POLITIK
Anies Mengajak Pendukungnya Mendoakan Kemerdekaan Palestina
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (capres) usungan Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengajak para pendukungnya mendoakan kebebasan dan kemerdekaan bagi Palestina usai mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pilpres 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis.\"Mari kita doakan Palestina yang mengalami gempuran dan cobaan,\" kata Anies.Seruan untuk kemerdekaan Palestina itu sesuai dengan semangat UUD Negara RI Tahun 1945 yang dimiliki Indonesia, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa.\"Mari kita dukung Palestina merdeka, bebas dari penjajahan,\" tambah Anies.Dia juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung, partai politik Koalisi Perubahan, dan KPU RI sehingga berkas pendaftaran Anies-Muhaimin memenuhi syarat. Anies pun mengajak pendukungnya menjaga amanat reformasi dan kehormatan proses politik.\"Mulai hari ini tancap gas menyapa semua. Jangkau semua penduduk dan sampaikan pesan perubahan untuk rakyat semua,\" ujarnya.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Berkas Pendaftaran Pilpres 2024 Anies-Muhaimin Memenuhi Syarat
Jakarta, FNN - Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selepas mendaftarkan diri ke KPU RI untuk Pemilihan Presiden 2024 menyebut berkas persyaratan mereka dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU RI.“Ini ada surat, surat yang sudah kami bawa bahwa seluruh kelengkapan dan syarat-syarat telah terpenuhi semua, dan kami hari ini menerima tanda terima kelengkapan. Ini bukti bahwa seluruh kelengkapan sudah kami serahkan lengkap semuanya, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentu saya berharap, dan Pak Anies berharap, serta partai politik koalisi berharap akan memenuhi syarat semua, dan sudah dinyatakan MS,” kata Muhaimin di hadapan awak media selepas mereka mendaftar di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.Kemudian, Anies Baswedan di hadapan para pendukungnya yang memadati sepanjang Jalan Imam Bonjol depan Kantor KPU RI mengumumkan berkas pendaftaran mereka telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU.“Kami baru saja selesai menyerahkan seluruh dokumen berkas pendaftaran ke KPU. partai koalisi, Partai NasDem, PKB, dan PKS dengan seluruh pimpinannya menyerahkan dokumen dan alhamdulilah sah kita sudah terdaftar. Terima kasih untuk KPU yang sudah menjalankan tugasnya dengan profesional, dan statusnya sudah MS. Tahu artinya MS? Memenuhi syarat,” kata Anies di hadapan para pendukung dan relawan.Dalam kesempatan yang sama, Anies menegaskan pendaftaran nama dia dan Muhaimin ke KPU RI menunjukkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung keduanya terbukti solid.“Kami solid, kami kokoh, kami bergerak untuk perubahan. Hari ini kami membuktikan kepada semua bahwa usaha untuk menahan, usaha untuk menghambat, usaha untuk menjegal, usaha untuk melemahkan tidak berhasil menggagalkan ikhtiar kita,” kata Anies.Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran bakal capres dan cawapres, Kamis pagi.KPU menjadwalkan pasangan itu mendaftar pada pukul 08.00 WIB, tetapi lautan massa yang memadati Jalan Imam Bonjol menyulitkan Anies-Muhaimin beserta rombongan petinggi partai Koalisi Perubahan masuk ke Kantor KPU RI.Rombongan Anies-Muhaimin baru masuk ke dalam Kantor KPU RI sekitar pukul 09.45 WIB.Dalam pendaftaran itu, Anies-Muhaimin didampingi, antara lain Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, dan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsy.Istri Anies Baswedan, Fery Farhati Ganis, juga mendampingi suaminya mendaftarkan diri ke KPU RI.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Dokumen Pendaftaran Anies-Cak Imin Lengkap
