POLITIK
Gibran Tidak Digolkarkan, Jokowi Memainkan Politik Drakula
Jakarta | FNN – Saat memberi sambutan pada HUT ke-59 Golkar, Presiden Jokowi menyinggung kondisi politik jelang Pemilu 2024. Jokowi menilai terlalu banyak drama dalam politik saat ini. Jokowi juga meminta agar semua pihak memiliki pandangan yang sama untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. “Saat ini kita sudah masuk tahun politik tahun pemilu, dan saya ingin kita semua memiliki pandangan yang sama bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa itu biasa, wajar, keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja itu juga wajar, bertanding untuk menang itu hal yang sangat wajar, tapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas,\" kata Jokowi.Dari ulang tahun Golkar yang ke-59 tadi malam juga ada satu hal yang menarik bahwa ternyata Gibran belum dikuningkan oleh Golkar. Padahal, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, pernah mengatakan bahwa dirinya sudah ditelepon oleh Airlangga Hartarto bahwa Gibran akan dikuningkan. Apa yang sebetulnya terjadi? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam sebuah diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Ofiicial mengatakan bahwa ada istilah yang lebih dahsyat dari drakor (drama Korea), yaitu drakula (drama keluarga). Kita mau melihat bagaimana sebetulnya isi pikiran Jokowi. Jokowi menganggap bahwa banyak drama, tetapi drama yang paling berbahaya adalah yang dilakukan oleh keluarganya, yaitu drama keluarga (drakula). Drakula memang pengisap darah. “Jadi, kita mau lihat sebetulnya arah pikiran Jokowi. Tentu Jokowi merasa bahwa dia tetap di atas angin karena dia memegang banyak rahasia ketua partai. Apapun isinya, tetap Jokowi tahu permainan-permainan politik atau potensial korupsi atau potensial sprindik yang sudah pernah dia ucapkan bahwa dia memperoleh segala macam informasi intelijen,” ujar Rocky. “Tetapi, mengungkapkan itu tanpa ada tindakan artinya dia menyembunyikan kejahatan, yaitu kejahatan rezimnya,” ujar Rocky. Yang lebih menarik, lanjut Rocky, di hari ulang tahun Golkar tidak ada semacam prosesi untuk pelantikan Gibran, penguningan Gibran. Orang tentu bertanya apakah Airlangga tidak mau atau menolak Gibran digolkarkan? Apakah tokoh-tokoh Golkar senior menolak? “Tidak mungkin menolak. Satu-satunya yang mungkin menahan pelantikan Gibran adalah bapaknya sendiri kan,” ujar Rocky. Logikanya, kata Rocky, kalau Jokowi sudah mengatakan golkarkan Gibran, pasti digolkarkan. Jadi, pada menit-menit terakhir mungkin Jokowi menganggap agar jangan dulu digolkarkan supaya bisa menunggu, misalnya, keputusan di Mahkamah Konstitusi, walaupun basa-basi. Tetapi, dalam pikiran Jokowi, dia belum sepenuhnya ingin menggolkarkan Gibran, supaya Gibran sah menjadi wakil presiden dari Golkar di koalisi Prabowo. Sebaliknya, lanjut Rocky, orang menduga bahwa berarti Jokowi masih ingin cawe-cawe dengan PDIP sehingga Gibran disuruh untuk tidak mundur dulu dari PDIP. Jadi, permainan catur semacam ini, langkah kuda-langkah kuda semacam ini dengan mudah kita baca, karena kita tahu bahwa ini drama keluarga alias drakula. Rocky menduga Jokowi sengaja mempertahankan Gibran karena status Gibran sendiri di PDIP tidak resmi dipecat, hanya disebut sudah berhenti, sudah tidak jadi anggota PDIP. Tetapi, hitam di atas putih pemecatan Gibran tidak ada dan artinya sewaktu-waktu bisa dipulihkan kembali statusnya sebagai kader PDIP. “Pasti, itu bisa dipulihkan. Artinya, ada yang orang sebut koloni kelima dari PDIP. Ada koloni kelima yang sedang beroperasi yang juga pasti disuruh oleh Jokowi untuk mengintai jangan-jangan sebetulnya PDIP masih potensi untuk dikendalan oleh Jokowi,” ungkap Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Memang, kata Rocky, Megawati mengirim sinyal permusuhan, tetapi PDIP sebagai partai juga tergantung akses-akses strategisnya secara ekonomi dan secara politik pada Jokowi. Itu yang mungkin kita lihat sebagai tondo-tondo kenapa Mbak Puan tidak secara tegas mengucapkan sesuatu yang sifatnya teguran partai pada Jokowi. Dia