POLITIK
Politik Dinasti Diumbar Tanpa Malu, Perlunya Aturan Hukum yang Jelas
Jakarta | FNN - Larangan politik dinasti patutnya diatur secara tegas. Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan politik dinasti. Kendati demikian, tidak mudah untuk mengatur hal tersebut karena pernah diputus Mahkamah Konstitusi (MK). Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Violla Reinanda mengatakan, tidak bisa lagi mengandalkan etik untuk mengunci perilaku elit maupun pejabat negara. Namun perlu memperkuat Undang Undang yang sudah ada. \"Kita tidak bisa lagi sekadar mengandalkan etik untuk mengunci perilaku elit politik/pejabat negara, karena terbukti di peristiwa ketatanegaraan akhir-akhir ini, tidak ada sama sekali budaya malu setelah terbukti melanggar etik berat dan hukum di MK,\" tegas Violla pada wartawan, Jumat (24/11/2023). Sebaliknya, aturan hukum yang ada saat ini harus dimaksimalkan menjadi basis pengawasan dan penegakkan hukum. \"Misalnya soal-soal pidana pemilu, UU Tipikor, dan UU Penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) untuk memastikan pemilu berjalan secara fair dan bersih,\" jelas Violla. Dia juga menyarankan untuk segera merumuskan RUU tentang Benturan Kepentingan yang sudah menjadi rekomendasi dari Tim Percepatan Reformasi Hukum Kemenko Polhukam, artinya jadi amanat untuk pemerintahan berikutnya. \"Pada RUU tersebut, dapat mengatur secara lebih komprehensif tentang definisi conflict of interest dalam kandidasi pemilu, apa itu politik dinasti, serta bagaimana membatasinya, apa sanksinya, dan lembaga mana yg berwenang dalam penegakkan hukum,\" ungkapnya. \"Benturan kepentingan dalam pemerintahan merupakan ancaman serius terhadap integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Bahaya utama dari fenomena ini dapat merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi,\" tegas Violla lagi. Dengan demikian, undang-undang ini akan menjadi alat penting dalam mencegah praktik-praktik yang tidak etis dan memastikan bahwa pejabat negara bertindak dalam kepentingan terbaik masyarakat dan negara, bukan dalam kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Kesadaran Etik Sementara itu, Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz menilai adanya hambatan untuk membendung politik dinasti melalui jalur hukum semata. \"Saya kira memang agak sulit melarang politik dinasti melalui pendekatan hukum semata,\" tambahnya. Oleh sebab itu, ia mengungkapkan pentingnya penumbuhan kesadaran etika dalam berpolitik, terutama pada para pejabat negara. \"Tentu yang paling penting hari ini adalah kesadaran etik para pejabat negara untuk menahan keluarganya maju dalam politik,\" jelas Kahfi. Sebab, jika kerabat dan keluarga para pejabat aktif maju dalam pertarungan pemilu, dikhawatirkan ada tindakan favoritisme yang dilakukan demi pemenangan keluarganya. Inilah yang saat ini terjadi saat Gibran Rakabuming Raka maju di gelanggang Pilpres 2024, saat sang ayah Joko Widodo masih menjabat Presiden RI. \"Ini juga potensial terlihat gamblang menjelang masa kampanye ketika putra presiden menjadi cawapres,\" pungkasnya. (Sur)
Perjuangan Trah Jokowi Meraih Darah Biru
Joko Widodo adalah rakyat jelata. Bukan keturunan bangsawan. Terjun ke politik dan naik kelas setelah sebelumnya menekuni bisnis mebel. Kini, Jokowi ingin mengalirkan darah biru untuk diwariskan kepada anak cucu. Oleh: Dimas Huda | Wartawan Senior FNN Gibran Rakabuming Raka sadar siapa dirinya. Ia adalah putra sulung Presiden Jokowi. Sesaat sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu 25 Oktober 2023 lalu, Gibran bak putra mahkota. “Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja, Pak, saya sudah ada di sini,” tutur Gibran. Prabowo kini menjadi calon Presiden RI berpasangan dengan Gibran sang putra mahkota itu. Mereka berdua adalah pasangan yang tak terduga. Lima tahun lalu, Prabowo adalah rival Jokowi. Prabowo kalah tipis: suara yang tak bisa dianggap kecil. Dan Jokowi merangkul musuh besarnya itu ke dalam kandang kekuasaan. Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Sejak itu, Prabowo selalu mengangkat tangan dengan hormat kepada bekas walikota Solo tersebut. “Saya akan membela Pak Jokowi sampai akhir masa jabatannya,” teriak Prabowo suatu ketika. Jokowi adalah wong Jowo. Dia tahu filosofi Jawa. Filosofi aksara Jawa yang bila diberi sandhangan pangkon (pangku) akan mati (tidak berbunyi atau menjadi huruf konsonan). Rumus “mati yen dipangku” nyatanya tidak hanya berlaku untuk aksara Jawa, namun juga untuk orang Jawa. “Wong Jawa bakal mati yen dipangku”. Lebih jauh lagi, bukan orang Jawa saja yang bertabiat begitu. Jokowi telah mempraktikkan hal tersebut kepada bukan orang Jawa alias seluruh Indonesia. Nyatanya, memang begitu. Mereka yang diberi jabatan maka akan terdiam dan manut. Orang Indonesia adalah orang yang tahu diri. Mereka sangat menghargai kebaikan dan budi baik orang lain. Sekali lagi, Jokowi mempraktikkan itu kepada lawan-lawan politiknya. Jokowi sadar betul kekuasannya sangat tinggi sehingga amat sakti. Mudah baginya untuk ‘mematikan’ (menaklukkan) lawan-lawan politik itu. Pangku saja mereka, maka matilah ia. Beri jabatan ia, maka akan menjadi jinak. Tengoklah mereka para tokoh besar yang mengiringi Prabowo dan Gibran saat mendaftar di KPU itu. Di sana, misalnya, ada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sungguh mengejutkan. AHY adalah orang yang digadang-gadang Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, sang ayah, untuk menjadi pemimpin negeri ini, melanjutkan klan dirinya. Dan ia sangat kepingin mendampingi Prabowo sebagai cawapres. Mengejutkan, karena pada hari ini ia rela sekadar menjadi pengiring Prabowo-Gibran. Trah AHY tidak bisa dianggap sembarang. Ia adalah keturunan raja-raja Majapahit. Kini, AHY melepas baju besarnya itu untuk rakyat jelata yang tengah berjuang menaikkan trahnya lebih tinggi. Selain AHY, ada juga Erlangga Hartarto. Erlangga adalah Ketua Umum Golkar. Pemimpin partai yang sangat kuat. Partai ini posisinya runner up dalam pemilu. Partai besutan Presiden Soeharto, yang dihuni para bangsawan berdarah biru. Erlangga harus lebih layak, dan sangat berkeinginan, menjadi cawapres Prabowo. Pada hari itu, ia juga harus rela menjadi pengiring anak muda dari trah rakyat