POLITIK
Demokrat Konsisten Penentuan Bakal Cawapres Diserahkan ke Prabowo
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan partainya konsisten, untuk menyerahkan penentuan bakal cawapres kepada Prabowo Subianto.\"Urusan cawapres, Demokrat konsisten bahwa diserahkan kepada Pak Prabowo,\" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.Hal itu disampaikan Herman, menanggapi bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang telah menguat ke empat nama.Dia memastikan siapa pun yang akan dipilih Prabowo sebagai bacawapres, Demokrat siap bergerak memenangkan Ketua Umum Gerindra itu menjadi Presiden RI 2024.\"Siapa pun yang akan dipilih Pak Prabowo, Demokrat akan bekerja sungguh-sungguh untuk memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden,\" katanya menegaskan.Sebelumnya kandidat bacawapres untuk Prabowo diungkapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.Empat nama tersebut, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.\"Jadi silakan aja wacana itu berkembang dan apakah nanti jatuh pilihan kepada Pak Airlangga, kepada Pak Erick Thohir, Gibran, atau Bu Khofifah yang saat ini ada empat menguat sebagai kandidat cawapres,\" kata Herman.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Lagu Sayang hingga Rungkad Bikin Pemimpin AIS Forum Ikut Bergoyang
Jakarta, FNN - Sajian lagu-lagu yang dibawakan sejumlah musisi menghibur para pemimpin AIS Forum dalam Gala Dinner KTT AIS Forum di kawasan Nusa Dua, Bali, Selasa malam.Dua lagu dangdut berjudul Sayang dan Rungkad yang dibawakan Wika Salim di penghujung acara, tampak mampu menyulut sejumlah pemimpin yang hadir untuk ikut bergoyang atau bertepuk tangan dari kursi tempat mereka duduk, salah satunya Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.Sejumlah menteri Jokowi juga tampak berjoget dari bangku masing-masing, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, hingga Menteri Sekretaris Negara Pratikno.Selain Wika Salim sebelumnya turut tampil musisi Yuni Shara membawakan lagu Serasa, kemudian grup Trivanita yang membawakan lagu medley nusantara yakni Apuse, Angin Mamiri, Padhang Bulan dan Alusi Au.Kemudian ada juga musisi Indahkus membawakan lagu La Isla Bonita, Gege glen dan Joey Penny membawakan Kokomo. Selanjutnya musisi Wizzy menyanyikan Best Of My LIfe serta Teza Sumendra berduet dengan Wizzy membawakan Lil Boo Thang.Perhelatan Gala Dinner KTT AIS Forum digelar dengan lampu-lampu yang megah dengan nuansa lautan. Gala Dinner dengan menu masakan nusantara itu ditutup dengan seluruh musisi tampil ke atas panggung menyanyikan lagu Rungkad bersama-sama dengan Wika Salim.KTT AIS Forum yang akan diselenggarakan untuk pertama kalinya pada 11 Oktober 2023, dihadiri oleh 30 negara dari total 51 negara peserta, dan empat organisasi internasional.Pertemuan puncak yang mengusung tema ekonomi biru, masa depan kelautan, dan solidaritas itu menjadi tonggak bersejarah yang mendasari sinergi solusi di antara negara peserta AIS Forum untuk mengatasi tantangan global.KTT AIS Forum berfokus pada kerja sama untuk mengatasi empat isu global yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim.(sof/ANTARA)
Anies Hidupkan Spirit Soekarno di Indonesia Menggugat
