POLITIK
Fahri Hamzah : Kekuatan Umat Islam Bisa Jadikan Indonesia sebagai Negara Superpower Baru
JAKARTA | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, Pemilu 2024 adalah momentum persatuan nasional bagi bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi negara kuat. \"Artinya kita perlu figur pemersatu, yang hatinya besar dan tidak ada kata bencinya, serta bisa diterima semua orang,\" kata Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'Pilpres 2024: Kembalinya Suara Umat ke Prabowo, Rabu (13/12/2023). Fahri berharap agar umat Islam bisa kembali terkonsolidasi mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto seperti pada dua pemilihan presiden (Pilpres) sebelumnya. Sebab, Prabowo adalah sosok yang paling konsisten dan memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam, sehingga perlu diperkuat lagi pada Pemilu 2024. \"Pak Prabowo tidak pernah berubah, dan tidak pernah bereskperimen untuk sekedar mohon maaf, ada partai yang mengambil tokoh kanan untuk memperbesar ceruknya sendiri dan memperbesar partainya sendiri,\" katanya. Faktanya partai tersebut, tidak memperjuangankan kepentingan umat, tapi hanya sekedar mencari suara elektoral agar lolos ke Senayan dalam setiap Pemilu. Umat Islam hanya diperalat partai tersebut, untuk kepentingan elektoral saja. \"Ceruknya diambil, suara umat sudah diambil oleh partai tersebut. Tetapi, partai tersebut tidak pernah ada dalam kebenaran untuk memperjuangkan umat, terus dan terus begitu,\" katanya. Fahri mengatakan, sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia yang mayoritas beragama Islam, harusnya Indonesia bisa berperan lebih ditingkat global, seperti mendorong gencatan senjata antara Hamas-Israel. Indonesia bisa menjadi penyeimbang bagi China yang penduduknya beragama Budha dan India yang beragama Hindu, serta Amerika Serikat yang beragama Protestan. \"Untung ada Ibu Retno, Menteri Luar Negeri kita yang memperjuangkan Palestina dengan gigihnya. Tetapi itu, tidak cukup, karena kita belum menjadi negara superpower, sehingga tidak didengarkan,\" katanya. Karena itu, Indonesia harus menjadi negara superpower yang mengisi kelembagaan multilateral yang ada di dunia ini, sehingga tatanan dunia baru betul-betul demokratis dan stabil. \"Kekuatan umat ini, yang akan menjadi fondasi kita untuk mendirikan negara besar yang kuat, negara superpower. Dari situlah dunia baru akan memperhitungkan kita,\" kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019. Menurut Fahri, kebijakan ekonomi Prabowo tidak hanya meningkatkan pertumbuhan, dan mengatasi kebocoran sumber daya alam saja, tetapi juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan kuat yang memiliki bergaining position secara politik di tingkat global. \"Syarat dari sebuah negara kuat itu, adalah pemenuhan gizi-gizi anak. Inilah yang sedang dikejar Pak Prabowo memberikan makan anak-anak Indonesia sejak dalam kandungan. Mudah-mudahan Pak Prabowo akan menjadi pemimpin kita semua,\" katanya. Bukan Benar Salah Sementara itu, Ketua Umum Aswaja center KH Misbakhul Munir mengatakan, umat Islam tidak perlu bermusuhan, karena berbeda pilihan dalam Pilpres. Berbeda plihan dalam masalah kebangsaan itu, dibolehkan oleh agama. \"Ukurannya itu bukan benar salah, tetapi saya harus mengatakan, bahwa karena semua sudah diterima KPU, maka yang harus dipahami adalah kalau umat Islam punya pilihan bebeda. Boleh berbeda, yang penting jangan berantem,\" kata Misbakhul Munir. Misbakhul meminta semua pihak harus bersaing secara sehat, tidak sampai menjelekkan satu dengan yang lain. Namun, ia berpandangan, bahwa Prabowo adalah sosok yang memberikan banyak hal-hal positif dan luar biasa kepada umat Islam. \"Salah satu ciri pemimpin itu, dia mau rekonsoliasi. Makanya saya mengapresiasi ketika Pak Prabowo dan Presiden Jokowi (Joko Widodo) itu rekonsiliasi. Dari sudut pandang manapun, orang melihat memberikan hal positif untuk umat dan rakyat Indonesia,\" kata Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini. Sehingga kata, Pakar Ajaran Aswaja (Ahlussunnah Wal Jamaah) Nahdatul Ulama (NU) ini, penting bagi umat Islam untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai kelanjutan upaya rekonsiliasi. Karena mereka telah mengupayakan hal-hal baik bagi umat dan rakyat Indonesia. \"Ada 9 alasan untuk menjadi pemimpin itu, diantaranya dia orang yang ikhlas terhadap rakyat seperti kata Gus Dur. Pak Prabowo itu tegar, jatuh bangun sejak Pemilu 2009, 2014, 2019, dan saya lihat beliau begitu ikhlasnya untuk rakyat luar biasa dan terus berjuang untuk rakyat Indonesia,\" katanya. Karena ikhlas tersebut, kata Misbakhul, Prabowo diyakini akan menjadi Presiden RI ke-8 pada Pemlu 2024 mendatang. Ia menilai doa-doa para ulama dan umat Islam selama ini untuk Prabowo agar jadi Presiden tertunda. Bisa jadi akan dikabulkan di 2024, karena doa pada dasarnya tidak ada yang kadaluarsa. \"Doa itu tidak ada yang kadaluarsa, ketika mulai didoakan ulama sejak berpasangan dengan Pak Hatta (Hatta Radjasa) pada Pilpres 2014, dan kemudian dengan Pak Sandi (Sandiaga Uno) di Pilpres 2019 itu luar biasa doanya. Bisa jadi doanya akan dikabulkan dengan situasi dan kondisi sekarang, di Pemilu 2024. Doa tidak ada yang kadaluarsa, hanya Allah SWT yang tahu kapan akan dikabulkan. Jadi kalau nanti Pak Prabowo jadi Presiden itu adalah berkah dari umat