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy\'ari menyatakan dokumen pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) lengkap.\"Sebelum sampai ke sini kan ada tim verifikasi dengan liaison officer (LO) gabungan partai politik, sudah diperiksa dinyatakan lengkap,\" ujar Hasyim di kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.Kendati demikian, KPU masih akan melakukan verifikasi dokumen. Hasyim menjelaskan dalam tahap verifikasi, KPU akan mengecek kebenaran dan keabsahan dokumen yang telah diserahkan Anies dan Cak Imin.Ia pun mengatakan jika ternyata dokumen belum sepenuhnya lengkap dan benar, KPU akan memberikan waktu untuk melengkapi dan memperbaiki.\"Nanti ada kesempatan sekiranya belum maka ada kesempatan untuk kelengkapan dan perbaikan,\" katanya.Sementara itu, Anggota KPU Idham Holik menjelaskan bahwa dokumen dinyatakan memenuhi syarat setelah tahapan verifikasi.\"Ketentuan penerimaan pendaftaran bakal paslon capres-cawapres adalah lengkap atau tidak lengkap,\" jelas Idham.Setelah dinyatakan lengkap, maka dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan kesehatan dan verifikasi administrasi.Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran bakal capres dan cawapres, Kamis pagi.KPU menjadwalkan pasangan itu mendaftar pada pukul 08.00 WIB, tetapi lautan massa yang memadati Jalan Imam Bonjol menyulitkan Anies-Muhaimin beserta rombongan petinggi partai Koalisi Perubahan masuk ke Kantor KPU RI.Rombongan Anies-Muhaimin baru masuk ke dalam Kantor KPU RI sekitar pukul 09.45 WIB.Dalam pendaftaran itu, Anies-Muhaimin didampingi, antara lain Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, dan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsy.Istri Anies Baswedan, Fery Farhati Ganis, juga mendampingi suaminya mendaftarkan diri ke KPU RI.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Mahfuz Sidik: Perang Kawasan Buka Jalan Bagi Kemerdekaan Palestina
JAKARTA, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membicarakan penyelesaian konflik Palestina-Israel saat bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) usai lawatannya dari China. Saat bertemu MBS, Presiden Jokowi akan membicarakan sejumlah agenda antara lain peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi, penjaminan produk halal energi, dan pembentukan dewan koordinasi tertinggi. \"Saya berharap saat bertemu MBS, Presiden juga membicarakan masalah isu Palestina, dan membuka jalan bagi lahirnya negara Palestina Merdeka dari penjajahan zionis Israel,\" kata Mahfuz Sidik dalam diskusi Gelora Talks dengan tema \"Perang Palestina Akankah Menuju Perang Global?\", Rabu (18/10/2023) sore. Dalam diskusi yang dipandu Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora Dr Raihan Iskandar ini, Menurut Mahfuz, Indonesia dan Palestina memilih sejarah panjang yang sama dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda, seperti halnya rakyat Palestina. \"Serangan mendadak Hamas ke wilayah Israel pada 11 hari lalu, membawa memori kita kembali pada sejarah panjang di Indonesia ketika ada serangan 1 Maret 1949 kepada pemerintah kolonial Belanda. Serangan 6 jam di Jogja itu, membawa kesadaran baru masyarakat dunia, bahwa Indonesia itu ada,\" katanya. Artinya, serangan Hamas itu, telah membukakan mata dunia, bahwa Palestina ternyata masih ada dan terus berjuang dalam menuntut kemerdekaan dari zionis Israel. \"Serangan ini telah membangkitkan, bahwa perjuangan rakyat Palestina belum selesai dan masih terus berjalan. Dalam perjuangannya, rakyat Palestina juga menggunakan Strategi Perang Semesta yang oleh Jenderal AH Nasution disebut sebagai perang gerilya. Dimana tidak membedakan mana kombatan, mana yang tidak. Semua punya kewajiban moral dan kewajiban politik untuk memerdekakan negerinya,\" ujar Mahfuz. Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik 2010-2016 ini mengatakan, bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sebenarnya juga ada faktor eksternal yang membuka jalan bagi Proklamasi Kemerdekaan RI, yakni kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. \"Jadi kalau kita membaca kembali sejarah Indonesia, kita korelasikan kepada situasi Palestina, saya punya keyakinan bahwa perang kawasan akan membuka jalan bagi lahirnya negara Palestina Merdeka,\" katanya. Karena itu, kata Mahfuz, rakyat Palestina tidak bisa dibiarkan sendiri dalam berjuang menuntut kemerdekaan, karena harus melibatkan