru Luhut. “Saya kira kalau Luhut bukan datang dari golongan atau masih disebut sebagai kelompok yang minoritas secara etnis dan secara keyakinan, mungkin bisa dicalonkan menjadi presiden Indonesia, karena pengalaman dia memang sudah lengkap. Bahkan seorang pengusaha yang punya akses dengan banyak presiden di Benua Afrika kemarin hadir dan memberi kesaksian bahwa Luhut itu betul-betul berupaya untuk menghubungkan Indonesia dengan negara-negara Afrika, dan kelihatannya justru postur internasional itu dikerjakan oleh Luhut. Walaupun itu sifatnya bisnis, tapi di dalamnya pasti ada aspek politik,” ungkap Rocky. “Jadi, Jokowi tidak mampu untuk menaikkan profil Indonesia di mata internasional. Itu diambil alih oleh Luhut. Bahkan, Luhut saya kira lebih sering melakukan nego diplomasi internasional daripada menteri luar negerinya sendiri. Jadi kira-kira itu yang dikesankan di dalam acara ulang tahun ke-76 dari LBP,” ujar Rocky.(sof)
Personel Pengamanan Pemilu 2024 Diseleksi Umur dan Kesehatan oleh Polri
Jakarta, FNN - Polri menurunkan 434.197 personel yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, namun seluruh personel yang terlibat diseleksi dari sisi umur dan kesehatannya.“Polri khususnya dilaksanakan prioritas pelaksana pengamanan Pemilu 2024, usianya maksimal 50 tahun,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Jumat.Sandi menjelaskan, untuk batas usia dan kesehatan menjadi salah satu faktor utama dari hasil evaluasi pengamanan Pemilu 2019, sehingga pengamanan Pemilu 2024 lebih baik dari sisi kinerja dan juga dari sisi personel.Pada pemilu yang lalu dengan rangkaian yang cukup panjang dan serentak seluruh daerah, tidak sedikit personel Polri yang bertugas mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal dunia.“Evaluasi tersebut menjadi bahan masukan utama dalam rakor kesiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk menegaskan kembali bahwa untuk kesehatan dan kesiapan anggota yang melaksanakan kegiatan pengamanan maupun komponen penyelenggara pemilu lainnya,” katanya.Rapat koordinasi (Rakor) kesiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 itu dilaksanakan pada Rabu (27/9). Dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Kasum TNI dan pengarahan dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.Terkait seleksi kesehatan dan usia personel itu, terang Sandi, selain menjadi prioritas utama, juga sudah ditekankan oleh Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol. Dedi Prasetyo, agar anggota yang terlibat pengamanan utama usianya di bawah 50 tahun.“Pak ASDM menekankan kalau bisa anggota Polri yang mengamankan bila masih ada yang mudah-muda di bawah 50 tahun dijadikan petugas utama dalam rangka Pemilu 2024,” kata Sandi.Peraih Adhi Makayasa 1995 itu menambahkan dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini Polri menjadikan pengalaman-pengalaman pengamanan pemilu tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi, agar pengamanan proses pemilu dapat berjalan aman, terkendali.“Tentunya pengalaman-pengalaman tahun lalu di tahun mendatang kalau bisa jangan sampai terjadi kembali, karena hal itu menjadi koreksi untuk tidak terjadi lagi,” ujarnya.Berdasarkan rencana Operasi Mantap Brata dilaksanakan selama 222 hari. Operasi kepolisian tentang pengamanan Pemilu 2024 yanng dilaksanakan oleh Mabes Polri dan satuan kewilayahan didukung pula oleh TNI dan instansi terkait serta mitra Polri.Operasi dimulai dari tahap pendaftaran dan penetapan calon presiden serta calon wakil presiden, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD serta pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden.Pola operasi pemeliharaan keamanan yang mengedepankan kegiatan preentif, preventif didukung dengan kegiatan penegakan hukum, humanis dan bantuan operasi sehingga terwujud situasi keamanan, ketertiban masyarakat di seluruh wilayah kesatuan RI.(ida/ANTARA)
Dalam Rakernas IV PDIP, Ganjar Akan Berpidato tentang Kedaulatan Pangan RI