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan/Sabang Merauke Circle FNN-Anies Baswedan telah dihadang menghadiri diskusi di Gedung Indonesia Menggugat, Minggu 8/10/23 lalu. Acara yang diselenggarakan Change Indonesia, dan diorganisir Maman Imanul Haq dan Andreas Marbun tidak jadi dilaksanakan. Izinnya dicabut malam hari sebelum sehari sebelum pelaksanaan. Penghadangan Anies juga hampir terjadi pada minggu sebelumnya, (Ahad 1/10/23). Ketika itu segelintir makhluk yang mengatasnamakan mahasiswa menuntut pembatalan acara Ngariung 1000 alumni ITB dengan Anies di gedung BMC. Begitu juga dengan acara jalan santai Anies di stadion Jalak Harupat Soreang, yang diperkarakan sebagai milik pemerintrah provinsi Jawa Barat. Perbedaan yang mencolok adalah gedung dan fasilitas pemerintah lainnya di Jawa Barat. Fasilitas pemerintah bebas digunakan Kaesang si anak Jokowi dalam temu akbar politik Stadion Arcamanik maupun parpol lainnya pendukung pemerintah. Inilah diskriminasi yang nyata-nyata terjadi. Alasan plt Gubernur Jawa Barat tidak masuk akal. Sebab, mengatakan bahwa fasilitas pemerintah tidak dapat digunakan untuk aktifitas politik sangat bias. Apalagi jika melihat Jokowi selalu menggunakan istana dan fasilitas negara dalam semua cawe-cawe politiknya menuju 2024. Tragisnya, jika terjadi dalam beberapa hari ke depan, penunjukan Gibran sebagai cawapres pilihan Prabowo. Diperkirakan telah memakai fasilitas Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mewujudkan itu keinginan menjadikan Gibran sebagai Cawapres Prabowo. Merubah batas minimal usia Cawapres dari 40 ke 35 tahun. Lalu untuk apa mengatas namakan ruang publik dalam melarang kandidat politik yang bersebrangan dengan pemerintah? Pentingnya Spirit Sukarno Muda Change Indonesia, sebagai kumpulan aktifis pro demokrasi sepanjang 90-an dan 2000-an. Mereka adalah bagian dari sejarah dalam menegakkan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Pilihan tempat Gedung Indonesia Menggugat tentunya sangat penting untuk berdiskusi, baik bersama Anies maupun tidak. Yang penting mereka datang untuk merenung dan berpikir untuk bangsa. Para aktivis itu ukan untuk berjoget-joget musik Rungkat maupun Ojo Dibandingke, seperti penggunaan istana milik negara beberap waktu lalu. Merenung soal Sukarno dan Indonesia Menggugat. Tentu saja sikap memikirkan gagasan Soekarno ini akan menjawab pikiran Rahmawati Soekarnoputri dalam bukunya \"Using Soekarno to kill Soekarnoisme\". (lihat: teguhtimur.com/2020/10/06/soekarnoism-is-to-kill-soekarno/). Ketika Soekarno diadili di Lanraad (sekarang GIM), ketika itu dia masih berumur 29 tahun. Seokarno Dalam pledoi pembelaannya \"Indonesia Menggugat\", yang saya bedah dalam buku saya \" Menggugat Indonesia Menggugat 2022”, yang saya tulis ketika di penjara Bareskrim Polri. Buku saya ini banyak sekali pikiran Bung Karno yang perlu untuk digali dan direvitalisasi. Keperluannya adalah visi Indonesia ke depan. (Lihat : rmol.id/read/2022/02/09/522700/kutukan-bung-karno-dalam-pledoi-syahganda-nainggolan) Dalam tulisan saya \" Mengenang Ideologi Soekarno Muda\", RM Online, 30/5/21, yang saya kirim dari penjara bawah tanah Bareskrim ke Teguh Santosa, pimpinan media RMOL, banyak hal yang bisa diteladani dari pikiran Bung Karno muda. Salah satunya yang terpenting adalah pledoi “Indonesia Menggugat”. Pledoi tersebut mengisahkan perlawanan Bung Karno kepada colonial. Menjelaskan pikiran Bung Karno untuk merdeka dan menjelaskan cita-cita partainya PNI (Partai Nasionalis Indonesia). Perlawanan Bung Karno terhadap kolonial sendiri ada dua hal. Pertama anti imperialisme bara. Kedua, anti penjajahan asing. Imperialisme menurut Bung Karno bersifat dua, yaitu imperialisme tua dan muda. Yang tua markentilisme. Ketika negara bersama VOC mengeruk harta sumber daya alam kita dan era kultur stelsel. Yang imperialisme muda di era \"Open Policy\", ketika Belanda membuka investasi asing bebas (liberalisasi modal). Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan UU Agraria (Agrarische Wet) dan UU Perkebunan Gula (Suiker Wet) pada tahun 1870. Imperialisme itu baik tua dan muda telah mengeruk seluruh harta bumi kita. Sekitar dan 70% dibawa ke Belanda. Menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar kelebihan produk asing. Sementara kaum buruh kita menurut Bung Karno hanya memperoleh upah setara 6 kg beras perhari. Bung Karno menolak imperialisme barat dan sekaligus menolak pemerintahan Hindia Belanda. Bung Karno meminta kebebasan dalam berorganisasi, seperti serikat buruh di tanah Belanda. Selanjutnya juga meminta pemerintahan sendiri, bukan Belanda. Dari 70 orang pemikir dan pejuang yang dirujuk Bung Karno dalam pledoinya, Bung Karno meyakini bahwa sosialisme dapat menjadi ajaran yang membebaskan Indonesia. Dalam hal Islamisme, Sukarno meyakini Islam dapat menjadi kekuatan bersama dalam membangun sebuah bangsa. Pledoi Indonesia Menggugat tersebut mengutip bahwa PNI (Partai Nasional Indonesia) adalah anti riba. Sangat luar biasa. Sebuah ajaran Islam yang paling utama. Selain itu, Sukarno selalu membanggakan organisasi Syarikat Islam, bentukan mertuanya HOS Tjokroaminoto, sebagai organisasi revolusioner, yang patut untuk dicontoh. Refleksi Ajaran Bung Karno Ajaran Bung Karno yang dapat dipetik dari \"refleksi Indonesia Menggugat\" adalah diselenggarakan Change Indonesia bersama Anies beberapa hari lalu. Tentunya masih banyak ajaran Bung Karno yang sangat relevan. Misalnya, Agrarische Wet dan Suiker Wet yang diberlakukan penjajag Belanda tahun 1870 tersebut sangatlah mirip-mirip dengan kebijakan agraria era Joko Widodo. Pada era tahun 1870 itu hak untuk kelola tanah selama 75 tahun. Sementara pada era Jokowi malah menjadi 90 tahun. Sukarno sendiri marah dengan pemberian hak selama 75 tahun itu. Ketika berkuasa, Sukarno membuat UU Pokok Agraria yang membatasi hak untuk kelola tanah hanya selama 25 tahun. Kemudian penjelasan Bung Karno tentang kemiskinan kaum marhein. Dengan upah sebesar 6 kg beras ternyata tidak berubah banyak. Bahkan, menurut Jumhur Hidayat, Ketua Serikat Buruh SPSI, banyak daerah-daerah yang buruhnya masih jauh di bawah upah 6 kg beras tersebut. Meskipun, secara umum saat ini sudah berkisar 7 kg beras. (politik.rmol.id/read/2022/03/13/526678/jumhur-hidayat-beda-upah-harian-buruh-zaman-kolonial-dan-hari-ini-hanya-1-kg-beras) Denyataan ini membuktikan bahwa imperialisme saat ini semakin buruk saja. Dulu tidak ada yang kaya raya kecuali kaum kulit putih. Sekarang oligarki kaya raya. Sementara rakyat tetap saja miskin. Ternyata imperialisme itu datang bukan saja dari barat, tetapi juga dari timur alias imperislisme China era sekarang. Tentu banyak refleksi lainnya yang dapat dilakukan kaum aktifis dan Anies di Gedung Indonesia Menggugat. Apalagi merenungkan seorang pemuda beristri, seperti Bung Karno. Mengambil resiko masuk penjara demi menyelamatkan bangsanya. Jika refleksi ini menjadi milik satu golongan saja, betapa sedihnya ruh Bung Karno di alam lain itu. Penutup Ajaran Bung Karno, khususnya Bung Karno Muda, begitu banyak faedahnya untuk dipelajari anak-anak bangsa ini. Anies Baswedan tidak menghadiri jalan santai ratusan ribu massa di Malang. Pada saat itu Anies memutuskan datang ke Gedung Indonesia Menggugat (GIM), pada Ahad 8/10/23 lalu. Membiarkan Muhaimin sendiri ke Malang. Anies tentu saja ingin berdiskusi dengan kaum aktifis di GIM yang menjadi legenda itu. Tujuannya tentu saja untuk melakukan refleksi, mencari spirit kejuangan dalam perjuangan bangsa. Sebelumnya, Anies bertemu \"Ngariung 1000 alumni ITB\", tukar pikiran untuk masa depan Indonesia berbasis sains dan