POLITIK
Delegasi RI Mengantarkan 26,5 Ton Bantuan ke Gaza Via Mesir
Jakarta, FNN - Sejumlah delegasi Pemerintah Indonesia terdiri atas pejabat Mabes Polri dan Kementerian Luar Negeri mengantarkan bantuan kemanusiaan seberat 26,5 ton untuk rakyat Palestina di Gaza via Mesir.Bantuan itu tergabung dalam pengiriman tahap pertama dari Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza yang keseluruhannya dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Nugraha Mansury.Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Pol. Krishna Murti, yang ikut mengantarkan bantuan itu, di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu malam, menjelaskan bantuan yang dikirim malam ini di antaranya terdiri atas 100 tenda peleton yang kapasitas keseluruhannya kurang lebih 5.000 orang dan 1.000 lembar selimut.Kemudian, ada pula makanan, obat-obatan seperti obat diare dan obat ISPA (infeksi saluran pernapasan atas), perlengkapan sanitasi, alat penyulingan air bersih, dan alat-alat bedah minor.Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah RI itu hasil koordinasi antara Mabes Polri dan Kementerian Kesehatan RI.“Keberangkatan ini berisi anggota Polri dan Kementerian Luar Negeri dengan menggunakan (pesawat charter) Airbus A330 yang akan menuju (Pangkalan Udara) El Arish di Mesir,” kata Krishna Mukti.Dia menambahkan pesawat komersial yang mengangkut bantuan itu dijadwalkan tiba 1,5 jam lebih awal di El Arish daripada dua pesawat C-130 Hercules yang terbang dari Jakarta, Sabtu (4/11).“Setelah tiba, (bantuan) akan diterima Bulan Sabit Merah Mesir untuk dibawa masuk ke Gaza, Palestina,” kata dia. Di lokasi jumpa pers yang sama, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Sumarjaya menambahkan bantuan alat-alat medis yang diangkut oleh pesawat charter itu beratnya mencapai 7 ton. Alat-alat itu mencakup emergency kit untuk kebutuhan bedah minor dan ada pula makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak berusia di bawah 5 tahun (balita).Pesawat dijadwalkan terbang langsung dari Soekarno Hatta menuju El Arish pada Senin (6/11) pukul 01.00 WIB, dan mendarat di Mesir pada pukul 07.00 waktu setempat.Sedikitnya 20 orang ikut dalam keberangkatan itu, di antaranya Kadivhubinter Polri Irjen Pol. Krishna Mukti, Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri Brigjen Pol. Yaya Ahmudiarto, dan Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Hartyo Harkomoyo.(ida/ANTARA)
Bacapres Anies Memaparkan Gagasan Pembangunan di Silatnas ICMI
Makassar, FNN - Bakal Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan memaparkan programnya dalam menentukan arah Indonesia ke depan pada kegiatan silaturahim dan rapat kerja Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Makassar, Sulawesi Selatan.\"Tadi kita sampaikan secara serius perubahan paradigma dari pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan menjadi pertumbuhan dan pemerataan,\" kata Anies di Makassar, Ahad.Ia menjelaskan, pembangunan tidak hanya berorientasi pada sektor teritorial, dan tiap kawasan punya prioritas yang berbeda-beda dan pihaknya ingin menyeriusi hal itu. Dalam programnya akan dibagi menjadi berdasarkan bidang dan wilayah.\"Jadi, untuk Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi punya prioritasnya masing-masing dan berbeda-beda. Harapannya, pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,\" tuturnya.Menurut Anies, masih banyak potensi yang belum terbuka di Indonesia Timur, mulai dari sumber daya alam, pariwisata, sektor kelautan da lainnya. Sehingga memang dibutuhkan perubahan dengan meluruskan paradigma guna menghadirkan kesetaraan pada semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).\"Tentu kami akan memadukan pendekatan sektoral. Tidak bisa pakai pendekatan asimetrik, karena yang dibutuhkan apa yang akan dicapai, bukan apa yang sudah dikerjakan,\" ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan.Meluruskan paradigma untuk kesetaraan, sebut Anies ada tiga, pertama, fokus utamanya pada pertumbuhan menuju pertumbuhan dan pemerataan. Kemudian dari pendekatan sektoral menuju pendekatan sektoral dan kawasan. Terakhir, dari menyelesaikan proyek pemerintah, menuju menuntaskan persoalan masyarakat. Selain itu, ada tiga pilar pemerataan, yakni pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, selanjutnya peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan industri berbasis potensi lokal. \"Kata kuncinya adalah keadilan. Sebab, ini adalah prinsip dasar agar persatuan Indonesia terjaga.