POLITIK

Anis Matta: Gelora Menang, Indonesia Bebas Buta Huruf Al-Qur'an

JAKARTA | FNN  - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, program pemberantasan buta huruf Al-Qur\'an akan menjadi salah satu agenda utama yang akan diperjuangkan Partai Gelora, apabila lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 mendatang. \"Umat muslim yang buta huruf Al-Qur\'an itu, angkanya sangat mencemaskan saat ini. Berdasarkan survei PTIQ tahun 2022 sampai 22 persen, sedangkan survei Dewan Masjid tahun 2019 sekitar 65 persen,\" kata Anis Matta keterangannya, Selasa (5/12/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 24 dengan tema \"Gelora Menang, Indonesia Bebas Buta Huruf Al-Qur\'an\" yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (4/12/2023) malam.  Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedy Miing Gumelar ini, Anis Matta menegaskan, bahwa program pemberantasan buta huruf Al-Qur\'an ini bisa menjadi program resmi pemerintah. \"Melihat kesuksesan pemerintah dalam pemberantasan buta huruf selama ini, yang tinggal 3 persen. Maka perlu ada program literasi yang lain, yakni literasi Al-Qur\'an, memberantas buta huruf Al-Qur\'an,\" katanya. Menurut Anis Matta, Partai Gelora akan mendorong program pemberantasan buta huruf Al-Qur\'an menjadi program resmi pemerintah. Karena penduduk muslim mayoritas di Indonesia, bahkan terbesar di dunia. \"Ini agenda yang akan diperjuangkan Partai Gelora, kalau kita masuk Senayan, lolos threshold dan ikut memimpin negara ini. Insya Allah akan menjadi salah satu agenda utama Partai Gelora,\" katanya. Anis Matta mengatakan, ada tiga alasan fundamental yang menjadi fondasi mengapa Partai Gelora mendorong upaya pemberantasan buta huruf Al-Qur\'an menjadi program resmi pemerintah.  \"Pertama Islam itu punya peran sebagai faktor pemersatu dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia. Faktor kedua adalah basis semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan faktor ketiga adalah basis moral,\" katanya. Hal ini penting, karena masyarakat Indonesia yang akan dibangun adalah masyarakat yang sejahtera, tapi juga religius yang memiliki iman dan ilmu, sehingga akan menciptakan kesadaran beragama.  Dua landasan iman dan ilmu ini, lanjut Anis Matta, yang bisa menaikkan derajat suatu bangsa. Sebab, Iman memberikan kita arah hidup, sementara ilmu akan  memberikan kita kapasitas. \"Nah, kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai superpower baru, maka perlu kita bangun sistem pendidikan yang kokoh. Ketika dulu ada SD Inpres berhasil dengan programnya memberantas buta huruf, maka program sama juga bisa dilakukan pemerintah, yakni program bisa baca Qur\'an,\" ujarnya. Program pemberantasan buta huruf Al-Qur\'an ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran beragama Umat islam. Karena membangun kesadaran beragama itu juga menjadi bagian dari kepentingan negara, bukan hanya cita-cita orang Islam saja.  \"Baginilah cara cara kita memperjuangkan kepentingan umat itu. Kepentingan umat harus menjadi bagian dari kepentingan negara,\" katanya. Artinya, tugas memberantas buta huruf Al-Qur\'an ini bukan hanya tugas ormas Islam, yayasan-yayasan Islam, ulama atau guru ngaji saja. Tetapi, belajar mengaji itu, harus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.  \"Belajar mengaji itu harus dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah bisa meniru keberhasilan Pak Habibie (BJ Habibie) saat menjadi Ketua ICMI yang dengan menggalakkan TPA. Pemerintah bisa membuat Rumah Qur\'an di setiap desa misalnya,\" ujar Anis Matta.  Selain itu pemerintah, kata Anis Matta, perlu menganggarkan anggaran untuk para guru ngaji, dimana penyalurannya bisa melalui ormas atau yayasan-yayasan Islam. \"Anggarannya semacam BOS, orang yang bikin rumah mengaji dikasih anggaran negara. Jadi nanti guru ngaji diongkosin negara, kalau teknis penyaluran nanti bisa didiskusikan. Intinya ada institusi dan anggaran,\" katanya. Anis Matta menilai tugas negara adalah menciptakan generasi unggul, dimana tidak hanya membangun anak-anak Indonesia secara fisik dengan bantuan gizi untuk ibu hamil hingga makanan waktu dia sekolah saja,  tapi juga meningkatkan kemampuan kognitif anak di sekolah hingga kuliah gratis, serta mendorong anak-anak memiliki hati, moral dan arah hidup. \"Jadi nanti akan kita lihat ada satu generasi baru yang kuat secara fisik dan sehat, karena diperhatikan negara sejak awal, cerdas akalnya dan juga memiliki hati terarah dengan iman dan akhlaq yang baik,\" katanya. Anis Matta menegaskan, upaya untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam harus dilakukan secara sistematika dengan mulai membangun fondasi yang kokoh terlebih dahulu. \"Untuk membangun fondasi yang kokoh itu, maka orang Indonesia, khusus orang muslim harus bisa baca Qur\'an. Karena Al-Qur\'an itu adalah sumber pengetahuan dan sumber sistem kehidupan manusia,\" katanya. Anis Matta berpandangan, bahwa agama telah memberi inspirasi kepada kita semua dalam mengelola negara. Dimana negara bisa mengurus warganya dari tiga sisi sekaligus,  tidak hanya dari sisi fisik saja, tetapi juga pengetahuan dan akhlaqnya.  \"Insya Allah nanti akan ada SDM yang kokoh, punya pengetahuan, tapi pada saat yang sama juga religius. Ke depannya, jangan-jangan nanti Panglima, Kapolri dan Presiden-nya hafal Qur\'an, hafiz Qur\'an,\" pungkasnya. (Isa)

