POLITIK
Putusan MKMK untuk Anwar Usman di Luar Ekspektasi
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengatakan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Anwar Usman di luar ekspektasi.Mahfud menilai tindakan tersebut sangat berani untuk dilakukan oleh MKMK.\"Bagus, saya di luar ekspektasi saya sebenarnya. Bahwa MKMK bisa seberani itu,\" kata Mahfud saat ditemui usai menghadiri Rakornas Penyelenggara Pemilu Tahun 2023 di Jakarta, Rabu.Mahfud menduga sanksi yang dijatuhkan terhadap Anwar Usman hanya berupa teguran keras atau skors selama 6 bulan tidak memimpin sidang.Namun, pada faktanya Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK saat pembacaan amar putusan di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (7/11).Sanksi pemberhentian tersebut membuat Anwar Usman tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.Anwar juga tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum mendatang.\"Ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu \'kan bagus, berani,\" kata Mahfud.Anwar Usman pun tidak bisa mengajukan banding atas sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.Putusan MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK kepada Anwar Usman bukan pemberhentian dengan tidak hormat yang membuatnya bisa melakukan banding melalui majelis banding.\"Kalau dipecat beneran, itu ada bandingnya. Akan tetapi, kalau diberhentikan dari jabatan dengan hormat, itu enggak bisa naik banding. Itu selesai. Naik banding bukan saja berisiko tidak memberi kepastian, melainkan bisa saja hakim bandingnya itu masuk angin,\" kata Mahfud.(ida/ANTARA)
Kodam Udayana Mengerahkan 10.912 Personel untuk Mengamankan Pemilu 2024
Denpasar, FNN - Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana mengerahkan 10.912 personel untuk mengamankan tahapan Pemilu 2024 di tiga provinsi yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta menyiapkan 2.598 unit alutsista yang diperbantukan untuk berbagai kepentingan logistik pemilu, pengamanan, hingga kesiapsiagaan bencana dan situasi darurat lainnya.\"Jumlah personel yang dilibatkan untuk apel gelar pasukan dan selanjutnya akan bertugas dalam pengamanan Pemilu 2024 adalah 10.912 orang dan alutsista yang dikerahkan ada 2.598 unit. Ini adalah kesiapan kami dalam mengamankan pemilu yang akan datang,\" kata Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi dalam apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pemilu 2024 di Lapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar, Rabu.Dalam laporannya kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Agus Subiyanto yang memimpin apel gelar pasukan secara serentak melalui video conference, Harfendi menyebutkan di wilayah hukum Kodam IX/Udayana sendiri apel gelar pasukan dilaksanakan di tiga titik yakni Denpasar-Bali, Lombok-NTB dan Kupang-NTT serta diikuti oleh 29 Kodim secara serentak di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi.Kepada Kasad, Pangdam IX/Udayana menyatakan Kodam IX/Udayana siap mengamankan Pemilu 2024 bekerja sama dengan pihak terkait lainnya, seperti penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu hingga jajaran kepolisian, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, mahasiswa dan lainnya.\"Kami siap untuk melaksanakan pengamanan Pemilu 2024 dan kami akan kerahkan semua kemampuan yang ada pada kami, bekerja sama dengan Forkopimda, elemen masyarakat, organisasi yang ada di wilayah Bali-Nusa Tenggara,\" kata dia.Untuk pengoperasian alutsista, kata Pangdam, masih menunggu keputusan dari pemerintah. Yang pasti, ribuan alutsista yang tergelar di wilayah Kodam Udayana telah siap untuk membantu mengamankan Pemilu 2024.Pangdam pun mengimbau masyarakat agar menghadapi Pemilu 2024 dengan keadaan damai dan dirayakan sebagai pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin yang tepat sesuai dengan pilihan sendiri tanpa menimbulkan konflik dengan orang lain apalagi menimbulkan perpecahan dan pembelahan dalam masyarakat.\"Kami mohon bantuan kepada masyarakat karena tidak hanya dan tidak cukup kami saja yang menyukseskan pemilu ini, tetapi semua komponen bangsa ini baik masyarakat, tokoh-tokoh, mahasiswa, Pemda, Polisi semua harus berpikiran yang sama menyukseskan Pemilu 2024,\" kata Harfendi.(ida/ANTARA)
