POLITIK
Anies Berkomitmen Menghadirkan Keadilan Setara untuk Masyarakat
Banda Aceh, FNN - Bakal calon presiden Anies Baswedan menyatakan komitmen untuk berjuang menghadirkan keadilan setara bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh \"Saya datang ke sini untuk menyapa masyarakat Aceh dan kembali menyampaikan kami berkomitmen menghadirkan keadilan kesetaraan, khususnya untuk masyarakat Aceh,\" kata Anies Baswedan saat berkunjung ke Lhokseumawe, Aceh, Rabu.Untuk diketahui, hari ini Anies Baswedan didampingi istrinya Fery Farhati kembali berkunjung ke Aceh untuk bersilaturahim dengan warga di Kota Lhokseumawe.Terakhir, bacapres dari Koalisi untuk Perubahan ini mengunjungi Banda Aceh pada Desember 2022. Kedatangan Anies kali ini di Serambi Mekkah didampingi Wakil Ketua Partai NasDem Ahmad Ali, Ketua DPW NasDem Provinsi Aceh Teuku Taufiqulhadi.Anies menyampaikan Aceh sudah memperjuangkan kemerdekaan sebelum negara ini merdeka. Bahkan, ketika Indonesia merdeka Aceh menjadi sebagai daerah modal untuk republik ini.\"Aceh ini sebuah masyarakat yang memiliki kontribusi besar pada Republik Indonesia,\" ujarnya.Aceh, lanjut Anies, merupakan provinsi yang kaya raya dengan sumber daya alamnya, tetapi sampai hari ini masih merasakan ketimpangan dalam kesejahteraan.\"Justru di sini kita merasakan ada banyak pembangunan yang tidak berjalan cepat, pembangunan yang tidak dirasakan oleh semua. Jadi kami prioritaskan untuk mempercepat pembangunan di Aceh,\" katanya.Dalam kesempatan ini, Anies menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) perlu dilaksanakan sehingga program yang tertuang di dalamnya dapat terealisasi, termasuk soal Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.\"UUPA perlu dilaksanakan. Kami mengusahakan saja yang terbaik (soal Dana Otsus Aceh),\" ujarnya.Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengucapkan terima kasih kepada sejumlah partai lokal di Aceh yang telah memberikan dukungan terhadap dirinya.\"Saya berterima kasih kepada partai (lokal di Aceh) yang telah mendukung,\' demikian Anies Baswedan.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Menawarkan Program Kerja Bila Terpilih Menjadi Presiden
Padang, FNN - Bakal calon presiden Anies Baswedan menawarkan sejumlah program kerja kepada masyarakat di Tanah Air saat berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat apabila terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2024.\"Pertama, terkait dengan kehidupan keluarga. Artinya bagaimana keluarga-keluarga kita punya lapangan pekerjaan yang lebih baik,\" kata Anies Baswedan di Kabupaten Padang Pariaman, Rabu.Tidak hanya itu, eks Gubernur DKI Jakarta tersebut menjanjikan biaya pendidikan yang lebih murah dan lebih baik lagi apabila terpilih sebagai presiden.\"Termasuk program pangan yang lebih terjangkau oleh masyarakat,\" kata dia.Kemudian, di tingkat nasional, eks Rektor Paramadina tersebut mengatakan akan menguatkan prinsip bernegara yang sesuai dengan prinsip trias politica.Anies membocorkan bahwa kapten timnas pemenangan pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) berada di tiap-tiap desa, kampung hingga kompleks.\"Para relawan dan kader partai, mereka adalah kapten-kapten pemenangan kita,\" ujarnya.Menurutnya, para kapten tersebut telah bekerja sejak setahun lebih dalam upaya memenangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.KPU juga telah menetapkan masa kampanye pemilu yang berlangsung 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara, pemungutan suara dijadwalkan pada 14 Februari 2024.(sof/ANTARA)
Pencopotan Atribut Kampanye PDIP dan Ganjar– Mahfud di Bali Membuat Hubungan PDIP – Jokowi Kian Memanas
Jakarta, FNN - Hubungan antara PDIP dengan Presiden Jokowi sebagai petugas partai kian memanas. Berbagai atribut PDIP dan baliho Ganjar - Mahfud di Gianyar Bali dibersihkan menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Bali, Selasa (31/10/23) kemarin. Pembersihan yang dilakukan oleh Satpol PP dibantu petugas kepolisian dan aparat TNI itu, dinilai oleh PDIP sebagai bentuk provokasi, sebuah tindakan yang tidak dapat diterima, apalagi dilakukan di Bali. Seperti kita diketahui Bersama bawha Bali adalah provinsi yang secara tradisional dari satu Pemilu ke Pemilu lain suaranya selalu dikuasai oleh PDIP, sehingga Bali juga disebut sebagai kandang banteng. Menyikapi keadaan terseut, Plt. