POLITIK
Terkait Kasus Korupsi di Kementan, KPK Memanggil Dokter Spesialis
Jakarta, FNN - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang dokter spesialis internis Alexander Randy Angiato untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian.\"Pada Selasa (10/10), tim penyidik sedianya menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Alexander Randy Angianto (dokter spesialis internis),\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Akan tetapi, saksi tidak bisa hadir dan telah mengonfirmasi untuk minta penjadwalan ulang sehingga penyidik akan segera menjadwalkan pada kesempatan berikutnya.Ali Fikri menjelaskan penyidik juga memanggil tiga orang saksi lainnya terkait perkara tersebut, yaitu Panji Harjanto (ajudan Mentan Syahrul), M. Yunus (staf biro umum Kementan), dan Momom Rusmono (Sekjen Kementan periode 2019-2021). Namun, ketiganya juga tidak memenuhi panggilan KPK.Ali Fikri mengingatkan para saksi untuk kooperatif dalam proses penyidikan perkara ini.\"Kami ingatkan para saksi dimaksud untuk kooperatif dan hadir pada pemanggilan selanjutnya karena itu merupakan kewajiban hukum,\" tegasnya.Pada 29 September 2023, KPK mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan.Ali menjelaskan penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun, KPK belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang dimaksud karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti masih berlangsung.Seiring perkembangan penyidikan tersebut, KPK menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/9), dan menemukan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing.Selain uang tunai, penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti dalam bentuk dokumen, termasuk beberapa catatan keuangan dan pemberian aset bernilai ekonomis.Selain itu, KPK juga menggeledah dua rumah pribadi milik Syahrul Yasin Limpo di dua lokasi berbeda di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (4/10).Di sisi lain, penyidik KPK juga melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap sembilan orang yang terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementan.(ida/ANTARA)
KPU Mengingatkan Sanksi Jika Partai Tidak Mendaftarkan Bakal Calon Presiden
Jakarta, FNN - Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari mengingatkan ada sanksi yang diterima partai politik jika tidak ikut mendaftarkan bakal calon presiden dan wakil presiden, padahal parpol tersebut telah memenuhi syarat mengusulkan pasangan calon di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.“Partai yang memenuhi syarat harus ikut mengusulkan atau mendaftarkan bakal calon presiden dan wakil presiden ke KPU, jika tidak akan dikenakan sanksi,” kata Hasyim Asy’ari di Jakarta, Rabu.Ia mengatakan sanksi yang akan diberikan adalah partai tersebut tidak akan diperbolehkan ikut dalam pemilu yang akan datang atau Pemilu 2029.Aturan tersebut menurut dia, diatur dalam Pasal 235 Ayat 5 UU nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa \"dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya\".Hasyim enggan mengomentari terkait adanya rencana salah satu partai yang tidak ingin ikut mendaftarkan bakal calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024.Menurut dia, masa pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dari partai peserta pemilu mulai dari 19-25 Oktober 2023.“Saya kira masih banyak waktu dan saya belum bisa komentar soal ini” kata dia.Sebelumnya, KPU RI menyatakan telah mempersiapkan segala sesuatu untuk tahapan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai peserta pemilu. Hal itu mulai dari regulasi yang sudah dibuat yakni Peraturan KPU tentang Pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sudah ditandatangani Ketua KPU RI.“Aturan itu dalam satu atau dua hari ke depan akan diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM,” kata dia.Selain itu secara internal pihaknya telah siap untuk menerima pendaftaran bakal calon dan menyiapkan segala sesuatunya.“Kita sudah berkoordinasi dengan tim dokter pemeriksa Kesehatan dan rumah sakit yang akan menjadi tempat pemeriksaan bakal calon tersebut,” kata dia.(ida/ANTARA)
