POLITIK
Dalam Waktu Dekat, Koalisi Indonesia Maju Akan Menetapkan Bakal Cawapres
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) segera menetapkan bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk pendamping bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.\"Insyaallah kami dari koalisi Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju akan menetapkan juga (bakal) cawapres kami dalam waktu dekat, serta melakukan pendaftaran capres-cawapres pada saat yang sudah ditentukan, sebagaimana jadwal KPU,\" kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebutkan sudah ada beberapa nama bakal cawapres yang dipertimbangkan Koalisi Indonesia Maju untuk disandingkan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Ada beberapa calon yang sudah masuk dalam pertimbangan koalisi. Tinggal disimulasi dan dikalkulasi siapa yang terbaik untuk mendampingi Prabowo,\" kata Saleh.Saleh menambahkan penentuan bakal cawapres bagi Koalisi Indonesia Maju menjadi isu strategis karena dapat memberikan efek elektoral untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2024.\"(Bakal) Cawapres yang dipilih diharapkan dapat meningkatkan elektoral sekaligus memastikan kemenangan pada pilpres. Kemenangan di pilpres sekaligus menjadi kemenangan bersama, kemenangan rakyat Indonesia,\" kata Saleh.Terkait pengumuman Mahfud MD sebagai bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo, Saleh berharap pemilihan sosok Mahfud MD itu mampu menciptakan pertarungan yang sejuk dan teduh di Pilpres 2024.\"Mahfud MD kan bukan tokoh baru. Kami tahu track record-nya (rekam jejak). Dengan ditunjuknya beliau, maka suasana kebatinan kontes ini diharapkan akan semakin sejuk dan teduh,\' tambahnya.Saleh pun mengaku senang Mahfud MD resmi diumumkan sebagai bakal cawapres untuk Ganjar.\"Secara pribadi, saya sangat senang atas pencalonan cawapres Pak Mahfud. Saya kenal baik dengan beliau, sosok intelektual yang juga menggeluti dunia politik dan hukum di Indonesia. Saya yakin pemilu kita akan berjalan dengan tertib, aman, dan damai,\" tutur Saleh.Dia juga menghormati dan mengapresiasi pilihan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama partai politik koalisi pengusung Ganjar Pranowo yang memilih Mahfud MD sebagai bakal cawapres.\"Kami mengucapkan selamat kepada Pak Mahfud. Semoga pemilu yang akan segera dilaksanakan dapat berjalan dengan jujur, adil, terbuka, dan bermartabat,\" ujarnya.Sehari sebelum pendaftaran capres dan cawapres dibuka, Rabu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.Megawati menilai Mahfud merupakan sosok intelektual dan berpengalaman dalam mendampingi Ganjar Pranowo. Mahfud dinilai merupakan sosok yang memiliki pengalaman lengkap, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.Mahfud juga merupakan \"pendekar\" hukum dan pembela rakyat kecil.KPU membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres di Jakarta, pada tanggal 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Mahfud: Saya Jadi Bakal Cawapres Tidak Keluar Uang Sepeser pun
Jakarta, FNN - Bakal calon wakil presiden (cawapres) Mohamad Mahfud MD mengatakan dirinya tidak mengeluarkan uang sedikit pun hingga ditunjuk menjadi kandidat pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 oleh PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Perindo.\"Saudara percaya? Yakin 100 persen, bahkan 1.000 persen, saya masuk ke situ menjadi (bakal) cawapres, disetujui oleh partai koalisi, (saya) tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dulu rame isunya wah ndak bisa, ndak punya uang nggak bisa jadi cawapres, nggak bisa capres, harus setor ke pimpinan partai. Ini sepeser pun sungguh tidak,\" kata Mahfud MD ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu.Mahfud menilai partai-partai yang berkoalisi mengusung bakal capres Ganjar Pranowo memang mencari dan mempertimbangkan tokoh-tokoh berkualitas sebagai bakal cawapres.\"Partai ini memang memilih kualitas. Tidak menentukan berdasarkan \'isi tas\'. Betul, dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara ini apa. Sehingga saya, ya, langsung di-ini, bagi saya ini surprise betul. Saya tidak ditanya apa, uang kampanyenya bagaimana, ndak ada,\" kata Mahfud.Justru sebaliknya, Mahfud mengaku dia yang diminta oleh partai koalisi pengusung Ganjar itu untuk menyampaikan kebutuhannya selama kampanye dan menjalankan tugas negara jika terpilih memenangi Pilpres 2024.