teknologi. Sayang sekali langkah Anies dan Change Indonesia itu dihadang pemerintah. Alasannya tidak masuk akal. Alasan pemerintah provinsi Jawa Barat tidak mengizinkan pemakaian ruang publik. Padahal di saat bersamaan, Kaesang menggunakan Gedung Olahraga Arcamanik milik pemerintah. Pemda Jawa Barat menerapkan standar ganda. Apalagi jika melihat Jokowi menggunakan istana dan fasilitas negara untuk cawe-cawe politik 2024. Namun, rakyat sudah melihat Anies sangat peduli dengan sejarah bangsa kita. Anies ingin menggali kembali spirit Soekarno muda. Biarkanlah rakyat menilai siapa pemimpin yang pro rakyat. Bukan penipu rakyat.
Sengkarut Impor Segala Bidang, LaNyalla Ingatkan Faktor Pemburu Rente
JAKARTA, FNN | Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti mengingatkan Presiden dan aparat penegak hukum untuk fokus membersihkan pengaruh para pemburu rente dalam lahirnya kebijakan impor di kementerian serta BUMN di Indonesia. Karena, para pemburu rente ini disinyalir sudah masuk di dalam lingkar kekuasaan dan dapat melakukan distorsi tata niaga dan mengaburkan data. “Contoh paling sederhana adalah kacaunya data kebutuhan gas bumi yang menjadi persoalan serius di dalam tubuh Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Sehingga gas over suplay dan terpaksa harus dijual lagi di pasar dunia. Padahal rekomendasi impor gas alam itu berbasis data,” tandas LaNyalla, Senin (9/10/2023). Seperti diberitakan, impor gas alam bermula dari adanya data yang dipercaya oleh presiden atas laporan kementerian terkait, bahwa Indonesia akan defisit gas hingga 2040. Sehingga pemerintah menugaskan Pertamina mengimpor gas untuk kebutuhan domestik. Nyatanya Indonesia tidak pernah kekurangan gas bumi. Pasar domestik hanya menyerap setengah produksi nasional. Bahkan dalam kalkulasi lapangan, kalau semua pembangkit listrik batubara dikonversi dengan bahan bakar gas bumi, dan semua kilang menggunakan gas, impor tetap tidak dibutuhkan. “Kekacauan data dan sengkarut kebijakan ini patut diduga ada tangan-tangan pemburu rente, pengusaha yang berkelindan bersama penguasa, mengkreasi kebijakan, karena dengan adanya pembelian ke pihak ketiga, di situ ada pasti ada cuan yang bisa dibagi-bagi,” tandas Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Begitu juga dengan kebijakan impor di Kementerian Perdagangan terhadap sejumlah kebutuhan bahan pokok. Dikatakan LaNyalla, nyaris sembilan bahan pokok, mungkin selain bawang merah, kita impor. Berapa juta ton kalau dikalkulasi. “Berapa rupiah keuntungan importir per kilogramnya. Berapa yang dibagi-bagi. Ini aja kok persoalannya. Mau dapat duit cepat,” imbuhnya. Oleh karena itu, LaNyalla meminta pemerintah, dalam hal ini Presiden dan aparat penegak hukum fokus kepada permainan para pemburu rente ini. Meskipun menurutnya tidak mudah. Karena para pemburu rente ini umumnya terlibat sejak penyusunan kebijakan. “Yang sulit itu kalau mereka sudah masuk di lingkaran pembuat kebijakan, atau bahkan si pembuat kebijakan itu sendiri. Ibarat kata penyair Khalil Gibran, mereka ini tidak pernah menyebar benih, tidak pernah menyusun batu-bata dan tidak pernah menenun kain. Tetapi menjadikan politik sebagai ladang mencari uang, untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri,” pungkas LaNyalla. (Lnc)
Plt Mentan Menindak Tegas Pejabat Kementan yang Melanggar Hukum