Islam,\" jelasnya. Opini Nyinyir Sedangkan Mubaligh dan Cendikiawan Muslim Yusuf Burhanuddin mengatakan, fenomena Prabowo ini sangat luar biasa dan perlu disikapi pasca debat pertama Pilpres 2024 pada Selasa (12/12/202) malam, karena memiliki banyak investasi dan aset yang tidak sedikit dalam membangun negeri. \"Jadi beliau sudah teruji, bahkan kita menginginkan adanya pandangan obyektif dari opini-opini yang nyinyir, terutama pasca debat kemarin, saya mengamati di kalangan grasroot umat itu banyak yang \'nyiyiriun wal nyinyirian\',\" katanya. Yusuf menilai umat tidak memandang itu, sebagai opini yang obyektif, tetapi sebagai opini nyinyir. Hal ini bisa menjadi hasutan yang liar. \"Kita memang harus menikmati perbedaan ini sebagai khazanah. Tetapi kita tidak hanya melihat dari satu segi, satu perspektif, atapun satu sisi saja. Kalau seperti itu, justru saya melihat akan merusak,\" katanya. Ia melihat dalam debat perdana kemarin, Prabowo terlihat lebih santun dan santuy, faktual dan fairplay, mengakui kekuranganya serta gentlemen dibandingkan dua kandidat lainnya. \"Pak Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap mereka ketika berbeda pandangan. Saya melihat posisinya beliau sangat halus, sementara yang lainnya pandangannya menghasut, tidak produktif, tidak jujur dan tidak objektif. Sementara Pak Prabowo lebih terlihat membangun spirit kebangsaan,\" kata Yusuf Berhanuddin. Sedangkan KH Arip Rahman, Ketua DPP Aliansi Ulama Alumni Timur Tengah menambahkan, Prabowo adalah sati-satunya capres yang memiliki kepedulian secara langsung kepada perjuangan kemerdekaan Palestina. Prabowo juga memiliki hubungan internasional yang luas, tidak hanya terbatas di Timur Tengah saja, tetapi juga di seluruh dunia. \"Bantuan Pak Prabowo bagi Palestina itu nyata, Semua bantuan untuk Palestina yang ada itu, juga dipastikan Pak Prabowo sampai ke Palestina. Tidak hanya itu, Pak Prabowo juga memberikan bantuan dari kantong pribadinya Rp 5 miliar, sementara adiknya Hashim 1 miliar,\" katanya. Arip berharap umat Islam mendukung Prabowo di Pilpres 2024, karena upaya untuk memperjuangkan kepentingan umat lebih nyata, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. \"Mari kita berbahagia dan bergembira menghadapi Pemilu 2024 ini. Kaum muslimin, umat Islam, mari kita sama-sama berbagi kebenaran, bukan sebaliknya menyebarkan informasi yang tidak benar. Kita kembalikan suara umat ke Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah orang paling ikhlas, dan perlu diketahui Pak Prabowo adalah orang yang menciptakan pemimpin di daerah, ada Pak RK (Ridwan Kamil) di Jawa Barat. Lalu, ada Pak Anies Baswedan di DKI, dia jadi gubernur itu perannya Pak Prabowo,\" pungkasnya. (Ida)
Anis Matta Optimistis Basis Keumatan Prabowo pada Pilpres 2024 Kembali
JAKARTA | FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendapat tugas untuk mengembalikan basis dukungan Prabowo Subianto yang pernah didapat di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan Pilpres 2019. Pada Pilpres 2014 Prabowo mendapatkan perolehan 62.576.444 suara (46,85%), sedangan perolehan suara Prabowo di Pilpes 2019 68.650.239 atau 44,50 persen suara. \"Secara umum kita yakin betul, Insya Allah bahwa basis keumatan Prabowo akan kembali lagi memilih beliau,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 25 dengan tema \'Bagaimana Membangun Kekuatan Politik Umat? yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (11/12/2023) malam. Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedy Miing Gumelar yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil 6 Bekasi dan Depok ini, Anis Matta juga akan memastikan basis massa yang dibawa Gibran Rakabuming Raka di Jawa Tengah dan Jawa Timur mendukung Prabowo. \"Jadi pertama, selain mengembalikan basis keumatan Prabowo dan yang kedua adalah basis yang dibawa Mas Gibran, khususnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Insya Allah kita juga akan memastikan ke beliau,\" katanya. Anis Matta menegaskan, bahwa Partai Gelora mendapatkan tugas penting untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran, dengan mengembalikan suara umat pada Pilpres 2024 seperti pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. \"Dan tugas terpenting dari Partai Gelora adalah berkontribusi bagi pemenangan Pak Prabowo dengan mengembalikan suara umat kembali ke Pak prabowo,\" katanya. Anis Matta menyadari bahwa sejak dulu memang ada kesulitan dalam mengkonsolidasikan umat Islam. Hal tersebut berhubungan dengan pemikiran, akidah dan hal-hal teknis. \"Kadang-kadang orang bilang ke saya, terlalu besar pikirannya. Padahal partai politik kan cuma buat cari suara, kursi gampang didapat dengan bagi-bagi minyak goreng. Kenapa mesti jauh betul pemikiran,\" katanya. Menurut Anis Matta, dalam memperjuangkan kepentingan umat, tidak hanya sekedar berebut kursi di Senayan atau Pilpres. Tetapi umat Islam harus memiliki penerawangan ke depan di tengah kekacauan dunia saat ini akibat krisis global. \"Jadi untuk memperjuangkan kepentingan umat ini, tidak hanya sekedar pemikiran, memperbaiki aqidah umat atau berhubungan dengan hal-hal teknis. Tapi mesti punya penerawangan yang jauh, bagaimana kita memperjuangkan umat itu, dalam semua situasi yang kita hadapi, terutama di tengah kekacauan dunia yang terjadi sekarang,\" ujarnya. Kursi atau jabatan yang