Jakarta, FNN – TPN Ganjar - Mahfud mengusulkan agar pemerintah menghentikan penyaluran Bansos sementara waktu untuk menghindari kecurangan-kecurangan Presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk memenangkan Prabowo – Gibran.

"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi Bansos. Dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu," ujar Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Jakarta, Jumat (29/12)

Seperti kita ketahui bahwa Bansos harusnya berakhir pada bulan Maret, tapi kemudian diperpanjang sampai Juni. Kemungkinan perpanjangan ini merupakan bagian dari antisipasi kalau pemilu terjadi dua putaran. Sebetulnya ini usulan menarik, tetapi bisa menjadi bumerang bagi TPN Ganjar – Mahfud. 

“Ya, itu konyol. Kan mustinya Ganjar itu bikin counter campaign bahwa Bansos itu adalah proyek PDIP melalui menterinya. Jadi diklaim aja. Kalau dilarang, justru marah wong cilik, wong itu  yang mereka tunggu-tunggu,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Minggu (31/12).

Walaupun sebetulnya itu pembohongan, lanjut Rocky, tapi sudah terjadi sebagai pragmatisme dalam politik. Kendati menterinya masih dari PDIP, tetapi aparatnya sudah dikuasai oleh Jokowi sehingga menterinya sudah tidak bisa klaim lagi kalau aparat sudah diperintahkan untuk menyebut bahwa Bansos dari Gibran. Jadi, PDIP harus cerdik memanfaatkan hal ini, klaim saja, karena toh rakyat tidak mengerti dari mana Bansos berasal.

Memang musti hati-hati dalam hal ini, karena penerima Bansos adalah pemilih rakyat bawah yang jumlahnya jutaan. Oleh karena itu, jika ini dihentikan, mereka bisa marah. Hal ini menggambarkan posisi PDIP yang  dilematis, karena peralatan-peralatan yang selama ini mereka nikmati satu persatu dipreteli oleh Presiden Jokowi.

“Dari awal kita duga bahwa hal itu akan berlangsung. Jadi, rumus kita, begitu Jokowi berselisih dengan Megawati maka Jokowi perintahkan dua hal: pertama, oligarki stop kucuran uang ke PDIP; kedua, negara stop memanfaatkan fasilitas negara yang tadinya dipegang oleh PDIP,” ujar Rocky.

Rocky menyarakan agar PDIP melakukan counter attack dengan cara yang canggih, bukan dengan melarang. Karena, walaupun PDIP melarang, tidak mungkin bisa dilarang.(ida)