hanya menyindir-nyindir. Demikian juga Hasto kira-kira. Jadi, Rocky membaca bahwa di dalam PDIP sendiri tetap ada faksionalisasi yang belum seutuhnya menganggap bahwa Jokowi sudah selesai. Tetap ada tokoh-tokoh yang menganggap agar kita main-main sedikit lagi, siapa tahu Jokowi berbalik arah meninggalkan Prabowo dan memindahkan Gibran ke PDIP. Kalau Gibran dipindahin ke PDIP, Jokowi akan merasa sama saja, karena dia masih punya koloni kelima, masih bisa punya akses untuk mengetahui isi partainya di situ, dan membaca ketegangan politik di dalam koalisi Prabowo. “Jadi Jokowi betul-betul memainkan politik drakula,” ujar Rocky.(ida)
Presiden Menegaskan bahwa Dukungan RI Terhadap Palestina Tidak Akan Surut
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta, Selasa, menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah surut.\"Tetap dukungan kita terhadap Palestina tidak akan surut,\" ujar Presiden di Jakarta, Selasa.Jokowi pada kesempatan itu mengingatkan tentang dampak perang antara Ukraina dan Rusia, termasuk perang di Palestina yang berdampak pada banyak negara di dunia.Ia menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.Dia memuji Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Sidang Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat akhir Oktober 2023 yang menyuarakan secara lantang sikap Indonesia terkait Palestina.\"Coba bapak/ibu lihat Menteri Luar Negeri Bu Retno di Dewan Keamanan PBB paling lantang, paling keras, dan paling menentang,\" ujarnya.Jokowi mengaku sempat heran dengan sikap keras yang ditunjukkan Menlu Retno dalam forum itu.\"Saya juga heran Bu Menlu kita ini orangnya halus, tapi kok di Dewan Keamanan galak banget,\" kata Jokowi.Sementara itu Ketua Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Chriswanto Santoso dalam sambutannya menyampaikan pihaknya sangat bangga dengan sikap pemerintah mendukung perjuangan bangsa Palestina.\"Pertama pernyataan Presiden untuk terus membantu Palestina. Juga yang kami sangat bangga sikap Menlu di Sidang DK PBB yang menyuarakan dengan keras,\" kata Chriswanto.Dia menyampaikan dukungan LDII atas solusi damai Palestina dan penghentian kekerasan di Gaza.Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa yang pernah dijajah cukup lama dan pernah merasakan penderitaan, patut mendukung perjuangan rakyat Palestina.\"Ini bukan urusan masalah agama tapi urusan kemanusiaan,\" kata Chriswanto.(ida/ANTARA)
Gibran Mengelak Disebut Sudah Masuk Partai Golkar
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengelak disebut sudah resmi masuk ke Partai Golkar.\"Enggak itu, enggak ada pembicaraan seperti itu,\" kata bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) ini saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah, Selasa.Gibran juga mengaku tidak jadi datang ke acara HUT Partai Golkar di Jakarta, Senin (6/11) sore.\"Saya ke acara TKN (Tim Kampanye Nasional) bagi tugas nggih,\" katanya.Disinggung mengenai statusnya di PDI Perjuangan, Gibran enggan menjawab secara detail.\"Sudah dijawab Mbak Puan, Pak Hasto, dan Pak Komarudin,\" katanya.Ia juga menanggapi pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo yang tidak lagi berharap agar Gibran mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan.\"Ya, itu silakan dari Pak Rudy kalau seperti itu,\" katanya.Sebelumnya, Rudy mengatakan bahwa sudah tutup buku soal KTA Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai dengan logo banteng moncong putih tersebut.\"Sudah tutup buku. Persoalan tersebut sudah tutup buku,\" katanya.Mengenai pengembalian KTA, menurut dia, merupakan kesadaran pribadi. Meski begitu, pihaknya enggan memaksa agar yang bersangkutan mengembalikan KTA.\"Hingga saat ini KTA belum dikembalikan. Akan tetapi, dikembalikan atau tidak silakan. Pokoknya sudah tidak jadi masalah. Mas Gibran sudah sah tidak menjadi bagian dari PDI Perjuangan lagi sejak menjadi bacawapres untuk koalisi partai lain,\" katanya.(ida/ANTARA)
SPBE Kunci Ppercepat Kemajuan Bangsa
