POLITIK
Gatot Nurmantyo: Soal Putusan MK, Itu Ulah Orang-orang Terdekat Jokowi
Jakarta, FNN - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang juga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo prihatin terhadap orang-orang sekeliling Presiden Joko Widodo yang ingin terus menikmati kekuasaan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar usia Gibran bisa menjadi calon wakil presiden. Gatot meyakini pemaksaan kehendak itu bukan lantaran campur tangan Jokowi, melainkan orang-orang yang ada di lingkaran Jokowi, yang nyaman dengan keadaan saat ini. “KAMI berpikiran positif, semua kejadian ini bukan inisiatif Bapak Jokowi, tapi kerja orang-orang di sekeliling yang sudah merasa nikmat,\" papar Gatot dalam diskusi di kantor KAMI, Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023). Menurut Gatot, putusan Mahkamah Konstitusi itu pelanggaran etika yang sangat luar biasa, juga pelanggaran kode etik. Ketua MK Anwar Usman inkonsisten dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kepentingan keponakannya. Oleh karena itu, demi menjaga marwah MK, Gatot meminta para hakim MK agar mengundurkan diri. \"Keputusan MK ini mempertontonkan pelanggaran moral, karena telah mengambil keputusan diskriminatif, demi memenuhi keinginan satu orang,\" tegas Gatot. Seharusnya kata Gatot, MK tidak seperti itu. Dengan begitu, sikap kenegarawanan hakim MK pun dipertanyakan. Diketahui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta yang bernama Almas Tsaqibbirru terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin (16/10). MK memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain melalui pemilihan umum. MK Kabulkan sebagian Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden akhirnya diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah, sebagaimana dilaporkan media-media di Indonesia. \"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,\" ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan/ketetapan di Gedung MK Jakarta, Senin.Mahkamah mengabulkan sebagian Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. la memohon syarat pencalonan capres dan cawapres diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Oleh sebab itu, MK menyatakan Pasal 169 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945. \"Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi \'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah,’” ucap Anwar.Atas putusan tersebut, terdapat alasan berbeda (concurring opinion) dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh, serta pendapat berbeda (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi: Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Dalam pertimbangannya, mahkamah menilik negara-negara lain yang memiliki presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun. Kemudian, juga melihat Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa yang mengatur syarat capres berusia di bawah 40 tahun. Sementara itu dalam konteks negara dengan sistem parlementer, kata mahkamah, terdapat pula perdana menteri yang berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik atau menjabat. Data tersebut dinilai mahkamah menunjukkan bahwa tren kepemimpinan global semakin cenderung ke usia yang lebih muda. \"Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, secara rasional, usia di bawah 40 tahun dapat saja menduduki jabatan baik sebagai presiden maupun wakil presiden sepanjang memenuhi kualifikasi tertentu yang setara,” kata M. Guntur Hamzah, salah seorang hakim MK. Di sisi lain, MK juga menyinggung terkait beberapa putusan terakhir yang memberikan tafsir ulang terhadap norma suatu pasal dan mengenyampingkan open legal policy. \"Konsep open legal policy pada prinsipnya tetap diakui keberadaan-nya, namun tidak bersifat mutlak karena norma dimaksud berlaku sebagai norma kebiiakan hukum terbuka selama tidak meniadi objek pengujian undang-undang di mahkamah,\" tutur hakim konstitusi Manahan M.P. Sitompul. Terlebih lagi, sambung Manahan, apabila DPR maupun presiden telah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk memutus hal dimaksud.