POLITIK
Bamsoet Sebut RI-Iran Sepakat Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Jakarta | FNN - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Duta Besar Iran untuk Indonesia H.E. Mr. Mohammad Boroijerd sepakat untuk terus bersinergi meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Iran. Termasuk kerjasama internasional untuk berjuang bersama bagi kemerdekaan dan perdamaian di Palestina, sekaligus menentang dan mengecam berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan Israel. \"Komitmen Indonesia terhadap Palestina tercermin dalam Spirit Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 (KAA 1955) yang diprakarsai Presiden RI Soekarno. Bahkan Presiden RI Soekarno menegaskan dalam salah satu pidatonya di tahun 1962, bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel,\" ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia H.E. Mr. Mohammad Boroijerd, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (6/11/2023). Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia dan Iran telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950. Hubungan keduanya pada tahun ini mendapatkan momentum yang sangat baik dengan adanya kunjungan Presiden Iran ke Indonesia pada 23-24 Mei 2023. Terdapat 10 perjanjian yang ditandatangani pada kesempatan kunjungan tersebut, termasuk perjanjian di bidang politik dan keamanan, perdagangan, energi, kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. \"Kementerian Perdagangan RI mencatat dalam 3 tahun terakhir, nilai perdagangan kedua negara meningkat sebesar 81,6 persen. Di tahun 2023 pada periode Januari - Agustus, telah mencapai USD 133,9 juta. Sebelumnya di tahun 2022 mencapai USD 256,4 juta, serta di tahun 2021 mencapai USD 208,8 juta. Investasi langsung Iran di Indonesia, menurut laporan BKPM RI, juga terus meningkat. Di tahun 2023 ini sudah mencapai USD 712 ribu yang tersebar pada 17 proyek, meningkat dari tahun 2022 lalu yang mencapai USD 27,7 ribu pada 8 proyek,\" jelas Bamsoet. Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, komoditas ekspor utama Indonesia ke Iran antara lain kelapa sawit, kertas dan produk kertas, papan kayu, suku cadang turbin gas, sabun mandi, hingga karet. Iran juga memiliki banyak potensi untuk dikerjasamakan dengan Indonesia. Salah satunya untuk mendukung ketahanan energi nasional RI melalui kerjasama energi, mengingat Iran memiliki cadangan minyak terbesar ke-4 dan gas terbesar ke-2 di dunia. Kerjasama riset dan teknologi juga memiliki potensi yang sangat besar. Mengingat Iran memiliki penguasaan riset dan teknologi yang sangat tinggi. Khususnya di bidang kedokteran, alat kedokteran, kimia, engineering, industri strategis, hingga industri pertahanan. \"Khusus di Industri pertahanan, Iran telah mencapai swasembada. Sistem rudal pertahanan udaranya bahkan telah diminati banyak negara. Iran juga mampu membangun drone siluman, tempur, dan pengintaian. Ilmuwan Iran bahkan telah mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam pesawat tempur berawak yang terbang tunggal atau dalam skuadron,\" pungkas Bamsoet. (Sur)
Pengamat Tegaskan Dinasti Politik Membajak dan Membonsai Demokrasi Indonesia
Jakarta | FNN - Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Lili Romli menilai dinasti politik menjadi persoalan ketika dinasti politik tersebut membajak dan membonsai demokrasi, khususnya untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. \"Bukan hanya itu saja, politik dinasti saat berkuasa dan untuk mempertahankan kekuasaannya memberlakukan aturan main tertutup atau close game,\" tegas Lili Romli di Jakarta, Senin (6/11/2023). Menurutnya, banyak kasus di Indonesia, karena demokrasi elektoral hanya sekedar formalitas. Hal itu terjadi karena semua kekuatan politik dikendalikan, media massa dilemahkan, dan civil society dikooptasi. Politik dinasti juga menguasai sumber daya ekonomi dan bahkan koruptif. \"Kalau di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak menunjukkan hal yang positif. Itu karena prosesnya membajak demokrasi dan ketika berkuasa mereka koruptif,\" ujarnya. Lili menyebut negara-negara maju juga ada politik dinasti yang melalui proses sesuai dengan prosedur demokrasi. Tapi, tidak ujug-ujug berkuasa, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu melalui pengkaderan dan rekrutmen politik yang sama seperti kader yang lain. \"Mereka juga memiliki kualifikasi dan kapasitas yang baik sehingga ketika berkuasa juga berhasil dengan baik, tidak koruptif. Jika gagal, publik tidak akan