POLITIK
Partai Baru Tidak Bisa Ikut Daftarkan Capres-Cawapres ke KPU
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy\'ari mengatakan bahwa partai politik yang baru mengikuti pemilu pertamanya pada 2024 tidak dapat tercatat secara administratif sebagai koalisi untuk mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden di KPU RI.\"Partai politik baru sebagai peserta Pemilu 2024 belum dapat menjadi bagian dari partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, karena kan belum punya kursi atau belum punya suara, karena belum pernah ikut sebagai peserta pemilu,\" ujar Hasyim saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis.Adapun empat partai politik baru yang resmi menjadi peserta Pemilu 2024, yaitu Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Buruh dan Partai Ummat.Hal itu diatur dalam Pasal 1 angka 27-30, 221, 222, 226, 325, dan 342 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).Ia menjelaskan konsekuensi yang diterima oleh empat partai itu adalah lambang-nya tak bisa dicantumkan di dalam surat suara Pilpres 2024. Apabila merujuk UU Pemilu, desain surat suara pilpres memuat tanda gambar partai politik yang secara administratif tercatat di KPU sebagai pengusul atau pendaftar capres-cawapres.Hasyim menyebutkan keempat partai politik baru itu juga tak bisa masuk ke dalam daftar partai politik penyumbang dana kampanye pasangan capres-cawapres.Menurut dia, kalau ada ketua partai politik mau ikut berkontribusi ke dalam dana kampanye Pilpres 2024 itu bersifat personal, seperti orang per orang atau seperti kumpulan orang.Hal ini pun diatur dalam Pasal 325 ayat (2) huruf b UU Pemilu mengatur bahwa dana kampanye pasangan capres-cawapres diperoleh dari dana partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan capres-cawapres.Selain itu, partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 juga tak dapat mengusulkan atau mendaftarkan capres-cawapres ke KPU pada 2024.\"Soalnya apa? Yang bersangkutan bukan peserta pemilu. Kalau tanda gambarnya ada di surat suara pemilu presiden kan membingungkan orang. \'Dia bukan peserta pemilu, kok tanda gambarnya dimasukkan ke dalam desain surat suara pemilu presiden\',\" ucapnya.Kendati demikian, aturan ini hanya berlaku sebagai syarat administratif pendaftaran capres-cawapres ke KPU. Hasyim menyatakan tak ada larangan partai-partai politik itu untuk berkoalisi mendukung capres-cawapres tertentu di luar ketentuan administrasi.Kondisi ini berbeda dengan Partai Hanura, Garuda, PSI, Perindo, PBB. Meskipun tidak memiliki perolehan kursi di DPR, namun lima partai politik itu dapat tergabung secara administratif ke dalam gabungan partai politik pendaftar capres-cawapres di KPU.Lima partai itu pun ikut Pileg 2024 dan pada Pileg 2019 lalu memperoleh suara sah nasional yang bisa menjadi basis perhitungan untuk mengusulkan capres-cawapres.Syarat partai politik atau gabungan partai politik yang bisa tercatat secara administratif untuk mendaftarkan capres-cawapres, harus memenuhi syarat ikut Pileg 2019 dan 2024 serta memenuhi 20 persen kursi DPR RI/25 persen suara sah nasional.(sof/ANTARA)
Buzzer Ramai-ramai Tinggalkan Jokowi, Etiknya Tetap Bersama untuk Tenggelam
Jakarta, FNN - Peta politik nasional semakin panas, terutama berkaitan dengan kolamnya buzzer, dan berkaitan juga dengan makin dekatnya putusan Mahkamah Konstitusi, di mana kemungkinan besar Gibran akan menjadi cawapres Prabowo Subianto. “Ya, panas itu bikin kolam makin mendidih, jadi berlompatanlah cebong ke mana-mana mencari selamat. Itu fenomena yang lucu. Harusnya, mereka yang dari awal mendukung Jokowi jangan pindah gerbong dong. Itu nggak jujur. Tenggelam saja sama-sama, itu baru fair. Ini masa di akhir masa jabatan Jokowi, orang-orang Cokro TV kabur, ada yang pergi ke Ganjar, ada yang pergi ke Prabowo. Tokoh-tokoh pendukung Jokowi dari kalangan intelektual justru mulai menghina Jokowi. Nggak begitu etiknya,” ujar Rocky Gerung di kanal You Tubenya Rocky Gerung Official edisi Kamis (12/10/23). Memang, lanjut Rocky, dari