POLITIK
Proses Hukum Tersangka Kericuhan di BP Batam Masuk Tahap I
Batam, FNN - Polresta Barelang (Batam, Rempang, Galang) menyebutkan, proses hukum pada sebagian tersangka kericuhan di depan kantor BP Batam pada 11 September 2023 sudah memasuki tahap 1 (penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian). \"Dari 35 orang tersangka, sementara sebagian masih tahap 1, dan yang lain sisanya, masih kami lakukan pemeriksaan,\" ujar Kapolresta Barelang Kombes Pol. Nugroho Tri Nuryanto di Batam Kepulauan Riau, Senin (2/10). Dia menjelaskan, terkait proses penangguhan terhadap tersangka, pihaknya masih mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari penyidik. Karena dari hasil pemeriksaan, mereka mendapatkan fakta bahwa, dari 35 orang yang di amankan, hanya tujuh orang yang merupakan warga Rempang. \"Untuk warga Rempang ini masih dalam pertimbangan dari penyidik dan mungkin kalau ada masukan dari pimpinan untuk masalah penangguhan ini akan kami pertimbangkan kembali,\" kata dia. Kapolres juga mempersilahkan kepada pihak keluarga, untuk memberikan pengajuan surat penangguhan kepada para tersangka. \"Jadi kalau ada dari pihak keluarga yang ingin mengajukan penangguhan kami silahkan, tapi tetap keputusan ada di penyidik,\" katanya. Selain itu, pihaknya juga memberikan ruang advokasi hukum (serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pemberian pembinaan hukum) kepada para tersangka. \"Kami juga memberikan ruang advokasi, itu haknya tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum,\" ujar dia.(ida/ANTARA)
RUU Pengesahan TPNW Setuju Dilanjutkan ke Rapat Paripurna DPR
Jakarta, FNN - Komisi I DPR RI bersama Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.\"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna untuk disetujui sebagai undang-undang?\" kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto yang memimpin jalannya rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Pertanyaan itu kemudian dijawab setuju oleh seluruh anggota Komisi I DPR RI dan perwakilan Pemerintah yang hadir, yakni Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Asep N Mulyana.Sebelum persetujuan diambil, seluruh fraksi telah menyampaikan pendapat akhir mini fraksi masing-masing terlebih dahulu. Sembilan fraksi di parlemen lantas menyatakan setuju agar RUU tentang pengesahan TPNW dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.\"Tadi pendapat akhir mini fraksi sudah dibacakan, semuanya setuju dengan catatan-catatan,\" ucap Utut.Pada kesempatan tersebut dilakukan pula persetujuan terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tentang pengesahan TPNW menyangkut dua pasal, yakni Pasal 1 RUU tentang TPNW yang berbunyi \"Mengesahkan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) yang telah ditandatangani Pemerintah RI pada tanggal 20 September 2017 di New York, Amerika Serikat\".Kemudian, Pasal 2 RUU tentang TPNW yang berbunyi \"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan\".Adapun di awal, Menlu Retno memaparkan bahwa nilai utama TPNW ialah menegaskan bahwa kepemilikan senjata nuklir tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk meluruskan pandangan yang keliru bahwa kepemilikan nuklir dianggap prestise negara.\"TPNW juga ditujukan untuk melengkapi kelemahan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), di mana NPT membedakan kelompok negara yang boleh dan tidak boleh memiliki senjata nuklir, sementara TPNW memberikan hak dan kewajiban hak yang sama bagi seluruh pihak,\" kata Retno.Selain Traktat NPT, dia menjelaskan bahwa pengesahan TPNW akan melengkapi pula ratifikasi dua instrumen multilateral lain yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBT), dan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (SEANWFZ).Retno menyebut bahwa TPNW diberlakukan pada 22 Januari 2021 dan sampai sekarang telah ditandatangani oleh 93 negara, dengan 69 di antaranya telah melakukan ratifikasi terhadap traktat tersebut.Sebelumnya pada 20 September 2017, Indonesia bersama puluhan negara lain di dunia menandatangani Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menandatangani traktat tentang pelarangan senjata nuklir yang untuk pertama kalinya di dunia mengikat secara hukum.\"Pagi tadi Indonesia sudah menandatangani Traktat Pelarangan Senjata Nuklir,\" ungkapnya.Traktat tersebut diadopsi pada 7 Juli 2017 di Konferensi PBB di New York, meraih dukungan 120 negara dari 193 negara anggota PBB.TPNW memuat kumpulan larangan untuk berperan serta dalam segala kegiatan terkait senjata nuklir, termasuk larangan untuk mengembangkan, menguji, memproduksi, mendapatkan, memroses, menimbun, menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir.(ida/ANTARA)