Fahri Hamzah Kritik Pengusung Perubahan untuk Tidak Abu-abu

JAKARTA | FNN  - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Hamzah melontarkan kritikan pedasnya ke pasangan calon (paslon)  peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang mengusung tema \'perubahan\' dan tidak abu-abu alias hitam putih, di berbagai pertemuan dengan rakyat.  Sebab di sisi lain, lanjut Fahri, para pendukungnya masih menikmati posisi \'empuk\' sebagai anggota keluarga besar kabinet Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma\'ruf Amin yang jelas-jelas sedang mereka kritik. \"Kan kesannya jadi nggak serius pertarunganya, kalau semua masih jadi anggota kabinet koalisi Pak Jokowi,\"  kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/12/2023). Bahkan, Wakil Ketua Umum  Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menyebut kalau yang dilakukan paslon bersama partai-partai koalisinya, terkesan mengadu domba rakyat dengan tema perubahan dan tidak abu-abu alias hitam putih-nya itu. \"Apa namanya kalau begini? Ingat dong, kalian masih merupakan anggota keluarga besar kabinet Jokowi-Ma\'ruf,\" sentil Fahri lagi. Lanjut Fahri, Partai Gelora sebagai yang di luar kabinet, sangat prihatin kalau bertengkar kabinet Jokowi-Ma\'ruf,\" sentil Fahri lagi. Lanjut Fahri, Partai Gelora sebagai yang di luar kabinet, sangat prihatin kalau bertengkar yang terlalu keras dalam kontestasi di Pemilu 2024 ini. \"Mendingan kalian ikut aku jadi caleg dan bertempur meminta mandat rakyat, daripada ngomong perubahan ternyata oh ternyata ... ,\" sindir Caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut. (ida)

Fraksi PKS DPR RI Datangi HAM PBB di Swiss Suarakan Kemerdekaan Palestina

Jakarta | FNN - Fraksi PKS DPR RI melakukan pertemuan dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Nada al Nashif di Jenewa Swiss pada Kamis (30/11/2023).  Delegasi Fraksi PKS dipimpin oleh Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi Duta Besar Achsanul Habib dari PTRI Jenewa. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kehadiran Fraksi PKS di KTHAM PBB merupakan bagian dari lawatan diplomasi parlemen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina yang sudah dua bulan ini digempur agresor Israel.  \"Kehadiran Fraksi PKS juga bertepatan dengan Peringatan Hari Solidaritas Internasional PBB untuk Rakyat Palestina yang diperingati setiap tanggal 29 November,\" katanya. Melalui momentum tersebut, Fraksi PKS mengingatkan bahwa PBB masih berhutang janji kemerdekaan rakyat Palestina yang diserukan Majelis Umum PBB sejak tahun 1978 berdasarkan Resolusi PBB 32/40 B. \"Bahwa rakyat Palestina sampai detik ini belum mendapatkan hak-haknya, mulai hak paling dasar yaitu hak hidup yang aman dan damai, hak menentukan nasib sendiri, hingga hak kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayahnya yang dirampas paksa oleh Israel,\" tandasnya. Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri dalam sambutannya mengatakan bahwa jaminan hak asasi manusia dan keadilan adalah prioritas tertinggi dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi Indonesia, UUD 1945.  \"Karenanya kami sangat prihatin dan bersedih dengan berbagai konflik, perang, penindasan, diskriminasi, bahkan penjajahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia terutama apa yang terjadi di Gaza Palestina 2 bulan ini,\" ungkapnya.  Menteri Sosial RI 2009-2014 ini berharap PBB dengan seluruh kewenangan dan otoritas yang dimiliki dapat melakukan intervensi Pertama, untuk menghentikan kekerasan,  pembunuhan, dan genosida rakyat tak berdosa di Gaza Palestina Kedua, untuk menegakkan HAM dan keadilan rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaannya.  Ketiga, untuk menginvestigasi Israel atas semua pelanggaran HAM, pelanggaran hukum humaniter, dan pengabaian berbagai konvensi serta resolusi PBB.  Keempat, untuk menegakkan hukum dan sanksi yang tegas atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel selama pendudukan tanah Palestina. \"Dunia harus menghentikan Israel atas segala bentuk aneksasi, okupasi, dan penjajahannya di wilayah Palestina. Sebaliknya, bangsa Palestina harus mendapatkan hak kemerdekaannya di tanahnya sendiri. Inilah solusi perdamaian yang harus kita wujudkan bersama,\" pungkas Dr. Salim. (Sur)