memilihnya kembali, ada punishment,\" tambahnya. Lili menilai jika kondisi politik dinasti berlanjut, bukan tidak mungkin demokrasi akan meradang. \"Untuk proyeksi ke depan, jika politik dinasti tetap bercokol dan menang dalam pemilu, demokrasi Indonesia akan terancam. Sekarang saja demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, apalagi nanti jika yang berkuasa dinasti politik,\" katanya kecewa. Perkuat Kontrol Sementara itu, Pakar Ilmu Politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan mengatakan akan subur tidaknya politik dinasti tergantung oleh mekanisme kontrol. \"Kontrolnya bisa dua. Pertama adalah di level proses pemilihannya. Ketika masyarakat memganggap itu tidak baik, masyarakat bisa secara kolektif menolak dan tidak memilihnya,\" jelas Prof Kacung, Senin (6/11/2023). Namun masih ada kesempatan di tahap kedua, setelah terjadi pemilihan. \"Ketika calonnya itu sudah terpilih, yaitu bagaimana terjadinya proses kontrol itu sehingga penyalahgunaan kekuasaan bisa dihindari. Dalam hal ini ya lewat DPR,\" ungkap Pro Kacung. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah. \"Kalau DPR-nya lebih kuat, seharusnya kontrol kepada pemerintah harus lebih kuat,\" kata Kacung. Lebih lanjut, Prof Kacung menegaskan, politik dinasti terjadi karena proses rekruitmen politik di dalam keluarga secara tidak demokratis. \"Proses rekrutmen politik dinasti itu dibangun dan dibungkus melalui pemilihan secara demokratis formal. Hal ini terlihat di sejumlah daerah. Misalnya, setelah menjabat kepala daerah, istri atau anaknya yang menggantikan dan seterusnya,\" jelas Prof Kacung. Menurut dia, pengalaman di beberapa daerah di Indonesia ada contoh baik dan buruknya. Misalnya, di Banyuwangi, Bupati Azwar Anas digantikan istrinya. \"Sejauh ini jalannya pemerintahan oleh istrinya Pak Anas itu baik. Sementara contoh yang buruk adalah di Bogor. Bupati Bogor pernah digantikan adiknya, dan dua-duanya tersangka korupsi,\" tutur Prof Kacung. Sementara itu politik dinasti di \'tingkat nasional\' terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Anaknya, Gibran Rakabuming Raka terjun ke dunia politik dengan menjadi Walikota Solo, yang kini jadi Cawapresnya Prabowo Subianto. Menantunya, Bobby Nasution, adalah Walikota Medan, Kaesang langsung menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan terkahir, adik Ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yang meloloskan sebagian gugatan batas usia capres-cawapres. (Sur)
Generasi Milenial dan Gen-Z Muak, Mereka Membaca bahwa Perencanaan Kecurangan Sudah Dimulai Sejak Baliho PSI - Kaesang Dipasang di Seluruh Indonesia
Jakarta, FNN – Senin ini merupakan hari yang sangat penting karena sudah mulai banyak orang yang count down menuju hari Selasa (7/11/23). Seperti kita ketahui bersama bahwa pada 7 November besok MKMK akan mengumumkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK mengenai syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menghadapi hal ini, selain menghitung hari, kemungkinan banyak yang ‘taruhan’ atau menghitung bunyi tokek tentang batal atau tidaknya pencawapresan Gibran. “Ini hitungan mundur untuk semacam kepastian apakah Indonesia bisa lolos dari jebakan dinastikal atau memang kita ditakdirkan untuk mengalami semacam evolusi terbalik. Jadi, sebentulnya kita mau lihat potensi elit politik kita untuk memahami bahwa ini satu momentum bagi mereka untuk menentukan kalian tuh elit atau pecundang sebetulnya,” ujar Rocky Gerung menaggapi putusan MKMK yang akan diumumkan besok. Kata elitis, lanjut Rocky, adalah sesuatu yang menggambarkan pada orang yang sedikit tapi punya keberanian, punya kapasitas, bahkan punya idealisme. Tetapi, elit Indonesia kelihatannya tidak punya seluruh semangat itu. Dia disebut elit hanya karena dia berkuasa dan memiliki uang, bukan karena dia memiliki pengetahuan, bukan karena dia memiliki nobility ‘kemuliaan’. Inilah yang sedang diuji oleh sejarah melalui keputusan MKMK besok. Apakah elit politik, termasuk Jimly Asshiddiqie dan tim MKMK, mampu menuntun bangsa ini keluar dari kemacetan konstitusional. Memang, keputusan apa pun yang besok akan diambil oleh MKMK sangat menentukan, apalagi persiapan dinasti Jokowi betul-betul all out. Video viral tentang anak muda di Subang yang kira-kira umurnya masuk gen-Z, dengan tegas menyatakan muak dan protes soal baliho Kaesang yang ternyata menyebar di seluruh Indonesia. Jadi, setidaknya ada dua persiapan Jokowi untuk melanjutkan dinastinya, yaitu menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden dan menjadikan Kaesang sebagai salah satu ketua umum partai yang nantinya punya kursi cukup signifikan di parlemen. “Ya, itu semacam keajaiban, bahkan Bandung Bondowoso tidak bisa melakukan itu dalam semalam. Tetapi, ini dalam semalam satu Indonesia ditutup oleh baliho PSI - Kaesang. Pertanyaan kita, ada berapa banyak kader PSI di seluruh Indonesia? Lebih banyak baliho daripada jumlah kadernya. Itu gila,” ujar Rocky. “Jadi, kita mesti membayangkan ada satu operasi intelijen atau operasi pengerahan aparat yang diam-diam sebetulnya disuruh oleh kepala negara untuk mengkhianati negara, karena tidak ada tradisi di mana uang itu begitu banyak bertaburan hanya untuk menegakkan baliho dari seorang yang betul-betul dipersiapkan secara curang oleh kepala negara,” lanjut Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Padahal, kata Rocky, Golkar, PDIP, atau partai-partai lain yang sudah bertahun-tahun menjadi partai, belum pernah memasang baliho semasif dan sesistematis yang dilakukan oleh PSI. Oleh karena itu, pertanyaan orang adalah dari mana uangnya? Itu masalahnya. Lalu, kecepatannya, siapa yang melakukan? Operasi malam hari atau, operasi tengah malam? Apakah anak-anak PSI ini yang milenial yang justru malas untuk turun ke jalan yang melakukan itu? Pertanyaan sederhananya, dari mana uangnya, tanya Rocky. Mungkin ada sejuta baliho disiapkan untuk dipasang seluruh Indonesia sehingga pasti minimal ada sejuta orang untuk memasang baliho itu. Siapa mereka? “Berarti ada organisasi yang diatur oleh negara untuk memasang itu kan? Enggak mungkin partai lakukan itu dalam satu dua malam, kecuali ketua-ketua partainya betul-betul minta tolong pada Bandung Bondowoso, kemudian tinggal satu kali kutukan lalu berubah jadi patung baliho-baliho itu,” ungkap Rocky. Kalau kita mengacu pada video yang dibuat Gen-Z di Subang tersebut, dia menghitung dalam satu desa ada 50 baliho, sedangkan di sana ada 30 desa. Total dia memperkirakan ini saja kira-kira sekitar satu miliar untuk 30 desa. Padahal, baliho ada di mana-mana, di hampir seluruh Indonesia. Itu artinya, kalau di Indonesia ada 500.000 desa, berarti ada 500 ribu baliho. Bayangkan berapa harga 500 ribu baliho dan berapa aparat yang akan disewa? “Jadi, tetap anak-anak muda ini justru mengerti bahwa yang terjadi adalah manipulasi, yang terjadi adalah mobilisasi, bukan partisipasi. Kalau kritik datang dari oposisi mungkin dianggap syirik pada PSI. Ini milenial sendiri mengkritik partai yang menganggap dirinya mewakili milenial. Karena itu, mereka bilang bahwa “Kami muak” dan itu kata yang paling tepat,” ujar Rocky. Menurut Rocky, di belakang kata muak itu ada kebencian, ada olok-olok, dan ada semacam ketidakpedulian. Jadi, kalau kata muak sudah diucapkan, itu artinya orang nausea. Kalau muak karena mual bisa saja dimuntahkan, tapi ini muak yang secara psikologis. Mereka muak pada Jokowi tentunya, karena yang di belakang layar, di belakang baliho adalah Presiden Jokowi. Mungkin, kata Rocky, Jokowi akan bilang tidak, karena anak-anaknya sudah dewasa sehingga mereka pasang sendiri. Tetapi, anak muda dari Subang tadi adalah seorang perempuan yang cerdas. Dia, enghitung dengan cara yang sederhana bahwa itu adalah manipulasi, bahwa itu adalah tipu-menipu, bahwa itu adalah kecurangan. “Jadi, perencanaan kecurangan sudah dimulai sejak baliho itu dipasang di seluruh Indonesia, ratusan juta atau bahkan mungkin satu miliar baliho disiapkan untuk mem-back up sebuah partai yang dulu dielu-elukan sebagai partai dari anak-anak muda yang berpikir, punya kapasitas mengetahui isu global, dan menginginkan Indonesia tumbuh secara bersih serta demokratis. Sekarang PSI itu jadi semacam partai yang memuakkan. Kita hanya membaca sinyal itu sebagai kemarahan publik,” ujar Rocky.(ida)
Bobby Nasution Ikut Relawan Pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