didapat, lanjut Anis Matta, adalah amanah yang memikul tanggungjawab yang besar, sehingga tidak hanya sekedar menandatangani suatu kebijakan atau undang-undang saja. \"Jadi semua itu harus mengerti betul tanggungjawabnya, bagaimana orang jadi presiden, gubernur dan seterusnya. Kebanyakan kita masuk politik itu, hilang jalan karena pada dasarnya kita tidak punya penerawangan yang jauh. Seperti orang pergi berlayar, kompasnya tidak jelas, navigasnya tidak jelas dan di tengah jalan kena badai,\" katanya. \"Ini juga seperti papatah bugis dalam mengenang kekasihnya yang pergi merantau, dia bilang mungkin kamu sekarang sedang ada di tengah samudera dan tidak pernah sampai ke tujuan, serta tidak untuk kembali. Itulah nasib partai-partai sekarang yang berebut hal-hal kecil setiap hari,\" katanya. Anis Matta mengatakan, partai-partai sekarang termasuk partai Islam, tidak pernah memikirkan untuk mencapai hal-hal yang lebih besar. \"Kalau kita berpikir besar seperti ini tidak banyak uangnya seketika, nah itu yang bkin orang tidak sabar. Tapi jika berpikir kepentingan dalam skala umat, inilah yang mengilhami saya dalam mendirikan Partai Gelora,\" pungkasnya. (Ida)
Anis Matta Ajak Santri Terjun ke Politik agar Jadi Pemimpim Masa Depan
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengajak para santri untuk terjun ke politik. Sebab, para santri adalah pemimpin masa depan Indonesia, karena memiliki hati yang bersih dan dikenal sebagai orang yang saleh. \"Menurut saya, yang bersih ini harus kita bawa ke pasar-pasar lain, jangan cuma ada di masjid. Tapi juga di parlemen yang bisa menjadi medan tempur baru bagi para santri,\" kata Anis Matta saat melakukan Silaturrahim ke Pondok Pesantren Al Madani, Kecamatan Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (10/12/2023) malam. Anis Matta berpandangan, bahwa kebersihan hati para santri harus dibawa ke medan kehidupan lain seperti politik. Agar dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. \"Jadi saya berharap nanti ada santri yang jadi Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, bahkan juga Presiden,\" kata Anis Matta. Menurut Anis Matta, roda perputaran ekonomi Indonesia hendaknya juga harus dikuasai para santri agar memberikan kemaslaahatan bagi umat. Karena pada dasarnya, misi dari agama itu adalah pembebasan dan pemberdayaan. \"Para santri ini kita harapkan menjadi orang-orang yang paling kaya di Indonesia supaya apa, supaya uang itu mengalir di kalangan orang saleh,\" katanya. Ia menilai dengan banyaknya orang kaya dari kalangan santri, maka bisa membantu negara untuk memberantas kemiskinan dan memberdayakan orang miskin menjadi kaya. \"Dengan kebersihan hati para santri, maka semua kebijakan pemerintah yang dibuat menjadi undang-undang akan dibuat dengan hati yang bersih, karena DPR-nya diisi oleh para santri. Sehingga harta kekayaan negara dapat dikelola dengan baik,\" ujarnya. Karena itu, kehadiran para santri dalam kehidupan politik dan medan kehidupan lain sangat penting, apalagi penduduk Indonesia adalah mayoritas Islam. \"Kehadiran santri ini penting, supaya kita umat Islam ini, yang jumlahnya mayoritas di Indonesia menjadi bagian untuk mengatur negara,\" katanya. Anis Matta sendiri mengaku kalau dirinya juga seorang santri. ia pernah mondok di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara, Makassar, Sulawesi Selatan yang kala itu di pimpin oleh gurunya yaitu KH. Abdul Djalil Tahir. Kemudian terjun ke politik, dan sekarang mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Gelora Indonesia. \"Jadi saya harap adik-adik para santri dan santriwati, kita harapkan memenuhi semua pasar-pasar kehidupan, baik itu di politik maupun lain. Insya Allah adik-adik semua akan menjadi pemimpin masa depan. Ini harus menjadi cita-citra politik para santri, termasuk menjadi Presiden di negara kita,\" pungkasnya. (*)
Anis Matta Blusukan ke Sidoarjo Temui Bumil, Sosialisasikan Program GEN 170
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta turun melakukan konsolidasi pemenangan di Jawa Timur (Jatim). Di sela-sela acara konsolidasi tersebut, Anis Matta menyempatkan diri menyapa para ibu hamil (bumi) di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jatim. Anis Matta juga menyempatkan diri blusukan ke wilayah Waru yang berada di perbatasan antara Kabuoaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya untuk mensosialisasikan program GEN 170, memberikan edukasi dan bantuan makanan bergizi kepada ibu hamil alias bumil. Dalam blusukan itu, Anis Matta disambut antusias oleh para ibu hamil yang ada di kawasan Wedoro, demikian juga para kader penggerak Posyandu. Mereka mengapresiasi ada partai yang peduli pada ibu hamil. Anis Matta telihat didampingi Ketua Bidang Teritori III DPN Partai Gelora Ahmad Zainudin, Ketua DPW Partai Gelora Jawa Timur Muhammad Siroj (Gus Sirot dan Sekretaris DPW Misbakhul Munir (Gus Misbakh). Ketua Bidang Perempuan DPN Ratih Sanggarwati dan aktivisi perempuan Partai Gelora peduli Pendidikan Neno Warisman juga terlihat hadir menemani Anis Matta blusukan. Dalam kesempatan itu, Anis Matta menanyai satu persatu para bumil mengenai proses kehamilannya dan memberikan dukungan moril secara penuh kepada mereka. Anis Matta menyampaikan, jika Partai Gelora menang, maka para bumil akan dirawat negara, mendapatkan bantuan gizi, sehingga anak-anak