POLITIK
Keabsahan Pendaftaran Capres-Cawapres pada Tahap Verifikasi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa keabsahan pendaftaran pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk mengikuti Pilpres 2024 berada pada tahapan verifikasi.\"Ada tahap verifikasi, kan berkasnya diverifikasi, administrasinya, kesehatannya dan seterusnya, sampai akhirnya KPU memutuskan final bahwa ini layak memenuhi syarat atau enggak. Itu kan waktunya belum,\" kata Yanuar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.Hal itu disampaikannya merespons KPU yang digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat lantaran menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal capres-cawapres Pilpres 2024 pada, Rabu (25/10), sementara Peraturan KPU (PKPU) belum menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) teranyar terkait batas usia capres-cawapres.Sebagaimana penjelasan KPU dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (31/10), Yanuar mengatakan bahwa tahapan pendaftaran bakal capres-cawapres hanya perihal mengecek kelengkapan berkas.\"Pada saat pendaftaran itu yang dicek kelengkapan berkas, bukan sah atau tidaknya berkas yang diajukan,\" ucapnya.Untuk itu, dia menilai seseorang tetap dapat mendaftar meski saat itu PKPU terkait batas usia capres-cawapres belum dilakukan penyesuaian karena penentuan sah atau tidaknya seseorang mengikuti Pilpres 2024 akan ditentukan pada tahapan verifikasi.\"Jadi kalau sekarang semua orang bisa daftar, bahwa itu sah atau tidak, memenuhi syarat atau tidak, waktunya bukan pada saat pendaftaran. Betul enggak? Saya misalnya daftar, kan boleh saya daftar jadi PNS. Namanya orang daftar pasti diterima, tapi bahwa nanti memenuhi syarat atau enggak saatnya verifikasi baru ketahuan,\" kata dia.Sebelumnya, KPU telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. KPU juga mengatur persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 3 tentang persyaratan calon di mana calon presiden dan wapres berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU.Namun, pada tanggal 16 Oktober 2023, MK mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXV/2023, di mana batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun yang ditambah klausa pernah menjabat kepala daerah.(sof/ANTARA)
Fahri Hamzah Optimistis Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran di Pilpres 2024
JAKARTA | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah optimistis pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 satu putaran. Sebab, Prabowo-Gibran adalah pasangan yang paling ideal dibandingkan pasangan lain, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. \"Sekarang ini kita sadar ada di tengah. Dagangan kita, dagangan yang paling ideal. Yang penting tarinya dibikin anggun, Insya Allah semua ke kita. Jadi logika kita bisa menang satu putaran itu sangat mungkin, karena memang kita adalah kandidat yang sangat indah,\" kata Fahri Hamzah, Rabu (1/11/2023) sore. Penegasan itu disampaikan Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talk dengan tema Gibran: Mengulas Plus dan Minusnya yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV. Diskusi yang dipandu Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Ratu Ratna Damayani ini juga menghadirkan Ketua Dewan Penasehat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Direktur Eksekutif IndoBarometer Muhammad Qodari. Menurut Fahri, kandidat lain akan sulit menarik suara dari kelompk usia muda, yang jumlahnya disebut mencapai 60 persen itu, meski sudah berbicara masalah milenial dan pemuda hingga berbusa-busa. \"Orang boleh ngomong soal milenial dan pemuda, tapi begitu Gibran tampil, lewat semua itu orang. Mereka terlalu terpesonafikasi terhadap calon kita, karena tidak ada seperti calon kita. Itu yang membuat orang sakit perut, apa boleh buat, salah sendiri kan,\" ujar Fahri. Fahri menilai saat ini banyak pihak yang naik pitam terhadap Gibran, terutama di partai tertentu, karena Wali Kota Solo itu merasa diangap sebagai figur yang penting di internalnya. \"Mungkin kemarahan itu, sebab karena katakanlah tiba-tiba ada kartu Mas Gibran, yang kartu ini sangat penting sekali, tetapi lepas dari tangan mereka, itulah kemarahan-kemarahan yang tidak bisa kita berargumen dengan nalar sistem,\" ujarnya. Pihak yang marah itu, saat ini merasa berseberangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka juga terus mendorong black campaign (kampanye hitam) dan narasi kritis terhadap pribadi Presiden dengan mengangkat isu politik dinasti misalnya, secara terus menerus. Padahal, menurut dia, politik dinasti tak relevan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi. \"Dalam demokrasi, doktrinnya adalah mustahil dalam demokrasi ini satu orang mengontrol semua permainan,\" ucapnya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini menganggap Presiden Jokowi tak pernah berubah. Ia mengatakan, Jokowi dianggap tak sejalan dengan pihak tertentu yang dulu mendukungnya dan tengah marah saat ini. \"Saya barusan podcast sama Adian (Adian Napitupulu, politisi PDIP), saya bilang, \'Ian kamu itu lagi marah. Ian, kamu mempersonalisasi Pak Jokowi\',\" ujar Fahri. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai kemarahan pihak tertentu itu merupakan fakta politik yang harus dihadapi. Ia optimistis Prabowo-Gibran bisa melalui situasi politik saat ini dan memenangkan Pilpres 2024. \"Begitu Mas Gibran muncul sebagai kartu yang signifikan dahsyat, akibatnya banyak orang marah. Tapi bahwa Prabowo-Gibran adalah simbolisasi dari idealnya kepemimpinan yang akan datang,\" ujar dia. Disrupsi Politik Sedangkan Direktur Eksekutif IndoBarometer Muhammad Qodari menganalogikan, kehadiran Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 seperti kemunculan startup baru di bidang teknologi. Yakni memiliki potensi besar untuk mendisrupsi produk-produk konvensional yang sudah ada sebelumnya, sehingga menimbulkan kekagetan dimana-mana. \"Gojek misalnya, ketika baru lahirkan menimbulkan disrupsi teknologi, karena memang regulasinya tidak siap mengantisipasi kemajuan teknologi, padahal punya potensi berkembang. Ini analogi yang saya coba pakai untuk menjelaskan fenomena Gibran,\" kata Qodari. Gibran ini, kata Qodari, adalah calon wakil presiden (cawapres) termuda sepanjang Indonesia modern, yang selama ini diisi oleh cawapres tua yang dimulai era Presiden Soeharto seperti Sudarmomo, Tri Sutrisno, BJ Habibie dan lain-lain. \"Jadi nggak mudah memang mendisrupsi pikiran sebagian politisi kita, terutama yang senior-senior. Mereka melihat Gibran ini agak aneh, karena dalam kacamata politik selalu dilihat harus melalui proses birokratisasi,\" katanya. Padahal politik itu, seharusnya dilihat mirip dengan dunia usaha, tidak boleh pakai kacamata birokrasi. \"Ya kalau kita pakai kacamata birokrasi, namanya jabatan-jabatan tinggi itu tidak mungkin dicapai orang yang masih muda, harus berjenjang linier. Makanya ketika berbicara Sekda provinsi, kabupaten/kota, semuannya pasti sudah tua, tidak ada yang muda. Begipula dengan Kapolda atau Jenderal, tidak ada yang usia dibawah 40 tahun,\" ujarnya. Namun, ketika berbicara dalam dunia bisnis, maka tidak akan kaku melihatnya, karena tidak ada soal batas usia. Karena yang diutamakan adalah kemampuan eksekusi dan organisasi, sehingga bisa mendatangkan laba atau cuan. \"Visi dan misinya anak muda ini jauh ke depan, dan dimungkinkan lakukan percepatan. Kalau di dalam politik, masa usia dipertanyakan, tapi kalau dalam bisnis apakah ada yang mempersoalkan kalau direkturnya atau pemiliknya, umurnya 28 tahun, sementara karyawannya usia 60 an, misalnya. Mark Zuckerberg mendirikan itu kira-kira diusia 21 tahun dan sekarang menjadi kaya raya di usia 39 tahun,\" jelas Qodari. Artinya, kehadiran Gibran ini telah mendisrupsi secara politik, peran-peran politisi tua yang tidak mau digeser politisi muda. Hal itu terjadi di semua partai politik lama. \"Di Golkar misalnya, ruang bagi anak muda untuk bisa menjadi ketua umum itu sulit. Saya pernah mendengar cerita Bahlil Lahadalia di usia 47, mantan ketua HIPMI da juga Menteri Investasi, ketika ada wacana maju sebagai calon ketua umum. Seniornya bilang, dinda saya ini lebih senior di organisasi, dan bisa disebut muda. Jadi ketika berbicara tua muda, yang tua ini maunya disebut muda, padahal sudah tua,\" katanya. Sehingga kehadiran Gibran ini, wajar apabila menimbulkan pro kontra di publik dan menjadi disrupsi politik di Pilpres 2024. \"Dalam dunia teknologi, Gibran ini barang bagus, belum ada di pasar, punya potensi berkembang pesat. Kalau di pasar sekarang kan banyak yang KW 1, KW2 dan KW3. Makanya dalam politik itu harus pakai kacamata bisnis, bukan birokrasi,\" tegasnya. Qodari menilai lucu ketika tingkah pola politisi tua yang menolak Gibran, padahal Bung Karno (Soekarno) menjadi ketua umum PNI diusia yang masih sangat muda, 26 tahun. Bahkan pidato-pidato Bung Karno yang menjadi slogan perjuangan Indonesia melawan penjajah kolonial Belanda itu, dibuat diusia 29 tahun. Karena itu, Qodari yakin gugatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di sidang di Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan tentang batas usia capres-cawapres tidak akan mengubah putusan. \"Saya yakin nggak bisa berubah, karena sudah jelas undang-undangnya itu bersifat final dan mengikat, Kalau misalnya nanti ditemukan masalah-masalah dalam proses pengambilan keputusan tetap tidak akan membatalkan putusan. Sudah ada contohnya, pernah terjadi peritiwa Akil Mochtar ditangkap, karena kasus suap kan putusannya tidak berubah, tidak dibatalkan. Apalagi dalam kasus ini, tidak ada unsur pidananya,\" katanya. Direktur Eksekutif IndoBarometer ini menambahkan, Partai Gelora adalah partai yang paling kompatibel dalam peta perpolitikan sekarang, dibandingkan partai besar sekalipun. Partai Gelora bisa memainkan perannya untuk mewujudkan Indonesia Superpower baru seperti visi Presiden Jokowi menuju Indonesia Emas 2045. \"Indonesia Superpower baru itu, diamanatkan di program Indonesia Emas 2045. Nah, presiden yang bisa menjalankan program adalah Prabowo Subianto yang didukung Partai Gelora. Artinya, partai yang paling kompatibel dengan cerita politik pada hari ini adalah Partai Gelora,\" tandasnya. Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat PSI Helmi Yahya mengatakan kehadiran Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto memang menimbulkan pro kontra di masyarakat. Namun, PSI berharap semua pihak tetap berpolitik secara santun, santuy dan riang gembira, serta tidak perlu menjelek-jelekkan kandidat lain. Ia mempersilahkan semua pihak untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani dan yang terbaik untuk Indonesia ke depan. \"Pro kontra itu biasa, kita memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi kami di PSI sudah punya kesepakaan, bahwa berpolitik itu harus santun, santuy dan riang gembira,\" kata Helmi. Helmi berpandangan, saat ini memang waktunya anak muda diberikan peran lebih dalam politik di tanah air, karena mereka yang akan menentukan berbagai masa depan Indonesia. \"Sekarang waktunya berbagai masa depan dengan anak muda, karena masa depan ini milik anak muda. Kita jangan underestimate dengan anak muda seperti Gibran, karena memang Indonesia harus dipimpin anak-anak muda,\" katanya. Mantan politisi PDIP ini mengatakan, para politisi tua dan senior sebaiknya cukup menjadi mentor bagi yang muda-muda saja seperti yang dilakukannya di PSI bersama Ade Armando dan Irma Hutabarat. \"Saya kira kita harus saling menghormati, apalagi Gibran dimentori lansung sama Pak Probowo Subianto. Kenapa kita harus menentang anak muda, padahal dulu Indonesia dibangun oleh anak-anak muda. Berilah kesempatan anak muda tampil, sehingga ada regenerasi. Pemimpin dunia sekarang trennya adalah pemimpin muda,\" pungkas Helmi. (Ida)
Polri Mengantisipasi Efek Global Terhadap Keamanan Pemilu
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengantisipasi efek global seperti perang Israel-Palestina yang berafiliasi dengan gerakan terorisme di Tanah Air yang dapat mengganggu keamanan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan langkah antisipasi tersebut dibahas dan disiapkan dalam pertemuan Apel Kasatwil 2023 yang dihadiri seluruh pejabat utama Polri, kapolda dan kapolres seluruh Indonesia pada Rabu.“Hari ini kami rapat untuk menentukan potensi-potensi kerawanan di setiap tahapan,” kata Sigit di Jakarta.Terkait dengan pengamanan, Sigit mengatakan, tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan saat ini terkait dengan kondisi dan situasi global di mana terjadi perang antara Israel dengan Palestina.Menurut dia, meningkatnya eskalasi tantangan global tersebut tentunya akan berdampak terhadap Pemilu yang ada saat ini, seperti meningkatnya kejahatan tertentu.“Beberapa waktu yang lalu dampak dari perang Israel-Palestina tentunya juga membangkitkan sel-sel yang berafiliasi dengan teroris mau tidak mau kami juga tentunya harus waspada,” ujarnya.Jenderal bintang empat itu mengatakan, Penyidik Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror 88 Polri menangkap 59 tersangka tindak pidana teroris sepanjang Oktober 2023.Dari 59 tersangka itu, sebanyak 40 tersangka kelompok Jaringan Ansharud Daulah (JAD) berencana untuk mengacaukan pesta demokrasi Pemilu 2024.Sigit menyebut, dengan adanya penangkapan tersebut, maka Polri harus mengambil langkah-langkah pencegahan.“Tentu kami siapkan di semua wilayah kantong-kantong yang memang kami tenggarai bahwa di situ banyak sel-sel tidur (teroris) untuk betul-betul kami awasi secara ketat,” kata Sigit.Mantan Kabareskrim itu menambahkan, pihaknya segera mengambil langkah-langkah apabila ditemukan tanda-tanda terorisme yang berdampak terganggunya tahapan Pemilu 2024 ataupun proses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.“Saya kira itu menjadi bagian dari tugas kami,” kata Sigit.Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri menangkap 59 tersangka tindak pidana terorisme sepanjang Oktober 2023. Dari 59 tersangka itu, 19 tersangka merupakan anggota struktur jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI) dan 40 tersangka dari kelompok JAD pimpinan AU.Dari 19 tersangka JI itu, penangkapan dilakukan di Sumatera Barat satu tersangka, Jawa Barat satu tersangka, Kalimantan Barat satu tersangka, Nusa Tenggara Barat tujuh tersangka, Sumatera Selatan lima tersangka dan Lampung empat tersangka.Sedangkan 40 tersangka itu, sebanyak 23 orang ditangkap di wilayah Jawa Barat, 11 orang ditangkap di wilayah DKI Jakarta, enam orang di Sulawesi Tengah.(sof/ANTARA)
Anies Berkomitmen Menghadirkan Keadilan Setara untuk Masyarakat
Banda Aceh, FNN - Bakal calon presiden Anies Baswedan menyatakan komitmen untuk berjuang menghadirkan keadilan setara bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh \"Saya datang ke sini untuk menyapa masyarakat Aceh dan kembali menyampaikan kami berkomitmen menghadirkan keadilan kesetaraan, khususnya untuk masyarakat Aceh,\" kata Anies Baswedan saat berkunjung ke Lhokseumawe, Aceh, Rabu.Untuk diketahui, hari ini Anies Baswedan didampingi istrinya Fery Farhati kembali berkunjung ke Aceh untuk bersilaturahim dengan warga di Kota Lhokseumawe.Terakhir, bacapres dari Koalisi untuk Perubahan ini mengunjungi Banda Aceh pada Desember 2022. Kedatangan Anies kali ini di Serambi Mekkah didampingi Wakil Ketua Partai NasDem Ahmad Ali, Ketua DPW NasDem Provinsi Aceh Teuku Taufiqulhadi.Anies menyampaikan Aceh sudah memperjuangkan kemerdekaan sebelum negara ini merdeka. Bahkan, ketika Indonesia merdeka Aceh menjadi sebagai daerah modal untuk republik ini.