Jakarta, FNN – Kemarin harusnya Gibran memenuhi panggilan Bawaslu pusat berkaitan dengan bagi-bagi susu di car free day, tapi tidak datang. Baru hari ini akhirnya Gibran datang. Yang menarik, Bawaslu pusat menyatakan tidak ada pelanggaran, tapi Bawaslu Jakarta Pusat tetap mencoba mencari celah untuk menjerat Gibran. Mereka menemukannya melalui pelanggaran Perda. Tarik ulurnya inilah yang membuat orang bertanya-tanya apakah ada campur tangan dari istana.

“Ini konyolnya, kan dia musti bilang itu kampanye, bukan karena Perda. Tetap kalau Perda tidak ada urusannya dengan kampanye,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (3/1)

Jadi, lanjut Rocky, apapun yang diucapkan, mau level apapun dari Bawaslu atau KPU, sinisme sudah terjadi dan orang menganggap bahwa mau Gibran dihukum atau tidak, dia akan jadi wakil presiden dan dia akan menang.

Sepertinya, inilah melatarbelakangi PDIP mencoba menjalin kerja sama dengan tim AMIN untuk menghadapi kecurangan-kecurangan dari rezim penguasa. Memang, untuk menghadapi kecurangan yang di-backup oleh kekuasaan, tidak mungkin kalau dilakukan sendiri berhadap-hadapan.

“Iya, saya kira (kerjasama) ini merupakan hal untuk memastikan bahwa jalan menuju 14 Februari itu bersih, dan harusnya tiga-tiganya, bukan Cuma Anies dan Ganjar. Prabowa juga musti ikut di situ dong,” ujar Rocky.

Tetapi, lanjut Rocky, orang keburu mengerti bahwa yang bisa protes cuma Anies dan Ganjar, karena mereka yang berpotensi untuk dicurangi. Jadi, tidak ada soal jika dua pasangan ini datang ke pers dan menuntut dengan tajam supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, walaupun itu secara normatif saja.

Permintaannya juga harus diperluas, tambah Rocky. Jangan sekadar minta pada KPU atau pemerintah saja, tetapi juga minta pada masyarakat sipil untuk mengawasi. Jadi, musti diundang juga BEM-BEM untuk meminta tolong agar mereka juga menjadi pengawas partikuler.

Musti diterangkan juga dalam konverensi pers dan mungkin Anies yang bisa mulai meminta Jokowi atau KPU untuk mengundang secara resmi pengamat internasional, supaya betul-betul orang melihat bahwa ada keseriusan. Jadi, bukan sekadar mengeluh, tetapi juga mesti ada alat.

“Jadi, kalau minta jangan curang agak susah karena dari awal memang mau curang. Salah satu caranya adalah minta ada pengawas eksternal,” jelas Rocky.

Banyak sekali lembaga bonavit yang andal di dunia, yang mau mengawasi pemilu di Indonesia. Karena, bagi dunia Indonesia tidak boleh jatuh ke dalam otoriterianisme, tidak boleh jatuh dalam penipuan-penipuan Pemilu.(ida)