POLITIK
Memahami Pikiran Pemuja Demokrasi Mbelgedes
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila BANYAK teman akademisi bahkan banyak juga yang bergelar Doķtor dan Profesor yang setuju kembali ke UUD 1945 . Alasannya, karena melihat kerusakan negeri ini sudah sangat akut. Tetapi anehnya mereka tidak setuju dengan presiden dipilih MPR melainkan tetap menginginkan pemilihan langsung. Saya berusaha menjelaskan pemilihan langsung itu jelas bertentangan dengan Pancasila dan sistem MPR ,tetapi mereka ngotot demokrasi yang mereka pahami adalah demokrasi mbelgedes - istilah Prof Danil M Rosyid sahabat saya. Dianggapnya kalau permusyawaratan perwakilan bukan demokrasi. Pandangan mereka demokrasi mbelgedes pemilihan langsung itulah demokrasi. Padahal setelah nyoblos kemudian si pemenang nggak bisa dipersoalkan atas kebijakannya, tetapi hanya bisa berteriak ngedumel caci maki atas nama kebebasan berbicara. Demo dengan segala cara itulah kebebasan berekspresi dan menjadi oposisi, walau semua itu tidak digubris dan tidak akan bisa mengubah keputusan yang menang. Ibaratnya, walau ada 1000 Rocky Gerung melakukan caci maki setiap saat, ya tidak akan mengubah keputusan, sebab itu hasil dari demokrasi pemilihan langsung. Kalau pemilihan lewat MPR, maka yang dilakukan adalah bermusyawarah dan rakyat diwakili oleh mereka yang punya kapasitas, maka tugas MPR bukan hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi menyiapkan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kemudiàn Presiden terpilih diberi amanah menjalankan GBHN, Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri, apalagi petugas partai. Jika Presiden menyeleweng dari GBHN, ia bisa diturunkan. Terus kalau dengan pemilihan langsung setelah memilih, ya terima saja apa yang diputuskan pemenang dan tidak bakalan didengar, sebab demokrasi liberal itu kalau tidak setuju silakan protes, atau demo atau oposisi tetapi tidak akan bisa mengybah keputusan. Jokowi didemo oleh Rocky Gerung Ddikatakan Bajingan Tolol, ya biarkan saja. Anjing menggonggong Kafilah tetap berlalu. Ketika saya menerangkan bahwa sistem yang dibangun oleh pendiri bangsa adalah sistem MPR atau sistem sendiri bukan menjiplak dari sistem Presidenseil maupun Parlementer, mereka melecehkan dan menganggap sistem MPR adalah kuno. Mereka lebih memuja demokrasi mbelgedes dibanding permusyawaratan perwakilan. Dengan pemilihan langsung mereka tidak perlu susah-susah mencari jabatan meniti karir dari bawah. Pokoknya ikut menjadi relawan memenangkan yang dicalonkan. Kalau menang bisa, minimal jadi komisaris perusahaan di BUMN, tidak perlu punya keahlian yang profesional. Maka yang terjadi penggarongan kekayaan ibu pertiwi. Korupsi sudah ugal-ugalan bilangannya, bukan milyard tetapi sudah ratusan ribuan triliun. Sudah sangat genting negeri ini, sementara DPR dengan asiknya bermain -main dengan kebijakan, maka jika kebijakan itu mendasar pada Anggota DPR atau pengurus partai, tidak bakalan disahkan UU pembuktian terbalik atas kekayaan pejabat. Megawati jelas tidak setuju sebab sebagian besar korupsi dilakukan oleh anggota partainya selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi. PDIP berpesta pora dan sekarang di akhir jabatan Jokowi dijadikan kambing hitam, padahal kekuasaan bukan hanya di Jokowi. Rusaknya negeri ini ya karena mengganti UUD1945 dengan UUD 2002. Dan digantinya Pancasila dengan demokrasi liberal. Apakah kita biarkan keadaan negeri ini menuju kehancurannya atas pengkhianatan kita terhadap Pancasila dengan mensetubuhkan dengan individualusme, liberalisme, dan kapitalisme? (*).
Selamat Ginting: Tiga Wamen Hasil Konsensus Jokowi dán Prabowo
Jakarta | FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting mengungkapkan, tiga wakil menteri yang baru dilantik merupakan hasil konsensus politik antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketiga wakil menteri itu kemungkinan besar akan menjadi menteri sesuai bidangnya dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akhir Oktober 2024 mendatang. \"Ketiga wakil menteri baru di sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi merupakan hasil konsensus politik antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto,\" kata pengamat politik UNAS Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (20/7/2024). Magang Menteri Menurut Ginting, ketiga wakil menteri yang baru dilantik itu sesungguhnya diberikan kesempatan magang sebagai menteri dalam Kabinet Presiden Prabowo Subíanto mendatang. Jadi, lanjutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto sesungguhnya sudah memilki tiga calon menteri, yakni Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri Pertanian Sudaryono, dan Menteri Investasi Yuliot Tanjung. Ketiganya dilantik menjadi Wakil Menteri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024) Keponakan Prabowo Menurut Ginting, baik Thomas Djiwandono maupun Sudaryono merupakan lingkaran terdekat dari Presiden terplih Prabowo Subianto. Thomas Djiwandono merupakan Keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan anak dari Mantan Gubernur Bank Indonesia era Presiden Soeharto, Joseph Soedradjad Djiwandono. Jadi seperti ayahnya, Thomas juga piawai di bidang keuangan. Antara lain lulusan master/magister bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional, bendahara umum Partai Gerindra, dan Deputy CEO Arsari Group (2006). \"Walau keponakan Presiden terpiih Prabowo Subianto, namun Thomas Djiwandono memliki latar belakang terkait bidang keuangan. Sehingga penempatannya sebagai Wamen Keuangan merupakan magang sebelum menjadi menterí keuangan pada kabinet mendatang,\" ujar Selamat Ginting, dosen FISIP UNAS. Asisten Pribadi Prabowo Adapun Sudaryono, lanjut Ginting, juga merupakan orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto. Antara lain pernah menjadi asisten pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bahkan hingga saat ini menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah. Otomatis Sudaryono juga menjadi kandidat kuat Gubernur Jawa Tengah dari Partai Gerindra. \"Dengan ditunjuknya Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian oleh Presiden Jokowi merupakan konsensus politik antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sehingga Sudaryono tidak akan maju lagi dalam kontestasi Pilkada di Jawa Tengah. Partai Gerindra pun akan mendukung calon yang disodorkan oleh Presiden Jokowi, entah Ahmad Luthfi atau Kaesang Pangarep,\" ungkap