POLITIK
“Perang” Megawati dan Jokowi Mesti Dideklarasikan Agar PDIP Kembali Dihargai, Bukan Sekadar Kirim Sinyal
Jakarta, FNN – Sejak awal kita sudah menduga bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan semua instruktur kekuasaan, baik sumber daya politik maupun ekonomi di pemerintahan, untuk memenangkan Prabowo – Gibran. Selain soal Bansos, juga soal banyaknya Kepala Desa yang login ke Projo, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang bertandang ke istana, dan terakhir kemarin Presiden Jokowi juga mengundang Organisasi Sedulur Kayu dan Meubel (Sekabel) yang dulu menjadi timsesnya Jokowi ke istana. Bisa dikatakan bahwa kantor TKN Prabowo – Gibran yang riil adalah di istana, bukan di Jalan Brawijaya. “Itu poin kita dari awal di situ, dan sebelum pisah meja antara Megawati dan Jokowi, Jokowi bilang bahwa dia akan cawe-cawe dalam politik dan PDIP senang betul. Nah, sekarang PDIP yang harus cuci piring sebenarnya. Dia siapkan makan malam, makan malamnya diambil Prabowo dan PDIP bagian cuci piring,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Minggu (31/12). “Itulah inti dari perpolitikan dari PDIP yang gagal mengantisipasi apa akibatnya kalau Jokowi bermusuhan dengan Mega dan Mega masih berharap bahwa Jokowi sadar untuk pulang ke rumah PDIP,” tegas Rocky. Dasar-dasar tersebut yang dianggap oleh Rocky bahwa kalau tidak ada perang total antara Jokowi dan Megawati dan itu dibuktikan di dalam ucapan-ucapan Ganjar, maka rakyat tetap menganggap bahwa Ganjar adalah pilihan Jokowi juga. Oleh karena itu, apa yang diperintahkan oleh Jokowi rakyat akan ikut saja dan rakyat akan tetap merasa bahwa serepnya adalah Ganjar dan intinya Prabowo. Distingsi ini yang harus diluruskan. “Jadi, perang antara Megawati dan Jokowi mesti dideklarasikan. Ini yang akan membuat PDIP dihargai kembali. Bukan sekadar kirim-kirim sinyal,” tegas Rocky.(ida)
Soal Bansos, PDIP Harus Melakukan Counter Attack dengan Cara yang Canggih
Jakarta, FNN – TPN Ganjar - Mahfud mengusulkan agar pemerintah menghentikan penyaluran Bansos sementara waktu untuk menghindari kecurangan-kecurangan Presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk memenangkan Prabowo – Gibran. \"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi Bansos. Dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu,\" ujar Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Jakarta, Jumat (29/12) Seperti kita ketahui bahwa Bansos harusnya berakhir pada bulan Maret, tapi kemudian diperpanjang sampai Juni. Kemungkinan perpanjangan ini merupakan bagian dari antisipasi kalau pemilu terjadi dua putaran. Sebetulnya ini usulan menarik, tetapi bisa menjadi bumerang bagi TPN Ganjar – Mahfud. “Ya, itu konyol. Kan mustinya Ganjar itu bikin counter campaign bahwa Bansos itu adalah proyek PDIP melalui menterinya. Jadi diklaim aja. Kalau dilarang, justru marah wong cilik, wong itu yang mereka tunggu-tunggu,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Minggu (31/12). Walaupun sebetulnya itu pembohongan, lanjut Rocky, tapi sudah terjadi sebagai pragmatisme dalam politik. Kendati menterinya masih dari PDIP, tetapi aparatnya sudah dikuasai oleh Jokowi sehingga menterinya sudah tidak bisa klaim lagi kalau aparat sudah diperintahkan untuk menyebut bahwa Bansos dari Gibran. Jadi, PDIP harus cerdik memanfaatkan hal ini, klaim saja, karena toh rakyat tidak mengerti dari mana Bansos berasal. Memang musti hati-hati dalam hal ini, karena penerima Bansos adalah pemilih rakyat bawah yang jumlahnya jutaan. Oleh karena itu, jika ini dihentikan, mereka bisa marah. Hal ini menggambarkan posisi PDIP yang dilematis, karena peralatan-peralatan yang selama ini mereka nikmati satu persatu dipreteli oleh Presiden Jokowi. “Dari awal kita duga bahwa hal itu akan berlangsung. Jadi, rumus kita, begitu Jokowi berselisih dengan Megawati maka Jokowi perintahkan dua hal: pertama, oligarki stop kucuran uang ke PDIP; kedua, negara stop memanfaatkan fasilitas negara yang tadinya dipegang oleh PDIP,” ujar Rocky. Rocky menyarakan agar PDIP melakukan counter attack dengan cara yang canggih, bukan dengan melarang. Karena, walaupun PDIP melarang, tidak mungkin bisa dilarang.(ida)
