POLITIK
Politik Kekerabatan, Bukan Monopoli Jokowi
Potik kekerabatan bukan monopoli Jokowi. Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjadi imam dalam hal dinasti. Hary Tanoesoedibjo pun tanpa merasa risih memasang istri dan selutuh anaknya untuk duduk di kursi Senayan. Oleh: Dimas Huda | Jurnalis Senior FNN Partai Perindo seakan sudah menjadi kendaraan pribadi keluarga Hary Tanoesoedibjo. Taipan ini mengusung istri dan semua anaknya turut serta berjuang menguasai Senayan. Istri Hary Tanoe, Liliyana Tanaja Tanoesoedibjo terdaftar sebagai bakal caleg Partai Perindo untuk Dapil Jakarta II dengan nomor urut 1. Anak pertama Hary, Angela H Tanoesoedibjo terdaftar sebagai bakal caleg dari Partai Perindo untuk Dapil Jawa Timur I. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mendapatkan nomor urut 1. Anak kedua Hary, Valencia H Tanoesoedibjo tercatat sebagai bakal caleg dari Partai Perindo di Dapil Jakarta III, dengan nomor urut 1. Anak ketiganya, Jessica Tanoesoedibjo terdaftar sebagai bakal caleg di Dapil NTT II, dengan nomor urut 1. Selanjutnya, anak keempat Hary, Clarissa Tanoesoedibjo sebagai bakal caleg di Dapil Jawa Barat I, dengan nomor urut 2. Adapun anak bungsu Hary, Warren Tanoesoedibjo bakal caleg di Dapil Jawa Tengah I, dengan nomor urut 2. Hary Tanoesoedibjo juga sendiri terdaftar di Dapil Banten III. Dia mendapatkan urut 1 di antara bakal caleg Perindo lainnya di dapil tersebut. Fenomena politik kekerabatan tampaknya kian mengental pada Pemilu 2024. Bukan hanya Hary Tanoe yang memboyong keluarganya untuk meramaikan pesta demokrasi tersebut. Fenomena itu terjadi di banyak partai politik. Para bakal caleg keluarga elite partai politik itu jumlahnya sedikitnya hampir 20 orang. Keikutsertaan mereka diketahui setelah KPU RI mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI pada Agustus lalu. Dalam dokumen tersebut, terdapat 9.919 nama bakal caleg yang diusung 18 partai politik untuk bertarung di 84 daerah pemilihan (dapil). Tampak lima nama bakal caleg yang merupakan istri atau suami dari elite partai politik. Bahkan, empat di antaranya nyaleg bareng dengan pasangannya. Himmatul Aliyah, istri dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, misalnya. Himmatul tercatat sebagai bakal caleg Partai Gerindra untuk Dapil DKI Jakarta II dengan nomor urut 1, sedangkan Muzani sendiri nyaleg di Dapil Lampung I dengan nomor urut 1. Ada juga Netty Prasetiyani, istri dari Wakil Ketua Majelis Syura PKS yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Netty jadi bakal caleg PKS di Dapil Jawa Barat VIII dengan nomor urut 1, sedangkan Aher berlaga di Dapil Jawa Barat II dengan nomor urut 1. Lalu ada Erry Ayudhiansyah. Dia adalah suami dari Ketua DPP PKB sekaligus Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim. Erry jadi bakal caleg PKB untuk Dapil Banten II dengan nomor urut 1, sedangkan Chusnunia akan bertarung di Dapil Lampung I dengan nomor 1. Julie Sutrisno Laiskodat tak ketinggalan. Istri dari politikus senior Partai Nasdem sekaligus Gubernur NTT Viktor Laiskodat ini jadi caleg Partai Nasdem untuk Dapil Dapil NTT I dengan nomor urut 1, sedangkan Viktor maju di Dapil NTT II dengan nomor urut 1. Begitu juga Atalia Praratya. Istri Ridwan Kamil, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Gubernur Jawa Barat ini bakal caleg Partai Golkar di Dapil Jawa Barat I dengan nomor urut 2. Jika dicermati, termasuk Hary Tanoe, ada delapan bakal caleg DPR yang punya hubungan dengan elite politik sebagai ayah-anak atau nenek-cucu atau paman-keponakan. Mereka itu misalnya Parananda Surya Paloh. Anak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem ini sebagai bakal caleg nomor urut 1 di Dapil Sumatera Utara I untuk Nasdem. Ada juga Putri Zulkifli Hasan, anak dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Putri jadi bakal caleg PAN di Dapil Lampung I dengan nomor urut 1. Lalu, Rivandra Airlangga, putra dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Rivandra tercatat sebagai bakal caleg Partai Golkar untuk Dapil Jawa Barat V dengan nomor urut 1. Hisan Anis Matta, putri dari Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga tak ketinggalan. Hisan jadi bakal caleg Partai Gelora di Dapil Jawa Barat V dengan nomor urut 1. M Rasyid Rajasa, putra dari Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa. Rasyid terdaftar sebagai bakal caleg PAN di Dapil Jawa Barat I dengan nomor urut 5. Erwin Aksa, keponakan dari mantan wakil presiden RI sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK). Erwin yang kini menduduki posisi Ketua DPP Partai Golkar ternyata maju sebagai bakal caleg di Dapil Jakarta III dengan nomor urut 2. Rahayu Saraswati, anak dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djojohadikusumo sekaligus keponakan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang kini memegang jabatan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra maju sebagai bakal caleg di Dapil Jakarta III dengan nomor urut 1. Diah Pikantan O Putri Hapran juga begitu. Pikantan merupakan anak dari Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani. Dia tentu cucu dari Ketua Umum PDIP sekaligus mantan presiden RI Megawati