Ginting. Profesional Sedangkan Yuliot Tanjung, kata Ginting, memang sejak lama meniti karier di bidang investasi dan penanaman modal. Antara lain sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kepala Kantor BPKM di Taiwan, Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Direktur Promosi Dalam Negeri, Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II dan Direktur Deregulasi, BKPM. \"Bagi saya penunjukan Yuliot Tanjung sebagai Wamen Investasi Indonesia dan Wakil Kepala BKPM tidak mengejutkan, karena Yuliot memang profesional di bidang investasi dan penanaman modal,\" ungkap Ginting. Pro dan Kontra Bagi Ginting, wajar jika publik mengritisi pelantikan tiga wamen itu dengan alasan menghambur-hamburkan uang negara dan negara harus memberikan fasilitas setingkat menteri serta uang penghargaan masa bakti. \" Wah, enak bener ya jadi pejabat tinggí negara cuma tiga bulan tapi dapat uang penghargaan masa bakti yang nilainya lebih dari Rp500 juta,\" pungkas Ginting. (sws)
Kejadian terhadap Donald Trump Bisa Saja Terjadi di Indonesia, Jika yang Kalah Tidak Terima dan yang Menang Arogan
Jakarta | FNN - Pengamat geopolitik Tengku Zulkifli Usman mengingatkan, peristiwa penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, kandidat calon presiden (capres) dari Partai Republik pada Sabtu (13/7/2024) lalu, bisa saja terjadi di Indonesia. Hal itu terjadi akibat gaya komunikasi politik ekstrem yang dipertontonkan oleh Donald Trump dan Presiden AS Joe Biden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sejak 2020 lalu, hingga menyebabkan terjadinya polarisasi di publik mereka. \"Kita mau mengingatkan, penembakan Trump ini akibat komunikasi ekstrem di depan publik, yang dipraktikkan Joe Biden dan Donald Trump. Ini juga bisa terjadi di Indonesia, jika yang kalah tidak terima dan yang menang arogan,\" kata Tengku Zulkifli Usman, dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (17/7/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \'Donald Trump Tertembak, Ada Apa Dibalik Pilpres Amerika?\'. Zulkifli mengingatkan elite politik Indonesia yang masih menggunakan politik identitas hingga menyebabkan terjadinya polarisasi di masyarakat, untuk tidak menggunakannya lagi. \"Ada orang-orang yang sengaja memelihara permusuhan dan perselisihan seperti pada Pemilu 2014-2019 lalu, kadang pelakunya partai Islam. Kalau dia terdesak, teriak orang lain Fir\'aun dan kalau dia bagus dia bilang Musa. Mereka mengklaim Musa terus, yang lain dibilang Fir\'aun terus. Padahal dalam Pilkada antara Fir\'aun dan Musa berteman dan berkolaborasi,\" katanya. Menurut dia, gaya komunikasi politik ekstrem harus ditinggalkan, karena tidak menguntungkan bagi Indonesia dan merugikan generasi selanjutnya, serta tujuan pencapaian Indonesia Emas 2045. Masyarakat harus diberikan pencerahan dan pencerdasan dalam berpolitik. \"Cara berpikir seperti ini akan merusak kita, ketika Pemilu atau Pilpres bermusuhan, tapi ketika Pilkada berkolaborasi dan berteman, kan nggak konsisten. Jadi kelakukan-kelakuan munafik dan hiprokrit seperti ini harus dihilangkan dari Indonesia,\" katanya. Ia berharap semua pihak bersatu dan damai, sehingga tercipta rasa aman, serta akan memudahkan pemerintah untuk melakukan konsolidasi Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan negara superpower baru. \"Saya kira apa yang dilakukan Partai Gelora untuk mengedukasi masyarakat, melalui channel Gelora TV dengan menggelar diskusi seperti ini, sudah benar karena memang mentalitas seperti ini harus ada\" ujarnya. Tengku juga sepakat dengan upaya yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan rekonsiliasi nasional. \"Stop polarisasi, jangan berpikir pendek untuk kepentingan 5 tahun saja, nggak ada gunanya kita berantem terus. Kita punya Indonesia Emas 2045, dan Indonesia akan terus ada dalam setiap Pemilu,\" tegasnya. Sedangkan Pakar Komunikasi dan Hubungan Internasional, Prof Dr Bachtiar Aly, MA mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu mendukung salah satu satu calon presiden AS, antara Joe Biden atau Trump. \"Indonesia itu mirip gadis cantik, kita yang diperlukan. Mau siapa yang jadi presiden, baik Trump maupun Biden sama saja. Kita juga tetap harus melakukan lobi-lobi kepada Amerika, bagaimana semua kepentingan nasional kita agar diutamakan,\" kata Bachtiar Aly. Ia menilai dinamika politik di AS memang menarik untuk diperbicangkan, karena terjadinya perubahan signifikan dalam revolusi mental di negara yang dianggap paling demokratis di dunia tersebut. \"Gara-gara pertarungan politik, memang nilai-nilai sopan santun sudah terkikis dan serangan-serangannya juga bersifat pribadi. Di Indonesia, gejala ini sudah ada sampai ada keinginan politik bumi hangus. Kita harus hormati, suka atau tidak suka siapa yang terpilih,\" katanya. Sementara Chris Komari, Aktivis Demokrasi di Amerika Serikat dan Anggota Dewan Kota 2002 & 2008 menegaskan, bahwa penembakan terhadap capres dari Partai Republik Donlad Trump tidak ada konspirasi politik yang dilakukan oleh Presiden AS Joe Biden. \"Donald Trump itu, satu-satunya mantan Presiden Amerika yang tidak pernah menerima kekalahan. Memang banyak teori tentang kejadian ini, dan media berperan dalam membentuk opini publik mengenai Joe Biden,\" kata Chris Qomari. Aktvis asal Indonesia ini menilai, kejadian penembakan ini memang menguntungkan Trump secara politik maupun popularitasnya, dan bisa jadi memenangi Pilpres AS pada November 2024 mendatang. Namun, Chris menilai sosok Joe Biden masih jauh lebih baik daripada Donald Trump secara personal, dan tidak terlibat kasus hukum. Sehingga Joe Biden dinilai lebih tepat yang menjadi Presiden Amerika Serikat. (Ida)
Family Office: Luhut, Jokowi dan Republik Mimpi