Jakarta, FNN - Praktisi teknologi Ainun Najib mengatakan digitalisasi pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) akan berdampak besar pada kemajuan bangsa.\"SPBE itu kunci buat kemajuan Indonesia ke depannya. Apalagi, kalau bicara Indonesia Emas 2045 itu sudah wajib SPBE atau e-govt yang makin terpadu,\" kata Ainun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Menurut data scientist (ilmuwan) kelahiran Gresik yang berkarier di Singapura ini, SPBE yang diwadahi lewat sebuah GovTech nantinya sudah sesuai dan berada pada jalur yang tepat.Ainun Najib berpendapat SPBE yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia telah berada pada jalur yang benar untuk terus menciptakan pelayanan publik yang makin berkualitas.\"Sekarang kita jadi terbuka jalannya, jadi cerah sekali dengan adanya Rancangan Peraturan Presiden tentang GovTech ini. Teknologi digital ini kuncinya di talenta, dan talenta itu realitanya memang harus bisa kompetitif, atraktif, bahkan dengan swasta. Dalam hal ini, kita butuh GovTech,\" ujarnya.Ditegaskan bahwa keberadaan GovTech sangat dibutuhkan sebagaimana di banyak negara dengan digitalisasi terdepan.Ainun lantas menjelaskan hal penting dalam pengembangan SPBE adalah harus user-centric (berpusat pada pengguna) atau platform yang berbasis pada kebutuhan warga. Pelayanan publik yang dijalankan oleh birokrasi harus memiliki sistem yang saling terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat.\"Kalau jadi user-centric diimplementasi oleh GovTech yang terpadu terpusat. Satu saja sistemnya tidak harus aplikasi, mungkin dengan open API dan standardisasi interoperabilitas antarsistem, kemudian itu mengintegrasikan,\" jelas Ainun.Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang memimpin langsung diskusi soal SPBE dengan para praktisi teknologi menyebut digitalisasi sebagai \"jalan tol\" pelayanan publik. Digitalisasi akan mempercepat dan mengintegrasikan berbagai pelayanan.\"Masukan dari teman-teman praktisi dan ahli digital makin mendetailkan arah percepatan transformasi digital pelayanan publik,\" ucap Anas.Ainun Najib sendiri adalah diaspora Indonesia yang berkarier lama di Singapura. Ia pernah diundang khusus oleh Presiden RI Joko Widodo untuk membicarakan soal digitalisasi dan teknologi.Ainun disebut sebagai salah satu talenta Indonesia yang sukses berkarier di luar negeri.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjadi salah satu koordinator kebijakan SPBE nasional.(ida/ANTARA)
Empat Mantan Napi Korupsi Masuk DCT DPRD Banten
Serang, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten telah menetapkan sebanyak 1.333 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Banten ke dalam daftar calon tetap (DCT) empat diantaranya merupakan mantan narapidana korupsi. Ketua KPU Banten Mohamad Ihsan di Serang, Banten, Senin, mengatakan, dari 1.333 caleg tujuh diantaranya merupakan caleg mantan terpidana dan empat diantaranya merupakan mantan narapidana korupsi. Ia mengatakan, tujuh caleg mantan terpidana tersebut mantan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. “Secara keterpenuhan persyaratan mereka telah memenuhi persyaratan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan,” katanya. Mohamad Ihsan menyebutkan, dari tujuh caleg mantan terpidana tersebut, empat diantaranya merupakan mantan terpidana korupsi dan tiga mantan terpidana umum. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPU Banten, mantan terpidana korupsi yang masuk dalam DCT yakni, Desy Yusandi merupakan caleg Golkar yang terjerat kasus korupsi bersama Tubagus Chaeri Wardana alias TCW. Perkaranya tercatat di Putusan PN SERANG Nomor 43/Pid. Sus-TPK/2016/PN Srg. Korupsi yang dilakukan adalah pembangunan puskesmas Tangerang Selatan 2011-2012. Selanjutnya, Agus Mulyadi dari Partai Golkar Dapil Banten 11 tercatat di kasasi Putusan No.1214 K/Pid.Sus/2012. Ia adalah mantan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Banten. Ia didakwa bersalah dalam kasus pengadaan tanah Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu yang merugikan negara Rp 54,6 miliar. Ia didakwa bersama Maman Suarta yang merupakan Kepala Bagian