jelata. Erlangga takluk, dan dia menempatkan diri sebagai pembantu yang sendika dawuh atas titah Jokowi. AHY dan Erlangga telah mengubah garis tangannya sendiri. Dan mereka berdua tidak sendiri. Di dalam barisan itu ada Zulkifli Hasan, pimpinan puncak Partai Amanat Nasional atau PAN. Partai yang dibidani tokoh-tokoh reformasi 1998. Zulkifli bukan orang lemah. Dia adalah orang yang sukses menyingkirkan Amien Rais, tokoh reformasi pendiri PAN dari partai berlambang matahari itu. Zulkifli sempat menjadi Ketua MPR dan kini diangkat Jokowi menjadi Menteri Perdagangan. Sekali lagi, Zulkifli juga menjadi pengiring Prabowo-Gibran. Dia berada di pangkuan Jokowi. Lalu, ada juga Yusril Ihza Mahendra. Dia intelektual muslim, simbol tokoh Islam modern. Dia disegani. Yusril adalah pemegang kepemimpinan tertinggi partai pelanjut Masyumi, Partai Bulan Bintang atau PBB. Bekas menteri sekretaris negara. Dia juga dari keluarga bangsawan asal Belitung. Jokowi sukses menarik Yusril dalam lingkarannya. Dan Yusril pun siapa siaga mengamankan kepentingan Jokowi dan keluarganya. Selain mereka, di dalam barisan pengiring Prabowo-Gibran ada juga PSI yang kini dipimpinan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Lalu, Partai Garuda, dan Partai Gelora, sempalan PKS. Kalangan bangsawan dan kaum santri ada di sini. Total suara gabungan partai politik Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB dan Garuda adalah 59.726.053 suara atau setara dengan 42,67%. Kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng. Koalisi ini menyimbolkan bahwa nyaris semua trah bangsawan negeri ini ada di dalam pangkuan Jokowi. Mereka itu adalah Trah SBY (Majapahit), Trah Soeharto (Mataram, Mangkunegoro) dan Trah Soemitro Djojohadikoesoemo (Sultan Agung). Mereka hanya akan berhadapan dengan capres-cawapres yang didukung Trah Sukarno, Trah Gus Dur (Sultan Agung), dan Trah Baswedan – Trah Kiai Bisri. Sekadar mengingatkan trah dalam masyarakat aristokrat dan monarkis, erat berkaitan dengan istilah dinasti atau wangsa. Trah pemimpin negeri ini, selain Jokowi, terbukti dari keturunan raja-raja dan kaum bangsawan tempo dulu. Langkah Mengubah Darah Jokowi telah melakukan langkah-langkah ciamik dalam upayanya mengubah darah merahnya menjadi warna biru. Ia, misalnya, mendorong Kaesang mengambil alih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dengan cara sangat instan. Hanya dalam waktu 2 hari menjadi anggota partai itu, Kaesang langsung menjadi ketua umum. Banyak pihak menduga, partai ini nantinya akan menjadi kendaraan keluarga Jokowi setelah mereka meninggalkan PDI Perjuangan. Tak berhenti di sini. Jokowi terbukti menjalankan secara efektif posisinya selaku Panglima Tertinggi TNI, bukan sekadar simbolis, meskipun ia berlatar belakang birokrasi sipil. Selaku Panglima Tertinggi, Jokowi memiliki hak prerogatif menentukan jabatan strategis. Jelang tarung politik 2024, Jokowi menarik Geng Solo ke dekatnya, ke lingkar satu Istana. Munculnya Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI menunjukkan hal itu. Agus menjadi Panglima, maka pucuk pimpinan TNI dan Polri sama-sama dipegang orang-orang kepercayaan Jokowi, baik polisi maupun tentara, yang bekerja dengannya sejak ia masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Tidak berhenti di sini. Jokowi sangat piawai menjaga kekuasaannya. Pimpinan Parpol dan mereka yang memiliki basis massa kuat diberi posisi jabatan dan pos-pos yang bergengsi. Megawati Soekarnoputri diposkan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), jabatan yang sejatinya sedikit pekerjaan dengan gaji lumayan. Di pos ini ada Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah, Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto, Rikard Bagun, Yudian Wahyudi, Karjono, dan lainnya. Kabinet yang pada awalnya tidak terkesan bagi-bagi kekuasaan akhirnya terang benderang untuk kepentingan itu. Secara kasat mata para menteri itu berasal dari berbagai partai politik, padahal sejatinya mereka telah dikader untuk hanya loyal kepada Presiden Jokowi, bukan kepada parpol. Senopati Loyal Selain itu, tak lupa Jokowi juga memiliki “senopati” yang kuat dan loyal. Mereka antara lain adalah Tokoh gaek Luhut Binsar Panjaitan, Basuki Hadimuljono, Wiranto, dan Sri Mulyani. Empat figur kepercayaan Jokowi ini untuk saat ini tak tergantikan. Tugas Luhut menjaga hal-hal yang gawat di bidang-bidang khusus. Sang senopati bermarga Batak Toba ini memegang kendali atas 19 jabatan penting. Jabatan yang paling menonjol, sudah barang tentu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jauh sebelum itu, Pensiunan jenderal TNI kehormatan yang lahir 28 September 1947 ini, pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat KH Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999–2001. Sebelumnya dia adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Sedangkan Basuki menangani urusan yang menyedot banyak duit: infrastruktur. Jokowi membebankan ambisi pembangunan infrastruktur, macam jalan tol, di pundak Basuki. Pejabat bernama lengkap Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. ini lahir di Surakarya pada 5 November 1954. Ia adalah salah satu dari lima alumni Universitas Gadjah Mada di jajaran kabinet. Bagaimana dengan Wiranto? Tokoh bernama lengkap Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto S.H. S.I.P. M.M. ini dipercaya Jokowi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2019. Pria kelahiran 4 April 1947 ini adalah tokoh penting Orde Baru. Sebelumnya sebagai kader Golkar dan sempat menjadi capres Golkar namun kalah, lalu mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Lulusan Akademi Militer Nasional 1968 ini, sempat menjadi Panglima ABRI merangkap Menhankam pada saat pergantian Orde Baru ke Orde Reformasi tahun 1998/1999. Ia juga dipercaya sebagai Menko Polhukam di era 2 presiden yakni Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Joko Widodo. Kini Wiranto menjadi “orang tua” di pemerintahan Jokowi: Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Tokoh tak tergantikan lainnya adalah Sri Mulyani, lengkapnya Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. Perempuan, ekonom terkemuka, kelahiran 26 Agustus 1962 ini dipercaya mengurus duit, yakni sebagai Menteri Keuangan. Dia adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga ia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sebelumnya, dia juga menjabat Menkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alumni Universitas Indonesia ini pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Formasi kabinet Jokowi sangat solid dengan senopati dan menteri yang monoloyaliltas terhadap dirinya. Itu sebabnya, Jokowi tampak percaya diri untuk melakukan banyak hal untuk diri dan keluarganya. Buktinya, Megawati dan petinggi PDI Perjuangan kecolongan tentang proses Gibran maju sebagai Cawapres. Mereka tahu setelah semua terjadi. Pakaian Raja Jokowi memang telah menampatkan dirinya bak raja. Berdarah biru. Dia antara lain mulai gemar mengenakan baju para raja. Pada upacara peringatan HUT ke-78 RI tahun ini, misalnya, ia mengenakan pakaian baju adat Ageman Songkok Singkepan Ageng dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Menurutnya, pakaian ini merupakan pakaian yang biasa dipakai oleh para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat. GKR Wandansari Koes Moertiyah, adik Raja Paku Buwono (PB) XIII menjelaskan pakaian itu memiliki makna bahwa pemakainya merupakan komandan yang tertinggi. Sehingga pemakainya memimpin para prajurit. Songkok Prajuritan itu sering dikenakan oleh PB VI, PB VII, hingga PB X. Bahkan PB X sering mengenakannya saat menghadiri pertemuan-pertemuan dengan Belanda. ”Kalau Sinuhun PB X ngagemnya (mengenakannya) pas pesiar gitu, ke pertemuan-pertemuan dengan Belanda di (kantor) gubernuran,” katanya. Sejatinya, secara teori, Jokowi tidak bisa menjadi raja. Ia menjadi bisa karena menjalankan seni politik yang diterapkan raja-raja zaman dulu. Jokowi menjalankan cara-cara raja. Napoleon, misalnya, mengawinkan anak-anaknya dan saudara-saudara dengan raja-raja Eropa untuk meredam peperangan. Klan Napoleon pun berkuasa di Eropa. Bahkan Napolean sendiri menceraikan istri kesayangannya, Josephine, dan menikahi Archduchess Marie Louise. Ini adalah kasus literal politik yang menciptakan teman tidur yang aneh karena ayahnya, Francis I dari Austria, adalah salah satu lawan terberat Napoleon. Dan raja-raja tempo dulu menjadikan pernikahan sebagai koalisi yang paling gampang. Jokowi punya cara yang mirip dengan itu. Ia pun mempertemukan AHY putra SBY dan Didiet putra Prabowo dengan Gibran agar mereka saling kenal dan saling mengamankan.@
Mobilisasi Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran Layak Dijatuhi Sanksi Berat
Jakarta | FNN - Peneliti senior BRIN Lili Romli menilai deklarasi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa pada Prabowo-Gibran beberapa saat lalu sebagai bentuk pelanggaran pemilu berat. \"Saya kira merupakan suatu pelanggaran berat. Mereka yang harusnya netral, tidak berpihak, ternyata mereka berpihak dengan melakukan deklarasi mendukung pasangan Prabowo-Gibran,\" tegas Lili pada wartawan di Jakarta, Kamis (23/11/2023). Lili menegaskan pentingnya Bawaslu untuk bertindak tegas karena kegiatan tersebut telah melanggar aturan yang disebut dalam UU Pemilu. Untuk itu Bawaslu harus bertindak tegas atas pelanggaran tsb dengan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam UU Pemilu. \"UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan sangat jelas ada larangan bagi kepala desa dan perangkat desa terlibat dukung mendukung terhadap pasangan capres dan cawapres,\" ujarnya. Menurutnya, jika Bawaslu tidak memberikan sanksi yang tegas, bisa menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, demokratis dan berintegritas. \"Selain itu publik nanti menuduh yang bukan-bukan terhadap Bawaslu. Bisa nanti muncul anggapan bahwa Bawaslu \"masuk angin\", diskriminatif dan bahkan dianggap berpihak pada capres tersebut\" tegas Lili. Karena itu, Lili mendorong Bawaslu agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas pemilu. \"Oleh karena itu sudah waktunya Bawaslu unjuk kekuatan sebagai wasit yang tegas dan berwibawa,\" ungkapnya. Sementara itu, Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, ada lubang dalam Undang Undang (UU) Pemilu yang dipergunakan \'orang pintar\' untuk membenarkan perbuatannya. Termasuk saat Bekas Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak ada deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran di acara APDESI. \"Apa yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perangkat Desa beberapa waktu lalu jelas adalah menunjukkan keberpihakan pada satu calon pasangan. Problemnya teks UU Pemilu kita ambigu. Bila tidak ada pernyataan dukungan langsung dianggap bukan pelanggaran,\" kata pria yang akrab disapa Coki ini. Pekerjaan Berat Bawaslu Pada pertemuan APDESI, Yusril mengklaim, para pejabat desa hanya menyatakan aspirasinya. Tidak ada deklarasi pernyataan dukungan. \"Inilah lubang-lubang dalam perundangan kita yang selalu dimanfaatkan oleh pihak yang \"pinter\". Termasuk seperti yang terjadi di MK,\" jelas Coki. Namun fakta di lapangan, ditemukan sejumlah atribut dengan nomor pasangan Prabowo-Gibran. Bahkan dalam laporan Puskapol UI, disebutkan bahwa dukungan ribuan aparat desa adalah hasil mobilisasi Presiden Jokowi. Coki menambahkan, Undang-Undang yang ada sekarang dibuat oleh \'orang pintar\'. \"Pembuat UU kita yang \"pinter\", baik di eksekutif maupun legislatif, karena mereka tahu itu akan berlaku pada mereka ketika berkompetisi untuk memperoleh kekuasaan. Sementara partisipasi publik, entah akademisi maupun kelompok sipil diminimalisir,\" kata Coki. Dengan tingginya tingkat kepentingan oligarki pada Pemilu dan Pilpres kali ini, Coki meyakini pekerjaan Bawaslu akan semakin berat. \"Pihak Bawaslu memang harus bekerja keras, karena masing-masing pihak yang berkompetisi akan memanfaatkan lubang-lubang itu.Sehingga ketegasan Bawaslu dengan memberikan penafsiran dan pemaparan apa yang menjadi Rule of the game menjadI penting, karena kalau tidak potensi kecurangan apalagi yg melibatkan institusi pemerintahan menjadi terbuka,\" pungkasmya. (Sur)
Kehadiran Gibran sebagai Cawapres Prabowo Terbukti Bawa Efek Gerus Suara Ganjar di Jawa Tengah
