POLITIK
Jokowi Wanti-wanti Terus Agar Hindari Perpecahan Dalam Pemilu
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo terus mewanti-wanti dan mengingatkan semua pihak untuk menghindari perpecahan dalam menyikapi perbedaan pilihan pada Pemilu 2024.Imbauan atau saran itu sering diucapkan Jokowi di berbagai kesempatan. Kali ini, dia kembali menyampaikan saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) 2023 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu.\"Saya wanti-wanti, Pemilu 2024, baik itu pilpres, pilkada bupati, gubernur, wali kota; kita terpecah karena perbedaan pilihan, jangan. Karena setiap lima tahun pasti ada pemilu,\" kata Jokowi.Dia juga mengingatkan agar jangan sampai perbedaan pilihan membuat rakyat menjadi tidak rukun satu sama lain dan melupakan persatuan.\"Biasa (kalau) beda pilihan itu. Kadang-kadang, pemimpinnya sudah makan siang bareng, ngopi bareng; yang di bawah masih ribut. Ini yang harus kita hindari, karena pemilu setiap lima tahun ada,\" jelasnya.Dia mengajak semua pihak untuk menjaga persaudaraan, kerukunan, serta ukhuwah islamiah, wathaniyah, dan insaniyah.\"Beda pilihan wajar dan nggak apa-apa,\" ujar Jokowi.(ida/ANTARA)
Gerindra Tidak Mau Berpuas Diri Dengan Hasil Survei Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya tidak mau berpuas diri dengan beberapa hasil survei yang menunjukkan bakal capres Prabowo Subianto lebih unggul daripada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.\"(Kami) Tidak boleh berpuas diri, karena itu hasil sebuah survei, bukan hasil pemungutan suara,\" kata Ahmad Muzani usai menghadiri acara deklarasi Setia Prabowo di Jakarta, Sabtu.Muzani menyebut hasil survei merupakan potret keadaan demokrasi yang bisa berubah kapan saja. Oleh karena itu, Partai Gerindra beserta para relawan terus berjuang meyakinkan rakyat dalam menentukan pilihan mereka kepada Prabowo pada Pilpres 2024.\"Para relawan, para pendukung partai koalisi Prabowo tetap turun ke bawah, tetap turun langsung ke rakyat, meyakinkan rakyat dari pintu ke pintu. Mereka (rakyat) yang memegang kartu suara. Merekalah yang punya hak untuk menentukan masa depannya,\" kata Muzani.Sebelumnya, hasil Lembaga Survei Nasional (LSN), yang dirilis Jumat (6/10), menunjukkan elektabilitas Prabowo mencapai 40,9 persen; sementara Ganjar sebesar 33,1 persen dan Anies sebesar 22,2 persen.Periode survei LSN pada 20-30 September 2023 di 38 provinsi se-Indonesia itu dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 1.420 responden melalui teknik pengambilan sampel secara angkat bertingkat.Kemudian, hasil survei Poltracking Indonesia, yang dirilis Sabtu, juga menunjukkan Prabowo kembali mengungguli Ganjar secara head to head dengan selisih 6,3 persen dalam simulasi pilpres dua putaran.Survei Poltracking Indonesia itu dilakukan pada periode 3-9 September 2024 dengan mengambil populasi warga negara Indonesia (WNI) pemilih sebesar 1.220 responden, menggunakan metode multistage random sampling, dan 2,9 persen margin of error.(sof/ANTARA)
Temui LaNyalla, “UI Watch” dan “Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat” Desak Percepatan Upaya Koreksi Sistem Bernegara
Jakarta, FNN – Akademisi yang tergabung dalam UI Watch dan puluhan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat mendatangi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk memberi dukungan sekaligus mendesak agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara yang dianggapnya telah jauh menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa. “Kami sependapat dengan khazanah berpikir Ketua DPD RI, bahwa bangsa ini telah jauh melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Untuk itu, kami meminta agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara,” kata Koordinator Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Rabu (4/10/2023). Selamet berharap ada upaya percepatan dengan mendesak MPR RI untuk segera mengagendakan agar bangsa ini melakukan koreksi sistem bernegara dengan cara kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Harus segera kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Kami ingin agar bangsa ini kembali kepada trek yang benar,” tutur Slamet. Hal senada diungkapkan Prof Abdul Basith. Ia berharap bangsa ini kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Namun ia mengingatkan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi jika bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Utamanya soal beberapa hal krusial yang memang belum diatur secara rinci, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan hal-hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian,” kata dia. Mayjen TNI (Purn) Soenarko menambahkan, kembali ke UUD 1945 naskah asli menjadi satu kewajiban dan penting untuk disegerakan. Dalam khazanah cakrawala berpikir lain, Soenarko menilai perpecahan bangsa ini semakin terlihat jika Pancasila tak lagi menjadi norma hukum tertinggi. “Dari analisa kami, perpecahan bangsa ini bisa saja terjadi. Peluang itu terbuka lebar. Salah satu solusinya, bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli agar kembali rekat,” tutur Soenarko. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai memang sudah semestinya seluruh elemen bangsa melakukan kontrol atas arah perjalanan bangsa. Salah satu hal yang penting untuk dikoreksi adalah sistem bernegara yang sudah tak lagi sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. “Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih, gagasan yang terus saya gaungkan telah teresonansi dengan luas. Terima kasih atas dukungan dari Bapak dan Ibu kepada saya,” kata LaNyalla. Hanya saja, LaNyalla menegaskan pentingnya kesabaran dalam berjuang. Sebab, ikhtiar yang dilakukan adalah dalam kerangka yang lebih besar, yakni perbaikan bangsa. “Ini bukan soal hasrat pribadi. Ini demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Kita ingin agar cita-cita nasional kita sebagaimana sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu bisa terwujud,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga berpesan kepada seluruh elemen masyarakat yang memiliki keinginan senada agar bersatu padu menguatkan tekad dalam berjuang. “Kita harus membangun konsensus nasional. Terus resonansikan gagasan besar untuk perbaikan bangsa ini kedepan. Yakinkan hati bahwa apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Kedepankan akal, pikir dan zikir dalam berjuang serta istiqomah dalam berjuang,” kata LaNyalla. Pengamat Ekonomi-Politik, Ichsanuddin Noorsy yang mendampingi Ketua DPD RI, menegaskan bahwa ikhtiar mengembalikan UUD 1945 naskah asli dan mengoreksi sistem bernegara saat ini terus dilakukan. “Perjuangan ini Insyaallah membuahkan hasil. Kita harus melakukan koreksi sistem bernegara sesuai cita-cita para pendiri bangsa sebelum Pemilu 2024 digelar. Maka betul apa yang dikatakan Ketua DPD RI, mari kita bersatu membangun konsensus nasional,” tutur Ichsanuddin Noorsy. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian, serta Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei. Sedangkan dari UI Watch dan Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat turut hadir Heru Purwanto, Suharto, Ansi Kosala, Zainul Arifin, Ahmad S Wijaya, M Irfan Adriansyah, Ahmad Ghufron, Inanda Murni, YN Adriyanto, Rukminiwati, Ayub, Heryani Saherufin dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.(*)
Mahfud MD Memastikan Tidak Ada Kriminalisasi Politik di Indonesia
Yogyakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan tidak ada kriminalisasi terkait kasus korupsi yang melibatkan politikus di Indonesia karena selama ini selalu bisa dibuktikan di pengadilan.\"Kan tidak ada yang tidak terbukti di pengadilan. Selalu ada buktinya dan selalu ada barangnya yang disita dan dikembalikan ke negara, berarti bukan kriminalisasi dong,\" kata Mahfud MD saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Jumat.Mahfud menilai munculnya anggapan kriminalisasi itu manakala objek atau subjeknya merupakan orang partai politik biasanya hanya untuk membela diri atau mencari alasan untuk memojokkan pemerintah.\"Selalu ada (anggapan) politisi bahwa ada kriminalisasi dan sebagainya, ya itu artinya terkadang kriminal betul,\" kata dia.Dia tidak menampik jika yang dimaksud adalah politisasi hukum yang wujudnya pilih-pilih kasus untuk dilakukan penanganan.\"Itu persoalan moral. Kan bisa saja misalnya ketua pengadilan (mengatakan) ini entar dulu. Untuk bisa entar dulu ini naik ke kasus apa tidak, itu bisa saja terjadi korupsi di situ. Itu yang disebut politisasi,\" kata dia.Mahfud mengatakan Pemerintah melalui Kejaksaan Agung serta Kepolisian RI telah mengambil sikap untuk menghentikan sementara penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan politikus sampai selesai masa pemilu.Sebab, berdasarkan pengalaman di berbagai daerah menjelang Pemilu ada orang yang tidak salah dilaporkan lalu pencalonannya batal.\"Yang menyangkut menteri punya politik, calon anggota DPR, DPRD, calon pilkada semuanya kalau terlibat kasus korupsi dihentikan dulu, ditunda dulu, bukan ditutup tapi ditunda sampai selesai pemilu,\" kata dia.Meski demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikukuh untuk tetap melanjutkan penanganan kasus korupsi tanpa terpengaruh masa pemilu.\"KPK bilang, kami jalan terus, hukum tidak akan berhenti karena ada pemilu,\" kata dia.Menurut Mahfud, terkait prinsip KPK itu, Pemerintah tidak bisa ikut campur karena berpotensi menyalahi hukum acara sehingga hanya bisa memberikan imbauan meski tetap ada koordinasi.\"KPK ada di rumpun eksekutif tapi bukan anggota kabinet, seperti KPU, Komnas HAM, LPSK, Bawaslu sehingga kami tidak bisa ikut campur. Nanti salah secara hukum acara kalau kita masuk ke dalam,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Kompolnas Mendorong Agar PMJ Menuntaskan Kasus Dugaan Pemerasan Oleh Oknum KPK