LBH Sebut Demokrasi Telah Dikooptasi Penguasa

Jakarta | FNN - Direktur LBH Jakarta, Arief Maulana mengatakan, demokrasi yang dijalankan hari ini sangat jauh dari kata ideal dan cenderung digunakan penguasa untuk mencapai tujuannya.  \"Dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berpendapat juga berbicara dari rakyat sangat penting. Karena prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Dia berhak bicara agar kepentingannya didengar dan kebutuhannya dipenuhi oleh penguasa,\" tegas Arief pada Jumat (1/12/2023).  Kemudian sejatinya kebebasan berpendapat itu dijamin, dilindungi sebagai pondasi dari demokrasi. Namun kenyataan hari ini, sikap-sikap aparat, Undang Undang yang berlaku seperti UU ITE, UU KUHP justru membelenggu suara rakyat dan anti kritik.  \"Jika kita membaca hasil dari Indikator Politik, 60-70% masyarakat Indonesia mereka takut untuk berpendapat. Tidak percaya pemerintah bisa menerima kritik. Wajar kalau indeks demokrasi di Indonesia terjun bebas,\" jelas Arif.  Intimidasi dan tekanan diterima oleh orang-orang yang mengkritisi pemerintah. \"Represi bukan hanya fisik, tetapi bisa juga di-bully, offline-online, akunnya bisa dibajak. Lebih besar ancamannya. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi,\" tegas Arif lagi.  Pun jika berharap pada hukum dan aparat penegak hukum. Arif menilai sekarang ini hukum justru dijadikan alat untuk melegitimasi praktek penyalahgunaan wewenang. Dia mencontohkan penggunaan aparat pemerintah seperti ASN, TNI-Polri, termasuk aparat desa beberapa waktu lalu dalam kampanye.  \"Padahal mereka tidak boleh ikut politik praktis, berkampanye. Ketika kemudian mereka dimanfaatkan untuk melabrak aturan, itu jelas penyalahgunaan wewenang, tidak sesuai prinsip demokrasi. Tidak fair,\" ungkap Arif.  Dengan begitu lanjut dia, banyak penyelewengan, sehingga sulit untuk percaya bahwa Pemilu kita kedepan akan berlangsung Jujur dan Adil. Sementara itu, Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai suasana kebatinan masyarakat tengah sensitif dengan isu demokrasi. Hal itu muncul ketika ada berbagai pelarangan yang menghambat kebebasan masyarakat sipil untuk bersuara dan menyampaikan pendapat. \"Saya kira ini suasana kebatinan yang dirasakan oleh masyarakat sipil, misalnya ada kasus pelarangan diskusi, pencegahan beberapa orang yang ingin diskusi di kampus karena ada intervensi kekuasaan, kemudian beberapa kawan yang mengkritik pejabat publik dilaporkan ke polisi, bahkan ada yang menghadapi proses hukum,\" jelasnya. Gufron menyoroti beberapa kasus yang terjadi seperti Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang kini berhadapan dengan hukum dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Bahkan yang terbaru Ketua BEM UI Melki Sedek Huang juga dikabarkan menerima intimidassi akibat mengkritik Putusan MK Nomor 90. \"Saya kira itu beberapa tanda yang dirasakan masyarakat dari menurunnya kebebasan sebagai cerminan dari demokrasi yang mengalami regresi,\" tambah Gufron. Berbagai kejadian itu juga dinilai menjadi potret yang secara induktif menggambarkan situasi umum hari ini. Kebebasan di ruang publik untuk kritis, berekspresi, berorganisasi, berdiskusi itu menghadapi dinamika politik elite yang anti terhadap kebebasan. Ditandai Politik Dinasti Gufron menilai kondisi dan situasi demokrasi di Indonesia tengah mengalami kemunduran serius, terutama di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kemunduran demokrasi Indonesia semakin nyata saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90 terkait batas usia capres dan cawapres yang dinilai melanggengkan politik dinasti. \"Demokrasi Indonesia mengalami de-konsolidasi, regresi. Indikatornya banyak. Puncak dari kemunduran itu salah satunya ditandai dengan politik dinasti yang dimuluskan lewat Putusan MK No.90,\" tegasnya. Bahkan jauh sebelum Putusan MK muncul, publik juga sudah dihantui ketakutan untuk berbicara kritis di ruang publik.  \"Sebelumnya kan sudah banyak yang secara kritis menyoroti situasi kebebasan di ruang publik yang menurun. Orang takut untuk bicara, menyuarakan pandangan kritisnya ke pemerintah, presiden, DPR, dan elite politik. Beberapa di antaranya ada yang dilaporkan ke polisi, dikriminalisasi,\" kata Gufron. Karena itu, Gufron menyayangkan penguasa saat ini yang muncul dari mekanisme demokrasi justru menyerang demokrasi. “Padahal mereka misalnya presiden, elite politik lain yang duduk dalam kekuasaan kan mereka muncul dari mekanisme politik demokrasi. Tapi justru mereka menjadi aktor yang menyerang demokrasi, kebebasan. Tentu itu menjadi sebuah ironi,\" pungkasnya. (Sur)