Jakarta, FNN - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi menyatakan sikap tegasnya dengan tidak menolerir pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang melanggar hukum serta tidak menjunjung integritas. \"Jadi sudah tidak ada main-main lagi. Per tanggal 6 Oktober siapapun yang melanggar, yang tidak punya integritas akan saya selesaikan,\" kata Arief saat ditemui di Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin. Sikap tegas itu juga dia sampaikan dalam rapat pimpinan yang dihadiri Wakil Menteri Harvick Hasnul Qolbi serta para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Pertanian pada hari yang sama. Sebagai tindak lanjut, Arief membuat pakta integritas baru yang akan ditandatangani pada Rabu (11/10) dan Kamis (12/10) mendatang. \"Saya mau buat baru supaya Kementan ini kembali marwahnya, tidak boleh terlalu lama terpuruk karena ini urusannya dengan 270 juta masyarakat Indonesia,\" ujarnya. Saat ini Kementerian Pertanian tengah menyiapkan program Quick Win dalam rangka menyambut masa tanam padi. Arief menuturkan pihaknya terus bekerja untuk mempersiapkan program tersebut baik secara internal maupun dengan melibatkan kementerian/lembaga lain. ”Dari pejabat eselon I hingga eselon II, semua tim punya action plan dan masing-masing punya panduan check list yang harus di-deliver. Semua dilakukan untuk persiapan musim tanam ke depan,” ungkapnya. Menurut Arief, gerak cepat jajaran Kementerian Pertanian ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang memiliki perhatian besar terhadap sektor pertanian. \"\"Kita memiliki presiden yang luar biasa, setiap hari menanyakan kondisi lapangan. Sehingga dengan program Quick Win dan konsolidasi yang dilakukan, kita akan terus kawal pekerjaan teman-teman di lapangan,” katanya.(sof/ANTARA)
Bey Minta Dilakukan Evaluasi Setelah Kisruh Gedung Indonesia Menggugat
Bandung, FNN - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi terkait dengan perizinan penggunaan gedung yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk kegiatan politik, setelah kisruh Gedung Indonesia Menggunggat.\"Jujur setelah kejadian ini, saya berterimakasih, saya minta dievaluasi semua,\" kata Bey Machmudin di Gedung Sate Bandung, Senin.Bey mengatakan selanjutnya pihaknya juga akan terbuka, dan transparan untuk mengumumkan gedung mana saja yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan bersifat politik praktis seperti Pemilu, Pilpres, hingga Pilkada.\"Kami akan mengundang KPU, Bawaslu untuk mendiskusikan hal ini termasuk seluruh gedung. Tidak hanya di bawah provinsi tapi semua (kabupaten/kota). Segera tidak lama lagi, minggu depan sudah ada edaran,\" ucapnya.Kisruh Gedung Indonesia Menggugat (GIM) ini bermula dari tidak diizinkannya acara acara Aktivis Pro Demokrasi Change Indonesia yang berafiliasi dengan Anies Baswedan untuk melangsungkan acara di dalam gedung pada Minggu (8/10).Sementara di lain pihak, acara PSI dengan Ketua Umumnya Kaesang Pangarep bisa dilangsungkan di SOR Arcamanik pada tanggal yang sama dengan lancar.Bey menegaskan tidak keluarnya izin penggunaan GIM itu, karena ada unsur kampanye capres sedangkan acara di Arcamanik adalah diskusi.Meski demikian dia menyatakan bahwa semua pengelola, baik itu GIM ataupun SOR Arcamanik, diberi teguran. \"Panitia, semuanya dikirim teguran baik GIM dan juga Arcamanik,\" tuturnya.(sof/ANTARA)
Ciptakan Pemilu Damai, Fahri Hamzah: Berperang dalam Politik Harus Dilakukan dengan Cara Beradab