KAHMI Jaya Mendorong Lima Tokoh Nasional Maju Pilkada DKI
Jakarta, FNN - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya mendorong lima tokoh nasional untuk maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2024.Ketua KAHMI Jaya M. Syaiful Jihad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan lima tokoh itu yakni Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali, politikus PDIP Prasetio Edi Marsudi, putra Betawi Marullah Matali, Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim, dan politikus Partai Gerindra Ahmad Riza PatriaDia menjelaskan Ahmad Ali sangat layak menjadi Gubernur DKI dengan pengalamannya dan juga alumni HMI.\"Ahmad Ali merupakan kader HMI, pengusaha sukses dan berpengalaman dalam pemerintahan karena anggota DPR, pernah jadi ketua Fraksi Nasdem DPR, dan Komisi 3 DPR. Kanda Ahmad Ali juga dekat dengan para ulama,\" ujarnya.Sementara, Prasetyo Edi Marsudi adalah salah satu tokoh utama dalam perjalanan Jakarta. Saat ini, dia menjabat sebagai Ketua DPRD DKI selama dua periode.\"Pak Pras itu tokoh kunci yang cukup populer di Jakarta. Dia banyak mewarnai dinamika pembangunan Jakarta selama 10 tahun belakangan ini,\" ungkapnya.Tokoh lain yang dipotret KAHMI Jaya adalah Marullah Matali. Mantan Sekretaris Daerah itu dikenal luas di Jakarta, khususnya dalam komunitas Betawi.\"Sementara KH Lutfi juga anak Betawi yang memiliki ketokohan Betawi di Jakarta. Dia sangat dekat dengan masyarakat Betawi. KH Lutfi juga kader HMI Cabang Ciputat,” ungkapnya.Selain itu, Ahmad Riza Patria juga layak karena pernah menjabat Wakil Gubernur DKI dan presidiun Majelis Nasional (MN) KAHMI. Saat ini Riza menjabat sebagai Ketua Gerindra DKI Jakarta.\"Mereka layak memenuhi kriteria untuk memimpin Jakarta di masa yang akan datang,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Dukungan Jokowi Dinilai Mengerucut ke Ganjar
Jakarta, FNN - Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai dukungan politik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengerucut kepada bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dengan sengaja mempertontonkan momen keakraban dirinya bersama dengan Ganjar dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan, Jakarta, Jumat (29/9).\"Jokowi sempat menggandeng Mega bersama dengan Ganjar. Jokowi juga menyebut secara eksplisit Ganjar nanti kalau sehari setelah dilantik langsung bekerja ke dalam ketahanan pangan. Menurut saya, Jokowi ingin membantah asumsi dan dugaan sejumlah orang ini bahwa dukungan Pak Jokowi bukan ke Ganjar,\" kata Saidiman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Menurut dia, sikap yang ditunjukkan Jokowi kepada Megawati dan Ganjar saat Rakernas tersebut merupakan sinyal komitmen bahwa Jokowi sejalan dengan kebijakan PDIP yang telah resmi mengusung Ganjar sebagai bakal capres pada Pilpres 2024.Sekaligus, lanjut dia, menepis anggapan bahwa hubungan antara Jokowi, Megawati, dan Ganjar sedang tidak harmonis.\"Jokowi ingin menunjukkan bila ia masih kader PDIP, dan partai-nya itu sedang mendukung seseorang bernama Ganjar Pranowo. Saya tidak melihat Pak Jokowi berpaling dari komitmen partai,\" ujarnya.Saidiman lantas memaparkan bahwa berdasarkan survei SMRC yang dirilis pada Mei 2023, sebanyak 81,7 persen masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi sebagai presiden. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 persen responden yang puas menyatakan bakal mendukung Ganjar, sedangkan sebanyak 30 persen lainnya bakal mendukung Prabowo pada Pilpres 2024.Dia pun menilai bahwa Ganjar masih memiliki peluang besar untuk mencuri suara dari pendukung Jokowi yang pro-Prabowo dengan syarat rutin memamerkan kebersamaan dengan Jokowi, bersamaan dengan Jokowi yang mengeluarkan penyataan-pernyataan bernuansa pro-Ganjar.