Desak Anies Membuat Generasi Muda Melihat bahwa Politik Bisa Sangat Menarik dan Bermanfaat
Jakarta, FNN - Program Desak Anies sebagai salah satu metode kampanye gaya baru capres nomor 1 Anies Baswedan, tampaknya akan terus melejit grafiknya. Program ini tidak hanya mendapat sambutan yang sangat luas dari kalangan pemilih muda, tetapi juga mendapat pujian dari para pengamat karena berhasil mengubah wajah kampanye Pilpes 2024. Banyak sekali generasi Z yang semula tidak tertarik sama sekali menghadiri pertemuan politik dan kampanye, berubah sikap karena program Desak Anies. Desak Anies telah membuat mereka melihat bahwa ternyata politik bisa sangat menarik dan bermanfaat, karena mereka mendapat semacam pencerahan dari perdebatan Anies terhadap berbagai persoalan berbangsa dan bernegara yang disodorkan oleh anak-anak muda. Bukan hanya membahas masalah-masalah politik, Desak Anies juga membahas masalah sehari-hari yang menjadi problem generasi Z. Selain itu, Desak Anies juga berbeda dengan format kampanye yang selama ini hanya berisi pengerahan massa, pemberian uang saku dan nasi bungkus, joget-joget, serta lempar-lempar hadiah. Desak Anies juga sekaligus menghapus stigma bahwa generasi muda, terutama generasi Z, malas berpikir serius dan maunya hanya senang-senang. Kini mereka rela berdesak-desakan dan berpanas-panasan untuk hadir dalam sebuah forum yang mereka sebut itu dengan “mendengarkan orang yang menjawab pertanyaan“. Bahkan, ada yang menyimpulkan bahwa berkat program Desak Anies, kelas demokrasi Indonesia langsung naik.(ida)
Desak Anies Menggusur Gemoy, Narasi dan Substansi Mengalahkan Sensasi
Jakarta, FNN - Peta persaingan memperebutkan pemilih muda yang terdiri dari generasi milenial dan generasi Z makin sengit. Pelaksanaan Debat Capres I oleh KPU pada (12/12), program kampanye Desak Anies, dan mulai masuknya Anies ke platform Tiktok tampaknya mulai mengubah peta persaingan ini, terutama berkaitan dengan berubahnya peta dukungan di kalangan pemilih muda. Mesin pemantau percakapan di media sosial Drone Emprit mengonfirmasi program Desak Anies mulai menggusur branding gemoy Prabowo. Padahal, selama ini dengan kampanye yang masif dan gelontoran anggaran yang sangat besar, branding gemoy yang hanya berisi joget-joget itu berhasil melambungkan nama Prabowo di media sosial. Namun, dengan munculnya program Desak Anies yang kuat dalam narasi dan substansi, perlahan tapi pasti berhasil menyalip branding gemoy yang hanya mengandalkan sensasi. Program Desak Anies ini tampaknya telah menjadi semacam game changer yang mengubah peta permainan di kalangan pemilih muda. Perlu diketahui bahwa pemilih muda terdiri dari generasi milenial dan generasi Z yang saat ini merupakan pemilih dengan angka terbesar, yaitu di atas 50%. Ini merupakan jumlah yang sangat besar sehingga siapa yang mampu menguasai peta mereka maka berpeluang besar memenangkan Pilpres 2024. Dr. Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, dua hari lalu (29/12) membuat sebuah cuitan yang menunjukkan program Anies telah menjadi game changer. Begini cuitan Ismail Fahmi yang kami kutip dari kanal You Tube Hersubeno Point edisi Minggu (31/12): “Malam-malam begini iseng lihat perbandingan tren pemberitaan dan percakapan tentang gemoy dan Desak Anis di berita online dan Twitter/X. Hasilnya menarik, dalam seminggu terakhir tren pemberitaan di online news terkait gemoy mulai turun drastic. Ini mulai tanggal 15 Desember 2023, setelah debat pertama calon presiden. Di sisi lain, pemberitaan terkait Anies mulai naik mengalahkan gemoy, mulai 22 Desember dan puncaknya 26 Desember, jauh meninggalkan gemoy.” Cuitan tersebut kemudian diikuti dengan tautan grafik.(ida)
Sikap Bawaslu yang Tidak Berani Menegur Pelanggaran Prabowo- Gibran Merupakan Kemaksiatan Politik Terusan