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menekankan kepada semua pihak agar memahami pentingnya berperang dengan etika dan integritas dalam berpolitik, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, baik pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg) Menurut Fahri Hamzah, peperangan politik harus dilakukan degan cara yang beradab untuk menghindari berita hoax, fitnah dan taktik politik yang tidak fair. \"Integritas dalam berpolitik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai dan kadernya. Dengan menghadapi peperangan politik di abad modern ini, juga berarti selalu siap untuk beradaptasi dan belajar,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (9/10/2023). Hal ini disampaikan Fahri Hamzah dalam acara \'Ngopi Bareng\' Waketum Partai Gelora dengan ratusan kader Partai Gelora se-Jawa Timur di Warung Bu Kadir, Bondowoso pada Sabtu (7/10/2023) malam. Dalam acara \'Ngopi Bareng\' ini dihadiri Ketua dan Sekretaris DPW Partai Gelora Jatim, Muhammad Sirot (Gus Sirot) dan Misbakhul Munir (Gus Misbach). Lalu, pengurus DPD, calon anggota legislatif (caleg) dan kader Partai Gelora, serta tokoh masyarakat di Tapal Kuda dan sekitarnya. Fahri mengatakan, perubahan cepat dalam teknologi dan dinamika politik saat ini, mengharuskan kader Partai Gelora terus memperbaharui pengetahuan dan ketrampilannya dalam berkomunikasi serta berorganisasi. \"Dengan memahami esensi peperangan politik di abad modern ini, diharapkan semua kader Partai Gelora akan lebih siap dan mampu berperan aktif dalam memajukan partai dengan cara yang efektif dengan tidak meninggalkan tata krama politik serta menggunakan ilmu yang beradab,\" katanya. Karena itu, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, yakin Partai Gelora akan lolos ke Senayan dan memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 4 persen. \"Ya, yang pasti kita sangat yakin bahwa partai Gelora inshaALLAH akan lolos threshold dan kita ada perwakilan di senayan nantinya. Untuk itu kami meminta kekompakan para kader untuk merapatkan barisan memenangkan Partai Gelora,\" seru Fahri Hamzah. Fahri Hamzah juga menyinggung perihal calon presiden (capres yang diusung Partai Gelora, yakni Prabawo Subianto. Dimana semua kader partai harus mendukung penuh, satu garis komando untuk memilih Menteri Pertahanan (Menhan) RI tersebut, pada Pilpres yang digelar tanggal 14 Februari 2024 mendatang. \"Selain juga fokus kepada Pileg 2024, disisi lain mari kita sosialisasikan kepada masyarakat agar Pilpres bisa memilih pemimpin yang bijak yang amanah serta berpihak kepada rakyat,\" demikian Caleg Partai Gelora untuk daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat I tersebut. Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora Jatim Muhammad Sirot mengungkapkan, kehadiran Partai Gelora di Tapal Kuda dan Madura mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat di wilayah tersebut. Sebab, pada awalnya untuk membentuk kepengerusan di daerah ini sebagai partai baru, tentu memiliki tantangan sendiri. Tetapi, di luar dugaan, pembentukan kepengurusan justru mudah, karena adanya sambutan luar biasa dari masyarakat. \"Betapa luar biasanya Partai Gelora di sambut hangat masyarakat di Tapal Kuda dan Madura. Sehingga ketakutan ini, menjadi sirna karena Partai Gelora menunjukan kepeduliannya terhadap rakyat dengan menciptakan kenyamanan dan keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila kita,\" kata Gus Sirot. (Ida)
Perombakan Kabinet Pasti Dilakukan