Perlengkapan sekaligus PPTK. Serta Aries Halawani merupakan caleg NasDem yang tercantum dalam perkara No.2405 K/Pid.Sus/2010. Perkara Aries terjadi pada 2008 terkait lelang kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat pada Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Saat itu Aries menjabat sebagai Ketua Panitia Barang dan Jasa Konsultasi Unit Sekretariat DPRD yang sekaligus menjadi pejabat pembuat komitmen. Dan Jhony husban merupakan caleg PBB Dapil Banten 12 berdasarkan putusan PN SERANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg pada Tanggal 14 April 2016. Ia adalah mantan Pejabat Pembuat Komitmen dan terjerat kasus korupsi proyek pembangunan Trestle Kubangsari Pemerintah Kota Cilegon, Tahun Anggaran 2010.(ida/ANTARA)
Jelang Pembacaan Putusan Kode Etik, PSI Percaya Integritas MKMK
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni mengatakan partainya mempercayai integritas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan bakal menerima apa pun putusannya. \"PSI mempercayai integritas MKMK. Apa pun hasilnya harus diterima semua pihak,\" kata Raja Juli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menanggapi akan dibacakannya putusan MKMK terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MK Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya.Menurutnya, demokrasi itu dibangun di atas landasan konstitusi, dan juga rasa saling percaya terhadap institusi demokrasi seperti MKMK. Namun, ia mengatakan bahwa putusan MK (soal batas umur capres dan cawapres) sudah bersifat final. \"Secara konstitusional, putusan MK adalah bersifat final dan mengikat. Soal puas-tidak puas itu soal rasa yang subjektif,\" ujarnya. Begitu juga, lanjutnya, putusan MKMK harus diterima semua pihak, dengan landasan percaya MKMK adalah institusi demokratis yang diisi oleh tokoh-tokoh berintegritas. Ia mengatakan kepercayaan kepada MK harus diberikan secara penuh. Ia mengingatkan untuk tidak mendelegitimasi institusi demokrasi. \"Trust ini penting. Jangan sampai hanya karena kepentingan politik yang subjektif, lalu beramai-ramai mendelegitimasi dan mendemoralisasi institusi demokratis seperti MK dan MKMK,\" ujarnya. MKMK akan membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada Selasa petang. \"Betul, pukul 16.00 WIB,\" kata Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono di Jakarta, Selasa. MKMK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 21 laporan yang masuk. Pemeriksaan kepada pelapor dimulai dengan rapat dengan agenda klarifikasi pada hari Kamis (26/10) dan berakhir dengan sidang terbuka pada hari Jumat (3/11). Di sisi lain, pemeriksaan terhadap terlapor juga telah dirampungkan. Secara beruntun sejak Selasa (31/10) hingga Jumat (3/11) MKMK melakukan sidang tertutup kepada sembilan hakim konstitusi yang dilaporkan.(ida/ANTARA)
Optimistis Lolos ke Senayan, Anis Matta: Kaltim akan Jadi Lumbung Suara Partai Gelora di Pemilu 2024
Balikpapan | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengaku optimistis Kalimantan Timur (Kaltim) akan menjadi lumbung suara pada Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut ia sampaikan di sela-sela pelaksanaan puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 partai Gelora di BSCC Dome Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (5/11/2023). \"Saya menyaksikan ada antusiasme yang besar dari masyarakat Balikpapan di sini terhadap kehadiran partai Gelora. Dan InsyaAllah kami di Partai Gelora yakin bahwa Kaltim ini akan menjadi lumbung suara partai Gelora dalam Pemilu 2024 yang akan datang nanti, Insyaallah,\" kata Anis Matta. Ia menyebut alasan Balikpapan menjadi tempat pelaksanaan puncak acara HUT ke-4 Partai Gelora, selain menjadi lumbung suara, juga akan menjadi wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru, apalagi tempatnya tidak jauh dari Balikpapan. Menurut Anis Matta, di Kaltim ada calon legislatif (caleg) potensial lolos ke Senayan, yakni Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sekaligus Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, yang