Soekarnoputri. Pikantan jadi bakal caleg dari partai berlogo banteng itu di Dapil Jawa Tengah IV dengan nomor urut 1. Merusak Demokrasi Fenomena keluarga elite partai politik menjadi bakal caleg ini merupakan bentuk politik kekerabatan. Fenomena ini disebut merusak demokrasi dari banyak sisi. \"Jaringan politik kekerabatan ini sulit diketahui oleh masyarakat, padahal itu dampaknya buruk, merusak demokrasi kita,\" kata Lucius Karus, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Pada umumnya caleg-caleg kekerabatan ini menjadi caleg dengan menempuh jalan pintas, yakni mengandalkan kedekatan dengan elite partai. Mereka biasanya mendaftar di hari terakhir pendaftaran dan tidak mengikuti tahapan kaderisasi seperti anggota partai lainnya. Itu sebabnya, fenomena politik kekerabatan merusak proses kaderisasi partai karena kader-kader potensial yang sudah mengikuti tahapan kaderisasi, bahkan mungkin pencalonan, terhalang langkahnya menjadi caleg karena harus mengalah dengan keluarga elite partai. Kalaupun bisa menjadi caleg, para kader tetap saja harus merelakan nomor urut kecil apabila terdaftar di dapil yang sama dengan keluarga bos partai. Politik kekerabatan atau politik dinasti ini terjadi karena regulasi pemilu tidak melarang hal tersebut. Praktik tersebut semakin subur akibat adanya \"oligarki partai\" alias segelintir orang yang punya kuasa penuh menentukan kebijakan partai. \"Jadi saya kira (fenomena politik kekerabatan ini) berbanding lurus dengan faktor partai politik kita yang masih dikuasai oligarki. Jadi politik dinasti itu sudah menjadi satu hal yang tak terelakkan,\" kata Lucius. Elit Pemangsa Dinasti politik adalah fenomena yang terjadi setiap pemilu. Para pembuat undang-undang pun tak pernah membuat rekomendasi atau memastikan agar dinasti politik tak terjadi lagi. Tengok saja trah Yudhoyono yang maju melalui Partai Demokrat. Trah ini dinahkodai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rombongan keluarga yang maju caleg ini adalah akibat kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang memberi keistimewaan pada kader yang dekat dengan ketua umum. Hal ini agar praktik menyimpang bisa dikendalikan. “Ini semua bisa dijelaskan karena oligarki partai yang belum juga berubah. Jadi politik dinasti itu sudah menjadi satu hal yang tak terelakkan,” ujar Lucius. Politik dinasti sebenarnya bukan sistem yang tepat diterapkan negara yang demokratis. Pasalnya, setiap warga negara memiliki hak suara yang harus dijamin dan dipenuhi. Selain itu, politik dinasti juga mampu menyuburkan budaya korupsi dan kecenderungan mempertahankan kekuasaan. Banyak studi membuktikan bahwa sejak awal terjadi pembajakan terhadap lembaga-lembaga dan prosedur Demokrasi, dan ini menjadikan demokratisasi Indonesia berwatak sangat elitis. Robison & Hadiz (2004) melakukan studi yang menggaris-bawahi bahwa elit predatorial (elit pemangsa rakyat) lama yang berbasis partai-partai politik menguasai panggung politik. Mereka melakukan reorganisasi kekuasaan mengikuti logika politik kartel, yaitu politik kartel digambarkan sebagai situasi manakala partai-partai politik secara bersama-sama mengabaikan komitmen ideologis dan programnya agar tetap bisa bertahan di lingkar kekuasaan dengan memilih bergabung dengan pemerintahan baru pasca pemilu. Sebagai imbalan atas dukungan yang diberikan mereka berbagi pos-pos jabatan di pemerintahan. Politik kartel pada gilirannya membentuk pemerintahan berwatak oligarkis. Oligarki merupakan mekanisme pemusatan kekuasaan pada segelintir elit berkuasa yang menekankan pada kekuatan sumber daya material (kekayaan) sebagai basis mempertahanan kekuasaan sekaligus kekayaan pada diri elit. Sementara plutokrasi mirip dengan oligarki. Namun, plutokrasi terjadi tatkala tercipta suatu kondisi ekstrem ketimpangan sumber daya antara “kaya”dan “miskin” di dalam suatu negara. Plutokrat (penguasa dalam plutokrasi) tidak hanya menguasai sumber ekonomi dan politik, melainkan juga sumber daya kekerasan (pasukan, senjata, teknologi). Dan ini menjadi basis bagi munculnya oligarki. Akan tetapi ada studi lain yang dilakukan Hee-Yeon Cho (2008) melihat bahwa“demokrasi oligarkis” Indonesia berangsur-angsur berubah menjadi “oligarki demokratis. ”Inilah sejenis oligarki yang ingin mempertahankan kekayaan–sekaligus merebut kekuasaan–melalui kompetisi electoral (melalui pemilu) yang berwatak elitis. Sehingga, bukan politik demokrasi yang berlangsung di Indonesia, tapi politik oligarki. Sementara itu Winters (2014) juga menegaskan kenyataan serupa, bahwa elemen penting neo Orde Baru adalah kaum oligark (elit berwatak oligarkis) yang tak ikut lenyap bersama tumbangnya Soeharto. Kaum oligark yang dulu berada di bawah kendali mutlak Soeharto kini sedang berebut posisi di puncak kekuasaan. Oligark sultanistik di zaman Orde Baru terpusat di Cendana, sedangkan oligark pasca Orde Baru menyebar ke dalam banyak kutub persaingan kaum elit. Metode otoritarian Orde Baru membuat oligarki bisa dikuasai seorang diktator, sedangkan “demokratisasi” pasca Orde Baru membuat para oligark bersaing melalui mekanisme kompetisi electoral. Sehingga Winters ingin menegaskan bahwa oligarki dan demokrasi saling menunggangi.