\"Pertemuan kemarin, kalau itu tersosialisasi dengan baik, saya kira itu bisa mengubah persepsi bahwa sebenarnya Jokowi itu pilihannya adalah Ganjar,\" ucapnya.Saidiman memandang bahwa meskipun Jokowi dekat dengan Prabowo, menurutnya Jokowi masih condong memberi dukungan kepada Ganjar, sebab tidak ingin mengambil risiko dengan merusak hubungannya dengan Megawati di akhir masa jabatannya sebagai presiden.\"Sejauh ini, Jokowi tidak ada perkataan mendukung siapa. Satu-satunya capres yang agak lebih eksplisit (yang didukung) Jokowi itu Ganjar Pranowo. Ketika dia (Ganjar) dideklarasikan oleh parpol-nya, Jokowi itu hadir. Itu satu-satunya peristiwa yang dihadiri oleh Pak Jokowi,\" papar Saidiman.Sebelumnya, Jumat (29/9), Presiden RI Joko Widodo mengaku memberikan bisikan kepada bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo untuk segera menangani kedaulatan pangan setelah dilantik jika terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029.\"Tadi saya bisik-bisik ke beliau. Pak, nanti habis dilantik besoknya langsung masuk kedaulatan pangan, enggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan,\" kata Presiden Jokowi pada Pembukaan Rakernas IV PDIP di Jakarta, Jumat.(ida/ANTARA)
Soal Peluang Duet Prabowo-Ganjar, Gerindra Menghormati Sikap PDIP
Jakarta, FNN - Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku menghormati sikap PDI Perjuangan soal tertutup-nya peluang antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.\"Ya, saya pikir apa yang disampaikan dalam Rakernas (Rapat Kerja Nasional) PDIP adalah keputusan dari PDIP tentang pencapresan, karena itu kami hormati,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Sebab, kata dia, baik PDIP maupun Partai Gerindra sudah menetapkan pilihan politiknya masing-masing.\"Ya, saya pikir masing-masing partai kan sudah menetapkan pilihannya, dan saya pikir kami konsentrasi pada kontestasi yang teduh dan juga berharap supaya pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar,\" ucapnya.Untuk itu, dia menyebut partai-nya akan fokus untuk berkonsentrasi memenangkan Pilpres 2024.\"Menjelang pendaftaran yang tidak berapa lama lagi, marilah kita kemudian sama-sama berkonsentrasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya bagi kelancaran pilpres,\" ujarnya.Adapun terkait penentuan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 akan diputuskan bersama para ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).\"Soal cawapres itu akan kemudian dibicarakan dengan partai koalisi tentunya, dan saya sendiri belum tahu sampai di mana, para ketum-ketum yang nanti akan memutuskan,\" tuturnya.Dia pun enggan untuk menanggapi terkait kans Prabowo Subianto untuk berduet dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD ataupun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Pilpres 2024.\"Saya enggak bisa mengomentari nama-nama cawapres, karena itu kewenangan ketum-ketum partai koalisi,\" kata dia.Sebelumnya, Minggu (1/10), PDI Perjuangan menutup rapat-rapat pintu perjodohan antara bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Iya (menutup pintu duet sebagai bakal cawapres Prabowo), menegaskan bahwa capres dari PDIP, bekerja sama dengan partai pendukung adalah Bapak Ganjar Pranowo,\" ujar Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu.Ia mengatakan tak mungkin Ganjar diturunkan posisinya menjadi bakal cawapres. Pasalnya, empat partai politik pengusung Ganjar yakni PDIP, PPP, Hanura dan Perindo telah menetapkan mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi capres.\"Artinya apa, artinya tidak mungkin ya, sekali lagi, tidak mungkin, dan menutup kemungkinan sama sekali untuk diturunkan sebagai cawapres. Beliau adalah capres,\" tegasnya.Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku bingung dengan kemunculan isu duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di media massa.\"Saya sendiri sampai bingung loh, di media tiba-tiba dibilang begini (duet Ganjar-Prabowo), \'iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya\',\" ujar Megawati dalam penutupan Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta.(ida/ANTARA)
Jokowi Bisa Jadi Kuntilanak