tidak stunting, serta dapat membantu ekonomi keluarga. Ketika anak-anak sekolah para orang tua juga tidak perlu repot, karena anak-anak mereka mendapatkan berbagai bantuan pendidkan, termasuk susu dan makan siang gratis. Bahkan saat lulus sekolah lanjutan atas (SMA) pun, anak-anak juga akan mendapatkan jaminan kuliah gratis. Partai Gelora, kata Anis Matta, telah mencanangkan program GEN 170 pada 2021 lalu. Program ini untuk membentuk generasi masa depan yang sehat dan kuat dengan tinggi minimal 170 cm. \"Ini program Gelora yang dicanangkan mulai tahun 2021 di Tangerang, Banten. Jadi tidak ada hubungannya dengan polemik asam sulfat atau asam folat. Sejauh ini yang saya tahu asam lambung, banyak dialami Kader Gelora karena sering blusukan di dapil,\" kata Anis Matta, Sidoarjo, Sabtu (9/12/2023). Menurut Anis, untuk menciptakan generasi yang sehat dan kuat, harus dipersiapkan sejak dini, bukan direkayasa tapi direncanakan dengan baik mulai dari bayi dalam kandungan, pra kelahiran, masa usia sekolah, hingga menempuh pendidikan tinggi. Anis Matta berharap Gerakan \'GELORAKAN GEN 170’\'dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, melalui peningkatan postur fisik atau tinggi badan 170 cm, serta mencegah terjadinya stunting. Ia mengatakan, keberadaan Gelora memperkuat fungsi Posyandu yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Gerakan ini bentuk kepedulian Partai Gelora kepada ibu hamil dan bayi dalam kandungan yang merupakan generasi masa depan bangsa. \"Mudah-mudahan ibu-ibu hamil yang kami kunjungi ini bayinya ditakdirkan menjadi bayi kuat dan unggul, tinggi badannya minimal 170 cm,\" katanya. Anis Matta pun didaulat seorang ibu hamil untuk memberi nama calon anaknya. Orang nomor satu di Partai Gelora itu pun memberikan nama Khalid. \"Saya beri nama anak ini Khalid yang artinya abadi,\" pungkasnya. (Ida)
Tuding Politik Dinasti Sri Sultan HB X, Ketum PKDN Rahman Sabon Nama : Ade Armando Punya Agenda Politik Terselubung, Culas dan Keji
Jakarta | FNN - Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Dr. Rahman Sabon Nama mengecam keras pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang memvonis pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atau Keraton Yogyakarta Hadiningrat menerapkan dan melanggengkan politik dinasti. “Mengaku diri akademisi, tetapi dia, Ade Armando, tidak paham bahkan tidak samasekali mengerti ihwal seluk-beluk kepemerintahan DIY dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia, maupun kedudukan hukum Yogyakarta sebagai daerah istimewa,” kata Rahman, Jumat (8/12/2023). Rahman menyebut narasi Ade Armando dalam video yang diunggah melalui akun-Xnya, @adearmando61 pada Sabtu (2/12) pekan lalu mengenai Pemerintahan DIY lebih bermuatan politik provokatif murahan. “Apakah seperti itu, fatsun politik partainya Ade Armando?” tutur Alumnus Lemhanas RI ini geram. Dalam video itu, Ade Armando menarasikan bahwa politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, lantaran gubernurnya adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak dipilih melalui Pemilu, melainkan menjadi gubernur berdasarkan garis keturunan. Menurut Rahman, cicit buyut pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli, narasi Ade Armando itu merupakan kekerasan verbal penuh cibiran dan fitnah yang melukai tidak hanya Sultan Yogyakarta, tetapi juga para raja dan sultan seantero Nusantara. Rahman menandaskan, bahwa PDKN Psrpol Non Kontestan Pemilu 2024 yang mewadahi aspirasi politik dan demokrasi para raja dan sultan kesultanan di Nusantara Indonesia mengecam keras narasi lancang penuh kekerasan verbal dan tak berakhlak, yang diucap dan disebar-luaskan Ade Armando lewat media publik. Kata Rahman, Ade Armando yang kerap menyebut dirinya akademisi, telah mempertontonkan level intelektualitas-akademisnya yang sangat jauh di bawah standar. Sungguh sangat memalukan dirinya, juga membuat malu almamater akademikanya, ” imbuh pria asal Pulau Adonara NTT ini. Menurutnya, sebagai politisi PSI, narasi yang dibangun Ade Armando tentang pemerintahan DIY dengan menyebut secara telanjang nama Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur dinasti berdampak serius dan buruk terhadap PSI. Terlebih di tengah menghangatnya dinamika politik jelang Pemilu 2024. Akademikus cetek pikir dan politikus dadakan ini, kata Rahman Sabon melabeli Ade Armando, boleh jadi punya agenda terselubung membentangkan garis diametral antara kesultanan-kerajaan se-Nusantara dengan Negara Kesatuan RI. “Selain mencibir, dia seakan sengaja merasuk untuk membangkitkan semangat solidaritas para sultan-raja di Nusantara, agar menarik kembali mandat kekuasaan mereka yang telah diamanatkan lewat presiden pertama Soekarno dalam membentuk sebuah negara kesatuan yang berdaulat yaitu Republik Indonesia,” kata Rahman. Menurutnya, petinggi PSI itu, telah menempuh cara-cara politik fitnah yang keji dan culas. Karena itu, Rahman mendesak, agar Ade Armando yang pernah menarasikan “Tuhan bukan orang Arab”, harus diusut tuntas oleh penegak hukum. “Dia harus pertanggungjawabkan fitnah politiknya yang keji tentang pemerintahan DIY/Keraton Yogyakarta Hadiningrat dibawah kepemimpinan YM Sri Sultan Hamengku Buwono X dan YM Kanjeng Gusti Pengeran Adipati Aryo Paku Alam X.” Pungkas Rahman Sabon Nama.--***
Apa yang Diharapkan dari Pemilu yang Cacat Moral?
