POLITIK
KPU Minta Surat Pemberitahuan Pendaftaran Capres Dikirim H-1
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta partai politik maupun koalisi harus menyampaikan surat pemberitahuan mengenai kapan akan melakukan pendaftaran bakal pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) kepada KPU, maksimal sehari sebelum mendaftar (H-1).“Dalam pertemuan rapat koordinasi yang kami selenggarakan dengan partai politik peserta pemilu kemarin, kami tegaskan minimal satu hari jelang hari pendaftaran mereka (partai politik atau gabungan partai politik) wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada kami,” kata komisioner KPU RI Idham Holik di Kantor KPU, Jakarta, Jumat.Idham menyebut sampai dengan hari ini atau enam hari menjelang hari pertama pendaftaran bakal pasangan capres dan cawapres, belum ada satupun parpol atau gabungan parpol yang menyampaikan surat pemberitahuan kapan akan mendaftar ke KPU.Menurut dia, KPU telah mempersiapkan dan terus memastikan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi partai politik maupun gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan capres dan cawapres.Sementara terkait rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden, Idham mengatakan bahwa pada hari Senin (9/10), PKPU itu telah ditandatangani oleh Ketua KPU Hasyim Asy\'ari dan saat ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.“Kami memberi nomornya, PKPU nomor 19 tahun 2023, dan saat ini masih menunggu kapan selesai diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.Sebelumnya, Idham Holik memastikan bahwa KPU akan membatasi jumlah pendukung atau simpatisan yang akan mengantarkan pasangan bakal capres dan cawapres yang akan mendaftar ke KPU.\"Yang jelas pengurus utama partai politik atau gabungan partai politik beserta pasangan capres-cawapres atau istri atau keluarga silahkan (mengantar), tetapi yang jelas jumlahnya tidak banyak karena berkaitan dengan ketersediaan ruang di kantor KPU dan demi lancarnya proses pendaftaran bakal capres dan cawapres,\" ujar Idham di Jakarta Kamis (12/10).Ia juga meminta agar nanti para pendukung dan simpatisan dari pasangan bakal capres dan bakal cawapres untuk tidak ikut masuk ke gedung KPU. KPU berharap seluruh partai politik atau gabungan partai politik untuk mengikuti pengaturan keamanan agar situasi saat pendaftaran berjalan dengan lancar.\"Saya yakin kita semua punya keinginan yang sama yaitu menjaga situasi pendaftaran yang kondusif karena proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan disaksikan oleh masyarakat Indonesia begitu juga masyarakat internasional,\" ucap Idham.Adapun tahapan penyelenggaraan pemilu untuk pencalonan presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19-25 Oktober 2023, masa kampanye pemilu pada 28 November 2023–10 Februari 2024.Kemudian masa tenang di tanggal 11–13 Februari 2024, pemungutan dan perhitungan Suara pada 14–15 Februari 2024, serta rekapitulasi hasil perhitungan suara 15 Februari—20 Maret 2024.(ida/ANTARA)
Pemilih Pemula Diminta Mengonsumsi Media Dengan Bijak dan Benar
Bengkulu, FNN - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Ubaidillah mengajak pemilih pemula mengonsumsi media secara bijak, baik dan benar, terutama terkait pesta demokrasi lima tahunan Pemilu Serentak 2024 yang sedang berlangsung saat ini.\"Jadilah bijak dan mengonsumsi media baik dan benar. Jangan sebarkan informasi hoaks, isu SARA yang memecah belah bangsa,\" kata Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah di Bengkulu, Jumat.Dia mengatakan generasi muda mesti cermat memilah dan memilih informasi yang akurat dan benar, agar terhindar dari ancaman hoaks, ujaran kebencian, isu SARA, serta juga terhindar dari mendistribusikan kembali konten-konten yang dapat memecah belah bangsa.