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo akan menyampaikan pidato terkait kedaulatan pangan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.\"Kami berbicara kedaulatan pangan, maka semua diminta untuk serius mengurus persoalan pangan ini dari hulunya sampai ke hilir,\" ujar Ganjar saat ditanya awak media mengenai apa poin penting dalam pidatonya di Rakernas IV PDIP.Untuk itu, ia meminta persoalan pangan harus diurus secara serius baik dari hulu maupun hilirnya. Hal ini juga termasuk pupuk yang akan digunakan, bibit yang bagus hingga lingkungan hidup yang mulai rusak.\"Cukup kompleks ya, makanya PDIP hari ini rakernasnya bicara pangan dan itu sangat strategis,\" katanya.Tidak hanya itu, sambung mantan Gubernur Jawa Tengah itu, fenomena El Nino juga memberikan banyak dampak ke masyarakat. Pasalnya, fenomena ini membuat penurunan jumlah curah hujan jauh di bawah normal untuk beberapa daerah di Indonesia.\"Sekarang terjadi El Nino, ini menjadi isu yang paling dibutuhkan oleh rakyat. Kan harga-harga beras juga sedang tinggi, jadi butuh pengendalian dari kita,\" jelas Ganjar.Adapun salah satu komoditas beras saat ini mengalami kenaikan harga, sehingga dibutuhkan pengendalian untuk meredam harga beras yang kian mahal.Berdasarkan data dari Panel Harga Badan Pangan pada hari ini pukul 11.26 WIB, harga beras medium naik Rp170 menjadi Rp13.220 per kilogram dari pekan lalu sekitar Rp13.050.Adapun Rakernas IV ini digelar selama tiga hari mulai 29 September sampai 1 Oktober 2023.Tema Rakernas IV PDIP adalah \"Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia\" dengan sub tema \"Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia\".(ida/ANTARA)
Tiga Partai Koalisi Perubahan di Maluku Utara Menggelar Rapat Konsolidasi
Ternate, FNN - Tiga partai pengusung pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Maluku Utara (Malut) menggelar rapat konsolidasi untuk memenangkan pasangan tersebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024.Ketua DPW NasDem Malut, Achmad Hatari di Ternate, Jumat, mengatakan, konsolidasi ini merupakan sebuah awal perubahan untuk kemenangan pasangan Anies dan Cak Imin.\"Saya ingin tekankan kepada teman-teman pers bahwa ini adalah awal yang baik dari sebuah kemenangan, awal dari sebuah perubahan,\" katanya.Rapat konsolidasi koalisi perubahan dari DPW NasDem, PKB dan PKS tersebut digelar di lantai III Kantor DPW NasDem yang dihadiri oleh Ketua DPW dan fungsionaris masing-masing partai pada Kamis (28/9/2023) Malam.Menurutnya, tiga partai koalisi ini dengan elektabilitas yakin Anies dan Cak Imin bisa memenangkan Pilpres di 2024 nanti.\"Kemarin saja di Makassar itu menjadi tolak ukur kemenangan bagi ke dua anak bangsa ini, jadi tidak bisa tertandingi Pak Anies dan Pak Muhaimin ini. Dan kami sangat optimis dan sangat yakin kemenangan itu ada di tangan Pak Anies dan Pak Muhaimin,\" tuturnya.Sementara itu, Ketua DPW PKB Malut, Jasri Usman mengatakan PKB saat ini sudah melakukan rapat koordinasi jajaran dan dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi untuk memenangkan pasangan Anies dan Cak Imin.\"Jadi kami di internal PKB dan jajaran sudah jauh-jauh hari kami kampanyekan untuk beliau harus ambil bagian pada konstestasi pemilihan presiden di tahun 2024,\" jelasnya.Selain itu, sambung Jasri, PKB juga sudah memulai membentuk tim pemenangan dan dalam waktu dekat.\"Dari konsolidasi ini nanti kita akan tindaklanjuti pertemuan secara teknis di Maluku Utara dalam rangka untuk membentuk semua tim di masing-masing Kab/kota di Malut dan tentunya ini senantiasa mengandalkan struktur partai di masing-masing baik itu NasDem, PKS dan PKB dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan keluarkan siapa yang akan menjadi ketua tim,\" ujarnya.Dirinya menyebut, dengan perolehan kursi PKB dan dua partai pengusung lainnya yang cukup bagus hal tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangka untuk membawa kemenangan pasangan Anies dan Cak Imin.\"Tentu sebagai partai kita tetap optimis dengan sumber daya yang kita miliki dan dengan kemampuan yang kita punya kita optimis kita bisa memenangkan pertarungan ini,\" pungkas dia.Senada juga disampaikan oleh PKS yang sangat yakin dan optimis pasangan Anies dan Cak Imin akan dan sangat layak menang di Pilpres 2024.\"Pak Anies ini kan sebenarnya sudah cukup lama dengan PKS ya. Dan sekarang sudah ada kepastiannya dengan Muhaimin dan setelah terbentuk \'Baja Amin\' kita di Maluku Utara juga sudah disampaikan untuk melakukan langkah langka konsolidasi. Jadi ketika Pak Anies ini ketika memastikan maju, itu caleg-caleg di PKS juga sudah melakukan langkah-langkah sosialisasi pasangan Amin dari jauh-jauh hari,\" kata Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Maluku Utara, Zulkifli Hi. Umar.Oleh karena itu, mereka yakin Anies menang di 2024 dan yakin Anies adalah sosok perubahan Indonesia.\"Tentu pasti berefek pada parpol yang mengusungnya sehingga kita yakin sosok Anies ini layak dan pastinya PKS akan mengawal langkah-langkah pemerintah ketika beliau terpilih di 2024 nanti,\" katanya.(ida/ANTARA)
POPULER