Medan, FNN - Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution mengikuti relawan Rumah Kolaborasi Bobby Nasution mendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.\"Kita kalau relawan sudah suruh ke sana (Prabowo-Gibran, red) ya, mau enggak mau ke sana,\" tegas Bobby dalam keterangan tertulis yang diterima di Medan, Sumut, Ahad.Bobby yang juga menjabat Wali Kota Medan kembali menegaskan dukungannya terhadap pasangan yang diusung oleh sembilan partai politik di Indonesia tersebut.\"Ya, saya ikut relawan saya,\" tegas Bobby lagi.Bobby mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan partai politik pengusung menjadi Wali Kota Medan, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang mengusung Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024.\"Tentunya saya kemarin juga menyampaikan akan berkoordinasi, berkonsultasi dengan PDI Perjuangan. Saya akan menyampaikan dengan baik-baik, dan kerendahan hati,\" katanya.Pihaknya akan menyampaikan kenapa bisa berbeda pandangan antara dirinya dan PDI Perjuangan dalam pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.\"Apa alasan berbeda pandangan, itu dahulu. Sikap berikutnya saya menunggu arahan (PDI Perjuangan, red). Yang pasti tujuannya bagaimana memajukan Indonesia. Kita titipkan sama siapa, itu kan ada pilihan dari kita baik hati dan pikiran,\" tegas Bobby.Penasihat Rumah Kolaborasi Bobby Nasution Hasanul Jihadi alias Jiji mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.Pihaknya mengaku relawan yang kini tersebar pada 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara berjumlah 74 ribu orang akan berjuang memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.\"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita dari Rumah Kolaborasi Bobby Nasution akan kita gunakan mesin untuk memenangkan Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi presiden,\" tegas Jiji usai peletakan batu pertama monumen Juma Jokowi di Bukit Beru Simelo, Desa Kutambelin, Lau Baleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy\'ari menetapkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pilpres 2024 akan dilaksanakan sesuai jadwal yakni tanggal 13 November 2023.\"Penetapannya masih sesuai jadwal (13 November),\" kata Hasyim.KPU RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh DPI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).Terakhir pasangan Prabowo-Gibran diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.KPU RI menetapkan masa kampanye pemilu mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.(ida/ANTARA)
Delegasi RI Mengantarkan 26,5 Ton Bantuan ke Gaza Via Mesir
Jakarta, FNN - Sejumlah delegasi Pemerintah Indonesia terdiri atas pejabat Mabes Polri dan Kementerian Luar Negeri mengantarkan bantuan kemanusiaan seberat 26,5 ton untuk rakyat Palestina di Gaza via Mesir.Bantuan itu tergabung dalam pengiriman tahap pertama dari Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza yang keseluruhannya dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Nugraha Mansury.Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Pol. Krishna Murti, yang ikut mengantarkan bantuan itu, di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu malam, menjelaskan bantuan yang dikirim malam ini di antaranya terdiri atas 100 tenda peleton yang kapasitas keseluruhannya kurang lebih 5.000 orang dan 1.000 lembar selimut.Kemudian, ada pula makanan, obat-obatan seperti obat diare dan obat ISPA (infeksi saluran pernapasan atas), perlengkapan sanitasi, alat penyulingan air bersih, dan alat-alat bedah minor.Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah RI itu hasil koordinasi antara Mabes Polri dan Kementerian Kesehatan RI.“Keberangkatan ini berisi anggota Polri dan Kementerian Luar Negeri dengan menggunakan (pesawat charter) Airbus A330 yang akan menuju (Pangkalan Udara) El Arish di Mesir,” kata Krishna Mukti.Dia menambahkan pesawat komersial yang mengangkut bantuan itu dijadwalkan tiba 1,5 jam lebih awal di El Arish daripada dua pesawat C-130 Hercules yang terbang dari Jakarta, Sabtu (4/11).“Setelah tiba, (bantuan) akan diterima Bulan Sabit Merah Mesir untuk dibawa masuk ke Gaza, Palestina,” kata dia. Di lokasi jumpa pers yang sama, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Sumarjaya menambahkan bantuan alat-alat medis yang diangkut oleh pesawat charter itu beratnya mencapai 7 ton. Alat-alat itu mencakup emergency kit untuk kebutuhan bedah minor dan ada pula makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak berusia di bawah 5 tahun (balita).Pesawat dijadwalkan terbang langsung dari Soekarno Hatta menuju El Arish pada Senin (6/11) pukul 01.00 WIB, dan mendarat di Mesir pada pukul 07.00 waktu setempat.Sedikitnya 20 orang ikut dalam keberangkatan itu, di antaranya Kadivhubinter Polri Irjen Pol. Krishna Mukti, Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri Brigjen Pol. Yaya Ahmudiarto, dan Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Hartyo Harkomoyo.(ida/ANTARA)
Bacapres Anies Memaparkan Gagasan Pembangunan di Silatnas ICMI