Keamanan IT KPU Harus Diperkuat, Waspadai Sabotase Rekapitulasi Suara Pemilu

Jakarta | FNN  - Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan audit keamanan IT secara menyeluruh, memperkuat perlindungan data-data pemilih agar tidak disalahgunakan saat pemilihan suara nanti.  \"Rekayasa data rekapitulasi dimungkinkan, pertama karena artinya sistem keamanan TI, internet platform maupun database KPU dalam posisi tidak aman,\" tegas Heru pada Jumat (1/12/2023).  Modus yang bisa dilakukan adalah dengan mencatut data, membuat KTP siluman, dan mencoblos pada menit-menit terakhir sebelum TPS dibuka.  \"Bisa jadi akan membuat KTP palsu yang akan digunakan saat pencoblosan pemilu 2024 an pilpres pada 14 Februari mendatang. Ini harus diantisipasi, karena biasanya ketika menjelang penutupan suara, 1 jam sebelumnya, dimungkinkan orang yang belum memili bisa memilih, yang tidak terdaftar bisa menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP,\" ungkap Heru.  Dan biasanya mereka akan menggunakan KTP tersebut bukan di wilayah DPT.  Selain itu, ada metode lain yang tidak kalah jahat, bisa mengacak-ngacak Pemilu kita.  \"Dan selain data yang diambil, dengan hacker masuk ke sistem KPU, maka ya bisa saja nanti mereka mengacak-acak sistem IT KPU lainnya termasuk rekapitulasi penghitungan suara. Sehingga masalah ini jangan dianggap sepele, tapi harus diperkuat keamanan siber dan keamanan datanya,\" tegas Heru.  \"Kita harus antisipasi pemilu 2024 ini , pilpres, menjadi pemilu dan pilpres yang berkualitas,\" tambah Heru.  Belajar dari kasus hacker Jimbo, Heru merasa KPU tidak melindungi data-data mereka dengan baik.  \"Memang kalau kita lihat data-data tersebut, secara data yang formatnya memang sudah tidak melakukan  enkripsi, artinya ada ada kelalaian KPU, harusnya data tersebut dilakukan enkripsi,\" jelas Heru. Maka tidak heran jika data-data ini mudah diretas.  Untuk itu, Heru tetap mendorong KPU melakukan audit IT menyeluruh. \"Memang biasanya kalau ada peretasan biasanya perlu dilakukan audit keamanan IT secara menyeluruh. Jadi memang ada prosedur yang harus dilakukan untuk melihat bagaimana kebocoran terjadi dan dari mana kebocoran. Apakah juga KPU sudah melakukan hal hal yang memang berupaya untuk mencegah kebocoran tersebut terjadi,\" jelas Heru. Lebih Jujur Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay meminta agar KPU tidak menganggap sederhana persoalan kebocoran data pemilih dari website KPU.  Kabar kebocoran itu bisa memicu respons publik dan berimbas pada kepercayaan publik terhadap muruah lembaga, bahkan memunculkan persepsi negatif di mata publik. \"Memang kita jangan menganggap enteng bahwa satu hal itu berdiri sendiri. Jadi bisa merembet ke hal yang lain. Ini kan persoalan kepercayaan, persoalan persepsi,\" ungkapnya. Saat ini, publik tengah dilanda kekhawatiran terkait data mereka yang ada di server KPU dan lebih luas pada legitimasi hasil pemilu.  Menurut Hadar, adanya anggapan bahwa kebocoran data bisa memengaruhi hasil pemilu adalah persepsi publik saat merespons kerentanan sistem KPU. Kendati demikian, Hadar menilai terlalu jauh untuk mengaitkan kebocoran data pemilih dengan rekayasa hasil pemilu. \"Bahwa data ini kemudian bisa dimanfaatkan ke suara, itu agak jauh. Kalaupun ada pemanfaatan, tetap ada sistem-sistem, benteng-benteng yang memagari suara yang diberikan. Tapi kalau persoalan persepsi orang, pemahaman orang, itu kan tidak semuaya tahu secara rinci,” tambah komisioner KPU periode 2012-2017 itu. \"Data suara kan belum ada, suara baru nanti terbentuk. Jadi tidak menyambung. Jadi jauh kalau toh ada sambungannya,\" terusnya. Menurutnya, KPU tidak bisa lagi menjawab persoalan tersebut dengan normatif. KPU harus bersikap terbuka dan memberikan penjelasan gamblang terhadap kejadian tersebut.  \"Bagi saya, kejujuran itu menjadi penting, cepat, dan kemudian membuka sebetulnya apa yang terjadi. Sehingga masyarakat semua akan paham. Keterbukaan itu penting, selain melibatkan banyak pemangku kepentingan lain di luar yang punya kompetensi, para akademi, ahli IT, profesional IT. Jadi jangan hanya mengandalkan lembaga negara, tapi terbukti (kebocoran data),\" pungkasnya. (Sur)

Jangan Salah Pilih Capres agar Reformasi Tidak Kembali ke Titik Nol

Jakarta | FNN - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk bijaksana menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menambahkan, jika salah pilih, maka cita-cita reformasi terancam hilang.  \"Mengingatkan bagi semua warga yang berhak memilih jangan lupa akan rekam jejak buruk calon pemimpin di masa lalu, yang belum jelas pertanggungjawaban hukum dan moralnya. Jika warga masyarakat salah memilih maka kita akan kembali harus memperjuangkan reformasi yang sekarang terancam hilang oleh ambisi kekuasaan tanpa moralitas ini,\" tegas  Petrus pada wartawan, Kamis (30/11/2023).  Dalam pidatonya Megawati di Jakarta beberapa waktu lalu, mantan Presiden RI ke-5 ini mengingatkan bahwa pada dasarnya reformasi adalah untuk membatasi kekuasaan. Sebagai sebuah amandemen, aturan tersebut mestinya cukup diikuti, dan tidak boleh dilanggar.  \"Sebagai seorang mantan Presiden RI dan sebagai Ketua Umum Partai nasionalis terbesar di Indonesia, pernyataan keras Bu Mega dalam Rakernas PDIP soal pentingnya praktek bernegara tetap berada dalam frame konstitusi demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat,\" jelas Petrus.  Harus ada orang-orang yang mengingatkan maksud dan tujuan kita bernegara, menjalankan demokrasi dan melaksanakan Pemilu yang Jurdil. \"Menjaga demokrasi yang tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, terutama lewat pemilu yang jujur, adil dan bebas tanpa ada pemaksaan kehendak, tanpa ada kecurangan, tanpa intimidasi, dan sebagainya,\" kata Petrus.  Gelaran kampanye Pemilu sudah dimulai. Semua pihak harus menjunjung prinsip-prinsip Pemilu tanpa intervensi. \"Prinsip-prinsip pemilu harus ditegakkan, karena Indonesia adalah negara hukum menuntut adanya pemilu yang jujur dan damai, peradilan yang bebas tanpa intervensi, perlindungan terhadap HAM dengan tetap menghargai pembatasan yang dilakukan oleh UU untuk menjamin HAM orang lain,\" tandas Petrus. Kesadaran Masyarakat Dalam kesempatan terpisah, pakar politik Prof. Ikrar Nusa Bakti menilai berbagai upaya intervensi di bidang hukum dan politik yang terjadi akhir-akhir ini untuk melanggengkan sebuah kekuasaan telah membahayakan demokrasi Indonesia.  \"Kami yang selama ini selalu bersuara keras itu bukan kita ingin menginjak konstitusi tapi kita ingin presiden menghormati konstitusi dan mengembalikan demokrasi pada rel yang benar. Ini bukan lagi haus kekuasaan tapi benar-benar seperti kata orang Jawa bilang adalah gragas, artinya rakus,\" tandasnya di Jakarta, Kamis (30/11/2023). Mantan Duta besar Indonesia untuk Tunisia ini menegaskan, \"Berpolitik itu harus ada etika!\" Etika itu sangat penting dan erat kaitannya dengan daya tahan politik.  Dia menambahkan bahwa kita harus berhenti berpikir bahwa semua orang Indonesia \'memiliki niat baik\'. Dia mengkritisi tajam sikap-sikap politik Joko Widodo yang berlaku seperti seorang raja sekarang ini. \"Untuk itulah, saya berharap agar masyarakat bisa melihat dan sadar akan adanya upaya-upaya menciderai demokrasi bangsa. Hal itu berbahaya bagi masa depan Indonesia, sehingga diperlukan kekuatan bersama,\" pungkasnya. (Sur)