awal kan tahu akan jadi begini. Lain dengan FNN, yang dari awal memang sudah memastikan ini akan berantakan. Kita menggunakan istilah saling amputasi, tapi tetap orang tidak percaya karena fanatisme itu. “Dan memang dari awal Jokowi itu bukan separuh dewa. Itu betul-betul mau jadi dewa kok dari awal,” ujar Rocky. Menurut Rocky, terlalu dungu mereka yang menganalisis bahwa Jokowi bisa betul-betul seperti yang mereka harapkan. Karena mereka tidak mampu menghalangi Jokowi untuk bergaul dengan satu dua orang pemodal. Jokowi hanya perlu pemodal dan mereka yang berkumpul di Cokro TV atau relawan dapat tetesan atas perintah Jokowi. Mereka tidak pernah menyadari bahwa Jokowi dari awal sudah memberi sinyal untuk membangun dinasti. Gibran yang pertama kali dicemplungkan ke dalam politik. Lalu orang bilang, hanya Gibran. Tidak, ini pasti berlanjut. Karena kita tahu bahwa Jokowi tidak punya peralatan politik sehingga satu-satunya peralatan politik adalah kekuasaan dia dan itu dia manfaatkan secara maksimal sampai di ruang sidang MK. “Kalau ada teman-teman kalangan buzzer atau relawan Jokowi sekarang mulai marah pada Jokowi, ya dari awal kita saja sudah tahu masa Anda nggak bisa prediksi itu. Tapi, oke, itu lebih baik ada perubahan, semacam pertobatan, daripada jadi dungu seumur hidup. Tetapi, buat saya, kalau kita pakai prinsip-prinsip Aristoteles, misalnya, enggak begitu dong. Ketika Anda mendukung seseorang, walaupun dia buruk, dukung sampai akhir. Itu yang namanya kejujuran,” ungkap Rocky. Kalau begitu, tambah Rocky, mereka menjadi pengkhianat Jokowi. Mereka dua kali berkhianat: di awal dia berkhianat karena seolah Jokowi adalah dewa, di ujung mereka berkhianat karena menemukan Jokowi sebetulnya adalah iblis. Itu dua pengkhianatan. Jadi buat apa. “Menurut saya, sebaiknya sudah, bersama-sama Jokowi saja untuk tenggelam. Itu lebih jujur secara pertanggungjawaban etik,” saran Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa nasib mereka dari awal memang mereka yang menentukan sendiri. Kemampuan analisis intelektual habis, kemampuan untuk mendeteksi secara moral juga habis. Sekarang mereka uring-uringan semua. Kalau uring-uringan pribadi tidak ada soal, tapi ini uring-uringan sambil menyikut teman seiring. “Kita sih senang aja bahwa berantakan di ujung seperti yang sudah kita sebut bahwa ini akan terjadi kakofoni dan memang terjadi kakofoni kan. Tetapi, kita juga ingin minta mereka bertanggung jawab dong. Masa kabur kapal mau tenggelam. Kan nggak ada moralnya itu,” ujar Rocky. “Jadi, mental mereka yang mendukung Jokowi sebenarnya pengecut dari awal. Mereka memang pragmatis dari awal,” imbuh Rocky. “Jadi, tidak bermoral orang yang meninggalkan orang yang tidak bermoral yang di awalnya mereka anggap berhala,” ujar Rocky menyimpulkan.(ida)
Koalisi Aktivis Perubahan Bergerak Siap Menangkan Anies-Muhaimin
Jakarta, FNN | Mencermati dinamika Pilpres 2024 serta setia terhadap agenda Reformasi, sejumlah mantan Ketua Umum Cipayung Plus sepakat mendukung dan membentuk gerakan relawan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan pada diskusi yang mereka lakukan di salah satu cafe di daerah Cikini, Jakarta Pusat (11/10). Forum itu diinisiasi sebagai refleksi dari perjalanan kepemimpinan politik bangsa ini, sekaligus evaluasi perjalanan agenda reformasi serta demokrasi pasca reformasi 1998. Menurut Yusuf Blegur yang juga mantan Presidium GMNI, Demokrasi Pancasila yang dianut bangsa ini semakin tergerus dengan praktek-praktek demokrasi liberal dan oligarki yang mengkooptasi. \"Kita prihatin kehidupan demokrasi kita semakin menjauh dari cita-cita para founding fathers, dikotak-kotak-an ketika momentum Pilpres dan menguatnya liberalisasi serta oligarki dalam kepemimpinan politik.