POLITIK
Kominfo Mencatat 20 Ribu Delegasi Akan Menghadiri Forum Air Dunia 2024
Badung, Bali, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat sebanyak 20 ribu delegasi dari 171 negara akan hadir pada Forum Air Dunia (WWF) ke-10 di Bali pada tanggal 18-24 Mei 2024 guna membahas tentang air untuk kesejahteraan.\"Dari sisi ukuran, forum ini besar sekali, bahkan kemungkinan lebih besar dari G20 kalau melihat negara peserta,\" kata Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di sela-sela pertemuan konsultasi WWF ke-10 2024 di Jimbaran, Bali, Kamis.Dia mengatakan rencananya forum internasional itu juga akan dihadiri sejumlah kepala negara dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.Usman menambahkan persiapan WWF ke-10 telah berjalan selama hampir dua tahun dengan sejumlah pertemuan, di antaranya di Beijing, China, dan Jakarta pada Februari 2023.Sementara itu, lanjutnya, Kementerian Kominfo mendukung komunikasi publik terkait forum tersebut, termasuk mengadakan temu media yang membahas WWF ke-10.\"Dengan peserta yang banyak, dari sisi kami harus menyiapkan media center yang bagus, jaringan internet kapasitas besar. Ini wartawan dari berbagai negara hadir,\" imbuhnya.Dia menambahkan isu utama WWF ke-10 itu menyangkut air untuk kesejahteraan atau keadilan air.Selain itu, WWF juga membahas dua hal tentang air, yakni berkaitan dengan keputusan politik dari pemimpin dunia serta air untuk keadilan, mengingat terjadi kesenjangan ketersediaan air di berbagai belahan dunia seperti di negara-negara kawasan Afrika.Oleh karena itu, dia mengatakan perlu kolaborasi dan upaya bersama untuk konservasi air dan menjaga agar pasokan air tidak tercemar oleh pencemaran.\"Ini sangat tergantung kepada kepedulian atau political will dari pemerintahan di dunia; dan kedua untuk keadilan karena ada kesenjangan antara negara yang berlimpah dengan negara yang mengalami krisis air misalnya di Afrika,\" ujar Usman Kansong.(ida/ANTARA)
PPATK Melaporkan Penanganan Kasus kepada Jokowi, Termasuk Soal SYL
Jakarta, FNN - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, untuk melaporkan penanganan sejumlah kasus, termasuk soal Syahrul Yasin Limpo.\"Soal beberapa kasus saya sampaikan kepada beliau dan perkembangan-perkembangan terakhir terkait dengan tugas fungsi kami,\" kata Ivan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.Ivan menyampaikan kasus-kasus yang dilaporkan adalah kasus yang tengah berkembang belakangan ini termasuk juga kasus Syahrul Yasin Limpo (SYL).\"Iya semua ya,\" kata Ivan saat ditanya apakah kasus SYL turut dilaporkan.Ivan tidak mengatakan kepada wartawan soal pemeriksaan aliran dana dalam kasus SYL.Dia hanya menyebutkan bahwa dalam kesempatan itu dirinya juga meminta arahan kepada Presiden terkait sidang Financial Action Task Force (FATF).\"Kita kan mau sidang FATF 23-28 (Oktober) besok. Dalam rangka Indonesia menjadi anggota FATF,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Partai Gelora: Sekarang Saatnya Indonesia Jadi Pemain Global Utama Selesaikan Konflik Palestina-Israel
JAKARTA, FNN - Pemerintah diminta untuk meningkatkan perannya dalam ikut serta menyelesaikan konflik antara Palestina-Israel, serta mendorong kemerdekaan Palestina secepatnya. Sebab, Israel sejatinya menolak proposal dua negara yang digagas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sehingga tidak heran jika banyak provokasi yang dilakukan Israel yang bisa memicu perang. \"Kita tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Karena bukan berarti, kita tidak terlibat konflik, kita tidak kena dampak konflik ini. Kita diam pun, kita akan kena dampak geopolitiknya,\" kata Tengku Zulkifli Usman, Wakil Ketua Bidang Narasi, DPN Partai Gelora Indonesia, Rabu (11/10/2023) sore. Dalam diskusi Gelora Talks dengan tema \'Badai Al-Aqsa: Kejutan Palestina dan Dampak Geopolitiknya yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV itu, Tengku Zulkifli menegaskan, saatnya sekarang bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya sebagai pemain global (global player). \"Sekarang sudah saatnya, it\'s time for Indonesian to invote global order, sebagai pemain utama global. Saya yakin Indonesia bisa masuk ke sana, termasuk dalam konflik Palestina-Israel,\" katanya. Menurut TZU, sapaan