POLITIK
Habis AMIN Terbitlah AMAN, Menyala Bang!
Oleh Djony Edward l Wartawan Senior FNN Kabar terbaru cukup mengejutkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Selasa (25/6) mengumumkan pasangan Anies Rasyid Baswedan—Mohamad Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta periode 2024-2029. Kabar itu sekaligus menganulir kabar sebelumnya yang disampaikan Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri, pada Ahad (23/6), bahwa DPP PKS memutuskan Mohamad Sohibul Iman jadi calon gubernur DKJ dari PKS. Alasannya karena PKS tampil sebagai pemenang pemilihan legislatif di Jakarta dengan meraih peringkat pertama dengan 18 kursi. Selain itu Sohibul Iman juga mengatrol suara PKS saat menjadi Presiden PKS, tambahan pula mantan Rektor Paramadina itu juga pernah duduk sebagai Wakil Ketua MPR RI. Namun dua hari kemudian, Selasa (25/6), dalam acara Sekolah Kepemimpinan Partai PKS di Grand Sahid Hotel, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengumumkan dalam Sekolah Kepemimpinan bahwa DPP PKS mencalonkan pasangan Anies Baswedan dan Mohamad Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024. Syaikhu menuturkan, hal itu diputuskan usai mendengar beragam aspirasi dan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS. Syaikhu mengaku, DPP sudah menerima surat dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, yang sudah mengusulkan nama-nama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta ke DPP PKS. Di sisi lain, PKS juga mendengarkan usulan dari para tokoh ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan serta masyarakat di DKI Jakarta. Ia menyebutkan, PKS juga mempertimbangkan segala aspek calon pemimpin yang baik. \"Nama-nama yang kemudian dibahas dalam rapat DPP, bahkan aspek-aspek yang jadi pertimbangan utama adalah calon yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik di eksekutif maupun di legislatif, rekam jejaknya terlihat baik, memiliki kredibilitas, dan memiliki kapasitas,\" ujar Syaikhu. Dalam jeda dua hari pengumuman DPP PKS yang mencalonkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur, mendapat respon positif, tapi tidak banyak juga yang merespon negatif. Dalam analisis Bocor Halus Tempo disebutkan, PKS dirayu menduduki posisi satu menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran dan calon wakil gubernur pada Pilgub DKI Jakarta. Namun pengumuman Presiden PKS menepis rumor yang dihembuskan Bocor Halus Tempo. Ada juga netizen X bernama Wahyu mengatakan,”Selama 20 tahun saya dan keluarga mendukung PKS, kalau bukan Anies yang dicalonkan sebagai calon gubernur 2024-2029, saya akan mundur. Dan meminta seluruh keluarga meninggalkan PKS.” Pengumuman Presiden PKS seolah mendengar keluhan netizen itu dan ratusan ribu netizen lain yang bernada sama, mirip dan menyesalkan sikap PKS kalau sampai tidak mendukung Anies sebagai calon gubernur. Pengumuman Presiden PKS juga tentunya telah dikomunikasikan dengan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebab dua partai sahabat saat Pilpres mendukung Anies-Muhaimin (AMIN) itu terus melakukan pertemuan intens dan menjalin komitmen bersama di beberapa pilkada di tanah air. Dari ketiga partai koalisi perubahan ini saja suara yang terhimpun mencapai 36,79% atau 39 kursi di DPRD DKI Jakarta. Masalahnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebelumnya juga sudah menyatakan dukungannya dan tertarik terhadap Anies Baswedan. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini ingin melakukan kerjasama politik, bahasa lain mengajukan calonnya untuk disandingkan dengan Anies Baswedan sebagai cawagub. Dengan pengumuman pasangan Anies-Sohibul Iman (AMAN), maka tertutup peluang PDIP mencalonkan kadernya untuk dipasangkan dengan Anies. Namun karena faktor buruknya hubungan Megawati dengan Jokowi, maka boleh jadi PDIP tetap mendukung Anies, sehingga koalisi AMAN didukung 54 kursi di DPRD DKI atau 50,94%. Boleh jadi PDIP maju sendiri membentuk koalisi lain, namun tetap agak berat melawan pamor AMAN, dimana Anies adalah incumbent yang berprestasi. Setelah Presiden PKS mengumumkan pasangan AMAN, sikap netizen pun berubah drastis, dari yang sebelumnya mengkritik, mencibir, bahkan mengancam, langsung mendukung total. Animo netizen pun euforia di media sosial, sampai-sampai akun DPP PKS di X banjir dukungan, kalau pada pengumuman sebelumnya hanya puluhan ribu responden, maka pada pengumuman terkini mencapai ratusan ribu, bahkan mungkin tembus jutaan hari ini. Akronim pasangan Anies-Sohibul Iman pun diutak-atik oleh netizen dengan berbagai sebutan, selain AMAN, ada juga yang menyebutnya Anabul (Anies-Sohibul). Tetapi yang agak lucu ada yang menyebut dengan ASOI (Anies-Sohibul). Memang agak memaksakan, tetapi kreativitas dukungan ini harus dihargai dan diapresiasi. Aura kemenangan mutlak pasangan AMAN ini seperti tak terbendung, terutama setelah PKS menerima pasangan AMAN. Termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ketika mendengan Sohibul Iman sebagai calon gubernur, beliau menyilahkan karena itulah realitas demokrasi. Tapi telah PKS mendukung pasangan AMAN, Nasdem pun menyambut gembira. Mengapa AMAN? Ada beberapa tafsiriran dan prediksi yang mengemuka terkait zig zag politik, atau manuver politik PKS, antara lain, pertama, AMAN merupakan pasangan serasi dan memiliki peluang menang (probability to win) yang sangat besar. Sehingga kehadiran pasangan AMAN ini menjawab kehausan warga DKI yang menginginkan pempimpin yang mengayomi dan peduli. Kedua, keduanya sama-sama memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Anies bergelar PhD dari Northern Illinois University, Amerika Serikat. Sedangkan Sohibul Iman seorang Doktor dari Japan Advanced Institute of Science of Technology. Ketiga, pasangan AMAN bukan pasangan kaleng-kaleng, baik Sohibul dan Anies sama-sama mantan Rektor Paramadina, sebuah kampus peradaban yang disegani di Jakarta. Keempat, pasangan AMAN adalah bentuk perlawanan berkelanjutan atas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pemerintahan Jokowi. Sehingga diprediksi akan menang mudah karena belum ada kandidat kuat dari kubu sebelah. Termasuk perlawanan terhadap diskriminasi Jokowi terhadap Anies, juga diskriminasi Erick Thohir terhadap Anies, dimana Jakarta International Stadium (JIS) yang megah dan berstandar internasional yang merupakan karya Anies, dikecualikan dalam pertandingan-pertandingan PSSI. Kelima, kehadiran pasangan AMAN benar-benar ingin mengembalikan legacy kepemimpinan Anies yang diacak-acak Gubernur