\"Menjaga persatuan dengan memberikan kesetaraan Karena setahu saya, tidak ada persatuan dalam perbedaan ketimpangan. Jadi, kalau kita ingin persatuan ini terjaga, maka kesetaraan, keadilan, harus jadi prioritas, \" papar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengungkapkan.Anies menuturkan tema kegiatan ICMI yakni Penguatan Ekosistem Pembangunan Umat dan Masyarakat untuk Wujudkan Indonesia Kuat dan Bermartabat, kata dia, sangat relevan karena memberikan kepada kita gambaran bagaimana agenda pemerintahan ke depan bisa ikut membereskan ketimpangan antarwilayah yang ada.Anies juga mencontohkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di barat dan timur Indonesia memiliki ketimpangan terjadi selama 10 tahun terakhir. IPM di Sumatera dan Jawa pada 2013 sebesar 69,83 persen, dan pada 2022 naik menjadi 74,19 persen. Sedangkan IPM di Indonesia Timur seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi dan Papua hanya mencapai angka 69,47 persen pada 2022. Dan pada 2012 baru pada angka 64,81 persen. Itu artinya, ada ketimpangan yang terjadi antarawilayah barat dan timur. Apakah ini mau diteruskan, tentu tidak dapat diteruskan dan perlu perubahan.Selain memaparkan visi misinya di acara Silatnas ICMI, Anies menyempatkan menghadiri pembagian air bersih yang diinisiasi tim relawan KoReAn di pemukiman warga di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar. Kedatangannya di lokasi tersebut dipadati warga yang memerlukan air bersih di tengah musim kekeringan sekaligus ingin melihat langsung sosok Anies Baswedan. Anies pada kesempatan itu menyampaikan, belajar dari pengalaman ketika memimpin DKI Jakarta, ia yakin dapat memberikan solusi agar ketersediaan air bersih di daerah yang kekurangan air bersih di saat kemarau dapat terpenuhi.\"Ketersediaan air bersih adalah hak fundamental rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan solusi jangka panjang agar tidak menjadi masalah tahunan seperti sekarang ini terjadi,\" paparnya kepada warga sembari menampung aspirasi masyarakat setempat.Sebelumnya, dua orang bacapres masing-masing Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto juga menyampaikan gagasan-gagasan terbaiknya untuk masa depan Indonesia lebih baik di acara Silatnas ICMI yang dipusatkan di Makassar, Sulawesi Selatan.(ida/ANTARA)
Jokowi Mengumumkan Indonesia Resmi Menjadi Anggota Tetap FATF
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo mengumumkan Indonesia telah resmi menjadi anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force (FATF).\"Saya ingin menyampaikan sebuah kabar baik bahwa dari hasil perundingan di Paris, akhir Oktober kemarin, alhamdulillah Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force (FATF),\" kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.FATF adalah organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.Menurut Jokowi, keanggotaan FATF ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia.Peningkatan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia akan mendorong keyakinan dan kepercayaan terhadap iklim bisnis dan investasi di Tanah Air.\"Ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia, yang akhirnya akan berdampak terhadap meningkatnya confident, meningkatnya trust Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi,\" ujar Jokowi.Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pemangku kepentingan lainnya atas kerja keras dan komitmennya sehingga hal ini bisa terwujud.\"Kita harapkan ini akan menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indonesia yang lebih baik,\" kata Presiden Jokowi.Menurut keterangan di laman resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota tetap FATF maka akan dapat memberikan kontribusi luas kepada penentuan kebijakan strategis global terkait Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) sehingga semakin mempertegas Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional.(ida/ANTARA)
