Presiden Jokowi Harus Berhenti Membagikan Sendiri Bansos Karena Conflic of Interest
Jakarta, FNN – Berbicara mengenai Bansos, kemarin TPN Ganjar – Mahfud sempat meminta agar Bansos ditunda dulu sampai Pilpres berakhir. Tetapi, hal itu akan menyusahkan rakyat kecil karena banyak sekali rakyat yang membutuhkan Bansos. Sebetulnya yang dipersoalkan Bansosnya, tetapi Presiden Jokowi yang masih terus membagi-bagikan sendiri Bansos itu kepada rakyat. Ini bisa memengaruhi elektoral seseorang yang dia jagokan.
Bansosnya sendiri baik-baik saja dan itu merupakan hak dari masyarakat Indonesia atas pajak-pajak yang mereka bayar. Bansos timbul karena Presiden Jokowi mau langsung mendapat efeknya. Dengan menyerahkan langsung Bansos ke rakyat, artinya Jokowi bertatapan dengan rakyat, bukan bertatapan dengan problem rakyat.
“Dia (Jokowi) hanya ingin bertatapan dengan rakyat supaya rakyat tahu bahwa dia membawa oleh-oleh. Itu masalahnya. Jadi, cara berpikirnya juga mesti kita ubah,” ujar Rocky Gerung di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (2/1).
“Bagi-bagi bansos on the spot itu adalah kampanye. Mestinya Bansos itu dilanjutkan oleh RT/RW/Lurah, bukan presiden yang bagi-bagi Bansos. Itu memengaruhi efek elektoral dari seseorang yang dia jagokan,” tegas Rocky.
Tentu orang tetap menganggap bahwa kebutuhkan hidup masyarakat yang terpapar kemiskinan perlu diangkat, dientaskan kemiskinannya. Tetapi, bukan dengan memanfaatkan Bansos untuk urusan kampanye.
“Jadi, Jokowi yang mesti berhenti membagi-bagi Bansos, bukan Bansos yang dihentikan,” tambah Rocky.
Oleh karena itu, Jokowi harus berhenti membagi-bagikan sendiri Bansos kepada rakyat, karena bagaimanapun juga conflic of interest-nya sangat kelihatan.
“Iya, itu artinya Jokowi memang merencanakan bahwa dia akan turun kampanye sendiri untuk mem-backup Gibran,” ujar Rocky.
Kalau kita lihat aktivitas bandara Presiden Jokowi dari satu bandara ke bandara lain, lanjut Rocky, dia bukan membawa konsep, tapi membawa goodybag, membawa oleh-oleh yang dia sebut sebagai Bansos. Padahal, itu adalah hak dari rakyat. Harusnya disalurkan lewat Departemen Sosial, koperasi, atau UMKM.
“Semua ada fasilitasnya, kenapa Jokowi sendiri yang mesti turun, seolah-olah 9 tahun yang lalu masih dia ulangi karena takut elektabilitas dia dan Gibran turun drop sehingga dia mesti tatap mata dengan publik,” ujar Rocky.(ida)