\"Maka dalam keadaan demikian, adalah tidak tepat bagi mahkamah untuk melakukan judicial avoidance dengan argumentasi yang seakan-akan berlindung di balik open legal policy,\" ujar Manahan. Lebih lanjut, MK juga menilai bahwa pengalaman pejabat negara, baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam pemilihan umum (pemilu). \"Pembatasan usia minimal 40 tahun semata tidak saja menghambat atau menghalangi perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh atau figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa yang seusia generasi milenial,\" imbuh hakim konstitusi M. Guntur Hamzah.Apabila dilihat dari sisi rasionalitas, menurut MK, penentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden bukan berarti tidak rasional, tetapi tidak memenuhi rasionalitas yang elegan karena berapa pun usia yang dicantumkan akan selalu bersifat dapat didebat sesuai ukuran perkembangan dan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, MK berpendapat penting bagi mahkamah memberikan pemaknaan kuantitatif dan kualitatif untuk Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu.\"Penting bagi mahkamah untuk memberikan pemaknaan yang tidak saja bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, sehingga perlu diberikan norma alternatif yang mencakup syarat pengalaman atau keterpilihan melalui proses demokratis, yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, tidak termasuk pejabat yang ditunjuk,\" ucap Guntur. Berkaitan dengan perkara uji materi sebelumnya yang ditolak, mahkamah mengatakan permohonan Almas memiliki alasan permohonan yang berbeda, yaitu berkenaan dengan adanya isu kesamaan karakteristik jabatan yang dipilih melalui pemilu, bukan semata-mata isu jabatan penyelenggara negara. (sur)
KPU Menerima Surat Pendaftaran Capres-Cawapres Koalisi Ganjar
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengaku telah menerima surat pemberitahuan dari Koalisi partai politik pengusung bakal capres Ganjar Pranowo untuk mendaftarkan pasangan capres dan cawapresnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Koalisi atau gabungan parpol PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo telah menyampaikan surat pemberitahuan rencana pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres ke KPU yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 jam 11.00 WIB sampai dengan selesai,\" ujar Idham kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.Kendati demikian, sampai saat ini sosok bakal cawapres pendamping Ganjar masih belum diketahui. Adapun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan sosok tersebut pada hari ini di Kantor DPP PDIP, Jakarta.Koalisi bakal capres Ganjar Pranowo menjadi pasangan capres-cawapres yang akan mendaftar kedua pada 19 Oktober 2023.Idham menuturkan surat pemberitahuan tersebut diberikan ke KPU RI pada Selasa malam (17/10).Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy mengaku bahwa Koalisi Ganjar akan mendaftarkan pasangan capres dan cawapresnya ke KPU pada hari pertama pembukaan yaitu 19 Oktober 2023.\"Rencananya demikian (mendaftarkan pasangan capres-cawapres). Tapi detail dan pastinya nanti disampaikan setelah pengumuman pagi ini oleh para ketua umum,\" ujar pria yang akrab disapa Romy di Jakarta, Rabu.Romy menegaskan hal itu akan langsung disampaikan oleh para ketua umum pengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Adapun para ketum tersebut adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum DPP PPP Mardiono, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanoesoedibjo.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Untuk Mendaftar Cawapres ke KPU, Mahfud MD Menyurati Presiden Mohon Cuti
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan tiga surat kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu sore, yang diantaranya surat permohonan persetujuan dan cuti, setelah dirinya ditunjuk oleh salah satu koalisi partai politik sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) di Pemilu 2024.Koordinator Staf Khusus Presiden RI, AAGN Ari Dwipayana, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan Mahfud telah menyampaikan tiga surat kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Rabu pukul 16.00 WIB.