Mentan Harus Segera Definitif untuk Mengatasi Krisis Pangan
Jayapura, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) perlu segera dipimpin oleh seorang pejabat menteri (Mentan) yang definitif guna mengatasi situasi krisis pangan global.\"Yang masalah Kementan karena memang dijabat oleh penjabat sementara. Saya kira memang masalah pertanian itu masalah krusial ya saat ini,\" kata Ma\'ruf Amin dalam sesi konferensi pers setelah berdialog dengan tokoh olahraga di Stadion Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu.Menurut Ma\'ruf, Indonesia sedang menghadapi krisis pangan dunia dan fenomena El Nino yang memicu kekeringan di berbagai daerah.Situasi itu perlu disikapi pemerintah dengan memastikan persediaan cadangan pangan yang mencukupi, sehingga peran Menteri Pertanian menjadi hal yang perlu diprioritaskan, kata Ma\'ruf menambahkan.\"Memang sebaiknya tidak terus menerus dijabat sebagai penjabat, tetapi harus didefinitifkan,\" katanya.Saat ditanya terkait isu reshuffle di Kabinet Indonesia Maju berkaitan dengan kekosongan jabatan menteri pertanian yang definitif, Ma\'rif menyebut keputusan sebagai hal prerogratif Presiden Joko Widodo.\"Nanti seperti apa, itu nanti hak prerogatif Presiden. Apakah ada reshuffle apa tidak, yang lain, itu hak prerogatif Presiden,\" katanya.Ma\'ruf juga belum mengetahui lebih jauh lagi terkait informasi siapa yang akan menjabat sebagai Mentan definitif.\"Karena itu urusannya Presiden, apakah akan ada yang masuk, ada yang keluar, saya belum tahu, itu urusan Presiden saya kira itu,\" katanya.Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian pada Kamis (5/10) terkait tuduhan kasus korupsi yang menjerat dirinya.Surat pengunduran diri itu telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Presiden menunjuk Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi sebagai Mentan Ad interim atau sementara waktu.(ida/ANTARA)
Luhut Akui Sakit dan Dirawat di Singapura, Tetapi Kita Perlu Info Lebih Detail Terkait Kedudukan Luhut yang Sangat Strategis
Jakarta, FNN – Akhirnya, Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan memberi penjelasan kepada publik perihal kondisi kesehatannya, seperti saran FNN agar tidak muncul spekulasi macam-macam. Walaupun ada penjelasan Luhut, tapi kita juga belum tahu persis seperti apa kondisinya. Yang jelas, Luhut mengaku bahwa dia perlu istirahat dan seorang sahabatnya, Menteri di Singapura, menyarakan agar dirinya dirawat di Singapura. Seperti diketahui dari sumber-sumber sebelumnya bahwa Luhut menjalani perawatan jantung di RSPAD Gatot Soebroto. “Jadi, ada kepastian bahwa sakit, ya itu semua orang bisa tiba-tiba jatuh sakit. Tetapi, yang jadi pembicaraan publik adalah apakah Luhut mendelegasikan atau Jokowi meminta orang lain untuk menggantikan fungsi-fungsi Luhut? Jadi, itu sebetulnya yang lebih menarik diketahui oleh publik karena kedudukan Luhut yang sangat strategis,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (10/10/23) menanggapi penjelasan Luhut kepada public mengenai kondisi kesehatannya. Tetapi, lajut Rocky, begitu Luhut muncul, ada semacam kegembiraan bahwa yang bersangkutan masih bisa menjalankan fungsinya sehari-hari. Masalahnya, berapa lama Luhut harus istirahat. Karena berapa lama itu terkait langsung dengan kondisi politik di negeri ini. “Kebetulan kita lagi bicara tentang masalah-masalah pemilu. Tentu kehadiran Luhut dalam proses-proses ini sangat menentukan, karena Jokowi selalu asistensi Luhut diperlukan,” tambahnya. Walaupun munculnya Luhut belum secara fisik, tapi ada tulisan yang tentu bukan ditulis oleh Luhut sendiri. Oleh karena itu, akan lebih afdol jika Luhut muncul dengan video dengan kondisi yang sudah pulih kesehatannya sehingga bisa lebih meyakinan publik. Penjelasan sekarang ini hanya menjawab rumor apakah betul dia di Singapura. Bahwa kondisinya seperti apa, masih tetap menjadi rumor. Tetapi, karena jabatan Luhut banyak maka kalau didelegasikan ke