\"Ketua partai itu (bilang), You perlu apa? Bilang, biar kami yang mengurus, karena ini keperluan negara,\" kata Mahfud.Sehari sebelum pendaftaran capres dan cawapres dibuka, Rabu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.Megawati menilai Mahfud merupakan sosok intelektual dan berpengalaman dalam mendampingi Ganjar Pranowo. Mahfud dinilai merupakan sosok yang memiliki pengalaman lengkap, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.Mahfud juga merupakan \"pendekar\" hukum dan pembela rakyat kecil.Empat partai koalisi tersebut dijadwalkan mendaftarkan Ganjar-Mahfud sebagai pasangan calon peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jakarta, Kamis (19/10).KPU membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres di Jakarta, pada tanggal 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Hasto Menyebut Jokowi Diundang dalam Pengumuman Mahfud MD Jadi Bacawapres
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan telah mengirimkan undangan kepada Presiden Joko Widodo, lewat Sekretaris Kabinet Pramono Anung, untuk hadir pada acara pengumuman Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).\"Kalau terkait Bapak Presiden Jokowi, kami sudah sampaikan kepada Mas Pramono Anung Wibowo yang mendampingi Bapak Presiden,\" kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu.Namun, karena sedang menjalankan tugas negara sebagai presiden, yakni lawatan ke China dan Arab Saudi, Jokowi tidak bisa hadir di acara pengumuman itu.\"Bahwa hari ini memang diumumkan dan beliau (Jokowi) sedang menjalankan tugas kenegaraan,\" kata Hasto.Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan pihaknya memahami absensi Presiden Joko Widodo dalam pengumuman bakal cawapres di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu, karena ada tugas negara yang lebih penting.\"Kami memahami ketidakhadiran Pak Jokowi pada kesempatan ini, (karena) ada tugas lebih penting bagi Pak Presiden. Sebagai kader PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di China, Beijing, dan juga melawat ke Riyadh,\" kata Puan.Dalam acara pengumuman bakal cawapres untuk bakal capres Ganjar Pranowo, kata Puan, yang diundang untuk hadir hanya ketua umum partai koalisi beserta jajarannya, relawan, serta tim pemenangan. \"Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka ruang rapat virtual untuk semuanya bisa melihat,\" katanya.Sehari sebelum pendaftaran capres dan cawapres dibuka, Rabu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.Megawati menilai Mahfud merupakan sosok intelektual dan berpengalaman dalam mendampingi Ganjar Pranowo. Mahfud dinilai merupakan sosok yang memiliki pengalaman lengkap, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.Mahfud juga merupakan \"pendekar\" hukum dan pembela rakyat kecil.Empat partai koalisi, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo, dijadwalkan mendaftarkan Ganjar-Mahfud sebagai pasangan calon peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jakarta, Kamis (19/10).(ida/ANTARA)
KPU Mataram Mengusulkan Asuransi Ketenagakerjaan bagi KPPS Pemilu 2024
Mataram, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera mengusulkan pemberian asuransi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram M Husni Abidin di Mataram, Rabu, mengatakan, hal itu sesuai dengan instruksi dari Presiden RI yang meminta pemerintah daerah berpartisipasi memberikan asuransi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan anggota KPPS Pemilu 2024.\"Dasar itulah, kami akan bersurat ke Pemerintah Kota Mataram agar pemerintah kota dapat menyiapkan anggaran partisipasi pemberian BPJS Ketenagakerjaan kepada KPPS Pemilu 2024,\" katanya.Kebijakan itu, katanya, dikeluarkan pemerintah pusat berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, banyak anggota KPPS yang sakit bahkan meninggal dunia akibat kelelahan selama bertugas.\"Karenanya, meskipun KPPS ini bertugas hanya sekitar satu bulan, namun mereka harus mendapatkan asuransi BPJS Ketenagakerjaan sebelum melaksanakan tugas pada 14 Februari 2024,\" katanya.Menurutnya, jumlah anggota KPPS di Kota Mataram diprediksi mencapai 12.000 orang tersebar pada 50 kelurahan se-Kota Mataram.\"Untuk besaran kebutuhan anggaran kami belum tahu persis sebab yang tahu adalah pihak penyelenggara jaminan,\" katanya.Sementara, lanjut Husni, untuk pemberian asuransi BPJS Ketenagakerjaan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mataram yang dijadwalkan 27 November 2024 akan ditangani langsung oleh KPUD Kota Mataram.