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menyatakan bahwa penertiban atribut politik itu dilakukan untuk menjaga estetika selama presiden melakukan kunjungan di Gianyar, Bali. “Kalau melihat agenda kunjungannya di Gianyar ini, saya tidak melihat ada yang terlalu penting ya. Karena kemarin Jokowi ke Gianyar untuk melihat proses belajar mengajar di SMK Negeri 3 Sukawati, kemudian mengecek harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Bulan Gianyar, lalu menyerahkan bantuan dan bertemu dengan para warga yang mendapat bantuan sosial,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal You Tube Hersubeno Poin edisi Rabu (1/11/23). Menurut Sang Made, penertiban atribut kampanye tidak hanya berlaku untuk atribut PDIP dan pasangan capres - cawapres Ganjar - Mahfud, tetapi juga partai-partai lain. Tetapi, karena di Bali yang dominan PDIP dan Ganjar - Mahfud maka tampak mencolok sekali penertiban atribut PDIP dan Ganjar - Mahfud. Setelah kunjungan Jokowi berakhir, atribut-atribut tersebut dikembalikan ke tempat semula. Penjelasan tersebut dianggap tidak cukup memadai sehingga PDIP menganggap bahwa penertiban tersebut mempunyai tujuan tertentu. Ketua bidang kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun menyatakan mereka akan melakukan investigasi. Komarudin menilai penurunan baliho itu sebagai upaya untuk memprovokasi. Dia mengingatkan agar banteng tidak diganggu jika sedang diam. “Kalau banteng jangan diganggu, banteng kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun dia brutal, itu banteng,” kata Komarudin. Peristiwa pencopotan atribut PDIP dan baliho pasangan Ganjar - Mahfud ini semakin memanaskan tensi hubungan antara PDIP dengan Presiden Jokowi. Pasca-pencawapresan Gibran, panasnya hubungan antara Megawati dengan Jokowi tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Selain Komarudin, beberapa tokoh PDIP yang lain juga mulai speak up, seperti Hasto Kristiyanto, Jarot Saeful Hidayat, Ahmad Basara, dan Adian Napitupulu. Narasi kemarahan dari para kader dan petinggi PDIP itu bertebaran di berbagai media. Serangan terbaru PDIP terhadap Jokowi datang dari politisi PDIP, Masinton Pasaribu, dan dilakukan secara terbuka di forum Paripurna DPR. Masinton mendesak agar DPR mengajukan hak angket atas putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. “Manuver dari Masinton ini tidak boleh dianggap sepele dan jangan dianggap bahwa ini adalah inisiatif pribadi dari Masinton. Saya kira ini semacam dia diminta untuk mengecek kedalaman air seberapa besar respons publik dan terutama juga respons di kalangan DPR, karena jika hak angket itu disetujui oleh DPR maka peluang untuk memakzulkan Presiden Jokowi jadi terbuka dan potensinya sangat besar karena sekarang ini Jokowi tidak lagi didukung oleh mayoritas partai di parlemen,” ujar Hersu. Hersu juga menyatakan bahwa sekarang posisi Jokowi di parlemen sangat rentan dan tertekan karena kalau koalisi pendukung Ganjar - Mahfud bersatu dengan koalisi perubahan yang mengusung Anies - Cak Imin maka komposisi mereka di DPR sudah lebih unggul. Merespons munculnya kemarahan PDIP karena atributnya dicopot, Presiden Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati. Jokowi memerintahkan agar setiap kali melakukan penertiban atribut kampanye harus berkomunikasi dengan partai politik. Sebelumnya, ketika memberikan pengarahan kepada para pejabat kepala daerah, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar mereka bersikap netral. Jokowi menyatakan bahwa selain Menteri Dalam Negeri yang akan mengawasi mereka, Jokowi sendiri juga akan melakukan evaluasi, bahkan kata dia setiap hari akan dilakukan evaluasi bila mereka diketahui miring-miring alias tidak netral. “Siapa yang percaya dengan pernyataan Pak Jokowi dan keluarganya sekarang ini. Netralitas Jokowi sendiri dipertanyakan. Akan sulit berharap Jokowi bersikap netral ketika putranya menjadi salah satu kontestan pada pilpres 2024,” ujar Hersu. Permasalahannya bukan hanya menjadi kontestan, tapi proses menjadi kontestannya itu, yaitu proses lolosnya Gibran menjadi calon wakil presiden, melalui proses yang sangat tidak etis di Mahkamah Konstitusi, karena posisi pamannya yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Saat ini sedang dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Meminjam istilah Prof. Jimly Asshiddiqie, kesalahan ketua MK Anwar Usman ini sudah cetho welo-welo, dia conflict of interest. Jadi, kalau memang MK imparsial, seharusnya Anwar Usman dijatuhi sanksi. Yang juga menjadi pertanyaan dan jawabannya ditunggu-tunggu masyarakat adalah apakah jika Anwar Usman dinyatakan bersalah dan diberhentikan dari Mahkamah Konstitusi bisa berdampak pada pembatalan Gibran sebagai Cawapres? “Jadi, kalau sekarang PDIP dan tim pemenangan nasional Ganjar - Mahfud mempertanyakan motif di balik pencopotan atribut kampanye PDIP dan Ganjar – Mahfud, ya tidak terlalu salah. Karena memang sangat terlihat bahwa Presiden Jokowi, seperti pernah dia katakan sebelumnya, akan cawe-cawe dalam proses pilpes 2024. Kalau sudah begitu, apapun langkah yang dilakukan oleh pemerintah pasti akan dicurigai, apalagi kalau dilakukan secara terbuka seperti yang dilakukan di Bali,” pungkas Hersu.(sof)
Neno Warisman Resmi Gabung ke Partai Gelora dan Dukung Pasangan Prabowo-Gibran, Ini Alasan yang Mendasarinya