Heru Budi Hartono yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi, bukan gubernur hasil pilihan rakyat Jakarta, tapi gubernur pilihan presiden. Kebijakan Gubernur Heru diketahui telah mengacak-acak kebijakan yang telah ditorehkan Anies sebelumnya. Keenam, selisih suara Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin di DKI Jakarta pada Pilpres 2024 sangat tipis yakni 41,67% melawan 41,07%. Tapi pasangatan AMAN didukung solid Koalisi Perubahan, sedangkan koalisi sebelah terpecah, dimana Ridwan Kamil yang sedianya akan dipasangkan dengan Kaesang setengah hati untuk berlaga di Jakarta. Ridwan Kamil dan Golkar merasa jika berlaga di Jawa Barat sudah pasti menang, sementara ada perbedaan yang belum selesai antara Golkar dan Gerindra, terutama dengan ambisi Jokowi. Ketujuh, para netizen dan kaum milenial di DKI Jakarta, tak kalah hebohnya kaum ibu-ibu pengajian, sudah membentuk simpul-simpul dukungan di seluruh sudut kota Jakarta. Mereka hanya melanjutkan simpul-simpul dukungan ketika Pilpres lalu, sehingga lebih solid dan lebih memastikan kemenangan. Pendek kata, Jakarta akan kembali bersemi pada Pilkpada November 2024 nanti, tambahan pula Jokowi sudah lengser pada 20 Oktober 2024, sehingga tidak bisa ikut cawe-cawe pada Pilkada yang paling fenomenal. Pendek kata, pasangan AMAN benar-benar nendang, bukan pasangan kaleng-kaleng, apalagi beleng-beleng. Pasangan AMAN menyala, seolah mengobati kekalahan pasangan AMIN. Habis AMIN terbitlah AMAN! Perolehan Kursi Parpol Pada Pileg 2024 di DPRD DKI Jakarta 2019-2024
Hasil Survei VOXPOL, Murad Ismail Kembali Jadi Gubernur Maluku (Bagian 2)
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawan Senior FNN KEMBALINYA Irjen Polisi Purnawirawan Drs. Murad Ismail menjabat Gubernur Maluku untuk periode kedua 2024-2029 tampaknya bakal mulus-mulus saja. Kemungkinan tidak banyak menemui hambatan berarti. Mungkin juga tidak sesulit pertama kali maju sebagai calon Gubernur Maluku periode 2019-2024 lalu. Para kandidat yang bermunculan hari ini belum termasuk lawan tangguh untuk Pak MI atau Bang MI, sapaan akrab untuk Murad Ismail. Begitulah gambaran yang didapat lembagai survei VOXPOL Center. Sebut saja Letjen TNI (Purn.) Jeffry Apoly Rahawarin, Febry Calvin Tetelepta dan Said Latuconsina masih jauh di bawah Bang MI. Dari simulasi yang dilakukan VOXPOL Center, para calon yang nantinya menjadi lawan Bang MI mampunyai tingkat keterpilihan di bawah 17%. Sedangkan tingkat keterpilihan Bang MI adalah 42,4% pada pertanyaan jika pemilihan Gubernur Maluku dilaksanakan hari ini. Untuk sementara hasil ini menunjukkan Bang MI masih terlalu kuat kembali menjabat Gubernur Maluku periode kedua. Pada pertanyaan “seandainya pemilihan Gubernur Maluku dilaksanakan hari ini, di antara empat nama berikut siapa yang akan dipilih? Letjen Jeffry Apoly Rahawarin hanya mendapatkan 16,6%. Sementara Febry Calvin Tetelepta hanya dipilih 7,4% dan Said Latuconsina 5,4%. Sedangkan yang tidak tahu atau tidak menjawab 28,3%. Meskipun prosentase yang tidak tahu atau tidak menjawab masih tinggi, yaitu 28,3%, namun kecenderungan pemilih dalam memilih Gubernur Maluku nanti itu cenderung menguntungkan Bang MI. Penyebabnya 24,5% pemilih memilih berdasarkan latar belakang calon sebagai Kepala Daerah (Incumbant). Sedangkan 19,0% memilih berdasarkan latar belakang sebagai politisi atau anggota partai politik. Sedangkan calon Gubernur Maluku yang dipilih badasarkan latar belakang sebagai purnawirawan TNI atau Polri hanya 11,3%. Mereka yang berlatar belakang sebagai akademisi hanya 8,6%. Calon yang punya latar belakang sebagai birokrat lebih kecil lagi, yaitu hanya 7,8%. Kenyataan ini, lagi-lagi membuat langkah Bang MI melanjutkan periode kedua Gubernur Maluku semakin mudah dan ringan. Pengecualian mungkin bisa terjadi kalau ada sutuasi dan kondisi yang politik luar biasa pada diri Bang MI. Selama situasinya masih landai-landai seperti sekarang, langkah Bang MI kembali menjabat Gubenur Maluku tinggal menanti pengesahan tanggal 27 November 2024 saja. Penyebabnya para bakal calon yang menjadi lawan tanding di Pilkada Gubernur Maluku nanti, bukanlah lawan Bang MI yang sepadan atau kuat. Simulasi pasangan dengan calon Wakil Gubernur Maluku, Bang MI masih unggul telak andaikan nantinya dipasangkan dengan siapa saja. Tingkat keterpilihan Bang MI yang tinggi karena faktor figur Bang MI sangat dominan. Artinya rakyat Maluku masih menghendaki Bang MI menjadi Gubernur Maluku tanpa perduli siapa wakilnya. Jika dipasangkan dengan Abu Tuasikal, maka MI unggul dengan prosentase 42,3%. Sedangkan pasangan Jeffry Apoly Rahawarin-Hamdani Laturua hanya mendapatkan 14,0%. Sementara pasangan Barnabar Orno-Said Latuconsina 10,6%. Pasangan Fabry Calvin Tetelepta-Said Latuconsina 8,4%. Tidak tahu atau tidak menjawab 24,8%. Masih dalam posisi tiga pasang calon, bila Bang MI dipasangkan dengan Michael Wattimena, simulasi tingkat keterpilihan mencapai 37,8%. Pasangan Febri Calvin Tetelepta-Abdullah Vanath menempati posisi kedua dengan perolehan 15,3%. Posisi ketiga ditempati Jeffry Apoly Rahawarin-Hamdani Laturua sebesar 13,0%. Sedadngkan posisi ke empat ditempati pasangan Barnabas Orno-Said Latuconsina 10,9%. Merekla yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab 23,1%. Andaikan ada tiga kandidat pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Maluku, bila Bang MI dipasangkan dengan Hamdani Laturua, hasilnya 42,1%. Sedangkan pasangan Jeffry Apoly Rahawarin-Michael Wattimena memperoleh 16,8%. Sementara Barnabas Orno-Said Latuconsina mendapatkan 13,9%. Mereka yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 27,3%. Apabila Bang MI berpasangan dengan Michael Wattimena pada posisi tiga pasangan calon, maka pasangan ini dipilih 42,4%. Sedangkan pasangan Barnabas Orno-Said Latuconsina dipilih oleh 16,4%. Terakhir pasangan Ferbry Calvin Tetelepta- Abdullah Vanath yang hanya dipilih oleh 15,3%. Mereka yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 26,0%. Kalau nanti hanya ada dua pasangan, dan Bang MI berpasangan dengan Hamdani Laturua, maka pasangan ini akan memperoleh 45,6%. Sementara pasangan Barnabas Orno-Abua Tuasikal mendapatkan 23,4%. Mereka yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 32,0%. Jika dua pasangan kandidat Gubernur Maluku itu Bang MI dipsangkan dengan Michael Wattimena, maka pasangan ini memperoleh 46,8%. Sedangkan Barnabas Orno-Abua Tuasikan tetap mendapatkan 23,9%. Sementara yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 29,4%. (selesai).