Didukung Tiga Gubernur, Pasangan Prabowo-Gibran Optimistis Menangi Kontestasi di Jatim

JAKARTA | FNN  - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, semua pihak saat ini tengah mengarahkan pandangannya untuk membaca \'fenomena Gibran\' dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab, kehadiran Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto itu, tidak hanya menggerus basis suara PDIP di Jawa Tengah, tapi juga mengalahkan klaim atas kepemilikan suara tradisional di Jawa Timur (Jatim).  \"Kita memang sedang membaca fenomena gibran ini dimana-mana cukup mengagetkan. Saya sendiri menganggap memang di Jawa Timur sedang terjadi guncangan yang cukup kuat,\" kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema \'Kemana Suara di Jawa Timur: Muhaimin atau Gibran?, Rabu (29/11/2023). Menurut Fahri, kehadiran Gibran telah menggeliatkan suara pemilih pemula, milenial dan zelenial yang cukup masif. Sebab, Gibran dianggap sebagai politisi muda yang berani, sehingga kontroversi-kontroversi di tingkat pusat dilupakan. \"Rupanya Gibran itu cukup menyentak akar rumput pemilih pemula dan pemilih muda. Nah, saya kira ini menarik untuk dibedah. Gibran ini merepresentasikan pemilih baru, pemula, mileinal dan zelenial yang mampu mengalahkan klaim-klaim tradisional tentang kepemilikan suara di Jawa Timur. Afiliasi-afliasi berbasis tradisional itu dikalahkan,\" ujarnya. Fahri menduga akan ada mobilisasi pemindahan pemilih ke pasangan Prabowo-Gibran yang cukup besar dalam 20 hari terakhir masa kampanye. Sekarang, katanya, baru pada tahap awal pendahuluan.  \"Selain kehadiran mas Gibran yang membuat guncangan di Jawa Timur. Pak Prabowo juga memiliki basis pengenalan yang luas di kalangan kiai dan santri di basis-basis pesantren sejak dulu. Makanya Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) itu kawannya Pak Prabowo,\" katanya. Fahri juga mengatakan, elektabilitas suara PDIP salah satu pemenang di  Jatim, berikut suara capresnya akan terguncang hebat, karena kemenanganya selama ini ada kontribusi dari Jokowi bakal terganggu.  \"Dengan adanya Mas Gibran yang dianggap terafiliasi langsung dengan  Pak Jokowi, maka elektablitas PDIP yang dipengaruhi dan dikontribusikan oleh Pak Jokowi, akan guncang juga mengganggu basis suara capres nomor 3,\" katanya. \"Nah, terkait calon nomor 1, terutama Pak Muhaimin Iskandar, dimana afiliasi cukup besar kepada PKB di Jawa Timur. Tetapi kita temukan justru afiliasi terhadap pribadi Pak Muhaimin selama ini tidak terlalu besar,\" imbuhnya.  Ia menambahkan, Partai Gerindra akan mendapatkan coat-tail effect atau efek ekor jas  di Jawa Timur sebagai kekuatan politik baru di Jatim, karena dukungannya kepada calon presiden (capres)  Prabowo Subianto.  \"Battleground di Jawa Timur selama ini menjadi persaingan PDIP dan PKB, dan sekarang masuk Gerindra. sebagai kekuatan baru. Dugaan saya Partai Gerindra akan mendapatkan coat-tail effect Pak Prabowo,\" pungkas Fahri. Menanggapi hal ini, Co-Kapten Timnas AMIN Jumhur Hidayat mengaku tidak percaya terhadap hasil-hasil survei yang selalu menempatkan elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan perolehan suara paling rendah. \"Saya tidak percaya dengan lembaga survei, bahwa apapun yang disampaikan buat saya tidak ada artinya. Kenapa dari fakta-fakta yang ada berbicara lain. Saya kasih contoh soal Sudirman di Jawa Tengah beberapa hari menjelang pencoblosan hanya mendapatkan 13-14 persen. Tapi begitu nyoblos dapat 43 persen,\" kata Jumhur. Tiga Gubernur Dukung Prabowo-Gibran Sementara itu, Ketua Pengarah Tim Kampanye Daerah Jatim Anwar Sadad mengatakan, Gubernur Jatim Khofifah Indah Parawangsa bersama dua mantan gubernur, Soekarwo (Pak Dhe Karwo) dan Imam Utomo siap memenangkan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.  \"Di TKD Jatim itu ada tiga gubernur, ada Imam Utomo, Pak Dhe Karwo dan Ibu Khofifah. Sehingga memberikan optimisme, bahwa  ketokohan dan figur dua orang ini akan memberikan spririt di Jawa Timur,\" kata Anwar. Apalagi, kata Anwar, dari Pemilu ke Pemilu, pemenang suara di Jatim selalu berubah-ubah. Yakni pernah dimenangkan PDIP, PKB dan Partai Demokrat, itu menandakan bahwa kontestasi partai politik di Jatim begitu dinamis.  \"Satu hal yang memberikan kami optimisme, terlepas dari fahta bahwa dua paslon di sebelah mewakili dua entitas yang tidak dimiliki paslon nomor 2, yaitu Jawa Timur dan NU. Tapi justu dengan itu kita punya optimisme,\" katanya. Pertama soal Jatim, menurut Anwar, pemilihan Gibran sebagai pendamping Prabowo adalah pilihan strategis untuk memenuhi kebutuhan mengenai tren pemilih muda di masa depan. Sebab, hal itu tidak hanya sekedar menjadi jargon, karena 56 persen pemilih milenial dan negeri z yang menjadi pemilih di Pemilu 2024. Mereka tumbuh bukan melalui sekat-sekat promodialimse dan identitas. \"Mereka tumbuh dari masyarakat yang tidak tumbuh dari mana mereka berasal, tapi yang paling penting adalah kompetisi mereka miliki. Inilah pentingnya menggandeng Mas Gibran,\" katanya. Sedangkan yang kedua soal Nahdtul Ulama (NU), lanjut Anwar, hubungan Prabowo dengan nahdliyin selama ini sudah cukup dalam terjalin sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. \"Seperti kata Pak Fahri Hamzah, itu sudah terjalin sejak Pilpres 2014, 2019 dan hubungan dengan para kiai dan tokoh-tokoh NU selama telah di maintance secara substantif. Misalkan 15 Anggota DPRD Partai Gerindra di Provinsi Jawa Timur, itu 11 orang merupakan kader-kader NU. Jadi kader NU itu diapresiasi, diberi  ruang oleh partai yang kelahirannya tidak dari rahim NU,\" katanya. Selain itu, para Ketua DPD/DPW Jatim partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran juga merupakan kader NU seperti Ketua DPW Partai Gelora Jatim Muhammad Sirot.  Sehingga dalam pandangan publik, akan lebih substantif memberi ruang kepada kader NU untuk berkiprah di partai yang kelahirannnya bukan difasilitasi NU. \"Itu jauh lebih subtantif, daripada mengambil sekedar identitas NU, jargon-jargon NU, tetapi dalam praktiknya tidak memberikan ruang yang besar kepada NU. Inilah optimisme kami, kehadiran kader NU di partai pendukung Pak Prabowo akan memenangkan pasangan nomor 2 Prabowo-Gibran,\" tandasnya. (Ida)