JAKARTA | FNN - Artis peran Siti Wideretno yang akrab dipanggil Neno Warisman atau Bunda Neno secara resmi bergabung kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Bergabungnya Retno disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta saat HUT Partai Gelora ke-4 pada Sabtu (28/10/2023). Lalu, apa sebenarnya yang mendasari alasan Neno Warisman bergabung ke Partai Gelora dan mengubah haluan politiknya saat ini. Padahal Neno sebelumnya adalah aktivis Persaudaraan Alumni 212 dan Deklarator #2019GantiPresiden pada Pemilu 2019 lalu. Simak penuturannya berikut ini. Neno Warisman mengatakan, awal mula bergabung dengan Partai Gelora berawal ketika sahabat seperjuangannya, Fahri Hamzah menghubunginya sekitar empat tahun lalu. Saat itu, kata Neno, Fahri mengatakan, akan mendirikan Partai Gelora dengan mengangkat tema narasi-narasi besar. Namun, ia memilih tidak menerima ajakan Fahri saat itu. \"Sejujurnya saya dengan Fadli Zon sempat menanyakan, alasan Pak Fahri keluar dari DPR dan ingin mendirikan partai baru, diberi Partai Gelora. Saya tidak menerima ajakan beliau, tapi dalam waktu 4 tahun itu, saya terus membuat beberapa karya dengan Pak Fahri, Fadli Zon, Ahmad Dhani dan beberapa kawan lainnya,\" kata Neno Warisman dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023). Dalam kurun waktu itu, lanjut Neno, terjadi dialog yang panjang dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut. Ia melihat Fahri Hamzah sebagai sosok atau figur yang konsisten mengenalkan pikiran-pikiran Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora. \"Ada beberapa kali beliau mengajak saya untuk bertemu dengan Pak Anis Matta, tetapi saya bertabrakan waktu. Karena ketika saya selesai memimpin barisan ganti presiden pada 2019, saya langsung gantung raket, istilahnya. Saya masuk ke kampung, dan mengabdikan diri saya ke wilayah pendidikan. Di situ saya all out selama dua tahun,\" ungkapnya. Rupanya, kata Neno, Fahri Hamzah tidak putus asa dan terus membujuk dirinya untuk bergabung ke Partai Gelora agar aspirasinya bisa diperjuangkan. Ia terus mengingatkan dirinya, bahwa jihad terbaik itu adalah jihad politik. \"Dia (Fahri Hamzah) mengatakan, tidak bisa kapasitas yang besar digunakan untuk komunitas kecil itu, meski tanpa merendahkan komunitas itu, saya paham maksud beliau, saya harus kembali ke medan pertempuran,\" ujarnya. Namun, karena ia tidak punya dorongan politik dan belum memiliki satu kemauan untuk hidup di partai politik (parpol), karena partai dinilai hanya akan mengurangi ruang gerak dirinya untuk masyarakat. \"Saya nggak mau dikasih label dan merk, karena akan mengurangi ruang lingkup gerak saya. Tidak hanya Partai Gelora yang saya tolak, tetapi ada dua partai lagi yang meminta saya untuk bergabung. Saya memang belum memiliki satu kemauan, bukan tahan harga atau jual mahal. Karena memang tidak punya dorongan saat itu,\" ujarnya lagi. Namun, karena kecerdasan Fahri Hamzah, Neno mengaku akhirnya luluh dan mau masuk Partai Gelora. Ada kata-kata dari Fahri Hamzah yang membuatnya tersadar dan terketuk hatinya untuk kembali terjun ke politik. \"Saat itu Pak Fahri mengatakan, saya tidak harus memilih Partai Gelora untuk kembali berjuang. Terjun dan ambillah, tolonglah masyarakat, tidak harus Gelora, bunda. Dengan partai besar sekalipun, kalau bunda pilih silahkan, yang penting kembali berjuang. Jadi kerelaan Pak Fahri itu membuat saya terketuk, membuat saya akhirnya berpikir. Itulah kecerdasanya Pak Fahri, karena dia tahu, saya tidak bisa dibeli dengan apapun,\" tandasnya. Neno Warisman akhirnya bergabung ke Partai Gelora dua bulan lalu, dan menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur (Jatim) III meliputi Kabupaten Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Ia sengaja memilih dapil Jatim III, karena berasal dari Banyuwangi. \"Dia juga mengingatkan saya, karena kebiasaan saya menolong kampung-kampung miskin, maka ketika kita tidak punya kekuatan atau power, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya jadi ingat ketika ingin menolong kampung dari penggusuran. Ketika, itu saya meminta tolong Pak Fahri dan Fadli, dan beliau-beliau sudah tidak menjadi wakil ketua DPR saat it. Dan beliau mengatakan sayang saya tidak menjabat lagi. Oh, iya ini menambah kesadaran saya, kita memang harus punya kekuatan. Saya putuskan maju dari Banyuwangi, karena saya putri Banyuwangi,\" katanya. Neno juga mengungkapkan, alasan dirinya berlabuh ke Partai Gelora, karena Partai Gelora merupakan partai orang-orang mustadh\'afin dan tidak ada tawaran jabatan apapun kepada dirinya. \"Partai ini tidak diasuh oleh para hartawan-hartawan, memang benar partai mustadh\'afin. Tak lama setelah itu, saya urus semua persyaratan menjadi caleg, itu kurang lebih dua bulan lalu. Dan semuanya selesai,\" katanya. Neno mengaku tidak tahu, jika Partai Gelora pada akhirnya mendukung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam partai Koalisi Indonesia Maju sebagai pengusungnya. \"Seperti kata Pak Anis Matta apa yang sudah terjadi, terjadilah. Kalau Partai Gelora punya keputusan mendukung Pak Prabowo dan Gibran, saya tetap memutuskan masuk, karena saya percaya dengan narasi baik Partai Gelora. Saya tetap menemukan kelurusan, ketulusan, dan saya senang menemukan orang-orang lurus yang benar strunggling (berjuang). Mereka semua bergerak bukan karena materi, tapi karena ideologis. Saya nikmati persaudaraan baru ini,\" katanya. Neno