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menilai perombakan atau reshuffle kabinet pasti dilakukan Presiden Joko Widodo pasca-mundurnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.\"Iya lah. Ya pasti dong,\" kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.Meskipun demikian dia mengatakan sampai saat ini belum ada tanda-tanda reshuffle kabinet akan dilakukan Jokowi.Dia juga meminta wartawan menunggu keputusan Presiden Joko Widodo mengenai siapa yang akan ditunjuk sebagai Menteri Pertanian definitif.Presiden Joko Widodo sebelumnya menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjadi Pelaksana Tugas Menteri Pertanian.Budi Arie mengatakan Plt Menteri Pertanian memerlukan waktu satu atau dua bulan untuk bekerja.Mengenai siapa saja sosok menteri yang akan diganti Presiden dalam perombakan kabinet, Budi Arie menegaskan hal itu merupakan hak prerogatif presiden.\"Semua itu hak prerogatif presiden, kita tunggu saja lah. Saya juga enggak mau bergunjing. Masa nanti Menkominfo tukang gosip,\" kucap Budi.(sof/ANTARA)
KPU Mengingatkan Agar Parpol Membuat Visi-Misi Berkesinambungan
Jakarta, FNN - KPU RI mengingatkan partai politik maupun calon presiden-calon wakil presiden agar menyusun visi, misi, dan program tidak jauh dari rancangan pembangunan jangka panjang nasional (RPJMN) dan rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJPN) demi pembangunan berkesinambungan.Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari dalam sosialisasi RPJMN Teknokratik 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 di Kantor Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, Senin.\"Rumusan teknokratisnya untuk jangka 5 tahunan yang akan dipraktikkan pemimpin negara hasil Pemilu 2024 itu yang perlu kami bicarakan agar kesinambungannya terjaga,” ujar HasyimAdapun kesinambungan antara visi, misi, dan program para capres-cawapres dengan RPJPN tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.“Saya meyakini kita semua masih berpegang teguh pada Undang Undang Dasar kita, terutama Pembukaan Undang Undang Dasar, di mana tujuan bernegara kita sama jika masih berpegang teguh pada UUD 1945,” katanya.\"Sehingga urusan bagaimana kita menyejahterakan rakyat, membangun keadilan yang berperikemanusiaan dan berketuhanan, saya kira pegangannya masih sama,\" tambah dia.Untuk itu, sambung Hasyim, pertemuan antara KPU RI, Kementerian PPN/Bappenas dan partai politik menjadi strategis dalam ihwal pengisian jabatan kenegaraan melalui pemilu.Dia menuturkan pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki visi, misi, program kerja parpol sebagai peserta pemilu yang tak bisa menjadi program sendiri-sendiri. Ini juga berlaku untuk pasangan capres-cawapres saat pencalonannya mempunyai kewenangan menurut konstitusi adalah parpol.\"Dengan demikian, capres-cawapres ketika mengajukan visi, misi, dan program mestinya sejalan dengan visi program yang menjadi pegangan atau ideologi partai yang mengusung,\" pungkas Hasyim.(ida/ANTARA)
Agar Masyarakat Tidak Menduga-duga, Pemerintah Harus Menjelaskan Secara Resmi Status Kesehatan Luhut
Jakarta, FNN – Kabar sakitnya Menkomarinves Luhut Binsar Panjaitan sejak beberapa hari lalu, membuat masyarakat sampai saat ini masih bertanya-tanya. Setelah dikabarkan oleh juru bicara Kementerian bahwa Luhut baik-baik saja dan hanya perlu badrest di RSPAD Gatot Soebroto, sampai saat ini belum ada kabar resminya lagi. Saat ini beredar rumor bahwa Luhut sudah tidak di RSPAD lagi. Hal ini yang menimbulkan keingintahuan masyarakat akan apa yang sebenarnya terjadi pada kesehatan Luhut. Masyarakat berharap ada keterangan resmi dari juru bicara kementerian, baik mengenai kondisi Kesehatan Luhut itu sendiri maupun hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugasnya sebagai menteri. “Ya, itu kayak lagu separuh jiwaku melayang, kira-kira begitu. Karena bagi Jokowi jiwa politik kabinet ada pada Luhut dan kita sebetulnya menunggu siapa yang akan mengucapkan bahwa Luhut buat sementara digantikan oleh seseorang. Itu juga susah karena semua orang akan membuat dugaan bahwa Jokowi kehilangan menteri seniornya