Rencana Dukung Anies, DPP BroNies Temui Wakil Ketua Umum DPP PROJO
Jakarta | FNN - Ketua Umum DPP Relawan Bro Anies (BroNies) bersama Sekjen dan Bendahara Umum serta pengurus lainnya, Selasa sore, 31 Oktober 2023 menemui Wakil Ketua Umum DPP PROJO di hotel Namira Surabaya, Jawa Timur. Yusuf Blegur dan Guntur Siregar juga Deasy Narulita selaku Ketua Umum, Sekjen dan Bendahara Umum bersama rekan-rekan BroNies mengadakan silaturahim dengan Suhandoyo Wakil Ketua Umum aktif DPP PROJO sebagai pendiri dan pernah menjadi ketua PROJO Jawa Timur. Pertemuan BroNies dengan salah satu tokoh penggerak PROJO itu mencoba menjajaki rencana deklarasi PROJO mendukung Anies. Seperti yang sudah dideklarasikan, PROJO terbelah mendukung capres Prabowo dan Ganjar. Pertemuan BroNies dengan Handoyo yang juga menjadi Ketua Bapilu Partai Nasdem Jawa Timur, merupakan upaya untuk konsolidasi dalam rangka mempersiapkan dan menindaklanjuti aspirasi beberapa pengurus aktif PROJO yang selama ini merasa simpati dan memiliki empati terhadap figur Anies Baswedan. Yusuf dan Guntur mencoba meminta saran dan pertimbangan tentang pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi dengan basis kekuatan nasionalis terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada Handoyo yang dikenal sebagai penggerak massa di Jawa Timur, ujar kedua pengurus BroNies yang Aktifis GMNI. Silaturahim itu disambut hangat dan antusias oleh Handoko yang pernah menjadi anggota DPRD dan Ketua Fraksi PDIP Jawa Timur. Pertemuan relawan pendukung Anies dan pendukung Jokowi (BroNies dan PROJO) tersebut menghasilkan satu agenda kegiatan Deklarasi PROJO Pro Anies, rencananya akan dilaksanakan antara di Jawa Timur, Jawa Tengah dan di Jakarta. Handoyo yang pernah mengumpulkan suara terbanyak dan memenangkan pemilihan Ketua DPD dalam Konferda PDIP Jawa Timur namun digagalkan oleh Hasto Kristianto-Sekjend PDIP, mengatakan akan melakukan konsolidasi PROJO Jawa Tengah juga. Apalagi banyak pengurus PROJO Jawa Tengah yang tidak puas dan kecewa kepada Prabowo yang memilih Gibran sebagai cawapresnya, pungkas Handoyo. Sementara Yusuf Blegur dan Guntur Siregar akan berusaha membantu memfasilitasi aspirasi atau keinginan Deklarasi PROJO Pro Anies bisa dilaksanakan di Jakarta. Kami akan komunikasi dengan semua pihak terkait yang bisa membantu kegiatan itu. Ini menjadi bentuk inisiasi dan tanggungjawab BroNies dalam menggalang semua potensi kekuatan politik yang berbasis ideologi kiri dan nasionalis demi memenangkan Anies sebagai presiden. In syaa Allah pasangan AMIN bisa membuat “matchsvorming” dan harus sanggup membangun “samen bundelling van alle revolutionary krachten”, menjelang pilpres 2024. Selain kehadiran Gus Imin dengan basis NU nya di Jatim dan Jateng, semoga kolaborasi BroNies dan PROJO dapat berkontribusi pada pemenangan pasangan AMIN. Aamiin. (*) *Surabaya, 31 Oktober 2023.* *DPP BroNies* *Yusuf Blegur-Ketua Umum* *Guntur Siregar-Sekjend*
Percepatan Deklarasi Gibran, Strategi Perang Lawan PDIP
Jakarta, FNN - Analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, percepatan deklarasi Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), bagian dari stategi perang politik melawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Percepatan deklarasi Gibran sebagai cawapres tadi malam, ibaratnya menggunakan pertempuran untuk mencapai tujuan kemenangan perang, yakni pilpres 2024,” kata Selamat Ginting di Medan, Senin (23/10). Pertempuran politik, lanjut Ginting, dipimpin calon presiden (capres) dan Ketua Umum Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Prabowo Subianto melalui serangan penetrasi menembus garis pertahanan lawan dengan cepat dan dadakan. Hasilnya berhasil mengambil Gibran, putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres bagi Prabowo. “Padahal Gibran belum resmi keluar dari PDIP. Itu sama saja Gibran telah lompar pagar dari PDIP setelah dideklarasikan pertama kali oleh Partai Golkar. Golkar mengambil momentum itu sebelum diambil partai lain,” ujar Ginting. Termasuk, kata Ginting, Prabowo menggunakan serangan perembesan dengan menerobos lubang-lubang pertahanan PDIP, seperti relawan pendukung Jokowi pada pilpres 2014 dan 2019. Mereka kemudian bergabung menjadi pendukung capres Prabowo. Pepet Jokowi Menurutnya, penetrasi politik yang dilakukan Prabowo misalnya memengaruhi salah satu kekuatan utama PDIP dalam diri keluarga Presiden Jokowi. Efek Jokowi yang luar biasa dalam dua kali pilpres serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya hingga 70-80 persen, tidak dijaga dengan baik oleh PDIP. “Kesempatan itu diambil Prabowo untuk menambah kekuatan politiknya dalam pilpres 2024 ini. Prabowo terus melakukan strategi memepet Jokowi dan keluarganya, baik melalui simbol semikotika politik maupun komunikasi politik yang intensif” kata Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Dikemukakan, Jawa Tengah titik lemah Prabowo dalam pilpres 2014 dan 2019. Sebaliknya Jawa Tengah merupakan kandang banteng. Itulah