satu orang juga tidak mungkin. “Kita punya keperluan untuk mengetahui lebih detail, bukan apa penyakitnya, tetapi seberapa sehat Luhut sekarang. Itu yang memungkinkan orang berharap banyak bahwa kabinet tidak terganggu dengan ketidakhadiran Luhut. Tetapi, kalau keadaan Luhut bisa diperlihatkan secara fisik, orang mungkin lebih merasa nyaman. Tentu Jokowi lebih tahu dan tentu laporan pada Jokowi lebih lengkap daripada laporan pada publik,” ujar Rocky. Itu juga yang menurut Rocky akan kita tunggu dalam seminggu ini, apakah Jokowi menunjuk semacam ex officio pada kedudukan Menkomarinves itu. Kalau ada ex officio berarti Luhut memang harus istirahat panjang, sekaligus mengistirahatkan Luhut dari fungsi-fungsinya untuk mengambil kebijakan. Dan banyak jabatan yang disandang Luhut juga mesti digantikan secara ex officio. “Jadi, bukan sekadar Luhut yang diganti, tapi juga puluhan jabatan Luhut itu, karena tidak mungkin pengganti Luhut menguasai semua jabatan itu. Di situlah keunikan Luhut,” ujar Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, kita mengerti juga kenapa keunikan itu akhirnya hanya ada pada Luhut. Tentu karena sejarah persahabatan Luhut dengan Jokowi, tentu karena lobi Luhut yang melebar dan meluas ke hampir semua belahan dunia, tentu karena kapasitas Luhut yang selalu mampu untuk jadi jembatan untuk menyelesaikan, terutama perselisihan politik. Kalau soal ekonomi gampang dikerjakan. Tetapi, menjadi semacam katalisator itu susah betul. “Sebetulnya, kalau kita bilang kemampuan Luhut untuk membujuk dan menggertak tidak ada pada orang lain,” tegas Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa kita akan coba mendeteksi keadaan ekonomi kita, seberapa rentan kalau tidak ada semacam katalisator Luhut. Demikian juga keadaan politik. Jadi, Luhut itu, walaupun portofolionya adalah Menko investasi, tetapi aktivitasnya melampaui politik sebetulnya. Keadaan-keadaan semacam ini yang juga menjadi kalkulasi dari mereka tidak nyapres. Bagaimanapun, kata Rocky, koalisi yang masih terombang-ambing, ada Prabowo yang masih menunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi, demikian juga di pihak PDIP atau bahkan kubunya Anies. Mereka sebetulnya ingin mendapat sinyal mengenai komposisi persaingan nanti ke mana. “Nah, komposisi-komposisi ini kita tahu diam-diam itu juga dibuat Liquid oleh kehadiran Luhut. Bagaimana Luhut, misalnya, melobi Nasdem sehingga timbul kesan bahwa masalah-masalah Nasdem yang mencalonkan Anies bisa diselesaikan dengan pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, semua itu adalah peran diplomasi Luhut,” tegas Rocky.(ida)
Ketika Hasil Survei Dibantah oleh Somasi Hukum
Oleh Denny JA - LSI PARA elit politik, terutama mereka yang baru saja terjun dalam politik praktis, harus belajar lebih rileks dalam membaca hasil survei opini publik. Ini peristiwa yang terjadi berulang-ulang di setiap pemilu presiden, sejak tahun 2004. Bahkan ini juga terjadi di banyak pilkada. Hasil survei selalu disambut dengan senyum manis oleh mereka yang saat itu sedang menang di survei. Namun hasil survei juga disambut dengan senyum kecut, bahkan kecaman oleh mereka yang saat itu kalah dalam hasil survei. Kita mulai dengan yang masih anyar. Awal Oktober 2023, Lembaga survei LSI Denny JA digugat dan disomasi secara hukum, karena dukungan atas Anies Baswedan di Sumatra Utara, dalam survei itu sangat kecil. Untuk banyak kasus lain, juga kasus pilkada, kubu yang dikalahkan bahkan menduga ada permainan tingkat tinggi. Bahkan mereka mengatakan hasil survei ini diatur untuk nanti membenarkan kecurangan pemilu atau pilkada. Memang tetap ada sisi positif somasi hukum ini. Setidaknya ia membuat kita merasa perlu memberikan semacam tips populer atau panduan. Bagaimanakah seharusnya kita menilai hasil survei? Atau bagaimana cara tahu, apakah satu lembaga survei itu kredibel atau tidak. Tiga tips sederhana bisa digunakan. Pertama, lihat track record lembaga survei itu. Bukankah ini era Google searching? Segala hal bisa kita lihat jejak digitalnya di Google. LSI Denny