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih Lagi lagi Jokowi seperti tidak menyadari, ketika rakyat sudah berisik, di sana sini muncul sumpah serapah bahwa Jokowi memang serakah. Ketika politik keluarga ( dinasti) merajalela dengan fulgar, selalu menggunakan nalar dan dalil bahwa undang undang tidak melarang, ketika anak dan menantunya dimudahkan untuk meraih jabatan politik sebagai walikota / bupati dan iparnya sebagai penjaga gawang di MK. Nampaknya keserakahan belum berahir ketika mencoba Kaesang terdengar isu akan di nobatkan sebagai Bupati Depok, atret karena banyak kendala dari masyarakat yang menyerang betapa serakahnya presiden ini. Berbelok arah muncul rekayasa menjadi ketua umum salah satu partai , sekalipun kalanya kecil tetapi konon memiliki modal finansial besar. Bersamaan dengan sangat besar rekaya yudicial review mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden dari batasan minimal 40 tahun menjadi 35, menyerat kuasa ketua MK yang posisinya sebagai ipar presiden akan mengalami kegagalan. Konon berharap harap agar salah satu anaknya sebagai putra mahkota bisa nempel sebagai wakil presiden. Kondisi Jokowi yang tidak terkendali bisa dikenali, kita pinjam puisi \"Wiji Thukul\" : Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi, dan berbisik-bisik, ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat, dan bila omongan penguasa, tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka akan ada perlawanan. Ketika ancaman penguasa sangat besar terhadap siapapun yang berbeda pandangan dengan presiden Jokowi, sekalipun sering berputar putar tidak terlibat tetapi perangkat hukum begitu buas menyergapnya Muncul meluas bisik bisik rakyat di media sosial bahwa : Jadi orang adil itu tak gampang, jadi serakah lebih leluasa. Apa lagi punya kekuasaan, setir sana, setir sini sesuka hati Tapi tak selamanya keserakahan leluasa, yang pertama melibas adalah kebencian, caci maki rakyat yang menerus. Penguasa yang tidak adil, akan membuat tiang gantungan untuk dirinya sendiri. Matinya sangat sakit diantara umpatan keburukan. Telah membuat dosa untuk orang lain, akan menyiksa dirinya sendiri. Keserakahan Jokowi sepertinya sulit diingatkan apalagi di hentikan, ditambah berat korupsi merambah luas di semua lini aparatur negara, keadaan perampasan tanah dimana mana. Kesan makin kuat Jokowi hanya sebagai pemimpin boneka. Kapan bisa dihentikan, bisa jadi setelah Jokowi mengakhiri atau turun dari jabatannya sebagai presiden. Ini artinya semua sudah terlambat. Anak, menantu, ipar bisa bernasib buruk sebagai _\"Kuntilanak\"_ nyungsang kesana kemari minta ampun sudah tertutup. Pilihannya tinggal menepi di jeruji besi atau lari ke alam ghaib sebagai _\"Kuntilanak\"_, menetap di hutan atau pekuburan.***
Konflik Megawati - Jokowi, Batalkan Duet Prabowo dan Ganjar
Jakarta, FNN | Konflik kepentingan politik antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mementahkan rencana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo untuk kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024. “Megawati menolak mentah-mentah rencana politik pihak-pihak yang ingin menyatukan Prabowo dengan Ganjar dalam menghadapi kontestasi pilpres 2024 mendatang. PDIP tetap menempatkan Ganjar sebagai bakal calon presiden (capres), tidak untuk bakal calon wakil presiden (cawapres),” kata analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Senin (2/10). Menurutnya, konflik kepentingan politik di antara Megawati dengan Jokowi, kali ini tidak bisa diselesaikan dengan konsensus politik. Megawati adalah queen maker (penentu keputusan) politik bagi koalisi pendukung Ganjar. Sedangkan Jokowi menjadi king maker politik bagi koalisi pendukung Prabowo. “Jadi jelas ada konflik politik yang tidak bisa ditutupi dari kedua elite politik itu. Padahal Megawati masih punya utang politik terhadap Prabowo melalui Perjanjian Batutulis Mei 2009, isi poinnya antara lain PDIP akan mendukung Prabowo dalam pilpres,” ungkap Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Nyatanya, lanjut Ginting, utang politik itu tidak direalisasikan pada pilpres 2014 dan 2019. Dengan keputusan Rapar Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang berakhir kemarin, maka pupus sudah Prabowo mendapatkan dukungan dari PDIP. Dikemukakan, memang Jokowi sebagai presiden yang mendapatkan dukungan dari PDIP, namun belum tentu pula Jokowi akan berpihak kepada PDIP dalam pilpres 2024 ini. Jokowi ini bukan kader murni PDIP, melainkan pengusaha yang menjadi aktor politik dan membutuhkan