Soal Gemoy, Mahfuz Sidik: PKS Terbukti Plin-Plan

JAKARTA | FNN  -  Tidak lama setelah Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman Sohibul Iman mengkritik \'gemoy\', justru beredar poster iklan kampanye PKS memakai figur anak gemoy.  Menanggapi temuan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz sidik menyebut PKS plin-plan. \"Apa yang diomongin dengan apa yang dijalanin beda terus. Nggak jelas,\" kata Mahfuz dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023). Dalam poster iklan kampanye PKS itu, anak gemoy terlihat tengah mengendarai motor, menggunakan helm dan jaket orange bertuliskan angka 8 dan logo PKS Sementara di kanan-kirinya, anak gemoy tersebut tengah membawa kantong belanjaan berisi bahan pangan. Sedangkan di plat nomor bertuliskan PKS Menang: Pangan Murah, Kerja Gampang, Sehat Muda.  Sebagai mantan kader PKS, Mahfuz mengetahui betul kalau PKS sering mengeluarkan janji-janji bombastis yang hampa. Dimana sejak awal sudah mengetahui, bahwa janji tersebut tidak dapat diperjuangkan dari awal, tapi tetap dijanjikan. \"Seperti janji SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) dalam Pemilu 2019 yang disampaikan oleh Mardani Ali Sera. Itu sejak awal memang sudah tahu tidak diperjuangkan dengan undang-undang, tapi tetap dijanjikan demi meraup suara,\" katanya. Menurut Mahfuz, masalah SIM dan STNK itu, memang tidak bisa ditetapkan dengan undang-undang, karena merupakan kewenangan dengan pemerintah daerah.  Sebab, berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Sehingga aturan SIM seumur hidup dan bebas STNK itu ditetapkan Peraturan Daerah (Perda). Tetapi faktanya, hal itu tidak terbukti, hanya sekedar janji-janji PKS untuk meraup suara di Pemilu saja. \"Kan waktu itu, ada tiga yang jadi gubernur dari PKS. Ada DKI yang sekarang jadi calon presiden (Anies Baswedan), NTB (Zulkiflimansyah), Sumbar Irwan Prayitno, belum lagi yang wali kota. Kenapa SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan tidak diperjuangkan di wilayah itu,\"  katanya. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, lanjut Mahfuz, dimana gubernurnya yang merupakan kader PKS justru menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan tertinggi daerah. \"Jangankan membebaskan pajak bermotor, faktanya Zulkiflimansyah selama menjadi Gubernur NTB tiap tahun justru menaikkan pajak motor,\" katanya. Jika PKS serius terhadap janji memperjuangkan SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) seperti yang disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pada Pemilu 2019 lalu, bisa dijalankan oleh kadernya yang menjadi kepala daerah. \"Sekali kebijakan Samsat adalah kebijakan gubernur, bukan kebijakan pusat. Harusnya program kampanye PKS bisa dilaksanakan di daerah yang kadernya menjadi kepala daerah. Bukan malah sebaliknya, gubernur justru tiap tahun menaikkan pajak motor,\" ungkapnya. Artinya, untuk merealisasikan janji-janji bombastis PKS yang hampa itu, kata Mahfuz, tidak perlu menunggu berkuasa di tingkat pusat terlebih dahulu, misalkan menjadi partai mayoritas di DPR atau menjadi Presiden. \"Tapi PKS bisa menjalankan program kampanyenya di daerah daerah yang PKS menjadi kepala daerah. Itu dengan catatan kalau PKS tidak plin-plan,\" tegas Mahfuz. Sekjen Partai Gelora ini juga menyindir soal perbedaan sikap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, yang didukung PKS dan Sekjen PKS Aboebakar Alhabsyi soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur. \"Capresnya menolak IKN dan ingin tetap Ibu Kota tetap di Jakarta, sementara Sekjen PKS mendukung pemindahan IKN. Jadi yang bener ini yang mana, apakah yang disampaikan capresnya atau partai pendukung capresnya,\" pungkas Mahfuz. (Ida)