Hasil Survei VOXPOL, Murad Ismail Kembali Jadi Gubernur Maluku (Bagian-1)
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawan Senior FNN HARI ini dua orang teman mengirim hasil survei dari VOXPOL Center tentang Pemilihan Gubernur Maluku 2024 dalam bentuk PDF. Salah satunya adalah adinda Umar Kei. Hasil survei yang lengkap dengan bagan dan grafiknya. Jumlah halamannya ada 144. Setelah membaca hasil survei, hati kecil beta mengatakan “alhamdulillah wasyukurillah ya robbii. Paling kurang perkiraan beta seng meleset. Dugaan beta bahwa Pak Murad Ismail yang biasa disapa “Pak MI atau Bang MI” ini masih dipercaya masyarakat Maluku ternyata seng meleset. Perkiraan Bang MI masih didukung oleh mayoritas rakyat Maluku ternyata benar. Masyarakat masih menghendaki Bang MI kembali menjabat sebagai Gubernur Maluku untuk periode kedua. Mayoritas masyarakat Maluku ternyata masih menaruh harapan besar di pundak Bang MI untuk membangun Maluku lima tahun ke depan. Banyak agenda perbaikan Maluku lima tahun ke depan yang masih butuh sosok Bang MI. Setelah membaca hasil survei yang tebalnya 144 halaman itu, langkah pertama-tama yang beta lakukan adalah melihat ke pojok kanan dan kiri halaman demi halaman yang beta baca. Siapa atau apa lembaga yang melakukan survei. Oh, ternyata yang cukup menggembirakan, karena yang melakukan survei adalah VOXPOL Center. Validitas dan kredibilitas lembaga survei VOXPOL Center hampir tidak dapat diragukan lagi. Khusus katong di kalangan wartawan, VOXPOL Center sangat dipercaya. Hasil-hasil survei dari VOXPOL Center umumnya tetapt. Boleh dibilang jarang sekali meleset. Kalau ada eror sekalipun, marginnya hanya antara 1-3%. Tidak lebih dari itu. VOXPOL Center melakukan survai selama sepuluh hari. Dimulai dari tanggal 23 Mei sampai 01 Juni 2024. Tujuannya untuk menganalisa persepsi dan harapan masyarakat terhadap tokoh yang akan maju sebagai calon kepala daerah. Juga untuk mernganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Selain itu, VOXPOL menganalisasi preferensi pemilih terhadap tokoh potensial dasi aspek popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas yang maju sebagai calon kepala daerah. VOXPOL juga memetakan dukungan politik kandidat calon kepala daerah dari sisi basis wilayah, dukungan partai, simulasi pasangan dan program strategis. Selain itu, VOXPOL menganalisis kepuasan pemilih terhadap pemerintah daerah, serta isu-isu politik aktual kekinian. VOXPOL Center membangun wacana politik terhadap isu politik strategis yang signifikan berupa penggiringan opini. Hasilnya sangat mencengangkan. Baik popularitas maupun elektabiloitas, Bang MI masih yang tertinggi. Seng ada lawan yang tangguh. Seng ada lawan yang seimbang untuk Bang MI. Untuk itu, kalau mau melawan Bang MI nanti, sebaiknya pikir bae-bae dan panjang-panjang dolo. Bisa-bisa “pele putus, malintang patah” panggal-panggal. Popularitas Bang MI itu tertinggi mencapai 80,8%. Sedangngkan elekabilitasnya juga tertinggi sampai 57,3%. Terlalu jauh meninggalkan para kandidat calon Gubernur Maluku lain yang mengemuka hari ini di Maluku. Popularitas yang bisa mendekat ke Bang MI hanya Bang Barnabas Orno, pasangan Bang MI di priode pertama. Popularitas Bang Orno 62,3%. Sedangkan elektabilitas Bang Orno 36,3%. Tokoh Maluku yang punya elektabilitas di bawah Bang MI, hanyalah Caca Sa’adiyah Uluputy. Elektabilitas Caca Sa’adiyah adalah 51,5%. Sementara popularis caca Sa’adiyah adalah 60,1%. Sedangkan elektabilitas dari kandidat calon Gubernur Maluku lain yang menonjol, seperti Hendrik Lewerissa (HL), Jeffry Apoly Rahawarin (JAR), Febry Calvin Tetelepta (FCT) dan Said Latuconsina (SL) rata-rata di bawah 32%. Elektabilitas Hendrik Lewerissa hanya 31,3%, dengan popularitasnya adalah 45,4%. Sedangkan elektabilitas JAR hanya 29,3%, dengan popularitas 40,8%. Sementara elektabilitas FCT hanya 16,5%, dengan popularitas 28,0%. Posisi terakhir adalah Said Latuconsina dengan elektabilitas 16,1%, dengan popularitas 24,8%. (bersambung). *) Penulis adalah Putra Asli Waihatta Telu, Tala Eti dan Sapalewa.