Jakarta, FNN - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong penyelidikan dugaan pemerasan oleh oknum pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polda Metro Jaya dituntaskan secara profesional dan sesuai SOP, transparan dan akuntabel.Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim Ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat malam, menyebut pihaknya memantau adanya dugaan pemerasan oleh oknum KPK di Polda Metro Jaya (PMJ). Aduan tersebut diproses dan sedang dilakukan penyelidikan.“Sementara proses penyelidikan tersebut sedang berjalan saat ini,” kata Yusuf.Menurut dia, Polri (PMJ) dan KPK sama-sama aparat penegak hukum. Keduanya sejajar dan sederajat di antara salah satunya tidak ada yang superior.Oleh karena itu, lanjut dia, dalam pelaksanaan tugas tidak menutup kemungkinan keduanya saling koordinasi dan sinergi.Namun ia menegaskan, koordinasi dan sinergi di antara kedua lembaga penegak hukum itu tidak menghambat keduanya untuk profesional dan akuntabel.“Kompolnas tetap mendorong agar penyelidikan yang sedang berjalan terhadap pengaduan dugaan pemerasan oknum KPK dituntaskan, yg tentu saja sesuai SOP, profesional, transparan dan akuntabel,” ujarnya.Yusuf menyebut, bila koordinasi dan sinergi itu diperlukan, misalnya oleh Dewan Pengawas KPK, hal itu sah-sah saja dilakukan.Meskipun koordinasi dan sinergi itu terjadi, yang terpenting Yusuf mengingatkan terkait kewenangan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi apabila itu ada kaitannya dengan pengaduan yang sedang diselidiki oleh Polda Metro Jaya, diharapkan tidak menghambat kewenangan KPK.Oleh karena itu, kata Yusuf menambahkan, Kompolnas memahami dan memantau, apabila ada langkah-langkah yang akan dilakukan kedua lembaga tersebut.“Yang terpenting tuntas di masing-masing tanggungjawab penyidik Polri sendiri dan KPK juga sendiri,” kata Yusuf.Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri membantah isu yang menyebut dirinya memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.\"Saya menyampaikan hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan pimpinan KPK,\" kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10).Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro telah menangani dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).Penyidik, Kamis (5/10), telah meneriksa enam orang untuk diklarifikasi salah satunya SYL, sopir dan ajudan dari SYL.(sof/ANTARA)
Kemenko Marves Mengonfirmasi Kondisi Luhut Binsar Pandjaitan
Jakarta, FNN - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengonfirmasi kondisi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang dikabarkan dilarikan ke rumah sakit Singapura. Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan Luhut saat ini dalam kondisi baik meski diminta untuk beristirahat total sebagaimana anjuran dokter. “Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini Pak Luhut berada dalam kondisi yang baik dan berada di Jakarta. Berdasarkan anjuran dokter, beliau diminta untuk melakukan bedrest guna mempercepat pemulihan kesehatannya,” kata Jodi di Jakarta, Jumat malam. Jodi yang juga Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves memohon doa dan dukungan masyarakat untuk kesembuhan dan kesehatan Luhut. “Kami mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar Pak Luhut segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih atas perhatian dan doanya,” tuturnya. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto juga mengonfimasi kondisi Luhut yang saat ini berada di Jakarta dan sedang beristirahat total karena kelelahan. “Nggak bener (dilarikan ke rumah sakit Singapura). Bapak di Jakarta. Bapak lagi bedrest aja kecapean,” kata Seto saat dikonfirmasi. Jawaban Kemenko Marves mengonfirmasi pesan instan WhatsApp yang menyebar di kalangan wartawan. Pesan itu menyebutkan “Lbp dilarikan ke spore” dan “Pak LBP : CITO OPERATION CARDIO”.(sof/ANTARA)
Para Elit Saling Amputasi, Inilah Saatnya Semua Hal Diungkapkan ke Publik