juga pernah menjadi Anggota DPR. Lalu, ada Sekretaris DPW Kaltim Sarwono yang pernah mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Samarinda dan ada juga Yunita Indriani, seorang pengusaha Balikpapan. Berdasarkan survei internal, DPW Kaltim memiliki elektabilitas tertinggi dalam perolehan kursi di parlemen, dibandingkan DPW-DPW lainnya. \"Saya yakin betul kita punya target kursi di Kaltim ini, makanya lebih dari target-target DPW-DPW lainnya. Mudah-mudah DPW Kaltim bisa menginspirasi DPW-DPW lainnya,\" ujar Anis Matta. Namun, ia berharap agar DPW maupun caleg lainnya tidak berkecil hati, dan tetap semangat dan menghilangkan segala keraguan, serta tidak memikirkan kendala kemenangan di lapangan dan memenuhi target yang telah ditetapkan. \"Karena kalau kita terlalu memikirkan kendala di lapangan akan membuat kita cemas, gelisah, susah tidur. Tapi kalau kita yakin menjadi pemenang, kita simpan di kepala dan hati kita. Insya Allah kita menang,\" katanya. Dari target-target yang telah ditetapkan, Anis Matta yakin, Partai Gelora dapat memenuhi parliamentary tresehold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen dapat terpenuhi, bahkan akan melampaui target. Anis Matta menilai masalah logistik jangan dijadikan kendala di lapangan bagi caleg-caleg Partai Gelora, dan tetap fokus pada kekuatan, bukan pada kekurangan. Dalam sejarah yang selalu dicatat, menurutnya, adalah pasukan kecil yang memenangkan pertempuran dengan tingkat kesulitan yang luar biasa, sumber daya terbatas, lawan yang dihadapi besar, justru itu yang menang dan menjadi catatan sejarah abadi. \"Jadi saudara-saudara sekalian, mau caleg tua, muda, laki-laki, perempuan. Yang nomor 1 maupun nomor 7, di kepala dan hati saudara-sudara harus simpan satu kata ini, itu menang, menang dan menang,\" tegasnya. Anis Matta berpesan kepada para caleg, DPW, DPD, serta para relawan untuk mewujudkan mimpi besar Partai Gelora, yakni menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Sedangkan berkaitan dengan Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN, Anis Matta mengatakan, Balikpapan akan menjadi penting di tahun-tahun yang akan datang. Seharusnya Kota Balikpapan dan wilayah lain di Kalimantan yang menghasilkan sumber kekayaan alam terbesar bagi Indonesia mendapatkan kompensasi sangat besar dengan memajukan kota dan warga yang ada di Kaltim. \"Sehingga bisa menjadi sumber pertumbuhan baru bagi ekonomi Indonesia yang akan datang,\" jelasnya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan, Balikpapan pada 17 Agustus 2024 secara resmi akan menjadi kota terpenting di Indonesia, karena akan menjadi tempat ucapara peringatan Kemerdekaan RI di IKN, yang tidak jauh dari Balikpapan. \"Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur, menurut rencana akan dibanjiri oleh proyek nasional sebesar Rp 500 triliun. Inilah perlambang keistimewaan dari dalam Kalimantan Timur, dan Kota Balikpapan secara khusus,\" kata Fahri Hamzah. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap Kota Balikpapan bisa menjadi mercusuar yang mengirimkan pesan ke seluruh Indonesia, bahwa Arah Baru Indonesia menuju Superpower akan dicanangkan di kota ini. \"Kita doakan Indonesia memasuki 100 tahun akan mensejahterakan rakyatnya membahagiakan rakyatnya, kehidupan adil dan makmur segera terlaksana. Kita doakan agar pemimpin kita di legislatif dan presiden sanggup memikul amanah besar menjadikan Indonesia sebagai bangsa superpower baru,\" pungkasnya. (Ida)