\"Nilai Pancasila, NKRI, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika harus kita junjung bersama-sama. Tentu keberagaman bukan membuat perbedaan, persatuan dan kesatuan bisa sama-sama ditingkatkan sebagai anak bangsa menuju 2024 dengan riang gembira,\" kata dia lagi.Selain itu, KPI juga mengajak pemilih pemula terlibat mengawasi lembaga penyiaran agar tetap berjalan lurus dan benar selama penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.Menurut dia, KPI Pusat dan daerah maupun gugus tugas yang dibangun bersama KPU dan Bawaslu sudah mengawasi lembaga penyiaran secara langsung dalam proses pemilu ini. Namun, dengan partisipasi aktif masyarakat, termasuk pemilih pemula, pengawasan akan lebih optimal lagi.\"Bukan niat mengekang penyiaran, tetapi bagaimana pemilu di depan mata berjalan baik (sesuai asas) dan riang gembira. Kami minta adik-adik sebagai pemilih pemula agar berpartisipasi aktif sebagai pemilih dan juga mengawasi lembaga penyiaran,\" ujarnya.KPI Pusat bersama KPID dan Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar Gebyar Literasi Nusantara 2023 untuk mengedukasi pemilih pemula tentang pentingnya menggunakan hak pilih dan mendapatkan informasi yang benar serta akurat terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.(ida/ANTARA)
PBNU dan KPU Teken MoU Sosialisasi Pendidikan Pemilu
Jakarta, FNN - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman (MoU) sosialisasi pendidikan pemilih untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bersama Ketua KPU Hasyim Asy\'ari di Gedung Pusat PBNU, Jakarta, Jumat. \"MoU berisi kesepakatan antara PBNU dan KPU di dalam menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan, terutama kegiatan pendidikan pemilih. Untuk menyosialisasikan macam-macam aturan dan informasi Pemilu kita,\" ujar Yahya Cholil Staquf. Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil Staquf, mengatakan banyak program-program NU di akar rumput yang bisa dikolaborasikan dalam pendidikan politik Pemilu. Menurut dia, pendidikan politik merupakan salah satu program utama pengurus PBNU kepada warga NU. Dengan demikian kolaborasi ini menjadi langkah tepat dalam penguatan pendidikan politik di masyarakat. \"Bahwa kepentingan NU terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara tidak lebih tidak kurang,\" ujarnya. Gus Yahya menekankan ada dua hal yang ingin dicapai dalam proses pendidikan Pemilu ini. Pertama sistem politik berjalan dengan baik dan tidak gagal. Kedua, mengawal proses demokrasi ini tetap berjalan sesuai jalur serta sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. \"Dari semua itu Pemilu adalah titik tolak yang paling mendasar karena keseluruhan konstruksi politik dari waktu ke waktu dibangun dari Pemilu. Kepercayaan rakyat terhadap politik tergantung kepercayaan rakyat terhadap Pemilu,\" katanya. Sementara itu Ketua KPU Hasyim Asy\'ari mengatakan PBNU sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman pendidikan demokrasi. Ia pun meminta dukungan PBNU agar pesta demokrasi lima tahunan tersebut dapat berjalan dengan lancar. \"Kami berharap bahwa NU sebagai jamaah maupun jamiyah memberikan kontribusi besar dalam memberikan perkembangan demokrasi pada Pemilu 2024,\" kata Hasyim.(ida/ANTARA)
Soal Uji Materi Usia Cawapres, HNW Mengingatkan Agar MK Menjaga Muruah
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Mahkamah Konstitusi menjaga muruah lembaga saat memutuskan uji materi pasal yang mengatur usia calon wakil presiden (cawapres).“Mahkamah Konstitusi (MK) harus konsisten seperti pada banyak putusannya terdahulu bahwa urusan angka atau usia dalam Undang-Undang Dasar adalah open legal policy (kebijakan hukum terbuka) yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang, bukan persoalan konstitusionalitas norma,” kata Hidayat Nur Wahid di Jakarta, sebagaimana dikutip dari siaran resminya, Jumat.Jika MK mengeluarkan putusan yang berbeda, katanya, maka maruah dan konsistensi lembaga pun dipertanyakan.Ia menilai MK sepatutnya tidak terpengaruh oleh mereka yang diuntungkan apabila uji materi soal usia cawapres dikabulkan.MK, menurut Hidayat, tetap harus berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).Dalam permohonan-permohonan sebelumnya, kata dia, MK tegas menolak uji materi mengenai usia cawapres.HNW menyatakan beberapa ahli dan praktisi mencurigai kemungkinan MK mengabulkan permohonan uji materi tersebut.