Status Gibran Sah Usai Anwar Dicopot Sebagai Ketua MK
Jakarta, FNN - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan putusan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap Ketua MK Anwar Usman tidak menggugurkan putusan MK soal batas usia capres-cawapres yang membuat Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.\"Yang jelas kepesertaan Mas Gibran sebagai pasangan cawapres secara hukum sudah sah, sudah selesai,\" kata Mahfud usai menghadiri Rakornas Penyelenggara Pemilu Tahun 2023 di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan saat ini berbagai persoalan di MK yang belum terselesaikan harus diselesaikan. Sebab, putusan MK merupakan putusan langsung yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan.Putusan MK bersifat mengikat dan tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.\"Sekarang persoalan MK-nya yang kita selesaikan, karena putusan MK itu sudah mengikat,\" tegasnya.Untuk itu, dia mengatakan Pilpres 2024 harus berjalan sesuai dengan pasangan bakal capres dan wapres yang ada. Adapun pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.Menurut Mahfud, demokrasi harus memiliki riak-riak, akan tetapi tak sampai memecah belah berbagai pihak.MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, yakni melanggar Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam Sapta Karsa Hutama.\"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor,\" kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (7/11).Dengan demikian, Anwar tidak lagi menjabat sebagai Ketua MK. MKMK pun memerintahkan Wakil Ketua MK untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan Ketua MK yang baru, terhitung 2x24 jam sejak putusan dibacakan.Tidak hanya itu, Anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Dia juga tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum mendatang.\"Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan,\" ucap Jimly.(ida/ANTARA)
Tergerusnya Elektabilitas Prabowo-Gibran Bukti Rakyat Kecewa
Jakarta | FNN - Hasil survei terbaru Charta Politika menyebut pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putera Presiden Joko Widodo dan keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, malah membebani elektabilitas capres Prabowo Subianto. Hal itu dinilai wajar oleh pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi. Menurut Airlangga, penurunan elektabilitas Prabowo-Gibran merupakan konsekuensi dari semakin tingginya kesadaran publik bahwa telah terjadi intervensi kekuasaan dalam meloloskan nama Gibran seusai putusan MK yang dipimpin sendiri oleh adik ipar Presiden Jokowi alias paman dari Gibran tersebut. Apalagi, di media sosial juga marak sebutan \"Mahkamah Keluarga\" sebagai sindiran atas putusan kontroversial MK yang harus mengubah Undang-Undang untuk meloloskan Gibran. \"Survey yang dilakukan oleh Charta Politika memperlihatkan tampilnya Gibran mendampingi Prabowo justru membebani Prabowo, alih-alih ikut memperkuat suara, malah merosot. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari persepsi tentang naiknya Gibran sebagai cawapres tidak bisa dipisahkan dari intevensi kekuasaan dan penggunaan institut nstitusi hukum MK sebagai instrumen kekuasaan,\" tegas Airlangga pada wartawan, Selasa (7/11/2023). Airlangga mengatakan, persepsi adanya intervensi kekuasaan di tubuh MK membuat pandangan publik bergeser, terutama bagi para pendukung Presiden Jokowi, dan tidak serta merta memperkuat kandidasi Gibran. \"Justru yang terjadi adalah penguatan tentang tampilnya Gibran sebagai simbol representasi politik dinasti Jokowi yang berusaha melanggengkan kekuasaan,\" kata doktor alumnus Murdoch University, Australia, tersebut. Seperti diketahui, pada Senin (6/11/2023), Charta Politika merilis hasil survei terbaru. Simulasi tiga pasang calon presiden-calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat elektabilitas tertinggi yakni 36,8 persen, disusul Prabowo Subianto-Gibran (34,7 