akrab Tengku Zulkifli Usman, Indonesia tidak bisa lagi menjadi penonton dalam situasi konflik geopolitik sekarang, tetapi harus terlibat aktif. \"Kita jangan lagi punya mindset sebagai penonton, sudahlah kita di sini saja. Kita nggak boleh begitu lagi, kita harus punya mental sebagai bangsa penakluk sekarang, yang bisa mempengaruhi negara lain, menjadi pemain utama sejajar dengan Amerika,\" ujarnya. TZU mengatakan, Indonesia sudah punya visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut, tidak akan terwujud, jika peran Indonesia sebagai pemain global tidak ditingkatkan dari sekarang. \"Tidak ada pilihan, Indonesia harus berselancar sekarang. Nanti pemimpin di 2024 juga harus paham geopolitik, sehingga punya konektivitas dan daya tawar yang bagus untuk menavigasi Indonesia mewujudkan mimpinya di 2045. Jangan sampai mimpinya di 2045, nol seperti sekarang,\" katanya. Analis Politik Dunia Islam dan Internasional ini menilai Indonesia bisa menjadi juru damai konflik Palestina-Israel, karena secara geografis Indonesia jauh dari wilayah konflik. Selain itu, Indonesia juga sebagai negara terbesar berpenduduk muslim di dunia, dan tidak punya akar persoalan konflik seperti yang dialami negara-negara Islam di Timur Tengah. \"Saran saya, jika pemerintah ingin banyak terlibat, maka sudah harus lebih banyak melakukan komunikasi intensif dengan pihak-pihak yang bertikai,\" katanya. TZU melihat solusi dua negara yang diinginkan PBB sulit terwujud, karena ditolak Israel. Bahkan Israel secara tegas menyatakan, bahwa masalah Palestina tidak mau diselesaikan PBB. \"Maksudnya apa itu. Itu berarti resolusi PBB tidak diterima, dan akan diselesaikan dengan caranya sendiri. Kalau kita tafsirkan bisa bermacam-macam, tapi Israel itu prinsinya tetap ingin satu negara. Nah, sekarang wilayah Gaza yang hanya 365 KM dengan penduduk 3 juta itu, sengaja di bombardir agar pindah. Israel ingin melakukan genosida rakyat Palestina,\" ujarnya. Jika Israel serius ingin perang, menurutnya, Israel harusnya melakukan operasi militer dan mengerahkan pasukan daratnya untuk mencari pejuang-pejuang Hamas yang berada di terowongan-terowongan di Jalur Gaza. \"Tapi faktanya tidak demikian, Israel terus membombardir Gaza, karena memang tidak ingin menghambisi Hamas, tetapi membunuhi rakyat Palestina. Korbannya kalau kita lihat itu kan sipil, banyak perempuan, ibu-ibu dan anak-anak,\" ungkap TZU. Wakil Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora ini berharap agar solidaritas terhadap rakyat Palestina terus ditingkatkan dan bisa terlepas dari penjajahan Israel \"Misalkan Indonesia membuka perwakilan Hamas di Indonesia, mereka punya kantor di Indonesia. Israel ini melakukan penjajahan, melanggar HAM berat, tapi tidak pernah dihukum. Karena perang ini bukan perang pertama dan perang terakhir, saya yakin akan ada perang selanjutnya. Maka hukum internasional harus menghukum Israel,\" tegasnya. Israel Kedodoran Sementara itu, Pengamat Militer dan Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie menghimbau masyarakat di tanah air diimbau tidak terpancing secara berlebihan merespon konflik Palestina-Israel saat ini. \"Kita semua sepakat, sebenarnya konflik Hamas dan Israel sudah berlangsung lama. Emosi rakyat sekarang jangan gampang terbakar,\" kata Connie. \"Saya juga mengingatkan satu hal jangan ada narasi menarik-narik, yang menarik Indonesia ikut-ikutan terlibat dalam membenci atau memihak terlalu jauh. Kita harus paham geopolitik, dan prinsipnya kita ingin semua berdamai,\" imbuhnya. Connie merespon terjadinya serangan mendadak Hamas kepada Israel, baru-baru ini merupakan serangan terbesar konflik Palestina-Israel. \"Serangan Hamas kemarin, merupakan kategori serangan besar,” ucapnya. Serangan ini selain bersifat mendadak dan cepat, juga begitu rahasia hingga membuat Israel kedodoran. Serangan roket Hamas meninggalkan lubang besar, lalu diduduki bulldozer serta sembunyi paralayang untuk menyerang ke jantung lawan. \"Setidaknya ada 3.000 roket diluncurkan, benar-benar mendadak dan cepat,\" katanya Padahal, lanjut Connie, pertahanan Israel jauh lebih kuat ketimbang kelompok Hamas. Apakah kedodoran dalam hal intelligent atau sistemnya atau aspek manusianya. Sehingga tidak ada langkah seperti pencegahan