Jakarta | FNN - Analis politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun merasa pesimistis Pemilu 2024 akan menghasilkan produk demokrasi yang berkualitas. Pasalnya seluruh penyelenggara Pemilu cacat moral. \"Ketua KPU cacat moral, ini kata DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Di dalam Pemilu ada wasit yaitu MK (Mahkamah Konstitusi). Sejak awal wasitnya sudah cacat moral, dengan adanya putusan no 90 MK. Lalu yang bertanggung jawab atas Pemilu juga cacat yaitu sejak awal presiden sudah mengatakan cawe-cawe,\" kata Ubedilah dalam diskusi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (Alamaide) berjudul \"Korupsi dan Politik Dinasti Jokowi\" Kamis (07 Desember 2023) di Jakarta. Dengan kondisi seperti itu kata Ubed, tidak akan mungkin Pemilu menghasilkan pemimpin yang ideal, karena diperoleh dengan cara demokrasi yang kotor dan busuk. \"Ibarat sakit terlalu berat, harusnya diamputasi. Sementara DPR cuek dan tutup mata. Satu- satunya harapan mahasiswa harus melawan. Jika ada 10 ribu mahasiswa tidur di Senayan, paling lama 1 minggu, maka perubahan akan terjadi,\" paparnya. Diskusi dipandu oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan menghadirkan narasumber antara lain Ubedilah Badrun Analis Politik UNJ, Melki Sasek Hunang (Ketua BEM UI 2023), Gielbran Muhammad (Ketua BEM UGM 2023), Reno Suwono (KM ITB), Abdillah Faqih (Koordinator Alamaide Bandung), Andito Galih Pratisto (Ketua Umum DPN KM UGJ Cirebon). Ubed menegaskan saat ini indeks demokrasi di bawah 70% , kebebasan civil society masih merah, indeks HAM juga rendah, pertumbuhan ekonomi stagnan. \"Jadi kemajuan reformasi sejak 25 tahun, tidak ada yang signifikan. Kemudian kita diwarisi utang lebih dari Rp8000 Triliun, dimana kita harus bayar bunga utang dan cicilan utang,\" tegasnya. Apa yang dihadirkan rezim saat ini adalah problem-problem yang sangat serius. Oleh karena itu perlu adanya gerakan mahasiswa. Mahasiswa akan bergerak ketika ada kesadaran kolektif yang sama tentang tantangan yang dihadapi. Ubed melihat mahasiswa generasi Z saat ini ada tantangan yang sama yakni korupsi yang terus merajalela. Ubed pernah gelisah ketika tahun 2016 2017 tidak ada riak-riak perlawanan hingga ia menulis buku \"Menjadi Aktivis Kampus\" tahun 2018. Lalu 10 tahun kemudian mengagetkan ketika mahasiwa membuat tagar #reformasiDikorupsi, kemudian terjadi gelombang protes ribuan mahasiswa melakukan aksi protes di mana-mana, menolak revisi UU KPK karena mahasiswa khawatir KPKnya dikebiri. Dan ternyata terbukti KPK dikebiri. \"Di tengah situasi korupsi yang luar biasa, lembaga pemberantas korupsinya dikebiri,\" tandas Ubed. Menurut Ubed kondisi seperti ini merupakan satu tantangan politik yang bisa menggerakkan kedadaran pokitik mahasiswa yang mau melakukan perlawanan. \"Dan di usia pemerintahan Jokowi 9 tahun, mereka mulai merasa muak dan jijik melihat korupsi yang makin vulgar. Ubed mengisahkan tahun 2022 saat ia melaporkan keluarga istana ke KPK. Yang dilaporkan ada dari pejabatnya yaitu walikota, presiden, duta besar, termasuk anak-anaknya. \"Tadinya saya pikir pelaporan itu banyak yang mendukung. Saya pikir KPK akan memproses tapi ternyata KPK tidak memproses dengan alasan KPK tidak bisa memanggil presiden,\" paparnya. Ternyata kata Ubed KPK di bawah kendali Presiden, tidak lagi menjadi lembaga independen tetapi menjadi lembaga bagian dari eksekutif. \"Jadi, mahasiswa meskipun secara kuantitatif kalah tapi secara moral mahasiswa menang dalam konteks gerakan,\" tegasnya. Tak hanya itu, iba-tiba lanjut Ubed, kemudian MK diobok-obok. \"Ini proses yang sangat jorok dan sangat vulgar. Jadi yang dia rusak itu bukan saja lembga independen penegak hukum, akan tetapi sampai lembaga hukum paling terhormat yaitu Mahkamah Konstitusi. Jokowi memberikan karpet merah kepada anaknya untuk menjadi cawapres. Bagi saya itu adalah pelecehan bagi kaum terpelajar, \" tegasnya. Naiknya Gibran jadi cawapres bukan sebagai contoh kepemimpinan anak muda. Ia menjadi cawapres dengan sangat instan. Sementara syarat untuk menjadi pengurus pusat adalah kader dan ikut pelatihan secara nasional yang dilakukan oleh DPP. \"Ini menyepelekan regulasi dalam proses politik. Cara-cara amoral, betapa buruk masa depan demokrasi. Anak muda boleh menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Ini contoh buruk demokrasi buat anak muda. \"Sangat ironis, saat ini banyak anak muda frustasi akibat kesulitan ekonomi. Di sisi lain ada anak muda yang dengan mudah meraih kekuasaan dengan memanipulasi hukum. Ini sangat menjijikkan. Ini seharusnya bisa memicu kesadaran kolektif,\" katanya. Sementara Gielbran menegaskan bahwa saat ini tengah berlangsung Orde Paling Baru. Gielbran memahami Jokowi sebagai orang Jawa, dimana dalam falsafah Jawa, nomor satu itu kekuasaan, kemudian baru etika. \"Jadi Jokowi liciknya keterlaluan. Apalagi saya dengar BLT akan diperpanjang sampai bulan Juli 2024, artinya mereka sudah prediksi dua putaran,\" paparnya. Gielbran bingung menghadapi capres cawapres yang dua duanya cacat. Capresnya produk gagal reformasi dan cawapresnya anak haram konstitusi. Mereka mau pimpin negara sebesar ini. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali Jokowi harus tumbang. Mereka tanpa malu, secara vulgar unjuk melanggengkan kekuasaan. Bukan rezim yang terlalu kuat, tapi kita yang terlalu lemah. \"Ada musuh bersama di depan kita. Saya benci Jokowi dan trahnya. Tidak ada alasan untuk berdiam diri. Dalam waktu dekat alumni akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikkan di UGM sepanjang sejarah, dia paling culas dan serakah,\" paparnya. Reno dari ITB menegaskan bahwa Ketua MK, Ketua KPK yang seperti itu menunjukkan bahwa satu lumbung isinya tikus semua. \"Seracun itukah kekuasaan?,\" tanyanya. Andito dari UGJ Cirebon meyakini Jokowi sudah menyiapkan kecurangan sejak lama. \"Saya ingin bertanya, Pemilu ini pesta demokrasi atau pesta oligarki?\", tanyanya. Ia menyarankan mahasiswa harus menjadi poros keempat. Fakih dari Politeknik Negeri Bandung, menegaskan bahwa demokrasi hari ini mirip restoran, yang mana depannya bersih akan tetapi dapurnya kotor dan menjijikkan. \"Inilah kegagalan pemimpin menghasilkan kebijakan berkualitas. Mengutip pernyataan Gielbran, negara sebesar ini akan dipimpin oleh orang yang otaknya sekecil otak Gibran,\" pungkasnya. (sws)
Anis Matta: Gelora Menang, Indonesia Bebas Buta Huruf Al-Qur'an
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, program pemberantasan buta huruf Al-Qur\'an akan menjadi salah satu agenda utama yang akan diperjuangkan Partai Gelora, apabila lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 mendatang. \"Umat muslim yang buta huruf Al-Qur\'an itu, angkanya sangat mencemaskan saat ini. Berdasarkan survei PTIQ tahun 2022 sampai 22 persen, sedangkan survei Dewan Masjid tahun 2019 sekitar 65 persen,\" kata Anis Matta keterangannya, Selasa (5/12/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 24 dengan tema \"Gelora Menang, Indonesia Bebas Buta Huruf Al-Qur\'an\" yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (4/12/2023) malam. Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedy Miing Gumelar ini, Anis Matta menegaskan, bahwa program pemberantasan buta huruf Al-Qur\'an ini bisa menjadi program resmi pemerintah. \"Melihat kesuksesan pemerintah dalam pemberantasan buta huruf selama ini, yang tinggal 3 persen. Maka perlu ada program literasi yang lain, yakni literasi Al-Qur\'an, memberantas buta huruf Al-Qur\'an,\" katanya. Menurut Anis Matta, Partai Gelora akan mendorong program pemberantasan buta huruf Al-Qur\'an menjadi program resmi pemerintah. Karena penduduk muslim mayoritas di Indonesia, bahkan terbesar di dunia. \"Ini agenda yang akan diperjuangkan Partai Gelora, kalau kita masuk Senayan, lolos threshold dan ikut memimpin negara ini. Insya Allah akan menjadi salah satu agenda utama Partai Gelora,\" katanya. Anis Matta mengatakan, ada tiga alasan fundamental yang menjadi fondasi mengapa Partai Gelora mendorong upaya pemberantasan buta huruf Al-Qur\'an menjadi program resmi pemerintah. \"Pertama Islam itu punya peran sebagai faktor pemersatu dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia. Faktor kedua adalah basis semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan faktor ketiga adalah basis moral,\" katanya. Hal ini penting, karena masyarakat Indonesia yang akan dibangun adalah masyarakat yang sejahtera, tapi juga religius yang memiliki iman dan ilmu, sehingga akan menciptakan kesadaran beragama. Dua landasan iman dan ilmu ini, lanjut Anis Matta, yang bisa menaikkan derajat suatu bangsa. Sebab, Iman memberikan kita arah hidup, sementara ilmu akan memberikan kita kapasitas. \"Nah, kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai superpower baru, maka perlu kita bangun sistem pendidikan yang kokoh. Ketika dulu ada SD Inpres berhasil dengan programnya memberantas buta huruf, maka program sama juga bisa dilakukan pemerintah, yakni program bisa baca Qur\'an,\" ujarnya. Program pemberantasan buta huruf Al-Qur\'an ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran beragama Umat islam. Karena membangun kesadaran beragama itu juga menjadi bagian dari kepentingan negara, bukan hanya cita-cita orang Islam saja. \"Baginilah cara cara kita memperjuangkan kepentingan umat itu. Kepentingan umat harus menjadi bagian dari kepentingan negara,\" katanya. Artinya, tugas memberantas buta huruf Al-Qur\'an ini bukan hanya tugas ormas Islam, yayasan-yayasan Islam, ulama atau guru ngaji saja. Tetapi, belajar mengaji itu, harus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. \"Belajar mengaji itu harus dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah bisa meniru keberhasilan Pak Habibie (BJ Habibie) saat menjadi Ketua ICMI yang dengan menggalakkan TPA. Pemerintah bisa membuat Rumah Qur\'an di setiap desa misalnya,\" ujar Anis Matta. Selain itu pemerintah, kata Anis Matta, perlu menganggarkan anggaran untuk para guru ngaji, dimana penyalurannya bisa melalui ormas atau yayasan-yayasan Islam. \"Anggarannya semacam BOS, orang yang bikin rumah mengaji dikasih anggaran negara. Jadi nanti guru ngaji diongkosin negara, kalau teknis penyaluran nanti bisa didiskusikan. Intinya ada institusi dan anggaran,\" katanya. Anis