persen), dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,3 persen). Adapun jumlah responden yang tidak menjawab sebanyak 4,3 persen. Selain soal tergerusnya elektabilitas Prabowo, pada survei Charta Politika terkini, disebutkan sebanyak 39,7 persen responden menyatakan percaya bahwa Presiden Joko Widodo turut campur dalam keputusan MK terkait batasan usia calon Wakil Presiden dan dari jumlah tersebut, 49,9 persen responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan orang dalam keluarga Presiden Jokowi menjadi calon Wakil Presiden. Merusak Demokrasi Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Nyarwi Ahmad mengatakan hasil survei yang menyebutkan bahwa mayoritas publik menganggap Jokowi ikut terlibat dalam putusan MK. Apabila skandal di MK diibaratkan \'drama\', maka publik percaya bahwa presiden juga punya peran dalam drama tersebut. \"Orang ada yang kemudian berpikiran kritis, kalau presiden melihat politik kita sebagai drama, publik bisa melihat keberadaan presiden ada dalam drama itu, bahkan menjadi bagian penting. Atau bahkan beberapa pihak mensinyalir, salah satu sutradara dibalik drama itu, wajar saja, karena presiden tidak pernah menyampaikan ekspresinya secara eksplisit,\" jelas Nyarwi. Tidak bisa dipungkiri, Pakar Komunikasi Politik UGM ini menambahkan , Jokowi sebagai presiden menjadi sangat sentral dalam politik hari ini. Peran Jokowi sangat besar, bukan sekedar dari proses kandidasi, namun sampai nanti penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa menyebut penilaian publik atas adanya cawe-cawe Jokowi dalam putusan MK bisa dipahami. Hal itu dikarenakan relasi kekeluargaan dan relasi kekuasaan sangat kental dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 tersebut. \"Karena relasi kekeluargaan sangat lekat dengan relasi kuasa dalam konteks hubungan Jokowi dengan Ketua MK. Ini hal yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Penilaian publik seperti itu,\" ujarnya. Selain itu, Herry mengungkap indeks demokrasi era Jokowi menjadi yang terburuk sejak 14 tahun terakhir. \"Jelas akan mengalami penurunan, terutama era Jokowi. Indeks demokrasi Indonesia dari lembaga asing adalah yang terburuk dari 14 tahun terakhir. Bahkan tidak mengalami perubahan signifikan,\" jelas Herry. Menurutnya, ada aspek-aspek tertentu yang harus menjadi bahan evaluasi misalnya budaya politik. \"Yang terjadi adalah per hari ini budaya politik itu tidak muncul karena intervensi kekuasaan, sehingga publik enggan untuk mengatakan politik Indonesia baik-baik saja,\" tegasnya. Herry juga mengatakan indeks demokrasi Indonesia yang termasuk rendah, apalagi ketika muncul putusan MK. Hal itu dinilai akan semakin memburuk kehidupan demokrasi. \"Jokowi sebelum keputusan MK kemarin, Indeks Demokrasinya rendah. Apalagi ini kaitannya dengan relasi kekuasaan dan relasi kekeluargaan yang erat kaitannya dengan keputusan MK. Ada hal yang ditabrak juga,\" pungkasnya. Herry juga mengatakan indeks demokrasi Indonesia yang termasuk rendah, apalagi ketika muncul putusan MK. Hal itu dinilai akan semakin memburuk kehidupan demokrasi. \"Jokowi sebelum keputusan MK kemarin, Indeks Demokrasinya rendah. Apalagi ini kaitannya dengan relasi kekuasaan dan relasi kekeluargaan yang erat kaitannya dengan keputusan MK. Ada hal yang ditabrak juga,\" pungkasnya. (Sur)
Pemaksaan Politik Dinasti Jokowi Telah Menghancurkan Demokrasi Rasional
Jakarta | FNN - Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai krisis konstitusi yang terjadi saat ini akan membawa dampak serius pada kehidupan demokrasi ke depan. Politik dinasti untuk melanggengkan orang dalam keluarga Presiden Joko Widodo potensial akan menghancurkan iklim demokrasi rasional di Indonesia. Hal itu terkait dengan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini yang tengah disorot atas Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 lantaran dinilai sarat dengan nepotisme. Presiden Joko Widodo disebut punya andil dalam putusan tersebut. Ditambah lagi salah satu hakim konstitusi, Anwar Usman, mempunyai hubungan kerabat dengan Jokowi. Sehingga muncul penilaian putusan