Bamsoet Sebut RI-Iran Sepakat Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Jakarta | FNN - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Duta Besar Iran untuk Indonesia H.E. Mr. Mohammad Boroijerd sepakat untuk terus bersinergi meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Iran. Termasuk kerjasama internasional untuk berjuang bersama bagi kemerdekaan dan perdamaian di Palestina, sekaligus menentang dan mengecam berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan Israel. \"Komitmen Indonesia terhadap Palestina tercermin dalam Spirit Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 (KAA 1955) yang diprakarsai Presiden RI Soekarno. Bahkan Presiden RI Soekarno menegaskan dalam salah satu pidatonya di tahun 1962, bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel,\" ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia H.E. Mr. Mohammad Boroijerd, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (6/11/2023). Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia dan Iran telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950. Hubungan keduanya pada tahun ini mendapatkan momentum yang sangat baik dengan adanya kunjungan Presiden Iran ke Indonesia pada 23-24 Mei 2023. Terdapat 10 perjanjian yang ditandatangani pada kesempatan kunjungan tersebut, termasuk perjanjian di bidang politik dan keamanan, perdagangan, energi, kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. \"Kementerian Perdagangan RI mencatat dalam 3 tahun terakhir, nilai perdagangan kedua negara meningkat sebesar 81,6 persen. Di tahun 2023 pada periode Januari - Agustus, telah mencapai USD 133,9 juta. Sebelumnya di tahun 2022 mencapai USD 256,4 juta, serta di tahun 2021 mencapai USD 208,8 juta. Investasi langsung Iran di Indonesia, menurut laporan BKPM RI, juga terus meningkat. Di tahun 2023 ini sudah mencapai USD 712 ribu yang tersebar pada 17 proyek, meningkat dari tahun 2022 lalu yang mencapai USD 27,7 ribu pada 8 proyek,\" jelas Bamsoet. Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, komoditas ekspor utama Indonesia ke Iran antara lain kelapa sawit, kertas dan produk kertas, papan kayu, suku cadang turbin gas, sabun mandi, hingga karet. Iran juga memiliki banyak potensi untuk dikerjasamakan dengan Indonesia. Salah satunya untuk mendukung ketahanan energi nasional RI melalui kerjasama energi, mengingat Iran memiliki cadangan minyak terbesar ke-4 dan gas terbesar ke-2 di dunia. Kerjasama riset dan teknologi juga memiliki potensi yang sangat besar. Mengingat Iran memiliki penguasaan riset dan teknologi yang sangat tinggi. Khususnya di bidang kedokteran, alat kedokteran, kimia, engineering, industri strategis, hingga industri pertahanan. \"Khusus di Industri pertahanan, Iran telah mencapai swasembada. Sistem rudal pertahanan udaranya bahkan telah diminati banyak negara. Iran juga mampu membangun drone siluman, tempur, dan pengintaian. Ilmuwan Iran bahkan telah mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam pesawat tempur berawak yang terbang tunggal atau dalam skuadron,\" pungkas Bamsoet. (Sur)
Pengamat Tegaskan Dinasti Politik Membajak dan Membonsai Demokrasi Indonesia
Jakarta | FNN - Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Lili Romli menilai dinasti politik menjadi persoalan ketika dinasti politik tersebut membajak dan membonsai demokrasi, khususnya untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. \"Bukan hanya itu saja, politik dinasti saat berkuasa dan untuk mempertahankan kekuasaannya memberlakukan aturan main tertutup atau close game,\" tegas Lili Romli di Jakarta, Senin (6/11/2023). Menurutnya, banyak kasus di Indonesia, karena demokrasi elektoral hanya sekedar formalitas. Hal itu terjadi karena semua kekuatan politik dikendalikan, media massa dilemahkan, dan civil society dikooptasi. Politik dinasti juga menguasai sumber daya ekonomi dan bahkan koruptif. \"Kalau di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak menunjukkan hal yang positif. Itu karena prosesnya membajak demokrasi dan ketika berkuasa mereka koruptif,\" ujarnya. Lili menyebut negara-negara maju juga ada politik dinasti yang melalui proses sesuai dengan prosedur demokrasi. Tapi, tidak ujug-ujug berkuasa, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu melalui pengkaderan dan rekrutmen politik yang sama seperti kader yang lain. \"Mereka juga memiliki kualifikasi dan kapasitas yang baik sehingga ketika berkuasa juga berhasil dengan baik, tidak koruptif. Jika gagal, publik tidak akan memilihnya kembali, ada punishment,\" tambahnya. Lili menilai jika kondisi politik dinasti berlanjut, bukan tidak mungkin demokrasi akan meradang. \"Untuk proyeksi