JAKARTA | FNN - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora saat ini tengah membedah peta kekuatan politik tiga pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Peta kekuatan politik yang dibedah merupakan titik-titik hotspot yang akan menentukan suara kemenangan di Pilpres 2024 seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta. \"Hari ini kita membedah Jawa Tengah, berikutnya Jawa Timur, Jawa Barat dan seterusnya. Wilayah tersebut, menjadi titik hotspot, titik-titik panas kontestasi yang akan menentukan Pilpres 2024,\" kata Mahfuz Sidik, Rabu (22/11/2023) sore. Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Adu Kuat di Jawa Tengah : Ganjar Vs Gibran yang digelar secara daring dan disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV dan Facebook Partai Gelora Indonesia. Di Jawa Tengah, kata Mahfuz, peta kekuatan politik masih didominasi pasangan Ganjar-Mahfud dan mesin politik PDIP. Namun, kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto, setidaknya mulai membawa perubahan peta politik. \"Gibran yang dianggap mewakili basis massa Pak Jokowi di Pipres 2019, akan berhadap-hadapan dengan basis mesin PDIP dan ketokohan Ganjar. Ini sejauh mana pengaruhnya,\" ujar Mahfuz. Sementara untuk kekuatan politik di wilayah lainnya di Pulau Jawa, tentu akan memiliki peta kontestasi yang berbeda, namun hasil akhirnya tetap menentukan suara kemenangan di Pilpres 2024. \"Tetapi ketika menyimak dari beberapa lembaga survei, ada tren peningkatan elektablitas pasangan Prabowo-Gibran. Sebaliknya pasangan Ganjar-Mahfud dalam beberapa hari terakhir mengalami tren penurunan,\" ungkapnya. Sebagai orang lapangan, lanjut Mahfuz, ia paham banyaknya variabel yang mempengaruhi fluktuasi elektabilitas seorang kandidat seperti instrumen teritorial dan kekuatan mesin politik partai. \"Jadi untuk memenangkan Pilpres ini, bukan hanya aspek komunikasi atau permainan opini saja, tapi banyak variabel yang mempengaruhi fluktuasi elektabilitas pasangan calon. Ini semua yang akan menentukan hasil akhir,\" katanya. Gibran Efek Sementara itu, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengatakan, LSI Denny JA telah melakukan survei nasional mengenai potret perkembangan pasangan calon pada 6-13 November lalu. \"Yang menarik dan mengejutkan adalah adanya perubahan-perubahan elektabilitas di ketiga capres. Prabowo-Gibran trennya angkanya naik dari survei sebelumnya dari 36 % naik menjadi 40 persen,\" kata Adjie Alfaraby. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD secara mengejutkan mengalami penurunan sekitar 6 persen dari 35% ke 28,6 %. Lalu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengalami kenaikan dari 15 % ke 20 %. \"Catatan kita, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan deklarasi Prabowo Gibran, lalu munculnya kritik-kritik soal hukum, demokrasi, isu dinasti dan lain-lain, ternyata tidak punya implikasi serius. Atau tidak punya efek elektoral negatif kepada pasangan Prabowo-Gibran,\" ungkapnya. Bahkan dari data yang lain seperti data \'people rating\' atau kepuasan publik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga terkonfirmasi, tidak terganggu isu-isu negatif pasca putusan MK yang marak belakangan ini. \"Dalam perkembangan dinamika itu, kita menemukan data yang berbeda sedikit dengan SMRC. Jawa Tengah bisa kita buat breakdown, meski masih butuh survei khusus, tetapi dari gambaran itu terlihat ada Gibran efek,\" katanya. Efek Gibran ini, lanjut Adjie, terkait langsung dengan Jokowi, karena dianggap punya kedekatan secara langsung. \"Jadi di Jawa Tengah ini ada perubahan. Di bulan sebelumnya, September 2023, saat itu Pak Prabowo kalah telak dengan Ganjar sekitar 70 persen dan Prabowo sekitar 10,2 %. Namun, sebulan kemudian ada kenaikan elektalibitas Pak Prabowo dari 10 % naik ke 24 %,\" jelasnya. Dengan temuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada efek dari pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo, karena dianggap sebagai kelanjutan Jokowi. \"Dukungan Pak Jokowi pada Pilpres lalu, di Jawa Tengah sekitar 77 % itu, cukup signifikan. Ketika kemudian publik melihat asosiasi yang akan melanjutkan Pak Jokowi ini adalah Gibran, maka secara perlahan dan pasti, ada pergeseran pemilih yang cukup besar dari sebelumnya ada di Ganjar beralih ke Prabowo,\" katanya. Namun, hal ini dibantah oleh peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Saidiman mengakui, memang ada pergeseran pemilih Ganjar ke Prabowo di Jawa Tengah, namun itu tidak besar dan tidak signifikan. \"Artinya, pencalonan Gibran belum membawa perubahan yang besar di Jawa Tengah. Suara Ganjar tetap tinggi, dibandingkan Prabowo, karena didukung PDIP yang merupakan basisnya di Jawa Tengah,\" kata Saidiman. Berdasarkan survei SMRC, kata Saidiman, publik juga tidak mengetahui, bahwa Gibran yang menjabat sebagai Wali Kota Solo saat ini, adalah putra Presiden Jokowi, yang mengetahui hanya kalangan tertentu saja. \"Jadi dari survei kita, ternyata Gibran itu kurang dikenal, meski dia anak Pak Jokowi. Berbeda dengan Ganjar, ketokohannya sangat dikenal, dia mantan gubernur Jawa Tengah dua periode,\" katanya. Selain itu, menurut Saidiman, kehadiran Gibran di Jawa Tengah juga belum membawa efek siginfikan secara elektoral, karena dukungan Presiden Jokowi masih belum jelas, apakah mendukung Prabowo-Gibran atau Ganjar-Mahfud. \"Kalau kita lihat dukungan Pak Jokowi itu masih terbagi dua ke Prabowo dan Ganjar, karena sikapnya Pak Jokowi ini masih belum jelas, masih mendua membuat pemilih Pak Jokowi bertahan di Ganjar,\" katanya. Karena itu, apabila ingin suara Jokowi sekitar 77 persen pada Pilpres 2019 lalu, beralih dari Ganjar ke Prabowo, maka Presiden Jokowi harus mengkampanyekan secara langsung pasangan Prabowo-Gibran. \"Tapi kan itu tidak mungkin, karena Pak Pak Jokowi seorang Presiden yang harus netral. Makanya kita yakin suara Pak Jokowi di Jawa Tengah tetap ke Ganjar, apalagi didukung PDIP yang menjadikan Jawa Tengah sebagai basis massanya,\" pungkas Saidiman. (Ida)
Anis Matta : Prabowo-Gibran Ada Potensi Menang Satu Putaran Kalau Kerja Lebih Keras