Istana Berharap Situasi Kondusif Menjelang Putusan MKMK
Jakarta, FNN - Istana Kepresidenan berharap situasi tetap kondusif menjelang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan mengenai dugaan pelanggaran etik hakim MK saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden.\"Kita menginginkan situasi yang baik ya dalam rangka menjelang pemilu ini,\" kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Moeldoko mengatakan putusan MKMK yang akan dibacakan pada Selasa (7/11) merupakan urusan hukum murni. Putusan MKMK tersebut terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia capres/cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.Seluruh pihak, kata Moeldoko, diharapkan menjaga kondusivitas situasi nasional di setiap tahapan Pemilu 2024. Ia mengingatkan jangan sampai dinamika politik di tahun politik ini mengganggu proses pembangunan dan kepentingan nasional.\"Saya pikir ini persoalan hukum murni. Jadi kita sekali lagi berharap bahwa mari kita jaga sama-sama kondisi ini, kita menjaga situasi politik ini jangan mengalahkan yang lain-lain,\" ujar dia.Menurut Moeldoko, tantangan bangsa di depan masih sangat banyak seperti pencapaian ketahanan pangan di tengah krisis pangan global, pemenuhan ketahanan energi, dan juga upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global.\"Banyak kok urusan negara yang lain, kita menghadapi urusan pangan, menghadapi urusan energi, ekonomi global, dan seterusnya. Itu jauh lebih penting daripada sekadar urusan politik, pada akhirnya malah bikin unstability,\" kata dia.Sebelumnya, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya telah mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi atas 21 laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK yang diterima MKMK.Seluruh bukti terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK juga dinyatakan telah lengkap. MKMK menjadwalkan penyampaian putusan atas laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK pada Selasa (7/11) atau enam hari sebelum penetapan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada tanggal 13 November 2023.(ida/ANTARA)
Galang Solidaritas untuk Palestina, Partai Gelora Berhasil Kumpulkan Dana Ratusan Juta
JAKARTA | FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggalang dukungan bagi kemerdekaan Palestina dalam perayaan Puncak Acara HUT ke-4 di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (5/11/2023) pagi \"Kemerdekaan Palestina adalah agenda utama perjuangan Partai Gelora. Itulah sebabnya, mengapa Partai Gelora ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Superpower baru agar bisa membantu rakyat Palestina meraih kemerdekaan,\" kata Anis Matta di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC, Dome Balikpapan. Menurut Anis Matta, akibat perang pejuang Hamas, Palestina-Israel saat ini, sudah lebih dari 10.000 warga Gaza tewas, 3.000an lainnya luka-luka, dan ribuan bangunan runtuh. \"Masih banyak mayat saudara-sudara kita di dalam reruntuhan bangunan yang belum ditemukan sampai sekarang, karena tidak ada listrik, air dan makanan,\" katanya. Karena itu, kebahagiaan Partai Gelora dalam merayakan HUT ke-4 tidak sempurna, karena ada kesedihan dan pembantaian terhadap rakyat Palestina oleh zionis Israel. \"Itulah sebabnya perayaan milad di Balikpapan ini, kita sertakan dukungan bagi perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan seluruh nyawa yang sudah syahid di Palestina menjadi pertanda, bahwa sebentar lagi Palestina akan menjadi negara merdeka,\" katanya. Anis Matta menegaskan, mendukung kemerdekaan Palestina merupakan kewajiban agama dari umat Islam, karena kiblat pertama berada di Masjidil Al Aqsa, Palestina. \"Selain itu adalah kewajiban kemanusiaan, dimana tidak boleh ada orang yang terzalimi di tempat lain yang tidak kita bela,\" katanya. Di samping itu, lanjut Anis Matta, konstitusi telah mengamanatkan, para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia wajib memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. \"Kebahagiaan kita hari ini terganggu berat dengan terjadi pembantaian atas saudara-saudara kita di Palestina. Karena itu dalam suasana gembira, kita juga bersedih,\" katanya. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Ia mengatakan, dunia saat ini berada dalam perang global, sehingga Indonesia bisa meningkatkan perannya untuk menjaga perdamaian dunia. \"Kita bisa mulai melaksanakan amanah pendiri bangsa ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial,\" kata Fahri Hamzah. Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 ini menilai sudah saatnya Indonesia memiliki militer yang kuat, dan penduduknya sejahtera dengan pendaptan perkapita tinggi dan pemain ekonomi yang kuat. \"Sehingga Indonesia bisa berkelana ke seluruh Indonesia, membebaskan Palestina dan menghapuskan negara yang bernama Israel,\" katanya. Puncak perayaan HUT ke-4 Partai Gelora di Balikpapan dibanjiri puluhan ribu massa kader dan simpatisan se-Kalimantan. Mereka yang hadir terlihat menggunakan syal Palestina. Bendera Partai Gelora dan Bendera Palestina bertebaran di arena BSCC Dome, Balikpapan. Di samping panggung acara juga dibentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan \"Kami Bersama Palestina\". Tema HUT ke-4 Partai Gelora ini adalah \"Stand With Palestine\". Puncak acara HUT ke-4 ini dimeriahkan oleh Band Junior, penerus grup musik legendaris Koes Plus, beranggotakan David Koeswoyo, Damon Koeswoyo dan Rico Murry. Di dalam acara ini dibagikan berbagai macam doorprize antara lain sepeda listrik, sepeda motor dan mobil, yang didahului dengan acara Jalan Sehat. Rusdiana, seorang warga Gunung Bahagia, Balikapapan yang merupakan seorang guru agama mendapatkan door price mobil. Rusdiana juga kebetulan adalah kader Partai Gelora. Penyerahan hadiah mobil diserahkan oleh Yunita Indarini, caleg DPR RI dapil Kaltim disaksikan Ketua DPW Partai Hadi Mulyadi, yang juga Wakil Gubernur Kaltim. Galang Dana Sebelumnya, Partai Gelora berhasil mengumpulkan dana Rp 100 juta dan beberapa mata uang asing dalam acara penggalangan dana solidaritas kemanusiaan untuk Palestina di Kopi Johny, Balikpapan pada Sabtu (4/11/2023) malam. Aksi penggalangan dana ini, tidak hanya dihadiri oleh kader Partai Gelora saja, tetapi juga hadir tokoh-tokoh dan masyarakat se-Kalimantan. \"Malam ini terkumpul donasi Rp 100 juta plus beberapa mata uang asing untuk Gaza dan Palestina dari masyarakat Balikpapan dan sekitarnya. Semoga kegiatan kecil seperti ini dapat terus kita Gelorakan,\" kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Dalam kesempatan ini, Band Junior ikut menyumbang Rp 5 juta lewat lelang lagu mereka. \"Terima kasih kepada seluruh dermawan yang telah menyumbangkan hartanya untuk Palestina. Tadi malam terkumpul lebih dari Rp 100 juta lewat sumbangan, lelang tas, dan lelang lagu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan para dermawan,\" kata Anis Matta. Penggalangan dana solidaritas kemanusiaan untuk Palestina, merupakan rangkaian Puncak Acara HUT ke-4 Partai Gelora di Balikpapan. \"Dalam kegembiraan, hati kami tetap terpaut dengan penderitaan rakyat Palestina. Kami akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Inilah panggilan kemanusiaan dan amanat konstitusi kita,\" katnya. Anis Matta mengaku memiliki kedekatan khusus dengan rakyat Palestina, berawal ketika dirinya diminta menjadi penterjemah Yasser Arafat, Pemimpin PLO, Presiden Otoritas Nasional Palestina (PNA), Yasser Arafat oleh mantan Presiden Soeharto saat berlangsungnya pertemuan Gerakan Non Blok di Jakarta. \"Saat itu saya diminta menjadi penterjemah Yasser Arafat dan Presiden Bosnia (Bosnia Herzegovina). Tujuannya adalah untuk membantu perlawanan mereka, dan alhamdulillah Bosnia sudah merdeka, tinggal Palestina satu-satunya negara di dunia yang belum merdeka,\" katanya. Sejak saat itulah, keterlibatan masyarakat Indonesia secara langsung untuk membantu kemerdekaan Palestina mulai disuarakan secara aktif di forum-forum internasional, termasuk bantuan dana kemanusiaan dan lain-lain. \"Kalau pemerintahnya, presidennya sudah terlibat sejak Presiden Soekarno, tetapi keterlibatan people to people tidak banyak yang terlibat. Tetapi sejak pertemuan Gerakan Non Blok di Jakarta itu, rakyat terlibat secara aktif mulai banyak,\" ujarnya. Anis Matta