kekuatan-kekuatan lain di sekitar kawasan dalam memerangi zionis Israel. \"Lebih dari tiga tahun ini, Palestina seperti terpinggirkan, sementara Israel sangat masif dan agresif. Tetapi serangan Badai Al Aqsa telah membalikkan situasi. Situasinya sekarang berkembang ke perang kawasan, menyeret banyak negara. Perang ini, akan menjadikan Israel atau Palestina yang harus hilang dari peta, tapi keyakinan saya justru akan membuka peluang berdirinya negara Palestina Merdeka. Disinilah pentingnya Indonesia terlibat dalam perdamaian dunia dan memerdekakan negara jajahan-jajahan. Saya berharap kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi juga membahas isu Palestina,\" pungkasnya. Picu Perang Dunia III Sementara itu, pakar hukum internasional Prof. Dr Hikmahanto Juwana mengatakan, upaya pembalasan Israel terhadap serangan Hamas ini dianggap sebagai tindakan yang tidak proposional lagi. Sehingga membuat kemarahan dunia akibat dari serangan Israel ini, korbannya adalah warga sipil, bukan kombatan. Namun, tindakan Israel ini mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS). \"Serangan baliknya dianggap tidak proporsional lagi, kalau sudah tidak proporsional, maka bisa menuju kepada perang dunia ketiga (PD III). Karena korban serangan Israel di Gaza, adalah warga sipil,\" kata Hikmahanto. Namun, kata Hikmahanto, warga Yahudi sendiri tidak setuju serangan Israel ke Gaza, apalagi melakukan blokade seperti membatasi suplai air, karena hanya menimbulkan korban orang yang tidak berdosa. \"Jadi saya lihat orang Yahudi juga banyak yang tidak setuju, ini elite-elite saja yang ingin perang. Korban dari serangan Israel ini banyak anak-anak dan perempuan, ini juga yang mendorong Presiden China meminta PM Israel Benyamin Netayanhu untuk menghentikan kekerasan di Gaza,\" katanya. Rektor Univeritas Jenderal Ahmad Yani meminta dunia untuk menekan AS agar mendesak Israel menghentikan aksi kekerasan di Gaza. Sebab, Israel hanya takut kepada AS, bukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). \"Kita bukan mau membenarkan atau menyalahkan, tetapi kita semua, termasuk Indonesia harus memberikan tekanan kepada Amerika Serikat agar Joe Biden (Presiden AS) mau minta kepada Netayanhu (PM Israel) agar menghentikan serangan-serangan, karena korbannya sipil. Tiap hari korban sipil berjatuhan, situasinya akan bertambah tidak menentu, apabila korban sipil terus bertambah,\" katanya. Hikmahanto menilai serangan rudal Israel ke Rumah Sakit (RS) Baptis Al Ahli di Gaza yang menimbulkan ratusan korban jiwa harus dikutuk dunia internasional, dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Ia khawatir perang Hamas-Israel akan terus mengalami peningkatan ekskalasi pasca serangan rudal Israel ke RS Baptis Al Ahli. \"Menurut saya, kuncinya sekarang ada di tangan Amerika Serikat, eskalasi apakah naik atau tidak. Dewan Keamanan, Dewan HAM atau Majelis Umum PBB, saya tidak yakin bisa menghentikan kekerasan Israel, kalau sekedar resolusi-resolusi iya. Amerika Serikat harus meminta Israel menghentikan serangan demi kemanusian, kalau tidak maka ekskalasinya bisa naik menuju perang dunia ketiga,\" tegasnya. Hikmahanto juga berharap agar kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi juga membahas isu Palestina, dan segera menghentikan kekerasan yang terjadi di Gaza saat ini. \"Rusia dan China sudah membicarakan masalah Palestina. Saya setuju ketika Presiden Jokowi ke Arab Saudi juga membicarakan masalah Palestina agar memberikan tekanan ke Amerika Serikat, meminta Israel menghentikan aksi kekerasannya,\" katanya. Sedangkan Pakar Dunia Islam, University Sains Islam Malaysia Dr Abdelrahman Ibrahim Suleiman mengatakan, Israel sudah melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina sudah lebih dari 75 tahun, tidak hanya sekarang saja. Sebagai pemilik sah tanah Palestina, rakyat Palestina diusir oleh Israel dan tanah mereka dirampas. \"Israel itu mendatangkan orang-orang ke Palestina sejak tahun 1948 sejak mulai perang tahun 1921, sementara kami lahir, dan besar di Palestina. PM Israel itu, termasuk Netayanhu, bukan orang yang lahir