itu untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024. Firman Noor mengungkapkan dampak mengerikan dari kondisi saat ini ketika dibiarkan berlarut adalah hancurnya demokrasi rasional. \"Ya hancurnya demokrasi rasional,\" tegas Firman Noor saat dihubungi pada Selasa (7/11/2023). Menurutnya, demokrasi dibangun berlandaskan rasionalitas, bukan ikatan kekeluargaan atau keturunan. \"Kalau seseorang secara rasional dari sisi pengalaman lebih banyak, kemampuan lebih baik, lebih teruji itu harus. Kalau dari anak kemarin sore simply (hanya karena) punya DNA yang sama dengan penguasa, itu demokrasi apa? Saya tidak mengerti itu,\" jelasnya. Menurut dia, yang terjadi di Indonesia adalah politik dinasti. Para elite hanya bekerja atas dasar kepentingan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan pilihan masyarakat banyak, tanpa mempertimbangkan kehidupan politik di masa depan. \"Yang terjadi saat ini adalah ada proses yang nir-partisipasi dalam penentuan pengkandidasian orang-orang yang berhak maju atau tidak. Penentunya di sini, sayangnya adalah ikatan keluarga. Porsi ikatan keluarga lebih besar, bukan pertimbangan yang lain-lain,\" pungkasnya. Sebelumnya, profesor Politik Islam Global asal Australia, Greg Barton mengatakan langkah Jokowi melakukan segala cara untuk meloloskan anaknya sebagai Cawapres sebagai tindakan yang terburu-buru. \"Sayang sekali dia (Jokowi) mau campur tangan dalam urusan keluarga. Kalau bisa lebih sabar, pasti orang tidak keberatan kalau anaknya dikasih dan disiapkan untuk masa depan. Tapi, ini seolah terlalu terburu-buru,\" tegas Greg dalam podcast yang dipandu Akbar Faisal. Dia menilai, putusan MK beberapa waktu lalu itu banyak membuat orang kecewa. Kemudian, hal ini berdampak pada wajah demokrasi di Indonesia. “Dalam beberapa hal ada pemerosotan demokrasi di bawah pemerintahan Pak Jokowi,“ tuturnya. Kekuatan Penuh Sementara itu, Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan, meski ditinggal kawan lama, namun sikap Presiden Jokowi jelas. \"Bagi Jokowi pasti jalan terus. Semua sudah terjadi. Gibran sudah daftar ke KPU berdampingan dengan Prabowo Subianto. Bagi Jokowi tak ada lagi melihat ke belakang,\" kata Adi. Putra Jokowi, Gibran Rakabuming sudah maju sebagai Cawapresnya Prabowo Subianto. Sebagai orang yang berkuasa, tentu Jokowi akan mengarahkan semua sumber daya untuk memenangkan anaknya. \"Fokus ke depan menangkan Gibran dengan semua resource yang ada. Terutama yang konsisten di barisan Jokowi. Sementara yang beda sikap pasti ditinggalkan,\" jelas Adi. Jokowi jalan terus, meski teman lama seperjuangan di PDIP meradang. Hubungan keluarga Jokowi dengan partai yang membesarkan, PDIP bagai api dalam sekam. \"Tidak ada yang mundur, tidak ada komunikasi. Tapin memang harus diakui bahwa saat ini Jokowi melawan pendukungnya sendiri yang selama ini pasang badan untuk membela Jokowi,\" tegas Adi lagi. Menurut Adi, hubungan Jokowi dengan \'kawan lama\', sebut saja mantan Walikota Solo, FX Rudi, tokoh PDIP Solo, Seno Kusumoharjo, atau bahkan para petinggi PDIP tidak baik-baik saja. Dan, retaknya hubungan mereka tidak menguntungkan Jokowi. \"Secara persepsi tak menguntungkan Jokowi. Karena mereka meninggalkan Jokowi bukan hanya dengan luka hati, tapi dengan mengkritik habis Jokowi. Meski kini Jokowi mendapat kawan baru dari koalisi baru (Koalisi Indonesia Maju), namun Jokowi kehilangan orang-orang yang setia pasti sangatlah merugikan,\" pungkasnya. (Sur)
Gibran Tidak Digolkarkan, Jokowi Memainkan Politik Drakula