Jakarta, FNN - Sikap Bawaslu yang tidak berani menegur berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Prabowo – Gibran, juga sikap pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang menggunakan alasan tidak tahu karena sedang tidur, membuat Rocky menilai bahwa ini satu tiket terusan atau kemaksiatan terusan sejak dari Keputusan Mahkamah Konstitusi. “Jadi, tidak ada gunanya lagi, kecuali ada semacam gerakan untuk menghalangi kecurangan ini,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Minggu (31/12). Rocky juga mengatakan bahwa yang potensial melakukan gerakan tersebut hanya PDIP. Tetapi, dalam beberapa hal PDIP juga melakukan hal sejenis. Kalau hanya netizen yang ngomong, itu hanya sebatas norma, tapi tidak memberi efek jera. Sedangkan jika PDIP yang ngomong, terlebih bersama koalisi AMIN, dengan membuat konferensi pers berupa ancaman riil untuk berpikir ulang meneruskan Pemilu jika pelanggaran yang dilakukan tetap dibiarkan. “Jadi ini bukan soal petak umpet soal administrasi pelanggaran, tapi ini soal desain. Dan itu yang musti kita pahami,” tegas Rocky. Menurut Rocky, sesuatu yang didesain maka akan dicarikan pembenarannya. Sebagai contoh, pembenaran yang dilakukan oleh Pejabat Gubernur DKI, Heru Budi, yang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu karena sedang tidur, dan sebagainya. (ida)
Duh Gusti, Bawaslu Mandul Menghadapi Berbagai Pelanggaran Prabowo - Gibran
Jakarta | FNN – Saat ini sedang viral di media sosial mengenai peristiwa yang terjadi di Posko Pemenangan Prabowo – Gibran di Yogyakarta, di mana di depan Posko tersebut terparkir mobil Kementerian Pertahanan. Netizen menyorotinya sebagai salah satu bukti bahwa sulit bagi ASN untuk netral dalam Pemilu kali ini. “Ya, mungkin orang akan bilang Prabowo tidak netral, lalu Prabowo bilang, bagaimana saya netral, saya tidak diminta mundur kok oleh Presiden Jokowi,” ujar Rocky Gerung menanggapi berita viral resebut dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Minggu (31/12). Rocky menduga mungkin Prabowo di Posko sambil rapat soal pertahanan karena tidak mungkin Prabowo membagi waktunya untuk kegiatan negara sambil ragu apakah elektabilitasnya di Jawa Tengah masih tinggi atau tidak. Jadi, menurut Rocky, tim Prabowo menganggap sebagai hal biasa saja karena semua orang bisa melakukan hal yang sama. “Yang luar biasa adalah Bawaslu tidak bisa menegur. Yang bisa menegur netizen,” tegas Rocky. Dalam kasus lain di DKI Jakarta, juga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran yang membagi-bagi susu kotak di car free day. Saat itu, Bawaslu pusat mengambil keputusan bahwa itu bukan pelanggaran, tetapi Bawaslu Jakarta Pusat mengatakann bahwa itu pelanggaran Perda. Karena memang di car free day Jakarta tidak boleh ada kegiatan politik. Yang lucu, pejabat Gubernur DKI, Heru Budi, ketika ditanya mengenai hal itu mengatakan bahwa dirinya tidak tahu karena saat itu dia sedang tidur. Semula mereka menyatakan akan memanggil Gibran, tapi sampai ini masalahnya ditunda dulu sampai Januari dengan alas an ada temuan baru yang harus diklarifikasi. Sepertinya Bawaslu memang tidak berani menegur atau sedang tidur juga. (ida)
Capres Gunakan Fasilitas Negara, Bawaslu Mingkem Bae
Jakarta, FNN - Aturan yang membolehkan Menteri yang maju dalam Pilpres tidak harus mundur, ternyata jelas tujuannya. Presiden hendak memfasilitasi kandidatnya agar bisa menggunakan fasilitas negara seenaknya. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tubenya Ahad (31/12). Rocky Gerung mengatakan bahwa mestinya secara etis Menteri yang maju dalam Pilpres mundur saja. Demikian juga mengenai penggunaan peralatan-peralatan negara atau kapasitas negara yang sengaja diizinkan secara permisif oleh Presiden Jokowi. Menurut Rocky, Jokowi tahu bahwa itu hanya mungkin digunakan untuk kepentingan mengevaluasi kalau tidak berguna untuk menopang Gibran. “Kita anggap bahwa ini kesempatan untuk minta Bawaslu yang memutuskan,” ujar Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa Pemilu adalah kewenangan KPU dan Bawaslu sehingga yang bisa mengeluarkan keputusan itu adalah kewenangan Bawaslu. Oleh karena itu, harusnya Bawaslu mengatakan bahwa pihaknya akan melarang Presiden untuk mengizinkan kandidatnya menggunakan fasilitas negara. Itu akan dilakukan kalau Bawaslu mempunyai kapasitas etis. Masalahnya, apakah Bawaslu berani menegur Presiden? (abd)