dini. \"Teknologi Israel sangat canggih, seperti penggunaan laser, terowongan, serta pemanfaatan robot. Tapi semua itu bisa saja kedodoran. Serangan Hamas seperti menonaktifkan semua, bisa kegagalan intel, karena tidak mungkin Israel tak tahu,\" ucapnya. Bisa saja, Hamas mendapat dukungan dari Iran yang selama ini juga dekat dengan Rusia. Iran diduga sengaja ingin memberi pelajaran terhadap Israel atau NATO dan Amerika Serikat. \"Siapa yang mendukung peralatan senjata? Ini jadi fenomena perang yang menarik,\" ujarnya. Pengamat Militer dan Pertahanan ini pun memprediksi konflik Palestina-Israel bisa merembet ke Iran, Yordania dan Saudi Arabia. Sebab, Israel saat ini kurang mendapatkan dukungan dari sekutu utamanya, Amerika. \"Israel akan menghadapi problem dukungan dari Amerika sebagai sekutunya. Amerika saat ini mengalami problem kepentingannya terhadap perang Rusia Ukraina, terlebih Washington sendiri juga tengah memasuki pemilihan presiden,\" katanya. Junjung Resolusi PBB Sedangkan diplomat senior mantan Duta Besar Indonesia Untuk Australia dan Tiongkok, Imron Cotan, mengatakan, kedua belah pihak harus menjunjung tinggi resolusi Dewan Keamanan PBB, No.242 sebagai dasar penyelesiaan konflik Palestina-Israel. \"Maklumat Presiden Jokowi (Joko Widodo) sudah benar, harus menggelorakan perdamaian serta hentikan kekerasan,\" kata Imron Cotan. Namun, Imron Cotan dapat memahami kemarahan Hamas, karena sudah hampir 50 tahun berbagai kesepakatan tidak ada realisasinya. Serangan Hamas, bukan kemenangan militer Hamas, tapi sekedar mengejutkan mata dunia internasional. \"Serangan ini hanya kejutan membuat terbuka mata dunia terhadap persoalan ini,\" katanya. Imron mendukung langkah Indonesia untuk terus menyuarakan perdamaian, karena Indonesia sendiri banyak keterbatasan dengan pertimbangan persoalan domestik yang belum kunjung usai. Imran Muslim, Asia Middle East Centre for Research and Dialogue, mengungkapkan, rakyat Palestina di Gaza telah dikepung oleh Israel dengan pembetonan, sehingga tidak bisa keluar dari wilayah Gaza. Hampir setiap hari, dan ribuan warga Gaza mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. \"Itu yang diserang adalah desa-desa, mereka tak bisa keluar, sedangkan air dan listrik diatur dari Israel.Sudah tak kuat lagi. Pemberitaan dukungan demo di berbagai kota di Indonesia, sudah cukup untuk menguatkan moral mereka berjuang,\" kata Imran Muslim. Menurut Imran, pengepungan warga Gaza ini sudah berlangsung sekitar 16 tahun lebih. Ia berharap Indonesia terus mendukung pembebasan blokade Gaza dan kemerdekaan Palestina. \"Dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Palestina dalam mendukung perjuangan kami, ini sama dengan semangat perjuangan Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Perjuangan kami juga ingin membebaskan negara dari pendudukan Isarel,\" tegasnya. (Ida)
Usia Presiden Usia Gibran
Oleh: Radhar Tribaskoro - Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) MAHKAMAH Konstitusi akan segera bersidang untuk meninjau kembali batas usia termuda calon presiden yang ditetapkan oleh pasal 169 huruf q UU No.17/2017. Menurut UU itu usia capres dan cawapres mesti telah mencapai 40 tahun pada waktu pemilihan presiden diselenggarakan. Ketentuan tersebut ditinjau ulang atas permintaan partai non-parlemen Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai ini mengajukan peninjauan ulang itu karena menginginkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung presiden petahana Joko Widodo, menjadi calon wakil presiden 2024. Gibran pada tanggal 14 Februari 2024 (hari pemungutan suara) baru mencapai usia 36 tahun 4 bulan dan 14 hari. Adapun putra Presiden Jokowi yang lain, yaitu Kaesang Pangarep, telah diangkat menjadi Ketua Umum PSI hanya 3 hari setelah memperoleh kartu anggota partai. Bagaimana Mahkamah Konstitusi memutus kasus ini? Koreksi atas Koreksi Dari sudut pandang ilmiah, kasus ini konyol. Undang-undang yang dipersoalkan baru lahir 6 tahun lalu sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Adapun ketentuan batas usia 40 tahun itu sendiri adalah koreksi atas batas usia 35 tahun yang ditetapkan oleh undang-undang yang digantikan. Sekarang MK harus bersidang untuk mengembalikan batas usia ke semula. Sungguh sebuah pemborosan waktu dan tenaga yang sangat tidak dibutuhkan rakyat. Enam tahun lalu, batas usia calon presiden dan wakil presiden dinaikkan dengan pertimbangan bahwa presiden merupakan jabatan yang sangat penting dan strategis. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga harus memiliki kecakapan dan pengalaman yang memadai untuk memimpin negara. Kalau sekarang batas usia akan diturunkan lagi apakah ada yang salah dalam pertimbangan-pertimbangan di atas? Bagaimana MK mengetahui kesalahan itu? Tidak ada Kriteria Objektif Dalam konteks kepemimpinan, umur dan kematangan seringkali dikaitkan, tetapi kedua aspek ini tidak selalu sejalan. Banyak teori mengatakan bahwa kematangan pemimpin lebih terkait dengan pengalaman daripada umur. Orang yang memiliki pengalaman kerja dan pernah memimpin di berbagai tingkatan dianggap lebih matang dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Menurut Teori Perkembangan Kepemimpinan, seperti disampaikan Warren Bennis, penting sekali bagi seseorang untuk mengalami dan mengatasi berbagai krisis atau tantangan sebagai cara untuk mengembangkan kepemimpinannya. Meskipun ini bisa terjadi di usia berapa saja, sering kali diperlukan waktu dan berbagai pengalaman hidup untuk mengembangkan keterampilan dan kebijaksanaan ini. Di sisi lain model kepemimpinan situasional dari Hersey-Blanchard mengemukakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada sejauh mana pemimpin dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan tingkat kematangan bawahan. Meskipun model ini tidak langsung berbicara tentang umur pemimpin, dapat diasumsikan bahwa kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi mungkin berkembang seiring waktu dan pengalaman. Namun, ada pula pandangan yang mengakui keunggulan pemimpin muda, yang mungkin lebih terbuka terhadap ide-ide baru, inovatif, dan dinamis dalam pendekatan mereka. Mark Zuckerberg (Facebook) dan Sergey Brin (Google) adalah contoh pemimpin muda yang berhasil. Namun perlu diingat kedua orang itu bukanlah pemimpin terpilih, mereka adalah entrepreneur yang kebetulan berhasil di antara jutaan entrepreneur muda lainnya. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa kematangan tidak selalu sebanding dengan umur. Seseorang bisa menjadi pemimpin yang matang di usia muda dengan pengalaman, kebijaksanaan, dan keterampilan yang tepat. Namun kesimpulan itu berlaku juga sebaliknya, seorang pemimpin yang lebih tua sering dianggap memiliki tingkat kematangan yang diharapkan. Kematangan kepemimpinan bersifat kompleks dan tidak dapat diukur hanya dengan faktor umur semata. Secara empiris orang Amerika menganggap John F. Kennedy sebagai pemimpin terpilih muda yang paling berhasil. John terpilih ketika berusia 43 tahun. Sementara itu Perdana Menteri Inggris termuda yang dianggap paling berhasil adalah Tony Blair. Seperti Kennedy, ia terpilih tahun 1997 saat berusia 43 tahun. Kepala pemerintahan yang betul-betul muda terpilih di Austria tahun 2017, namanya Sebastian Kurz. Ketika terpilih ia baru berusia 31 tahun. Namun Kurz tidak menyelesaikan masa jabatannya, tahun 2021 ia dipaksa mundur karena terlibat sejumlah skandal, termasuk korupsi. Fakta empiris di atas tetap tidak dapat dipergunakan untuk menentukan batas usia yang pasti menunjuk pemimpin telah cukup matang, atau tidak. Beri Jalan atau Tidak untuk Gibran? Dengan tidak adanya alasan objektif atas batas usia kematangan pemimpin, orang hanya bisa berspekulasi. Artinya: empat puluh tahun dan tiga puluh lima tahun adalah sama benarnya sekaligus sama salahnya. Mana yang mau dipilih? Mau tidak mau, pilihan manapun yang akan diambil oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi hari ini memiliki nuansa subjektif yang kuat. Pilihan 40 tahun menyatakan pemihakan kepada pembuat UU No.7/2017, bahwa capres yang matang, cakap dan cukup berpengalaman berusia minimal 40 tahun. Sebaliknya Pilihan 35 mengkonfirmasi dukungan subjektif kepada Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo pada Pilpres 2024. Bagi publik pilihan 35 adalah konfirmasi atas tegaknya rezim otokrasi Joko Widodo beserta dengan dinasti politik dan kroni-kroninya. Hanya dengan rezim semacam itu maka seorang dengan pengalaman dan kontribusi publik sangat minim bisa mencapai kedudukan tertinggi di suatu negara. Itukah yang akan terjadi pada republik ini? (*)