Jakarta | FNN – Saat memberi sambutan pada HUT ke-59 Golkar, Presiden Jokowi menyinggung kondisi politik jelang Pemilu 2024. Jokowi menilai terlalu banyak drama dalam politik saat ini. Jokowi juga meminta agar semua pihak memiliki pandangan yang sama untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. “Saat ini kita sudah masuk tahun politik tahun pemilu, dan saya ingin kita semua memiliki pandangan yang sama bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa itu biasa, wajar, keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja itu juga wajar, bertanding untuk menang itu hal yang sangat wajar, tapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas,\" kata Jokowi.Dari ulang tahun Golkar yang ke-59 tadi malam juga ada satu hal yang menarik bahwa ternyata Gibran belum dikuningkan oleh Golkar. Padahal, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, pernah mengatakan bahwa dirinya sudah ditelepon oleh Airlangga Hartarto bahwa Gibran akan dikuningkan. Apa yang sebetulnya terjadi? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam sebuah diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Ofiicial mengatakan bahwa ada istilah yang lebih dahsyat dari drakor (drama Korea), yaitu drakula (drama keluarga). Kita mau melihat bagaimana sebetulnya isi pikiran Jokowi. Jokowi menganggap bahwa banyak drama, tetapi drama yang paling berbahaya adalah yang dilakukan oleh keluarganya, yaitu drama keluarga (drakula). Drakula memang pengisap darah. “Jadi, kita mau lihat sebetulnya arah pikiran Jokowi. Tentu Jokowi merasa bahwa dia tetap di atas angin karena dia memegang banyak rahasia ketua partai. Apapun isinya, tetap Jokowi tahu permainan-permainan politik atau potensial korupsi atau potensial sprindik yang sudah pernah dia ucapkan bahwa dia memperoleh segala macam informasi intelijen,” ujar Rocky. “Tetapi, mengungkapkan itu tanpa ada tindakan artinya dia menyembunyikan kejahatan, yaitu kejahatan rezimnya,” ujar Rocky. Yang lebih menarik, lanjut Rocky, di hari ulang tahun Golkar tidak ada semacam prosesi untuk pelantikan Gibran, penguningan Gibran. Orang tentu bertanya apakah Airlangga tidak mau atau menolak Gibran digolkarkan? Apakah tokoh-tokoh Golkar senior menolak? “Tidak mungkin menolak. Satu-satunya yang mungkin menahan pelantikan Gibran adalah bapaknya sendiri kan,” ujar Rocky. Logikanya, kata Rocky, kalau Jokowi sudah mengatakan golkarkan Gibran, pasti digolkarkan. Jadi, pada menit-menit terakhir mungkin Jokowi menganggap agar jangan dulu digolkarkan supaya bisa menunggu, misalnya, keputusan di Mahkamah Konstitusi, walaupun basa-basi. Tetapi, dalam pikiran Jokowi, dia belum sepenuhnya ingin menggolkarkan Gibran, supaya Gibran sah menjadi wakil presiden dari Golkar di koalisi Prabowo. Sebaliknya, lanjut Rocky, orang menduga bahwa berarti Jokowi masih ingin cawe-cawe dengan PDIP sehingga Gibran disuruh untuk tidak mundur dulu dari PDIP. Jadi, permainan catur semacam ini, langkah kuda-langkah kuda semacam ini dengan mudah kita baca, karena kita tahu bahwa ini drama keluarga alias drakula. Rocky menduga Jokowi sengaja mempertahankan Gibran karena status Gibran sendiri di PDIP tidak resmi dipecat, hanya disebut sudah berhenti, sudah tidak jadi anggota PDIP. Tetapi, hitam di atas putih pemecatan Gibran tidak ada dan artinya sewaktu-waktu bisa dipulihkan kembali statusnya sebagai kader PDIP. “Pasti, itu bisa dipulihkan. Artinya, ada yang orang sebut koloni kelima dari PDIP. Ada koloni kelima yang sedang beroperasi yang juga pasti disuruh oleh Jokowi untuk mengintai jangan-jangan sebetulnya PDIP masih potensi untuk dikendalan oleh Jokowi,” ungkap Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Memang, kata Rocky, Megawati mengirim sinyal permusuhan, tetapi PDIP sebagai partai juga tergantung akses-akses strategisnya secara ekonomi dan secara politik pada Jokowi. Itu yang mungkin kita lihat sebagai tondo-tondo kenapa Mbak Puan tidak secara tegas mengucapkan sesuatu yang sifatnya teguran partai pada Jokowi. Dia hanya menyindir-nyindir. Demikian juga Hasto kira-kira. Jadi, Rocky membaca bahwa di dalam PDIP sendiri tetap ada faksionalisasi yang belum seutuhnya menganggap bahwa Jokowi sudah selesai. Tetap ada tokoh-tokoh yang menganggap agar kita main-main sedikit lagi, siapa tahu Jokowi berbalik arah meninggalkan Prabowo dan memindahkan Gibran ke PDIP. Kalau Gibran dipindahin ke PDIP, Jokowi akan merasa sama saja, karena dia masih punya koloni kelima, masih bisa punya akses untuk mengetahui isi partainya di situ, dan membaca ketegangan politik di dalam koalisi Prabowo. “Jadi Jokowi betul-betul memainkan politik drakula,” ujar Rocky.(ida)
Presiden Menegaskan bahwa Dukungan RI Terhadap Palestina Tidak Akan Surut