JA, misalnya, ini lembaga survei yang paling tua yang sekarang ini masih aktif di survei opini publik Indonesia. Sejak tahun 2004, sebulan sebelum hari pencoblosan, lembaga ini (dan Denny JA) memberikan satu publikasi mengenai siapa yang menang di Pilpres saat itu. Di tahun 2004, LSI mengumumkan SBY lah yang terpotret akan menang. Di tahun 2009 lebih jauh lagi, SBY akan menang satu putaran saja! Juga di tahun 2014, ataupun 2019, LSI Denny JA juga mempublikasikan, Jokowi akan menang. Sebulan kemudian, hasil survei itu , dan prediksinya, dalam empat kali pilpres (2004, 2009, 2014, 2019), terbukti. Semua bisa dilihat di Google. Tapi tentu ada pula lembaga survei yang namanya baru terdengar kemarin sore. Yang belum ada track recordnya yang akurat pada pilpres sebelumnya, tentu sah diberikan tanda tanya. Tips kedua lihat pula reputasi lembaga survei itu. Bisa dinilai kiprahnya, achievmentnya. Misalnya, seberapa Lembaga ini karena reputasinya, karena achivement-nya, mendapat penghargaan baik dari lembaga internasional ataupun dari lembaga nasional. LSI Denny JA, atau Denny JA sendiri (akibat kiprahnya di lembaga survei), misalnya, sudah mendapatkan penghargaan dari majalah TIME. Juga penghargaan dari Guiness Book of World Record karena memecahkan rekor dunia untuk pendidikan politik. Juga penghargaan dari Twitter. Juga dari organisasi wartawan: PWI Jaya. Juga penghargaan dari kampus. Ada pula lembaga survei, ataupun tokohnya, yang tak terlihat penghargaannya. Tapi tentu ini tak berarti lembaga itu otomatis tidak kredibel. Namun penghargaan dari lembaga nasional, apalagi internasional yang besar, menjadi bukti publik menilai kiprahnya. Dan lembaga yang sudah susah payah membangun reputasi, tentu akan aneh jika ia menjatuhkan dirinya sendiri. Tips ketiga, survei juga harus dilihat dalam kerangka waktu. Survei itu hanyalah potret ketika saat survei itu dilakukan. Waktu yang berbeda dapat pula menghasil survei yang berbeda. Pertanyaan khas dan standard dalam survei: “Jika pilpres/pilkada terjadi hari ini, siapakah capres yang ibu/ bapak pilih? Itu artinya survei memotret sikap responden di hari ini, hari survei dilakukan. Tentu saja, pesona capres bisa naik dan turun. Capres yang sangat populer di survei bulan Juni, misalnya, bisa jatuh tiga bulan lagi di bulan September. Itu karena ia membuat blunder. Sebaliknya, capres yang buncit di bulan Desember, bisa jauh lebih tinggi di bulan Febuari, 2 bulan ke depan. Itu karena sosialisasi sang Capres yang fenomenal. Contohnya, Pilkada DKI 2017. Bulan Januari 2017, LSI Denny memotret Anies nomor buncit saat itu. Tapi di bulan April 2017, LSI Denny JA mengumumkan Anies akan menang di pilkada DKI, mengalahkan Ahok. Mengapa LSI Denny JA di pilkada 2017, mengumumkan posisi Anies yang berbeda antara bulan Januari ke April? Itu karena elektabilitas Anies sendiri memang berubah di lapangan. Survei yang kredibel mampu memotret perubahan itu. Perhatikan saja beberapa publikasi LSI Denny JA di pilpres kali ini. Walau Anies selalu buncit, juga di survei lembaga lain, selalu ada teks: pelajaran dari pilkada DKI. Yang nomor buncit selalu potensial menyusul. Tapi tentu saja, Indonesia, dari Aceh hingga Papua, jauh lebih luas dan kompleks dibandingkan DKI. Apa yang terjadi di DKI 2017 (pilkada) belum tentu juga terjadi untuk skala Indonesia 2024 (pilpres). Tiga tips di atas bisa menjadi panduan bagi elite untuk menilai hasil survei itu kredibel atau tidak. Elit politik yang sudah kawakan sudah terbiasa dengan kondisi itu. Memang akan beda jika polisi itu tergolong “The New Kids on The Block.” Penting bagi para elit politik, menghadapi pipres 2024, untuk lebih rileks dalam membaca hasil survei. Hasil riset sebaiknya juga dibantah oleh hasil riset. Jika hasil riset dibantah oleh somasi hukum, itu akan dikenang oleh sejarah, dan negara demokrasi luar negeri, sebagai, ucapan anak gaul sekarang: “lebai banget sih elu ini…” **) Transkripsi yang dilengkapi dari video EKSPRESI DATA Denny JA. **Dibolehkan mengutip dan menyebar luaskan tulisan/video di atas.