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) REPUBLIK Mimpi. Julukan ini pantas ditempelkan pada Indonesia saat ini. Karena dipimpin oleh para pemimpi: the dreamers. Khususnya Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi. Keduanya menyetir kabinet. Keduanya merupakan pemimpi terbesar Indonesia, sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Pemimpi atau pengkhayal, beda tipis dengan pembohong. Kita tidak tahu pasti, apakah yang bersangkutan sedang bermimpi, berkhayal, atau berbohong. Karena, pernyataan tidak pernah menjadi kenyataan. Dalam kondisi yang lebih memprihatinkan, pemimpi atau pengkhayal yakin akan kebenaran khayalannya. Bagaikan pengidap skizofrenia. Pikiran tidak sambung dengan kenyataan. Sejak 2014, banyak kebijakan Jokowi dan Luhut seperti berkhayal: tidak ada yang menjadi kenyataan. Sebut saja mobil Esemka, yang merupakan khayalan kelas tinggi tanpa tanding. Ini mimpi, khayal atau bohong? Beda tipis. Kembali ke topik awal, Family Office. Sekonyong-konyong Luhut bicara mau memberi fasilitas Family Office, bebas pajak, di Bali. Katanya, Jokowi sudah setuju. Melalui Family Office, duo Luhut-Jokowi mau melanjutkan mimpi dan khayalan sebelumnya, yaitu mimpi menarik modal asing ke Indonesia, melalui Indonesia Sovereign Wealth fund, yang dinamakan Indonesia Investment Authority, atau disingkat INA, yang akhirnya menjelma menjadi Lembaga Pengelola Investasi. Luhut-Jokowi berkhayal mendirikan sovereign wealth fund, tapi tidak punya kekayaan. Yang ada, malah utang pemerintah naik terus. Keuangan negara nyaris bangkrut. Makanya, Jokowi menaikkan pajak PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, dan akan naik lagi menjadi 12 persen pada tahun depan. Nama Lembaga Pengelola Investasi (LPI) memang lebih cocok. Ceritanya, LPI mau mengelola modal asing, termasuk modal orang kaya asing, antara lain dari Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia. Atau Softbank. Investor asing diiming-imingi bermacam-macam proyek di IKN. Proyek air bersih, listrik, infrastruktur, dan lainnya. Tetapi gagal total. Tidak ada investor asing yang mau menyerahkan uangnya kepada LPI. Softbank kabur. Sepertinya, LPI akan rugi besar, yang pastinya akan merugikan keuangan negara. LPI gagal. Mimpi berlanjut ke Family Office. Investor diimingi-imingi bebas pajak di Bali. Pulau yang sangat suci bagi umat Hindu mau dijadikan tempat penyimpanan uang tidak jelas, dan berpotensi pencucian uang ilegal. Kacau. Kacau sekali. Apa sebenarnya Family Office? Kenapa Indonesia baru sekarang meributkan Family Office? Family Office bukan barang baru. Family Office sudah ada sejak puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Dulu disebut _stewardship_, profesional yang diserahkan mengelola harta kekayaan keluarga kerajaan dan para bangsawan, untuk optimalkan tingkat keuntungan investasi: bukan untuk mengemplang pajak, apalagi untuk pencucian uang. _Stewardship_ modern sekarang dikenal dengan Family Office, untuk mengelola (Office) harta orang atau keluarga super kaya (Family). Family Office di era modern ini pertama kali diprakarsai oleh JP Morgan pada pertengahan abad ke 19, dengan mendirikan perusahaan investasi keluarga yang kemudian dikenal dengan *House of Morgan* Menjelang akhir abad ke 19, keluarga Rockefeller mendirikan Family Office untuk mengelola harta kekayaan keluarganya, dan kemudian meluas mengikutsertakan harta keluarga orang super kaya lainnya. Jenis Family Office ini dikenal dengan Multi-Family Office yang sekarang berkembang sangat pesat. https://www.rbcwealthmanagement.com/en-eu/insights/considering-a-family-office-heres-what-you-need-to-know Artinya, Family Office tidak lain merupakan perusahaan private equity atau fund manager. Banyak bank terkemuka sekarang juga mendirikan unit Wealth Management, yang intinya adalah fund manager atau Multi-Family Office yang menawarkan jasa pengelolaan investasi kepada para orang kaya. Beberapa bank di Indonesia, khususnya bank asing dan beberapa bank lokal besar, juga sudah menawarkan jasa semacam Multi-Family Office, dan wealth management. Global Family Office, termasuk bank global, sudah mempunyai kantor di hampir seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang mempunyai keunggulan pajak, seperti Singapore. Singapore bukan saja menawarkan keunggulan pajak. Yang lebih penting dari itu, Singapore menawarkan birokrasi yang efisien, yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini faktor yang sangat penting bagi orang kaya global untuk menempatkan uangnya. Singapore menempati urutan ke-4 negara yang paling bersih dari korupsi sedunia. Indonesia menempati urutan ke-115 dan termasuk negara dengan tingkat korupsi yang kronis. Oleh karena itu, tidak ada orang kaya yang mau menyerahkan uangnya untuk dikelola di negara dengan birokrasi dan mental koruptif. Mimpi dan khayalan Luhut-Jokowi, ilusi Family Office, dan Republik Mimpi, akan segera buyar. —- 000 —-
Sekarang Waktu yang Tepat Bagi Indonesia untuk Muncul sebagai Pemberi Pengaruh Signifikan Perubahan Dunia
Jakarta | FNN - Kekalahan telak partai konservatif dalam sejumlah pemilu legislatif di negara-negara Uni Eropa (UE) menjadi peluang dan kesempatan bagi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan peran politik luar negeri Indonesia di tataran global. \"Jadi sekarang ini dunia sudah berubah. Orang sudah ada kesadaran, apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah genosida, apartheid. Babak belurnya para pemimpin di Eropa, itu semua karena mereka menjadi pendukung Israel,\" kata Tengku Zulkfli Usman, pengamat politik luar negeri dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (10/7/2024). Dalam diskusi dengan tema \'Pemilu Eropa dan USA: Membaca Tren dan Proyeksi\' ini, Zulkifli Usman menilai kekalahan para pemimpin Eropa tersebut, berdampak positif bagi kemerdekaan Palestina. Sehingga pemilu di Eropa harus disambut dengan semangat perubahan, dan dilihat sebagai peluang kerjasama global yang lebih baik lagi antara Indonesia dan Eropa. \"Indonesia jangan jadi pemain pinggiran atau hanya retorika lagi. Kita sekarang punya presiden seorang jenderal, lebih cerdas, maka setiap pesan atau message yang disampaikan Pak Prabowo harus bisa dipahami dunia,\" katanya. Prabowo harus bisa mengkapitalisasi kemenangan partai sayap kanan di Eropa dan meredupnya pengaruh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. \"Para pemimpin Eropa dan Amerika sekarang dianggap gagal. Kalau kita berhasil mengkapitalisasi isu ini, maka efeknya akan lebih besar dan dampak positif terhadap kemerdekaan Palestina,\" ujarnya. Diplomat senior Prof. Imron Cotan berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada Inggris yang sekarang dipimpin Keir Starmer, sebagai perdana menteri baru, yang secara terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada Palestina dan ingin menyelsaikan perang Ukraina. \"Kalau kita tidak bisa berharap kepada Amerika untuk menyelesaikan konflik global, Indonesia sekarang perlu memberikan perhatian kepada Inggris, yang juga punya hak veto. Dibawa pimpinan Keir Starmer, ada harapan dunia akan damai, dan konflik-konflik global bisa diselesaikan,\" kata