ceruk politik yang akan diambilnya untuk menghadapi dominasi PDIP di Jawa Tengah. Di luar itu, lanjutnya, memang ada hubungan yang kurang harmonis antara Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kondisi ini dibaca dengan baik oleh Prabowo dan dikapitalisasi menjadi suara dukungan politik. Ibaratnya, kata Ginting, seperti memisahkan ikan dari airnya, sehingga ikan keluar dari kolamnya. Jokowi dan keluarganya berhasil dikeluarkan dari kolam PDIP. Diawali masuknya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pengarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Padahal hubungan politik PDIP dengan PSI tidak bagus. Prabowo memanfaatkannya dengan melakukan komunikasi politik dengan merangkul PSI dengan cara mengunjungi kantor PSI. “Setelah itu, Prabowo berkali-kali melamar Gibran untuk bersedia menjadi cawapres bagi dirinya. Tembok pertahanan keluarga Jokowi pun bobol. Itu namanya strategi operasi serangan ke jantung pertahanan lawan,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Incar Relawan Jokowi Selain itu, kata Ginting, penetrasi politik juga dilakukan dengan mengincar kekuatan-kekuatan politik pendukung Jokowi. Belasan relawan pendukung Jokowi, seperti Projo (Pro-Jokowi), Joman (Jokowi Mania), dan lain lain keluar dari barisan PDIP. Mereka berbalik arah tidak mendukung capres dari PDIP Ganjar Panowo, sebaliknya mendukung capres Prabowo. “Untuk melawan kekuatan politik besar seperti PDIP diperlukan strategi non-konvensional yang diluar perkiraan lawan politik. Itulah yang dilakukan Prabowo sebagai pensiunan militer untuk mengalahkan PDIP dalam pilpres 2024,” kata Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik. Penetrasi politik, lanjut Ginting, juga mengincar sejumlah tokoh yang dapat menggoyang pertahanan lawan. Misalnya membujuk kader PDIP Budiman Sujatmiko serta politikus senior Effendi Simbolon untuk melakukan manuver politik menyeberang atau mendukung Prabowo. “Memang Effendi Simbolon membantah, tapi bisa jadi itulah strategi, teknik, dan taktik pertempuran politik yang lolos dari perhatian PDIP. Seperti operasi intelijen, tentu saja tidak akan pernah mengakui serangan penetrasi ke kandang musuh,” pungkas Ginting. (sws)
Anis Matta Sebut Politik Dinasti Tidak Ada Relevansinya dalam Sistem Demokrasi, Rakyat yang Menentukan
JAKARTA, FNN - Koalisi Indonesia Maju (KIM) dipastikan akan mengusung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menjelaskan secara panjang lebar alasan Partai Gelora dan partai politik (parpol) KIM lainnya mendukung Wali Kota Solo itu sebagai cawapres Prabowo Subianto di 2024. Hal itu disampaikannya dalam program Anis Matta Menjawab Episode Spesial dengan tema \"Mengapa Gibran?\" yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV, pada Jumat (19/10/2023) malam, \"Jadi dalam empat tahun terakhir ini peristiwa politik yang paling penting adalah penyatuan Pak Prabowo (Prabowo Subianto) dengan Pak Jokowi (Joko Widodo). Saya menganggap itu adalah tambahan nilai baru dalam kualitas leader mereka berdua,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (22/10/2023). Menurut Anis Matta, Prabowo telah melawan dirinya sendiri ketika menerima ajakan rekonsiliasi dan masuk kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua. Padahal Prabowo dua kali kalah Pilpres di 2014 dan 2019 melawan Jokowi. \"Saya menganggap itu, adalah satu peristiwa psikologi leadership yang luar biasa di mana beliau berhasil melawan dirinya sendiri. Saya ini sudah mendukung Pak Prabowo dari 2014, 2019 dan sekarang juga. Saya melihat ada yang beda dari Pak Prabowo sekarang, yaitu itu punya kebesaran jiwa dan kerendahan hati,\" katanya. Anis Matta juga menilai Jokowi memiliki kebesaran jiwa dan kerendahan hati ketika mau menerima lawan politiknya, Prabowo Subianto masuk dalam kabinet. \"Jadi Pak Jokowi ini juga punya satu kebesaran jiwa dan kerendahan hati, dimana beliau sudah bertarung berdarah-darah dengan Pak Prabowo. Tapi demi kepentingan bangsa, mau menyatu, karena tidak ingin melibat bangsanya terbelah,\" ujarnya. Ketika itu, tepatnya pada 6 Oktober 2019, Anis Matta mengaku menemui Presiden Jokowi untuk menawarkan rekonsiliasi dengan mengajak masuk Prabowo dalam kabinet, karena dunia bakal dilanda krisis besar, sehingga dibutuhkan persatuan, serta tidak ada pembelahan di elite dan masyarakat. \"Usulan tersebut diterima Pak Jokowi, beliau ingin ada rekonsiliasi yang bisa menyatukan bangsa. Dan begitu dilantik di periode kedua, tak begitu lama terjadi wabah Covid-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Coba bayangkan apabila bangsa masih terbelah, dan beliau berdua tidak bisa menyatu, apakah bisa kita menghadapi krisis, yang diperparah dampak perang Rusia-Ukraina ini,\" katanya. Sehingga dalam konteks ini, lanjut Anis Matta, rekonsiliasi harus tetap dilanjutkan, karena krisis besar saat ini belum selesai dan sedang menuju puncak-puncaknya, apalagi sekarang ada tambahan perang lagi antara Hamas, Palestina-Israel. \"Jadi