\" tegas Yusuf. Ditambahkan Beni Pramulia, mantan Ketua Umum IMM, bahwa regenerasi kepemimpinan bangsa ke depan harus senantiasa berbasis pada komitmen menjalankan agenda reformasi yang diusung gerakan mahasiswa tahun 1998. \"Jangan kita biarkan demokrasi kita semakin liberal dan bangsa ini dikooptasi para pemilik modal,\" tambah Beni. Mereka menilai pasangan Anies-Muhaimin lahir dari gerakan aktivisme-kemahasiswaan, dengan track kaderisasi bangsa yang otentik, pengalaman pemerintahan yang mumpuni, komit terhadap demokrasi pancasila dan agenda-agenda reformasi. Keduanya terbukti dengan kerja-kerja keberpihakan pada keadilan dan kesejahteraan sosial masyakarat, pendidikan, pemberdayaan kaum santri, UMKM, petani, nelayan dan buruh, serta tentu representasi aspirasi-harapan generasi millenial dan Z ke depan, tambah Taufik, mantan Ketua Umum KAMMI Para aktivis tersebut adalah mantan pimpinan OKP Cipayung Plus dan Gerakan Mahasiswa, yang mendeklarasikan Koalisi Aktivis Perubahan, yakni ;Muhammad Rodli Kaelani (PB PMII), Yusuf Blegur (Presidium GMNI), Taufik Amrullah (PP KAMMI), Chozin (PB HMI), Amirudin (DPP IMM), Beni Pramulia (DPP IMM), Karman (PP GPIII), Mervin Sadipun Komber (PP PMKRI), Fridrik Makanlehi (PP GMKI), Yusuf (PB PII) serta beberapa aktivis gerakan lainnya. Koalisi Aktivis Perubahan ini kata Yusuf segera mensinergiskan jaringan dan memasifkan gerakan hingga ke daerah-daerah. Mereka pun meyiapkan event terbuka dukungan aktivis-aktivisi Cipayung Plus bagi pasangan Anies-Muhaimin ini. (Ida)
Golkar Mantap Bergabung di KIM dan Mendukung Prabowo
Bandung, FNN - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya sudah mantap bergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.\"Golkar sudah \'firmed\' (mantap) di KIM,\" katanya usai acara Golkar Bersholawat di Stadion Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Rabu malam.Hal itu ia sampaikan merespons isu berkembang bahwa partai berlogo pohon beringin itu masih membuka kemungkinan untuk berpindah haluan politik beberapa pekan terakhir sebelum pendaftaran capres-cawapres ditutup KPU RI pada 25 Oktober 2023.Ia merespons pertanyaan apakah posisi Golkar tetap mantap apabila Airlangga tak terpilih sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo.\"Golkar \'firmed\'. Semuanya kita rembukan,\" ujarnya.Airlangga mengonfirmasi kabar beredar bahwa kandidat cawapres pendamping Prabowo telah mengerucut keempat nama, yakni dirinya, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka.Khusus pencalonan Gibran, KIM menanti soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan batas usia minimum capres-cawapres yang akan dibacakan pada Senin (16/10).Menurutnya, para ketua parpol yang tergabung di dalam KIM akan segera bertemu pada Jumat (13/10) guna membahas hal tersebut.Sebelumnya, nama Wali Kota Solo, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka menguat dalam bursa bacawapres pendamping Prabowo.Sejumlah pihak khawatir, MK dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu jika gugatan di MK dikabulkan, maka Gibran dapat melaju ke Pilpres 2024 pada usia 36 tahun.Gibran sendiri mengakui bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkali-kali memintanya untuk mendampingi sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.\"Semua orang kan sudah tahu beliau sudah minta berkali-kali dan sudah saya laporkan ke pimpinan (PDI-P). Ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain,\" kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (9/10).Atas permintaan itu, ia mengaku terkendala usia untuk memenuhi persyaratan maju sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024.\"Jawabannya umur tidak cukup,\" katanya.(ida/ANTARA)
Kaesang Tidak Datang ke Rakernas Projo karena Ada Agenda PSI