Imron Cotan. Ia meminta Prabowo nantinya menempatkan diplomat-diplomat berpengalaman di Inggris yang mengerti dinamika betul kawasan, sehingga bisa menjadi jembatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menyelesaikan berbagai konflik global. \"Jangan lagi menempatkan diplomat yang tidak mempunyai latar belakang dan pengetahuan yang cukup seperti selama ini, dalam konteks untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia. Sehingga kita punya kekuatan untuk lobi-lobi dan diplomasi ditingkat global,\" kata Duta Besar RI untuk Australia dan Tiongkok, 2003-2013 ini. Menlu yang Tepat Namun, menurut Ple Priatna, diplomat senior lainnya, Prabowo tidak cukup hanya menempatkan para diplomat-diplomat yang berpengalaman saja, tetapi juga harus menunjuk menteri luar negeri yang tepat. \"Pak Prabowo yang akan dilantik menjadi Presiden pada Oktober nanti sekaligus menjadi diplomatik bagi Indonesia dalam menghadapi situasi dunia yang penuh gejolak. Pak Prabowo harus memilih menteri luar negeri yang ideal, tidak asal-asalan, karena dia akan capek sendiri nantinya,\" kata Ple Priatna. Ple Priatna, Diplomat Indonesia 1988-2021 ini mengusulkan agar Prabowo memilih mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa atau mantan Duta Besar untuk PBB Dino Patti Djalal sebagai menteri Menlu-nya menggantikan Retno Marsudi. Keduanya merupakan diplomat senior berpengalaman dari Kementerian Luar Negeri, yang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam diplomasi ditingkat global yang selama ini sudah teruji. \"Dalam situasi dunia yang penuh gejolak seperti sekarang, kita perlu menteri luar negeri seperti Marty Natalegawa atau Dino Patti Djalal. Jangan pilih orang dari kader partai atau orang dari luar Kementerian Luar Negeri untuk posisi menteri luar negeri, karena mereka tidak mengerti apa-apa soal diplomatik,\" tegasnya. Pengamat Militer dan Pertahanan Conny Rahakundini Bakrie sepakat dengan pendapat Diplomat senior Prof. Imron Cotan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan pendekatan kepada Inggris dalam diplomasi politik luar negerinya. \"Saya berharap bapak Presiden nantinya berani mendudukan Inggris sebagai saudara-saudara kita di Eropa. Karena bagaimanapun Inggris yang menfaslitasi pendirian negara Yahudi. Kalau sekarang kita bicara Palestina, maka Inggris juga bisa berperan untuk memfasilitasi pendirian Palestina,\" kata Connie Rahakundini. Artinya, Indonesia sudah saatnya memberikan pengaruh signifikan agar dunia bisa berubah. Indonesia bisa berperan dan memberikan pemahaman kepada Inggris dan negara Eropa lainnya mengenai Palestina. \"Sekaranglah kesempatan Asia, kalau bicara Asia, itu bicara Indonesia. Indonesia bisa muncul sebagai pemberi pengaruh signifikan yang sangat penting bagi dunia,\" pungkasnya. (Ida)
Pemerintah Diharapkan Gunakan Strategi Hankam dan Intelejen dalam Penanganan Serangan Siber
Jakarta| FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) bisa segera diselesaikan agar tidak membebani pemerintahan ke depan. Sebab, ancaman siber ke depan akan semakin besar, sehingga peretasan PDN saat ini perlu ditangani lebih serius, dengan strategi pertahanan dan keamanan (hankam), serta intelejen. \"Partai Gelora cukup sering menyorot tema peretasan dalam konteks keamanan data konsumen dan data negara. Hal ini mengkhawatirkan karena terus menguat dan meluas,\" kata Endy Kurniawan, Ketua DPN Partai Gelora di Jakarta, Rabu (3/7/2024) sore. Hal itu disampaikan Endy Kurniawan dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \"PDN Jebol Diretas, Bahaya Di Mana Negara?\", yang ditayangkan di Gelora TV, Rabu (3/7/2024). Diskusi yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedy Miing Gumelar ini juga dihadiri Anggota Komisi I DPR Dave Laksono, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, serta Pakar Telematika dan IT Roy Suryo. Partai Gelora, kata Endy, mengusulkan agar pemerintah segera membentuk matra khusus siber, selain matra darat, laut dan udara agar strategi penanganan serangan siber lebih terintegrasi, termasuk menjaga kedaulatan data nasional. \"Narasi Partai Gelora adalah menjadikan Indonesia superpower baru, oleh sebab itu siber perlu perhatian khusus kalau perlu dibentuk matra khusus siber. Strateginya harus terintegrasi dengan hankam untuk menjaga kedaulatan data nasional,\" katanya. Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, ide awal membuat PDN adalah untuk menyatukan data secara nasional dari tingkat pusat hingga daerah, bahkan desa, agar memudahkan dalam pengamanan datanya. Namun, peretasan PDN ini telah memalukan Indonesia sebagai bangsa dan negara, serta terbukti bahwa sistem data nasional tersebut, memiliki banyak kelemahan, dimana hacker komunitas saja bisa meretas. Menurut Dave, DPR telah mengganggarkan pembuatan PDN setiap tahunnya sebesar Rp 20 triliun sejak 2019 hingga 2024, dimana pembangunan infrastrukturnya dimulai oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate. \"PDN ini anggarannya sangat besar, tiap tahun kita anggarankan sekitar Rp 20 triliun, sekarang sudah menghabiskan lebih dari Rp 100 triliun. Tapi pertanyaan kita, kenapa sistem pengamanannya mudah diretas, datanya bisa dicuri dan tidak ada back up data,\" katanya. Komisi I DPR, lanjut Dave, pada awalnya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut tuntas peretasan PDN, tapi karena masa jabatan anggota DPR periode ini akan berakhir pada 30 September, maka hal itu diurungkan. \"Dan pemerintah juga sudah melakukan auditing melalui BPKP. Kita minta Menkominfo dan BSSN memberikan penjelasan pada masa sidang mendatang. Hasil temuannya sejauh mana, transformasinya seperti apa, dan langkah mitigasinya. Ini yang mau kita dengar,\" ujar politisi Partai Golkar ini. Usai mendengar penjelasan dari Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, kata Dave, DPR akan mengundang Badan Intelejen Negara (BIN), Polri dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan peretasan tersebut. Peretasan PDN Diduga Terkait Judi Online Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, peretasan PDN ini sebagai tragedi kegagalan negara dalam mengantisipasi dan memitigasi di era digital. \"Era digital ini sudah 10 tahun digelorakan pemerintah, tapi ternyata pemerintah nampak gagap, tidak siap mengantisipasi era digital itu sendiri. Infrastruktur dan SDM juga tidak siap, sehingga hal ini menjadi tragedi dan kegagalan negara,\" kata Tulus Abadi. Karena