Jakarta, FNN – Setelah Kembali dari luar negeri, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. SYL mengatakan bahwa pengajuan surat pengunduran dirinya dilakukan agar dia bisa fokus menghadapi proses hukum yang menjeratnya. Selain mengajukan surat pengunduran diri, SYL juga minta waktu untuk bertemu Presiden Jokowi. Bersamaan dengan itu, muncul pula isu tentang pemerasan terhadap SYL oleh pimpinan KPK. Terkait hal tersebut, ketika memberikan keterangan pers di Nasdem Tower, Jakarta, (5/10/2023), SYL menyampaikan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK itu. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tubenya Rocky Gerung Official edisi Jumat (6/10/23) mengatakan, “Ya, itu semua sudah kita prediksi bahwa satu persatu akan dipreteli menteri-menteri Nasdem. Jadi, kalau tinggal satu ya sebetulnya lebih efektif kalua tarik aja semua kan. Toh, juga akan diincar Siti Nurbaya.” Tetapi, lanjut Rocky, yang agak ajaib adalah timbulnya kasus baru yang menempel pada kasus ini, yaitu kasus dugaan pemerasan KPK terhadap SYL. Lalu orang mulai membuka file recordnya SYL ini seperti apa ketika masih menjadi pejabat di daerah. “Jadi, banyak hal sebetulnya yang bisa kita preteli satu persatu. Apakah ini tukar tambah, apakah ini semacam upaya untuk obstruction menghalangi pemeriksaan, dan Firli dengan gagah berani mengatakan enggak ada soal di situ,” ujar Rocky. Jika kita kembali lagi pada desain-desain awal, kata Rocky, maka semua kasus korupsi itu faktornya macam-macam. Karena kebanyakan faktor maka pemberatasan korupsi akhirnya diagendakan sesuai dengan momentum, bukan pada kasus korupsi itu sendiri. Terjadilah mulai saling amputasi. Di ujung pemerintahan Jokowi, kata Rocky, pasti semua itu muncul. Kalau Jokowi masih punya grip, tidak akan ada yang muncul di situ. Tetapi, orang melihat, bahkan KPK juga mungkin menganggap bahwa memang ada sinyal pelemahan KPK, tapi sinyal berikutnya adalah upaya untuk memanfaatkan KPK untuk melemahkan partai politik. Demikian juga sebaliknya, Nasdem mungkin menganggap ya sudah kita buka-bukaan saja. Apakah Firli sebagai ketua KPK betul-betul hendak membongkar kasus dari perspektif hukum saja atau ada hal-hal di belakang itu yang diumpankan supaya beberapa kasus dilupakan dulu. “Tetapi, lanjut Rocky, jika kita masuk pada kasak-kusuk atau gosip yang beredar, KPK mengalami kemerosotan etik karena Dewasnya enggak bekerja efektif. Jadi, sinyal dari Dewas itu tidak kuat untuk mengatakan bahwa KPK tidak terlibat sedikit pun di dalam isu. Ini KPK sudah terlibat dalam isu. KPK memeras seorang tersangka yang juga sedang diperas oleh istana,” ujar Rocky dalam diskusi Bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Dari segi psikologi politik publik, kata Rocky, dianggap bahwa permainan-permainan ini (ditemukan uang 30 miliar, senjata api, dan isu bahwa pimpinan KPK berupaya memeras SYL) adalah situasi berantakannya seluruh sistem integritas yang memang makin lama makin hilang. Rocky juga mengatakan bahwa banyak lawyer atau komentator di Talk Show menganggap bahwa tipu-menipu akan jalan terus. “Tetapi, dalam segala hal kita mesti mengucapkan bahwa memang inilah saatnya semua hal diungkapkan ke publik atau istilahnya The beginning of the end. Jadi memang ini akan terjadi, bongkar-membongkar itu akan terjadi,” ujar Rocky.(ida)
Presiden Akan Menentukan Pengganti Tetap Menteri Pertanian Secepatnya
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyatakan akan menentukan pengganti tetap Menteri Pertanian secepatnya pascapengunduran diri Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait kasus dugaan korupsi yang dihadapinya.Untuk sementara waktu, Presiden telah menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai Pelaksana Tugas Mentan.“Ya secepatnya,” kata Jokowi ketika ditanya terkait pengganti Mentan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.Hingga kini, Presiden belum memutuskan apakah pengganti jabatan SYL akan berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) atau dari anggota partai koalisi lainnya.“Secepatnya kita siapkan,” tutur Jokowi.Jokowi mengatakan masih mau bertemu dengan SYL jika ada permintaan dan telah dijadwalkan Kementerian Sekretariat Negara.“Kalau sudah dijadwalkan, saya terima,” ujar dia.Syahrul Yasin Limpo pada Kamis petang (5/10) mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi di tengah kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang sedang disidik KPK.Surat pengunduran diri disampaikan kepada Presiden melalui Mensesneg Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara.Syahrul yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu tiba di Indonesia pada Rabu (4/10) petang setelah dikabarkan \"hilang kontak\" di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi oleh KPK.Pada 29 September 2023, KPK mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan. KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut.Namun, lembaga antirasuah itu belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti masih berlangsung.Rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah digeledah pada 28 September 2023. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menemukan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai miliaran rupiah.Selain itu, penyidik KPK menemukan 12 pucuk senjata api yang saat ini telah diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.(ida/ANTARA)