menyadari banyak kesalahpahaman di masyarakat terkait langkahnya bergabung ke Partai Gelora dan mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. \"Saya menerima jika ada kesalahpahaman, sebab saya ini orangnya selalu berpikir visioner, tidak bisa berpikir parsial. Saya juga suka memikirkan Indonesia yang terbaik, walaupun ongkosnya politiknya banyak,\" katanya. Ia menegaskan, sejak dulu kiprahnya dalam memperjuangkan orang miskin tidak berubah, dan menghimbau agar kita tidak bertengkar sesama komponen bangsa Indonesia, apalagi sesama muslim. \"Kita peluk saja, kalau nanti ada yang kecewa, saya akan memeluk, karena partai ini bukan partai agama. Karena partai ini hanya wasilah, atau cara saja, jalan saja yang berbeda dalam berjuang,\" katanya. Neno percaya terhadap perumpaan pada gelas yang kotor, jika terus menerus dituangkan air bersih lama-lama akan bersih dan bening juga. Artinya, itulah kiasan kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat, dimana untuk memperbaiki politilk dan sistem itu membutuhkan waktu. \"Dia memang harus mengalami kekeruhan-kekeruhan dahulu, ada kotoran-kotoran segala macam, tetap saja kita berbuat baik. Bisa jadi langkah saya ini keliru, tapi saya bergerak bukan karena saya diiming-imingi sesuatu, tetapi saya bergerak, karena nurani. Saya bisa menerima ini baik atau tidak, walaupun rumah saya pernah mau dibakar, mobil saya dibakar dan diri saya mau dibakar. Tetapi saya yakin terhadap langkah yang saya lakukan, meskipun di persekusi-persekusi. Kalau berbeda, saya akan kasih pemahaman, kalau tidak bisa saya syukuri saja perbedaan, makanya saya tidak pernah membeci siapapun,\" katanya. Ia mengatakan, pasti akan menemui kesulitan saat akan menyosialisasikan pasangan Prabowo-Gibran di lapangan, karena sepak terjangnya di politik selama ini berbeda dengan sekarang. \"Tapi saya tidak suka melihat masalah itu menjadi sulit. Jangankan di politik, di rumah tangga saja, saya memiliki perbedaan politik dengan anak-anak saya, itu tidak masalah, karena memang hidup ini penuh dengan tantangan-tantangan, semua tergantung interaksi kita kepada lingkungan,\" ujarnya. Neno pun belajar banyak dari tiga anaknya yang milenial, bagaimana cara memahami milenial, yang berbeda dengan cara pikiran orang tua seperti kita. \"Saya tidak mengenal Gibran, tetapi saya sudah mengasuh anak 100 milenial, dan setiap anak itu menyimpan kehebatannya masing-masing. Jadi saya orang yang selalu berpihak kepada orang yang lebih muda. Saya melihat masa depan dunia ini, ada di tangan anak muda, karena mereka jauh lebih berani dan kreatif sesuai dengan kebutuhan mereka. Hidup ini untuk kita wariskan, bukan kita pertahankan. Mudah-mudahan pengasuh-pengasuh Gibran, Pak Anis Matta, Pak Fahri Hamzah, Pak Zulkifli Hasan, serta partai koalisi sebagai pengemong, dapat memberikan arahan-arahan yang telah dilakukan generasi sebelumnya, yang buruk jangan dilakukan. Dan apa yang menjadi potensi yang baik dikembangkan, dan terus diingatkan ketika ada kekeliruan-kekeliruan,\" pungkasnya. (Ida)
Seorang Tahanan KPK Kasus Suap Meninggal Dunia
Jambi, FNN - Seorang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Agus Rama usia 55 tahun, terkait kasus korupsi dan suap RAPBD Jambi tahun 2017-2018, Rabu pagi meninggal dunia di dalam Lapas Kelas II A Jambi.Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Jambi Lili SH MH, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa seorang tahanan titipan jaksa penyidik KPK meninggal dunia di Lapas Jambi.\"Silahkan kawan kawan media untuk konfirmasi lanjutnya ke Kalapas Kelas II A Jambi, saya baru menerima laporan awal saja,\" katanya.Sementara itu suasana di rumah duka beralamat di RT 10 Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi sudah ramai dipenuhi keluarga dan kerabat dari PAN.Sedangkan jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka akan dimakamkan oleh keluarganya di pemakaman di Kota JambiWakil Ketua DPW PAN Provinsi Jambi Madian di rumah duka almarhum Agus Rama yang meninggal dunia usia 55 tahun dikarenakan sakit yang di deritanya.Almarhum Agus Rama rencananya dibawa dan dimakamkan di kampung halamannya Sadu, Tanjabtim yang diperkirakan kurang lebih tiga jam perjalanan menggunakan jalur sungai sedangkan melalui jalur darat sekitar lima hingga enam jam.\"Kami dari keluarga besar PAN mengucapkan berduka cita atas wafatnya almarhum Agus Rama yang merupakan kader terbaik dan telah menjabat anggota DPRD Provinsi Jambi dua periode sejak 2009 hingga 2019,\" katanya.Sedangkan kuasa hukum Agus Rama, Alimin Lubis mengatakan almarhum meninggal dunia pukul 06.00 WIB di dalam lapas Klas IIA Jambi.\"Ya beliau Agus Rama meninggal dunia menurut informasinya dia punya riwayat penyakit maag,\" katanya.Almarhum Agus Rama, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Tanjabbar- Tanjabtim meninggal dunia.Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Yunus Maraden Simangunsong mengatakan, Agus Rama merupakan tersangka kasus suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi dipindahkan ke Lapas Jambi dari Rutan KPK, dan bersama tersangka yang lain, pekan lalu. \"Para tahanan saat itu diterima dan diperiksa oleh dokter Lapas, dan mereka dalam keadaan sehat,\" katanya.Lalu, pada hari Selasa (31/10/2023) sekitar pukul 18.30 WIB, Agus Rama berobat ke klinik Lapas dengan keluhan tidak bisa makan dalam dua hari, menggigil, dan perut kembung.Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Lapas dengan observasi 1x24 jam dirawat di klinik Lapas dengan pemasangan infus. Apabila tidak ada membaik, akan direkomendasikan untuk dirujuk ke rumah sakit luar Lapas untuk penanganan medis lebih lanjut.Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB dokter Lapas dan petugas medis memeriksa kembali kondisi Agus Rama yang masih terbaring di ruang rawat klinik.Selanjutnya, ada hari Rabu (1/11) sekitar pukul 06.00 WIB komandan jaga kontrol ke klinik Lapas dan memeriksa Agus Rama yang sedang sakit.\"Ternyata tahanan ini sedang di kamar mandi klinik Lapas dan diperiksa kondisinya tidak sadarkan diri dan diduga karena terjatuh di kamar mandi,\" katanya.Mengetahui hal tersebut, komandan jaga melaporkan kondisi tersebut kepada dokter Lapas dan Kepala Lapas Jambi segera memberikan perintah langsung tindakan dibawa ke RSUD Raden Mattaher Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan pengawalan petugas Lapas dan dokter Lapas menggunakan Ambulance.Sekira pukul 06:40 WIB tiba di IGD RSUD Raden Mattaher Jambi langsung dilakukan pemeriksaan oleh tim medis dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 07.05 WIB di RSUD Raden Mattaher Jambi.Setelah Agus Rama dinyatakan meninggal dunia, pihak Lapas Jambi menghubungi pihak keluarga tahanan dan pihak yang menahan serta Jaksa KPK untuk menyampaikan kondisi tahanan tersebut telah meninggal dunia di IGD RSUD Raden Mattaher Jambi.(ida/ANTARA)
Mantan Dirut Bakti Kominfo: Johnny Plate Pengecut
Jakarta, FNN - Mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Anang Achmad Latif menyebut mantan Menkominfo Johnny G. Plate adalah seorang pengecut.Anang mengaku salah menilai Johnny selama ia bekerja di kementerian tersebut. Menurut Anang, Johnny tidak sesuai dengan harapannya bahwa seorang pemimpin harus mengayomi dan bertanggung jawab kepada anak buahnya.“Beliau yang saya harapkan bisa sebagai pemimpin yang mengayomi dan bertanggung jawab kepada anak buah, tetapi dalam kasus ini ternyata terbukti beliau hanyalah seorang baik namun pengecut,” ucap Anang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.Anang menyampaikan pernyataan itu dalam nota pembelaan (pleidoi) pribadinya atas tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam perkara dugaan korupsi BTS 4G Kemenkominfo.Lebih lanjut, Anang menyebut Johnny berlindung seolah-olah tidak bersalah dalam perkara yang tengah diadili itu. Anang menyebut Johnny membuat pengakuan bahwa eksekusi di lapangan selama pengerjaan proyek BTS 4G hanya dibebankan kepada dirinya.“Apa yang terjadi ketika eksekusi di lapangan menjadi sepenuhnya tanggung jawab saya, menurut pengakuan beliau. Saya hanya bisa terdiam mendengarkan argumen-argumen yang beliau sampaikan untuk membela diri. Saya akui beliau seorang politisi ulung,” ucap Anang.Di sisi lain, dia mengaku merasa telah melakukan kesalahan besar karena tidak mengungkapkan keseluruhan kebenaran yang ada. Namun ia mengaku sudah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang akan disesali seumur hidup.“Mungkin adalah kesalahan besar saya tidak mengungkapkan keseluruhan kebenaran yang ada karena hanya semata-mata hati nurani saya terbentur dengan pikiran saya. Apakah akan menjadi lebih bermanfaat atau bahkan mendapatkan mudarat. Namun akhirnya, saya sudah memutuskan bahwa saya tidak ingin melakukan sesuatu yang akan saya sesali seumur hidup,” katanya.Anang Achmad Latif dituntut dengan pidana 18 tahun penjara. Dia juga dihukum membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar Rp5 miliar subsider sembilan tahun kurungan penjara.JPU menilai Anang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua primer Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Sementara itu, Johnny G. Plate dituntut pidana penjara selama 15 tahun, denda sebesar Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar subsider 7,5 tahun kurungan penjara.Johnny G. Plate dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Kasad Agus Subiyanto Siap Mengikuti Proses Pencalonan Dirinya Sebagai Panglima TNI