atau seseorang yang dekat secara personal, juga mengerti cara berpikir Jokowi, dan itu yang jadi factor,” ujar Rocky mengomentara rumor tentang Luhut, dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (9/10/23). Rocky juga mengatakan bahwa beban Luhut terlalu berat karena jabatannya terlalu banyak. Tetapi, beban bangsa ini jadi berat ketika Luhut untuk sementara beristirahat maka beban-beban itu tidak bisa dialihkan pada orang lain. “Sekarang baru kita tahu bahwa Jokowi memang dari awal tidak membagi atau tidak mendistribusikan fungsi. Padahal, sebetulnya dalam sistem politik modern atau sistem manajemen modern, pembagian fungsional itu yang menunjukkan efisiensi. Jadi, Jokowi mungkin anggap efisien kalau seluruh bagian strategis dibebankan pada Luhut. Nah, Luhut sebagai prajurit yang menghendaki bangsa ini bertumbuh pekerjaanya terlalu berat dan itu berefek pada kesehatan beliau,” ujar Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Selam aini, kita ketahui bersama bahwa Menteri Koordinator sifatnya mengkoordinasi saja, tetapi dalam kasus Luhut berbeda. Portofolion Luhut terlampau banyak. Padahal, bagaimanapun manusia punya keterbatasan. Meski masih tampak bugar di usianya yang ke-76, ketika diberi beban yang berlebihan pasti akan akan berdampak juga. “Itu poinnya. Tentu sebagai seorang yang terlatih memanage kedaruratan, Luhut mengerti bahwa ada tugas yang tidak mungkin dia diandalkan pada menteri-menteri teknisnya. Walaupun dia hanya mengkoordinir, tapi jarang Luhut ingin sekadar mengkoordinasi. Dia akan terlibat. Fungsi-fungsi yang seharusnya diambil alih oleh Kementerian teknis, tidak dibagi oleh Jokowi,” ungkap Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, dari sistem manajemen politik modern, itu tidak bagus. Mustinya Luhut menolak beberapa hal. Tetapi, kita tahu Luhut tidak mungkin menolak karena Jokowi tidak datang dalam fungsi yang penuh dengan meritokrasi. Jokowi tidak paham manajemen politik modern. Karena itu, dia hanya mengandalkan dua tiga orang. “Jadi, Jokowi tidak mengerti apa fungsi dia sebagai manajer dari sebuah negara. Dia tidak paham apa kedudukan dia sebagai kepala negara yang tidak boleh memberi sinyal politik kepada kepentingan dia sendiri,” ujar Rocky. Dia dipilih sebagai presiden, kata Rocky, tetapi dia tidak menjalankan fungsi ketatanegaraan. Sebagai pemimpin negara, tidak pernah dia mengucapkan sesuatu sebagai public address untuk nation. Dia memberi pidato pada relawan, dia memberi pidato pada orang-orang yang sedang dia promosikan. Jadi, dia tidak pernah bertindak sebagai kepala negara. Itu yang akan diingat orang bahwa Jokowi memang Presiden, tapi dia tidak pernah menjadi negarawan. Mengenai kondisi Luhut, sebagai sahabat Luhut, bahkan keluarga besarnya, Rocky menyarakan agar ada keterangan yang semi formil mengenai keadaan Luhut terkini, supaya publik tidak mencari akses untuk mengetahui kesehatan beliau. “Jadi sebaiknya juru bicara Pak Luhut itu, karena dia yang mulai dulu mengatakan Luhut baik-baik saja, dan akhirnya orang publik mengetahui bahwa ada yang cukup serius pada Luhut, sebaiknya yang bersangkutan kembali ke publik dan terangkan supaya tidak ada upaya untuk menduga-duga kenapa tidak ada berita lagi dari RSPAD,” saran Rocky. “Walaupun kita bisa punya akses untuk mengetahui, tetapi tidak etis kalau seseorang yang menjadi pejabat publik itu tidak diberitahu secara resmi status kesehatannya. Saya kira itu. Jadi, bukan keluarga, harusnya kalangan resmi dari Kemenkominfo yang menerangkan, karena mereka yang lebih dahulu mengucapkan status kesehatan dari Pak Luhut,” tegas Rocky.(ida)