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyatakan tidak akan datang pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kelompok sukarelawan Pro Jokowi (Projo) karena ada kegiatan bersama partainya.\"Kayaknya ada acara PSI di luar kota, itu sudah direncanakan jauh-jauh hari,\" kata Kaesang kepada wartawan setelah bertemu sukarelawan Galang Kemajuan dan Keberlanjutan Center (GK Center) di Jakarta, Rabu (11/10).Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu kemudian berkelakar bahwa akan hadir pada Rakernas Projo pada tanggal 14 Oktober 2023 di Indonesia Arena tersebut jika menjadi bakal calon wakil presiden.\"Memang mau mencalonkan saya sebagai cawapres? Kalau benar, saya datang,\" kelakarnya.Saat disinggung bahwa ayahnya, Presiden Jokowi, beserta kakaknya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan hadir pada acara tersebut, Kaesang menyatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi agenda masing-masing pihak.\"Itu \'kan urusannya beliau-beliau. Kalau Mas Wali Kota datang, ya, itu urusan beliau. Kalau Pak Presiden datang, ya, itu urusan beliau,\" ucapnya.Mengenai rencana pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kaesang mengatakan bahwa hal tersebut sudah diagendakan. Namun, dia belum dapat memastikan tanggal pertemuannya.Ketika ditanya mengenai apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, Kaesang kembali menjawab dengan kelakar bahwa dirinya ingin membicarakan mengenai kucing, yang merupakan binatang kesayangan Menteri Pertahanan RI.\"Saya juga belum naik kudanya Pak Prabowo,\" katanya.Sebagai Ketum PSI yang baru ditunjuk pada tanggal 25 September lalu, Kaesang aktif mengikuti berbagai kegiatan dan bertemu sejumlah tokoh, termasuk Ketua DPR RI sekaligus politikus PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengakui akan bertemu dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam waktu dekat.\"Kami ada rencana untuk bertemu,\" kata Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (11/10).Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan undangan kepada Ketua Umum PSI yang merupakan putra bungsu Presiden Jokowi untuk bertemu.(ida/ANTARA)
Wapres Menunda Kunjungan ke Wamena dan Merauke karena Rapat Terbatas
Makassar, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin tidak menyelesaikan jadwal berkantor di Papua hingga Jumat (13/10) karena harus kembali ke Jakarta, Kamis, untuk mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, saat transit di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, mengatakan dengan harus kembalinya Wapres Ma\'ruf Amin ke Jakarta untuk ratas bersama Presiden Jokowi membuat jadwal kunjungan ke Wamena dan Merauke ditunda.\"Sebagaimana kita ketahui bersama, Wapres rencananya akan melanjutkan kunjungan ke Wamena dan Merauke, namun harus ditunda karena ada rapat terbatas penting dengan Presiden di Jakarta,\" kata Masduki.Masduki mengatakan Wapres Ma\'ruf tetap berkomitmen untuk melanjutkan kunjungan ke Wamena dan Merauke di lain kesempatan. Masduki pun mengaku tidak mengetahui apa agenda rapat terbatas penting tersebut.Dia juga tidak dapat memastikan apakah rapat terbatas itu menyangkut soal perombakan kabinet.\"Ratas saya kira saya nggak banyak tahu, karena tidak diberitahu; tapi, Wapres mesti menghadiri dan mungkin ada hal-hal yang sangat penting yang akan menjadi pembicaraan,\" jelasnya.Dia juga membantah jika Wapres kembali ke Jakarta lebih awal dari jadwal karena ada pergerakan kelompok separatis di Papua.\"Tidak ada, Papua aman. Tidak ada kaitan dengan itu,\" ujar Masduki.(ida/ANTARA)
Kominfo Mencatat 20 Ribu Delegasi Akan Menghadiri Forum Air Dunia 2024
Badung, Bali, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat sebanyak 20 ribu delegasi dari 171 negara akan hadir pada Forum Air Dunia (WWF) ke-10 di Bali pada tanggal 18-24 Mei 2024 guna membahas tentang air untuk kesejahteraan.\"Dari sisi ukuran, forum ini besar sekali, bahkan kemungkinan lebih besar dari G20 kalau melihat negara peserta,\" kata Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di sela-sela pertemuan konsultasi WWF ke-10 2024 di Jimbaran, Bali, Kamis.Dia mengatakan rencananya forum internasional itu juga akan dihadiri sejumlah kepala negara dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.Usman menambahkan persiapan WWF ke-10 telah berjalan selama hampir dua tahun dengan sejumlah pertemuan, di antaranya di Beijing, China, dan Jakarta pada Februari 2023.Sementara itu, lanjutnya, Kementerian Kominfo mendukung komunikasi publik terkait forum tersebut, termasuk mengadakan temu media yang membahas WWF ke-10.