Over Eksploitasi Nikel, LaNyalla Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkritisi eksploitasi nikel secara berlebihan yang terus terjadi di berbagai daerah tanah air khususnya di Pulau Sulawesi. Eksploitasi alam karena ambisi pemerintah dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik itu justru mempercepat kerusakan lingkungan dan memunculkan permasalahan sosial di masyarakat. LaNyalla secara tegas meminta pemerintah meninjau ulang berbagai kebijakan yang merugikan itu. “Eksploitasi bahan tambang di Indonesia terutama di wilayah Sulawesi menuai kontroversi dengan masyarakat sekitar, baik yang terdampak langsung maupun tidak. Selain pelanggaran hak asasi, eksploitasi juga menyebabkan kerusakan ekologis dan menambah laju deforestasi. Akibatnya ekosistem terganggu kemudian mendatangkan kebencanaan,” ujar LaNyalla, Rabu (11/10/2023). Kebencanaan, menurut LaNyalla, bukan hanya pada alam tapi juga kebencanaan pada manusia. Masyarakat di area pertambangan dan sekitarnya banyak kehilangan mata pencaharian, kehilangan lahan, rumah dan kehidupan yang tidak menentu. “Hal ini menjadikan realitas terbalik antara pengusaha tambang dengan masyarakat yang lahannya digerus untuk pertambangan,” tuturnya. Dalam pandangan LaNyalla, investasi tersebut nyatanya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan ekonomi kelompok elit. Dampak negatifnya hanya rakyat yang merasakan. “Bagi saya hal seperti ini adalah sebuah kejahatan,” tegas dia. Belakangan ini, dikatakan LaNyalla, banyak kebijakan pemerintah yang cenderung memberi kemudahan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Jika tidak diikuti pengembangan tata kelola pertambangan yang kuat, eksploitasi akan menimbulkan konsekuensi serius. “Berbagai konsekuensi itu sudah terjadi dan harus menjadi perhatian pemerintah. Makanya arah politik dan tata kelola pertambangan, meskipun pijakannya adalah kemudahan investasi, tidak boleh mengabaikan lingkungan dan masyarakat terdampak,” ujar dia. Untuk itu, saran LaNyalla, pemerintah perlu melakukan moratorium penerbitan izin tambang mineral di Sulawesi dan wilayah lain yang sejenis. Untuk melakukan pemetaan terbaru dampak lingkungan dan Perlu juga meninjau dan kebencanaan yang mengancam masyarakat sekitar tambang. Seperti diketahui, Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, sebelumnya mengatakan salah satu konsesi perusahaan tambang nikel terbesar di Sulawesi Selatan mengancam keberadaan lumbung merica Nusantara di Blok Tanamalia atau Pegunungan Lumereo-Lengkona, dengan total luasan konsesi mencapai 17,8 ribu hektare. Sedangkan di Sulawesi Tengah, Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Sunardi Katili menyebut hutan hujan alam yang terdapat dalam konsesi pertambangan nikel terbesar berada di Sulawesi Tengah dengan luas lebih dari 200 ribu ha. Pada 18 tahun terakhir, deforestasi terbesar juga terjadi di Sulawesi Tengah dengan luasan mencapai 722,7 ribu hektar. Deforestasi akibat ekspansi tambang nikel itu diduga menjadi pemicu banjir besar sejak tahun 2020 di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan catatan Walhi, konflik warga dengan perusahaan tambang nikel juga meningkat. Dari tahun 2019-2023 Walhi mencatat sekitar 32 orang yang dikriminalisasi, dua orang ditangkap, dan 14 orang mengalami penganiayaan.(*)
SYL Resmi Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi di Kementan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjadi tersangka pada Rabu malam. Hal ini diumumkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan. \"Dengan masuknya laporan masyarakat dan dilengkapi informasi dan data sehingga dapat dan menemukan adanya peristiwa pidana, sehingga menetapkan dan mengumumkan tersangka: SYL (Syahrul YasinLimpo), Menteri Pertanian 2019-2024; KS (Kasdi Subagyono), Sekretaris Jenderal Kementetian Pertanian; MH (Muhammad Hatta), Direktur Alat dan Mesin Pertanian,\" ujarnya. Sebelumnya, pada Rabu siang, KPK menjadwalkan pemeriksaan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. KPK juga mengumumkan dua tersangka lainnya yakni Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono. Selain itu, kata Ali, dua tersangka lain telah mengonfirmasi ke KPK tidak bisa