\"Biaya untuk BPJS Ketenagakerjaan, akan kita ambilkan dari hana hibah Pilkada yang ditandatangani dalam nota pemberian hibah daerah (NPHD),\" katanya.Lebih jauh Husni mengatakan, besaran usulan dana hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mataram Rp26,8 miliar atau turun dari usulan sebelumnya Rp31 miliar.\"Penurunan usulan itu kami lakukan dengan mengurangi dan penyesuaian kegiatan sesuai dengan kemampuan daerah dan sudah adanya dana pendamping dari Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp3,8 miliar sebab provinsi juga akan melaksanakan Pemilihan Gubernur NTB.\"Jadi Pilkada Kota Mataram akan dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,\" katanya.Hanya saja, lanjutnya, usulan anggaran sebesar Rp26,8 miliar itu belum dapat disetujui oleh Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kota Mataram masih bertahan pada angka Rp17 miliar.Terkait dengan itu, katanya, pihaknya berharap Pemerintah Kota Mataram bisa lebih bijaksana dalam menetapkan anggaran untuk kegiatan Pilkada 2024, agar dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang ada.\"Jika Pemerintah Kota Mataram masih bertahan pada angka Rp17 miliar, maka pelaksanaan Pilkada bisa berisiko dan bermasalah. Kita tidak bisa melakukan pemangkasan anggaran sembarangan,\" katanya.(ida/ANTARA)
Massa Menggelar Aksi Dukungan Ganjar-Mahfud di Kantor DPP PDI Perjuangan
Jakarta, FNN - Massa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat pendukung bakal capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud Md menggelar aksi dukungan di depan Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu.Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi tersebut mulai menggelar orasinya sekitar pukul 10.30 WIB atau bertepatan dengan pengumuman nama Mahfud Md sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo.Dalam aksinya, mereka meneriakkan seruan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Mereka berharap jika Ganjar bisa menang di Pilpres 2024. \"Siapa yang ingin Ganjar Menang? Saya!\" teriak salah satu dari massa aksi.Tak hanya itu, mereka sudah menyiapkan dan membawa sejumlah spanduk serta bendera bertuliskan tulisan dukungan untuk Ganjar dan Mahfud MD. Bahkan, mereka sudah membawa spanduk dengan foto Ganjar-Mahfud tengah berdampingan.Dalam spanduk tersebut, tertulis harapan kalau padangan Ganjar-Mahfud bisa menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. \"Bersama Rakyat Ganjar-Mahfud Menang 1 Putaran,\" tulis spanduk dukungan tersebut.Mereka juga terus meneriakkan dukungan kepada Ganjar Pranowo-Mahfud Md. \"Ganjar-Mahfud menang. Ganjar-Mahfud menang,\" teriak massa pendukung tersebut.Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pun berkesempatan menemui massa aksi pendukung Ganjar-Mahfud Md di depan Kantor DPP PDI Perjuangan. Ia didampingi Wakil Ketua TPN GP, Andi Gani Nena Wea.Kristiyanto menyerukan pesan dari Megawati bahwa pentingnya memahami demokrasi bagi kedaulatan rakyat.\"Maka dari itu, kita akan ramaikan untuk mendaftar, untuk mendukung Pak Ganjar dan Mahfud MD ke KPU dengan penuh semangat. Merdeka,\" seru Hasto membakar semangat para pendukung.Ia pun mengajak seluruh elemen pendukung untuk kembali meramaikan saat pendaftaran pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Komisi Pemilihan Umum pada Kamis (19/11). “Mari kita dukung terus Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Hidup buruh… hidup buruh.. hidup buruh,” teriak dia.Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengumumkan Mahfud Md sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo.Hal itu disampaikan Megawati saat sambutan pengumuman cawapres di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (18/10/2023).\"Calon wakil presiden yang dipilih oleh PDI Perjuangan, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof Dr Mahfud Md,\" kata Megawati. Usai menyampaikan itu, tepuk tangan meriah terdengar dari Lantai 5 Gedung DPP PDI Perjuangan.Hadir pada saat itu, Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo, dan Plt Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono, putra Megawati yang juga Ketua DPP PDI P, Prananda Prabowo, dan Ketua DPP PDI P, Puan Maharani.Selain ketua umum, sekretaris jenderal partai politik (parpol) pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka di antaranya, Kristiyanto, Sekjen DPP PPP, Arwani Thomafi, Sekjen DPP Partai Hanura, Kodrat Shah, dan Sekjen DPP Perindo, Ahmad Rofiq.Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid, bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Benny Rhamdani, dan beberapa lainnya.Selepas membacakan pengumuman, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md memasuki ruang acara tersebut. Ganjar mengenakan pakaian kemeja berwarna hitam dan Mahfud Md mengenakan batik hijau dan berpeci hitam.Tak hanya itu, istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh, dan istri Mahfud Md, Zaizatun Nihayati, juga terlihat hadir di lokasi pengumunan tersebut. Mahfud juga ditemani anak serta cucunya.Ganjar dan Mahfud Md menebar senyum saat masuk ke ruang acara. Ucapan selamat dari para jajaran elite parpol pendukung yang hadir juga terlihat. Mereka menyalami Ganjar dan Mahfud Md.(ida/ANTARA)