di tanah Palestina. Jadi kami tidak mungkin meninggalkan Palestina, seperti permintaan Israel untuk mengosongkan wilayah Gaza,\" kata Abdelrahman. Jika keinginan Israel dituruti untuk meninggalkan Gaza, kata Abdelrahman, maka pendudukan Israel terhadap tanah Palestina akan bertambah luas, rakyat Palestina semakin terusir. \"Kita ini bukan memusuhi Yahudi, tetapi kita memerangi negara zionis Israel, kita tidak ada masalah dengan orang-orang Yahudi,\" katanya. Abdelrahman, Pakar Dunia Islam kelahiran Palestina ini, menegaskan, bahwa rakyat Palestina tidak akan meninggalkan Gaza, dan memilih mati syahid terus berjuang melawan zionis Israel. \"Kami semua lahir dan dibesarkan di Palestina, kami tidak akan lari, kami tidak akan meninggalkan Gaza. Kami akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina,\" tandas Abdelrahman. (ida)
Gatot Nurmantyo: Soal Putusan MK, Itu Ulah Orang-orang Terdekat Jokowi
Jakarta, FNN - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang juga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo prihatin terhadap orang-orang sekeliling Presiden Joko Widodo yang ingin terus menikmati kekuasaan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar usia Gibran bisa menjadi calon wakil presiden. Gatot meyakini pemaksaan kehendak itu bukan lantaran campur tangan Jokowi, melainkan orang-orang yang ada di lingkaran Jokowi, yang nyaman dengan keadaan saat ini. “KAMI berpikiran positif, semua kejadian ini bukan inisiatif Bapak Jokowi, tapi kerja orang-orang di sekeliling yang sudah merasa nikmat,\" papar Gatot dalam diskusi di kantor KAMI, Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023). Menurut Gatot, putusan Mahkamah Konstitusi itu pelanggaran etika yang sangat luar biasa, juga pelanggaran kode etik. Ketua MK Anwar Usman inkonsisten dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kepentingan keponakannya. Oleh karena itu, demi menjaga marwah MK, Gatot meminta para hakim MK agar mengundurkan diri. \"Keputusan MK ini mempertontonkan pelanggaran moral, karena telah mengambil keputusan diskriminatif, demi memenuhi keinginan satu orang,\" tegas Gatot. Seharusnya kata Gatot, MK tidak seperti itu. Dengan begitu, sikap kenegarawanan hakim MK pun dipertanyakan. Diketahui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta yang bernama Almas Tsaqibbirru terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin (16/10). MK memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain melalui pemilihan umum. MK Kabulkan sebagian Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden akhirnya diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah, sebagaimana dilaporkan media-media di Indonesia. \"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,\" ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan/ketetapan di Gedung MK Jakarta, Senin.Mahkamah mengabulkan sebagian Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. la memohon syarat pencalonan capres dan cawapres diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Oleh sebab itu, MK menyatakan Pasal 169 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945. \"Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi \'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah,’” ucap Anwar.Atas putusan tersebut, terdapat alasan berbeda (concurring opinion) dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh, serta pendapat berbeda (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi: Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Dalam pertimbangannya, mahkamah menilik negara-negara lain yang memiliki presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun. Kemudian, juga melihat Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa yang mengatur syarat capres berusia di bawah 40 tahun. Sementara itu dalam konteks negara dengan sistem parlementer, kata mahkamah, terdapat pula perdana menteri yang berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik atau menjabat. Data tersebut dinilai mahkamah menunjukkan bahwa tren kepemimpinan global semakin cenderung ke usia yang lebih