Fahri Hamzah Usul Presiden Terbitkan Perppu Pilgub Diubah Lebih Sederhana
Jakarta | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menggantikan sistem Pilkada agar diubah lebih sederhana. \"Meskipun proses pilkada sedang berjalan, saya tetap mengusulkan agar presiden membuat Perppu tentang pemilihan gubernur (Pilgub), yang tidak perlu lagi memakai sistem pemilihan Pilkada. Tetapi presiden bisa menempuh cara lain yang lebih sederhana,\" kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/6/2024). Fahri mengaku punya alasan mengenai usulannya tersebut. Menurutnya, gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk memastikan manajemen pembangunan di daerah berjalan lancar. \"Menurut saya, penting seorang gubernur sejalan dengan presiden. Sebab jika tidak, maka pemerintah pusat akan kehilangan kaki tangan di daerah,\" ujar Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora itu seraya menyebut kalau pemilihan gubernur oleh rakyat banyak mudaratnya. Dicontohkan, dengan memberikan kekuatan pilihan rakyat kepada gubernur, salah satu mudaratnya adalah karena kemudian gubernur dan bupati merasa sama-sama memiliki rakyat. Yang akhirnya kebijakan pembangunan gubernur itu beda dan bisa beda dengan bupati juga wali kota. \"Tetapi yang lebih parah adalah apabila dia berbeda dengan presiden, sehingga nyaris presiden itu tidak punya kaki tangan di bawah untuk memastikan pelaksanaan pembangunan, terutama kewenangan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi yang pemerintah daerah atau pemerintah pusat tidak lagi punya aparat di daerah,\" imbuhnya. Namun demikian Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini menegaskan kalau yang disampaikannya hanya sekadar saran. \"Gubernur harusnya fokus menjadi kaki tangan pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah,\" demikian Fahri Hamzah. (*)
Murad Ismail Sudah Menang Lompatan Politik 4 vs 0
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawan Senior FNN ESKALASI politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Maluku semakin ramai. Pembicaraan tentang para kandidat Gubenur, Bupati dan Walikota di laman media sosial (medsos) juga semakin ramai, seru dan menarik. Salah satu figur yang menjadi pembicaraan adalah mantan Gubernur Maluku periode 2019-2024 yakni Irjen Polisi (Punr.) Murad Ismail. Murad Ismail biasa disapa dengan sebutan “Pak MI atau Bang MI”. Hampir dipastikan Bang MI maju untuk periode kedua Gubenur Maluku. Bang MI rencanya berpasangan dengan Bang Michael Wattimena. Kalangan pemerhati politik rumah-rumah kopi di Maluku biasa menyebut Michael Wattimena dengan sebutan “BMW”. Pilkada Gubernur Maluku semakin asyik dan ngeri-ngeri sedap, karena kemungkinan ada sekitar 3-4 kandidat yang berupaya menghadap Bang MI kembali menjadi Gubenur Maluku untuk periode kedua 2024-2029 nanti. Di antaranya Lenjen TNI (Purn.) Jeffry Apoly Rahawarin (JAR), Febry Calvin Tetelpta (FCT), Brigjen Marinir Said Latuconsina dan Hendrick Lewerissa. Mereka yang mendukung upaya penghadangan Bang MI menjadi Gubernur Maluku untuk periode kedua kabarnya banyak. Namun yang menghendaki Bang MI maju lagi menjabat Gubenur Maluku untuk periode priode 2024-2029 lebih banyak. Bagaimana kemungkinan hasil akhirnya? Nanti dilihat dan dibuktikan tanggal 27 November 2024. Namun untuk sementara Bang MI telah memenangkan beberapa lompatan politik dari lawan-lawannya. Padahal upaya-upaya penghadangan telah dilakukan dengan berbagai cara, taktik dan strategi. Hampir semua jurus telah dikerahkan. Namun sementara ini paling kurang Bang MI telah memenangkan pertarungan pra Pilkada dengan skor akhir adalah 4 vs 0 (empat melawan kosong) dari lawan-lawan politiknya. Pertama, ketika penentuan Pejabat Walikota Ambon, Pejabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Pejabat Bupati Buru dan Pejabat Buapti Kebupaten Kepulaun Tanimbar (KKT) tahun 2021 lalu. Kerja keras lawan-lawan politik Bang MI agar pejabat Walikota Ambon, Bupati SBB, Bupati Buru, dan Bupati KKT bukan dari yang diusulkan Bang MI. Ternyata lawan-lawan politik Bang MI gagal total. Kalah telak dengan skor 1 vs 0 untuk kemenangan Bang MI. Faktanya Pejabat Walikota Ambon, Pejabat Bupati Buru dan Pejabat Bupati KKT adalah anak buahnya Bang MI di kantor Gubernur Maluku. Sedangkan Pejabat Bupati SBB adalah mantan Kabinda Sulawesi Tengah. Kedua, saat masih berlaku regulasi pemerintah pusat bahwa semua Gubernur, Bupati dan Walikota harus berakhir masa jabatannya di 31 Desember 2023. Sebagian lawan-lawan politik di Maluku malah sudah siap untuk merayakan syukuran kalau Bang MI berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024. Ternyata harapan, keinginan dan angan-angan lawan-lawan politik Bang MI itu meleset semua. Kalah lagi mereka. Melalui upaya hukum Judicial Review (JR) yang dilakukan Bang MI bersama dengan beberapa Gubernur, Bupati dan Walikota dari daerah lain ke Mahkamah Konstitusi (MK) menuasi sukses. Hasilnya sangat mengembirakan. MK mengabulkan upaya hukum yang dimenangkan Bang MI dan kawan-kawan. Dampaknya masa jabatan Bang MI tidak berakhir 31 Desember 2023, tetapi 24 April 2024. Skor sementara Bang MI menang 2 vs 0 terhadap lawan-lawan politiknya. Ketiga, saat Pemilu Legislatif (Pileg) 14 Februari 2024 lalu. Lawan-lawan politik Bang MI meragukan kemampuan istri Bang MI, Ibu Widya Pratiwi Murad (WPM) untuk bisa lolos ke DPR RI. Malah banyak juga yang telah bekerja keras dan keras untuk menjegal, bahkan mendoakan agar IPW jangan sampai lolos ke DPR RI. Eh, ternayat hasil akhir mencengangkan atmospir politik di Maluku. Hasilnya adalah Ibu WPM bukan saja berhasil lolos ke DPR RI. Sebab Ibu WPM malah meluncur dan melesat bak anak panah yang keluar dari busurnya. Hasilnya sangat mencengangkan semua pihak, baik itu kawan maupun lawan. Lawan sih nampaknya berrdecak kaget, namun kagum juga diam-diam. Ibu WPM malah keluar sebagai pemenang satu dari jatah empat kursi Maluku untuk DPR RI. Bahkan Ibu WPM menjadi peraih suara terbanyak nomor satu untuk DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) seluruh