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebut dia siap mengikuti proses pencalonan dirinya sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono.Presiden RI Joko Widodo melalui surat presiden (surpres) ke DPR RI mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI.\"Siap,\" kata Agus pada sela-sela kegiatannya mendampingi Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Bogor, Jawa Barat, Rabu.Walaupun demikian, perwira tinggi bintang empat itu mengaku belum mendengar mengenai jadwal uji kelayakan dan kepatutan, yang menjadi salah satu tahapan menjadi Panglima TNI.Dalam kesempatan yang sama, dia menegaskan dirinya loyal terhadap Presiden RI Joko Widodo dan siap menerima penugasan apa pun dari Presiden.\"Saya loyal kepada Panglima tertinggi saya, Presiden, karena sebelum di sini pun, saya ditempatkan di mana saja, pernah di Tim-Tim (Timor-Timor). Saya dulu menyelesaikan (tugas) sampai 1999 terakhir di sana, kemudian di Poso juga. Jadi, saya sebagai prajurit siap ditempatkan di mana saja,\" ujar Agus Subiyanto.Agus melanjutkan jika nantinya dia terpilih sebagai Panglima TNI, maka dia ingin meningkatkan profesionalisme prajurit. \"Kami akan buat prajurit yang profesional, riil profesional,\" kata Kasad.DPR RI menerima surpres dari Presiden RI Joko Widodo mengenai usulan calon Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono pada Senin (30/10).Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, yang resmi menjabat sebagai Panglima pada Desember 2022, bakal pensiun pada 1 Desember 2023 atau beberapa hari setelah dia tepat berusia 58 tahun. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengatur perwira TNI pensiun pada usia 58 tahun, sementara bintara dan tamtama 53 tahun.Agus Subiyanto, yang baru saja resmi menjabat minggu lalu (27/10), dilantik sebagai Kepala Staf TNI AD menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman pada Rabu minggu lalu (25/10). Jika dia akhirnya terpilih sebagai Panglima TNI, maka masa tugas Agus sebagai Kasad kemungkinan kurang lebih dari 1 bulan.(ida/ANTARA)
Soal Pemindahan Atribut Partai di Bali, Presiden Sudah Menerima Informasi
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengaku sudah menerima informasi dari Pj Gubernur Bali terkait pemindahan atribut partai politik di Bali saat kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu.\"Dan ini tadi memperoleh informasi dari (Pj) Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang,\" kata Jokowi saat kunjungan kerja di kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu.Presiden menyampaikan bahwa terkait atribut partai itu, pemerintah termasuk aparatur sipil negara, TNI serta Polri harus netral.\"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,\" tegasnya.Oleh sebab itu, kata dia, pemindahan beberapa atribut partai politik oleh pemerintah kabupaten/kota serta provinsi, semestinya meminta izin kepada pengurus partai di daerah agar tidak menimbulkan miskomunikasi.\"Oleh sebab itu pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten/kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,\" terangnya.Saat ditanya apakah pemerintah daerah atau ASN di Bali yang melakukan pemindahan/pencopotan atribut partai tidak netral, Jokowi menekankan bahwa yang terpenting adalah melakukan komunikasi dengan pengurus partai di daerah.\"Artinya harus ada komunikasi, komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi,\" kata dia.Sedangkan apabila atribut partai melanggar aturan daerah dan merusak tata kota, Presiden Jokowi menyebut hal itu merupakan urusan dari pemerintah daerah.(ida/ANTARA)
Kang Emil Diundang Jokowi ke IKN Sebagai Arsitek
Jakarta, FNN - Koordinator Staf Khusus Presiden RI, AAGN Ari Dwipayana, mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang khusus mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, agar bisa memberikan masukan soal pembangunan sesuai kapasitas seorang arsitek.\"Pak Ridwan Kamil diundang khusus oleh Bapak Presiden untuk melihat langsung progres pembangunan IKN karena Kang Emil adalah seorang arsitek sehingga bisa (memberikan) masukan sesuai keahlian beliau,\" kata Ari saat dihubungi dari Jakarta.Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil sebelumnya tampak duduk di jajaran depan bersama para menteri kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi, dan para pejabat daerah saat seremoni groundbreaking Bandara Ibu Kota Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.Kang Emil duduk bersebelahan dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Kemudian di sebelah Bambang adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Presiden Jokowi.Presiden Jokowi pada Rabu ini dijadwalkan meninjau dan meletakkan batu pertama pembangunan (groundbreaking) sejumlah proyek infrastruktur di IKN.Saat meresmikan groundbreaking Bandara IKN, Jokowi menargetkan bandara itu dapat beroperasi penuh pada 2024.\"Hari ini kita segera akan melakukan groundbreaking pembangunan Bandar Udara Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditargetkan akan beroperasi penuh pada Desember 2024,\" tuturnya.Menurut Jokowi, pembangunan Bandara IKN ditargetkan selesai dan sudah dapat digunakan pada Juni 2024, namun resmi operasional pada Desember 2024. Kehadiran Bandara IKN, kata Jokowi, sangat penting seiring dengan padatnya kegiatan dan mobilitas orang, begitu juga barang dari dan menuju IKN.(ida/ANTARA)
Politik Kekerabatan, Bukan Monopoli Jokowi