\"Aceh ini sebuah masyarakat yang memiliki kontribusi besar pada Republik Indonesia,\" ujarnya.Aceh, lanjut Anies, merupakan provinsi yang kaya raya dengan sumber daya alamnya, tetapi sampai hari ini masih merasakan ketimpangan dalam kesejahteraan.\"Justru di sini kita merasakan ada banyak pembangunan yang tidak berjalan cepat, pembangunan yang tidak dirasakan oleh semua. Jadi kami prioritaskan untuk mempercepat pembangunan di Aceh,\" katanya.Dalam kesempatan ini, Anies menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) perlu dilaksanakan sehingga program yang tertuang di dalamnya dapat terealisasi, termasuk soal Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.\"UUPA perlu dilaksanakan. Kami mengusahakan saja yang terbaik (soal Dana Otsus Aceh),\" ujarnya.Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengucapkan terima kasih kepada sejumlah partai lokal di Aceh yang telah memberikan dukungan terhadap dirinya.\"Saya berterima kasih kepada partai (lokal di Aceh) yang telah mendukung,\' demikian Anies Baswedan.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Menawarkan Program Kerja Bila Terpilih Menjadi Presiden
Padang, FNN - Bakal calon presiden Anies Baswedan menawarkan sejumlah program kerja kepada masyarakat di Tanah Air saat berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat apabila terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2024.\"Pertama, terkait dengan kehidupan keluarga. Artinya bagaimana keluarga-keluarga kita punya lapangan pekerjaan yang lebih baik,\" kata Anies Baswedan di Kabupaten Padang Pariaman, Rabu.Tidak hanya itu, eks Gubernur DKI Jakarta tersebut menjanjikan biaya pendidikan yang lebih murah dan lebih baik lagi apabila terpilih sebagai presiden.\"Termasuk program pangan yang lebih terjangkau oleh masyarakat,\" kata dia.Kemudian, di tingkat nasional, eks Rektor Paramadina tersebut mengatakan akan menguatkan prinsip bernegara yang sesuai dengan prinsip trias politica.Anies membocorkan bahwa kapten timnas pemenangan pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) berada di tiap-tiap desa, kampung hingga kompleks.\"Para relawan dan kader partai, mereka adalah kapten-kapten pemenangan kita,\" ujarnya.Menurutnya, para kapten tersebut telah bekerja sejak setahun lebih dalam upaya memenangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.KPU juga telah menetapkan masa kampanye pemilu yang berlangsung 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara, pemungutan suara dijadwalkan pada 14 Februari 2024.(sof/ANTARA)
Pencopotan Atribut Kampanye PDIP dan Ganjar– Mahfud di Bali Membuat Hubungan PDIP – Jokowi Kian Memanas
Jakarta, FNN - Hubungan antara PDIP dengan Presiden Jokowi sebagai petugas partai kian memanas. Berbagai atribut PDIP dan baliho Ganjar - Mahfud di Gianyar Bali dibersihkan menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Bali, Selasa (31/10/23) kemarin. Pembersihan yang dilakukan oleh Satpol PP dibantu petugas kepolisian dan aparat TNI itu, dinilai oleh PDIP sebagai bentuk provokasi, sebuah tindakan yang tidak dapat diterima, apalagi dilakukan di Bali. Seperti kita diketahui Bersama bawha Bali adalah provinsi yang secara tradisional dari satu Pemilu ke Pemilu lain suaranya selalu dikuasai oleh PDIP, sehingga Bali juga disebut sebagai kandang banteng. Menyikapi keadaan terseut, Plt. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menyatakan bahwa penertiban atribut politik itu dilakukan untuk menjaga estetika selama presiden melakukan kunjungan di Gianyar, Bali. “Kalau melihat agenda kunjungannya di Gianyar ini, saya tidak melihat ada yang terlalu penting ya. Karena kemarin Jokowi ke Gianyar untuk melihat proses belajar mengajar di SMK Negeri 3 Sukawati, kemudian mengecek harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Bulan Gianyar, lalu menyerahkan bantuan dan bertemu dengan para warga yang mendapat bantuan sosial,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal You Tube Hersubeno Poin edisi Rabu (1/11/23). Menurut Sang Made, penertiban atribut kampanye tidak hanya berlaku untuk atribut PDIP dan pasangan capres - cawapres Ganjar - Mahfud, tetapi juga partai-partai lain. Tetapi, karena di Bali yang dominan PDIP dan Ganjar - Mahfud maka tampak mencolok sekali penertiban atribut PDIP dan Ganjar - Mahfud. Setelah kunjungan Jokowi berakhir, atribut-atribut tersebut dikembalikan ke tempat semula. Penjelasan tersebut dianggap tidak cukup memadai sehingga PDIP menganggap bahwa penertiban tersebut mempunyai tujuan tertentu. Ketua bidang kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun menyatakan mereka akan melakukan investigasi. Komarudin menilai penurunan baliho itu sebagai upaya untuk memprovokasi. Dia mengingatkan agar banteng tidak diganggu jika sedang diam. “Kalau banteng jangan diganggu, banteng kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun dia brutal, itu banteng,” kata Komarudin. Peristiwa pencopotan atribut PDIP dan baliho pasangan Ganjar - Mahfud ini semakin memanaskan tensi hubungan