PDN dikelola satu pintu, maka ketika diretas hacker, akibatnya seluruh pelayanan publik terutama yang strategis menjadi lumpuh dan terganggu di lapangan. \"Selain lumpuhnya pelayanan publik, yang sering tidak disadari adalah perundungan data pribadi milik masyarakat. Di era digital ini, data pribadi ini menjadi harta karun kita. Harusnya menjadi perhatian utama pemerintah,\" ujarnya. YLKI menduga peretasan PDN ini terkait upaya pemerintah dalam memberantas kasus judi online dan pinjaman online ilegal, serta kelengahan pemerintah yang hanya mengambil ceruk ekonomi digital sebagai pemasukan, tapi tanpa mengantisipasi dampak permasalahan yang timbul. \"Padahal tingkat kriminalitasnya sangat tinggi, banyak penumpang gelap di era digital ini. Tapi datanya tidak back up, dan SDM-nya yang handle juga tidak handal,\" tandasnya. Sedangkan Pengamat Telematika dan IT Roy Suryo mengatakan, kerugian negara dari kasus peretasan PDN ini sangat besar bagi publik dan keamanan negara. \"Kalau yang tidak mengerti, bilang aman-aman saja karena data kita dikunci. Tapi kalau dari teori konspirasi justru banyak yang senang, datanya hilang,\" kata Roy Suryo. Mengingat dampak peretasan PDN ini sangat besar, seharusnya DPR, kata Roy Suryo, membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan YLKI memfasilitasi gugatan class action kepada negara. \"Kasus ini tidak cukup diselesaikan melalui Panja atau Rapat Kerja, tapi harus melalui Pansus mengingat kerugian yang sangat besar. Dan saya mau memprovokasi tipis-tipis agar YLKI melakukan gugatan class action kepada negara, \" katanya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini meminta pemerintah tidak mempercayai pelaku peretasan Brain Chiper yang akan memberikan \'kunci\' gratis untuk membuka data PDN Sementara di Surabaya yang diretas. \"Dari kemarin saya ditanya media, mas kira-kira dikasih kunci nggak? Saya bilang coba dibaca baik kata-katanya, Rabu ini. Itu tidak dikatakan Rabu 3 Juli, bisa Rabu depan, bisa Rabu tahun depan. Rabunya kita tidak tahu kapan, bisa kapan-kapan. Kita kena prank,\' katanya. Sebab, dalam sejarah peretasan didunia tidak pernah ada hacker yang minta maaf, sehingga pernyataan Brain Chipper itu hanya sekedar prank. \"Apalagi pemerintah saja tidak meminta maaf ke rakyatnya, malah hackernya yang minta maaf, sehingga hal ini menjadi aneh. Dan sampai hari ini, terbukti tidak diberikan kuncinya. Kita memang kena prank,\" pungkas Roy Suryo. (*)
Nawadosa Jokowi di Depan Mahkamah Rakyat Luar Biasa
Jakarta| FNN - Inisiator, penggagas dan pencetus Maklumat Yogjakarta pada 18 Mei 2024 yang terdiri dari Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto, Prof. Dr. Rochmat Wahab M.Pd., M.A., Prof. Dr. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D., menyimpulkan bahwa negara hari ini dalam keadaan bahaya. Setidaknya ada sembilan dosa besar Jokowi yang mengakibatkan Indonesia terpuruk hari ini. Berikut rilis lengkap yang diterima redaksi FNN, Ahad (30/06/2023). INDONESIA DALAM BAHAYA Kami Penggagas dan Pencetus Maklumat Yogjakarta (18 Mei 2024 ) : Dengan senantiasa berlindung dan memohon pertolongan Tuhan YME, untuk menyelamatkan Indonesia . Terus mencermati perkembangan dinamika denyut nadi kehidupan praktek penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Keadaan terus memburuk dan membahayakan eksistensi NKRI Telah muncul 9 catatan dosa dosa Jokowi melalui Persidangan Mahkamah Rakyat di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/6/2024). \"Memperingatkan Presiden Jokowi\" : Jangan mengabaikan suara / aspirasi rakyat ( Mahkamah Rakyat ) , apalagi muncul dan lahir dari lingkungan kampus (terlampir). .Apabila suara / aspirasi rakyat tersebut di abaikan maka benar benar NKRI dalam bahaya. Presiden harus introspeksi dan memperbaiki diri untuk menghindari segala kemungkinan lahirnya kemarahan rakyat yang lebih besar akan menerpa dan menimpa dirinya. Inisiator, Penggagas dan Pencetus Maklumat Yogjakarta (18 Mei 2024) - Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto- Prof. Dr. Rochmat Wahab M.Pd., M.A.- Prof. Dr. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D. Lampiran: \"TUNTUTAN MAHKAMAH RAKYAT LUAR BIASA\"--------------------Program pembangunan ala Jokowi atau Nawacita yang mengakibatkan maraknya ketidakadilan menjadi sembilan dosa atau Nawadosa yang disampaikan dalam Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Dosa Dosa Jokowi : Pertama merupakan perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat yang terjadi akibat ambisi investasi Jokowi. Untuk melancarkan bisnisnya, pemerintah menggunakan kata eco atau green agar menciptakan citra ramah lingkungan yang sesungguhnya menimbulkan kerusakan ekologis dan permasalahan sosial, seperti pembangunan IKN. Kedua, kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi terhadap masyarakat yang menuntut dan membela haknya, seperti kasus Wadas, Rempang, hingga kriminalisasi buruh. Fenomena “No Viral No Justice” pun menjadi contoh besar aparat penegak hukum tidak memproses laporan pelanggaran sebelum laporan tersebut viral dan mendapatkan tekanan sosial dari masyarakat. Ketiga, kejahatan kemanusiaan dan pelanggengan impunitas yang menunjukkan hukum tajam ke bawah selama era Jokowi. Kasus kekerasan terhadap masyarakat di Papua hingga peristiwa Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa menjadi contoh nyata impunitas yang membuat kasus pelanggaran hak sipil tak pernah dituntaskan akibat pembiaran dari pemerintah. “Impunitas yang melenggang bebas selama rezim ini memberikan ruang untuk melakukan kesalahan secara terus-menerus karena tidak ada mekanisme penghukuman. Karenanya, pelanggaran HAM yang terjadi difasilitasi oleh negara. Maka, penyelesaian harus diserahkan pada mekanisme yang disepakati oleh rakyat untuk menghapus kultur impunitas dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran dan kejahatan HAM berat,” ujar Dimas Bagus Arya dari Kontras. Keempat, komersialisasi, penyeragaman, dan penundukan sistem pendidikan yang mengakibatkan carut-marutnya sistem akademik di Indonesia. Pendidikan yang menjadi hak dasar setiap warga justru dikomersialisasi dengan biaya pendidikan yang mahal dan berbanding terbalik dengan kesejahteraan guru. Kelima, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta tindakan perlindungan koruptor. Penindakan yang lemah bagi para koruptor, pemecatan pegawai KPK yang menolak upaya penggembosan KPK, hingga