hadir. \"Tapi memang ada surat konfirmasi pemberitahuan dari dua orang tersangka tidak bisa hadir pada hari ini. Alasannya yang pertama karena ibu mertuanya sakit, kemudian yang kedua juga sedang menengok orang tuanya di Sulawesi Selatan,\" terang Ali pada Rabu petang. SYL sendiri tidak bisa hadir pemeriksaan dan meminta penjadwalan ulang ke KPK, karena harus melihat ibundanya yang sedang sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. SYL juga telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Permohonan tersebut teregister dengan nomor perkara: 114/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkara adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka. \"Pemohon: Syahrul Yasin Limpo. Termohon: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,\" ujar Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (11/10). Sidang pertama akan bergulir pada Senin, 30 Oktober 2023. KPK menggunakan Pasal pemerasan, gratifikasi dan pencucian uang dalam proses hukum di Kementan RI. Dalam proses penyidikan ini, KPK telah menggeledah rumah dinas menteri SYL di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat dan Kantor Kementan di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. KPK mengamankan sejumlah barang bukti diduga terkait perkara seperti uang Rp30 miliar hingga dokumen berisi aliran uang.(sof/ANTARA)
Prabowo Mengakui Akan Bertemu Kaesang Dalam Waktu Dekat
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto mengakui akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dalam waktu dekat.\"Kami ada rencana untuk bertemu,\" kata Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu.Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan undangan kepada Ketua Umum PSI yang merupakan putra bungsu Presiden Jokowi untuk bertemu.\"Kita lihat saja nanti,\" kata Prabowo.Ia mengatakan bahwa Partai Gerindra sudah tergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersma PAN, Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, dan dalam waktu dekat akan ada beberapa partai yang akan bergabung.Terkait dengan pendamping dirinya yang akan didaftarkan ke KPU RI, Prabowo mengatakan bahwa setiap usulan nama yang muncul akan dicatat dan dibawa ke dalam rapat bersama tim koalisi.\"Kami nanti akan umumkan nama yang telah disepakati bersama oleh Koalisi Indonesia Maju,\" katanya.Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan bahwa pihaknya sudah menjadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.\"Iya, insyaallah, segera ketemu,\" kata Kaesang.Namun, Kaesang masih merahasiakan waktu pertemuan antara dirinya dan Prabowo.\"Katanya tanggal ini,\" sambil menunjuk tangannya yang tidak mengenakan jam tangan.Kaesang mengatakan bahwa PSI sebagai partai yang baru dibentuk pada tahun 2014 perlu menjaga silaturahmi dengan partai-partai besar.\"Kami jaga silaturahmi dan NKRI,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Anis Matta: Indonesia akan Hadapi Tantangan Berat Konflik Geopolitik pada 2024-2027
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan situasi geopolitik yang tengah berlangsung harus menjadi perhatian anak muda karena akan mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, khususnya dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan datang. \"Banyak peristiwa penting di Indonesia terjadi akibat dinamika geopolitik global. Sekarang dunia dalam situasi yang kacau dan itu dapat mempengaruhi Pemilu 2024,\" kata Anis Matta dalam Seruni Talks yang diadakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Depok, Selasa (10/10/2023). Diskusi daring tersebut mengambil topik \"Pemilu 2024 dan Tantangan Geopolitik Global\". Anis Matta menambahkan, perang antara Hamas dan Israel di Palestina akan menjadi trigger atau pemicu konflik baru yang bisa meluas sampai ke kawasan Indo Pasifik. Salah satunya dalam isu Laut Cina Selatan. \"Saya kira setelah Eropa, Afrika dan Timur Tengah, perang kawasan akan berpindah ke Indo Pasifik. Indo Pasifik akan menjadi zona api baru dan negara di Asia Tenggara yang akan masuk zona konflik adalah Filipina dan Vietnam. Kedua negara ini bisa menjadi medan tempur baru selanjutnya, terutama karena Filipina adalah sekutu lama Amerika Serikat,” kata Anis Matta. \"Nah, kalau Vietnam ini banyak pabrik-pabrik Amerika