perahu politik. “Jokowi itu butuh perahu PDIP untuk berlayar menggapai posisi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden RI. Ambisi politiknya sudah terwujud dan sekarang dia juga ingin menjadi king maker politik seperti Megawati,” kata Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Menurut Ginting, PDIP merupakan marwah politik bagi keluarga Megawati yang membawa trah Sukarno. Sebagai partai pemenang pemilu 2014 dan 2019, Megawati tidak sudi kader partainya (Ganjar) harus mengalah menjadi bakal cawapres. “Koalisi bisa terjadi dalam perspektif Megawati dengan komposisi Ganjar sebagai bakal capres dan Prabowo sebagai bakal cawapres. Mengingat Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) posisinya berada di bawah PDIP,” ujar Ginting. Di sisi lain, lanjutnya, Prabowo juga tidak mau mengalah bila ditempatkan sebagai posisi bakal cawapres. Sebab inilah kemungkinan terakhir Prabowo mengikuti kontestasi pilpres, mengingat pada pilpres 2029, usia Prabowo sudah 78 tahun. “Di luar itu, Jokowi lebih merasa bisa mengendalikan Prabowo yang juga mendukung keluarga Jokowi berkiprah dalam politik dengan sokongan dari Partai Gerindra. Sedangkan Ganjar, praktis dalam genggaman politik Megawati,” kata Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik. Dikemukakan, rencana politik Megawati tidak sama dengan rencana politik Prabowo maupun Jokowi. Kemungkinan Kongres PDIP 2025 mendatang, jika mulus akan terjadi peralihan estafet kepemimpinan dari Megawati kepada putrinya Puan Maharani. “Bisa jadi Megawati tidak lagi memiliki kepercayaan politik yang tinggi kepada Jokowi setelah terjadinya dinamika politik yang hebat, seperti putra bungsu Jokowi, Kaesang Jokowi justru tidak berada di kandang banteng. Melainkan memegang bunga mawar putih alias PSI (Partai Solidaritas Indonesia,” pungkas Ginting. (sws).
Gibran Sudah Lapor ke PDIP Soal Dipinang Menjadi Cawapres Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Gibran Rakabuming Raka sudah melaporkan ke partai terkait keinginan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk meminangnya menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Kami tunggu, tetapi Mas Gibran juga telah sampaikan pada kami dalam berbagai dialog-dialog internal terkait hal tersebut (Gibran dilirik jadi cawapres Prabowo), ya,\" ujar Hasto kepada awak media di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.Kendati demikian, Hasto berharap Gibran dapat memperjuangkan kepentingan yang lebih besar bersama partai berlambang banteng moncong putih itu.\"Kami percaya bahwa berpartai itu untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar,\" jelasnya.Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilai bahwa PBB sudah memiliki pertimbangan dalam meminang Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo. Namun, ia tak mau berandai-andai dan menyerahkan keputusan tersebut kepada putra sulung Presiden Jokowi itu. \"Ya, kan yang meminang punya pertimbangan tertentu. Tinggal yang dipinang mau atau tidak, Itu saja. Kan baru berandai-andai ini,\" ujar Puan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.Menurut Puan, Gibran adalah sosok anak muda yang sudah memperlihatkan prestasinya di Surakarta. Untuk itu, dia tak mungkiri bahwa PBB menjadikan hal itu sebagai pertimbangan.Adapun PBB secara terbuka meminang Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Perlu diketahui sebagai sekjen Partai Bulan Bintang, salah satunya (PBB) mencalonkan wakil presiden yang ada di tengah-tengah kita hari ini, selain Pak Yusril ya Mas Gibran Rakabuming Raka,\" kata Sekretaris Jendral PBB Afriansyah Noor di Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/9).Pernyataan tersebut diungkapkan Afriansyah setelah membuka \"Job Fair Career Expo 2023\" di Graha Wisata Niaga, Laweyan, Solo.Menurut dia, meski saat ini Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP, ia meminta putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak takut keluar dari partai demi kepentingan negara.\"Sekarang ini saya bilang semua, saya kader PBB kalau ada yang minta dari partai lain saya keluar, untuk negara dan bangsa kenapa harus takut. Tidak boleh takut selagi untuk kepentingan negara,\" katanya.Ia mengatakan dua sosok yang diusulkan PBB menjadi cawapres, yakni Gibran Rakabuming dan Yusril Ihza merupakan sosok yang mumpuni.\"Karena ini kami dari PBB sudah mencalonkan Prabowo menjadi presiden kami, dan tentunya wakilnya kami berharap ada sosok anak muda,\" ucapnya.PBB telah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra sebagai bakal capres 2024.(sof/ANTARA)