Indonesia. Akibatnya, skor sementara medan pertarungan menjelang Pilkada Gubenur Maluku 2024 menjadi 3 vs 0 untuk kememangan Bang MI. Keempat, saat penetapan Pejabat Gubenur Maluku akhir April 2024 lalu. Medan ini agak sengit dan mendebarkan. Penyebabnya DPRD Provinsi Maluku yang sementara itu dikuasai lawan-lawan politik Bang MI mengusulkan nama ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah mereka yang tidak direkomendasikan oleh Bang MI. DPRD Provinsi Maluku mengusulkan Mayjen TNI Dominggus Pakel, Deputi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, Rektor IAIN Amboin, Jufri Rahman Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan dan Otonomi. Target utama DPRD maluku adalah Mayjen Dominggus Paka. Sementara Zainal Abidin Rahawarin dan Jufri Rahman hanya sebagai pelengkap saja syarat yang diinginkan tiga nama oleh pusat. Hasilnya bukan saja DPRD Provinsi Maluku meleset. Malah keinginan dari lawan-lawan politik Bang MI melalui DPRD Provinsi dibilang gagal tolol (gatot). Padahal semua pintu yang kemungkinan tersedia telah dicoba ddan diusahakan untuk dilalui. Namun dengan kehebatan dan kelincahan lobby Bang MI di tingkat nasional, lawan-lawan politiknya di Maluku lagi-lagi dibuat tercengang antara percaya dan tidak percaya. Figur yang diputuskan Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian menjadi Pajabat Gubenur Maluku adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Sadeli Ie. Orang yang memang diusulkan oleh Bang MI untuk menjadi Sekda Maluku. Akhirnya skor kemenganan Bang MI terhadap lawan-lawan politiknya menjadi 4 vs 0. Kalau tanggal 27 November 2024 nanti Bang MI kembali dipercaya rakyat Maluku menang sebagai Gubernur Maluku untuk priode kedua, maka lengkaplah kemengan Bang MI. Skor akhir nanti menjadi 5 vs 0 untuk kemenangan Bang MI. Kalau sudah begini, Lawan-lawan politik harus mengakui kehebatan dan ketangguhan Bang MI. Jika skor akhir nanti 5 vs 0 untuk kemengan Bang MI, maka tidak kata dan kalimat yang pas dan tepat untuk bang MI, kecuali figur yang hebat hebat dan hebat serta top markotop. Luar biasa Bang MI sebagai petarung sejati untuk Maluku yang lebih baik ke depan. Katong orang Alifuru Seram balang tanah bilang \"Barakate Upu Nanite\" untuk Bang MI. Amin amin dan amin ya robbal ‘aalamamin. (*)
Jelang Pilgub, Mi6 NTB Road Show Mapping Isu Strategis dan Kampanye Media bagi Tokoh dan Jurnalis
Mataram | FNN Akhir Mei atau awal Juni 2024 ini, Skuad Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6 NTB akan melakukan road show mapping isu strategis kerakyatan dan kampanye media bersama tokoh dan jurnalis Sumbawa dan Bima untuk menyemarakkan gelaran pemilihan gubernur (Pilgub) NTB, 27 November 2024. Tujuan diadakan mapping isu strategis menggunakan Fokus Grup Diskusi (FGD) agar isu - isu strategis yang menjadi ciri dan karakter khas di masing-masing wilayah tersebut bisa teraktualisasi dan menjadi perhatian dalam kontestasi Pilgub NTB. \"Beragam isu-isu strategis di Sumbawa dan Bima perlu diaktulisasikan agar pada kepemimpinan Gubernur NTB hasil Pilgub 2024 bisa mendapatkan perhatian yang adil dan setara,\" kata Direktur Mi6 , Bambang Mei Finarwanto, SH kepada media, Jumat pekan ini (31/5/2024) malam. Menurut lelaki yang akrab disapa Didu ini menggarisbawahi bahwa Pilgub NTB 2024 menjadi momentum yang baik untuk melakukan kampanye isu isu strategis secara simultan agar segera mendapatkan respons yang cepat dari kandidat yang sedang berkompetisi tersebut. \"Isu tentang kesetaraan gender dan peran perempuan masih cukup relevan digaungkan agar partisipasi kaum perempuan tidak identik dengan urusan domestik semata,\" ujar Didu sembari menambahkan, perempuan perlu diberikan peluang yang sama dalam mengaktualisasikan bakat dan kemampuannya dalam semua bidang kehidupan tanpa ada diskriminasi. Didu melanjutkan, selain isu perempuan , isu yang menyangkut pemenuhan hajat hidup orang banyak yang menyangkut pemerataan pembangunan, khususnya dikalangan rakyat miskin dan marginal perlu tetap dikedepankan. \"Bantuan sosial dan kemanusiaan untuk masyarakat miskin perlu diperbanyak cakupannya ditengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok,\" ujar Didu. Selain itu Didu menambahkan, terkait isu pelestarian lingkungan hidup perlu mendapatkan perhatian yang serius di pulau sumbawa agar generasi mendatang mewarisi keseimbangan ekosistem lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan. \"Pulau Sumbawa perlu merekonstruksi ulang penataan kawasan penyangga alam dengan cara melakukan reboisasi / penghijauan agar tumbuh kembali tegakkan pohon-pohon sebagai kawasan reservatoir menahan banjir dan bencana lainnya,\" kata pria yang pernah menjadi eksekutif daerah Walhi NTB. Didu menambahkan di tengah serbuan kemajuan tehnologi dan serbuan budaya global perlu dilakukan penguatan terhadap nilai-nilai budaya lokal agar tetap eksis. \"Sumbawa - Bima memiliki seni kebudayaan dengan ciri karakteristiknya yang perlu diperkuat dan dilestarikan agar tidak punah oleh kemajuan jaman,\" ungkapnya. Agar harapan dan keinginan terkait isu strategis kewilayahan itu menjadi perhatian, maka diperlukan sosok pemimpin yang memiliki kepedulian dan empati terhadap hal tersebut. \"Tentu masyarakat Pulau Sumbawa yang terdiri diwakili oleh entitas samawa dan mbojo bisa menguji calon pemimpinnya lewat kajian isu strategis tersebut,\" tukas Didu. Terakhir Didu menekankan, Road Show Skuad Mi6 dipulau Sumbawa ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa momentum Pilgub NTB dapat dijadikan panggung depan bagi rakyat Sumbawa untuk mulai memikirkan isu keberlanjutan dalam memajukan daerah untuk kesejahteraan bersama sekaligus menjadi catatan tinta merah bagi calon Gubernur NTB untuk konsisten dan taat dalam menyerap aspirasi rakyat. \"Melalui road show mapping isu strategis di Pulau Sumbawa ini, setidaknya Mi6 ingin berbagi peran dengan stakeholder lainnya dalam mewarnai Pilgub NTB 2024 agar berlangsung semarak dan mencerahkan,\" pungkas Didu. (Ard).