antara PDIP dengan Presiden Jokowi. Pasca-pencawapresan Gibran, panasnya hubungan antara Megawati dengan Jokowi tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Selain Komarudin, beberapa tokoh PDIP yang lain juga mulai speak up, seperti Hasto Kristiyanto, Jarot Saeful Hidayat, Ahmad Basara, dan Adian Napitupulu. Narasi kemarahan dari para kader dan petinggi PDIP itu bertebaran di berbagai media. Serangan terbaru PDIP terhadap Jokowi datang dari politisi PDIP, Masinton Pasaribu, dan dilakukan secara terbuka di forum Paripurna DPR. Masinton mendesak agar DPR mengajukan hak angket atas putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. “Manuver dari Masinton ini tidak boleh dianggap sepele dan jangan dianggap bahwa ini adalah inisiatif pribadi dari Masinton. Saya kira ini semacam dia diminta untuk mengecek kedalaman air seberapa besar respons publik dan terutama juga respons di kalangan DPR, karena jika hak angket itu disetujui oleh DPR maka peluang untuk memakzulkan Presiden Jokowi jadi terbuka dan potensinya sangat besar karena sekarang ini Jokowi tidak lagi didukung oleh mayoritas partai di parlemen,” ujar Hersu. Hersu juga menyatakan bahwa sekarang posisi Jokowi di parlemen sangat rentan dan tertekan karena kalau koalisi pendukung Ganjar - Mahfud bersatu dengan koalisi perubahan yang mengusung Anies - Cak Imin maka komposisi mereka di DPR sudah lebih unggul. Merespons munculnya kemarahan PDIP karena atributnya dicopot, Presiden Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati. Jokowi memerintahkan agar setiap kali melakukan penertiban atribut kampanye harus berkomunikasi dengan partai politik. Sebelumnya, ketika memberikan pengarahan kepada para pejabat kepala daerah, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar mereka bersikap netral. Jokowi menyatakan bahwa selain Menteri Dalam Negeri yang akan mengawasi mereka, Jokowi sendiri juga akan melakukan evaluasi, bahkan kata dia setiap hari akan dilakukan evaluasi bila mereka diketahui miring-miring alias tidak netral. “Siapa yang percaya dengan pernyataan Pak Jokowi dan keluarganya sekarang ini. Netralitas Jokowi sendiri dipertanyakan. Akan sulit berharap Jokowi bersikap netral ketika putranya menjadi salah satu kontestan pada pilpres 2024,” ujar Hersu. Permasalahannya bukan hanya menjadi kontestan, tapi proses menjadi kontestannya itu, yaitu proses lolosnya Gibran menjadi calon wakil presiden, melalui proses yang sangat tidak etis di Mahkamah Konstitusi, karena posisi pamannya yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Saat ini sedang dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Meminjam istilah Prof. Jimly Asshiddiqie, kesalahan ketua MK Anwar Usman ini sudah cetho welo-welo, dia conflict of interest. Jadi, kalau memang MK imparsial, seharusnya Anwar Usman dijatuhi sanksi. Yang juga menjadi pertanyaan dan jawabannya ditunggu-tunggu masyarakat adalah apakah jika Anwar Usman dinyatakan bersalah dan diberhentikan dari Mahkamah Konstitusi bisa berdampak pada pembatalan Gibran sebagai Cawapres? “Jadi, kalau sekarang PDIP dan tim pemenangan nasional Ganjar - Mahfud mempertanyakan motif di balik pencopotan atribut kampanye PDIP dan Ganjar – Mahfud, ya tidak terlalu salah. Karena memang sangat terlihat bahwa Presiden Jokowi, seperti pernah dia katakan sebelumnya, akan cawe-cawe dalam proses pilpes 2024. Kalau sudah begitu, apapun langkah yang dilakukan oleh pemerintah pasti akan dicurigai, apalagi kalau dilakukan secara terbuka seperti yang dilakukan di Bali,” pungkas Hersu.(sof)
Neno Warisman Resmi Gabung ke Partai Gelora dan Dukung Pasangan Prabowo-Gibran, Ini Alasan yang Mendasarinya
JAKARTA | FNN - Artis peran Siti Wideretno yang akrab dipanggil Neno Warisman atau Bunda Neno secara resmi bergabung kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Bergabungnya Retno disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta saat HUT Partai Gelora ke-4 pada Sabtu (28/10/2023). Lalu, apa sebenarnya yang mendasari alasan Neno Warisman bergabung ke Partai Gelora dan mengubah haluan politiknya saat ini. Padahal Neno sebelumnya adalah aktivis Persaudaraan Alumni 212 dan Deklarator #2019GantiPresiden pada Pemilu 2019 lalu. Simak penuturannya berikut ini. Neno Warisman mengatakan, awal mula bergabung dengan Partai Gelora berawal ketika sahabat seperjuangannya, Fahri Hamzah menghubunginya sekitar empat tahun lalu. Saat itu, kata Neno, Fahri mengatakan, akan mendirikan Partai Gelora dengan mengangkat tema narasi-narasi besar. Namun, ia memilih tidak menerima ajakan Fahri saat itu. \"Sejujurnya saya dengan Fadli Zon sempat menanyakan, alasan Pak Fahri keluar dari DPR dan ingin mendirikan partai baru, diberi Partai Gelora. Saya tidak menerima ajakan beliau, tapi dalam waktu 4 tahun itu, saya terus membuat beberapa karya dengan Pak Fahri, Fadli Zon, Ahmad Dhani dan beberapa kawan lainnya,\" kata Neno Warisman dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023). Dalam kurun waktu itu, lanjut Neno, terjadi dialog yang panjang dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut. Ia melihat Fahri Hamzah sebagai sosok atau figur yang konsisten mengenalkan