Mahfud Cawapres Ganjar, Gibran Tak Diharapkan Lagi
Jakarta, FNN – Akhirnya, PDIP menentukan pilihannya pada Mahfud MD untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Deklarasi duet Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebagai bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) di Pilpres 2024, tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Rabu (18/10/23). Rencananya, setelah hari ini diumumkan, mereka langsung gerak cepat akan langsung mendaftar ke KPU besok. “Iya, jadi itu bagus betul, satu keputusan sudah diambil. Jadi nasib Gibran tidak lagi diharapkan oleh PDIP. Yang lebih penting sebetulnya bukan memilih Mahfud, tetapi PDIP memutuskan Gibran itu bukan lagi kader PDIP. Kira-kira implisitnya begitu kan,” ujar Rocky menanggapai deklarasi bacapres – bacawapres Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Ini juga sekaligus satu kepastian supaya yang kita sebut sebagai pendaftaran seolah-olah nunggu sinyal dari istana tidak terbukti. “Jadi tepat betul Megawati mengatakan kami tidak memerlukan sinyal dari istana,” kata Rocky. Mahfud, lanjut Rocky, juga orang yang ketat sekali dengan keketatan berpikir akademisnya. Dia ingin menghalangi Gibran untuk jadi diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi dia gagal menghalangi karena dari awal bukan sekadar karena motif politik, tetapi memang Mahfud selalu ada dalam dilema. Kadangkala dia jadi akademisi yang cerdas, kadangkala dia jadi politisi yang cerdik. Dua-duanya itu yang sedang dipastikan oleh Mahfud. Sekarang dia sedang jadi politisi yang cerdik. Kira-kira begitu. “Jadi, kelihatannya PDIP akhirnya harus memutuskan itu dan itu keputusan yang benar. Juga bagi Mahfud, yang sebetulnya dari awal sudah berharap dan harapan itu dibaca oleh Gerindra dan PDIP, dan bacaan PDIP yang lebih jelas. Jadi, sudah, Ganjar Mahfud, selesai problem. Itu saja intinya,” tegas Rocky. Sekarang tinggal Prabowo yang musti menimbang-nimbang karena apapun Prabowo masih melihat situasi sosial, situasi penentangan publik terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang menarik adalah Megawati memutuskan untuk mengumumkan nama cawapresnya ketika Jokowi berada di Arab Saudi. Ini berbeda dengan ketika mengumumkan Ganjar sebagai capres, di mana pada hari itu Jokowi dipanggil dan terbirit-birit dari Solo. Yang juga menarik adalah hari ini Gibran dipanggil oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tetapi, kata Hasto bukan teguran kepada Gibran, melainkan hanya mau diajak ngobrol. Apa artinya ini? Apakah dengan begitu Gibran tetap bertahan di PDIP? “Ya mungkin juga Gibran enggak akan datang karena cuma diajak ngobrol-ngobrol. Bagi Gibran, ya nanti aja ngobrol-ngobrolnya. Kalau dipanggil, tetap itu ada semacam disiplin organisasi. Kalau cuma ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol sebagai apa, calon wakil presiden pun belum, ngobrol-ngobrol sebagai Walikota Solo? Jadi juga itu mendua tuh. Nah, saya anjurkan Gibran enggak usah datang, buat apa?” ujar Rocky. Melihat situasi saat ini, tentu masyarakat jadi bertanya-tanya tentang keseriusan Jokowi mengusung Prabowo. Menjawab pertanyaan tersebut, ini jawaban Rocky. “Prabowo mungkin yang berpikir lebih dalam lagi itu, menganggap bahwa seandainya dia tolak Gibran naik nggak elektabilitasnya. Menurut taruhan saya, secara akademis pasti naik. Justru kalau terima Gibran, dia jatuh tuh, karena Gibran itu jadi liability. Sekarang kan orang anggap bahwa marwah Mahkamah Konstitusi itu sudah hancur habis-habisan. Jadi Gibran juga mau ngapain di situ,” jawab Rocky. Demikian juga Probowo, lanjut Rocky. Gerindra mungkin juga punya pikiran alternatif untuk melihat bahwa untuk apa mengajak seseorang yang sudah bonyok, apalagi dibonyokin oleh pamannya sendiri. Jadi, Gibran juga kasihan, dia diumpankan untuk menjadi bonyok. Apakah tidak bisa berhitung bahwa Gibran pasti akan dibuli satu Indonesia? “Saya tetap percaya bahwa Prabowo punya kalkulasi tentang Gibran dengan menghormati misalnya kesepakatan dengan