“Pertama, surat permohonan persetujuan untuk mendaftar sebagai cawapres tanggal surat 18 Oktober 2023,” ujar Ari.Surat kedua adalah surat permohonan cuti pada Kamis (19/10/2023) untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bakal calon wakil presiden Pemilu 2024. Surat itu bertanggal 18 Oktober 2023.Sedangkan, surat ketiga adalah surat permohonan menghadap Presiden Jokowi untuk melaporkan menjadi bakal cawapres tertanggal surat 18 Oktober 2023.Mensesneg, kata Ari, telah melaporkan surat-surat tersebut ke Presiden Jokowi yang saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke China dan Arab Saudi.“Bapak Mensesneg sudah melaporkan surat-surat tersebut kepada Bapak Presiden,” ujarnya.Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Rabu, mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.Pasangan Ganjar-Mahfud didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo, yang dijadwalkan mendaftarkan pasangan tersebut sebagai calon peserta Pilpres 2024 ke KPU RI, Kamis (19/10).(sof/ANTARA)
Airlangga dan Kaesang Membahas Kerja Sama Politik
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk membahas kerja sama politik.\"Pertemuan dengan Mas Kesang bentuk silaturahmi dan sebelumnya PSI sudah ke sini, dan berbicara mengenai kerja sama untuk pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah,\" kata Airlangga saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu petang.Dalam pertemuan dengan para elit PSI itu, Airlangga memperkenalkan kader Partai Golkar yang mendampinginya, di antaranya sejumlah kepala daerah dengan usia di bawah 40 tahun.Mereka adalah Roby Kurniawan (30) sebagai Bupati Bintan, Kepulauan Riau. Aditya Halindra Faridzky (31) sebagai Bupati Tuban (Jawa Timur), Dico Mahtado Ganinduto (33) sebagai Bupati Kendal (Jawa Tengah). Hadir pula kader muda Partai Golkar yang menjabat anggota DPR RI Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin (30) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.\"Semua memenuhi syarat sesuai dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk jadi bakal calon wakil presiden,\" kata Airlangga berkelakar.Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan terima kasih atas kunjungan elit PSI, yang diterima dengan baik oleh Partai Golkar.Dalam pertemuan itu, Kaesang mengaku mendapatkan ilmu dan informasi, di mana sejumlah kepala daerah dan anggota DPR dari Partai Golkar, dengan usia yang masih muda.\"Kami dari PSI ingin belajar dari Golkar, bagaimana cara dan strategi apa yang harus digunakan untuk memenangkan Pemilu 2024,\" ungkap Kaesang.Dalam pertemuan itu, Kaesang didampingi Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natalie.(sof/ANTARA)
Hasto Menegaskan Gibran Tetap Kader PDIP
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, tetap menjadi kader PDIP.\"Oh iya dong (Gibran tetap di PDIP, red),\" ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.Ia pun membantah isu Gibran akan bergabung ke Partai Golkar setelah heboh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun bisa maju menjadi capres-cawapres.Hasto menegaskan tidak terlalu ambil pusing soal isu yang beredar mengenai Gibran pasca-putusan MK karena PDIP akan fokus memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.\"Ya, biasa isu-isu selalu beredar, tetapi kami kan partai yang kokoh,\" jelasnya.Lebih lanjut, Hasto mengatakan dalam waktu dekat dirinya dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, akan melakukan pertemuan dengan Gibran. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Gibran akan bergabung ke TPN Ganjar-Mahfud.\"Beliau ini kan juga sosok yang mumpuni dan piawai dalam keterampilan komunikasinya sehingga nanti Pak Arsjad, Mbak Puan, kemudian akan berbicara sama Mas Gibran,\" ucap Hasto.Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memberi kode putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, akan bergabung ke Partai Golkar. Apalagi, Agung mendengar cawapres pendamping Prabowo Subianto akan berasal dari Partai Golkar.\"Saya mendengar ada komitmen bahwa slot untuk cawapres KIM (Koalisi Indonesia Maju) dari Partai Golkar. Kalaupun bukan dari Golkar, akan \'di-Golkar-kan\' dulu, bisa melalui AMPI atau ormas hasta karya lainnya,\" kata Agung dalam keterangannya, Selasa (17/10).Agung menyatakan apabila cawapres Prabowo bukan kader Golkar maka figur tersebut akan \"di-Golkar-kan\" terlebih dahulu.Menurutnya, peng-Golkar-an itu tidak berarti langsung menjadi kader partai, melainkan bisa bergabung terlebih dahulu ke organisasi sayap, seperti Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).Partai Golkar bersama Gerindra, PAN, Demokrat, PBB, Garuda, dan Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung bakal capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Saat ini, KIM sedang mencari cawapres pendamping Prabowo.(sof/ANTARA)