pikiran-pikiran Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora. \"Ada beberapa kali beliau mengajak saya untuk bertemu dengan Pak Anis Matta, tetapi saya bertabrakan waktu. Karena ketika saya selesai memimpin barisan ganti presiden pada 2019, saya langsung gantung raket, istilahnya. Saya masuk ke kampung, dan mengabdikan diri saya ke wilayah pendidikan. Di situ saya all out selama dua tahun,\" ungkapnya. Rupanya, kata Neno, Fahri Hamzah tidak putus asa dan terus membujuk dirinya untuk bergabung ke Partai Gelora agar aspirasinya bisa diperjuangkan. Ia terus mengingatkan dirinya, bahwa jihad terbaik itu adalah jihad politik. \"Dia (Fahri Hamzah) mengatakan, tidak bisa kapasitas yang besar digunakan untuk komunitas kecil itu, meski tanpa merendahkan komunitas itu, saya paham maksud beliau, saya harus kembali ke medan pertempuran,\" ujarnya. Namun, karena ia tidak punya dorongan politik dan belum memiliki satu kemauan untuk hidup di partai politik (parpol), karena partai dinilai hanya akan mengurangi ruang gerak dirinya untuk masyarakat. \"Saya nggak mau dikasih label dan merk, karena akan mengurangi ruang lingkup gerak saya. Tidak hanya Partai Gelora yang saya tolak, tetapi ada dua partai lagi yang meminta saya untuk bergabung. Saya memang belum memiliki satu kemauan, bukan tahan harga atau jual mahal. Karena memang tidak punya dorongan saat itu,\" ujarnya lagi. Namun, karena kecerdasan Fahri Hamzah, Neno mengaku akhirnya luluh dan mau masuk Partai Gelora. Ada kata-kata dari Fahri Hamzah yang membuatnya tersadar dan terketuk hatinya untuk kembali terjun ke politik. \"Saat itu Pak Fahri mengatakan, saya tidak harus memilih Partai Gelora untuk kembali berjuang. Terjun dan ambillah, tolonglah masyarakat, tidak harus Gelora, bunda. Dengan partai besar sekalipun, kalau bunda pilih silahkan, yang penting kembali berjuang. Jadi kerelaan Pak Fahri itu membuat saya terketuk, membuat saya akhirnya berpikir. Itulah kecerdasanya Pak Fahri, karena dia tahu, saya tidak bisa dibeli dengan apapun,\" tandasnya. Neno Warisman akhirnya bergabung ke Partai Gelora dua bulan lalu, dan menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur (Jatim) III meliputi Kabupaten Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Ia sengaja memilih dapil Jatim III, karena berasal dari Banyuwangi. \"Dia juga mengingatkan saya, karena kebiasaan saya menolong kampung-kampung miskin, maka ketika kita tidak punya kekuatan atau power, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya jadi ingat ketika ingin menolong kampung dari penggusuran. Ketika, itu saya meminta tolong Pak Fahri dan Fadli, dan beliau-beliau sudah tidak menjadi wakil ketua DPR saat it. Dan beliau mengatakan sayang saya tidak menjabat lagi. Oh, iya ini menambah kesadaran saya, kita memang harus punya kekuatan. Saya putuskan maju dari Banyuwangi, karena saya putri Banyuwangi,\" katanya. Neno juga mengungkapkan, alasan dirinya berlabuh ke Partai Gelora, karena Partai Gelora merupakan partai orang-orang mustadh\'afin dan tidak ada tawaran jabatan apapun kepada dirinya. \"Partai ini tidak diasuh oleh para hartawan-hartawan, memang benar partai mustadh\'afin. Tak lama setelah itu, saya urus semua persyaratan menjadi caleg, itu kurang lebih dua bulan lalu. Dan semuanya selesai,\" katanya. Neno mengaku tidak tahu, jika Partai Gelora pada akhirnya mendukung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam partai Koalisi Indonesia Maju sebagai pengusungnya. \"Seperti kata Pak Anis Matta apa yang sudah terjadi, terjadilah. Kalau Partai Gelora punya keputusan mendukung Pak Prabowo dan Gibran, saya tetap memutuskan masuk, karena saya percaya dengan narasi baik Partai Gelora. Saya tetap menemukan kelurusan, ketulusan, dan saya senang menemukan orang-orang lurus yang benar strunggling (berjuang). Mereka semua bergerak bukan karena materi, tapi karena ideologis. Saya nikmati persaudaraan baru ini,\" katanya. Neno menyadari banyak kesalahpahaman di masyarakat terkait langkahnya bergabung ke Partai Gelora dan mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. \"Saya menerima jika ada kesalahpahaman, sebab saya ini orangnya selalu berpikir visioner, tidak bisa berpikir parsial. Saya juga suka memikirkan Indonesia yang terbaik, walaupun ongkosnya politiknya banyak,\" katanya. Ia menegaskan, sejak dulu kiprahnya dalam memperjuangkan orang miskin tidak berubah, dan menghimbau agar kita tidak bertengkar sesama komponen bangsa Indonesia, apalagi sesama muslim. \"Kita peluk saja, kalau nanti ada yang kecewa, saya akan memeluk, karena partai ini bukan partai agama. Karena partai ini hanya wasilah, atau cara saja, jalan saja yang berbeda dalam berjuang,\" katanya. Neno percaya terhadap perumpaan pada gelas yang kotor, jika terus menerus dituangkan air bersih lama-lama akan bersih dan bening juga. Artinya, itulah kiasan kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat, dimana untuk memperbaiki politilk dan sistem itu membutuhkan waktu. \"Dia memang harus mengalami kekeruhan-kekeruhan dahulu, ada kotoran-kotoran segala macam, tetap saja kita berbuat baik. Bisa jadi langkah saya ini keliru, tapi saya bergerak bukan karena