ke depan, jika politik dinasti tetap bercokol dan menang dalam pemilu, demokrasi Indonesia akan terancam. Sekarang saja demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, apalagi nanti jika yang berkuasa dinasti politik,\" katanya kecewa. Perkuat Kontrol Sementara itu, Pakar Ilmu Politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan mengatakan akan subur tidaknya politik dinasti tergantung oleh mekanisme kontrol. \"Kontrolnya bisa dua. Pertama adalah di level proses pemilihannya. Ketika masyarakat memganggap itu tidak baik, masyarakat bisa secara kolektif menolak dan tidak memilihnya,\" jelas Prof Kacung, Senin (6/11/2023). Namun masih ada kesempatan di tahap kedua, setelah terjadi pemilihan. \"Ketika calonnya itu sudah terpilih, yaitu bagaimana terjadinya proses kontrol itu sehingga penyalahgunaan kekuasaan bisa dihindari. Dalam hal ini ya lewat DPR,\" ungkap Pro Kacung. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah. \"Kalau DPR-nya lebih kuat, seharusnya kontrol kepada pemerintah harus lebih kuat,\" kata Kacung. Lebih lanjut, Prof Kacung menegaskan, politik dinasti terjadi karena proses rekruitmen politik di dalam keluarga secara tidak demokratis. \"Proses rekrutmen politik dinasti itu dibangun dan dibungkus melalui pemilihan secara demokratis formal. Hal ini terlihat di sejumlah daerah. Misalnya, setelah menjabat kepala daerah, istri atau anaknya yang menggantikan dan seterusnya,\" jelas Prof Kacung. Menurut dia, pengalaman di beberapa daerah di Indonesia ada contoh baik dan buruknya. Misalnya, di Banyuwangi, Bupati Azwar Anas digantikan istrinya. \"Sejauh ini jalannya pemerintahan oleh istrinya Pak Anas itu baik. Sementara contoh yang buruk adalah di Bogor. Bupati Bogor pernah digantikan adiknya, dan dua-duanya tersangka korupsi,\" tutur Prof Kacung. Sementara itu politik dinasti di \'tingkat nasional\' terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Anaknya, Gibran Rakabuming Raka terjun ke dunia politik dengan menjadi Walikota Solo, yang kini jadi Cawapresnya Prabowo Subianto. Menantunya, Bobby Nasution, adalah Walikota Medan, Kaesang langsung menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan terkahir, adik Ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yang meloloskan sebagian gugatan batas usia capres-cawapres. (Sur)
Generasi Milenial dan Gen-Z Muak, Mereka Membaca bahwa Perencanaan Kecurangan Sudah Dimulai Sejak Baliho PSI - Kaesang Dipasang di Seluruh Indonesia
Jakarta, FNN – Senin ini merupakan hari yang sangat penting karena sudah mulai banyak orang yang count down menuju hari Selasa (7/11/23). Seperti kita ketahui bersama bahwa pada 7 November besok MKMK akan mengumumkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK mengenai syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menghadapi hal ini, selain menghitung hari, kemungkinan banyak yang ‘taruhan’ atau menghitung bunyi tokek tentang batal atau tidaknya pencawapresan Gibran. “Ini hitungan mundur untuk semacam kepastian apakah Indonesia bisa lolos dari jebakan dinastikal atau memang kita ditakdirkan untuk mengalami semacam evolusi terbalik. Jadi, sebentulnya kita mau lihat potensi elit politik kita untuk memahami bahwa ini satu momentum bagi mereka untuk menentukan kalian tuh elit atau pecundang sebetulnya,” ujar Rocky Gerung menaggapi putusan MKMK yang akan diumumkan besok. Kata elitis, lanjut Rocky, adalah sesuatu yang menggambarkan pada orang yang sedikit tapi punya keberanian, punya kapasitas, bahkan punya idealisme. Tetapi, elit Indonesia kelihatannya tidak punya seluruh semangat itu. Dia disebut elit hanya karena dia berkuasa dan memiliki uang, bukan karena dia memiliki pengetahuan, bukan karena dia memiliki nobility ‘kemuliaan’. Inilah yang sedang diuji oleh sejarah melalui keputusan MKMK besok. Apakah elit politik, termasuk Jimly Asshiddiqie dan tim MKMK, mampu menuntun bangsa ini keluar dari kemacetan konstitusional. Memang, keputusan apa pun yang besok akan diambil oleh MKMK sangat menentukan, apalagi persiapan dinasti Jokowi betul-betul all out. Video viral