Presiden Jokowi. Tetapi, kesalahan itu dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu kita enggak mau sebut dibuat oleh Jokowi secara implisit. Seandainya Mahkamah Konstitusi punya cara yang agak elegan, ya mungkin Gibran masih bisa diselamatkan di dalam opini public. Kalau sekarang opini publik sudah hancur,” ungkap Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa PDIP sudah tiba pada keputusan final, tidak bisa Gibran. Hal yang sama mestinya juga diputuskan oleh Gerindra, karena nanti akan diolok-olok, dan akan memerosotkan moral publik para pendukung Gerindra. Tetap Prabowo angkanya tinggi sekali, menurut Rocky, karena pekerjaan-pekerjaan Gerindra secara institusional. Kalau di dalam tubuh yang sehat itu dimasukkan virus yang namanya Gibran maka akan merugikan. “Bukan Gibran yang salah, yang salah adalah proses untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden. Ngaconya di situ,” ujar Rocky. Menurut Rocky, dalam keadaan seperti sekarang, kalau Gibran dipaksakan dan tiba-tiba dia merosot maka selesailah reputasi Prabowo dan Gibran. “Saya terangkan ini dengan memantau secara cermat opini publik yang betul-betul menganggap itu peristiwa yang memalukan yang dilakukan oleh paman Gibran ini. Terpaksa disebut pamanya Gibran saja karena semua sudah menganggap itu bukan Ketua Mahkamah Konstitusi, itu keputusan keluarga. Jadi ini mencederai rasa kehormatan bangsa,” ujar Rocky.(ida)
Ganjar- Mahfud (GaMa), untuk Indonesia
Oleh Sutrisno Pangaribuan -Presidium Kongres Rakyat Nasional JELANG pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden (bacapres dan bacawapres), pada 19-25 Oktober 2023, PDIP akan mengumumkan bacawapres, Rabu (18/10/2023), pukul 10.00 WIB. PDIP memilih hari Rabu untuk pengumuman bacawapres bersamaan dengan hari pelaksanaan Pemilu 2024, yakni Rabu (14/2/2023), sebagai pertanda kesiapan raih kemenangan. Sebelum diumumkan, beredar foto antara ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Mahfud MD. Meski PDIP tidak pernah menyebut inisial, namun foto tersebut tidak membutuhkan ahli tafsir seperti Budi Arie dan Zulkifli Hasan yang menafsirkan pukulan gong delapan (8) kali, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakernas VI Projo pekan lalu. Keputusan mengusung Ganjar- Mahfud oleh PDIP adalah tindakan kstaria untuk menebus kesalahan yang dilakukan jelang Pemilu 2019. Mahfud yang sudah mempersiapkan diri untuk deklarasi sebagai pasangan cawapres Jokowi, terpaksa batal akibat Jokowi diancam oleh Parpol mitra koalisi, hingga akhirnya Ma\'ruf Amin yang dijadikan cawapres. Megawati tidak mau mengulangi kesalahan tersebut, dengan koalisi ramping, PDIP dengan mudah mengambil keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara. Pasangan Komplit Kongres Rakyat Nasional (Kornas) semula mendorong agar bacawapres pasangan Ganjar dari luar pulau Jawa. Kemudian berubah sesuai kebutuhan akomodasi perempuan. Akan tetapi sesuai dinamika politik, Kornas menjatuhkan pilihan kepada Mahfud MD dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama bahwa Ganjar dan Mahfud sama- sama sarjana hukum yang relevan dalam menjalankan roda pemerintahan yang setiap saat berhubungan dengan hukum. Kedua, bahwa keduanya berlatar belakang aktivis mahasiswa, dimana Ganjar aktivis mahasiswa pecinta alam dan GMNI, sedang Mahfud aktivis HMI, hingga permah menjadi Presidium Nasional KAHMI. Ketiga, bahwa pengalaman keduanya dalam tata negara dan pemerintahan lengkap. Ganjar pernah menjadi Anggota DPR RI, lalu menjadi Gubernur. Sedang Mahfud pernah menjadi anggota DPR RI, lalu Menteri Pertahanan, kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi, dan saat ini Menkopolhukam. Keempat, bahwa keduanya memiliki komitmen yang sama, taat dan patuh kepada konstitusi. Sehingga keduanya selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Ganjar dan Mahfud sebagai pejuang kerukunan dan toleransi sekaligus anti diskriminasi dan memiliki sikap menolak paham, aksi radikalisme dan intoleransi. Kelima, bahwa keduanya memiliki integritas sebagai pejabat yang bersih dari praktik- praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Keduanya memberikan contoh dan teladan dalam posisi dan jabatan yang diemban. Keenam, bahwa keduanya memiliki akar dan basis yang kuat. Ganjar basisnya nasionalis dan kelompok milenial dan generasi z, sedang Mahfud punya basis yang kuat pada kelompok Islam, terutama di basis NU. Sebagai aktivis HMI membuat Mahfud diterima di kelompok- kelompok Ormas Islam selain NU, Mahfud juga memiliki jaringan