\"Dengan peserta yang banyak, dari sisi kami harus menyiapkan media center yang bagus, jaringan internet kapasitas besar. Ini wartawan dari berbagai negara hadir,\" imbuhnya.Dia menambahkan isu utama WWF ke-10 itu menyangkut air untuk kesejahteraan atau keadilan air.Selain itu, WWF juga membahas dua hal tentang air, yakni berkaitan dengan keputusan politik dari pemimpin dunia serta air untuk keadilan, mengingat terjadi kesenjangan ketersediaan air di berbagai belahan dunia seperti di negara-negara kawasan Afrika.Oleh karena itu, dia mengatakan perlu kolaborasi dan upaya bersama untuk konservasi air dan menjaga agar pasokan air tidak tercemar oleh pencemaran.\"Ini sangat tergantung kepada kepedulian atau political will dari pemerintahan di dunia; dan kedua untuk keadilan karena ada kesenjangan antara negara yang berlimpah dengan negara yang mengalami krisis air misalnya di Afrika,\" ujar Usman Kansong.(ida/ANTARA)
PPATK Melaporkan Penanganan Kasus kepada Jokowi, Termasuk Soal SYL
Jakarta, FNN - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, untuk melaporkan penanganan sejumlah kasus, termasuk soal Syahrul Yasin Limpo.\"Soal beberapa kasus saya sampaikan kepada beliau dan perkembangan-perkembangan terakhir terkait dengan tugas fungsi kami,\" kata Ivan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.Ivan menyampaikan kasus-kasus yang dilaporkan adalah kasus yang tengah berkembang belakangan ini termasuk juga kasus Syahrul Yasin Limpo (SYL).\"Iya semua ya,\" kata Ivan saat ditanya apakah kasus SYL turut dilaporkan.Ivan tidak mengatakan kepada wartawan soal pemeriksaan aliran dana dalam kasus SYL.Dia hanya menyebutkan bahwa dalam kesempatan itu dirinya juga meminta arahan kepada Presiden terkait sidang Financial Action Task Force (FATF).\"Kita kan mau sidang FATF 23-28 (Oktober) besok. Dalam rangka Indonesia menjadi anggota FATF,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Partai Gelora: Sekarang Saatnya Indonesia Jadi Pemain Global Utama Selesaikan Konflik Palestina-Israel
JAKARTA, FNN - Pemerintah diminta untuk meningkatkan perannya dalam ikut serta menyelesaikan konflik antara Palestina-Israel, serta mendorong kemerdekaan Palestina secepatnya. Sebab, Israel sejatinya menolak proposal dua negara yang digagas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sehingga tidak heran jika banyak provokasi yang dilakukan Israel yang bisa memicu perang. \"Kita tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Karena bukan berarti, kita tidak terlibat konflik, kita tidak kena dampak konflik ini. Kita diam pun, kita akan kena dampak geopolitiknya,\" kata Tengku Zulkifli Usman, Wakil Ketua Bidang Narasi, DPN Partai Gelora Indonesia, Rabu (11/10/2023) sore. Dalam diskusi Gelora Talks dengan tema \'Badai Al-Aqsa: Kejutan Palestina dan Dampak Geopolitiknya yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV itu, Tengku Zulkifli menegaskan, saatnya sekarang bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya sebagai pemain global (global player). \"Sekarang sudah saatnya, it\'s time for Indonesian to invote global order, sebagai pemain utama global. Saya yakin Indonesia bisa masuk ke sana, termasuk dalam konflik Palestina-Israel,\" katanya. Menurut TZU, sapaan akrab Tengku Zulkifli Usman, Indonesia tidak bisa lagi menjadi penonton dalam situasi konflik geopolitik sekarang, tetapi harus terlibat aktif. \"Kita jangan lagi punya mindset sebagai penonton, sudahlah kita di sini saja. Kita nggak boleh begitu lagi, kita harus punya mental sebagai bangsa penakluk sekarang, yang bisa mempengaruhi negara lain, menjadi pemain utama sejajar dengan Amerika,\" ujarnya. TZU mengatakan, Indonesia sudah punya visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut, tidak akan terwujud, jika peran Indonesia sebagai pemain global tidak ditingkatkan dari sekarang. \"Tidak ada pilihan, Indonesia harus berselancar sekarang. Nanti pemimpin di 2024 juga harus paham geopolitik, sehingga punya konektivitas dan daya tawar yang bagus untuk