Anis Matta: Perang Hamas-Israel Bisa Jadi Momentum Bagi Indonesia Pilih Presiden yang Paham Geopolitik
JAKARTA, FNN | Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta pemerintah secara serius memantau perkembangan perang Hamas melawan Israel yang telah menewaskan lebih dari 1.500 orang di kedua belah pihak dalam konteks geopolitik. Sebab, cepat atau lambat akan berdampak pada Indonesia, sehingga perlu upaya untuk menyiapkan diri. Karena perang kawasan seperti ini diprediksi akan berpindah ke kawasan Indo Pasifik, setelah Eropa, Afrika dan Timur Tengah menjadi titik api. \"Jadi buat kita di Indonesia sekarang, kita perlu memantau terutama dalam konteks geopolitiknya, bagaimana perang kawasan ini sedang terjadi di mana-mana. Cepat atau lambat akan ke kawasan kita,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode #16 dengan tema \"Kejutan Palestina\" yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (9/10/2023) malam. Menurut Anis Matta, masyarakat Indonesia sekarang perlu memiliki kesadaran mengenai geopolitik agar terhindar dari dampak lanjutan perang kawasan yang terjadi di beberapa negara di dunia saat ini \"Saya kira, hal ini akan berhubungan dengan Pilpres kita, Kita perlu pemimpin, presiden mendatang yang memahami betul situasi geopolitik global. Itu sebabnya kita dukung Pak Prabowo Subianto,\" katanya. Selain itu, Anis Matta berharap agar pemerintah tetap konsisten dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina, karena sudah menjadi amanat konstitusi. Partai Gelora sendiri akan membantu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina, apabila lolos ke Senayan di 2024. \"Palestina saat ini menjadi satu-satunya negara di dunia yang belum merdeka. Karena ini amanat konstitusi, sudah tentu kita harus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, walaupun semua negara di Eropa, Amerika dan PBB pasti melakukan pembenaran atas serangan balik Israel ke Palestina atas nama mempertahankan diri,\" katanya. Namun, Anis Matta menilai serangan cepat Hamas ke Israel kali ini dengan kode Operasi Badai Al-Aqsa ini , berhasil mengejutkan dunia, tidak hanya Israel yang selama ini kerap memandang sebelah mata terhadap Palestina. \"Serangan cepat pihak Hamas kedalam wilayah Israel Sabtu pagi kemarin adalah salah satu eskalasi penting dalam konflik Palestina-Israel saat ini,\" katanya. Serangan ini juga membuktikan bahwa intelejen Israel lemah dan pertahanan canggih Iron Dome bisa ditembus dengan mudah oleh milisi Palestina, Hamas. Kondisi ini tentu saja mengindikasikan kelemahan intelijen Israel, kekuatan Hamas yang meningkat, dan ketegangan baru geopolitik kawasan. \"Kan bisa kita lihat dari korbannya, di pihak Israel yang paling banyak tentara, sementara di Palestina warga sipil, ibu-ibu dan anak. Jelas intelejen Israel semakin melemah, kalah sama intelejen Hamas,\" jelasnya. Pakar geopolitik global ini mengatakan, Israel sekarang berusaha sekuat tenaga membangun kepercayaan dirinya kembali dengan bantuan komunitas internasional melalui standar ganda di belakang nya. \"Tapi persoalannya sekarang negara sponsor Israel, seperti Amerika, Eropa dan Rusia ini, lagi bertengkar sendiri. Dan kesulitan Israel menghadapi Hamas, Palestina sekarang, adalah negara sponsornya tidak solid, ada perang sesama mereka sendiri. Israel dipastikan kena sandwich antara Amerika-Rusia,\" katanya. Anis Matta berpandangan dalam konflik Palestina-Israel kali ini, Rusia sangat diuntungkan, karena merupakan sekutu Iran yang mendukung Hamas dan Hizbullah dalam memerangi Israel. \"Ini berarti ada perubahan konstelasi dan struktur kekuatan yang fundamental di seluruh kawasan. Zelenskyy (Volodymyr Zelenskyy, PM Ukraina) sekarang lebih repot, karena orang Yahudi di Israel paling banyak itu dari