menegaskan, perang antara pejuang Hamas, Palestina-Israel di Gaza ini, akan membuka peluang bagi kemerdekaan Palestina dan menghapus Israel dari peta dunia. \"Jadi Apa yan terjadi di Palestina sekarang ini adalah bagian dari gelombang besar dari krisis global saat ini. Dan beberapa negara di dunia akan hilang dari peta, salah satunya Israel,\" kataya. Ketua Umum Partai Gelora ini menilai, tidak ada negara yang berada di peta dunia itu bersifat permanen, contohnya adalah Yugoslavia dan Uni Soviet. Sehingga bukan hal mustahil bagi Israel hilang dari peta dunia. \"Jadi nama negara di peta itu bukan nama permanen, bukan barang mewah. Hari ini ada di peta, besok hilang, salah satunya adalah Israel,\" ujarnya. Anis Matta mengatakan, Partai Gelora telah memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa depan lewat manisfestonya, bahwa dunia berada dalam ancaman besar yang mengerikan, yakni perang global. \"Satu persatu yang kita ceritakan, mulai menjadi kenyataan. Cuma perang global seperti ini tidak sekaligus terjadi, tapi terjadinya secara bertahap, dan biasanya kita tidak sadar,\" katanya. Anis Matta mengingatkan, bahwa terjadiya Perang Dunia I berawal dari persoalan sepele, yakni terbunuhnya Pangeran Austria Frans Ferdinad dan istrinya, Sophie Hohenberg yag terbunuh di Sarajevo. \"Yang membunuh itu enam mahasiswa, 5 di antaranya berumur 20 tahunan yang menolak pencaplokan Sarajevo oleh Kerajaan Austria-Hongaria. Itu jadi pemicunya Perang Dunia I, tetapi gejalanya sudah ada,\" katanya. Situasi seperti ini juga terjadi sekarang, dimana perang Palestina-Israel akan menjadi pemicu Perang Dunia III. Situasi global akan terus memburuk dalam kurun waktu antara 2024-2027. \"Jadi sekarang, dunia ini berada dalam ancaman besar yang mengerikan. Kita semua akan ada dalam waktu-waktu penting sejarah umat manusia,\" pungkas Anis Matta. (Ida)
Ketua MKMK Memiliki Integritas dan Kapasitas
Jakarta, FNN - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan bahwa Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie memiliki kapasitas dan integritas dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK.\"Jadi secara kapasitas, integritas, dan rekam jejak, kita punya harapan terhadap Profesor Jimly,\" kata Denny dalam diskusi daring bertema \"Konsekuensi Putusan MKMK\", Sabtu.Menurut dia, meskipun preferensi politik Jimly condong ke salah satu bakal calon presiden, kinerja yang bersangkutan dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK patut diapresiasi.\"Kinerja Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie sejauh ini menurut saya dengan waktu yang sesingkat ini beliau sudah berusaha untuk melakukan langkah-langkah terbaik,\" ujarnya.Denny mengatakan bahwa dalam penyelesaian kasus tersebut, MKMK seharusnya bukan sekedar menjatuhkan pelanggaran etik terhadap hakim MK.Namun menurut dia, keputusan MKMK juga dapat berdampak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menetapkan batas usia capres/cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.\"Jadi putusan (MK) yang didasarkan pada pelanggaran moralitas dan etika juga harusnya dianggap bisa dibatalkan,\" kata Denny.Dalam diskusi daring tersebut, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi juga meyakini bahwa Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie akan memberikan putusan secara profesional.\"Saya pribadi meyakini Prof Jimly bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan kelompok, kepentingan tata negara itu jauh lebih tinggi derajatnya dibanding kepentingan pribadi dan kelompok,\" kata Baidowi.Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan menyampaikan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK pada Selasa (7/11).MKMK menerima 21 laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut yang berkaitan dengan putusan MK soal batas usia capres/cawapres.(sof/ANTARA)
Penangkapan Achsanul Bukti Upaya Pelemahan BPK