yang direlokasi ke Vietnam. Vietnam ini dapat jatah kue paling banyak dari Amerika. Sehingga cepat atau lambat akan terseret dalam konflik,\" ujar Anis Matta. Karena itu, kawasan Indo Pasifik akan menjadi kawasan panas ke depannya. Di kawasan Indo Pasifik ini, akan terjadi perang Supremasi antara Amerika yang didukung Aliansi Timur melawan Tiongkok Aliansi Timur ini terdiri dari Amerika, Jepang, Korea Selatan, Australia dan India ditambah Taiwan. Saat ini, lanjutnya, Amerika mengirimkan senjata besar-besaran ke Taiwan untuk memperkuat pengaruhanya \"Karena itu, Pemilu Taiwan pada bulan Januari 2024 itu, akan menentukan kekuatan Amerika di kawasan ini, apakah calon yang didukungnya menang atau tidak. Kalau kalah, pengaruh Amerika akan berkurang di kawasan ini dan kecil kemungkinan terseret perang. Makanya Pemilu Taiwan menjadi simbolik bagi kekuatan Amerika dan China di kawasan ini,\" paparnya. Sementara terkait posisi Indonesia, kata Anis Matta, relatif aman dan baik dalam perang supremasi ini. Dimana Amerika dan Tiongkok tidak punya kepentingan untuk menyeret Indonesia terlibat dalam konflik ini. Amerika dan Tiongkok menginginkan Indonesia tetap damai. \"Secara geopolitik, Indonesia tidak akan menjadi medan tempur atau battleground. Karena Indonesia dianggap sebagai kawasan netral, dan capres-capres kita juga memberikan gestur netral,\" katanya. Apalagi, kata Anis Matta, konstitusi juga mengamanatkan Indonesia untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia, dan bersikap netral, terlibat dukung mendukung blok koalisi kekuatan tertentu, serta dikenal sebagai pendiri gerakan nonblok. Kendati begitu Anis Matta mengingatkan, bahwa kepentingan Indonesia dalam konteks geopolitik ke depan akan ditentukan dalam Pilpres 2024 mendatang. Presiden terpilih di 2024 harus memahami dan mengerti betul mengenai geopolitik. Jika tidak memahami, Indonesia yang saat ini hanya menjadi playground, bisa menjadi battleground atau medan tempur baru. \"Siapapun Presidennya nanti, apakah itu Pak Prabowo (Prabowo Subianto), Pak Ganjar (Ganjar Pranowo) atau Pak Anies (Anies Baswedan) akan mempunyai beban berat setelah memenangi Pemilu. Tantangannya jauh lebih berat, karena ekskalasi geopolitik akan jauh lebih besar,\" jelasnya. Anis Matta menegaskan, eskalasi tantangan geopolitik akan jauh lebih besar terjadi pada kurun waktu tahun 2024-2027. Jika salah kelola, maka situasi di tanah air bisa menjadi tidak terkendali atau tidak terkontrol. \"Jadi di tahun antara 2024-2027 ini akan menjadi konflik geopolitik yang krusial. Nanti tiba-tiba akan ada kenaikan harga pangan dan energi. Sekarang ini kepuasan terhadap pemerintah masih terjaga, inflasi masih terkontrol. Tetapi jika ada situasi tak terduga bisa berubah drastis,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang relatif berhasil mengelola dampak perang kawasan, dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Inflasi terjaga, harga pangan dan energi juga bisa dikendalikan. \"Jadi ke depan selain butuh Presiden yang memahami geopolitik. Kita juga perlu lebih banyak ahli-ahli ekonomi yang mengerti dengan baik situasi perang dan bisa mengelola ekonomi dalam situasi krisis,\" katanya. Artinya, Presiden di 2024 perlu didukung Menteri Ekonomi perang yang memahami ekonomi, demikian juga dengan gubernur bank sentralnya. Sehingga figur-figur yang memiliki kepakaran dan geopolitik, perang, sejarah dunia dan ekonomi perang perlu diperbanyak. \"Coba anda bayangkan seperti Gubernur Bank Rusia, yang kena sanksi di mana-mana bisa bertahan, termasuk juga dengan Iran yang sudah di sanksi barat setengah abad bisa survive, ekonominya maju, teknologinya juga maju. Coba bayangkan kalau Indonesia dalam situasi seperti itu,\" katanya. Dalam tiga tahun ke depan, menurut Anis Matta, akan menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai Superpower baru. Generasi sekarang bisa menjadi generasi sandwich, jika tidak berhasil dalam tiga tahun mendatang. \"Karena itu, harapan terbesar saya, kampus harus melahirkan banyak pemikir pemikir gila dalam pengertian sangat eksploratif dan komplikatif. Konflik geopolitik ke depan itu akan merombak bangunan pemikiran yang selama ini kita pelajari di kampus. Dengan kemampuan eksplorasi secara intelektual, maka kita akan lebih banyak belajar di lapangan dan menemukan ide -ide dalam menavigasi Indonesia ke depan,\" pungkasnya. (Ida)