Ma'ruf Amin Usulkan Pejabat Nyapres Mundur, Rocky Gerung: Omongan Gak Ada Guna
Jakarta, FNN - Ada komentar menarik dari Wakil Presiden Ma\'ruf Amin ketika diwawancarai Kompas TV Jumat (29/12) lalu. Ma\'ruf mengatakan bahwa pemerintah berpeluang melakukan evaluasi terhadap aturan soal cuti bagi Menteri yang maju sebagai capres atau cawapres. Saat ini aturan mengenai hal tersebut tidak mengharuskan Menteri mundur ketika sedang maju sebagai capres atau cawapres. Cukup mereka boleh kampanye ketika hari libur atau kalau kampanye di hari kerja, cukup mengajukan cuti saja. “Kalau ternyata hasil evaluasi itu justru (aturan) banyak dilanggar maka sebaiknya kembali saja seperti dulu, (menteri maju pilpres) mundur,” kata Ma’ruf. Ma\'ruf Amin juga mengatakan bahwa ke depan mestinya jika ada menteri yang menjadi capres atau cawapres mundur saja karena bisa menganggu kinerja pemerintahan dan dikhawatirkan ada pemanfaatan sumber daya atau fasilitas di Kementerian yang mereka pimpin. Menanggapi ocehan Ma\'ruf, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan keheranannya. “Nah, itu konyolnya Pak Ma\'ruf Amin, ke depannya, ke depan kapan lagi, sudah tidak ada ke depan. Sudah mulai proses-proses kecurangan pemanfaatan fasilitas lembaga,” ujar Rocky dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Minggu (31/12). Tetapi, lanjut Rocky, kelihatannya Ma\'ruf Amin harus punya kalimat yang wajib dia ucapkan, meski hal itu menjadi sesuatu yang tidak akan ada efeknya. Karena, begitu Jokowi mengatakan tidak usah mundur, justru Jokowi menginginkan pejabat-pejabat itu memanfaatkan fasilitas negara untuk mendukung aktivitas sosialisasi Gibran. “Kan Prabowo justru diminta untuk pakai pesawat negara saja. Kan, itu konsekuensi dari mengatakan tidak perlu mundur. Jadi, buat apa itu diucapkan oleh Ma\'ruf Amin. Jadi kita sekadar mendengar Ma\'ruf Amin masih ada, karena dia mesti berkomentar. Tetapi, komentarnya itu sama sekali tidak ada gunanya, usefulness,” ujar Rocky. Namun demikian, ada atau tidak ada aturan, mestinya pejabat yang maju sebagai capres atau cawapres secara etis harus mundur.(ida)
Unas dan Pemkab Anambas Kembangkan Ekowisata Penguatan Komunitas Adat Maritim
Jakarta | FNN - Universitas Nasional (Unas) bersama Pemerintah Kabupaten Kepualaun Anambas, Provinsi Kepulauan Riau memperkuat pengembangan ekowisata berbasis penguatan komunitas adat maritim (Pekat Maritim). Kegiatan ini mendapat dukungan dari dana padanan kepada perguruan tinggi dan industri yang berkolaborasi dalam pengembangan inovasi melalui rencana kerja Kedaireka (Kerja Sama Dunia Usaha dan Kreasi Reka) Kemenristekdikti (Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi) tahun 2023. Dekan FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Unas Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si sebagai ketua tim kedaireka Unas mengusung gagasan dan implementasi sebuah model penguatan komunitas adat maritim. Khususnya dalam meningkatkan pemberdayaan sosial budaya dan ekononomi di Kabupaten Kepualaun Anambas. “Model Pekat Maritim ini merupakan terobosan gagasan dari Unas dan Pemkab Anambas untuk memastikan pengembangan pariwisata harus bersifat integral, holistik dan memenuhi prinsip-prinsip berbasis masyarakat, beridentitas, berkelanjutan, bertanggung jawab dan terpadu,” kata Dekan FISIP Unas Erna Ernawati di Jakarta, baru-baru ini. Menurutnya, melalui gagasan Model Pekat Maritim ini berusaha membangun kesadaran dan penguatan masyarakat local, sehingga pariwisata diharapkan dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Pengembangan ekowisata maritim harus terintegrasi dengan masyarakat lokal dengan seluruh nilai dan praktik budayanya sehingga pengembangan wisata tidak meninggalkan masyarakatnya. Dikemukakan, kegiatan Kedaireka Pekat Maritim ini berisi serangkaian kegiatan, dimulai dari diskusi yang berisi pembangunan sumber daya, pemberdayaan berbasis masyarakat, penyusunan modul Pekat Maritim sekaligus pelatihan kepada Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Kabupaten Anambas. Termasuk perumusan naskah akademik pengelolaan wisata maritim berbasis masyarakat dan budaya. “Rapat