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta, Selasa, menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah surut.\"Tetap dukungan kita terhadap Palestina tidak akan surut,\" ujar Presiden di Jakarta, Selasa.Jokowi pada kesempatan itu mengingatkan tentang dampak perang antara Ukraina dan Rusia, termasuk perang di Palestina yang berdampak pada banyak negara di dunia.Ia menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.Dia memuji Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Sidang Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat akhir Oktober 2023 yang menyuarakan secara lantang sikap Indonesia terkait Palestina.\"Coba bapak/ibu lihat Menteri Luar Negeri Bu Retno di Dewan Keamanan PBB paling lantang, paling keras, dan paling menentang,\" ujarnya.Jokowi mengaku sempat heran dengan sikap keras yang ditunjukkan Menlu Retno dalam forum itu.\"Saya juga heran Bu Menlu kita ini orangnya halus, tapi kok di Dewan Keamanan galak banget,\" kata Jokowi.Sementara itu Ketua Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Chriswanto Santoso dalam sambutannya menyampaikan pihaknya sangat bangga dengan sikap pemerintah mendukung perjuangan bangsa Palestina.\"Pertama pernyataan Presiden untuk terus membantu Palestina. Juga yang kami sangat bangga sikap Menlu di Sidang DK PBB yang menyuarakan dengan keras,\" kata Chriswanto.Dia menyampaikan dukungan LDII atas solusi damai Palestina dan penghentian kekerasan di Gaza.Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa yang pernah dijajah cukup lama dan pernah merasakan penderitaan, patut mendukung perjuangan rakyat Palestina.\"Ini bukan urusan masalah agama tapi urusan kemanusiaan,\" kata Chriswanto.(ida/ANTARA)
Gibran Mengelak Disebut Sudah Masuk Partai Golkar
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengelak disebut sudah resmi masuk ke Partai Golkar.\"Enggak itu, enggak ada pembicaraan seperti itu,\" kata bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) ini saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah, Selasa.Gibran juga mengaku tidak jadi datang ke acara HUT Partai Golkar di Jakarta, Senin (6/11) sore.\"Saya ke acara TKN (Tim Kampanye Nasional) bagi tugas nggih,\" katanya.Disinggung mengenai statusnya di PDI Perjuangan, Gibran enggan menjawab secara detail.\"Sudah dijawab Mbak Puan, Pak Hasto, dan Pak Komarudin,\" katanya.Ia juga menanggapi pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo yang tidak lagi berharap agar Gibran mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan.\"Ya, itu silakan dari Pak Rudy kalau seperti itu,\" katanya.Sebelumnya, Rudy mengatakan bahwa sudah tutup buku soal KTA Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai dengan logo banteng moncong putih tersebut.\"Sudah tutup buku. Persoalan tersebut sudah tutup buku,\" katanya.Mengenai pengembalian KTA, menurut dia, merupakan kesadaran pribadi. Meski begitu, pihaknya enggan memaksa agar yang bersangkutan mengembalikan KTA.\"Hingga saat ini KTA belum dikembalikan. Akan tetapi, dikembalikan atau tidak silakan. Pokoknya sudah tidak jadi masalah. Mas Gibran sudah sah tidak menjadi bagian dari PDI Perjuangan lagi sejak menjadi bacawapres untuk koalisi partai lain,\" katanya.(ida/ANTARA)
SPBE Kunci Ppercepat Kemajuan Bangsa
Jakarta, FNN - Praktisi teknologi Ainun Najib mengatakan digitalisasi pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) akan berdampak besar pada kemajuan bangsa.\"SPBE itu kunci buat kemajuan Indonesia ke depannya. Apalagi, kalau bicara Indonesia Emas 2045 itu sudah wajib SPBE atau e-govt yang makin terpadu,\" kata Ainun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Menurut data scientist (ilmuwan) kelahiran Gresik yang berkarier di Singapura ini, SPBE yang diwadahi lewat sebuah GovTech nantinya sudah sesuai dan berada pada jalur yang tepat.Ainun Najib berpendapat SPBE yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia telah berada pada jalur yang benar untuk terus menciptakan pelayanan publik yang makin berkualitas.