Matta menilai tugas negara adalah menciptakan generasi unggul, dimana tidak hanya membangun anak-anak Indonesia secara fisik dengan bantuan gizi untuk ibu hamil hingga makanan waktu dia sekolah saja, tapi juga meningkatkan kemampuan kognitif anak di sekolah hingga kuliah gratis, serta mendorong anak-anak memiliki hati, moral dan arah hidup. \"Jadi nanti akan kita lihat ada satu generasi baru yang kuat secara fisik dan sehat, karena diperhatikan negara sejak awal, cerdas akalnya dan juga memiliki hati terarah dengan iman dan akhlaq yang baik,\" katanya. Anis Matta menegaskan, upaya untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam harus dilakukan secara sistematika dengan mulai membangun fondasi yang kokoh terlebih dahulu. \"Untuk membangun fondasi yang kokoh itu, maka orang Indonesia, khusus orang muslim harus bisa baca Qur\'an. Karena Al-Qur\'an itu adalah sumber pengetahuan dan sumber sistem kehidupan manusia,\" katanya. Anis Matta berpandangan, bahwa agama telah memberi inspirasi kepada kita semua dalam mengelola negara. Dimana negara bisa mengurus warganya dari tiga sisi sekaligus, tidak hanya dari sisi fisik saja, tetapi juga pengetahuan dan akhlaqnya. \"Insya Allah nanti akan ada SDM yang kokoh, punya pengetahuan, tapi pada saat yang sama juga religius. Ke depannya, jangan-jangan nanti Panglima, Kapolri dan Presiden-nya hafal Qur\'an, hafiz Qur\'an,\" pungkasnya. (Isa)
Fahri Hamzah Kritik Pengusung Perubahan untuk Tidak Abu-abu
JAKARTA | FNN - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Hamzah melontarkan kritikan pedasnya ke pasangan calon (paslon) peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang mengusung tema \'perubahan\' dan tidak abu-abu alias hitam putih, di berbagai pertemuan dengan rakyat. Sebab di sisi lain, lanjut Fahri, para pendukungnya masih menikmati posisi \'empuk\' sebagai anggota keluarga besar kabinet Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma\'ruf Amin yang jelas-jelas sedang mereka kritik. \"Kan kesannya jadi nggak serius pertarunganya, kalau semua masih jadi anggota kabinet koalisi Pak Jokowi,\" kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/12/2023). Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menyebut kalau yang dilakukan paslon bersama partai-partai koalisinya, terkesan mengadu domba rakyat dengan tema perubahan dan tidak abu-abu alias hitam putih-nya itu. \"Apa namanya kalau begini? Ingat dong, kalian masih merupakan anggota keluarga besar kabinet Jokowi-Ma\'ruf,\" sentil Fahri lagi. Lanjut Fahri, Partai Gelora sebagai yang di luar kabinet, sangat prihatin kalau bertengkar kabinet Jokowi-Ma\'ruf,\" sentil Fahri lagi. Lanjut Fahri, Partai Gelora sebagai yang di luar kabinet, sangat prihatin kalau bertengkar yang terlalu keras dalam kontestasi di Pemilu 2024 ini. \"Mendingan kalian ikut aku jadi caleg dan bertempur meminta mandat rakyat, daripada ngomong perubahan ternyata oh ternyata ... ,\" sindir Caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut. (ida)
Fraksi PKS DPR RI Datangi HAM PBB di Swiss Suarakan Kemerdekaan Palestina
Jakarta | FNN - Fraksi PKS DPR RI melakukan pertemuan dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Nada al Nashif di Jenewa Swiss pada Kamis (30/11/2023). Delegasi Fraksi PKS dipimpin oleh Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi Duta Besar Achsanul Habib dari PTRI Jenewa. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kehadiran Fraksi PKS di KTHAM PBB merupakan bagian dari lawatan diplomasi parlemen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina yang sudah dua bulan ini digempur agresor Israel. \"Kehadiran Fraksi PKS juga bertepatan dengan Peringatan Hari Solidaritas Internasional PBB untuk Rakyat Palestina yang diperingati setiap tanggal 29 November,\" katanya. Melalui momentum tersebut, Fraksi PKS mengingatkan bahwa PBB masih berhutang janji kemerdekaan rakyat Palestina yang diserukan Majelis Umum PBB sejak tahun 1978 berdasarkan Resolusi PBB 32/40 B. \"Bahwa rakyat Palestina sampai detik ini belum mendapatkan hak-haknya, mulai hak paling dasar yaitu hak hidup yang aman dan damai, hak menentukan nasib sendiri, hingga hak kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayahnya yang dirampas paksa oleh Israel,\" tandasnya. Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri dalam sambutannya mengatakan bahwa jaminan hak asasi manusia dan keadilan adalah prioritas tertinggi dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi Indonesia, UUD 1945. \"Karenanya kami sangat prihatin dan bersedih dengan berbagai konflik, perang, penindasan, diskriminasi, bahkan penjajahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia terutama apa yang terjadi di Gaza Palestina 2 bulan ini,\" ungkapnya. Menteri Sosial RI 2009-2014 ini berharap PBB dengan seluruh kewenangan dan otoritas yang dimiliki dapat melakukan intervensi Pertama, untuk menghentikan kekerasan, pembunuhan, dan genosida rakyat tak berdosa di Gaza Palestina Kedua, untuk menegakkan HAM dan keadilan rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaannya. Ketiga, untuk menginvestigasi Israel atas semua pelanggaran HAM, pelanggaran hukum humaniter, dan pengabaian berbagai konvensi serta resolusi PBB. Keempat, untuk menegakkan hukum dan sanksi yang tegas atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel selama pendudukan tanah Palestina. \"Dunia harus menghentikan Israel atas segala bentuk aneksasi, okupasi, dan penjajahannya di wilayah Palestina. Sebaliknya, bangsa Palestina harus mendapatkan hak kemerdekaannya di tanahnya sendiri. Inilah solusi perdamaian yang harus kita wujudkan bersama,\" pungkas Dr. Salim. (Sur)