menavigasi Indonesia mewujudkan mimpinya di 2045. Jangan sampai mimpinya di 2045, nol seperti sekarang,\" katanya. Analis Politik Dunia Islam dan Internasional ini menilai Indonesia bisa menjadi juru damai konflik Palestina-Israel, karena secara geografis Indonesia jauh dari wilayah konflik. Selain itu, Indonesia juga sebagai negara terbesar berpenduduk muslim di dunia, dan tidak punya akar persoalan konflik seperti yang dialami negara-negara Islam di Timur Tengah. \"Saran saya, jika pemerintah ingin banyak terlibat, maka sudah harus lebih banyak melakukan komunikasi intensif dengan pihak-pihak yang bertikai,\" katanya. TZU melihat solusi dua negara yang diinginkan PBB sulit terwujud, karena ditolak Israel. Bahkan Israel secara tegas menyatakan, bahwa masalah Palestina tidak mau diselesaikan PBB. \"Maksudnya apa itu. Itu berarti resolusi PBB tidak diterima, dan akan diselesaikan dengan caranya sendiri. Kalau kita tafsirkan bisa bermacam-macam, tapi Israel itu prinsinya tetap ingin satu negara. Nah, sekarang wilayah Gaza yang hanya 365 KM dengan penduduk 3 juta itu, sengaja di bombardir agar pindah. Israel ingin melakukan genosida rakyat Palestina,\" ujarnya. Jika Israel serius ingin perang, menurutnya, Israel harusnya melakukan operasi militer dan mengerahkan pasukan daratnya untuk mencari pejuang-pejuang Hamas yang berada di terowongan-terowongan di Jalur Gaza. \"Tapi faktanya tidak demikian, Israel terus membombardir Gaza, karena memang tidak ingin menghambisi Hamas, tetapi membunuhi rakyat Palestina. Korbannya kalau kita lihat itu kan sipil, banyak perempuan, ibu-ibu dan anak-anak,\" ungkap TZU. Wakil Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora ini berharap agar solidaritas terhadap rakyat Palestina terus ditingkatkan dan bisa terlepas dari penjajahan Israel \"Misalkan Indonesia membuka perwakilan Hamas di Indonesia, mereka punya kantor di Indonesia. Israel ini melakukan penjajahan, melanggar HAM berat, tapi tidak pernah dihukum. Karena perang ini bukan perang pertama dan perang terakhir, saya yakin akan ada perang selanjutnya. Maka hukum internasional harus menghukum Israel,\" tegasnya. Israel Kedodoran Sementara itu, Pengamat Militer dan Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie menghimbau masyarakat di tanah air diimbau tidak terpancing secara berlebihan merespon konflik Palestina-Israel saat ini. \"Kita semua sepakat, sebenarnya konflik Hamas dan Israel sudah berlangsung lama. Emosi rakyat sekarang jangan gampang terbakar,\" kata Connie. \"Saya juga mengingatkan satu hal jangan ada narasi menarik-narik, yang menarik Indonesia ikut-ikutan terlibat dalam membenci atau memihak terlalu jauh. Kita harus paham geopolitik, dan prinsipnya kita ingin semua berdamai,\" imbuhnya. Connie merespon terjadinya serangan mendadak Hamas kepada Israel, baru-baru ini merupakan serangan terbesar konflik Palestina-Israel. \"Serangan Hamas kemarin, merupakan kategori serangan besar,” ucapnya. Serangan ini selain bersifat mendadak dan cepat, juga begitu rahasia hingga membuat Israel kedodoran. Serangan roket Hamas meninggalkan lubang besar, lalu diduduki bulldozer serta sembunyi paralayang untuk menyerang ke jantung lawan. \"Setidaknya ada 3.000 roket diluncurkan, benar-benar mendadak dan cepat,\" katanya Padahal, lanjut Connie, pertahanan Israel jauh lebih kuat ketimbang kelompok Hamas. Apakah kedodoran dalam hal intelligent atau sistemnya atau aspek manusianya. Sehingga tidak ada langkah seperti pencegahan dini. \"Teknologi Israel sangat canggih, seperti penggunaan laser, terowongan, serta pemanfaatan robot. Tapi semua itu bisa saja kedodoran. Serangan Hamas seperti menonaktifkan semua, bisa kegagalan intel, karena tidak mungkin Israel tak tahu,\" ucapnya. Bisa saja, Hamas mendapat dukungan dari Iran yang selama ini juga dekat dengan Rusia. Iran diduga sengaja ingin memberi pelajaran terhadap Israel atau NATO dan Amerika Serikat. \"Siapa yang mendukung peralatan senjata? Ini jadi fenomena perang yang menarik,\" ujarnya. Pengamat Militer dan