Depok, FNN - Pengamat politik kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono menyebut penetapan Achsanul Kosasih sebagai tersangka kasus korupsi proyek Base Transreceiver Station (BTS) 4G merupakan bukti upaya pelemahan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).Achsanul, anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, ada dugaan menerima dana sebesar Rp40 miliar terkait dengan kewenangannya sebagai anggota BPK yang melakukan audit terhadap proyek BTS.Vishnu Juwono di Depok, Sabtu, menyatakan bahwa penetapan Achsanul sebagai tersangka menggambarkan adanya upaya pelemahan lembaga yang seharusnya menjadi pilar penting dalam melakukan audit keuangan negara, yakni BPK.Ia menyoroti independensi BPK sebagai lembaga negara yang seharusnya bebas dari intervensi politik, terlebih lagi korupsi. Apalagi, pemilihan anggota BPK melibatkan proses seleksi dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.Perlu diketahui bahwa Achsanul ini adalah mantan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.Kasus korupsi ini, lanjut Vishnu, menandakan bahwa politisasi di BPK telah mengakibatkan pelemahan dalam upaya pemberantasan korupsi di lembaga ini.Vishnu mengekspresikan keprihatinannya terhadap kondisi ini karena BPK memegang peranan penting dalam mengungkap kasus korupsi melalui fungsi audit investigasinya.Lebih lanjut, Vishnu menyoroti kasus korupsi di BPK ini bukan pertama kali.Pada tahun 2020 terdapat dugaan kasus penyuapan melibatkan Profesor Riza Djalil, mantan Ketua BPK yang juga mantan politisi PAN.Dengan upaya melemahkan fungsi audit yang dilakukan oleh BPK oleh elite partai politik, menurut dia, mengisyaratkan bahwa BPK berpotensi sebagai alat pemerasan dari pimpinannya terhadap kementerian, lembaga negara, dan pemerintahan daerah.Vishnu menegaskan bahwa BPK yang mempunyai otoritas dalam menentukan status laporan keuangan negara, masuk dalam kategori wajar dengan persyaratan (WDP) atau wajar tanpa persyaratan (WTP).Pengamat politik kebijakan publik memandang perlu mengembalikan fungsi BPK kepada tujuan asalnya sebagai lembaga audit negara yang independen.Ia menekankan pentingnya pemilihan pemimpin BPK yang independen secara politik, berkompeten baik dari sisi keilmuan maupun pengalaman di bidang audit keuangan, terutama dalam sektor publik.Kasus Achsanul, kata dia, menjadi peringatan bahwa perlunya perbaikan mendalam dalam menjaga independensi BPK. Peristiwa ini juga menekankan urgensi untuk mengembalikan fokus BPK pada tujuan utamanya, yaitu memberantas korupsi melalui fungsi audit keuangan negara yang transparan dan independen.(ida/ANTARA)
Hak Angket DPR Soal Putusan MK Sedang Dikaji
Jakarta, FNN - Usulan hak angket terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres/cawapres tengah dikaji oleh fraksi di DPR RI, kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi.\"Biasanya berdasarkan undang-undang, hak angket dilakukan kepada pemerintah. Sementara itu, angket yang hari ini adalah angket kepada Mahkamah Konstitusi,\" kata Baidowi dalam diskusi daring bertema Konsekuensi Putusan MKMK di Jakarta, Sabtu.Anggota DPR itu mengatakan bahwa DPR memiliki hak pengawasan. Putusan MK tersebut nantinya bisa diuraikan mulai dari alasan putusan hingga kaitannya dengan pemerintah.\"Kenapa timbul putusan MK bisa seperti itu? Apa hubungannya dengan Pemerintah? Dan seterusnya,\" ujar Achmad Baidowi.Namun, kata dia, ide hak angket tersebut merupakan hak politik konstitusional yang diajukan oleh politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu saat Rapat Paripurna DPR RI.\"Yang lucunya lagi penyampaian Masinton di rapat paripurna dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Jadi, kami ini serbarepot menyampaikan usul dalam forum resmi dilaporkan ke MKD,\" ujar Baidowi.Ditegaskan pula bahwa penyampaian pendapat di ruang konstitusional seperti rapat paripurna telah dilindungi oleh undang-undang.\"Kalaupun kemudian kami berpendapat melalui forum-forum resmi yang dilindungi undang-undang, lalu dilaporkan, jangan-jangan 580 anggota DPR jadi takut (berpendapat) semua nanti,\" kata Baidowi.Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyampaikan pendapat agar DPR menggunakan hak angket terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menetapkan batas usia capres/cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.Pendapat Masinton disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024 di Jakarta, Selasa (31/10).Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kini tengah menangani laporan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh sembilan hakim MK dalam memutus perkara terkait dengan batas usia capres/cawapres.Putusan MKMK ini akan disampaikan pada tanggal 7 November mendatang, atau sebelum jadwal penetapan calon presiden/wakil presiden oleh KPU RI.Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.(ida/ANTARA)