\"Sekarang kita jadi terbuka jalannya, jadi cerah sekali dengan adanya Rancangan Peraturan Presiden tentang GovTech ini. Teknologi digital ini kuncinya di talenta, dan talenta itu realitanya memang harus bisa kompetitif, atraktif, bahkan dengan swasta. Dalam hal ini, kita butuh GovTech,\" ujarnya.Ditegaskan bahwa keberadaan GovTech sangat dibutuhkan sebagaimana di banyak negara dengan digitalisasi terdepan.Ainun lantas menjelaskan hal penting dalam pengembangan SPBE adalah harus user-centric (berpusat pada pengguna) atau platform yang berbasis pada kebutuhan warga. Pelayanan publik yang dijalankan oleh birokrasi harus memiliki sistem yang saling terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat.\"Kalau jadi user-centric diimplementasi oleh GovTech yang terpadu terpusat. Satu saja sistemnya tidak harus aplikasi, mungkin dengan open API dan standardisasi interoperabilitas antarsistem, kemudian itu mengintegrasikan,\" jelas Ainun.Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang memimpin langsung diskusi soal SPBE dengan para praktisi teknologi menyebut digitalisasi sebagai \"jalan tol\" pelayanan publik. Digitalisasi akan mempercepat dan mengintegrasikan berbagai pelayanan.\"Masukan dari teman-teman praktisi dan ahli digital makin mendetailkan arah percepatan transformasi digital pelayanan publik,\" ucap Anas.Ainun Najib sendiri adalah diaspora Indonesia yang berkarier lama di Singapura. Ia pernah diundang khusus oleh Presiden RI Joko Widodo untuk membicarakan soal digitalisasi dan teknologi.Ainun disebut sebagai salah satu talenta Indonesia yang sukses berkarier di luar negeri.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjadi salah satu koordinator kebijakan SPBE nasional.(ida/ANTARA)
Empat Mantan Napi Korupsi Masuk DCT DPRD Banten
Serang, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten telah menetapkan sebanyak 1.333 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Banten ke dalam daftar calon tetap (DCT) empat diantaranya merupakan mantan narapidana korupsi. Ketua KPU Banten Mohamad Ihsan di Serang, Banten, Senin, mengatakan, dari 1.333 caleg tujuh diantaranya merupakan caleg mantan terpidana dan empat diantaranya merupakan mantan narapidana korupsi. Ia mengatakan, tujuh caleg mantan terpidana tersebut mantan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. “Secara keterpenuhan persyaratan mereka telah memenuhi persyaratan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan,” katanya. Mohamad Ihsan menyebutkan, dari tujuh caleg mantan terpidana tersebut, empat diantaranya merupakan mantan terpidana korupsi dan tiga mantan terpidana umum. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPU Banten, mantan terpidana korupsi yang masuk dalam DCT yakni, Desy Yusandi merupakan caleg Golkar yang terjerat kasus korupsi bersama Tubagus Chaeri Wardana alias TCW. Perkaranya tercatat di Putusan PN SERANG Nomor 43/Pid. Sus-TPK/2016/PN Srg. Korupsi yang dilakukan adalah pembangunan puskesmas Tangerang Selatan 2011-2012. Selanjutnya, Agus Mulyadi dari Partai Golkar Dapil Banten 11 tercatat di kasasi Putusan No.1214 K/Pid.Sus/2012. Ia adalah mantan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Banten. Ia didakwa bersalah dalam kasus pengadaan tanah Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu yang merugikan negara Rp 54,6 miliar. Ia didakwa bersama Maman Suarta yang merupakan Kepala Bagian Perlengkapan sekaligus PPTK. Serta Aries Halawani merupakan caleg NasDem yang tercantum dalam perkara No.2405 K/Pid.Sus/2010. Perkara Aries terjadi pada 2008 terkait lelang kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat pada Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Saat itu Aries menjabat sebagai Ketua Panitia Barang dan Jasa Konsultasi Unit Sekretariat DPRD yang sekaligus menjadi pejabat pembuat komitmen. Dan Jhony husban merupakan caleg PBB Dapil Banten 12 berdasarkan putusan PN SERANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg pada Tanggal 14 April 2016. Ia adalah mantan Pejabat Pembuat Komitmen dan terjerat kasus korupsi proyek pembangunan Trestle Kubangsari Pemerintah Kota Cilegon, Tahun Anggaran 2010.(ida/ANTARA)
POPULER