“Itu semua harus dijawab oleh MK dengan menolak permohonan tersebut dan tidak bersiasat dengan menambahkan norma baru yang bukan kewenangan MK,” kata dia.Dia mengatakan para hakim MK harus menunjukkan kepada publik bahwa mereka adalah negarawan yang mengemban tugas menjaga konstitusi dan institusi.“Para hakim MK harus menunjukkan bahwa mereka memang negarawan sebagaimana syarat untuk menjadi hakim MK dan menjaga institusi MK dengan tetap konsisten dan tidak terpengaruh terhadap sosok tertentu dalam mengadili perkara,” kata Hidayat Nur Wahid.Dia menambahkan MK perlu ikut menjaga situasi menjelang pemilihan umum (pemilu) dengan tidak membuat kegaduhan dalam putusan-putusannya sehingga para hakim konstitusi diharapkan menolak uji materi mengenai usia cawapres.“(Penolakan itu) agar terkoreksi kegaduhan politik. Semua pihak fokus menyukseskan pemilu termasuk pilpres (pemilihan presiden) yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang jauh-jauh hari sudah disepakati pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu,” kata dia.(ida/ANTARA)
Aktivis 98 Memberi Mandat Anies-Muhaimin Menuntaskan Agenda Reformasi 1998
Jakarta, FNN - Perhimpunan Aktivis 98 memberi mandat kepada bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, untuk menuntaskan agenda Reformasi 1998.Mandat tersebut merupakan hasil forum diskusi terpumpun (FGD) Perhimpunan Aktivis 98 di Jakarta, Rabu (11/10), yang dilakukan untuk menentukan kepada siapa mandat penuntasan agenda Reformasi 1998 diberikan.\"Kriterianya tentu yang senapas dengan tuntutan perjuangan Reformasi 1998,\" kata Juru Bicara Perhimpunan Aktivis 98 Fauzan Luthsa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Mandat tersebut adalah dengan tidak menjadi bagian dari rezim Orde Baru, terlibat aktif dalam pergulatan pergerakan pro-demokrasi dan Reformasi 1998, memiliki catatan sebagai pemimpin bersih, tidak represif dalam menghadapi kritik, bukan pelanggar hak asasi manusia (HAM), dan simbol persatuan bangsa.\"Berdasarkan kriteria tersebut, Perhimpunan Aktivis 98 memutuskan memberikan mandat penuntasan agenda Reformasi 1998 kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,\" kata Fauzan.Sementara itu, anggota Presidium Perhimpunan Aktivis 98 Frans Immanuel Saragih menambahkan pemberian mandat tersebut kepada Anies-Muhaimin karena kedua figur tersebut dinilai sesuai dengan kriteria dan mampu mengemban mandat itu.\"Track record Anies dan Cak Imin sangat jelas dalam perjuangan menegakkan demokrasi pasca-Reformasi 1998,\" ujarnya.FGD tersebut dihadiri para aktivis 98, seperti mantan ketua Komisariat Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta Agung Nugroho, Koordinator Perhimpunan Aktivis 98 Ulung Rusman, eks aktivis Forum Kota (Forkot) APP Agung Wibowo Hadi, eks aktivis Famred ATST Ivan Panusunan.(sof/ANTARA)
Partai Baru Tidak Bisa Ikut Daftarkan Capres-Cawapres ke KPU
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy\'ari mengatakan bahwa partai politik yang baru mengikuti pemilu pertamanya pada 2024 tidak dapat tercatat secara administratif sebagai koalisi untuk mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden di KPU RI.\"Partai politik baru sebagai peserta Pemilu 2024 belum dapat menjadi bagian dari partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, karena kan belum punya kursi atau belum punya suara, karena belum pernah ikut sebagai peserta pemilu,\" ujar Hasyim saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis.Adapun empat partai politik baru yang resmi menjadi peserta Pemilu 2024, yaitu Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Buruh dan Partai Ummat.Hal itu diatur dalam Pasal 1 angka 27-30, 221, 222, 226, 325, dan 342 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).Ia menjelaskan konsekuensi yang diterima oleh empat partai itu adalah lambang-nya tak bisa dicantumkan di dalam surat suara Pilpres 2024. Apabila merujuk UU Pemilu, desain surat suara pilpres memuat tanda gambar partai politik yang secara administratif tercatat di KPU sebagai pengusul atau pendaftar capres-cawapres.Hasyim menyebutkan keempat partai politik baru itu juga tak bisa masuk ke dalam daftar partai politik penyumbang dana kampanye pasangan capres-cawapres.Menurut dia, kalau ada ketua partai politik mau ikut berkontribusi ke dalam dana kampanye Pilpres 2024 itu bersifat personal, seperti orang per orang atau seperti kumpulan orang.Hal ini pun diatur dalam Pasal 325 ayat (2) huruf b UU Pemilu mengatur bahwa dana kampanye pasangan capres-cawapres diperoleh dari dana partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan capres-cawapres.Selain itu, partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 juga tak dapat mengusulkan atau mendaftarkan capres-cawapres ke KPU pada 2024.