dalam konteks Pilpres 2024, perwujudan dari Pak Jokowi ini adalah Gibran (Gibran Rakabuming Raka). Sebab, tidak ada calon-calon yang diusulkan merupakan kelanjutan dari nilai-niai rekonsiliasi, kecuali Gibran,\" ujarnya. Anis Matta menegaskan, tantangan terbesar ke depan adalah ancaman perang dan konflik gepolitik global, krisis ekonomi, bencana alam, perubahan iklim dan ancaman disintegrasi bangsa lainnya. \"Itulah di antara alasan kenapa kita mendukung Pak Prabowo, karena tantangan negara besar seperti Indonesia juga sangat besar. Dan Pak Prabowo ini dianggap sebagai tokoh pemersatu bangsa dalam konteks rekonsiliasi. Bukan lagi mewakili politik aliran, tetapi sudah politik populasi,\" katanya. Sehingga dengan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo tersebut, upaya rekonsiliasi dengan Jokowi dapat tetap berlanjut, sehingga sebenarnya tidak ada kaitannya dengan politik dinasti. \"Jadi mengapa Gibran? Rekonsiliasi itu alasan pertama, alasan keduanya adalah mendapatkan tambahan kekuatan elektoral di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan alasan ketiga adalah perpaduan antara generasi tua dan muda,\" paparnya. Tidak Ada Relevansi Dalam kesempatan ini, Anis Matta menjelaskan, bahwa tuduhan melanggengkan politik dinasti kepada Presiden Jokowi dengan mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo, tidak ada relevansinya. Sebab, dalam sistem demokrasi, jabatan yang dipilih rakyat tidak mengenal politik dinasti. \"Coba kita lihat di negara juaranya demokrasi, Amerika Serikat seperti George Bush dan Bush Jr, apakah itu bentuk politik dinasti. Bapaknya yang duluan presiden, lalu anaknnya. Anaknya dua periode, bapaknya hanya satu periode. Kemudian Bill Clinton sebagai mantan presiden mendukung istrinya, Hillari Clinton sebagai presiden, apakah itu disebut politik dinasti,\" katanya. Artinya, dalam sistem demokrasi itu, semua pilihan diserahkan kepada rakyat, apakah yang bersangkutan dipilih atau tidak. Politik dinasti itu terjadi jika jabatan tersebut ditunjuk, bukan melalui proses pemilihan dengan sistem demokrasi. \"Kalau di Indonesia itu contohnya, Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) di Pilkada DKI, kalah juga meski anak presiden (Susilo Bambang Yudhoyono). Lalu, Puan (Puan Maharani) yang dikampanyekan sebagai capres, oleh PDIP nyatanya tidak dipilih, malahan pilih Ganjar (Ganjar Pranowo), padahal ketua umumnya ibunya sendiri, Ibu Mega (Megawati Soekarmoputri). Artinya dalam sistem demokrasi itu tunduk pada aturan elektabilitas,\" tegas Anis Matta. Dengan demikian, dinasti politik itu secara politik tidak berpengaruh dalam proses pemilihan, karena semua ditentukan oleh rakyat atau pemilih, termasuk di Pilpres 2024. \"Selama 25 tahun ini, masyarakat kita sudah menjadi masyarakat demokrasi dan generasi sekarang ini, generasi Z itu native demokrasi. Iklim demokrasi kita sudah tumbuh sejak 1998. Jadi dalam konteks soal politik dinasti ini sudah terjawab,\" paparnya. Ia berharap ada pematangan kedewasaan dalam berdemokrasi, dan tidak membangun asumsi-asumsi yang tidak perlu dalam menilai kapasitas atau kompetensi seseorang. \"Dulu Pak Jokowi ketika mau maju di 2014, disebut tidak kompeten, lebih kompeten Pak Prabowo. Tapi faktanya, Pak Jokowi berhasil mengelola negara. Sehingga penilaian itu hanya sekedar asumsi-asumsi saja,\" katanya. Asumsi itu, saat ini ungkapnya, juga menimpa Gibran yang dianggap tidak berkompeten dan tidak berpengalaman dalam pemerintahan, sehingga dianggap tidak layak diusulkan sebagai cawapres. \"Saya kira Mas Gibran sangat kompeten, dan bisa menjadi tambahan elektoral bagi Pak Prabowo. Sebelum berpasangan, Pak Prabowo sudah yang paling unggul, maka dengan adanya Mas Gibran akan menambah energi dan tambahan kekuatan elektoral bagi Pak Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di Jawa Tengah yang tidak pernah menang di 2014 dan 2019,\" jelasnya. Anis Matta menegaskan, pasangan Prabowo-Gibran dalam waktu 3-4 bulan ini akan menyakinkan pemilih yang mash ragu-ragu atau massa mengambang (swing voters) untuk menentukan pilihan politiknya ke pasangan Prabowo-Gibran. \"Kalau kita lihat, Gibran tidak akan merugikan Prabowo, malahan menguntungkan, karena akan ada tambahan elektoral. Makanya masalah-masalah itu, sesuatu yang masih debatable, bisa diuji dalam survei beberaoa hari ke depan. Saya yakin pasangan Prabowo-Gibran, elektabilitasnya tinggi,\" pungkasnya. (ida)