Cawapres untuk Prabowo Muda dan Berpengalaman di Pemerintahan
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 adalah sosok anak muda dan memiliki pengalaman di pemerintahan.\"Saya cuma mau memberi isyarat kisi-kisi tentang calon wakil presidennya Pak Prabowo hanya dengan pantun, yakni Indonesia negeri yang kaya, penduduknya berjuta-juta, kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya,\" kata Ahmad Muzani usai mengikuti pertemuan di Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu malam.Muzani lalu kembali mengucapkan pantun untuk mengungkapkan kisi-kisi sosok bakal cawapres tersebut.\"Beli pisang sambil sepedaan, pulangnya mampir Stasiun Balapan. Cawapres Pak Prabowo akan segera diumumkan, dia sosok berpengalaman di pemerintahan,\" ucap Muzani.Muzani tidak menegaskan dengan rinci apakah makna Stasiun Balapan dalam pantun tersebut berkaitan dengan sosok Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.Muzani menambahkan keputusan bakal cawapres pendamping Prabowo akan segera ditentukan setelah ketua umum (ketum) partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) lengkap berada di Jakarta.KIM terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang ketua umumnya, Zulkifli Hasan, sedang mendampingi Presiden Joko Widodo dalam lawatan ke luar negeri.\"Ya, pokoknya kalau sudah di Jakarta semuanya kami akan cari waktu yang disepakati untuk mengadakan rapat koalisi,\" tambah Muzani.Rapat KIM untuk menentukan bakal cawapres akan dipimpin langsung oleh bakal capres Prabowo Subianto sebelum deklarasi.\"Jeda waktu dari rapat koalisi ke deklarasi mudah-mudahan bukan sehari, dua hari, (tapi hitungan) jam-lah; mudah-mudahan, ya,\" ujarnya.KPU telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024. Dalam PKPU tersebut, pendaftaran capres-cawapres untuk Pilpres 2024 dibuka pada 19-25 Oktober 2023 di Kantor KPU RI, Jakarta.Waktu pendaftaran pada tanggal 19-24 Oktober 2023 dibuka pukul 08.00-16.00 WIB, sementara pada tanggal 25 Oktober ditutup hingga pukul 23.59 WIB.Hingga sehari menjelang tahap pendaftaran calon peserta Pilpres 2024, Rabu, KPU RI telah menerima surat pemberitahuan dari dua koalisi partai, yakni Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai NasDem, PKB, dan PKS, serta koalisi PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Perindo.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Dalam Waktu Dekat, Koalisi Indonesia Maju Akan Menetapkan Bakal Cawapres
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) segera menetapkan bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk pendamping bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.\"Insyaallah kami dari koalisi Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju akan menetapkan juga (bakal) cawapres kami dalam waktu dekat, serta melakukan pendaftaran capres-cawapres pada saat yang sudah ditentukan, sebagaimana jadwal KPU,\" kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebutkan sudah ada beberapa nama bakal cawapres yang dipertimbangkan Koalisi Indonesia Maju untuk disandingkan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Ada beberapa calon yang sudah masuk dalam pertimbangan koalisi. Tinggal disimulasi dan dikalkulasi siapa yang terbaik untuk mendampingi Prabowo,\" kata Saleh.Saleh menambahkan penentuan bakal cawapres bagi Koalisi Indonesia Maju menjadi isu strategis karena dapat memberikan efek elektoral untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2024.\"(Bakal) Cawapres yang dipilih diharapkan dapat meningkatkan elektoral sekaligus memastikan kemenangan pada pilpres. Kemenangan di pilpres sekaligus menjadi kemenangan bersama, kemenangan rakyat Indonesia,\" kata Saleh.Terkait pengumuman Mahfud MD sebagai bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo, Saleh berharap pemilihan sosok Mahfud MD itu mampu menciptakan pertarungan yang sejuk dan teduh di Pilpres 2024.