\"Soalnya apa? Yang bersangkutan bukan peserta pemilu. Kalau tanda gambarnya ada di surat suara pemilu presiden kan membingungkan orang. \'Dia bukan peserta pemilu, kok tanda gambarnya dimasukkan ke dalam desain surat suara pemilu presiden\',\" ucapnya.Kendati demikian, aturan ini hanya berlaku sebagai syarat administratif pendaftaran capres-cawapres ke KPU. Hasyim menyatakan tak ada larangan partai-partai politik itu untuk berkoalisi mendukung capres-cawapres tertentu di luar ketentuan administrasi.Kondisi ini berbeda dengan Partai Hanura, Garuda, PSI, Perindo, PBB. Meskipun tidak memiliki perolehan kursi di DPR, namun lima partai politik itu dapat tergabung secara administratif ke dalam gabungan partai politik pendaftar capres-cawapres di KPU.Lima partai itu pun ikut Pileg 2024 dan pada Pileg 2019 lalu memperoleh suara sah nasional yang bisa menjadi basis perhitungan untuk mengusulkan capres-cawapres.Syarat partai politik atau gabungan partai politik yang bisa tercatat secara administratif untuk mendaftarkan capres-cawapres, harus memenuhi syarat ikut Pileg 2019 dan 2024 serta memenuhi 20 persen kursi DPR RI/25 persen suara sah nasional.(sof/ANTARA)
Buzzer Ramai-ramai Tinggalkan Jokowi, Etiknya Tetap Bersama untuk Tenggelam
Jakarta, FNN - Peta politik nasional semakin panas, terutama berkaitan dengan kolamnya buzzer, dan berkaitan juga dengan makin dekatnya putusan Mahkamah Konstitusi, di mana kemungkinan besar Gibran akan menjadi cawapres Prabowo Subianto. “Ya, panas itu bikin kolam makin mendidih, jadi berlompatanlah cebong ke mana-mana mencari selamat. Itu fenomena yang lucu. Harusnya, mereka yang dari awal mendukung Jokowi jangan pindah gerbong dong. Itu nggak jujur. Tenggelam saja sama-sama, itu baru fair. Ini masa di akhir masa jabatan Jokowi, orang-orang Cokro TV kabur, ada yang pergi ke Ganjar, ada yang pergi ke Prabowo. Tokoh-tokoh pendukung Jokowi dari kalangan intelektual justru mulai menghina Jokowi. Nggak begitu etiknya,” ujar Rocky Gerung di kanal You Tubenya Rocky Gerung Official edisi Kamis (12/10/23). Memang, lanjut Rocky, dari awal kan tahu akan jadi begini. Lain dengan FNN, yang dari awal memang sudah memastikan ini akan berantakan. Kita menggunakan istilah saling amputasi, tapi tetap orang tidak percaya karena fanatisme itu. “Dan memang dari awal Jokowi itu bukan separuh dewa. Itu betul-betul mau jadi dewa kok dari awal,” ujar Rocky. Menurut Rocky, terlalu dungu mereka yang menganalisis bahwa Jokowi bisa betul-betul seperti yang mereka harapkan. Karena mereka tidak mampu menghalangi Jokowi untuk bergaul dengan satu dua orang pemodal. Jokowi hanya perlu pemodal dan mereka yang berkumpul di Cokro TV atau relawan dapat tetesan atas perintah Jokowi. Mereka tidak pernah menyadari bahwa Jokowi dari awal sudah memberi sinyal untuk membangun dinasti. Gibran yang pertama kali dicemplungkan ke dalam politik. Lalu orang bilang, hanya Gibran. Tidak, ini pasti berlanjut. Karena kita tahu bahwa Jokowi tidak punya peralatan politik sehingga satu-satunya peralatan politik adalah kekuasaan dia dan itu dia manfaatkan secara maksimal sampai di ruang sidang MK. “Kalau ada teman-teman kalangan buzzer atau relawan Jokowi sekarang mulai marah pada Jokowi, ya dari awal kita saja sudah tahu masa Anda nggak bisa prediksi itu. Tapi, oke, itu lebih baik ada perubahan, semacam pertobatan, daripada jadi dungu seumur hidup. Tetapi, buat saya, kalau kita pakai prinsip-prinsip Aristoteles, misalnya, enggak begitu dong. Ketika Anda mendukung seseorang, walaupun dia