Puan Sebut Gibran Sudah Bilang Ingin Ikut Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan kader partai sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan kepadanya ingin mengikuti kontes Pilpres 2024.\"Semalam (Jumat, 20/10), (saya) sudah bertemu Mas Gibran dan Mas Gibran menyampaikan bahwa ada kemungkinan ia akan ikut dalam kontes Pilpres (2024),\" kata Puan usai menghadiri Konsolidasi Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD se-Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.Namun demikian, Puan enggan menjelaskan lebih lanjut karena belum ada keputusan pasti soal pencalonan putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.\"Yang saya ketahui, Mas Gibran saat ini baru menerima rekomendasi dari Partai Golkar untuk bisa maju sebagai bakal cawapres. Namun, mengenai bagaimana selanjutnya, hal itu belum ada keputusan,\" tambah Puan.Oleh karena itu, lanjut Puan, hingga kini Gibran masih berstatus sebagai juru kampanye untuk pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.Selanjutnya, Puan mengatakan bahwa dalam menghadapi kontes politik, seluruh partai koalisi, kader, dan simpatisan harus menjaga kekompakan dan solidaritas.\"Ini tidak saya tujukan kepada siapa-siapa; tapi menjelang pemilihan, bisa saja kawan menjadi lawan atau lawan justru menjadi teman,\" jelasnya.Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menerima surat keputusan (SK) rekomendasi sebagai bakal (cawapres) dari Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-2 Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu.Rapimnas Partai Golkar tersebut menetapkan bahwa partai \"beringin\" mengusung dan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) periode 2024-2029. Kedua, Partai Golkar mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres periode 2024-2029.(sof/ANTARA)
Kejagung Menerima Surat Pemberitahuan Penyidikan Rocky Gerung
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dugaan kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Rocky Gerung (RG) dan kawan-kawan.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya segera menyusun tim jaksa dalam penanganan perkara lebih lanjut.Ketut mengatakan saat ini Jampidum masih menunggu pengiriman berkas perkara dari penyidik Bareskrim Polri terkait persyaratan formal dan material untuk dipelajari.\"Hal ini bertujuan untuk menentukan lengkap atau tidaknya berkas perkara dimaksud,\" kata Ketut.Rocky Gerung dan kawan-kawan dijerat dengan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), dan/atau Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.Kemudian, Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).\"Tuntutan itu terhadap peristiwa yang terjadi di Gedung Aula Muzdalifah Islamic Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 29 Juli 2023,\" jelasnya.Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kembali melanjutkan pemeriksaan dengan meminta klarifikasi kepada Rocky Gerung. Rocky pun telah memenuhi panggilan penyidik untuk klarifikasi terkait penyelidikan kasus dugaan ujaran kebencian.Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan pihaknya menyiapkan 97 pertanyaan, yang 47 di antaranya sudah ditanyakan pada pemeriksaan pertama.Pertanyaan itu terkait beberapa berita yang dianggap bohong oleh pelapor, seperti tentang kelapa sawit dan China.\"Itu yang menjadi objek bahwa itu berita bohong. Tentu saja inilah yang menjadi bahan kami untuk proses penyelidikan lebih lanjut,\" kata Djuhandhani.Dalam kasus tersebut, Bareskrim Polri menerima 26 laporan yang dilaporkan ke Polda Sumatera Utara, Polda Yogyakarta, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Metro Jaya.\"Semua laporan sudah ditampung di Bareskrim,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Jokowi Bagai Malin Kundang Politik Bagi PDIP
Jakarta FNN - Terkonfirmasi sikap politik Jokowi dan keluarganya bagai Malin Kundang politik bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). \"Bagi PDIP terutama Megawati Soekarnoputri sebagai ibu yang membesarkan partai itu, Jokowi bisa jadi bagaikan Malin Kundang politik,\" kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (21/10). Pernyataan itu dikemukakan Selamat Ginting menjawab pertanyaan wartawan tentang Gibran Rakabuming Raka bin Jokowi yang diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Jakarta, hari ini. Golkar berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusung Ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Sedangkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dan Mahfud MD sebagai bakal cawapres. Menurut Selamat Ginting, Malin Kundang merupakan dongeng legenda dari Sumatra Barat yang mengisahkan anak laki-laki yang durhaka pada ibunya. Malin Kundang sengaja menyakiti hati ibunya, sehingga mendapatkan hukuman yang sangat berat sepanjang hidupnya. Dikemukakan, Jokowi dan keluarganya tercatat tujuh kali mendapatkan tiket untuk maju dalam kontestasi walikota, gubernur, dan presiden. Jokowi mendapatkan lima tiket dengan rincian dua tiket untuk menjadi Walikota Surakarta (Solo) pada 2005 dan 2010, satu tiket untuk Gubernur DKI Jakarta pada 2012, dan dua tiket Presiden RI pada 2014 dan 2019. \"Termasuk tiket bagi Gibran untuk menjadi Walikota Solo, dan menantu Jokowi, Boby Nasution untuk menjadi Walikota Medan pada 2020. Semuanya golden tiket dari PDIP,\" ujar Ginting. Kini, lanjut Ginting, Jokowi dan keluarganya meninggalkan PDIP sebagai partai yang membesarkan dan berjasa besar, sehingga keluarga Jokowi mendapatkan jabatan eksekutif politik, seperti walikota, gubernur, dan presiden. \"PDIP tentu saja merasa dikhianati keluarga Jokowi. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pengarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kini Gibran hengkang dari PDIP ke Golkar,\" ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Rencananya, kata Ginting, putra sulung Presiden Jokowi itu terlebih dahulu masuk ke AMPI (Angkatan Muda Pembaruan Indonesia), sayap generasi muda Partai Golkar. \"Maka otomatis Gibran bergabung ke Golkar dan hengkang dari partai asalnya, PDIP,\" ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Selanjutnya menurut Ginting, Bobby Nasution bisa jadi akan keluar dari PDIP. Bisa masuk ke Golkar atau Gerindra. Boby akan disiapkan menjadi Gubernur Sumut pada 2024 ini. \"Skenario politiknya bisa saja Jokowi juga akan tinggalkan PDIP dan masuk menjadi Dewan Pembina Partai Gerindra,\" prediksi Ginting. \"Jadi kita tunggu, apa reaksi dari PDIP, utamanya Megawati terhadap keluarga Jokowi. Apakah berani memecat Jokowi dan keluarganya?\" tanya Ginting menutup wawancara. (sws)
KIM Tetap Solid Siapa pun Bakal Cawapres Pilihan Prabowo
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan kerja sama antara partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dipastikan tetap solid terlepas dari siapa pun bakal cawapres yang dipilih bakal capres Prabowo Subianto.\"KIM dipastikan akan tetap solid. Siapa pun yang ditetapkan (jadi bakal cawapres) nanti tidak akan mengubah dukungan dan komposisi koalisi,\" kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dia menyatakan semua partai anggota KIM telah siap bekerja keras untuk memenangi Pilpres 2024. Saleh juga menekankan bahwa semua anggota koalisi sudah setuju terhadap siapa pun bakal cawapres pilihan Prabowo.\"Ya, tidak perlu ditanya lagi apakah setuju kalau calonnya si A atau si B. Sebab, semuanya sudah sepakat nama cawapres yang ada di kantong Prabowo tersebut,\" jelasnya.Mengenai nama bakal cawapres yang belum diumumkan hingga saat ini, Saleh menuturkan hal tersebut tinggal menunggu waktu dan momentum saja. Dia menambahkan bahwa nama bakal cawapres untuk pendamping Prabowo akan diumumkan secara resmi pada pekan depan.\"(Pendaftaran KIM) Dipastikan akan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditetapkan KPU,\" ujar Saleh.Hingga saat ini, bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mengumumkan dengan siapa dirinya akan maju bertarung di kontes Pilpres 2024.Beberapa nama yang santer dikabarkan untuk menjadi pendamping Prabowo, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, hingga Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.Untuk diketahui, KPU RI membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres untuk Pemilu 2024 pada tanggal 19-25 Oktober 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Gibran Merima SK Rekomendasi Bacawapres dari Golkar
Jakarta, FNN - Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka menerima surat keputusan (SK) rekomendasi sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Partai Golkar, dalam kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu.\"Acara hari ini sudah di rapat plenokan, dan Partai Golkar mendukung Mas Gibran sebagai bakal calon presiden dari Golkar,\" kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.Airlangga lalu mempersilahkan Gibran naik ke podium untuk menerima SK tersebut. Penyerahan rekomendasi itu didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.\"Siap lahir batin memenangkan mas Gibran,\" ujarnya.Di sela-sela Rapimnas, Airlangga memperkenalkan elit Partai Golkar dan kader Golkar umur di bawan 40 tahun kepada Gibran.Airlangga juga menyinggung pembicaraannya dengan Prabowo Subianto, bahwa pada saat pemerintan Indonesia pertama kali, Perdana Menteri Sutan Syahrir umurnya 36 tahun.Gibran tiba di Kantor DPP Golkar sekitar pukul 12.45 WIB. Dia bertemu para elit pada kegiatan Rapimnas Golkar sekitar satu jam.Gibran tiba setelah Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto meninggalkan kantor DPP Golkar.Adapun Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar tanggal 21 Oktober 2023, tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar dalam Pemilu 2024.Rapimnas ke-2 tahun 2023, menetapkan, pertama, mengusung dan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI periode 2024-2029.Kedua, mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden RI dari Partai Golkar periode 2024-2029.\"Dengan adanya keputusan Rapimnas ke-2 Partai Golkar tentang calon presiden dan calon wakil presiden, maka, mencabut seluruh keputusan-keputusan calon presiden dan calon wakil presiden sebelumnya,\" kata Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily saat membacakan Rantus Rapimnas ke-2 yang didampingi Airlangga Hartarto.(ida/ANTARA)
Gibran Cawapres Prabowo, Gerindra Paham Keadaan Politik Memang Mencemaskan