\"Mahfud MD kan bukan tokoh baru. Kami tahu track record-nya (rekam jejak). Dengan ditunjuknya beliau, maka suasana kebatinan kontes ini diharapkan akan semakin sejuk dan teduh,\' tambahnya.Saleh pun mengaku senang Mahfud MD resmi diumumkan sebagai bakal cawapres untuk Ganjar.\"Secara pribadi, saya sangat senang atas pencalonan cawapres Pak Mahfud. Saya kenal baik dengan beliau, sosok intelektual yang juga menggeluti dunia politik dan hukum di Indonesia. Saya yakin pemilu kita akan berjalan dengan tertib, aman, dan damai,\" tutur Saleh.Dia juga menghormati dan mengapresiasi pilihan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama partai politik koalisi pengusung Ganjar Pranowo yang memilih Mahfud MD sebagai bakal cawapres.\"Kami mengucapkan selamat kepada Pak Mahfud. Semoga pemilu yang akan segera dilaksanakan dapat berjalan dengan jujur, adil, terbuka, dan bermartabat,\" ujarnya.Sehari sebelum pendaftaran capres dan cawapres dibuka, Rabu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.Megawati menilai Mahfud merupakan sosok intelektual dan berpengalaman dalam mendampingi Ganjar Pranowo. Mahfud dinilai merupakan sosok yang memiliki pengalaman lengkap, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.Mahfud juga merupakan \"pendekar\" hukum dan pembela rakyat kecil.KPU membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres di Jakarta, pada tanggal 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Mahfud: Saya Jadi Bakal Cawapres Tidak Keluar Uang Sepeser pun
Jakarta, FNN - Bakal calon wakil presiden (cawapres) Mohamad Mahfud MD mengatakan dirinya tidak mengeluarkan uang sedikit pun hingga ditunjuk menjadi kandidat pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 oleh PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Perindo.\"Saudara percaya? Yakin 100 persen, bahkan 1.000 persen, saya masuk ke situ menjadi (bakal) cawapres, disetujui oleh partai koalisi, (saya) tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dulu rame isunya wah ndak bisa, ndak punya uang nggak bisa jadi cawapres, nggak bisa capres, harus setor ke pimpinan partai. Ini sepeser pun sungguh tidak,\" kata Mahfud MD ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu.Mahfud menilai partai-partai yang berkoalisi mengusung bakal capres Ganjar Pranowo memang mencari dan mempertimbangkan tokoh-tokoh berkualitas sebagai bakal cawapres.\"Partai ini memang memilih kualitas. Tidak menentukan berdasarkan \'isi tas\'. Betul, dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara ini apa. Sehingga saya, ya, langsung di-ini, bagi saya ini surprise betul. Saya tidak ditanya apa, uang kampanyenya bagaimana, ndak ada,\" kata Mahfud.Justru sebaliknya, Mahfud mengaku dia yang diminta oleh partai koalisi pengusung Ganjar itu untuk menyampaikan kebutuhannya selama kampanye dan menjalankan tugas negara jika terpilih memenangi Pilpres 2024.\"Ketua partai itu (bilang), You perlu apa? Bilang, biar kami yang mengurus, karena ini keperluan negara,\" kata Mahfud.Sehari sebelum pendaftaran capres dan cawapres dibuka, Rabu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.Megawati menilai Mahfud merupakan sosok intelektual dan berpengalaman dalam mendampingi Ganjar Pranowo. Mahfud dinilai merupakan sosok yang memiliki pengalaman lengkap, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.Mahfud juga merupakan \"pendekar\" hukum dan pembela rakyat kecil.Empat partai koalisi tersebut dijadwalkan mendaftarkan Ganjar-Mahfud sebagai pasangan calon peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jakarta, Kamis (19/10).KPU membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres di Jakarta, pada tanggal 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Hasto Menyebut Jokowi Diundang dalam Pengumuman Mahfud MD Jadi Bacawapres