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta menyatakan optimistis pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mendapat nomor urut 2 bakal memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dalam satu putaran kalau kerja lebih keras. \"Saya percaya bahwa semua kandidat pasangan capres-cawapres sekarang memasang target menang satu putaran atau paling tidak masuk ke putaran kedua,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab dengan tema \'Mungkinkah Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran? \' yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (20/11/2023) malam. Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora itu, Anis Matta menegaskan, bahwa dengan menetapkan target yang besar, maka akan memotivasi semangat kita untuk memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. \"Sementara kalau kita bekerja bukan dengan target besar, biasanya adrenalin kita tidak keluar. Kita biasanya, biasa -biasa saja, dan semangat kita juga tidak kuat dalam memenangkan pertarungan,\" katanya. Menurut Anis Matta, target menang satu putaran ini menjadi obsesi semua kandidat, bukan hanya pasangan Prabowo-Gibran, tapi juga pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. \"Jadi obsesi itu sebagai bentuk motivasi diri kita sendiri untuk bekerja lebih keras lagi dalam menjemput takdir ini, karena nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfudz,\" katanya. Anis Matta mengatakan, semua pihak saat ini menginginkan agar pelaksanaan Pilpres 2024 dilakukan dalam satu putaran, karena ingin ada penghematan anggaran negara. \"Cost penghematannya bisa sampai Rp 17 triliun. Jadi itu, bukan angka yang kecil dari sisi anggaran, bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan, misalnya untuk BLT,\" katanya. Selain itu, ia juga yakin KPU akan berpikir bahwa pekerjaanya akan cepat selesai dengan Pilpres hanya satu putaran. \"Saya kira tiga kandidat juga punya harapan seperti itu, karena kalau berlanjut dua putaran secara finansial pasti berdarah-darah,\" katanya. Selain mahal dari sisi biaya, , Pilpres dua putaran juga sangat melelahkan secara mental, belum lagi nanti ada tudingan bahwa Pilpres 2024 tidak demokratis. \"Pilpres dua putaran ini akan membawa persoalan bagi keuangan negara, keuangan kandidat dan keuangan donator,\" ujarnya. Lalu, ada pengalaman di Pilpres 2009, dimana ketika itu ada tiga pasangan kandidat capres-cawapres, tapi tetap bisa dilakukan dalam satu putaran. \"Dan waktu itu yang memenangkan adalah pasangan Pak SBY-JK (Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla),\" ungkapya. Ia mengatajan, memang bukan pekerjaan mudah untuk memenangkan Pilpres dalam satu putaran, karena kandidat tersebut, harus memenangkan suara 50 persen plus satu. \"Ada pengalaman juga dengan dua kandidat seperti pada Pilpres 2014 dan 2019, berakhirnya di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga secara tempo waktu panjang juga jadinya,\" ujarnya. Namun, obsesi untuk memenangi Pilpres satu putaran ini, kata Anis Matta, tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk keangkuhan, kesombongan atau jumawa. Melainkan hanya sekedar untuk memotivasi diri sendiri untuk memenangi pertarungan, meski hal itu belum tentu terjadi. \"Kalau kita melihat secara umum hasil survei-survei sebagai instrumen ilmiah untuk membaca fakta-fakta atau realita di lapangan, maka kita harus pintar-pintar membacanya,\" katanya. Potensi Menang Satu Putaran Dalam kesempatan ini, Anis Matta mengatakan, opini yang terbentuk diantara para kandidat dipersepsikan berbeda-beda, karena hampir semua lembaga survei menampilkan hasil yang tidak sama, sehingga situasinya masih dinamis. \"Tetapi jika pasangan Prabowo-Gibran ingin menang satu putaran, maka suaranya harus 50 % plus 1 atau 51 % Sehingga angka konservatifnya masih perlu dua digit lagi. Misalnya survei yang 40 %, berarti masih perlu 11 %. Kalau 36 % perlu 15-16 % dan yang 43 % berarti perlu 8 % lagi,\" katanya. Artinya, potensi untuk memenangi Pilpres satu putaran itu, terbuka lebar jika kerja lebih keras, Namun, waktu 82 hari sebelum pencoblosan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menambah elektablitas elektoral dua digit tersebut. \"Kelebihan psangan Prabowo-Gibran itu, dia komplementer secara elektoral, saling melengkapi secara elektoral. Dimana Pak Prabowo punya basis besar di Jawa Barat dan basis-basis lainnya yang relatif stabil selama di dua Pilpres,\" katanya. Basis dukungan ini, juga ditambah dengan elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menurun ke Gibran, terutama di Jawa Tengah. Sementara wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain relatif dikuasai Prabowo \"Karena itu, di hampir semua survei meski angka-nya berbeda-beda menempatkan Pak Prabowo di nomor satu, sehingga ada peluang besar Prabowo-Gibran memenangi pertarungan satu putaran tersebut,\" katanya. Anis Matta mengatakan, basis terberat Prabowo-Gibran sekarang ada di Banjabar (Banten, Jawa Barat dan DKi Jakarta), karena ada pasangan Anies-Muhaimin, serta di Jawa Tengah yang menjadi basis Ganjar-Mahfud. \"Tetapi Insya Allah, Prabowo-Gibran akan memenangi, karena ada faktor-faktor dukungan kepada pasangan ini sekarang meningkat. Di Jawa Tengah ada Pak Jokowi, kalau di Banjabar ada tokoh Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar, serta suara Partai Gelora,\" katanya. Ia menambahkan, selain dua medan tempur teritorial itu, Prabowo-Gibran juga akan bertarung di kelompok umur, pemilih pemula atau Gen Z dan milenial. Untungnya, pasangan ini sangat diuntungkan, sebagai pasangan tertua (Prabowo) dan termuda (Gibran). \"Selanjutnya adalah faktor mood. Dari beberapa acara, mulai dari pendaftaran, pengambilan nomor urut sampai acara yang saya hadiri di Medan kemarin, saya merasakan ada histeria, antusiasme luar biasa dari masyarakat kepada pasangan pasangan Prabowo-Gibran,\" katanya. Anis Matta menilai faktor-faktor tersebut, belum terbaca dalam survei-survei terbaru, yang akan dirilis dalam waktu 2-3 pekan lagi. Jika hal itu masuk, maka elektablitas pasangan Prabowo-Gibran akan berubah drastis. \"Dan yang penting dari Pilpres sekarang itu, dari Pilpres yang menegangkan akan menjadi Pilpres menggembirakan. Kehadiran Pak Prabowo yang gemuk, gemoy itu membuat orang terhibur, sehingga membuat mood orang jadi berubah, dan memberikan dukungan ke pasangan Prabowo-Gibran,\" pungkasnya. (Ida)
Bawaslu RI Didesak Usut Pengerahan Aparat Desa Dukung Gibran