Presiden Jokowi Menunjuk Kepala Bapanas Sebagai Pelaksana Tugas Mentan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pertanian, menyusul pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo terkait kasus dugaan korupsi yang menimpanya.\"Penggantinya masih plt (pelaksana tugas), yaitu Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan,” kata Jokowi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.Penunjukan Kepala Bapanas Arief Prasetyo sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pertanian, menurut Jokowi, untuk memudahkan koordinasi kerja.\"Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan karena biasanya Bulog, Badan Pangan, Mentan, Menteri Perdagangan ini selalu harus ..., untuk konsolidasi saja supaya lebih memudahkan. Itu menurut saya,\" tutur Presiden.Jokowi mengatakan telah menerima surat pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kamis (5/10) malam melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.\"Sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti. Sudah saya tanda tangani juga,\" tambahnya.Syahrul Yasin Limpo pada Kamis (5/10) petang mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi di tengah kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Surat pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Mensesneg Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara.Syahrul yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu tiba di Indonesia pada Rabu (4/10) petang, setelah dikabarkan \"hilang kontak\" di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi oleh KPK.Pada 29 September 2023, KPK mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan. KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut.Namun, lembaga antirasuah itu belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang masih berlangsung.Rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, juga telah digeledah pada 28 September 2023. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menemukan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai miliaran rupiah.Selain itu, penyidik KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api yang saat ini telah diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.(ida/ANTARA)
Kaesang Tidak Membicarakan Politik dalam Pertemuan Dengan Ketum PBNU
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan tidak ada pembahasan mengenai politik sama sekali dalam pertemuannya dengan Ketum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf.\"Enggak, cuma minum-minum teh, minum-minum kopi,\" ujar Kaesang seusai pertemuan yang berlangsung di kediaman Gus Yahya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam.Kaesang mengatakan bahwa tidak ada saran dari PBNU mengenai pihak mana yang sebaiknya didukung dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam tersebut.Ia menginformasikan bahwa PSI akan mengunjungi PP Muhammadiyah di Yogyakarta besok.Terkait dengan pertemuannya dengan pengurus dua organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut, Kaesang mengatakan bahwa hal tersebut tidak berarti partainya hanya dekat dengan golongan tertentu karena PSI terbuka untuk semua pihak.\"Sekali lagi, kami meminta nasihat, meminta restu kepada beliau (Ketum PBNU) supaya jalan kami jauh lebih berkah, itu saja,\" ujarnya.Pada pertemuan tersebut, Kaesang yang datang mengenakan peci hitam, baju koko putih, serta celana hitam itu ditemani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni.Pada Kamis pagi, Kaesang terlebih dahulu menyambangi Kantor Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) di Jakarta Utara untuk meminta nasihat bagi perkembangan partainya.Kedatangannya diterima oleh Ketum PP PGPI Pdt. Jason Balompapueng. Mereka melakukan pertemuan berlangsung sekitar 1 jam.Sekjen PSI sekaligus Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Raja Juli Antoni mengatakan bahwa berbagai pertemuan yang akhir-akhir ini aktif diikuti oleh Kaesang bertujuan untuk memperkenalkan ketum baru PSI tersebut kepada lebih banyak pihak.Selain itu, kata dia, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi berbagi pihak, termasuk kader PSI, tokoh agama, dan masyarakat.Kaesang Pangarep resmi ditunjuk menjadi Ketum PSI periode 2023—2028 pada tanggal 25 September lalu.(ida/ANTARA)