muda. \"Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, secara rasional, usia di bawah 40 tahun dapat saja menduduki jabatan baik sebagai presiden maupun wakil presiden sepanjang memenuhi kualifikasi tertentu yang setara,” kata M. Guntur Hamzah, salah seorang hakim MK. Di sisi lain, MK juga menyinggung terkait beberapa putusan terakhir yang memberikan tafsir ulang terhadap norma suatu pasal dan mengenyampingkan open legal policy. \"Konsep open legal policy pada prinsipnya tetap diakui keberadaan-nya, namun tidak bersifat mutlak karena norma dimaksud berlaku sebagai norma kebiiakan hukum terbuka selama tidak meniadi objek pengujian undang-undang di mahkamah,\" tutur hakim konstitusi Manahan M.P. Sitompul. Terlebih lagi, sambung Manahan, apabila DPR maupun presiden telah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk memutus hal dimaksud.\"Maka dalam keadaan demikian, adalah tidak tepat bagi mahkamah untuk melakukan judicial avoidance dengan argumentasi yang seakan-akan berlindung di balik open legal policy,\" ujar Manahan. Lebih lanjut, MK juga menilai bahwa pengalaman pejabat negara, baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam pemilihan umum (pemilu). \"Pembatasan usia minimal 40 tahun semata tidak saja menghambat atau menghalangi perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh atau figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa yang seusia generasi milenial,\" imbuh hakim konstitusi M. Guntur Hamzah.Apabila dilihat dari sisi rasionalitas, menurut MK, penentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden bukan berarti tidak rasional, tetapi tidak memenuhi rasionalitas yang elegan karena berapa pun usia yang dicantumkan akan selalu bersifat dapat didebat sesuai ukuran perkembangan dan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, MK berpendapat penting bagi mahkamah memberikan pemaknaan kuantitatif dan kualitatif untuk Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu.\"Penting bagi mahkamah untuk memberikan pemaknaan yang tidak saja bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, sehingga perlu diberikan norma alternatif yang mencakup syarat pengalaman atau keterpilihan melalui proses demokratis, yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, tidak termasuk pejabat yang ditunjuk,\" ucap Guntur. Berkaitan dengan perkara uji materi sebelumnya yang ditolak, mahkamah mengatakan permohonan Almas memiliki alasan permohonan yang berbeda, yaitu berkenaan dengan adanya isu kesamaan karakteristik jabatan yang dipilih melalui pemilu, bukan semata-mata isu jabatan penyelenggara negara. (sur)
KPU Menerima Surat Pendaftaran Capres-Cawapres Koalisi Ganjar
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengaku telah menerima surat pemberitahuan dari Koalisi partai politik pengusung bakal capres Ganjar Pranowo untuk mendaftarkan pasangan capres dan cawapresnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Koalisi atau gabungan parpol PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo telah menyampaikan surat pemberitahuan rencana pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres ke KPU yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 jam 11.00 WIB sampai dengan selesai,\" ujar Idham kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.Kendati demikian, sampai saat ini sosok bakal cawapres pendamping Ganjar masih belum diketahui. Adapun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan sosok tersebut pada hari ini di Kantor DPP PDIP, Jakarta.Koalisi bakal capres Ganjar Pranowo menjadi pasangan capres-cawapres yang akan mendaftar kedua pada 19 Oktober 2023.Idham menuturkan surat pemberitahuan tersebut diberikan ke KPU RI pada Selasa malam (17/10).Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy mengaku bahwa Koalisi Ganjar akan mendaftarkan pasangan capres dan cawapresnya ke KPU pada hari pertama pembukaan yaitu 19 Oktober 2023.\"Rencananya demikian (mendaftarkan pasangan capres-cawapres). Tapi detail dan pastinya nanti disampaikan setelah pengumuman pagi ini oleh para ketua umum,\" ujar pria yang akrab disapa Romy di Jakarta, Rabu.Romy menegaskan hal itu akan langsung disampaikan oleh para ketua umum pengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Adapun para ketum tersebut adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum DPP PPP Mardiono, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanoesoedibjo.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Untuk Mendaftar Cawapres ke KPU, Mahfud MD Menyurati Presiden Mohon Cuti