Ukraina,\" ungkapnya. Anis Matta mengungkapkan, perang Hamas melawan Israel saat ini sebenarnya dikehendaki oleh PM Israel Benyamin Netanyahu jauh-jauh hari, karena tengah menghadapi tekanan di dalam negerinya akibat penyelidikan kasus korupsi. \"Netanyahu ini ingin membebaskan diri dari tuduhan hukum kasus korupsi. Dan salah satu langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan dirinya, adalah berkoalisi dengan kelompok sayap kanan, partai garis keras. Makanya banyak provokasi-provokasi ke rakyat Palestina, karena yang diinginkan memang perang. Dengan perang, maka perhatian tertuju ke sana semua, sehingga tuduhan kasus korupsi korupsinya diabaikan,\" jelasnya. Saat ini, kata Anis Matta, yang ditunggu adalah apakah Israel melakukan serangan darat atau tidak, setelah secara resmi mengumumkan perang dengan Hamas, Palestina sebagai bentuk balasan serangan Badai Al-Aqsa. Jika benar, Israel melakukan serangan darat, maka perang di kawasan ini akan menjadi zona titik api baru di Timur Tengah, setelah sebelumnya sempat terjadi di Suriah. Perang ini diprediksi akan berlangsung lama dan panjang. Perang di kawasan ini juga bisa memicu perang besar atau perang hybrid di seluruh dunia, karena sebelumnya sudah ada zona titik api di Eropa dan Afrika. Perang hybrid tersebut, lanjutnya, akan menguras seluruh sumber daya semua negara, dan yang menang adalah negara yang membuat lawannya kolaps terlebih dahulu. Artinya, serangan darat Israel ke Palestina ini akan berdampak bagi perkembangan geopolitik global ke depan, yang akan menciptakan zona titik api baru perang di kawasan-kawasan maupun perang saudara. \"Jadi kita perlu melihat dalam beberapa hari ke depan, Israel benar-benar berani melakukan serangan darat atau tidak. Kalau terjadi serangan darat, menurut saya itu akan panjang dan korbannya pasti akan jauh lebih besar. KIta harus pantau ini, terutama dalam konteks geopolitiknya,\" pungkas Anis Matta. (Ida)
Presiden Saya Ingatkan
Oleh LaNyalla Mattalitti | Ketua DPD RI PERLU saya ingatkan Presiden dan aparat penegak hukum untuk fokus membersihkan pengaruh para pemburu rente dalam lahirnya kebijakan FC impor di kementerian serta BUMN di Indonesia. Karena, para pemburu rente ini disinyalir sudah masuk di dalam lingkar kekuasaan dan dapat melakukan distorsi tata niaga dan mengaburkan data. Contoh paling sederhana adalah kacaunya data kebutuhan gas bumi yang menjadi persoalan serius di dalam tubuh Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Sehingga gas over suplay dan terpaksa harus dijual lagi di pasar dunia. Padahal rekomendasi impor gas alam itu berbasis data. Seperti diberitakan, impor gas alam bermula dari adanya data yang dipercaya oleh presiden atas laporan kementerian terkait, bahwa Indonesia akan defisit gas hingga 2040. Sehingga pemerintah menugaskan Pertamina mengimpor gas untuk kebutuhan domestik. Nyatanya Indonesia tidak pernah kekurangan gas bumi. Pasar domestik hanya menyerap setengah produksi nasional. Bahkan dalam kalkulasi lapangan, kalau semua pembangkit listrik batubara dikonversi dengan bahan bakar gas bumi, dan semua kilang menggunakan gas, impor tetap tidak dibutuhkan. Kekacauan data dan sengkarut kebijakan ini patut diduga ada tangan-tangan pemburu rente, pengusaha yang berkelindan bersama penguasa, mengkreasi kebijakan, karena dengan adanya pembelian ke pihak ketiga, di situ pasti ada cuan yang bisa dibagi-bagi. Begitu juga dengan kebijakan impor di Kementerian Perdagangan terhadap sejumlah kebutuhan bahan pokok. Nyaris sembilan bahan pokok, mungkin selain bawang merah, kita impor. Berapa juta ton kalau dikalkulasi. Berapa rupiah keuntungan importir per kilogramnya. Berapa yang dibagi-bagi. Ini aja kok persoalannya. Mau dapat duit cepat. Yang sulit itu kalau mereka sudah masuk di lingkaran pembuat kebijakan, atau bahkan si pembuat kebijakan itu sendiri. Ibarat kata penyair Khalil Gibran, mereka ini tidak pernah menyebar benih, tidak pernah menyusun batu-bata dan tidak pernah menenun kain. Tetapi menjadikan politik sebagai ladang mencari uang, untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri. (*)