PDIP Menghormati Keputusan Kaesang Masuk PSI
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menghormati keputusan putra bungsu Presiden Joko Widodo yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). \"Hak berserikat, berkumpul, itu dihormati PDIP, karena itu perintah konstitusi kita,\" tegas Hasto di sela-sela Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu. Pasalnya, hak untuk bebas berserikat diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, \"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat\". Ia juga tak mempermasalahkan Kaesang memilih langkah politik yang berbeda dengan ayah dan kakaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi yang kini tercatat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP). Sebab, Hasto meyakini Ketua Umum PSI itu tetap berkomitmen bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. \"Kami meyakini meskipun pilihan berbeda, tapi komitmen bagi fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak akan berubah,\" ujarnya. Hasto juga menyinggung bahwa Kaesang belum menjadi anggota PDIP. Lalu, Kaesang juga sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri, sehingga Kaesang dianggap sudah dewasa dalam berpikir dan menentukan sikap politiknya. Dia menegaskan pihaknya baru bisa melarang dan mengingatkan aturan partai jika yang bersangkutan adalah keluarga inti. \"Mas Kaesang itu belum menjadi anggota PDIP, itu harus dipahami. Jadi aturan itu diterapkan dalam keluarga yang sama-sama menjadi anggota PDIP,\" jelas Hasto. Pria asal Yogyakarta itu menyebutkan kondisi serupa pernah dialami oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di mana anak-anak Presiden Pertama Indonesia Soekarno atau Bung Karno memiliki preferensi berbeda terkait langkah politiknya. \"Dulu pada keluarga Ibu Mega sendiri ada, keluarga putra-putri Bung Karno ada juga yang memiliki pilihan (politik) yang berbeda,\" katanya. Pada Senin (25/9), Kaesang Pangarep resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha. Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas): Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta. \"Izinkan saya membacakan surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028,\" kata Grace. Dalam deklarasi tersebut, Giring Ganesha bersama Ratu Ayu Isyana Bagus Oka diangkat menjadi Dewan Pembina DPP PSI. Lalu, Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai Sekjen PSI.(sof/ANTARA)
PDIP Merespons Usulan Agar Jokowi Menggantikan Megawati Jadi Ketum PDIP
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka suara soal usulan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pembina.Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden Pertama Indonesia sekaligus kakak Megawati Guntur Soekarnoputri.Hasto mengatakan partainya tetap menerima usulan Guntur sebagai sebuah masukan. Namun, dia menyebut partainya saat ini masih fokus pada pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.\"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan,\" ujar Hasto di sela-sela Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.Hasto mengatakan proses pergantian atau suksesi kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah pemilu. Sementara forum pergantian ketua umum, akan dilakukan lewat Kongres keenam partai yang akan digelar pada 2025.Dalam forum itu, kata Hasto, proses transisi pergantian ketua umum akan ditentukan oleh suara kader.\"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai,\" katanya.Terlepas dari usulan tersebut, Hasto mengatakan pihaknya akan terus mendukung Presiden Jokowi, mengingat masa jabatan Jokowi menyisakan waktu beberapa bulan lagi.Adapun salah satu yang akan terus didukungnya itu, yakni soal kedaulatan pangan\"Tugas PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya sehingga dalam waktu yang tersisa ke depan itu legasi daripada presiden dapat ditingkatkan, termasuk dalam mewujudkan hal-hal yang sangat fundamental bagi kedaulatan pangan itu,\" pungkas Hasto.(sof/ANTARA)
POPULER