Jakarta | FNN - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) Jeirry Sumampow menilai pemilu kali ini menjadi pemilu dengan penegakan hukum paling memprihatinkan. \"Pemilu kita kali ini memang dalam penegakan hukumnya paling lemah, dari Bawaslu. Bawaslu ini hampir tidak melakukan apa-apa selain roadshow ke mana-mana,\" tegas Jeiry di Jakarta, Selasa (21/11/2023). Jeirry mengungkapkan pelanggaran pemilu semakin terang-benderang dan dipertontonkan secara kasat mata. \"Saya kira para pejabat, peserta pemilu, dan kelompok lain itu semakin terang-terangan atau ugal-ugalan dalam melakukan pelanggaran. Saya kira dalam hal tertentu pelanggaran itu disengaja,\" ujarnya kecewa. Menurutnya, pelanggaran itu akan terus berulang, hanya akan pindah tempat. Kegiatan pelanggaran pemilu seperti acara deklarasi dukungan perangkat desa yang dihadiri Gibran akan terjadi lagi. \"Kegiatan itu dilakukan, mereka tahu itu pelanggaran, tapi mereka juga tahu Bawaslu tidak bisa atau tidak mau melakukan apa-apa terhadap pelanggaran itu. Karena itu pelanggaran yang dilakukan akan semakin masif sekarang. Kita akan mengalami itu hanya tinggal pindah tempat saja,\" tambahnya. Jeirry juga menyoroti rendahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan karena mereka tahu Bawaslu tidak menjalankan tugas yang semestinya. \"Jadi, ini hampir tidak ada solusinya. Kami sudah kehilangan harapan dengan perangkat penegakan hukum pemilu, seperti Bawaslu, kalau kita melihat sepanjang tahun ini,\" ungkapnya. Jeiry pun menyayangkan penegak hukum pemilu yang tidak menjalankan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggar. \"Kelihatannya kalau begini kita tidak perlu lembaga pengawas pemilu. Karena dia ada tidak melakukan pengawasan,\" pungkasnya. Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menduga adanya deklarasi terhadap salah satu capres dalam acara Desa Bersatu di Jakarta, Sabtu lalu. Rony mengatakan bakal melaporkan hal itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. \"Kita sedang menginventarisir bukti-bukti yang ada, dan kita sudah siapkan juga untuk langkah hukumnya, dan kita akan laporkan juga segera,\" kata dia. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan, “ Ada potensi pelanggaran. Karena, pertama, tidak boleh menggunakan aparat desa dan kepala desa sebagai tim kampanye.\" Dia juga menegaskan, UU Pemilu mengatur soal saksi yang bisa dikenakan kepada pelanggar yang menjalankan, dan peserta Pemilu yang membiarkan hal itu terjadi. \"Tim kampanye, atau tim yang ditunjuk, bisa terancam pidana, jika terbukti melakukan itu. Calonnya bisa diskualifikasi, termasuk Capres,\" tandas Bagja. Diberi Sanksi Hal senada diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin yang mengatakan, semua pihak harus menahan diri untuk tidak melakukan gerakan apapun sebelum waktu berkampanye. \"Intinya dalam konteks pejabat harus netral, siapapun itu yang menurut UU harus netral ya netral. Dan, terkait kepala desa harus netral, jika tidak, maka harus diberi sanksi,\" kata Ujang. Masa kampanye baru akan dimulai tanggal 28 November. Namun sudah banyak kegiatan dan pernyataan dukungan. \"Bisa jadi pertemuan itu bagian daripada dukungan, diluar masa kampanye. Tetapi memang bahwa sejatinya, saya melihat aparat negara yang harus netral, ya netral, termasuk Presiden Jokowi yang harus netral, harus dipatuhi,\" tegas Ujang. Sebelumnya, pada pertemuan di Jakarta, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Prabowo-Gibran Rakabuming. Dalam acara tersebut, Gibran hadir, didampingi sejumlah pejabat partai pendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo-Gibran. (Sur)
Dukung Gibran, Luhut Dianggap Menentang Kepatutan dan Etika Publik
Jakarta | FNN - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan bahwa politik itu harus mengedepankan sopan santun dan etika ketika menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pernyataan Puan tersebut diamini oleh pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga. Menurut Jamiludin, politik Indonesia ditunjukkan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan pejabat publik. Bahkan ada yang sudah jelas melakukan pelanggaran hukum atau etika. \"Kasus penetapan batas usia capres-cawapres oleh MK (Mahkamah Konstitusi) misalnya, sudah diputuskan oleh MKMK. Dalam keputusan itu disebutkan Ketua MK melakukan pelanggaran etika berat,\" tegas Jamiludin di Jakarta, Selasa (21/11/2023). Sebelumnya, Luhut memberikan pernyataan terkait dengan perkembangan politik di tanah air. Ia menyebut jangan mudah untuk menilai seseorang ingusan hingga pengkhianat. Merespons itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik harus mengedepankan sopan santun dan etika. \"Ya, itu Pak Luhut punya pendapat. Saya tidak akan mengomentari pendapatnya Pak Luhut, tapi yang pasti saya selalu mengedepankan politik itu harus dengan santun dan beretika,\" jelas Puan. Jamiluddin menilai wajar bila publik mempersoalkan keputusan MK. Karena keputusan itu dinilai menguntungkan Gibran yang sebelumnya susah digadang-gadang sebagai cawapres. Kekhawatiran publik itu wajar karena dapat berdampak pada pelaksanaan Pilpres 2024. Publik khawatir Pilpres tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama netralitas penyelenggara Pemilu. \"Jadi, dalam konteks tersebut, tentu sangat beralasan bila publik menilai keputusan MK berpihak kepada Gibran, putra Jokowi. Justifikasi seperti ini tentu sangat logis, karena penilaian publik didasarkan pada putusan MKMK,\" ungkapnya. Jamiluddin justru menilai pendapat publik yang didasarkan pada fakta patut menjadi kontrol sosial atas perilaku penguasa. \"Pendapat seperti ini justru dibutuhkan untuk menegakkan kontrol sosial dari rakyat kepada pemerintahnya agar tidak semena-mena dalam memimpin negara tercinta,\" tegasnya. Tidak Menjaga Reformasi Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, arah dukungan Luhut sangat terang-benderang. \"Iya, nggak perlu ada analisa yang rumit melihat statement pak Luhut, hidupnya dia bersama Jokowi sehingga yang dia ucapkan, utarakan pasti ada kaitan dengan Jokowi. Kalau Jokowi sekarang membela Prabowo-Gibran, ya dia bicara tentang Prabowo-Gibran,\" kata pria yang akrab disapa Hensat ini. Dukungan Luhut kepada Presiden Jokowi adalah mutlak. Meski sahabatnya itu membangun dinasti politik dan oligarki, terlibat dalam skandal Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan pelanggaran konstitusi. \"Kemudian apakah peduli dengan dinasti politik, dan lain-lain ? Kan kepentingan Luhut tidak di situ. Itu kepentingan orang-orang yang menjaga amanah reformasi. Pak Luhut jaga reformasi atau tidak? Itu yang dipertanyakan masyarakat,\" kritik Hensat. (Sur)