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan tiga surat kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu sore, yang diantaranya surat permohonan persetujuan dan cuti, setelah dirinya ditunjuk oleh salah satu koalisi partai politik sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) di Pemilu 2024.Koordinator Staf Khusus Presiden RI, AAGN Ari Dwipayana, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan Mahfud telah menyampaikan tiga surat kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Rabu pukul 16.00 WIB.“Pertama, surat permohonan persetujuan untuk mendaftar sebagai cawapres tanggal surat 18 Oktober 2023,” ujar Ari.Surat kedua adalah surat permohonan cuti pada Kamis (19/10/2023) untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bakal calon wakil presiden Pemilu 2024. Surat itu bertanggal 18 Oktober 2023.Sedangkan, surat ketiga adalah surat permohonan menghadap Presiden Jokowi untuk melaporkan menjadi bakal cawapres tertanggal surat 18 Oktober 2023.Mensesneg, kata Ari, telah melaporkan surat-surat tersebut ke Presiden Jokowi yang saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke China dan Arab Saudi.“Bapak Mensesneg sudah melaporkan surat-surat tersebut kepada Bapak Presiden,” ujarnya.Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Rabu, mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.Pasangan Ganjar-Mahfud didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo, yang dijadwalkan mendaftarkan pasangan tersebut sebagai calon peserta Pilpres 2024 ke KPU RI, Kamis (19/10).(sof/ANTARA)
Airlangga dan Kaesang Membahas Kerja Sama Politik
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk membahas kerja sama politik.\"Pertemuan dengan Mas Kesang bentuk silaturahmi dan sebelumnya PSI sudah ke sini, dan berbicara mengenai kerja sama untuk pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah,\" kata Airlangga saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu petang.Dalam pertemuan dengan para elit PSI itu, Airlangga memperkenalkan kader Partai Golkar yang mendampinginya, di antaranya sejumlah kepala daerah dengan usia di bawah 40 tahun.Mereka adalah Roby Kurniawan (30) sebagai Bupati Bintan, Kepulauan Riau. Aditya Halindra Faridzky (31) sebagai Bupati Tuban (Jawa Timur), Dico Mahtado Ganinduto (33) sebagai Bupati Kendal (Jawa Tengah). Hadir pula kader muda Partai Golkar yang menjabat anggota DPR RI Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin (30) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.\"Semua memenuhi syarat sesuai dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk jadi bakal calon wakil presiden,\" kata Airlangga berkelakar.Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan terima kasih atas kunjungan elit PSI, yang diterima dengan baik oleh Partai Golkar.Dalam pertemuan itu, Kaesang mengaku mendapatkan ilmu dan informasi, di mana sejumlah kepala daerah dan anggota DPR dari Partai Golkar, dengan usia yang masih muda.\"Kami dari PSI ingin belajar dari Golkar, bagaimana cara dan strategi apa yang harus digunakan untuk memenangkan Pemilu 2024,\" ungkap Kaesang.Dalam pertemuan itu, Kaesang didampingi Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natalie.(sof/ANTARA)
Hasto Menegaskan Gibran Tetap Kader PDIP