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan telah mengirimkan undangan kepada Presiden Joko Widodo, lewat Sekretaris Kabinet Pramono Anung, untuk hadir pada acara pengumuman Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).\"Kalau terkait Bapak Presiden Jokowi, kami sudah sampaikan kepada Mas Pramono Anung Wibowo yang mendampingi Bapak Presiden,\" kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu.Namun, karena sedang menjalankan tugas negara sebagai presiden, yakni lawatan ke China dan Arab Saudi, Jokowi tidak bisa hadir di acara pengumuman itu.\"Bahwa hari ini memang diumumkan dan beliau (Jokowi) sedang menjalankan tugas kenegaraan,\" kata Hasto.Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan pihaknya memahami absensi Presiden Joko Widodo dalam pengumuman bakal cawapres di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu, karena ada tugas negara yang lebih penting.\"Kami memahami ketidakhadiran Pak Jokowi pada kesempatan ini, (karena) ada tugas lebih penting bagi Pak Presiden. Sebagai kader PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di China, Beijing, dan juga melawat ke Riyadh,\" kata Puan.Dalam acara pengumuman bakal cawapres untuk bakal capres Ganjar Pranowo, kata Puan, yang diundang untuk hadir hanya ketua umum partai koalisi beserta jajarannya, relawan, serta tim pemenangan. \"Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka ruang rapat virtual untuk semuanya bisa melihat,\" katanya.Sehari sebelum pendaftaran capres dan cawapres dibuka, Rabu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.Megawati menilai Mahfud merupakan sosok intelektual dan berpengalaman dalam mendampingi Ganjar Pranowo. Mahfud dinilai merupakan sosok yang memiliki pengalaman lengkap, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.Mahfud juga merupakan \"pendekar\" hukum dan pembela rakyat kecil.Empat partai koalisi, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo, dijadwalkan mendaftarkan Ganjar-Mahfud sebagai pasangan calon peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jakarta, Kamis (19/10).(ida/ANTARA)
KPU Mataram Mengusulkan Asuransi Ketenagakerjaan bagi KPPS Pemilu 2024
Mataram, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera mengusulkan pemberian asuransi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram M Husni Abidin di Mataram, Rabu, mengatakan, hal itu sesuai dengan instruksi dari Presiden RI yang meminta pemerintah daerah berpartisipasi memberikan asuransi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan anggota KPPS Pemilu 2024.\"Dasar itulah, kami akan bersurat ke Pemerintah Kota Mataram agar pemerintah kota dapat menyiapkan anggaran partisipasi pemberian BPJS Ketenagakerjaan kepada KPPS Pemilu 2024,\" katanya.Kebijakan itu, katanya, dikeluarkan pemerintah pusat berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, banyak anggota KPPS yang sakit bahkan meninggal dunia akibat kelelahan selama bertugas.\"Karenanya, meskipun KPPS ini bertugas hanya sekitar satu bulan, namun mereka harus mendapatkan asuransi BPJS Ketenagakerjaan sebelum melaksanakan tugas pada 14 Februari 2024,\" katanya.Menurutnya, jumlah anggota KPPS di Kota Mataram diprediksi mencapai 12.000 orang tersebar pada 50 kelurahan se-Kota Mataram.\"Untuk besaran kebutuhan anggaran kami belum tahu persis sebab yang tahu adalah pihak penyelenggara jaminan,\" katanya.Sementara, lanjut Husni, untuk pemberian asuransi BPJS Ketenagakerjaan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mataram yang dijadwalkan 27 November 2024 akan ditangani langsung oleh KPUD Kota Mataram.\"Biaya untuk BPJS Ketenagakerjaan, akan kita ambilkan dari hana hibah Pilkada yang ditandatangani dalam nota pemberian hibah daerah (NPHD),\" katanya.Lebih jauh Husni mengatakan, besaran usulan dana hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mataram Rp26,8 miliar atau turun dari usulan sebelumnya Rp31 miliar.\"Penurunan usulan itu kami lakukan dengan mengurangi dan penyesuaian kegiatan sesuai dengan kemampuan daerah dan sudah adanya dana pendamping dari Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp3,8 miliar sebab provinsi juga akan melaksanakan Pemilihan Gubernur NTB.\"Jadi Pilkada Kota Mataram akan dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,\" katanya.Hanya saja, lanjutnya, usulan anggaran sebesar Rp26,8 miliar itu belum dapat disetujui oleh Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kota Mataram masih bertahan pada angka Rp17 miliar.Terkait dengan itu, katanya, pihaknya berharap Pemerintah Kota Mataram bisa lebih bijaksana dalam menetapkan anggaran untuk kegiatan Pilkada 2024, agar dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang ada.\"Jika Pemerintah Kota Mataram masih bertahan pada angka Rp17 miliar, maka pelaksanaan Pilkada bisa berisiko dan bermasalah. Kita tidak bisa melakukan pemangkasan anggaran sembarangan,\" katanya.(ida/ANTARA)
POPULER