Kecurangan Pemilu Masif, Kemunduran Demokrasi Tidak akan Terhindarkan

Jakarta | FNN - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri yang menyebut sikap penguasa saat ini mau seperti penguasa di masa Orde Baru.  Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menilai pernyataan Megawati ada benarnya jika berkenaan dengan kemunduran demokrasi, namun belum sampai pada pengulangan pada apa yang terjadi di era Orde Baru. \"Kita akui bahwa ada kemunduran dalam kualitas demokrasi di Indonesia, tetapi mengatakan penguasa sekarang ini bertindak seperti orde baru masih belum,\" tegas Bonar di Jakarta, Rabu (29/11/2023). Menurutnya, sekarang ini memang ada sejumlah kejadian yang mencederai demokrasi. Namun, di sisi lain, masih ada pula kebebasan di negeri ini. \"Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan juga oposisi masih ada,\" ujarnya. Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa menegaskan pernyataan Megawati sebagai respons atas kondisi politik terkini. Pidatonya juga menyiratkan kekecewaan, kegelisahan, dan tanggung jawab moral. \"Saya kira ini respons Megawati melihat situasi atas konstelasi politik yang begitu dinamis dan cukup alot. Menurut saya respons Megawati lebih pada political surprise yang terjadi hingga hari ini. Sehingga pidatonya menurut semiotika politik juga bisa diartikan sebagai bentuk dari kekecewaan, kegelisahan, dan di samping posisinya sebagai Presiden ke-5 RI tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk menanggapi atau merespons situasi yang terjadi,\" ungkapnya. Kendati demikian, memang tidak bisa dipungkiri saat ini terjadi preseden buruk yang mengarah pada era Orde Baru. \"Dari peristiwa-peristiwa politik atau preseden politik yang terjadi, ada arah ke sana. Bahwasanya ada proses-proses di mana terjadinya intervensi politik atau penguasa terhadap suprastruktur politik lainnya atau lebih pada lembaga-lembaga negara,\" tambahnya. Pemilu saat ini dibayang-bayangi dengan isu netralitas aparat penegak hukum hingga aparatur negara yang dimobilisasi untuk mendukung dan memenangkan calon tertentu. “Saya kira ini adalah suatu preseden yang bisa diasosiasikan dengan insiden-insiden politik yang ada di era Orde Baru,\" jelasnya. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kekesalannya kepada situasi politik saat ini. \"Mestinya Ibu nggak perlu ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Karena apa, Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru,\" kata Megawati di Jakarta.  Pada pidato lainnya, Megawati mengajak masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya. Dan bijaksana menggunakan hak pilihnya. \"Kalau mau memilih pemimpin apa sih yang dilihat? Jangan hanya supaya dia nyoblos. Pilihlah yang baik yang bisa memimpin yang menaungi semuanya. Yang track record politiknya bukan hanya teori tapi punya pengalaman,\" tegas Megawati. Kekecewaan Beralasan Pengamat Politik dari Universitas Negeri Veteran Jakarta Danis TS  mengatakan berapi-apinya pidato Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDIP bukan tanpa alasan.  \"Sangat bisa dibenarkan, karena kondisi pemilu 2024 memang sangat berbeda, benturan politik dan kepentingan yang sangat kuat namun semuanya sangat berhati-hati untuk menjaga stabilitas politik dan negara,\" kata Danis. Sikap Mega yang kritis, mencerminkan isi hati, kegundahannya melihat situasi politik hari ini. \"Dinamika masyarakat terasa sangat anomali,\" sebut Danis. Retaknya hubungan Megawati dengan Presiden Jokowi ditenggarai Danis membawa perubahan besar di partai berlambang Banteng ini. \"Ditengah berbagai Kontrovensi, elektabilitas Ganjar-Mahfud melemah, banyak relawan dan kader yang yang berpindah,\" ungkap Danis. Pekerjaan Rumah bagi PDIP untuk memenangkan  Banteng ditengah maraknya penyelewengan kekuasaan dan penggunaan alat-alat negara pada Pemilu Kali ini. \"Pertanyaan pentinya adalah sejauhmana ibu megawati ,PDIP dan koalidi serius melakukan perlawanan politik?\"kata Danis. Pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Indodata ini menjelaskan, ada beberapa opsi yang dapat dilakukan PDIP sebagai upaya politik perlawanan yang dilakukannya. \"Menarik semua menteri PDIP dan koalisi dari Kabinet. Menyusun Koalisi baru pasca pemilihan putaran pertama, jika Ganjar-Mahfud masuk putaran kedua, Semua timnya harus bersiap menerima semua kelompok Anies, dan jika sebaliknya semua harus masuk dan bergabung dengan koalisi Amien,\" tambah Danis. Namun diatas kepentingan pemenangan Pemilu, Danis percaya baik PDIP maupun koalisi lain memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ketentraman bangsa. \"Betapapun beratnya Kondisi dan kompetisi pada pemilu 2024 semua komponen harus bersatu pasca pemilu dan melanjutkan agenda-agenda  kebangsaan,\" pungkas Danis. (Sur)