saya diiming-imingi sesuatu, tetapi saya bergerak, karena nurani. Saya bisa menerima ini baik atau tidak, walaupun rumah saya pernah mau dibakar, mobil saya dibakar dan diri saya mau dibakar. Tetapi saya yakin terhadap langkah yang saya lakukan, meskipun di persekusi-persekusi. Kalau berbeda, saya akan kasih pemahaman, kalau tidak bisa saya syukuri saja perbedaan, makanya saya tidak pernah membeci siapapun,\" katanya. Ia mengatakan, pasti akan menemui kesulitan saat akan menyosialisasikan pasangan Prabowo-Gibran di lapangan, karena sepak terjangnya di politik selama ini berbeda dengan sekarang. \"Tapi saya tidak suka melihat masalah itu menjadi sulit. Jangankan di politik, di rumah tangga saja, saya memiliki perbedaan politik dengan anak-anak saya, itu tidak masalah, karena memang hidup ini penuh dengan tantangan-tantangan, semua tergantung interaksi kita kepada lingkungan,\" ujarnya. Neno pun belajar banyak dari tiga anaknya yang milenial, bagaimana cara memahami milenial, yang berbeda dengan cara pikiran orang tua seperti kita. \"Saya tidak mengenal Gibran, tetapi saya sudah mengasuh anak 100 milenial, dan setiap anak itu menyimpan kehebatannya masing-masing. Jadi saya orang yang selalu berpihak kepada orang yang lebih muda. Saya melihat masa depan dunia ini, ada di tangan anak muda, karena mereka jauh lebih berani dan kreatif sesuai dengan kebutuhan mereka. Hidup ini untuk kita wariskan, bukan kita pertahankan. Mudah-mudahan pengasuh-pengasuh Gibran, Pak Anis Matta, Pak Fahri Hamzah, Pak Zulkifli Hasan, serta partai koalisi sebagai pengemong, dapat memberikan arahan-arahan yang telah dilakukan generasi sebelumnya, yang buruk jangan dilakukan. Dan apa yang menjadi potensi yang baik dikembangkan, dan terus diingatkan ketika ada kekeliruan-kekeliruan,\" pungkasnya. (Ida)
Seorang Tahanan KPK Kasus Suap Meninggal Dunia
Jambi, FNN - Seorang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Agus Rama usia 55 tahun, terkait kasus korupsi dan suap RAPBD Jambi tahun 2017-2018, Rabu pagi meninggal dunia di dalam Lapas Kelas II A Jambi.Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Jambi Lili SH MH, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa seorang tahanan titipan jaksa penyidik KPK meninggal dunia di Lapas Jambi.\"Silahkan kawan kawan media untuk konfirmasi lanjutnya ke Kalapas Kelas II A Jambi, saya baru menerima laporan awal saja,\" katanya.Sementara itu suasana di rumah duka beralamat di RT 10 Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi sudah ramai dipenuhi keluarga dan kerabat dari PAN.Sedangkan jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka akan dimakamkan oleh keluarganya di pemakaman di Kota JambiWakil Ketua DPW PAN Provinsi Jambi Madian di rumah duka almarhum Agus Rama yang meninggal dunia usia 55 tahun dikarenakan sakit yang di deritanya.Almarhum Agus Rama rencananya dibawa dan dimakamkan di kampung halamannya Sadu, Tanjabtim yang diperkirakan kurang lebih tiga jam perjalanan menggunakan jalur sungai sedangkan melalui jalur darat sekitar lima hingga enam jam.\"Kami dari keluarga besar PAN mengucapkan berduka cita atas wafatnya almarhum Agus Rama yang merupakan kader terbaik dan telah menjabat anggota DPRD Provinsi Jambi dua periode sejak 2009 hingga 2019,\" katanya.Sedangkan kuasa hukum Agus Rama, Alimin Lubis mengatakan almarhum meninggal dunia pukul 06.00 WIB di dalam lapas Klas IIA Jambi.\"Ya beliau Agus Rama meninggal dunia menurut informasinya dia punya riwayat penyakit maag,\" katanya.Almarhum Agus Rama, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Tanjabbar- Tanjabtim meninggal dunia.Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Yunus Maraden Simangunsong mengatakan, Agus Rama merupakan tersangka kasus suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi dipindahkan ke Lapas Jambi dari Rutan KPK, dan bersama tersangka yang lain, pekan lalu. \"Para tahanan saat itu diterima dan diperiksa oleh dokter Lapas, dan mereka dalam keadaan sehat,\" katanya.Lalu, pada hari Selasa (31/10/2023) sekitar pukul 18.30 WIB, Agus Rama berobat ke klinik Lapas dengan keluhan tidak bisa makan dalam dua hari, menggigil, dan perut kembung.Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Lapas dengan observasi 1x24 jam dirawat di klinik Lapas dengan pemasangan infus. Apabila tidak ada membaik, akan direkomendasikan untuk dirujuk ke rumah sakit luar Lapas untuk penanganan medis lebih lanjut.Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB dokter Lapas dan petugas medis memeriksa kembali kondisi Agus Rama yang masih terbaring di ruang rawat klinik.Selanjutnya, ada hari Rabu (1/11) sekitar pukul 06.00 WIB komandan jaga kontrol ke klinik Lapas dan memeriksa Agus Rama yang sedang sakit.\"Ternyata tahanan ini sedang di kamar mandi klinik Lapas dan diperiksa kondisinya tidak sadarkan diri dan diduga karena terjatuh di kamar mandi,\" katanya.Mengetahui hal tersebut, komandan jaga melaporkan kondisi tersebut kepada dokter Lapas dan Kepala Lapas Jambi segera memberikan perintah langsung tindakan dibawa ke RSUD Raden Mattaher Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan pengawalan petugas Lapas dan dokter Lapas menggunakan Ambulance.Sekira pukul 06:40 WIB tiba di IGD RSUD Raden Mattaher Jambi langsung dilakukan pemeriksaan oleh tim medis dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 07.05 WIB di RSUD Raden Mattaher Jambi.Setelah Agus Rama dinyatakan meninggal dunia, pihak Lapas Jambi menghubungi pihak keluarga tahanan dan pihak yang menahan serta Jaksa KPK untuk menyampaikan kondisi tahanan tersebut telah meninggal dunia di IGD RSUD Raden Mattaher Jambi.(ida/ANTARA)