Potik kekerabatan bukan monopoli Jokowi. Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjadi imam dalam hal dinasti. Hary Tanoesoedibjo pun tanpa merasa risih memasang istri dan selutuh anaknya untuk duduk di kursi Senayan. Oleh: Dimas Huda | Jurnalis Senior FNN Partai Perindo seakan sudah menjadi kendaraan pribadi keluarga Hary Tanoesoedibjo. Taipan ini mengusung istri dan semua anaknya turut serta berjuang menguasai Senayan. Istri Hary Tanoe, Liliyana Tanaja Tanoesoedibjo terdaftar sebagai bakal caleg Partai Perindo untuk Dapil Jakarta II dengan nomor urut 1. Anak pertama Hary, Angela H Tanoesoedibjo terdaftar sebagai bakal caleg dari Partai Perindo untuk Dapil Jawa Timur I. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mendapatkan nomor urut 1. Anak kedua Hary, Valencia H Tanoesoedibjo tercatat sebagai bakal caleg dari Partai Perindo di Dapil Jakarta III, dengan nomor urut 1. Anak ketiganya, Jessica Tanoesoedibjo terdaftar sebagai bakal caleg di Dapil NTT II, dengan nomor urut 1. Selanjutnya, anak keempat Hary, Clarissa Tanoesoedibjo sebagai bakal caleg di Dapil Jawa Barat I, dengan nomor urut 2. Adapun anak bungsu Hary, Warren Tanoesoedibjo bakal caleg di Dapil Jawa Tengah I, dengan nomor urut 2. Hary Tanoesoedibjo juga sendiri terdaftar di Dapil Banten III. Dia mendapatkan urut 1 di antara bakal caleg Perindo lainnya di dapil tersebut. Fenomena politik kekerabatan tampaknya kian mengental pada Pemilu 2024. Bukan hanya Hary Tanoe yang memboyong keluarganya untuk meramaikan pesta demokrasi tersebut. Fenomena itu terjadi di banyak partai politik. Para bakal caleg keluarga elite partai politik itu jumlahnya sedikitnya hampir 20 orang. Keikutsertaan mereka diketahui setelah KPU RI mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI pada Agustus lalu. Dalam dokumen tersebut, terdapat 9.919 nama bakal caleg yang diusung 18 partai politik untuk bertarung di 84 daerah pemilihan (dapil). Tampak lima nama bakal caleg yang merupakan istri atau suami dari elite partai politik. Bahkan, empat di antaranya nyaleg bareng dengan pasangannya. Himmatul Aliyah, istri dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, misalnya. Himmatul tercatat sebagai bakal caleg Partai Gerindra untuk Dapil DKI Jakarta II dengan nomor urut 1, sedangkan Muzani sendiri nyaleg di Dapil Lampung I dengan nomor urut 1. Ada juga Netty Prasetiyani, istri dari Wakil Ketua Majelis Syura PKS yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Netty jadi bakal caleg PKS di Dapil Jawa Barat VIII dengan nomor urut 1, sedangkan Aher berlaga di Dapil Jawa Barat II dengan nomor urut 1. Lalu ada Erry Ayudhiansyah. Dia adalah suami dari Ketua DPP PKB sekaligus Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim. Erry jadi bakal caleg PKB untuk Dapil Banten II dengan nomor urut 1, sedangkan Chusnunia akan bertarung di Dapil Lampung I dengan nomor 1. Julie Sutrisno Laiskodat tak ketinggalan. Istri dari politikus senior Partai Nasdem sekaligus Gubernur NTT Viktor Laiskodat ini jadi caleg Partai Nasdem untuk Dapil Dapil NTT I dengan nomor urut 1, sedangkan Viktor maju di Dapil NTT II dengan nomor urut 1. Begitu juga Atalia Praratya. Istri Ridwan Kamil, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Gubernur Jawa Barat ini bakal caleg Partai Golkar di Dapil Jawa Barat I dengan nomor urut 2. Jika dicermati, termasuk Hary Tanoe, ada delapan bakal caleg DPR yang punya hubungan dengan elite politik sebagai ayah-anak atau nenek-cucu atau paman-keponakan. Mereka itu misalnya Parananda Surya Paloh. Anak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem ini sebagai bakal caleg nomor urut 1 di Dapil Sumatera Utara I untuk Nasdem. Ada juga Putri Zulkifli Hasan, anak dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Putri jadi bakal caleg PAN di Dapil Lampung I dengan nomor urut 1. Lalu, Rivandra Airlangga, putra dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Rivandra tercatat sebagai bakal caleg Partai Golkar untuk Dapil Jawa Barat V dengan nomor urut 1. Hisan Anis Matta, putri dari Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga tak ketinggalan. Hisan jadi bakal caleg Partai Gelora di Dapil Jawa Barat V dengan nomor urut 1. M Rasyid Rajasa, putra dari Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa. Rasyid terdaftar sebagai bakal caleg PAN di Dapil Jawa Barat I dengan nomor urut 5. Erwin Aksa, keponakan dari mantan wakil presiden RI sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK). Erwin yang kini menduduki posisi Ketua DPP Partai Golkar ternyata maju sebagai bakal caleg di Dapil Jakarta III dengan nomor urut 2. Rahayu Saraswati, anak dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djojohadikusumo sekaligus keponakan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang kini memegang jabatan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra maju sebagai bakal caleg di Dapil Jakarta III dengan nomor urut 1. Diah Pikantan O Putri Hapran juga begitu. Pikantan merupakan anak dari Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani. Dia tentu cucu dari Ketua Umum PDIP sekaligus mantan presiden RI Megawati Soekarnoputri. Pikantan jadi bakal caleg dari partai berlogo banteng itu di Dapil Jawa Tengah IV dengan nomor urut 1. Merusak Demokrasi Fenomena