Makassar, FNN - Bakal Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan memaparkan programnya dalam menentukan arah Indonesia ke depan pada kegiatan silaturahim dan rapat kerja Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Makassar, Sulawesi Selatan.\"Tadi kita sampaikan secara serius perubahan paradigma dari pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan menjadi pertumbuhan dan pemerataan,\" kata Anies di Makassar, Ahad.Ia menjelaskan, pembangunan tidak hanya berorientasi pada sektor teritorial, dan tiap kawasan punya prioritas yang berbeda-beda dan pihaknya ingin menyeriusi hal itu. Dalam programnya akan dibagi menjadi berdasarkan bidang dan wilayah.\"Jadi, untuk Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi punya prioritasnya masing-masing dan berbeda-beda. Harapannya, pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,\" tuturnya.Menurut Anies, masih banyak potensi yang belum terbuka di Indonesia Timur, mulai dari sumber daya alam, pariwisata, sektor kelautan da lainnya. Sehingga memang dibutuhkan perubahan dengan meluruskan paradigma guna menghadirkan kesetaraan pada semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).\"Tentu kami akan memadukan pendekatan sektoral. Tidak bisa pakai pendekatan asimetrik, karena yang dibutuhkan apa yang akan dicapai, bukan apa yang sudah dikerjakan,\" ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan.Meluruskan paradigma untuk kesetaraan, sebut Anies ada tiga, pertama, fokus utamanya pada pertumbuhan menuju pertumbuhan dan pemerataan. Kemudian dari pendekatan sektoral menuju pendekatan sektoral dan kawasan. Terakhir, dari menyelesaikan proyek pemerintah, menuju menuntaskan persoalan masyarakat. Selain itu, ada tiga pilar pemerataan, yakni pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, selanjutnya peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan industri berbasis potensi lokal. \"Kata kuncinya adalah keadilan. Sebab, ini adalah prinsip dasar agar persatuan Indonesia terjaga.\"Menjaga persatuan dengan memberikan kesetaraan Karena setahu saya, tidak ada persatuan dalam perbedaan ketimpangan. Jadi, kalau kita ingin persatuan ini terjaga, maka kesetaraan, keadilan, harus jadi prioritas, \" papar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengungkapkan.Anies menuturkan tema kegiatan ICMI yakni Penguatan Ekosistem Pembangunan Umat dan Masyarakat untuk Wujudkan Indonesia Kuat dan Bermartabat, kata dia, sangat relevan karena memberikan kepada kita gambaran bagaimana agenda pemerintahan ke depan bisa ikut membereskan ketimpangan antarwilayah yang ada.Anies juga mencontohkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di barat dan timur Indonesia memiliki ketimpangan terjadi selama 10 tahun terakhir. IPM di Sumatera dan Jawa pada 2013 sebesar 69,83 persen, dan pada 2022 naik menjadi 74,19 persen. Sedangkan IPM di Indonesia Timur seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi dan Papua hanya mencapai angka 69,47 persen pada 2022. Dan pada 2012 baru pada angka 64,81 persen. Itu artinya, ada ketimpangan yang terjadi antarawilayah barat dan timur. Apakah ini mau diteruskan, tentu tidak dapat diteruskan dan perlu perubahan.Selain memaparkan visi misinya di acara Silatnas ICMI, Anies menyempatkan menghadiri pembagian air bersih yang diinisiasi tim relawan KoReAn di pemukiman warga di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar. Kedatangannya di lokasi tersebut dipadati warga yang memerlukan air bersih di tengah musim kekeringan sekaligus ingin melihat langsung sosok Anies Baswedan. Anies pada kesempatan itu menyampaikan, belajar dari pengalaman ketika memimpin DKI Jakarta, ia yakin dapat memberikan solusi agar ketersediaan air bersih di daerah yang kekurangan air bersih di saat kemarau dapat terpenuhi.\"Ketersediaan air bersih adalah hak fundamental rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan solusi jangka panjang agar tidak menjadi masalah tahunan seperti sekarang ini terjadi,\" paparnya kepada warga sembari menampung aspirasi masyarakat setempat.Sebelumnya, dua orang bacapres masing-masing Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto juga menyampaikan gagasan-gagasan terbaiknya untuk masa depan Indonesia lebih baik di acara Silatnas ICMI yang dipusatkan di Makassar, Sulawesi Selatan.(ida/ANTARA)
Jokowi Mengumumkan Indonesia Resmi Menjadi Anggota Tetap FATF