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, tetap menjadi kader PDIP.\"Oh iya dong (Gibran tetap di PDIP, red),\" ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.Ia pun membantah isu Gibran akan bergabung ke Partai Golkar setelah heboh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun bisa maju menjadi capres-cawapres.Hasto menegaskan tidak terlalu ambil pusing soal isu yang beredar mengenai Gibran pasca-putusan MK karena PDIP akan fokus memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.\"Ya, biasa isu-isu selalu beredar, tetapi kami kan partai yang kokoh,\" jelasnya.Lebih lanjut, Hasto mengatakan dalam waktu dekat dirinya dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, akan melakukan pertemuan dengan Gibran. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Gibran akan bergabung ke TPN Ganjar-Mahfud.\"Beliau ini kan juga sosok yang mumpuni dan piawai dalam keterampilan komunikasinya sehingga nanti Pak Arsjad, Mbak Puan, kemudian akan berbicara sama Mas Gibran,\" ucap Hasto.Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memberi kode putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, akan bergabung ke Partai Golkar. Apalagi, Agung mendengar cawapres pendamping Prabowo Subianto akan berasal dari Partai Golkar.\"Saya mendengar ada komitmen bahwa slot untuk cawapres KIM (Koalisi Indonesia Maju) dari Partai Golkar. Kalaupun bukan dari Golkar, akan \'di-Golkar-kan\' dulu, bisa melalui AMPI atau ormas hasta karya lainnya,\" kata Agung dalam keterangannya, Selasa (17/10).Agung menyatakan apabila cawapres Prabowo bukan kader Golkar maka figur tersebut akan \"di-Golkar-kan\" terlebih dahulu.Menurutnya, peng-Golkar-an itu tidak berarti langsung menjadi kader partai, melainkan bisa bergabung terlebih dahulu ke organisasi sayap, seperti Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).Partai Golkar bersama Gerindra, PAN, Demokrat, PBB, Garuda, dan Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung bakal capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Saat ini, KIM sedang mencari cawapres pendamping Prabowo.(sof/ANTARA)
Cawapres untuk Prabowo Muda dan Berpengalaman di Pemerintahan
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 adalah sosok anak muda dan memiliki pengalaman di pemerintahan.\"Saya cuma mau memberi isyarat kisi-kisi tentang calon wakil presidennya Pak Prabowo hanya dengan pantun, yakni Indonesia negeri yang kaya, penduduknya berjuta-juta, kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya,\" kata Ahmad Muzani usai mengikuti pertemuan di Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu malam.Muzani lalu kembali mengucapkan pantun untuk mengungkapkan kisi-kisi sosok bakal cawapres tersebut.\"Beli pisang sambil sepedaan, pulangnya mampir Stasiun Balapan. Cawapres Pak Prabowo akan segera diumumkan, dia sosok berpengalaman di pemerintahan,\" ucap Muzani.Muzani tidak menegaskan dengan rinci apakah makna Stasiun Balapan dalam pantun tersebut berkaitan dengan sosok Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.Muzani menambahkan keputusan bakal cawapres pendamping Prabowo akan segera ditentukan setelah ketua umum (ketum) partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) lengkap berada di Jakarta.KIM terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang ketua umumnya, Zulkifli Hasan, sedang mendampingi Presiden Joko Widodo dalam lawatan ke luar negeri.\"Ya, pokoknya kalau sudah di Jakarta semuanya kami akan cari waktu yang disepakati untuk mengadakan rapat koalisi,\" tambah Muzani.Rapat KIM untuk menentukan bakal cawapres akan dipimpin langsung oleh bakal capres Prabowo Subianto sebelum deklarasi.\"Jeda waktu dari rapat koalisi ke deklarasi mudah-mudahan bukan sehari, dua hari, (tapi hitungan) jam-lah; mudah-mudahan, ya,\" ujarnya.KPU telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024. Dalam PKPU tersebut, pendaftaran capres-cawapres untuk Pilpres 2024 dibuka pada 19-25 Oktober 2023 di Kantor KPU RI, Jakarta.Waktu pendaftaran pada tanggal 19-24 Oktober 2023 dibuka pukul 08.00-16.00 WIB, sementara pada tanggal 25 Oktober ditutup hingga pukul 23.59 WIB.Hingga sehari menjelang tahap pendaftaran calon peserta Pilpres 2024, Rabu, KPU RI telah menerima surat pemberitahuan dari dua koalisi partai, yakni Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai NasDem, PKB, dan PKS, serta koalisi PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Perindo.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
POPULER