Pastikan Pengawasan Meritokrasi Tetap Baik jika KASN Dibubarkan
Jakarta, FNN - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem meritokrasi harus dipastikan tetap berjalan baik jika Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dibubarkan akibat penerapan UU ASN yang disahkan pada 3 Oktober 2023.“Harus diidentifikasi terlebih dahulu apa masalah-masalah (dalam pelaksanaan sistem meritokrasi) yang ada sekarang, misalnya terkait jual beli jabatan,” ujar Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW Almas Sjafrina saat ditemui ANTARA seusai diskusi bertajuk “KASN Dibubarkan, Netralitas ASN di Ujung Tanduk?” di Jakarta, Selasa.Jika KASN dibubarkan dan tugasnya dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), lanjutnya, maka akan menyulitkan proses pengawasan dan pemberian sanksi karena kementerian tersebut tidak memiliki hubungan struktural dengan pemerintah daerah.“Kalau nanti ada pelanggaran jual beli jabatan (di lingkungan pemerintah daerah) misalnya, seperti apa mekanisme pemberian sanksinya?” kata Almas.Menurutnya, undang-undang yang baru seminggu disahkan itu belum mencakup peraturan mengenai pemberian sanksi tersebut.Ia menuturkan bahwa keberadaan KASN sebenarnya masih sangat dibutuhkan mengingat masih banyak masalah yang melibatkan aparatur sipil negara dan tujuan reformasi birokrasi belum sepenuhnya terwujud.“Harapannya KASN ini tidak dibubarkan, namun justru diperkuat,” ucap Almas.Namun, jika KASN benar-benar dibubarkan, ia berharap pemerintah akan tetap memastikan fungsi dan tugas KASN akan dijalankan dengan baik oleh institusi lain.Peneliti ICW tersebut juga mengkhawatirkan pembubaran KASN juga akan meningkatkan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta politisasi birokrasi.“Jika ASN ini tidak dijaga netralitasnya dan justru dipolitisasi, maka potensi korupsi ke depannya tentu akan cukup tinggi,” ujarnya.Rencana pembubaran KASN mengemuka pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa (3/10).Pada Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan Terkait Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seluruh fraksi sepakat KASN dihapus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN.Terdapat tujuh agenda transformasi ASN dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yakni transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN, serta penguatan budaya kerja dan citra institusi.(ida/ANTARA)
Jaga Keamanan Pemilu, Mabes Polri Menertibkan Penggunaan “Airsoft Gun”
Jakarta, FNN - Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) menertibkan kepemilikan dan penggunaan senjata airsoft gun untuk memastikan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilu 2024, melalui legalitas surat perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata ke polda setempat.“Kami berusaha mencegah, agar pemilu ini berjalan dengan aman, lancar, dan tidak ada penyalahgunaan airsoft gun saat kampanye maupun ketika hari pemungutan suara,” kata anggota Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen dan Keamanan (Kamneg Baintelkam) Mabes Polri Iptu Azwar Nur di Jakarta, Selasa.Azwar mengatakan tidak menutup kemungkinan senjata airsoft gun disalahgunakan oleh oknum-oknum saat berlangsungnya kegiatan kampanye, atau bahkan digunakan untuk mengancam sesama caleg karena tidak puas dengan hasil pemungutan suara.