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo mengumumkan Indonesia telah resmi menjadi anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force (FATF).\"Saya ingin menyampaikan sebuah kabar baik bahwa dari hasil perundingan di Paris, akhir Oktober kemarin, alhamdulillah Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force (FATF),\" kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.FATF adalah organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.Menurut Jokowi, keanggotaan FATF ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia.Peningkatan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia akan mendorong keyakinan dan kepercayaan terhadap iklim bisnis dan investasi di Tanah Air.\"Ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia, yang akhirnya akan berdampak terhadap meningkatnya confident, meningkatnya trust Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi,\" ujar Jokowi.Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pemangku kepentingan lainnya atas kerja keras dan komitmennya sehingga hal ini bisa terwujud.\"Kita harapkan ini akan menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indonesia yang lebih baik,\" kata Presiden Jokowi.Menurut keterangan di laman resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota tetap FATF maka akan dapat memberikan kontribusi luas kepada penentuan kebijakan strategis global terkait Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) sehingga semakin mempertegas Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional.(ida/ANTARA)
Istana Berharap Situasi Kondusif Menjelang Putusan MKMK
Jakarta, FNN - Istana Kepresidenan berharap situasi tetap kondusif menjelang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan mengenai dugaan pelanggaran etik hakim MK saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden.\"Kita menginginkan situasi yang baik ya dalam rangka menjelang pemilu ini,\" kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Moeldoko mengatakan putusan MKMK yang akan dibacakan pada Selasa (7/11) merupakan urusan hukum murni. Putusan MKMK tersebut terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia capres/cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.Seluruh pihak, kata Moeldoko, diharapkan menjaga kondusivitas situasi nasional di setiap tahapan Pemilu 2024. Ia mengingatkan jangan sampai dinamika politik di tahun politik ini mengganggu proses pembangunan dan kepentingan nasional.\"Saya pikir ini persoalan hukum murni. Jadi kita sekali lagi berharap bahwa mari kita jaga sama-sama kondisi ini, kita menjaga situasi politik ini jangan mengalahkan yang lain-lain,\" ujar dia.Menurut Moeldoko, tantangan bangsa di depan masih sangat banyak seperti pencapaian ketahanan pangan di tengah krisis pangan global, pemenuhan ketahanan energi, dan juga upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global.\"Banyak kok urusan negara yang lain, kita menghadapi urusan pangan, menghadapi urusan energi, ekonomi global, dan seterusnya. Itu jauh lebih penting daripada sekadar urusan politik, pada akhirnya malah bikin unstability,\" kata dia.Sebelumnya, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya telah mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi atas 21 laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK yang diterima MKMK.Seluruh bukti terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK juga dinyatakan telah lengkap. MKMK menjadwalkan penyampaian putusan atas laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK pada Selasa (7/11) atau enam hari sebelum penetapan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada tanggal 13 November 2023.(ida/ANTARA)
Galang Solidaritas untuk Palestina, Partai Gelora Berhasil Kumpulkan Dana Ratusan Juta
JAKARTA | FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggalang dukungan bagi kemerdekaan Palestina dalam perayaan Puncak Acara HUT ke-4 di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (5/11/2023) pagi \"Kemerdekaan Palestina adalah agenda utama perjuangan Partai Gelora. Itulah sebabnya, mengapa Partai Gelora ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Superpower baru agar bisa membantu rakyat Palestina meraih kemerdekaan,\" kata Anis Matta di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC, Dome Balikpapan. Menurut Anis Matta, akibat perang pejuang Hamas, Palestina-Israel saat ini, sudah lebih dari 10.000 warga Gaza tewas, 3.000an lainnya luka-luka, dan ribuan bangunan runtuh. \"Masih banyak mayat saudara-sudara kita di dalam reruntuhan bangunan yang belum ditemukan sampai sekarang, karena tidak ada listrik, air dan makanan,\" katanya. Karena itu, kebahagiaan Partai Gelora dalam merayakan HUT ke-4 