yang kuat dengah berbagai LSM, Ornop, Ormas lintas sektoral. Mahfud juga memiliki akses dan jaringan kampus sebagai dosen. Ketujuh, bahwa keduanya adalah rakyat biasa, bukan darah biru, bukan putra, putri, menantu, cucu presiden. Keduanya hidup sederhana bahkan kekurangan, hingga pasti memahami berbagai kesulitan yang dihadapi oleh orang biasa yang membuat keduanya fasih mengurusi rakyat. Kedelapan, bahwa keduanya merupakan sosok yang sederhana dan tidak memilki bisnis apapun, sehingga tidak memiliki dana dan logistik yang besar. Keduanya juga tidak memiliki dukungan dari para bandar politik yang dapat mengendalikan keduanya. Ganjar dan Mahfud tidak dapat diatur, ditekan, dipaksa oligarki. Kekuatan keduanya berada di tangan rakyat yang tidak terbatas. Kornas akan bergerak terus mengajak dan meyakinkan rakyat untuk mendukung Ganjar- Mahfud. Kornas menyampaikan terimakasih kepada Megawati Soekarnoputri dengan seluruh pimpinan parpol koalisi atas keyakinan memilih dan akan mengusung Ganjar- Mahfud (GaMa). (*)
Peluang Gibran Untuk Didaftarkan dalam Pilpres 2024 Tertutup
Jakarta, FNN | Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi untuk bisa mengikuti pemilihan presiden (pilpres), namun masih terganjal urusan politik dan hukum. \"Masih panjang jalan bagi Gibran. Bahkan tertutup dan tidak bisa didaftarkan, karena pendaftaran capres/cawapres hanya satu pekan (19-25 Oktober 2023),\" kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Rabu (18/10). Menurut Selamat Ginting, keputusan MK mesti ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU mesti bersidang terlebih dahulu untuk mencermati keputusan MK. Belum tentu juga KPU sejalan dengan MK dalam memahami amar putusan, sebab ada sejumlah perbedaan pendapat dari para hakim konstitusi. \"Dari situ KPU harus membuat Peraturan KPU mengenai pilpres. KPU wajib melakukan konsultasi kepada Komisi 2 DPR RI. Bagaimana hendak berkonsultasi dalam sepekan ini, karena DPR sedang reses hingga akhir Oktober 2023?. Jadi kemungkinan besar Gibran tidak bisa didaftarkan mengikuti pilpres 2024 ini,\" ujar Selamat Ginting. Dikemukakan, DPR memasuki masa reses sejak 4-30 Oktober 2023. Sehingga KPU akan tetap mengacu pada peraturan sebelum adanya keputusan MK. Lagi pula, lanjut Ginting , apabila KPU konsultasi kepada Komisi 2, di situ akan terjadi pertarungan politik di antara fraksi partai politik. \"Apakah partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan seperti Nasdem, PKB, dan PKS akan menyetujui? Belum tentu. Begitu juga dengan PDIP yang sedang kesal dengan Gibran, bisa-bisa juga tidak akan setuju. PPP kemungkinan akan ikut PDIP, karena berada dalam koalisi yang sama\" ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Jadi, kata Ginting, pertarungan politik untuk bisa meloloskan Gibran maju dalam pilpres 2024 akan berlangsung keras dan masih panjang. Selain itu, lanjut Ginting, setelah urusan politik di DPR selesai, masih ada lagi celah untuk batalkan keputusan MK. Pihak-pihak yang tidak setuju bisa ajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). \"Atas dasar itulah menurut saya, Gibran tidak bisa ikut pilres 2024,\" ungkap Ginting. Dikemukakan, ayahanda Gibran, Presiden Jokowi masih melakukan lawatan ke sejumlah negara, yakni Tiongkok dan Arab Saudi. Jokowi paling cepat kembali ke Tanah Air pada 21-22 Oktober 2023 ini. \"Jadi kegaduhan di MK, akhirnya menjadi gimmick politic,\" pungkas Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. PAN dan Golkar juga punya kepentingan. Secara diam-diam fraksinya di DPR juga bisa tolak keputusan MK yang berikan golden ticket untuk Gibran maju pilpres. Semua bisa terjadi ini pertarungan politik. (sws)
DPR Tunggu Surat Presiden Perubahan Status DKI Jakarta
Jakarta, FNN | Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) di Kalimantan membawa dampak besar terhadap status dan kedudukan Jakarta. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Anis Byarwati mengatakan meski sikap fraksinya menolak RUU IKN, namun karena RUU IKN telah disahkan dan berlaku menjadi Undang-Undang, mau tak mau pihaknya harus ikut memberi masukan termasuk bagaimana nasib Jakarta ke depan pasca tak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Menurutnya, satu hal yang perlu dilakukan segara adalah perubahan status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). \"Jadi (namanya-red) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Nggak ada ibukotanya. Namanya jadi provinsi DKJ,\" ujar Anis Byarwati dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘IKN Mengubah Status DKI, Lantas Bagaimana Status Jakarta?’ di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10/2023). Anis mengungkap, sebenarnya pembahasan terkait perubahan status Jakarta itu telah diagendakan jadwal pembahasan sudah bisa dilakukan oleh DPR media Oktober hingga Desember 2023. Tetapi, hingga saat ini pihaknya masih menunggu surat presiden (surpres) sebagai pendahuluannya. \"Harus ada surat presiden dulu, surat presiden belum diterima. Ini sekarang sudah mau akhir Oktober tentang DKJ,\" sebut Anis. Sebenarnya, sambung dia, revisi mengenai UU No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI masuk skala Prolegnas Prioritas 2023, yang akan dibahas di Badan Legistrasi (Baleg) DPR RI. \"Ini memang harus sudah dibahas mengingat IKN sedang berjalan progressnya, walaupun memang ada masukan tetapi IKN berjalan terus,\" ujarnya. Anggota Komisi XI DPR ini mengingatkan kalau memang mau pihak Ibu Kota Negara maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kelanjutan di sana dan seterusnya termasuk soal kelanjutan Jakarta apabila resmi tak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota Negara. \"Berarti ini harus dibahas dengan tuntas gitu, dan ini kemudian diserahkan kepada DPR RI sebagai pembentuk undang-undang,\" tegas Anis yang juga Anggota DPR Ri dari daerah pemililihan DKI Jakarta I meliputi Kota Jakarta Timur. Di forum sama, Pengamat Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menekankan dua aspek terkait desain Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Yang pertama, menurut mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini adalah Jakarta harus ditempatkan sebagai daerah otonomi dalam satu level dengan IKN Nusantara di Kalimantan. \"Kedua jadikan dia (Jakarta) kota yang berfungsi sebagai kota global. Untuk bisa menjadi kota global harus. Karena Jakarta itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis,\" ujarnya. Terkait itu, status Jakarta sebagai global power city index sudah terpenuhi. Ada sejumlah indikator yang membuat Jakarta memenuhi syarat sebagai global city. Yaitu provinsi terpadat penduduknya. Karena Jakarta jumlah penduduknya lebih dari 10 juta plus Raya, Jakarta Raya dengan interlan yang mendukungnya itu yaitu Depok, Tangerang Selatan, Bekasi dan kota Tangerang. Dari segi kontribusi perekonomian juga mampu mendukung ekonomi nasional. Seperti Jakarta yang mampu menyumbang paling besar terhadap perekonomian nasional, yaitu 17% dari perekonomian nasional. \"Yang ketiga adalah Jakarta itu menjadi Markas Besar Sekretariat Jenderal ASEAN. Jadi Asian itu ibukotanya di sini, kaya New York itu adalah The Capital of The World bukan Washington. Kenapa? Karena ada PBB di sana. Nah kita mimpi juga dong, boleh ya,\" sahutnya. Dalam pandangan Djohermansyah, ke depan otoritas Jakarta sebagai Ibu Kota ASEAN tidak perlu dibawa ke IKN di Kalimantan. \"Jakarta akan tetap jadi Ibu Kota ASEAN, jadi naik kelaslah,\" ujarnya. Hal lainnya Jakarta memiliki paling tinggi kualitas dan hebat dari segi skill dan penguasaan digitalisasi. Memiliki sumber daya manusia berupa birokrasi yang jumlah pegawainya mencapai 64.000 orang, ditambah lagi budget DKI sebesar Rp 80 triliun. Sangat besar dibanding Kemendagri yang anggarannya hanya Rp 4 triliun. Selanjutnya, adanya berbagai macam kegiatan pemangku kepentingan seperti kehadiran sebanyak 16.000 perusahaan, 1 juta lebih UMKM, 99 kedutaan dan NGO asosiasi komunitas internasional yang bisa mengembangkan Jakarta jadi kota global. Djohermansyah mengatakan sesuai UU Nomor 3/2002 tentang IKN pasal 41 ayat 4, status Jakarta, akan tetap memiliki kekhususan. \"Istilahnya, dikunci di situ,\" imbuhnya. \"Saran yang ketiga perkuat SDM Birokrasi Jakarta, keempat perkuat aspek keuangan Jakarta, kelima perbaiki politik lokal dan pemerintahan Jakarta, yang keenam beri dia dana ke khususan. Yang ketujuh bangun yang namanya kawasan metropolitan, ini penting supaya yang rayanya tertampung supaya bisa bekerja sama secara lebih efektif,\" ucap Djohermansyah. Aspek selanjutnya adalah kerjasama yang diperbaiki, perbaikan sistem pengawasan, termasuk kebudayaannya. Juga aspek kewenangan Jakarta diperkuat lagi. \"Untuk pemilihan gubernurnya, saran saya untuk menjadi kota Global harus stabil kepeminpinannya. Nggak boleh gampang pecah kongsi. Oleh karena itu pemilihan gubernur Jakarta tetap secara langsung tetapi dengan dipilih adalah gubernurnya saja. Teori mono eksekutif, seperti di Tokyo, Newyork, sesuai dengan amanah UUD pasal 18 ayat 4,\" kata Djohermansyah. Sementara