Partai Gelora Perjuangkan Program Kuliah Gratis agar Bonus Demografi Tidak Layu

JAKARTA | FNN  - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Partai Gelora akan mendorong kebijakan program kuliah gratis sebagai alat perjuangan untuk  menciptakan masyarakat berpengetahuan yang memiliki basis dasar pendidikan tinggi. \"Sebab, jangan sampai bonus demokrasi ini menjadi layu, karena yang ada hanya orang umur muda, tapi kapasitasnya rendah. Energinya besar, tapi pengetahuannya sedikit karena pendidikannya rendah. JIka itu terjadi, maka tidak akan bisa memikul cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode dengan tema \'Memperjuangkan Kuliah Gratis\' yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (27/11/2023) malam lalu. Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedy Miing Gumelar ini, Anis Matta menegaskan, bahwa bonus demografi tidak boleh hanya dilihat sebagai hadiah sejarah saja, karena dalam struktur populasinya yang dominan adalah orang muda. \"Tetapi dengan bonus demografi itu, kita ingin membangun masyarakat berpengetahuan agar bonus demografi tidak menjadi beban negara. Tetapi ini harus ada poltical will atau keinginan politik dan tekad politik dari pemerintah,\" katanya. Pemerintah, kata Anis Matta, harus menjadikan program kuliah gratis ini sebagai program prioritas. Sehingga nantinya, basis dasar pendidikan manusia Indonesia lebih tinggi, tidak lagi jenjang SMA, tapi sudah jenjang S1 (sarjana). \"Program beasiswa saja tidak cukup, itupun sifatnya juga terbatas. Tapi kalau ini, kita wajibkan semua orang kuliah, kita buat kebijakan kuliah gratis. Kalau ini bisa dieksekusi, Insya Allah akan menjadi moment of luck, momen keberuntungan bagi pemerintah,\" katanya. Generasi yang mendapatkan kebijakan kuliah gratis, lanjut Anis Matta, akan mengenang sepanjang hidup, karena dia tidak termasuk bagian 30 persen generasi yang tidak bisa menikmati pendidikan tinggi. \"Ini yang akan menciptakan moment of luck seperti Pak Harto (Presiden Soeharto) yang membuat SD Inpres. Saya, Bang Miing, Pak Fahri Hamzah itu produk SD Inpres. Jadi yang diingat dari Pak Harto iti bukan banyaknya bendungan yang diresmikan, tapi karena SD Inpres yang kita ingat,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, kuliah gratis adalah bagian dari revolusi pendidikan dalam menyiapkan manusia Indonesia yang unggul, selain mencegah stunting dengan merawat ibu hamil hingga asupan gizi pada anak, serta program sekolah full day dan makan siang gratis hingga SMA. \"Kuliah gratis ini adalah persoalan riil kita sekarang dan ini yang harus menjadi prioritas,  kalau kita ingin membangun masyarakat berpengetahuan. Kalau berbicara anggaran, Itu anggarannya bisa kita adakan, yang penting ada political will menjadikannya sebagai prioritas,\" katanya. Sebagai mantan Wakil Ketua DPR yang mengkoordinatori bidang anggaran, Anis Matta mengaku tahu betul bagaimana cara menghemat anggaran negara.  Sebab, banyak anggaran tidak berguna yang hanya sekedar buang-buang duit, bisa disisir dan dialihkan untuk program lebih produktif seperti kuliah gratis. Apalagi sejak era reformasi, pemerintah juga telah menetapkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen di APBN, sehingga program kuliah gratis tersebut bukan hal mustahil.  \"Jadi yang lebih penting itu, bukan sekedar anggaran, tapi political will pemerintah, anggaran bisa menyusul. Sebab, ketika sudah menjadi prioritas, kalau tidak ada anggarannya, kita bikin penghematan di tempat-tempat lain,\" katanya. \"Saya pernah menjadi koordinator anggaran di DPR, bahwa anggaran kita yang tidak efisien tidak efektif itu, terlalu banyak. Kalau kita lebih detil saja, menyisir program-program yang tidak berguna sekedar buang-buang duit, lalu dialihkan semua anggaran itu ke yang produktif, Insya Alah akan ketemu jalannya kebijakan kuliah gratis. Itu bisa, kata kuncinya adalah di political will,\" pungkasnya. (Ida)