Terkait Kasus Korupsi di Kementan, KPK Memanggil Dokter Spesialis
Jakarta, FNN - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang dokter spesialis internis Alexander Randy Angiato untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian.\"Pada Selasa (10/10), tim penyidik sedianya menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Alexander Randy Angianto (dokter spesialis internis),\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Akan tetapi, saksi tidak bisa hadir dan telah mengonfirmasi untuk minta penjadwalan ulang sehingga penyidik akan segera menjadwalkan pada kesempatan berikutnya.Ali Fikri menjelaskan penyidik juga memanggil tiga orang saksi lainnya terkait perkara tersebut, yaitu Panji Harjanto (ajudan Mentan Syahrul), M. Yunus (staf biro umum Kementan), dan Momom Rusmono (Sekjen Kementan periode 2019-2021). Namun, ketiganya juga tidak memenuhi panggilan KPK.Ali Fikri mengingatkan para saksi untuk kooperatif dalam proses penyidikan perkara ini.\"Kami ingatkan para saksi dimaksud untuk kooperatif dan hadir pada pemanggilan selanjutnya karena itu merupakan kewajiban hukum,\" tegasnya.Pada 29 September 2023, KPK mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan.Ali menjelaskan penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun, KPK belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang dimaksud karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti masih berlangsung.Seiring perkembangan penyidikan tersebut, KPK menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/9), dan menemukan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing.Selain uang tunai, penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti dalam bentuk dokumen, termasuk beberapa catatan keuangan dan pemberian aset bernilai ekonomis.Selain itu, KPK juga menggeledah dua rumah pribadi milik Syahrul Yasin Limpo di dua lokasi berbeda di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (4/10).Di sisi lain, penyidik KPK juga melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap sembilan orang yang terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementan.(ida/ANTARA)
KPU Mengingatkan Sanksi Jika Partai Tidak Mendaftarkan Bakal Calon Presiden
Jakarta, FNN - Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari mengingatkan ada sanksi yang diterima partai politik jika tidak ikut mendaftarkan bakal calon presiden dan wakil presiden, padahal parpol tersebut telah memenuhi syarat mengusulkan pasangan calon di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.“Partai yang memenuhi syarat harus ikut mengusulkan atau mendaftarkan bakal calon presiden dan wakil presiden ke KPU, jika tidak akan dikenakan sanksi,” kata Hasyim Asy’ari di Jakarta, Rabu.Ia mengatakan sanksi yang akan diberikan adalah partai tersebut tidak akan diperbolehkan ikut dalam pemilu yang akan datang atau Pemilu 2029.Aturan tersebut menurut dia, diatur dalam Pasal 235 Ayat 5 UU nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa \"dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya\".Hasyim enggan mengomentari terkait adanya rencana salah satu partai yang tidak ingin ikut mendaftarkan bakal calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024.Menurut dia, masa pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dari partai peserta pemilu mulai dari 19-25 Oktober 2023.“Saya kira masih banyak waktu dan saya belum bisa komentar soal ini” kata dia.Sebelumnya, KPU RI menyatakan telah mempersiapkan segala sesuatu untuk tahapan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai peserta pemilu. Hal itu mulai dari regulasi yang sudah dibuat yakni Peraturan KPU tentang Pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sudah ditandatangani Ketua KPU RI.“Aturan itu dalam satu atau dua hari ke depan akan diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM,” kata dia.Selain itu secara internal pihaknya telah siap untuk menerima pendaftaran bakal calon dan menyiapkan segala sesuatunya.“Kita sudah berkoordinasi dengan tim dokter pemeriksa Kesehatan dan rumah sakit yang akan menjadi tempat pemeriksaan bakal calon tersebut,” kata dia.(ida/ANTARA)
POPULER