tidak sempurna, karena ada kesedihan dan pembantaian terhadap rakyat Palestina oleh zionis Israel. \"Itulah sebabnya perayaan milad di Balikpapan ini, kita sertakan dukungan bagi perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan seluruh nyawa yang sudah syahid di Palestina menjadi pertanda, bahwa sebentar lagi Palestina akan menjadi negara merdeka,\" katanya. Anis Matta menegaskan, mendukung kemerdekaan Palestina merupakan kewajiban agama dari umat Islam, karena kiblat pertama berada di Masjidil Al Aqsa, Palestina. \"Selain itu adalah kewajiban kemanusiaan, dimana tidak boleh ada orang yang terzalimi di tempat lain yang tidak kita bela,\" katanya. Di samping itu, lanjut Anis Matta, konstitusi telah mengamanatkan, para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia wajib memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. \"Kebahagiaan kita hari ini terganggu berat dengan terjadi pembantaian atas saudara-saudara kita di Palestina. Karena itu dalam suasana gembira, kita juga bersedih,\" katanya. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Ia mengatakan, dunia saat ini berada dalam perang global, sehingga Indonesia bisa meningkatkan perannya untuk menjaga perdamaian dunia. \"Kita bisa mulai melaksanakan amanah pendiri bangsa ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial,\" kata Fahri Hamzah. Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 ini menilai sudah saatnya Indonesia memiliki militer yang kuat, dan penduduknya sejahtera dengan pendaptan perkapita tinggi dan pemain ekonomi yang kuat. \"Sehingga Indonesia bisa berkelana ke seluruh Indonesia, membebaskan Palestina dan menghapuskan negara yang bernama Israel,\" katanya. Puncak perayaan HUT ke-4 Partai Gelora di Balikpapan dibanjiri puluhan ribu massa kader dan simpatisan se-Kalimantan. Mereka yang hadir terlihat menggunakan syal Palestina. Bendera Partai Gelora dan Bendera Palestina bertebaran di arena BSCC Dome, Balikpapan. Di samping panggung acara juga dibentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan \"Kami Bersama Palestina\". Tema HUT ke-4 Partai Gelora ini adalah \"Stand With Palestine\". Puncak acara HUT ke-4 ini dimeriahkan oleh Band Junior, penerus grup musik legendaris Koes Plus, beranggotakan David Koeswoyo, Damon Koeswoyo dan Rico Murry. Di dalam acara ini dibagikan berbagai macam doorprize antara lain sepeda listrik, sepeda motor dan mobil, yang didahului dengan acara Jalan Sehat. Rusdiana, seorang warga Gunung Bahagia, Balikapapan yang merupakan seorang guru agama mendapatkan door price mobil. Rusdiana juga kebetulan adalah kader Partai Gelora. Penyerahan hadiah mobil diserahkan oleh Yunita Indarini, caleg DPR RI dapil Kaltim disaksikan Ketua DPW Partai Hadi Mulyadi, yang juga Wakil Gubernur Kaltim. Galang Dana Sebelumnya, Partai Gelora berhasil mengumpulkan dana Rp 100 juta dan beberapa mata uang asing dalam acara penggalangan dana solidaritas kemanusiaan untuk Palestina di Kopi Johny, Balikpapan pada Sabtu (4/11/2023) malam. Aksi penggalangan dana ini, tidak hanya dihadiri oleh kader Partai Gelora saja, tetapi juga hadir tokoh-tokoh dan masyarakat se-Kalimantan. \"Malam ini terkumpul donasi Rp 100 juta plus beberapa mata uang asing untuk Gaza dan Palestina dari masyarakat Balikpapan dan sekitarnya. Semoga kegiatan kecil seperti ini dapat terus kita Gelorakan,\" kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Dalam kesempatan ini, Band Junior ikut menyumbang Rp 5 juta lewat lelang lagu mereka. \"Terima kasih kepada seluruh dermawan yang telah menyumbangkan hartanya untuk Palestina. Tadi malam terkumpul lebih dari Rp 100 juta lewat sumbangan, lelang tas, dan lelang lagu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan para dermawan,\" kata Anis Matta. Penggalangan dana solidaritas kemanusiaan untuk Palestina, merupakan rangkaian Puncak Acara HUT ke-4 Partai Gelora di Balikpapan. \"Dalam kegembiraan, hati kami tetap terpaut dengan penderitaan rakyat Palestina. Kami akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Inilah panggilan kemanusiaan dan amanat konstitusi kita,\" katnya. Anis Matta mengaku memiliki kedekatan khusus dengan rakyat Palestina, berawal ketika dirinya diminta menjadi penterjemah Yasser Arafat, Pemimpin PLO, Presiden Otoritas Nasional Palestina (PNA), Yasser Arafat oleh mantan Presiden Soeharto saat berlangsungnya pertemuan Gerakan Non Blok di Jakarta. \"Saat itu saya diminta menjadi penterjemah Yasser Arafat dan Presiden Bosnia (Bosnia Herzegovina). Tujuannya