buruk, dukung sampai akhir. Itu yang namanya kejujuran,” ungkap Rocky. Kalau begitu, tambah Rocky, mereka menjadi pengkhianat Jokowi. Mereka dua kali berkhianat: di awal dia berkhianat karena seolah Jokowi adalah dewa, di ujung mereka berkhianat karena menemukan Jokowi sebetulnya adalah iblis. Itu dua pengkhianatan. Jadi buat apa. “Menurut saya, sebaiknya sudah, bersama-sama Jokowi saja untuk tenggelam. Itu lebih jujur secara pertanggungjawaban etik,” saran Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa nasib mereka dari awal memang mereka yang menentukan sendiri. Kemampuan analisis intelektual habis, kemampuan untuk mendeteksi secara moral juga habis. Sekarang mereka uring-uringan semua. Kalau uring-uringan pribadi tidak ada soal, tapi ini uring-uringan sambil menyikut teman seiring. “Kita sih senang aja bahwa berantakan di ujung seperti yang sudah kita sebut bahwa ini akan terjadi kakofoni dan memang terjadi kakofoni kan. Tetapi, kita juga ingin minta mereka bertanggung jawab dong. Masa kabur kapal mau tenggelam. Kan nggak ada moralnya itu,” ujar Rocky. “Jadi, mental mereka yang mendukung Jokowi sebenarnya pengecut dari awal. Mereka memang pragmatis dari awal,” imbuh Rocky. “Jadi, tidak bermoral orang yang meninggalkan orang yang tidak bermoral yang di awalnya mereka anggap berhala,” ujar Rocky menyimpulkan.(ida)
Koalisi Aktivis Perubahan Bergerak Siap Menangkan Anies-Muhaimin
Jakarta, FNN | Mencermati dinamika Pilpres 2024 serta setia terhadap agenda Reformasi, sejumlah mantan Ketua Umum Cipayung Plus sepakat mendukung dan membentuk gerakan relawan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan pada diskusi yang mereka lakukan di salah satu cafe di daerah Cikini, Jakarta Pusat (11/10). Forum itu diinisiasi sebagai refleksi dari perjalanan kepemimpinan politik bangsa ini, sekaligus evaluasi perjalanan agenda reformasi serta demokrasi pasca reformasi 1998. Menurut Yusuf Blegur yang juga mantan Presidium GMNI, Demokrasi Pancasila yang dianut bangsa ini semakin tergerus dengan praktek-praktek demokrasi liberal dan oligarki yang mengkooptasi. \"Kita prihatin kehidupan demokrasi kita semakin menjauh dari cita-cita para founding fathers, dikotak-kotak-an ketika momentum Pilpres dan menguatnya liberalisasi serta oligarki dalam kepemimpinan politik.\" tegas Yusuf. Ditambahkan Beni Pramulia, mantan Ketua Umum IMM, bahwa regenerasi kepemimpinan bangsa ke depan harus senantiasa berbasis pada komitmen menjalankan agenda reformasi yang diusung gerakan mahasiswa tahun 1998. \"Jangan kita biarkan demokrasi kita semakin liberal dan bangsa ini dikooptasi para pemilik modal,\" tambah Beni. Mereka menilai pasangan Anies-Muhaimin lahir dari gerakan aktivisme-kemahasiswaan, dengan track kaderisasi bangsa yang otentik, pengalaman pemerintahan yang mumpuni, komit terhadap demokrasi pancasila dan agenda-agenda reformasi. Keduanya terbukti dengan kerja-kerja keberpihakan pada keadilan dan kesejahteraan sosial masyakarat, pendidikan, pemberdayaan kaum santri, UMKM, petani, nelayan dan buruh, serta tentu representasi aspirasi-harapan generasi millenial dan Z ke depan, tambah Taufik, mantan Ketua Umum KAMMI Para aktivis tersebut adalah mantan pimpinan OKP Cipayung Plus dan Gerakan Mahasiswa, yang mendeklarasikan Koalisi Aktivis Perubahan, yakni ;Muhammad Rodli Kaelani (PB PMII), Yusuf Blegur (Presidium GMNI), Taufik Amrullah (PP KAMMI), Chozin (PB HMI), Amirudin (DPP IMM), Beni Pramulia (DPP IMM), Karman (PP GPIII), Mervin Sadipun Komber (PP PMKRI), Fridrik Makanlehi (PP GMKI), Yusuf (PB PII) serta beberapa aktivis gerakan lainnya. Koalisi Aktivis Perubahan ini kata Yusuf segera mensinergiskan jaringan dan memasifkan gerakan hingga ke daerah-daerah. Mereka pun meyiapkan event terbuka dukungan aktivis-aktivisi Cipayung Plus bagi pasangan Anies-Muhaimin ini. (Ida)
Golkar Mantap Bergabung di KIM dan Mendukung Prabowo