Partai Gelora Temukan Tiga Model Potensi Kecurangan yang Bakal Terjadi di Pemilu 2024
JAKARTA | FNN - Untuk mengantisipasi kecurangan dalam Pemilu 2024 terutama dalam pemilu legislatif, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah membentuk Tim Advokasi dan Saksi yang akan bertugas untuk mengamankan suara rakyat yang dipercayakan kepada Partai Gelora. Tim ini diketuai Ketua Bidang Hukum DPN Partai Gelora. Amin Fahrudin, SH. MH, yang berprofesi sebagai seorang advokat. \"Kami telah mengidentifikasi praktek-praktek kecurangan yang biasa terjadi dalam Pemilu,\" kata Amin Fahrudin dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023). Menurut Amin, ada tiga model kecurangan yang terjadi dalam setiap Pemilu, termasuk yang akan terjadi di Pemilu 2024. Pertama adalah pencurian atau kecurangan di TPS yang dilakukan oleh oknum partai pesaing yang dibantu oleh oknum penyelenggara di KPPS, sehingga bisa mengurangi perolehan suara Partai Gelora. \"Untuk itu kami akan mengirimkan tim saksi di setiap TPS di seluruh pelosok tanah air yang berfungsi sebagai saksi sekaligus mengadvokasi/ memperjuangkan jika terjadi praktek pencurian atau kecurangan di masing-masing TPS,\" katanya. Sebab, jika pihaknya abai soal ini, maka Partai Gelora tidak dapat memperjuangkan atau memprotes kecurangan yang sudah terlanjur dihitung dan dilaporkan dalam Form C-1. Sedangkan kecurangan kedua dapat terjadi dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten. \"Dalam proses rekapitulasi suara jika tidak kita pantau dan tongkrongi, maka potensi kecurangan juga dapat terjadi,\" katanya. Oleh karenanya, pada setiap rekapitulasi di tingkat PPK maupun KPUD Kabupaten/Kota, Tim Saksi Partai Gelora siap untuk mengawalnya sehingga potensi kecurangan yang berakibat pada kerugian suara dapat kita antisipasi. Sementara model kecurangan ketiga ini, yang lebih rumit karena biasanya tidak terkait langsung dengan hilangnya suara Partai Gelora. Yaitu jika terjadi jual beli suara dari oknum partai A kepada oknum partai B dengan melibatkan oknum penyelenggara yang berdampak pada melonjaknya suara partai pembeli. \"Memang suara kita tidak berkurang, tapi partai pesaing bisa melonjak drastis melampaui partai kita sehingga ketika dikonversi menjadi kursi parlemen, partai tersebutlah yang mendapat kursi,\" ujarnya. Tindakan antisipasi terhadap kecurangan model ini, lanjut Amin, harus mengerahkan tim yang besar untuk mengecek seluruh rekapitulasi di setiap level mulai dari TPS sampai KPUD, bahkan sampai KPU pusat. \"Untuk kerja pengamanan suara ini Partai Gelora telah membentuk Tim Hukum dan Advokasi yang diperkuat dengan 70 pengacara yang ada di pusat maupun di masing-masing wilayah,\" katanya. Para pengacara ini, kata Amin, sudah berpengalaman dalam menangani perkara pengawalan maupun penanganan sengketa pemilu, baik di pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pilkada. Sebelumnya juga pada bulan September lalu, Partai Gelora bersama Mahkamah Konstitusi RI telah menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait sengketa Pemilu. Sehingga tim ini sudah siap bekerja dan beraksi di lapangan. \"Kami juga telah membentuk koordinator saksi dan advokasi di setiap kabupaten kota yang nantinya akan menerjunkan tim saksi di semua TPS di seluruh wilayah Indonesia,\" katanya. Amin mengatakan, Partai Gelora optimis lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4% dalam Pemilu 2024 nanti. Oleh karenanya, potensi-potensi kecurangan yang dapat merugikan suara Partai Gelora sedini mungkin diantisipasi, karena dalam setiap suara Pemilu terdapat mandat rakyat yang harus diperjuangkan. \"Mari kita jaga proses Pemilu ini secara sehat agar menghasilkan demokrasi yang makin matang untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia,\" pungkas Amin. (Ida)
Partai Gelora Optimistis Suara Pemilih Muda di Pilpres 2024 ke Prabowo-Gibran
JAKARTA | FNN - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Rico Marbun mengaku optimistis pemilih muda akan memilih pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. \"Gelora yakin, bahwa pada Pilpres 2024, pemilih muda akan pilih yang benar-benar muda, pasangan calon presiden dan calon presiden yang kita dukung,\" kata Rico dalam diskusi Gelora Talks dengan tema\' Kemana Suara Milineal di Pilpres 2024?, Rabu (15/11/2023) sore. Berdasarkan data yang dimiliki Partai Gelora, menurut Rico, pemilih muda lebih menyukai pasangan capres-cawapres yang mampu menyelesaikan masalah, memiliki tantangan dan mempunyai harapan. \"Ada beberapa hal yang jadi perhatian anak muda. Misalnya, anak muda ini sangat perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan. Visi-misi para capres-cawapres itu dilihat satu persatu, apakah bisa menjadi aspirasi buat mereka atau tidak,\" katanya. Rico menilai generasi muda memiliki cara pandang sendiri dalam menyikapi suatu masalah, bukannya apatis atau tidak perhatian. Justru mereka sangat perhatian, namun pemilih muda ini menghendaki adanya bukti dan solutif. \"Nah, Pak Prabowo yang konsen dengan pendidikan dan kesejahteraan, bahkan kemandirian itu, dipandang sebagai sebuah harapan, semangat hidupnya semakin meningkat,\" katanya. Karena itu, pemilih muda yang suaranya berkisar antara 53-54 persen di Pemilu 2024 ini, sangat berpengaruh pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. \"Jadi parpol maupun capresnya akan dilihat, apakah mampu menyelesaikan problem dan tantangan yang dihadapi bangsa. Apakah mereka memberikan harapan, nanti kesanalah suara pemilih muda diberikan,\" katanya. Senior Analys Drone Emprit Yan Kurniawan mengatakan, ada hal penting terkait percakapan undian nomor urut capres-cawapres pada Selasa (14/2023). \"Ini belum kita rilis, belum kita sampaikan, ini khusus buat Gelora TV kita sampaikan. Pertama yang paling populer adalah Gibran. Harusnya biasanya kan yang paling populer itu calon presiden, ini tidak. Dia calon wakil presiden paling muda,\" kata Yan. Yan mengatakan, pada percakapan bulan