Pertahanan ini pun memprediksi konflik Palestina-Israel bisa merembet ke Iran, Yordania dan Saudi Arabia. Sebab, Israel saat ini kurang mendapatkan dukungan dari sekutu utamanya, Amerika. \"Israel akan menghadapi problem dukungan dari Amerika sebagai sekutunya. Amerika saat ini mengalami problem kepentingannya terhadap perang Rusia Ukraina, terlebih Washington sendiri juga tengah memasuki pemilihan presiden,\" katanya. Junjung Resolusi PBB Sedangkan diplomat senior mantan Duta Besar Indonesia Untuk Australia dan Tiongkok, Imron Cotan, mengatakan, kedua belah pihak harus menjunjung tinggi resolusi Dewan Keamanan PBB, No.242 sebagai dasar penyelesiaan konflik Palestina-Israel. \"Maklumat Presiden Jokowi (Joko Widodo) sudah benar, harus menggelorakan perdamaian serta hentikan kekerasan,\" kata Imron Cotan. Namun, Imron Cotan dapat memahami kemarahan Hamas, karena sudah hampir 50 tahun berbagai kesepakatan tidak ada realisasinya. Serangan Hamas, bukan kemenangan militer Hamas, tapi sekedar mengejutkan mata dunia internasional. \"Serangan ini hanya kejutan membuat terbuka mata dunia terhadap persoalan ini,\" katanya. Imron mendukung langkah Indonesia untuk terus menyuarakan perdamaian, karena Indonesia sendiri banyak keterbatasan dengan pertimbangan persoalan domestik yang belum kunjung usai. Imran Muslim, Asia Middle East Centre for Research and Dialogue, mengungkapkan, rakyat Palestina di Gaza telah dikepung oleh Israel dengan pembetonan, sehingga tidak bisa keluar dari wilayah Gaza. Hampir setiap hari, dan ribuan warga Gaza mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. \"Itu yang diserang adalah desa-desa, mereka tak bisa keluar, sedangkan air dan listrik diatur dari Israel.Sudah tak kuat lagi. Pemberitaan dukungan demo di berbagai kota di Indonesia, sudah cukup untuk menguatkan moral mereka berjuang,\" kata Imran Muslim. Menurut Imran, pengepungan warga Gaza ini sudah berlangsung sekitar 16 tahun lebih. Ia berharap Indonesia terus mendukung pembebasan blokade Gaza dan kemerdekaan Palestina. \"Dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Palestina dalam mendukung perjuangan kami, ini sama dengan semangat perjuangan Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Perjuangan kami juga ingin membebaskan negara dari pendudukan Isarel,\" tegasnya. (Ida)
Usia Presiden Usia Gibran
Oleh: Radhar Tribaskoro - Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) MAHKAMAH Konstitusi akan segera bersidang untuk meninjau kembali batas usia termuda calon presiden yang ditetapkan oleh pasal 169 huruf q UU No.17/2017. Menurut UU itu usia capres dan cawapres mesti telah mencapai 40 tahun pada waktu pemilihan presiden diselenggarakan. Ketentuan tersebut ditinjau ulang atas permintaan partai non-parlemen Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai ini mengajukan peninjauan ulang itu karena menginginkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung presiden petahana Joko Widodo, menjadi calon wakil presiden 2024. Gibran pada tanggal 14 Februari 2024 (hari pemungutan suara) baru mencapai usia 36 tahun 4 bulan dan 14 hari. Adapun putra Presiden Jokowi yang lain, yaitu Kaesang Pangarep, telah diangkat menjadi Ketua Umum PSI hanya 3 hari setelah memperoleh kartu anggota partai. Bagaimana Mahkamah Konstitusi memutus kasus ini? Koreksi atas Koreksi Dari sudut pandang ilmiah, kasus ini konyol. Undang-undang yang dipersoalkan baru lahir 6 tahun lalu sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Adapun ketentuan batas usia 40 tahun itu sendiri adalah koreksi atas batas usia 35 tahun yang ditetapkan oleh undang-undang yang digantikan. Sekarang MK harus bersidang untuk mengembalikan batas usia ke semula. Sungguh sebuah pemborosan waktu dan tenaga yang sangat tidak dibutuhkan rakyat. Enam tahun lalu, batas usia calon presiden dan wakil presiden dinaikkan dengan pertimbangan bahwa presiden merupakan jabatan yang sangat penting dan strategis. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga harus memiliki kecakapan dan pengalaman yang memadai untuk memimpin negara. Kalau sekarang batas usia akan diturunkan lagi apakah ada yang salah dalam pertimbangan-pertimbangan di atas? Bagaimana MK mengetahui kesalahan itu? Tidak ada Kriteria Objektif Dalam konteks kepemimpinan, umur dan kematangan seringkali dikaitkan, tetapi kedua aspek ini tidak selalu sejalan. Banyak teori mengatakan bahwa kematangan pemimpin lebih terkait dengan pengalaman daripada umur. Orang yang memiliki pengalaman kerja dan pernah memimpin di berbagai tingkatan dianggap lebih matang dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Menurut Teori Perkembangan Kepemimpinan, seperti disampaikan Warren Bennis, penting sekali bagi seseorang untuk mengalami dan mengatasi berbagai krisis atau tantangan sebagai cara untuk mengembangkan kepemimpinannya. Meskipun ini bisa terjadi di usia berapa saja, sering kali diperlukan waktu dan berbagai pengalaman hidup untuk mengembangkan keterampilan dan kebijaksanaan ini. Di sisi lain model kepemimpinan situasional dari Hersey-Blanchard mengemukakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada sejauh mana pemimpin dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan tingkat kematangan bawahan. Meskipun model ini tidak langsung berbicara tentang umur pemimpin, dapat diasumsikan bahwa kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi mungkin berkembang seiring waktu dan pengalaman. Namun, ada pula pandangan yang mengakui keunggulan pemimpin muda, yang mungkin lebih terbuka terhadap ide-ide baru, inovatif, dan dinamis dalam pendekatan mereka. Mark Zuckerberg (Facebook) dan Sergey Brin (Google) adalah contoh pemimpin muda yang berhasil. Namun perlu diingat kedua orang itu bukanlah pemimpin terpilih, mereka adalah entrepreneur yang kebetulan berhasil di antara jutaan entrepreneur muda lainnya. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa kematangan tidak selalu sebanding dengan umur. Seseorang bisa menjadi pemimpin yang matang di usia muda dengan pengalaman, kebijaksanaan, dan keterampilan yang tepat. Namun kesimpulan itu berlaku juga sebaliknya, seorang pemimpin yang lebih tua sering dianggap memiliki tingkat kematangan yang diharapkan. Kematangan kepemimpinan bersifat kompleks dan tidak dapat diukur hanya dengan faktor umur semata. Secara empiris orang Amerika menganggap John F. Kennedy sebagai pemimpin terpilih muda yang paling berhasil. John terpilih ketika berusia 43 tahun. Sementara itu Perdana Menteri Inggris termuda yang dianggap paling berhasil adalah Tony Blair. Seperti Kennedy, ia terpilih tahun 1997 saat berusia 43 tahun. Kepala pemerintahan yang betul-betul muda terpilih di Austria tahun 2017, namanya Sebastian Kurz. Ketika terpilih ia baru berusia 31 tahun. Namun Kurz tidak menyelesaikan masa jabatannya, tahun 2021 ia dipaksa mundur karena terlibat sejumlah skandal, termasuk korupsi. Fakta empiris di atas tetap tidak dapat dipergunakan untuk menentukan batas usia yang pasti menunjuk pemimpin telah cukup matang, atau tidak. Beri Jalan atau Tidak untuk Gibran? Dengan tidak adanya alasan objektif atas batas usia kematangan pemimpin, orang hanya bisa berspekulasi. Artinya: empat puluh tahun dan tiga puluh lima tahun adalah sama benarnya sekaligus sama salahnya. Mana yang mau dipilih? Mau tidak mau, pilihan manapun yang akan diambil oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi hari ini memiliki nuansa subjektif yang kuat. Pilihan 40 tahun menyatakan pemihakan kepada pembuat UU No.7/2017, bahwa capres yang matang, cakap dan cukup berpengalaman berusia minimal 40 tahun. Sebaliknya Pilihan 35 mengkonfirmasi dukungan subjektif kepada Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo pada Pilpres 2024. Bagi publik pilihan 35 adalah konfirmasi atas tegaknya rezim otokrasi Joko Widodo beserta dengan dinasti politik dan kroni-kroninya. Hanya dengan rezim semacam itu maka seorang dengan pengalaman dan kontribusi publik sangat minim bisa mencapai kedudukan tertinggi di suatu negara. Itukah yang akan terjadi pada republik ini? (*)
POPULER