perkawinan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan keluarga Jokowi menjadi bukti bobroknya sistem hukum di Indonesia. “Pemberantasan korupsi terburuk terjadi selama sepuluh tahun masa pemerintahan Jokowi. Dari sekian banyak kasus korupsi yang jumlahnya triliunan rupiah kurang dari Rp10 persen yang dikembalikan ke negara. Sayangnya, presiden tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memberantas kasus korupsi. Pemerintah malah memotong taring untuk dilaksanakannya pemberantasan kasus korupsi. Selain itu, nepotisme dan politik dinasti ditunjukkan secara terang-terangan saat Pilpres tahun ini. Semangat anti-korupsi dalam UUD 45 justru digerogoti selama sepuluh tahun masa Jokowi,” ujar Yaser Aulia dari Indonesia Corruption Watch (ICW). “Dosa rezim hari ini adalah pelemahan pemberantasan korupsi dan yang menjadi perhatian adalah kepastian hukum dan bisnis yang dapat dilihat dari praktik revolving door. Analogi itu kita artikan seperti pejabat adalah pebisnis dan ada juga pebisnis yang jadi pejabat atau pebisnis yang mempengaruhi pejabat. Praktik ini banyak di pengelolaan SDA. Praktik revolving door ini new normal di Indonesia dan menjadi satu hal yang dititikberatkan dalam Mahkamah Rakyat ini,” ujar Bagus Pradana dari Transparency Indonesia. Keenam, eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan program solusi palsu untuk krisis iklim. Eksploitasi besar-besaran terhadap SDA seperti penghancuran wilayah Indonesia bagian Timur untuk proyek hilirisasi nikel, solusi ketenagalistrikan yang masih menggunakan batubara, hingga penggunaan biomassa yang menebang hutan secara besar-besaran. “Hari ini kita kembali berduka karena lubang tambang di Samarinda, Kalimantan Timur kembali menelan korban jiwa, yaitu dua pelajar berusia sembilan tahun. Selama 2011 hingga 2024 ada 47 korban yang meninggal di lubang tambang di Kalimantan Timur. Ketujuh: Pembobolan PDN (Pusat Data Nasional) dan kontrak penyimpanan dan pengolahan data pemilihan umum Indonesia adalah kejahatan terbesar terhadap bangsa dan negara yg dilakukan oleh pimpinan pemerintahan dan perusahaan negara, yg berdampak luat biasa. kejahatan pembocoran dara dan atau menyerah- kan pengumpulan dan pemrosesan dara pada perusahaan atau non perusahaan non pemerin-tah harus dilarang dan bagi yg melanggar dikenakan hukuman seberat-beratnya.(*)
Waspadai Politik Dinasti dalam Pilkada Serentak 2024
Jakarta | FNN - Komunitas Forum Tanah Air (FTA) merasa prihatin atas terjadinya kemerosotan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, FTA menyampaikan seruan kepada masyarakat Indonesia dalam menghadapi Pemilu serentak November 2024 mendatang. Redaksi FNN menerima rilisnya pada Ahad (30/06/2024). Berikut isi lengkapnya: SIKAP & SERUAN FORUM TANAH AIR (FTA) DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 Sahabat seperjuangan FTA dimanapun berada. Pilkada serentak 2024 sudah di depan mata. Calon-calon kepala daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota akan sibuk mencuri hati rakyat agar memperoleh suara, tidak peduli apapun caranya. Sebagian masyarakat/pemilih memberikan suaranya dengan harapan setelah terpilih kepala daerah tersebut akan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat secara maksimal. Sebagian lainnya tidak begitu peduli dengan sosok bahkan program calon pemimpin, bagi mereka pemberian berupa bansos, serangan fajar atau lainnya lebih penting dari pada semua rencana-rencana kerja sang kandidat untuk mendapatkan suara mereka. Inilah kenyataan yang harus dilalui dalam kontestasi politik di tanah air, sehingga wajar bila pragmatisme sangat tinggi, tidak saja di antara para calon pemimpin tapi juga di kalangan pemilih. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk berdiam diri dan membiarkan semua anomali politik berlangsung. Sampai kapan kita bisa menerima keadaan ini sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan berpolitik? Forum Tanah Air (FTA) mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam memberikan suaranya terhadap para calon-calon kepala daerah dalam pilkada serentak yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Rekam jejak para calon harus di pertimbangkan sebelum memutuskan pilihan, karena suara yang diberikan akan berpengaruh dalam situasi dan kondisi kehidupan rakyat selama lima tahun ke depan. Sudah saatnya rakyat menjadi pemilih cerdas dan tidak buta politik. Rakyat harus belajar dari pengalaman buruk dalam setiap kontestasi pemilu selama ini. Rakyat lebih sering tertipu oleh janji-janji calon pemimpin melalui taktik politik tanpa realisasi. Rakyat sering terbuai dengan tebar pesona para kandidat yang menjanjikan kehidupan bermasyarakat yang serba ideal dan berujung pada kekecewaan karena ternyata itu hanyalah isapan jempol belaka. Bagaimana bisa mendapatkan calon pemimpin yang baik bila sejak awal pencalonan untuk mendapatkan partai pendukung saja sudah sangat transaksional, kemudian untuk biaya kampanye dan membeli suara rakyat membutuhkan dana yang besar. Semua dihitung sebagai investasi yang tentunya akan diharapkan pengembaliannya, Return on Investment (ROI). Pada saat berkuasa tentu menjadi bagian dari prioritas sang pemimpin untuk menjamin ROI tersebut, selain upaya bagaimana agar tetap bisa berkuasa. Untuk menghadapi berbagai hal tersebut, berikut beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian para pemilih; Jangan biarkan DINASTI POLITIK terjadi di daerah. Negara kita adalah negara Demokrasi, BUKAN MONARKI. Dari daerahlah diharapkan menjadi pondasi utama dalam menggerakkan ekonomi nasional.Jangan pilih calon pemimpin yang punya rekam jejak dan pernah terkait KORUPSI, KOLUSI & NEPOTISME (KKN). Ini syarat mutlak pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.Jangan gadaikan suara demi rupiah karena pemberian “serangan fajar” dari calon kepala daerah, itu sangat merugikan kehidupan rakyat. Beberapa rupiah yang diberikan hanya bisa digunakan untuk sesaat, tapi dampak kerugian yang ditimbulkan akan dirasakan selama mereka menjabat. Pilih calon pemimpin yang punya rekam jejak positif, memiliki ide dan gagasan yang baik untuk membangun dan mensejahterakan rakyat daerahnya. Anda sendiri memiliki pilihan untuk membentuk masa depan Anda dan masyarakat disekitar Anda, segala yang terjadi dalam hidup ini adalah hasil dari pilihan yang Anda buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Hormat Kami kepada seluruh rakyat Indonesia. Forum Tanah Air (FTA).
