Jakarta, FNN – Menghadapi berbagai kecurangan yang makin lama makin tampak maka kita mesti meminta pemerintah agar mendatangkan pengawas eksternal, dan mendorong agar civil society juga turut mengawasi. Sambil menunggu para pengamat internasional hadir, jika pasangan calon 01 dan 03 menyatu maka akan mendorong civil society bergerak, karena saat ini kemungkinan civil society sedang menunggu. Jadi, harus ada langkah konkret, meskipun kecil, dan bisa dimulai dari tim hukumnya, misalnya.

Prosedur ini bisa tempuh, tetapi di ujungnya harus ada satu kesepakatan dengan membuat semacam petisi supaya lebih kuat, sebuah petisi terhadap kekuasaan supaya jujur dan adil, supaya masyarakat sipil bisa ikut tanda tangan, supaya BEM juga bisa mendorong itu. Kalau hanya dilakukan oleh dua pasangan tersebut, boleh saja, tetapi kurang mampu menggerakkan keinginan bersama untuk mengawasi Pemilu. Demikian disampaikan  Rocky  Gerung di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (3/1).

“Jadi mesti ada kemarahan yang menimbulkan orang mau untuk bersama dua paslon ini mengawasi Pemilu. Bukan untuk memilih mereka, tapi untuk memastikan bahwa Pemilu ini tidak boleh sedikit pun diarahkan oleh Presiden,” ujar Rocky.

Jadi, intinya adalah minta presiden untuk tidak cawe-cawe lagi, lanjut Rocky. Kalau presiden sudah netral, KPU pasti biasa-biasa saja.

Kalau KPU dan Bawaslu tidak melihat pengondisian di daerah atau di lokal maka KPU akan merasa baik-baik saja. Lain halnya kalau deklarasi atau joint statement sudah dilakukan. Kemungkinan besar akan terjadi gerakan untuk mengawasi Bansos, BLT, dan sebagainya. Masyarakat internasional juga pasti akan ikut membantu.

“Jadi, intinya, kenapa diperlukan joint statement adalah untuk memulai satu gerakan nasional anti-penyuapan dan anti-penggunaan Bansos untuk kepentingan Jokowi,” ujar Rocky.

Sebetulnya, kalau soal kecurangan kita bisa langsung menyimpulkan karena kecurangan bukan lagi dugaan dan bukan juga kecurigaan. Fakta-fakta kecurangan sudah terjadi di depan mata. Meskipun dikemas secara canggih menggunakan istilah program pemerintah dan sebagainya, tetapi intinya tetap merupakan kecurangan.

Kepastian-kepastian kecurangan, menurut Rocky, makin lama makin tak bisa lagi disembunyikan. Jejak-jejak digital yang dikumpulkan oleh netizen kalau dijadikan fakta maka dengan mudah kita bisa membuat narasi bahwa memang mulai dari pembinaan, lalu mobilisasi kepala desa, lalu berbagai aturan yang memungkinkan para pejabat yang sedang di bawah pengawasan Jokowi bisa ikut berkampanye tanpa harus meninggalkan jabatan dia sehingga fasilitas publik dan fasilitas negara, dimanfaatkan untuk kepentingan Gibran.

“Jadi, semua hal yang mengarah pada gibranisasi itu dengan mudah dibaca oleh netizen. Jadi, terjadi gibranisasi di mana-mana,” ujar Rocky.(ida)