Bandung, FNN - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya sudah mantap bergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.\"Golkar sudah \'firmed\' (mantap) di KIM,\" katanya usai acara Golkar Bersholawat di Stadion Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Rabu malam.Hal itu ia sampaikan merespons isu berkembang bahwa partai berlogo pohon beringin itu masih membuka kemungkinan untuk berpindah haluan politik beberapa pekan terakhir sebelum pendaftaran capres-cawapres ditutup KPU RI pada 25 Oktober 2023.Ia merespons pertanyaan apakah posisi Golkar tetap mantap apabila Airlangga tak terpilih sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo.\"Golkar \'firmed\'. Semuanya kita rembukan,\" ujarnya.Airlangga mengonfirmasi kabar beredar bahwa kandidat cawapres pendamping Prabowo telah mengerucut keempat nama, yakni dirinya, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka.Khusus pencalonan Gibran, KIM menanti soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan batas usia minimum capres-cawapres yang akan dibacakan pada Senin (16/10).Menurutnya, para ketua parpol yang tergabung di dalam KIM akan segera bertemu pada Jumat (13/10) guna membahas hal tersebut.Sebelumnya, nama Wali Kota Solo, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka menguat dalam bursa bacawapres pendamping Prabowo.Sejumlah pihak khawatir, MK dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu jika gugatan di MK dikabulkan, maka Gibran dapat melaju ke Pilpres 2024 pada usia 36 tahun.Gibran sendiri mengakui bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkali-kali memintanya untuk mendampingi sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.\"Semua orang kan sudah tahu beliau sudah minta berkali-kali dan sudah saya laporkan ke pimpinan (PDI-P). Ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain,\" kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (9/10).Atas permintaan itu, ia mengaku terkendala usia untuk memenuhi persyaratan maju sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024.\"Jawabannya umur tidak cukup,\" katanya.(ida/ANTARA)
Kaesang Tidak Datang ke Rakernas Projo karena Ada Agenda PSI
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyatakan tidak akan datang pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kelompok sukarelawan Pro Jokowi (Projo) karena ada kegiatan bersama partainya.\"Kayaknya ada acara PSI di luar kota, itu sudah direncanakan jauh-jauh hari,\" kata Kaesang kepada wartawan setelah bertemu sukarelawan Galang Kemajuan dan Keberlanjutan Center (GK Center) di Jakarta, Rabu (11/10).Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu kemudian berkelakar bahwa akan hadir pada Rakernas Projo pada tanggal 14 Oktober 2023 di Indonesia Arena tersebut jika menjadi bakal calon wakil presiden.\"Memang mau mencalonkan saya sebagai cawapres? Kalau benar, saya datang,\" kelakarnya.Saat disinggung bahwa ayahnya, Presiden Jokowi, beserta kakaknya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan hadir pada acara tersebut, Kaesang menyatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi agenda masing-masing pihak.\"Itu \'kan urusannya beliau-beliau. Kalau Mas Wali Kota datang, ya, itu urusan beliau. Kalau Pak Presiden datang, ya, itu urusan beliau,\" ucapnya.Mengenai rencana pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kaesang mengatakan bahwa hal tersebut sudah diagendakan. Namun, dia belum dapat memastikan tanggal pertemuannya.Ketika ditanya mengenai apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, Kaesang kembali menjawab dengan kelakar bahwa dirinya ingin membicarakan mengenai kucing, yang merupakan binatang kesayangan Menteri Pertahanan RI.\"Saya juga belum naik kudanya Pak Prabowo,\" katanya.Sebagai Ketum PSI yang baru ditunjuk pada tanggal 25 September lalu, Kaesang aktif mengikuti berbagai kegiatan dan bertemu sejumlah tokoh, termasuk Ketua DPR RI sekaligus politikus PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengakui akan bertemu dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam waktu dekat.\"Kami ada rencana untuk bertemu,\" kata Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (11/10).Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan undangan kepada Ketua Umum PSI yang merupakan putra bungsu Presiden Jokowi untuk bertemu.(ida/ANTARA)
POPULER