Jakarta, FNN – Pendaftaran Pilpres 2024 sudah memasuki hari ketiga, tetapi situasi yang tidak menentu atau uncertainty masih terjadi di kubu Prabowo, kendati Jokowi pagi ini pulang dari Riyad dan pasti punya instruksi khusus. Tetapi, yang menarik adalah pertemuan di rumah Zulkifli Hasan tadi malam dan banyak diliput media. Prabowo hadir dalam pertemuan tersebut, demikian juga AHY. Yang juga menarik kehadiran Bahlil yang selama ini menjadi operator istana. Apalagi berkembang isu sudah sejak sepakan lalu bahwa Gibran akan digolkarkan untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo. Gibran pun sudah berada di Jakarta hari ini. “Ini betul nih, istilah kita the uncertainty dan benar ini hari libur, tapi Jokowi yang mestinya masih ada agenda, mestinya baru balik besok, tapi ternyata dipercepat hari ini,” ujar Rocky Gerung di kanall You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (21/10/23) menanggapi situasi politik hari ini. Jadi, lanjutnya, sebetulnya kehadiran Bahlil kira-kira mendahului Jokowi supaya Bahlil sudah punya berita untuk dilaporkan kepada Jokowi. Bahlil adalah agen yang tegak lurus dengan Jokowi dengan segala macam cara. Yang menarik sebetulnya adalah melihat kalau Jokowi tiba hari ini dan pasti langsung rapat, apa keputusnya. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Zulhas, tetapi kelihatannya kalau ada pertemuan semacam itu maka itu menunjukkan ada persiapan untuk menunggu Jokowi dan melaporkan. Sepertinya separuh intrik pasti ada di situ. Lain kalau Jokowi betul-betul tidak ada problem dengan Mahkamah Konstitusi. “Jadi, peristiwa Mahkamah Konstitusi kemarin itu merembet ke mana-mana sehingga ketidakpastian makin tinggi,” ujar Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeo Arief, wartawan senior FFN, itu Rocky juga mengatakan bahwa satu poin pertama yang mesti kita ulas adalah bahwa PDIP sudah firm tidak dengan Gibran, artinya tidak dengan Jokowi juga. Jelas itu. Tinggal masalahnya kubu Prabowo mau dengan Gibran atau tidak? PDIP bisa saja mengatakan Gibran aja kita buang, masa kalian pungut. Itu yang menguntungkan opini publik bagi PDIP. Ada publikasikan hasil survei yang mengatakan bahwa begitu berpasangan dengan Gibran maka suara Prabowo langsung melejit. Tetapi, tidak perlu memakai survei, pakai common sense saja, lihat kemarahan publik yang bukan hanya datang dari oposisi, tapi juga dari pendukung Jokowi, dipastikan anjlok suara Prabowo begitu berpasangan dengan Gibran. Sepertinya hal ini menjadi pemikiran yang serius bagi Prabowo. “Iya, itu pertama tentu timnya Prabowo pasti punya survei internal. Kalau kita lihat kegelisahan Gerindra itu terbaca pada kebelumsiapan Prabowo untuk mengumumkan. Kalau betul-betul Gibran itu potensial untuk mendongkrak koalisi Prabowo, dari awal pasti Prabowo sudah pastikan. Tetapi, Prabowo orang yang selalu punya second opinion sebagai seorang yang terlatih untuk mengintai musuh. Pasti dia juga menaruh kuping di mana-mana,” ungkap Rocky. “Jadi, kelihatannya Gerindra sudah paham bahwa keadaan politik memang mencemaskan,” tegas Rocky. Bahkan, lanjut Rocky, suara emak-emak akhirnya diperhatikan lagi oleh Prabowo, karena terlihat Prabowo berupaya untuk menyapa emak-emak. Itulah pentingnya kita melihat sesuatu yang di luar survei, yaitu mata hati rakyat yang tidak mungkin dibohongi, karena olok-olok tentang Mahkamah Konstitusi betul-betul jadi maksimal hari-hari ini. “Nah, Jokowi juga pasti tahu itu, tetapi bagi Jokowi ya nggak ada pilihan lain. Gibran mau dipaksakan ke siapa. Itu soalnya kan? Jadi, kalau Jokowi misalnya sudah gagal ke PDIP, tinggal Gibran pasti ke Prabowo. Tetapi, juga jadi kontroversi karena Gibran ditaruh ke Prabowo malah Gerindra akan turun elektabilitasnya. Jadi, poin-poin ini yang mungkin membuat Jokowi pulang lebih cepat ke Jakarta,” ujar Rocky. Sebelum Jokowi pulang, Bahlil pasti diutus untuk nguping kiri kanan sambil memberi optimisme bahwa Gibran masih mungkin. Tetapi, Bahlil datang dengan satu perspektif to be or not to be adalah Gibran. Begitu juga istana, to be or not to be harus Gibran. Tetapi, partai-partai politik koalisi berhitung kalau Gibran komplikasi di DPR bagaimana. Dalam hal ini PDIP bermain cerdik. Demikian juga tema-tema yang lain bagi Prabowo mungkin memperhatikan advis dari SBY karena bagaimanapun SBY tidak mungkin menerima sepenuh hati adanya Gibran di situ. Gibran itu betul-betul lambang dari keberlanjutan, tidak ada sinyal sedikit pun di situ perubahan. “Jadi kompleksitas itu the chemistry doesn\'t mix,” ujar Rocky. Prabowo pasti juga sudah tahu bahwa Gibran tidak akan menambah elektabilitas, tapi tukar tambahnya adalah kekuasaan Jokowi, mesin-mesin kekuasaan yang di tangan Jokowi. Tetapi, dengan berpisah jalan dengan PDIP sepertinya mesin politik Jokowi juga tidak akan sepenuhnya efektif. Itu juga yang mungkin membuat Prabowo jadi berpikir ulang. “Ya, saya kira itu benar. Prabowo justru menghitung dulu kalau tegak lurus dengan Jokowi maka mesinnya akan pindah, tapi separuh mesinnya akan diambil PDIP. Dan memang mesin-mesinnya Prabowo itu juga bagian dari mesin PDIP,” kata Rocky.(ida)
POPULER