adalah untuk membantu perlawanan mereka, dan alhamdulillah Bosnia sudah merdeka, tinggal Palestina satu-satunya negara di dunia yang belum merdeka,\" katanya. Sejak saat itulah, keterlibatan masyarakat Indonesia secara langsung untuk membantu kemerdekaan Palestina mulai disuarakan secara aktif di forum-forum internasional, termasuk bantuan dana kemanusiaan dan lain-lain. \"Kalau pemerintahnya, presidennya sudah terlibat sejak Presiden Soekarno, tetapi keterlibatan people to people tidak banyak yang terlibat. Tetapi sejak pertemuan Gerakan Non Blok di Jakarta itu, rakyat terlibat secara aktif mulai banyak,\" ujarnya. Anis Matta menegaskan, perang antara pejuang Hamas, Palestina-Israel di Gaza ini, akan membuka peluang bagi kemerdekaan Palestina dan menghapus Israel dari peta dunia. \"Jadi Apa yan terjadi di Palestina sekarang ini adalah bagian dari gelombang besar dari krisis global saat ini. Dan beberapa negara di dunia akan hilang dari peta, salah satunya Israel,\" kataya. Ketua Umum Partai Gelora ini menilai, tidak ada negara yang berada di peta dunia itu bersifat permanen, contohnya adalah Yugoslavia dan Uni Soviet. Sehingga bukan hal mustahil bagi Israel hilang dari peta dunia. \"Jadi nama negara di peta itu bukan nama permanen, bukan barang mewah. Hari ini ada di peta, besok hilang, salah satunya adalah Israel,\" ujarnya. Anis Matta mengatakan, Partai Gelora telah memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa depan lewat manisfestonya, bahwa dunia berada dalam ancaman besar yang mengerikan, yakni perang global. \"Satu persatu yang kita ceritakan, mulai menjadi kenyataan. Cuma perang global seperti ini tidak sekaligus terjadi, tapi terjadinya secara bertahap, dan biasanya kita tidak sadar,\" katanya. Anis Matta mengingatkan, bahwa terjadiya Perang Dunia I berawal dari persoalan sepele, yakni terbunuhnya Pangeran Austria Frans Ferdinad dan istrinya, Sophie Hohenberg yag terbunuh di Sarajevo. \"Yang membunuh itu enam mahasiswa, 5 di antaranya berumur 20 tahunan yang menolak pencaplokan Sarajevo oleh Kerajaan Austria-Hongaria. Itu jadi pemicunya Perang Dunia I, tetapi gejalanya sudah ada,\" katanya. Situasi seperti ini juga terjadi sekarang, dimana perang Palestina-Israel akan menjadi pemicu Perang Dunia III. Situasi global akan terus memburuk dalam kurun waktu antara 2024-2027. \"Jadi sekarang, dunia ini berada dalam ancaman besar yang mengerikan. Kita semua akan ada dalam waktu-waktu penting sejarah umat manusia,\" pungkas Anis Matta. (Ida)
Ketua MKMK Memiliki Integritas dan Kapasitas
Jakarta, FNN - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan bahwa Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie memiliki kapasitas dan integritas dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK.\"Jadi secara kapasitas, integritas, dan rekam jejak, kita punya harapan terhadap Profesor Jimly,\" kata Denny dalam diskusi daring bertema \"Konsekuensi Putusan MKMK\", Sabtu.Menurut dia, meskipun preferensi politik Jimly condong ke salah satu bakal calon presiden, kinerja yang bersangkutan dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK patut diapresiasi.\"Kinerja Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie sejauh ini menurut saya dengan waktu yang sesingkat ini beliau sudah berusaha untuk melakukan langkah-langkah terbaik,\" ujarnya.Denny mengatakan bahwa dalam penyelesaian kasus tersebut, MKMK seharusnya bukan sekedar menjatuhkan pelanggaran etik terhadap hakim MK.Namun menurut dia, keputusan MKMK juga dapat berdampak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menetapkan batas usia capres/cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.\"Jadi putusan (MK) yang didasarkan pada pelanggaran moralitas dan etika juga harusnya dianggap bisa dibatalkan,\" kata Denny.Dalam diskusi daring tersebut, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi juga meyakini bahwa Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie akan memberikan putusan secara profesional.\"Saya pribadi meyakini Prof Jimly bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan kelompok, kepentingan tata negara itu jauh lebih tinggi derajatnya dibanding kepentingan pribadi dan kelompok,\" kata Baidowi.Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan menyampaikan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK pada Selasa (7/11).MKMK menerima 21 laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut yang berkaitan dengan putusan MK soal batas usia capres/cawapres.(sof/ANTARA)
POPULER