Mantan Dirut Bakti Kominfo: Johnny Plate Pengecut
Jakarta, FNN - Mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Anang Achmad Latif menyebut mantan Menkominfo Johnny G. Plate adalah seorang pengecut.Anang mengaku salah menilai Johnny selama ia bekerja di kementerian tersebut. Menurut Anang, Johnny tidak sesuai dengan harapannya bahwa seorang pemimpin harus mengayomi dan bertanggung jawab kepada anak buahnya.“Beliau yang saya harapkan bisa sebagai pemimpin yang mengayomi dan bertanggung jawab kepada anak buah, tetapi dalam kasus ini ternyata terbukti beliau hanyalah seorang baik namun pengecut,” ucap Anang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.Anang menyampaikan pernyataan itu dalam nota pembelaan (pleidoi) pribadinya atas tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam perkara dugaan korupsi BTS 4G Kemenkominfo.Lebih lanjut, Anang menyebut Johnny berlindung seolah-olah tidak bersalah dalam perkara yang tengah diadili itu. Anang menyebut Johnny membuat pengakuan bahwa eksekusi di lapangan selama pengerjaan proyek BTS 4G hanya dibebankan kepada dirinya.“Apa yang terjadi ketika eksekusi di lapangan menjadi sepenuhnya tanggung jawab saya, menurut pengakuan beliau. Saya hanya bisa terdiam mendengarkan argumen-argumen yang beliau sampaikan untuk membela diri. Saya akui beliau seorang politisi ulung,” ucap Anang.Di sisi lain, dia mengaku merasa telah melakukan kesalahan besar karena tidak mengungkapkan keseluruhan kebenaran yang ada. Namun ia mengaku sudah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang akan disesali seumur hidup.“Mungkin adalah kesalahan besar saya tidak mengungkapkan keseluruhan kebenaran yang ada karena hanya semata-mata hati nurani saya terbentur dengan pikiran saya. Apakah akan menjadi lebih bermanfaat atau bahkan mendapatkan mudarat. Namun akhirnya, saya sudah memutuskan bahwa saya tidak ingin melakukan sesuatu yang akan saya sesali seumur hidup,” katanya.Anang Achmad Latif dituntut dengan pidana 18 tahun penjara. Dia juga dihukum membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar Rp5 miliar subsider sembilan tahun kurungan penjara.JPU menilai Anang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua primer Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Sementara itu, Johnny G. Plate dituntut pidana penjara selama 15 tahun, denda sebesar Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar subsider 7,5 tahun kurungan penjara.Johnny G. Plate dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Kasad Agus Subiyanto Siap Mengikuti Proses Pencalonan Dirinya Sebagai Panglima TNI
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebut dia siap mengikuti proses pencalonan dirinya sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono.Presiden RI Joko Widodo melalui surat presiden (surpres) ke DPR RI mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI.\"Siap,\" kata Agus pada sela-sela kegiatannya mendampingi Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Bogor, Jawa Barat, Rabu.Walaupun demikian, perwira tinggi bintang empat itu mengaku belum mendengar mengenai jadwal uji kelayakan dan kepatutan, yang menjadi salah satu tahapan menjadi Panglima TNI.Dalam kesempatan yang sama, dia menegaskan dirinya loyal terhadap Presiden RI Joko Widodo dan siap menerima penugasan apa pun dari Presiden.\"Saya loyal kepada Panglima tertinggi saya, Presiden, karena sebelum di sini pun, saya ditempatkan di mana saja, pernah di Tim-Tim (Timor-Timor). Saya dulu menyelesaikan (tugas) sampai 1999 terakhir di sana, kemudian di Poso juga. Jadi, saya sebagai prajurit siap ditempatkan di mana saja,\" ujar Agus Subiyanto.Agus melanjutkan jika nantinya dia terpilih sebagai Panglima TNI, maka dia ingin meningkatkan profesionalisme prajurit. \"Kami akan buat prajurit yang profesional, riil profesional,\" kata Kasad.DPR RI menerima surpres dari Presiden RI Joko Widodo mengenai usulan calon Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono pada Senin (30/10).Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, yang resmi menjabat sebagai Panglima pada Desember 2022, bakal pensiun pada 1 Desember 2023 atau beberapa hari setelah dia tepat berusia 58 tahun. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengatur perwira TNI pensiun pada usia 58 tahun, sementara bintara dan tamtama 53 tahun.Agus Subiyanto, yang baru saja resmi menjabat minggu lalu (27/10), dilantik sebagai Kepala Staf TNI AD menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman pada Rabu minggu lalu (25/10). Jika dia akhirnya terpilih sebagai Panglima TNI, maka masa tugas Agus sebagai Kasad kemungkinan kurang lebih dari 1 bulan.(ida/ANTARA)
POPULER