Yayasan HBK Peduli Tegaskan Tak Dukung Salah Satu Paslon di Pilbup Lombok Timur 2024
Mataram | FNN - Ketua Yayasan \"HBK Peduli\" Rannya Agustyra Kristiono angkat bicara perihal adanya sejumlah orang yang mengeklaim berasal dari relawan yang menyebut dirinya \"HBK Center\" mendukung salah satu pasangan calon (paslon) di Pemilihan Bupati Lombok Timur. Diketahui, \"HBK\" merupakan akronim dari Almarhum Mantan Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra asal Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Lombok. Rannya, yang juga putri Almarhum HBK itu dengan tegas mengatakan bahwa relawan yang menyebut dirinya \"HBK Center\" tak ada kaitannya dengan Yayasan HBK Peduli yang selama ini aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial di Pulau Lombok, khususnya di Lombok Timur. Rannya menerangkan bahwa HBK Center memang dulu pernah ada, tetapi dipakai hanya untuk kepentingan tim pemenangan Pileg 2019 Almarhum HBK. Setelah pileg selesai, HBK Center sudah bubar dan tidak ada lagi. Rannya menerangkan, saat ini, Yayasan HBK Peduli merupakan yayasan sosial yang berdiri sendiri. Tidak memiliki jaringan dengan nama lain di kabupaten/kota. \"Perlu kami sampaikan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Lombok Timur bahwasanya, sekelompok orang yang mengatakan dirinya berasal dari relawan \"HBK Center\" bukanlah bagian dari kami (HBK Peduli), tidak afiliatif dengan kami,\" ungkap Rannya dalam keterangannya kepada media pada Jumat (31/5/2024). Rannya menerangkan, memang, sejumlah orang yang tergabung dalam HBK Center tersebut pernah menjadi keluarga besarnya di Yayasan HBK Peduli. Namun, orang-orang tersebut dahulunya telah dipecat lantaran ada persoalan yang diperbuat. Orang-orang tersebut, kata Rannya yang menjadi penggerak relawan HBK Center. \"Dulu Pak Ihsan memang pernah menjadi bagian dari kami (HBK Peduli) namun saat itu sudah dipecat. Jadi mereka, tidak lagi memiliki hak untuk mengeklaim menjadi bagian daripada keluarga besar kami. Kami sudah tidak lagi memiliki keterkaitan dengan mereka,\" ujar Rannya. Rannya menyayangkan sikap yang ditunjukkan orang-orang di HBK Center. Apalagi sampai mendeklarasikan dukungan kepada salah satu paslon yang akan berlaga di Pilbup Lombok Timur. \"Tentu kami menyanyangkan ada pihak-pihak yang mengatasnamakan, atau mencatut nama kami. Ini sama sekali tidak benar, apalagi sampai ada deklarasi dukungan yang sifatnya sangat politis. Kami perlu meluruskan persoalan ini agar tidak muncul spekulasi liar di masyarakat,\" terang Rannya. Untuk urusan dukung-mendukung di Pilkada, Selaku Ketua Yayasan HBK Peduli, Rannya menggarisbawahi bahwa pihaknya tegak lurus terhadap apapun keputusan dari Partai Gerindra. \"Jangan sampai akan mengkait-kaitkan kami dalam urusan dukungan ini. Kami tegak lurus dan menghormati apapun sikap politik dari Partai Gerindra, khususnya di Pilbup Lombok Timur,\" beber Wakil Ketua DPD Partai Gerindra NTB itu. Rannya pun mengajak seluruh pihak untuk beepolitik dengan tetap mengedepankan etika dan fatsun politik yang saling menghargai, tidak mengadu domba apalagi memecah belah. \"Semua pihak harus bersikap dewasa dalam berpolitik. Jangan menggunakan segala cara hanya dengan tujuan yang politis,\" bebernya. Diketahui, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan sejumlah media, Relawan HBK Center mengarahkan dukungannya kepada Syamsul Luthfi-Abdul Wahid untuk Pilkada Lombok Timur 2024. Tim dari HBK Center telah bersilaturahmi ke kediaman Syamsul Luthfi di Desa Dasan Pekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. Relawan HBK Center pun telah melebur dan bergabung menjadi relawan LUTHFI WAHID. Dukungan ini secara resmi disampaikan kepada calon Bupati Lombok Timur, HM Syamsul Luthfi. “Dukungan kami telah disampaikan kepada calon bupati, H. Muhammad Syamsul Luthfi, pada malam Selasa, 28 Mei 2024, di kediaman beliau di Gelang Lombok Timur,” ungkap Ketua Relawan Luthfi Wahid, Muh Ihsan. Ihsan menegaskan bahwa relawan yang telah bergabung siap sepenuh hati untuk mendukung dan memenangkan pasangan HM Samsul Luthfi dan H. Abdul Wahid. Sebagai sosok yang turut berperan dalam pengembangan Ormas Laskar Sasak sejak awal berdirinya, mantan ketua DPD LS Lotim yang kini bergabung dalam DPP LS, menyatakan komitmennya sebagai relawan Luthfi Wahid. Ihsan menilai bahwa pasangan Luthfi-Wahid merupakan pilihan yang ideal dan rasional dalam Pilkada 2024, lebih baik daripada kandidat lainnya. “Pasangan Luthfi-Wahid adalah pilihan yang sangat ideal. Dengan niat yang tulus, paket LUTHFI – Wahid ini diharapkan dapat membawa Lombok Timur menuju mandiri, adil, jujur, unggul, maju, dan harmonis ke depannya,” tambahnya. (Ard)
Meski Tak Lolos Senayan, Partai Gelora Tetap akan Perjuangkan Program Kuliah Gratis
Jakarta | FNN - Anggota Komisi X DPR Periode 2009-2014 Dr. Raihan Iskandar mengatakan, polemik uang kuliah tunggal (UKT) tidak akan terjadi apabila anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN seluruhnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). \"Anggaran pendidikan harus dikembalikan ke pendidikan murni di perguruan tinggi, bukan pendidikan kedinasan atau pendidikan yang dikelola kementerian atau lembaga,\" kata Raihan Iskandar dalam Gelora Talks dengan tema \'Polemik UKT: Suara Kampus & Mimpi Indonesia Masa Depan\', Rabu (29/5/2024) sore. Menurut Raihan, pendidikan kedinasan atau lembaga yang mengelola pendidikan sebaiknya tidak mendapatkan alokasi anggaran dari anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Sebab, kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan atau pendidikan lainnya telah mendapatkan anggaran tersendiri dari APBN. \"Sekarang ini faktanya dari 20 persen, yang diterima hanya sekitar 15 persen. Jadi kementerian keuangan mengalokasikan 5 persennya untuk pendidikan kedinasan,\" katanya. Dalam diskusi yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedi Miing Gumelar ini, Raihan menyoroti kurangnya peran Kemendikbudristek dalam melakukan lobi-lobi kepada Bappenas saat perencanaan pembangunan nasional, termasuk soal alokasi anggaran pendidikan. \"Tapi anggaran perguruan tinggi kedinasan itu, faktanya terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sehingga sekolahnya bisa gratis. Ini karena Kementerian Pendidikan kurang lobi-lobi ke Bappenas untuk peningkatan alokasinya,\" katanya. Akibatnya, perguruan tinggi negeri, terutama yang berstatus badan hukum atau PTN-BH mencari sumber pembiayaan dana pendidikan dari lainnya, seperti melalui penerimaan seleksi jalur mandiri dengan cara memainkan UKT, karena diberikan keleluasaan. \"Seleksi jalur mandiri ini yang coba dimainkan oleh kampus-kampus. Padahal mereka sebenarnya tidak siap untuk pembiayaan mandiri,\" kata Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora ini. Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap agar alokasi anggaran 20 persen pendidikan di APBN seluruhnya dikelola oleh pendidikan tinggi dibawah Kemendikbudristek, tidak perlu dibagi ke pendidikan lain yang dikelola kementerian atau lembaga lainnya. \"Jadi nomenklatur anggaran pendidikan 20 persen dari APBN itu, harus total untuk pendidikan nasional dari jenjang SD sampai perguruan tinggi, bukan untuk sekolah agama atau kedinasan dan lain-lain,\" katanya. Raihan meminta agar pemerintah dalam menjalankan politik anggaran yang lebih berpihak pada pendidikan, bukan sekedar formalitas saja, sehigga sumber daya manusia bisa disiapkan secara maksimal. \"Anggaran pendidikan 2024 Rp 660,8 triliun atau 20 persen dari APBN itu, seandainya 50 persen saja dimaksimalkan, itu luar biasa dan sudah bisa menolong anak-anak kita di perguruan tinggi.Polemik soal UKT ini tidak ada,\" tegasnya. Raihan menegaskan, Partai Gelora tetap akan memperjuangkan program kuliah gratis sesuai janji kampanyenya dalam bentuk rekomendasi ke pemerintah, meskipun belum lolos ke parlemen atau Senayan dalam Pemilu 2024 ini. \"Pada prinsipnya kalau ditanya tentang kuliah gratis, itu sudah kita jelaskan disaat kampanye. Kita sudah hitung-hitungan dengan kemampuan negara sekarang. Itu dilakukan dari pengelolaan dana pendidikan, didana 20 persen itu,\"ujarnya. Caranya, pemerintah harus fokus dalam pengelolaan 20 persen dana pendidikan melalui program Wajib Belajar 16 Tahun.Dari jenjang pendidikan dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA), bakat anak didik sudah di pantau sejak awal, apakah vokasi (profesional) atau akademik. \"Jadi ada seleksi dari negara, mana anak-anak yang bakatnya vokasi atau akademik. Kalau vokasi misalnya cukup sampai SI, karena dia akan menjadi profesional, kalau yang akademik bisa sampai Doktor (S3), tapi yang vokasi juga bisa menjadi Doktor Terapan,\"katanya. Namun sekarang,menurut pandangan pakar pendidikan ini, ada salah kaprah dalam pengelolaan program pendidikan vokasi di Indonesia. \"Yang vokasi ini kurang dibimbing oleh negara, sehingga anak-anak vokasi memaksakan diri ke akademik, padahal dia tidak punya bakat akademik, dia profesional. Akibatnya, pendidikan vokasi sekarang tidak efektif, karena tidak adanya pencarian bakat anak-anak dari pendidikan dasar dan menengah,\" katanya. Karena itu, ketika berbicara masalah kuliah gratis perlu dilakukan pemetaan sejak awal antara program pendidikan vokasi dan akademik agar lebih terarah dalam pemanfaatan dana pendidikan secara maksimal. \"Ketika berbicara kuliah gratis, ini bagian yang harus dipetahkan antara vokasi dan akademik, ketika kita bicara kuliah gratis,\" tegas Raihan Iskandar. Tidak Naikkan UKT Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar Prof Subehan SSi, PhD yang juga menjadi narsumber dalam diskusi ini mengatakan, pada prinsipnya beberapa perguruan tinggi negeri memang menginginkan ada kenaikan UKT untuk pengelolaan anggaran di kampus masing-masing. \"Kami di Universitas Hasanudin tahun ini tidak ada kenaikan, tapi kalau ada penambahan satu tingkat, kami tetap prioritaskan bagi mereka yang layak latar belakang ekonomi cukup saja,\" kata Subehan. Unhas, katanya, sudah bersepakat untuk mencari sumber pendapatan lain dalam menutupi biaya operasional yang tinggi seperti melalui bisnis atau memanfaatkan aset, bukan memungut sumber pendapatan dari UKT mahasiswa. \'Pemanfaatan aset-aset ini yang kita gunakan untuk mendapatkan sumber pendanaan, selain dari UKT seperti penelitian-penelitian atau usaha-usaha yang bisa dikembangkan di perguruan tinggi kita,\" katanya. Subehan mendukung usulan Partai Gelora agar anggaran 20 persen pendidikan yang dialokasikan di APBN diserahkan sepenuhnya ke Kemendikbudristek untuk dikelola. \"Jadi anggaran 20 persen sebaiknya jangan diganggu yang lain, sehingga pemerintah bisa fokus untuk menciptakan sumber daya yang unggul demi menyongsong Indonesia Emas 2045,\" pungkasnya. (*)
Sikap Politik PDIP Tak Jelas, Oposisi atau Koalisi
Jakarta | FNN - Dinamika yang terjadi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-Perjuangan pada akhir pekan dinilai menunjukkan “isyarat kuat” bahwa partai tersebut akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menurut sejumlah pakar politik. Tapi mengapa PDIP belum mengumumkan sikap partainya secara resmi dan tegas? Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan sikap partainya soal akan berada di dalam atau di luar pemerintahan “harus dihitung secara politik”. “Loh enak ae kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik,” kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas PDIP di Jakarta pada Minggu (26/05) sambil menyinggung soal banyak pihak yang menantikan sikap politik partainya.\"Gua mainin dulu,\" kata Mega. Dia kemudian meminta kader-kader partainya untuk fokus pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan segera digelar. Namun Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana sekaligus dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia menilai \"suasana kebatinan\" yang terlihat sepanjang rakernas menunjukkan bahwa PDIP tampaknya akan menempatkan diri sebagai oposisi. \"Tampaknya PDIP tidak akan masuk ke pemerintahan karena ada banyak kekecewaan kadernya terkait pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Aditya kepada BBC News Indonesia. Dalam hasil rakernasnya, PDIP menyebut Pemilu 2024 sebagai \"yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia\", meminta maaf atas perilaku kadernya yang \"tidak menjunjung tinggi etika politik\", dan menyoroti perlunya \"fungsi kontrol dan penyeimbang untuk meningkatkan kualitas demokrasi\". Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor juga memprediksi bahwa kecenderungan PDIP untuk menjadi oposisi \"relatif kuat\". Hanya saja, PDIP disebut masih mempertimbangkan untung-rugi terkait sikap politik mereka hingga kepentingan elektoral jelang Pilkada. Apa hasil Rakernas PDIP? \"Pemilu 2024 adalah pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia,\" kata Puan Maharani ketika membacakan hasil rakernas PDIP di Jakarta pada Minggu (26/05). Menurut PDIP, penilaian itu muncul karena telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang. PDIP turut menyuarakan soal “evaluasi yang objektif” atas pelaksanaan Pemilu 2024. PDIP juga meminta maaf soal perilaku kader partai yang disebut tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melanggar konstitusi dan demokrasi. Poin lainnya menyoroti soal perlunya fungsi kontrol dan penyeimbang untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. PDIP mendorong adanya perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Selain itu, suara arus bawah PDIP juga meminta agar Megawati hanya menjalin komunikasi politik dengan pihak-pihak yang berkomitmen tinggi menjamin agenda reformasi. Meski belum ada ketegasan dari Megawati