RUU Kepolisian Upaya Sandera & Fait Accompli Presiden Prabowo (Bagian-1)
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawan Senior FNN SURAT Terbuka Kepada Yang Terhormat Bapak Jendral TNI (Purn.) Haji Prabowo Subianto Sebagai Presiden Indonesia Terpilih 2024-2029. SELASA 28 Mei 2024 lalu, publik Indonesia dibuat terkaget-kaget oleh DPR. Masalahnya diam-diam DPR menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai “RUU Hak Usul Inisiatif Dewan”. Nama lengkapnya “Perubahan Ketiga RUU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Luar biasa perjalanan RUU yang satu ini sampai dengan ditetapkan menjadi “RUU Hak Usul Inisiatif Dewan”. Dibilang luar biasa karena prosesnya yang terkesan senyap dan sembunyi-sembunyi. Masyarakat sipil (civil society) tidak banyak yang mengetahuinya. Kalangan civil society baru mengetahui setelah ditetapkan oleh DPR. Diam-diam DPR sudah tok saja. Resmi diputuskan sebagai “RUU Hak Usul Inisiatif Dewan”. RUU yang satu ini ternyata bukan maunya pemerintah Presiden Joko Widodo. Bukan juga maunya Polri. RUU Kepolisian maunya DPR. Yang punya keinginan dan hajat maha tinggi adalah DPR. Kesannya DPR yang paling bernafsu untuk menggolkan RUU Kepolisian untuk perubahan ketiga ini. Untuk itu, berbagai alasan dari DPR disiapkan, dan dicoba untuk disampaikan kepada publik sebagai dalil pembenaran. Bahkan diduga komunitas pers atau media masa nasional juga sudah digarap DPR. Diajak untuk bekerja sama dengan DPR sebagai pihak pengusul RUU. Tentu saja bukan lagi rahasia kalau tidak ada itu makan siang gratis. Kemungkinan saja sejumlah angka dan imbalan yang menggiurkan sudah dijanjikan kepada komunitas pers dan media massa nasional. Bahkan diduga beberapa pihak dan sejumlah kalangan civil society dari praktisi hukum juga sudah digarap. Targetnya adalah jangan sampai ada protes sana-sini terkait RUU Kepolisian ini. Selain itu, diduga DPR berharap jangan sampai RUU Kepolisian ini menjadi isu nasional. Kalau menjadi isu nasional, DPR bisa ngeri-ngeri sedap. Kemungkinan DPR sangat takut kalau sampai RUU Kepolisian ini menjadi isu nasional. Khawatir banyak tantangan yang berdatangan dari civil society. Apalagi kalau protes civil society mendapat dukungan dari Pak Prabowo Subianto. Bisa berantarakn RUU Kepolisian ini. Kalau banyak protes dari civil society, khawatir RUU Kepolisian ini bisa gagal menjadi undang-undang. Padahal mungkin DPR berharap, RUU Kepolisian ini sudah diketok menjadi undang-undang di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kelihatannya sejumlah anggota DPR kini lagi ngebet kejar tayang. Entah siapa bandarnya? Bandarnya sih sampai sekarang kelihatan masih buram dan samar-samar. Bandarnya hampir pasti bukan dari Kepolisian atau Mabes Polri. Sejumlah anggota DPR diduga bernafsu menjadikan RUU Kepolisian ini menjadi untuk undang-undang secepatnya di in juri time. Mungkin kejar sisa masa jabatan yang tinggal empat bulan lagi. Apalagi banyak anggota sekarang tidak terpilih untuk periode 2024-2029 nanti. Kejar tayang DPR ini, mungkin saja untuk memperlihatkan kepada sang bandar yang membiayai. DPR sudah kerja lho. Buktinya sudah menjadi “RUU Hak Ususl Inisiatif Dewan” nih. Bandarnya mungkin dari oligarki yang terkenal licik, picik, tamak dan rakus. Mungkin juga dari kalangan pengusaha tambang dan bandar judi online. DPR diduga berupaya agar sebelum Pak Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden, RUU Kepolisian ini sudah menjadi undang-undang. Makanya proses awalnya terkesan senyap dan sembunyi-sembunyi. Baru ketahuan kalangan civil society setelah disahkan oleh DPR sebagai RUU Hak Usul Inisiatif Dewan. Hebat DPR kita yang banyak terlibat transaksi judi online tersebut. Sayangnya dengan adanya RUU Kepolisian ini, DPR diduga hendak menyandra Pak Jendral TNI (Purn.) Prabowo Subianto. DPR juga diduga hendak menghina Pak Prabowo yang jago masalah keamanan itu. DPR kira Pak Prabowo itu tidak pahami masalah keamanan dan pertahanan. Padahal Pak Prabowo itu sangat paham dan kuasai, bahkan sampai dengan khatam masalah-masalah keamanan dan pertahanan. DPR jangan kira Pak Probowo adalah figur sipil yang tidak pahami masalah keamanan dan pertahanan negara. Pak Prabowo Subianto jangan sampai difait accompli oleh DPR begitu dong. DPR jangan bikin RUU yang kekanak-kanakan beginilah. RUU ini terlihat sudah jorok, dan norak pula mainannya. Jadi teringat Presiden Gus Dur yang pernah bilang “DPR seperti Taman Kanak-kanak”. Mainan DPR kali ini terkait RUU Kepolisian terlalu picisan, dungu dan dongo pula. Mudah dan gampang bangat untuk dibaca, kalau DPR sedang fait accomli Pak Prabowo Subianto. Padahal Pak Prabowo itu salah satu tentara terbaik Indonesia. Pak Prabowo itu intejelijen terbaik yang dipunyai Indonesia. Masa intelijen terbaik ko mau difait accompli sama DPR juga? Ah, DPR jangan nora dan jorok gitu dong mainnya. Sebagai intelijen terbaik (Sandhi Yudha), Pak Prabowo pasti tahu siapa-siapa saja yang menjadi leader atau pemain utama gagasan RUU Kepolisian ini di DPR. Termasuk juga kemungkinan mereka yang ada di lingkaran terdekatnya. Mungkin saja Pak Prabowo diam ini untuk menguji loyalitas orang-orang terdekatnya. Apalagi di sekitar Pak Prabowo ada kumpulan jenderal-jenderal hebat. Ada Pak Marsekal TNI (Purn.) Imam Sufaat, Pak Jenderal Pak Jenderal Polisi (Punr.) Sutanto, Pak Jenderal Polisi (Purn.) Sutarman, Pak Letnan Jenderal TNI (Purn.) Syafrie Syamsudin, Pak Letnan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, Pak Mayor Jenderal TNI (Purn.) Glenny Kairupan dan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Eko Wiratmoko. Ada juga Pak Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Iriawan (Iwan Bule), Pak Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Condro Kirono dan Pak Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Boy Rafly. Para jenderal hebat di sekitar Pak Prabowo Subinto ini pasti paham itu mainan DPR yang terkesan odong-odong, kaleng-kaleng dan beleng-beleng terkait RUU Kepolisian ini. Mungkin saja diam-diam Pak Prabowo sedang menguji loyalitas teman-teman dekatnya di DPR. Kita tunggu makna diamnya Pak Prabowo Subianto terkait RUU Kepolisian yang lagi kejar tayang ini. (bersambung).