Jusuf Kalla Berharap Semua Lembaga Negara Mampu Menjaga Muruah
Padang, FNN - Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Muhammad Jusuf Kalla berharap kasus yang sedang terjadi di tubuh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pelajaran bagi lembaga negara lain untuk bisa menjaga muruah institusi.\"Kita harapkan semua lembaga negara dapat menjaga muruahnya, jangan sampai lembaga yang penting itu menjadi ternoda,\" katanya di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sabtu.Pada kesempatan tersebut, JK sapaan akrabnya, mengaku sedih melihat kondisi kedua lembaga penegak hukum di Tanah Air yang sedang diselimuti permasalahan.Padahal, sambung dia, lembaga-lembaga tersebut dibangun dengan rasa semangat yang luar biasa. Apalagi, MK sebagai pintu terakhir dalam menjaga konstitusi seharusnya mampu menjaga kepercayaan masyarakat.\"Lembaga ini dibangun dengan niat yang luar biasa untuk menjaga konstitusi dan menjaga agar tidak ada penyelewengan atau korupsi tetapi sekarang ternoda,\" ujarnya.Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan penegakan konstitusi sesuai ketentuannya, kata dia, maka harus ada sanksi tegas dan jelas terhadap pihak-pihak yang terlibat.\"Harus diberikan sanksi kepada yang berbuat karena itu merusak jalannya negara ke depan,\" saran dia.Untuk diketahui, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) saat ini masih berproses terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh sembilan hakim mengenai Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres/cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.(ida/ANTARA)
PP Muhammadiyah Minta PBB Menghentikan Standar Ganda Soal Perang Palestina
Padang, FNN - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah negara di dunia untuk menghentikan standar ganda terkait perang yang terjadi di Palestina.\"Dunia, PBB, dan negara-negara besar sudah seharusnya menghentikan ambigu dan sikap standar gandanya dalam menegakkan perdamaian dan segera menghentikan perang di Palestina,\" kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sabtu.Tidak hanya masalah standar ganda dan sikap ambigu, Haedar Nashir mendorong semua pihak untuk menyerukan kemerdekaan dan kedaulatan mutlak bagi Palestina, terutama dari jajahan Israel.Menurut dia, untuk mencari solusi bagi kedua negara maka harus menempatkan Palestina dan Israel sebagai negara yang sama-sama berdaulat. Untuk sampai pada tahap itu, maka harus ada keberanian PBB mengeksekusi Palestina sebagai negara berdaulat.\"Kemudian untuk persoalan lain dapat dicarikan solusi pada meja perundingan,\" saran dia.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan sejak awal perang di Palestina harus dilihat dari sisi amanat konstitusi yang menyebutkan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa,dan segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.\"Jadi, kalau kita lihat apa yang dilakukan Israel itu adalah menjajah tanah Palestina,\" kata Anwar Abbas.Oleh karena itu, katanya, merujuk amanat konstitusi tersebut maka Indonesia secara tegas harus memprotes tindakan Israel dan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.Bahkan, papar dia, tindakan yang dilakukan Israel dinilai sudah melampaui batas kewajaran, di luar rasa peri kemanusiaan, dan peri keadilan. Menyikapi situasi tersebut ia meminta dan mendorong umat Islam di Indonesia maupun dunia bersatu melawan tindakan Israel.Tidak hanya umat Islam, Anwar Abbas mengajak semua negara yang antipenjajahan dan kekerasan bersama-sama mendesak Israel berunding dan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka.Apabila langkah tersebut tidak dilakukan, katanya, maka MUI menyakini upaya perdamaian di tanah Palestina akan sulit diwujudkan.(ida/ANTARA)
POPULER