keluarga elite partai politik menjadi bakal caleg ini merupakan bentuk politik kekerabatan. Fenomena ini disebut merusak demokrasi dari banyak sisi. \"Jaringan politik kekerabatan ini sulit diketahui oleh masyarakat, padahal itu dampaknya buruk, merusak demokrasi kita,\" kata Lucius Karus, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Pada umumnya caleg-caleg kekerabatan ini menjadi caleg dengan menempuh jalan pintas, yakni mengandalkan kedekatan dengan elite partai. Mereka biasanya mendaftar di hari terakhir pendaftaran dan tidak mengikuti tahapan kaderisasi seperti anggota partai lainnya. Itu sebabnya, fenomena politik kekerabatan merusak proses kaderisasi partai karena kader-kader potensial yang sudah mengikuti tahapan kaderisasi, bahkan mungkin pencalonan, terhalang langkahnya menjadi caleg karena harus mengalah dengan keluarga elite partai. Kalaupun bisa menjadi caleg, para kader tetap saja harus merelakan nomor urut kecil apabila terdaftar di dapil yang sama dengan keluarga bos partai. Politik kekerabatan atau politik dinasti ini terjadi karena regulasi pemilu tidak melarang hal tersebut. Praktik tersebut semakin subur akibat adanya \"oligarki partai\" alias segelintir orang yang punya kuasa penuh menentukan kebijakan partai. \"Jadi saya kira (fenomena politik kekerabatan ini) berbanding lurus dengan faktor partai politik kita yang masih dikuasai oligarki. Jadi politik dinasti itu sudah menjadi satu hal yang tak terelakkan,\" kata Lucius. Elit Pemangsa Dinasti politik adalah fenomena yang terjadi setiap pemilu. Para pembuat undang-undang pun tak pernah membuat rekomendasi atau memastikan agar dinasti politik tak terjadi lagi. Tengok saja trah Yudhoyono yang maju melalui Partai Demokrat. Trah ini dinahkodai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rombongan keluarga yang maju caleg ini adalah akibat kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang memberi keistimewaan pada kader yang dekat dengan ketua umum. Hal ini agar praktik menyimpang bisa dikendalikan. “Ini semua bisa dijelaskan karena oligarki partai yang belum juga berubah. Jadi politik dinasti itu sudah menjadi satu hal yang tak terelakkan,” ujar Lucius. Politik dinasti sebenarnya bukan sistem yang tepat diterapkan negara yang demokratis. Pasalnya, setiap warga negara memiliki hak suara yang harus dijamin dan dipenuhi. Selain itu, politik dinasti juga mampu menyuburkan budaya korupsi dan kecenderungan mempertahankan kekuasaan. Banyak studi membuktikan bahwa sejak awal terjadi pembajakan terhadap lembaga-lembaga dan prosedur Demokrasi, dan ini menjadikan demokratisasi Indonesia berwatak sangat elitis. Robison & Hadiz (2004) melakukan studi yang menggaris-bawahi bahwa elit predatorial (elit pemangsa rakyat) lama yang berbasis partai-partai politik menguasai panggung politik. Mereka melakukan reorganisasi kekuasaan mengikuti logika politik kartel, yaitu politik kartel digambarkan sebagai situasi manakala partai-partai politik secara bersama-sama mengabaikan komitmen ideologis dan programnya agar tetap bisa bertahan di lingkar kekuasaan dengan memilih bergabung dengan pemerintahan baru pasca pemilu. Sebagai imbalan atas dukungan yang diberikan mereka berbagi pos-pos jabatan di pemerintahan. Politik kartel pada gilirannya membentuk pemerintahan berwatak oligarkis. Oligarki merupakan mekanisme pemusatan kekuasaan pada segelintir elit berkuasa yang menekankan pada kekuatan sumber daya material (kekayaan) sebagai basis mempertahanan kekuasaan sekaligus kekayaan pada diri elit. Sementara plutokrasi mirip dengan oligarki. Namun, plutokrasi terjadi tatkala tercipta suatu kondisi ekstrem ketimpangan sumber daya antara “kaya”dan “miskin” di dalam suatu negara. Plutokrat (penguasa dalam plutokrasi) tidak hanya menguasai sumber ekonomi dan politik, melainkan juga sumber daya kekerasan (pasukan, senjata, teknologi). Dan ini menjadi basis bagi munculnya oligarki. Akan tetapi ada studi lain yang dilakukan Hee-Yeon Cho (2008) melihat bahwa“demokrasi oligarkis” Indonesia berangsur-angsur berubah menjadi “oligarki demokratis. ”Inilah sejenis oligarki yang ingin mempertahankan kekayaan–sekaligus merebut kekuasaan–melalui kompetisi electoral (melalui pemilu) yang berwatak elitis. Sehingga, bukan politik demokrasi yang berlangsung di Indonesia, tapi politik oligarki. Sementara itu Winters (2014) juga menegaskan kenyataan serupa, bahwa elemen penting neo Orde Baru adalah kaum oligark (elit berwatak oligarkis) yang tak ikut lenyap bersama tumbangnya Soeharto. Kaum oligark yang dulu berada di bawah kendali mutlak Soeharto kini sedang berebut posisi di puncak kekuasaan. Oligark sultanistik di zaman Orde Baru terpusat di Cendana, sedangkan oligark pasca Orde Baru menyebar ke dalam banyak kutub persaingan kaum elit. Metode otoritarian Orde Baru membuat oligarki bisa dikuasai seorang diktator, sedangkan “demokratisasi” pasca Orde Baru membuat para oligark bersaing melalui mekanisme kompetisi electoral. Sehingga Winters ingin menegaskan bahwa oligarki dan demokrasi saling menunggangi.