lalu, cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD menduduki percakapan tertinggi, namun sekarang percakapan populer diambil-alih Gibran. \"Gibran dianggap telah memberikan tsunami politik yang sangat besar sampai sekarang, sehingga percakapannya paling populer dibicarakan orang-orang,\" katanya. Menurut Yan, percakapan paling populer setelah Gibran adalah Ganjar Pranowo, sementara Mahfud MD berada di urutan ketiga. Percakapan antara Gibran dan Ganjar mendominasi media sosial pada 14-15 November 2023. \"Gibran dan Ganjar mendominasi percakapan. Itu kita ambil datanya tanggal 14 November sampai 15 November pagi. Untuk Gibran sekitar 22.333 mention, sedangkan untuk Ganjar 19.758,\" ungkapnya. Ia mengatakan, dua orang populer ini dibangun oleh isu konflik. Namun, kedepannya agar ada sentimen ke publik lebih baik, maka strategi komunikasi keduanya harus dibenahi. \"Gibran terbanyak diasosiakan kata sungkem, salaman dengan Ibu Megawati dan Ganjar diasosiasikan dengan drakor. Timnya Ganjar sengaja memunculkan ini dengan bahasa-bahasa anak muda, kekinian untuk menyaingi Gibran,\" katanya. Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, kehadiran Gibran telah mendongkrak suara Prabowo yang mendapat nomor urut 2 itu secara signifikan, karena dianggap mewakili suara generasi muda. Ia sependapat bahwa, cara pandang anda muda dalam melihat suatu permasalahan dengan generasi tua sangat berbeda jauh dalam berbagai hal seperti problem lapangan kerja, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. \"Imajinasi anak muda itu berbeda dengan generasi di atas 40 tahun, karena generasi di atas 40 tahun membayangkan misalnya pekerjaan itu, pekerjaan tetap, PNS atau pegawai BUMN atau kerja di pabrik. Sementara anak-anak muda memiliki pilihan ratusan pekerjaan,\" kata Hasan Nasbi. Sehingga ketika membahas anak muda, maka tidak bisa lagi sekedar membahas pekerjaan saja, tetapi juga soal imajinasi anak muda tentang pekerjaan. \"Soal kesehatan juga demikian, imajinasinya berbeda dengan yang tua. Orang tua hanya bicara fisik, tetapi kalau anak muda sudah berbicara mengenai kesehatan mental,\" katanya. Demikian pula soal kesejahteraan, lanjut pendiri Cyrus Network ini, imajinasi soal kesejahteraan dari anak muda juga berbeda dengan yang tua. \"Jadi kalau soal pilihan menurut saya, tidak berbeda dengan usia diatasnya. Tetapi ketika bicara soal kebutuhan-kebutuhan, pesan-pesan itu perlu disesuaikan dengan imajinasi anak muda. Jadi kalau kita melihat data survei, maka suara anak muda sangat positif untuk pasangan Prabowo-Gibran, dan diaminkan oleh poster-poster yang muda dipahami anak muda,\" pungkasnya. (ida)
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Pencawapresan Gibran Tidak Punya Legitimasi Hukum dan Cacat Legalitas
Jakarta | FNN - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran akan merugi karena tidak memiliki legitimasi dalam pencalonan mereka. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi landasan kandidasi Putra Sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka juga cacat legalitas. Bivitri yang juga Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera ini menambahkan, pencalonan Gibran telah mengobrak-abrik konstitusi, mencederai hukum, pun sudah terbukti melanggar etik berat. \"Sudah ada masalah dalam legitimasi pencalonan Gibran, karena ada masalah etik yang sudah terbukti di MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi). Ini kan konstitusi dimainkan untuk politik,\" jelas Bivitri dalam podcast yang dipandu Mantan Ketua KPK Abraham Samad. Ia menjelaskan, putusan MK atas perkara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 cacat secara legalitas. Pasalnya, kata Bivitri, putusan itu menabrak Undang Undang Kehakiman Pasal 17 yang menerangkan bahwa hakim yang punya benturan kepentingan terhadap perkara, dalam kasus ini yaitu Gibran Rakabuming, hakim harus mundur. Ayat berikutnya, jika hakim tidak mundur, maka putusan batal. Namun kenyataannya, tutur Bivitri, Hakim Anwar Usman tidak mundur, Gibran tetap melenggang dan ditetapkan KPU sebagai Cawapres. Itu menunjukkan karakter yang sebenarnya. \"Kita lihat konteks besar, ada seseorang yang mau maju, ada hukum menghalangi. Normalnya kalau kita taat hukum, peduli pada hukum, tunggu sajalah, tapi ini tidak.Malah hukumnya yang diganti dengan menggunakan kekuasaan, itu yang terjadi di negara hukum kita,\" ungkap Bivitri kecewa. Lebih lanjut pasca ditetapkannya pasangan Capres-Cawapres oleh KPU kemarin, Bivitri mengajak pemilih untuk melihat logika moral dari para calon. \"Pegangan kita adalah kompas moral kita. Kok bisa ada intelektual melihat suatu kesalahan tapi diam saja. Ini pertanda bahwa demokrasi kita sidah di ambang bahaya,\" tandas Bivitri lagi. \"Dan karena itu legitimasi ini sesuatu yang sangat penting, ini kan pilpres dan kedepannya pasti akan mengganggu proses. Sebenarnya buruk untuk mereka, kalau menurut saya, orang Indonesia, semuanya bernalar, kita enggak bodoh-bodoh juga, kita bisa melihat dengan kasat mata bahwa ada benturan kepentingan, ada masalah, sehingga sebenarnya legitimasinya cacat,\" jelas perempuan yang akrab disapa Vitri ini. Tanpa Dua Legitimasi Sementara itu, Dosen Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menyoroti pencalonan Gibran yang meskipun dianggap memenuhi syarat pencalonan berdasarkan keputusan MK, kendati putusan tersebut diwarnai pelanggaran etik berat. \"Proses-proses ini yang kemudian bicara moralitas. Dalam konteks ini, Gibran secara hukum menurut putusan MK, legal. Tapi secara proses dianggap bermasalah, cacat,\" ujarnya. Ketiga, adalah legitimasi elektoral. Nyarwi menyebut legitimasi itu disandarkan pada tingkat keterpilihan. Menurutnya, kalaupun nanti Gibran memenangi pertarungan, maka hanya ada legitimasi elektoral. \"Legitimasi ketiga dari pemilu. Seberapa besar pemilih melihat krisis moralitas itu? Kalau nanti seandainya terpilih, ya bearti dia mendapatkan legitimasi politik, tetapi itu hanya legitimasi elektoral,\" tandasnya. Karena itu, Nyarwi menekankan pemimpin harus mendapatkan legitimasi komprehensif untuk menjamin kehidupan demokrasi yang lebih baik. \"Seorang pemimpin mendapatkan legitimasi politik itu harus komprehensif. Masyarakat juga harus paham,\" pungkasnya.
POPULER