LBH Sebut Demokrasi Telah Dikooptasi Penguasa
Jakarta | FNN - Direktur LBH Jakarta, Arief Maulana mengatakan, demokrasi yang dijalankan hari ini sangat jauh dari kata ideal dan cenderung digunakan penguasa untuk mencapai tujuannya. \"Dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berpendapat juga berbicara dari rakyat sangat penting. Karena prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Dia berhak bicara agar kepentingannya didengar dan kebutuhannya dipenuhi oleh penguasa,\" tegas Arief pada Jumat (1/12/2023). Kemudian sejatinya kebebasan berpendapat itu dijamin, dilindungi sebagai pondasi dari demokrasi. Namun kenyataan hari ini, sikap-sikap aparat, Undang Undang yang berlaku seperti UU ITE, UU KUHP justru membelenggu suara rakyat dan anti kritik. \"Jika kita membaca hasil dari Indikator Politik, 60-70% masyarakat Indonesia mereka takut untuk berpendapat. Tidak percaya pemerintah bisa menerima kritik. Wajar kalau indeks demokrasi di Indonesia terjun bebas,\" jelas Arif. Intimidasi dan tekanan diterima oleh orang-orang yang mengkritisi pemerintah. \"Represi bukan hanya fisik, tetapi bisa juga di-bully, offline-online, akunnya bisa dibajak. Lebih besar ancamannya. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi,\" tegas Arif lagi. Pun jika berharap pada hukum dan aparat penegak hukum. Arif menilai sekarang ini hukum justru dijadikan alat untuk melegitimasi praktek penyalahgunaan wewenang. Dia mencontohkan penggunaan aparat pemerintah seperti ASN, TNI-Polri, termasuk aparat desa beberapa waktu lalu dalam kampanye. \"Padahal mereka tidak boleh ikut politik praktis, berkampanye. Ketika kemudian mereka dimanfaatkan untuk melabrak aturan, itu jelas penyalahgunaan wewenang, tidak sesuai prinsip demokrasi. Tidak fair,\" ungkap Arif. Dengan begitu lanjut dia, banyak penyelewengan, sehingga sulit untuk percaya bahwa Pemilu kita kedepan akan berlangsung Jujur dan Adil. Sementara itu, Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai suasana kebatinan masyarakat tengah sensitif dengan isu demokrasi. Hal itu muncul ketika ada berbagai pelarangan yang menghambat kebebasan masyarakat sipil untuk bersuara dan menyampaikan pendapat. \"Saya kira ini suasana kebatinan yang dirasakan oleh masyarakat sipil, misalnya ada kasus pelarangan diskusi, pencegahan beberapa orang yang ingin diskusi di kampus karena ada intervensi kekuasaan, kemudian beberapa kawan yang mengkritik pejabat publik dilaporkan ke polisi, bahkan ada yang menghadapi proses hukum,\" jelasnya. Gufron menyoroti beberapa kasus yang terjadi seperti Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang kini berhadapan dengan hukum dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Bahkan yang terbaru Ketua BEM UI Melki Sedek Huang juga dikabarkan menerima intimidassi akibat mengkritik Putusan MK Nomor 90. \"Saya kira itu beberapa tanda yang dirasakan masyarakat dari menurunnya kebebasan sebagai cerminan dari demokrasi yang mengalami regresi,\" tambah Gufron. Berbagai kejadian itu juga dinilai menjadi potret yang secara induktif menggambarkan situasi umum hari ini. Kebebasan di ruang publik untuk kritis, berekspresi, berorganisasi, berdiskusi itu menghadapi dinamika politik elite yang anti terhadap kebebasan. Ditandai Politik Dinasti Gufron menilai kondisi dan situasi demokrasi di Indonesia tengah mengalami kemunduran serius, terutama di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kemunduran demokrasi Indonesia semakin nyata saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90 terkait batas usia capres dan cawapres yang dinilai melanggengkan politik dinasti. \"Demokrasi Indonesia mengalami de-konsolidasi, regresi. Indikatornya banyak. Puncak dari kemunduran itu salah satunya ditandai dengan politik dinasti yang dimuluskan lewat Putusan MK No.90,\" tegasnya. Bahkan jauh sebelum Putusan MK muncul, publik juga sudah dihantui ketakutan untuk berbicara kritis di ruang publik. \"Sebelumnya kan sudah banyak yang secara kritis menyoroti situasi kebebasan di ruang publik yang menurun. Orang takut untuk bicara, menyuarakan pandangan kritisnya ke pemerintah, presiden, DPR, dan elite politik. Beberapa di antaranya ada yang dilaporkan ke polisi, dikriminalisasi,\" kata Gufron. Karena itu, Gufron menyayangkan penguasa saat ini yang muncul dari mekanisme demokrasi justru menyerang demokrasi. “Padahal mereka misalnya presiden, elite politik lain yang duduk dalam kekuasaan kan mereka muncul dari mekanisme politik demokrasi. Tapi justru mereka menjadi aktor yang menyerang demokrasi, kebebasan. Tentu itu menjadi sebuah ironi,\" pungkasnya. (Sur)
POPULER