konsultasi untuk mendorong peraturan bupati sampai pada penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) untuk dapat memastikan Pengelolaan Wisata Maritim Berbasis Masyarakat dan Budaya di Kabupaten Anambas bisa berjalan dan berkelanjutan,” ujar Erna. Bupati Anambas Abdul Haris menyambut baik dan mendukung sepenuhnya kegiatan Kedaireka Pekat Maritim ini. Komitmen ditunjukan pada kolaborasi dukungan dalam bentuk dana tunai maupun barang untuk penguatan komuntas adat maritim, sehingga memberikan pertumbuhan wisata sekaligus kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini masuk dalam KKNT (Kuliah Kerja Nyata Tematik)-MBKM (Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, melibatkan mahasiswa dari lima program studi FISIP Unas, yakni: Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Sosiologi, Adminstrasi Publik dan Ilmu Komunikasi. Mahasiswa terlibat langsung pada kegiatan perumusan dan implementasi Model Pekat Maritim. Melalui kegiatan ini, kata Erna, para mahasiswa bisa terjun langsung pada pengembangan dan penguatan komunitas maritim, belajar pada masyarakat dengan berbagai karakteristik dan kompleksitasnya, belajar berbagi dan memecahkan masalah di tingkat riil. “Kegiatan ini sangat kosntruktif bagi mahasiswa karena bisa membekali tidak saja pengetahuan, tapi keahlian yang akan sangat berguna bagi penguatan pembelajaran maupun pengalaman yang bisa dikembangkan di masa depan,” pungkas Erna. (*)
Fahri Hamzah Bongkar Kelemahan Rival Prabowo-Gibran di Pilpres 2023
JAKARTA | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah membongkar kelemahan yang ada di kubu pasangan nomor usur 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurut Fahri, baik kubu Anies-Muhaimin dan juga Ganjar-Mahfud sama-sama dalam kondisi terjebak dalam satu sistem yang tidak mungkin membuat mereka merubah keadaan. \"Mereka tidak sadar kalau sekarang dijebak, karena sejak awal mereka sendiri terlibat menciptakan sistem treshold yang menyebabkan kita kesulitan mencari argumen dari koalisi antara parpol-parpol yang ada,\" sebut Fahri dalam bincang-bincang bersama awak media di The Taliwang Heritage and Resto di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Kamis (28/12/2023) malam. Pasalnya, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu menyebut, kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memiliki andil dalam terciptanya ambang batas pencalonan presiden atau president threshold/PT 20 persen tersebut. Fahri mangaku kalau dirinya lah, yang sedari awal mendorong penghapusan PT 20 persen, karena sudah menduga pihak lain tidak ada yang berani bersuara, jika bersinggungan dengan pemimpin saat ini. \"Saya waktu itu sudah berargumen di Mahkamah Konstitusi (MK), saat menjadi saksi dan pengusul penghapusan trahold 20 persen itu. Saya sudah menduga juga calon-calon yang akan muncul itu tidak akan beralasan, kecuali apabila calon itu dikaitkan dengan pemerintahan yang sedang memimpin sekarang ini,\" ujarnya. Karena itulah, menurut Wakil Ketua DPR Periode 2019-2014, yang relevan apabila treshold-nya 20 persen itu, adalah bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), atau yang melawannya. Sedangkan pasangan nomor urut 1 dan 3 itu kesulitan menempatkan dirinya, karena mereka juga masih ada dalam kabinet. \"Itulah sebabnya acara real survei membuktikan bahwa pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran terus mengalami peningkatan karena satu-satunya yang posisinya jelas di mata rakyat,\" tegas Wakil Komandan Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tersebut. Sehingga Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka dianggap satu-satunya pasangan yang memiliki argumen yang kuat sekarang ingin meneruskan pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, perkiraan Fahri, pasangan nomor urut 2 lah yang akan memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti. \"Saya kira argumen ini sangat sulit untuk dibantah. Mengapa? Karena terlalu kuat dan sekali lagi itu menjadi agenda kita kedepannya,\" pungkas Caleg DPR RI Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu. (Ida)
POPULER