“Kami menjaga, mencegah, takutnya apabila nanti ada kegiatan kampanye, atau ada yang membawa airsoft gun ke tempat kampanye, dan mengancam sesama caleg,” ujarnya.Penggunaan senjata airsoft gun menurut Azwar menjadi perhatian serius Mabes Polri lantaran banyak kasus penyalahgunaan senjata tersebut untuk tindakan penganiayaan, pemerasan, pencurian, pengancaman, dan perampokan.Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan senjata api replika jenis airsoft gun, jelasnya, memang tidak sampai membunuh seseorang, namun cukup untuk memberikan luka berat bahkan cacat apabila terkena mata.Selain itu, ia mengatakqn apabila seseorang membawa senjata api replika jenis airsoft gun dalam melakukan tindak pidana maka akan memberikan ketakutan bagi korbannya, karena sepintas tidak terlihat perbedaan antara jenis airsoft gun dengan senjata api aslinya.Luka lain yang dapat memberikan dampak serius dalam penyalahgunaan senjata api replika jenis airsoft gun menurut Azwar adalah adanya luka psikis yang mampu memberikan trauma.“Harapannya ke depan agar teman-teman yang hobi olahraga tembak dapat mematuhi aturan tentang kepemilikan dan penggunaan senjata replika airsoft gun guna menjaga keamanan dan ketertiban terutama menjelang pemilu 2024,” tambahnya.(sof/ANTARA)
Gerindra Semarang Mengusulkan Gibran Jadi Bacawapres Mendampingi Prabowo
Semarang, FNN - Partai Gerindra Kota Semarang mengusulkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.\"Kami menerima usulan dan aspirasi kawan-kawan, baik kader, struktural, maupun sayap partai mengenai konstelasi politik hari ini,\" kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Heri Pudyatmoko di Semarang, Selasa.Karena itu, kata dia, Partai Gerindra Kota Semarang menggelar rapat pimpinan cabang (rapimcab) untuk menghasilkan keputusan yang strategis terkait dengan Pilpres 2024, yakni usulan bakal cawapres.Rapimcab DPC Partai Gerindra Kota Semarang dihadiri perwakilan dari seluruh ranting, pengurus anak cabang, dan organisasi sayap Gerindra, seperti Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) dan Perempuan Indonesia Raya (Pira).\"Rapimcab hari ini disepakati bahwa DPC Partai Gerindra Kota Semarang mendukung dan mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024,\" katanya.Menurut dia, Gibran yang juga putra sulung Presiden RI Joko Widodo dinilai mewakili kaum muda atau milenial yang menjadi pelengkap senioritas Prabowo yang selama ini telah malang melintang di dunia politik maupun kemiliteran.\"Yang pasti perpaduan antara yang senior dan yang lebih muda, perwakilan milenial. Pemilih dari milenial sangat luar biasa, dan kalau ngomong negara, ya, di pundak pemuda bisa maju atau tidak ke depannya,\" katanya.Hasil dari rapimcab tersebut berikut kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani perwakilan elemen dan sayap partai, lanjut dia, akan disampaikan kepada DPP melalui DPW Partai Gerindra Jawa Tengah.\"Yang pasti ini aspirasi kawan-kawan dari akar rumput, struktural, dan sayap partai menghasilkan sebuah keputusan. Ini usulan, aspirasi kami untuk disampaikan kepada DPP Partai Gerindra,\" katanya.Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso menambahkan bahwa seluruh elemen dan struktur partai sudah siap untuk mendukung Prabowo-Gibran.\"Kami sudah menyiapkan mesin partai, menyiapkan semua elemen dan struktur partai, dari PAC, ranting, anak ranting, semua. Untuk mendukung Prabowo-Gibran, sudah cukup siap dari mesin partai,\" tegasnya.Sementara itu, Ketua PC Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kota Semarang, Arya Setya Novanto, sebagai sayap organisasi Gerindra mengatakan bahwa Prabowo-Gibran merupakan perpaduan yang saling melengkapi.\"Kami mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Sesuai dengan kebutuhan sebagai sosok yang senior dengan yang muda,\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