tentang anak muda di Subang yang kira-kira umurnya masuk gen-Z, dengan tegas menyatakan muak dan protes soal baliho Kaesang yang ternyata menyebar di seluruh Indonesia. Jadi, setidaknya ada dua persiapan Jokowi untuk melanjutkan dinastinya, yaitu menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden dan menjadikan Kaesang sebagai salah satu ketua umum partai yang nantinya punya kursi cukup signifikan di parlemen. “Ya, itu semacam keajaiban, bahkan Bandung Bondowoso tidak bisa melakukan itu dalam semalam. Tetapi, ini dalam semalam satu Indonesia ditutup oleh baliho PSI - Kaesang. Pertanyaan kita, ada berapa banyak kader PSI di seluruh Indonesia? Lebih banyak baliho daripada jumlah kadernya. Itu gila,” ujar Rocky. “Jadi, kita mesti membayangkan ada satu operasi intelijen atau operasi pengerahan aparat yang diam-diam sebetulnya disuruh oleh kepala negara untuk mengkhianati negara, karena tidak ada tradisi di mana uang itu begitu banyak bertaburan hanya untuk menegakkan baliho dari seorang yang betul-betul dipersiapkan secara curang oleh kepala negara,” lanjut Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Padahal, kata Rocky, Golkar, PDIP, atau partai-partai lain yang sudah bertahun-tahun menjadi partai, belum pernah memasang baliho semasif dan sesistematis yang dilakukan oleh PSI. Oleh karena itu, pertanyaan orang adalah dari mana uangnya? Itu masalahnya. Lalu, kecepatannya, siapa yang melakukan? Operasi malam hari atau, operasi tengah malam? Apakah anak-anak PSI ini yang milenial yang justru malas untuk turun ke jalan yang melakukan itu? Pertanyaan sederhananya, dari mana uangnya, tanya Rocky. Mungkin ada sejuta baliho disiapkan untuk dipasang seluruh Indonesia sehingga pasti minimal ada sejuta orang untuk memasang baliho itu. Siapa mereka? “Berarti ada organisasi yang diatur oleh negara untuk memasang itu kan? Enggak mungkin partai lakukan itu dalam satu dua malam, kecuali ketua-ketua partainya betul-betul minta tolong pada Bandung Bondowoso, kemudian tinggal satu kali kutukan lalu berubah jadi patung baliho-baliho itu,” ungkap Rocky. Kalau kita mengacu pada video yang dibuat Gen-Z di Subang tersebut, dia menghitung dalam satu desa ada 50 baliho, sedangkan di sana ada 30 desa. Total dia memperkirakan ini saja kira-kira sekitar satu miliar untuk 30 desa. Padahal, baliho ada di mana-mana, di hampir seluruh Indonesia. Itu artinya, kalau di Indonesia ada 500.000 desa, berarti ada 500 ribu baliho. Bayangkan berapa harga 500 ribu baliho dan berapa aparat yang akan disewa? “Jadi, tetap anak-anak muda ini justru mengerti bahwa yang terjadi adalah manipulasi, yang terjadi adalah mobilisasi, bukan partisipasi. Kalau kritik datang dari oposisi mungkin dianggap syirik pada PSI. Ini milenial sendiri mengkritik partai yang menganggap dirinya mewakili milenial. Karena itu, mereka bilang bahwa “Kami muak” dan itu kata yang paling tepat,” ujar Rocky. Menurut Rocky, di belakang kata muak itu ada kebencian, ada olok-olok, dan ada semacam ketidakpedulian. Jadi, kalau kata muak sudah diucapkan, itu artinya orang nausea. Kalau muak karena mual bisa saja dimuntahkan, tapi ini muak yang secara psikologis. Mereka muak pada Jokowi tentunya, karena yang di belakang layar, di belakang baliho adalah Presiden Jokowi. Mungkin, kata Rocky, Jokowi akan bilang tidak, karena anak-anaknya sudah dewasa sehingga mereka pasang sendiri. Tetapi, anak muda dari Subang tadi adalah seorang perempuan yang cerdas. Dia, enghitung dengan cara yang sederhana bahwa itu adalah manipulasi, bahwa itu adalah tipu-menipu, bahwa itu adalah kecurangan. “Jadi, perencanaan kecurangan sudah dimulai sejak baliho itu dipasang di seluruh Indonesia, ratusan juta atau bahkan mungkin satu miliar baliho disiapkan untuk mem-back up sebuah partai yang dulu dielu-elukan sebagai partai dari anak-anak muda yang berpikir, punya kapasitas mengetahui isu global, dan menginginkan Indonesia tumbuh secara bersih serta demokratis. Sekarang PSI itu jadi semacam partai yang memuakkan. Kita hanya membaca sinyal itu sebagai kemarahan publik,” ujar Rocky.(ida)