itu, Juru Bicara IKN Troy Pantouw mengakui nasib Jakarta pasca pembangunan IKN menjadi hal yang patut direncanakan secara matang. Troy mengatakan sependapat dengan Djohermansyah bahwa nasib Jakarta ke depan meski tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara tetapi tetap menjadi superhub of economi. \"Memang sudah ada informasi bahwa Jakarta akan menuju kota global. Itu sudah ditetapkan dan saya pikir ini harus tetap ada,\" ungkap Troy. Dengan infrastruktur dan kekuatan yang sudah mumpuni, menurut mantan jurnalis ini, maka Jakarta bisa memberikan support aktivitas ekonomi kepada daerah yang berada di luar Jakarta. Maka dengan keberadaan IKN Nusantara sebagai superhub ekonomi bisnis baru, diharapkan IKN akan posisikan sebagai Smart City. Artinya nanti ada teknologi digital, teknologi ramah lingkungan, kemudian keberpihakan kepada lingkungannya itu sendiri itu akan betul-betul diterapkan. \"Antara jakarta dengan IKN harus ada keterkaitan, keterhubungan dan sebetulnya kuncinya ada disitu,\" tegas Troy. (Ida)
Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Perbanyak Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat
Jakarta, FNN | Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jaringan Nofel Nusantara yang diisi anak-anak muda untuk terjun ke pedesaan memberikan edukasi seputar literasi hukum. Sekaligus membantu masyarakat pedesaan yang membutuhkan bantuan hukum. Selain dengan cara pro bono, bisa juga dengan memanfaatkan kebijakan bantuan hukum (legal aid) sebagaimana diatur dalam UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah No.42/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum serta Peraturan Mahkamah Agung No.1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. \"Melalui berbagai ketentuan hukum tersebut, negara berkewajiban menyiapkan advokat secara gratis untuk pencari keadilan, dengan biaya yang dibebankan kepada anggaran bantuan hukum. Baik yang disediakan oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD),\" ujar Bamsoet usai menerima LBH Jaringan Nofel Nusantara, di Jakarta, Selasa (17/10/2023). Pengurus LBH Jaringan Nofel Nusantara yang hadir antara lain, Wakil Ketua Umum Fahmi Namakule, Sekjen Al Musradin Adha, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Pelatihan Khefin Subagja, Kabid Advokasi dan Penanganan Perkara Ade Triantoro, Kabid Perempuan dan Perlindungan Anak Lubna Putri Azahra, Kabid Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Nur Syaban serta Kabid Humas M Fadly. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, antara pro bono dan legal aid merupakan dua hal yang berbeda. Pro bono timbul dari kesadaran diri advokat atau kantor hukum untuk memberikan jasa hukum secara gratis kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Sementara legal aid, masyarakat pencari keadilan tidak perlu membayar jasa advokat atau kantor hukum karena sudah ditanggung oleh negara. Legal aid merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya yang tidak mampu, bisa melalui LBH atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum. \"Setelah kurang lebih 19 tahun keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hingga kini penerapan jasa pro bono yang dilakukan oleh advokat masih belum terlaksana dengan baik. Begitupun dengan penerapan legal aid yang undang-undangnya sudah lahir sejak tahun 2011. Hal ini bukan semata karena kealpaan para advokatnya, melainkan memang karena tidak adanya aturan hukum yang tegas dan jelas serta bisa memandu para advokat dan pencari keadilan yang tidak mampu untuk mengakses pro bono dan ataupun legal aid,\" jelas Bamsoet. Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, untuk semakin memasifkan pro bono dan legal aid dalam aktifitas setiap advokat, Kementerian Hukum dan HAM perlu untuk duduk bersama dengan asosiasi/perhimpunan advokat. Sehingga bisa saling menemukan titik temu bagaimana mengimplementasikan dua hal tersebut secara efektif dan efisien. Sehingga masyarakat kurang mampu yang sedang mencari keadilan tidak lagi menghadapi kesulitan dalam mengakses jasa advokat. \"Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melaporkan, total organisasi yang layak sebagai pemberi bantuan hukum dan dapat mengakses anggaran bantuan hukum yang disiapkan APBN/APBD pada periode tahun 2019 - 2021 tercatat sebanyak 524 organisasi. Jumlah tersebut masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa, dengan penduduk miskin mencapai 26 juta jiwa yang masih sulit mengakses jasa advokat,\" pungkas Bamsoet. (Ida)
POPULER