selaku ketua umum partai, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa poin-poin yang disampaikan dalam hasil rakernas tersebut telah menggambarkan arah politik PDIP. “Poin kedua dari rekomendasi tadi saya kira menjelaskan dengan sangat bagus bahwa mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang adil terhadap partai yang berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan, saya kira pasti teman-teman sangat bisa membaca soal itu,\" kata Ganjar kepada wartawan. “Saya kira itu juga menggambarkan sikap politik yang ada di PDI Perjuangan, meskipun nanti resminya, ketua umum akan menyampaikan,” sambung Ganjar. Pengamat politik BRIN Firman Noor memprediksi bahwa sikap resmi PDIP nantinya tidak akan jauh melenceng dari rekomendasi yang disuarakan lewat rakernas. Firman mengatakan hubungan buruk dengan Jokowi akan menjadi penghalang terbesar bagi PDIP untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. \"Itu mengingat ada persoalan mendasar dari PDIP yang melihat bahwa pemerintahan yang baru ini dibentuk atas campur tangan sosok [Presiden Joko Widodo] yang punya riwayat buruk dengan PDIP,\" kata Firman ketika dihubungi. “Apalagi di dalam pemerintahan ini ada Gibran. Kalau PDIP bergabung ke dalam pemerintahan, itu sama saja seperti memberi pengakuan apa yang dilakukan oleh Gibran, Jokowi, itu sebagai sesuatu yang bisa diterima oleh PDIP,” jelas Firman. Pemilu 2024 disebut telah membuat PDIP merasakan \"tekanan rezim\" sehingga kandidat yang mereka usung gagal dan suara mereka dalam pemilu legislatif turun drastis. Menurutnya, permintaan maaf PDIP soal kader yang \"tidak menjunjung tinggi etika, melanggar konstitusi dan demokrasi\" hingga sindiran soal \"pemimpin otoriter populis\" jelas ditujukan kepada Jokowi. Jokowi sendiri tidak diundang untuk hadir dalam Rakernas V PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan yang diundang adalah \"mereka yang memiliki spirit menjaga demokrasi hukum\". Hitung-hitungan politik PDIP Setelah memperlihatkan isyarat-isyarat itu, lalu mengapa PDIP belum juga menegaskan sikap politiknya? Pengamat politik UI Aditya Perdana menilai itu karena PDIP masih ingin menilik untung-rugi dari posisi yang mereka ambil dalam pemerintahan selanjutnya. Keputusan akhirnya, menurut Aditya, akan sangat bergantung pada seberapa jauh Jokowi dilibatkan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. \"Mereka masih akan melihat seberapa dominan peran Jokowi di pemerintahan Prabowo, dan seberapa jauh akomodasi politik yang bisa ditawarkan oleh Prabowo kepada PDIP,\" kata Aditya. Apalagi, hubungan politik Megawati dengan Prabowo dinilai masih tergolong baik meski berbeda kubu. Sementara itu, Firman Noor mengatakan PDIP akan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan politiknya pada level daerah, terutama menjelang Pilkada 2024. \"Kalau sikap politik mereka diumumkan secara tegas, mereka khawatir itu akan menjadi hambatan politik dalam membangun koalisi di daerah-daerah,\" ujar Firman. \"Kecenderungannya pada pilkada kali ini, PDIP banyak bergabung dengan Golkar, bahkan juga membangun koalisi dengan Gerindra. Ini juga menjadi bagian perhitungan,\" tuturnya. Ketika dihubungi terpisah, kader PDIP Chico Hakim mengatakan bahwa hitung-hitungan politik yang dimaksud oleh Megawati bukan semata soal kursi kekuasaan. “Tapi juga soal ideologi, bagaimana visi dan misi dari presiden dan wakil presiden terpilih, apakah sesuai dengan visi-misi kami,” kata Chico. Menurutnya, PDIP juga akan mempertimbangkan bagaimana fungsi kontrol dan penyeimbang akan berjalan di pemerintahan selanjutnya. Fungsi kontrol dan penyeimbang, dalam pandangannya, bisa dilakukan dari dalam pemerintahan meskipun dia mengakui akan lebih efektif jika dlakukan dari luar pemerintah. Dia menuturkan bahwa PDIP tidak mau buru-buru menentukan sikap karena \"menyadari keputusan kami sangat penting bagi siapa pun yang akan menyusun pemerintahan ke depan\". Chico juga mengatakan bahwa komunikasi politik dengan kubu Prabowo \"tidak pernah tertutup\". \"Nanti kita lihat saja bagaimana ke depannya, dan seperti yang disampaikan Ibu Megawati, yang jadi fokus hari-hari ini adalah memperkuat barisan menghadapi pilkada serentak,\" kata Chico. Seberapa signifikan sikap PDIP?Sejauh ini, koalisi dari partai-partai pendukung Prabowo-Gibran akan menguasai lebih dari 50% kursi di parlemen. Koalisi itu terdiri dari Partai Golkar yang meraih 15,29% suara, Gerindra sebanyak 13,22% suara, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 7,24% suara, dan Partai Demokrat sebanyak 7,43% suara. Partai Nasdem (9,66%) dan Partai Kebangkitan Bangsa (10,61%) yang tadinya mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga telah merapatkan barisan ke kubu Prabowo-Gibran. Itu artinya hanya tersisa dua partai yang belum menentukan sikap. Pertama, PDIP sebagai pemenang pileg dengan suara sah sebesar 16,72% dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan suara sah sebesar 8,42%. Meski kalah jumlah, Firman Noor mengatakan sikap politik PDIP “tetap penting” dalam mengawasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi, posisi Ketua DPR diprediksi akan kembali diisi oleh Puan Maharani. “Setidaknya peran oposisi itu tetap ada dan dijalankan, sehingga pemerintah ketika membuat kebijakan itu tidak semudah raja menitahkan perintahnya,” kata Firman. (BBC).
Megawati Sukarnoputri: Saya Ini Dicap Ratu Preman
Jakarta | FNN - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri secara langsung menjuluki dirinya sendiri sebagai `ratu preman. Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat pidato penutupan Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Utara. Minggu (26/5). Awalnya, Megawati menyatakan bahwa sikap terbaik yang harus dilakukan PDIP sekarang yakni menyiapkan Pilkada. Para calon dan kader harus turun ke lapangan dan memberi edukasi politik ke masyarakat. \"Sikap yang terbaik sekarang adalah sudahlah turun ke akar rumput untuk persiapan Pilkada ini, digalang rakyat, dikasih pengetahuan. Jangan enak-enak kamu kasih tahu kalau di amplop itu ada Rp 1 juta. Eh ini permainan bener lho,\" katanya. \"Makanya ibu tuh suka penasaran aku nih kan dulu sama anak-anak waktu zaman PDI, mana si Rahmat, aku ini dibilangnya ratu preman lho, lho iya, kenapa? Kayak preman aja. Aku gak pernah mau percaya,\" lanjut dia. Megawati mengartikan ratu preman itu sebagai sosok yang tidak mudah goyah dengan segala bentuk godaan uang. Maka dari itu, dia meminta agar para kader tidak mudah tergiur dengan segala godaan jalan pintas politik memakai uang. \"Itu kebenaran lho, saya nanya ibu gimana ternyata isinya gak Rp 1 juta tapi Rp 300 ribu, ya siapa suruh nerima. Gitu aku. Enak aja. Mungkin tampangku kan cantik pintar seperti baik hati? Ratunya PDIP, eh tapi aku ratu preman lho,\" ucap dia. (ant)
POPULER