Pemerintah Disarankan Gunakan Metode Follow The Money agar Efektif Berantas Judi Online
Jakarta | FNN -Kabareskrim Polri 2008-2009 Susno Duadji menegaskan, upaya memberantas praktik judi online di Indonesia itu sebenarnya sangat mudah, tinggal kemauan dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, apakah serius atau tidak. \"Praktik judi online itu sudah bertahun-tahun, Presiden baru terkaget-kaget setelah ada polisi yang dibakar, melibatkan anak SD dan orang tua dari segala kelompok umur. Tapi ini lebih bagus terlambat daripada tidak,\" kata Susno Duadji dalam Gelora Talks dengan tema \'Jeratan Pinjol + Judol = Duet Maut Pembawa Nahas, Rabu (26/6/2024). Menurut Susno, praktik judi online telah berkembang sedemikian rupa, karena dianggap biasa-biasa saja, sehingga tidak ada upaya diberantas secara serius. Padahal aturan hukumnya sudah jelas, termasuk bagaimana cara memberantasnya, karena jejak digital transaksinya ada, sehingga mudah ditelusuri. \"Memberantas judi online itu jauh lebih gampang daripada memberantas judi offline di kamar-kamar hotel atau di rumah-rumah yang pesertanya tidak sampai jutaan, itu lebih susah ditangkap karena harus ada buktinya. Tapi kalau judi online itu semua terdaftar, termasuk soal pinjaman online,\" ujarnya. Susno mengatakan, semua akses judi online bisa ditelusuri, meskipun bandarnya berada di Vietnam, Kamboja dan Filipina, karena semua transaksinya diawali dari Indonesia. \"Tinggal kerjasama dengan bank dan provider, kemudian diawasi oleh Kemenko Polhukam dan Polri lakukan penindakan. Permasalahannya itu satu, tinggal kemauan, mau memberantas atau tidak, itu saja, \" katanya. Namun, ia tidak yakin praktik judi online di Indonesia akan bisa diberantas sama seperti praktik pungli di setiap kementerian/lembaga pemerintah. Sebab, praktik itu tetap ada meski presiden sudah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menghentikannya seperti pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online ini. \"Saya tidak yakin ini akan terberantas kalau melihat kemauan. Kenapa? Mari kita lihat yang namanya satgas, sampai sekarang satgas pungli dibentuk oleh Presiden juga belum bubar, tapi mana punglinya yang ditangkap? Apakah punglinya habis? Tidak,\" katanya. Memberantas judi online yang sudah membawa dampak buruk di masyarakat, kata Susno, memerlukan kemauan dari pihak-pihak terkait. Susno ragu pemerintah mampu memberantas judi online. \"Satgas (judi online) ini bagaimana? Ya saya pikir setali tiga uang (dengan satgas pungli). Ya saya bicara seperti ini supaya terdengar, dan ini tantangan. Artinya saya selaku rakyat, bukan lagi anggota Polri, meragukan ini akan berhasil,\" beber dia. Menurutnya, keraguan ini harus dijawab melalui keseriusan sejumlah pihak. Bukan hanya aparat penegak hukum, keseriusan juga harus ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), maupun Satgas yang terdiri dari beberapa unsur. \"Kemudian karena ini pakai bank, untuk melacaknya tidak sesulit judi offline karena jejak elektronik ada. PPATK kan bisa melacak rekening siapa transfer ke mana. Berapa banyak. Dan bisa juga kerja sama internasional kan, melalui interpol dan lain-lain,\" tutur Susno. Susno mengapresiasi langkah Partai Gelora yang menaruh perhatian besar dalam upaya memberatas praktik judi online dan pinjaman online dengan menggelar diskusi ini. \"Saya bersyukur Partai Gelora menaruh perhatian besar, partai lain tidak ada. Memberantas judi online dan pinjaman online sangat penting, karena membawa dampak buruk kepada masyarakat kita,\" pungkas Susno. Ketua DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim mengatakan, Partai Gelora akan terus membangun kesadaran literasi digital dan literasi keuangan. Sebab, permasalahan judi online dan pinjaman online menjadi problem nasional yang harus diselesaikan bersama, tidak hanya dibebankan ke pundak pemerintah saja untuk memberantasnya. \'Ini kita anggap sebagal problem nasional. Kalau kita mau maju ke depannya, bagaimana kita akan menempatkan masalah ini. Kita harus mencari solusi bersama,\" kata Henwira Halim. Henwira berpandangan, praktik judi online dan pinjaman online yang marak akhir-akhir ini dilatar belakangi banyak hal seperti masalah kemiskinan, pendidikan, tantangan, kejahatan transaksional dan internasional crime . \"Jadi ini tidak sekedar masalah kecil, tapi sudah kategori krisis, masif di segala lapisan masyarakat, dan itu masalahnya ada di hulu dan hilir. Artinya pemerintah sebagai ujung tombak mesti melakukan tindakan represif, sementara kita (masyarakat) sebagai perisainya harus ikut membangun kesadaran bersama literasi digital dan literasi keuangan,\" tandasnya. Tidak Boleh Jadi Devisa Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menganggap segala sesuatu yang bersumber dari hal yang dilarang agama tetap dinyatakan haram dipergunakan, termasuk mencari pendapatan negara yang berasal dari judi online. \"Kalau sesuatu yang sumbernya haram maka akan tetap haram. Namun, hal itu berbeda jika uang hasil praktik judi online telah disita negara. Uang yang disita itu, merupakan tanggung jawab negara untuk dikelola sebagai kepentingan seluruh masyarakat luas,\" kata Marsudi Syuhud. Sehingga kedua hal ini, kata Marsudi, jelas berbeda dalam memaknai dan memahami di dalam agama. Sebab, menyita uang hasil kejahatan judi online bukanlah hal yang dilarang. Yang tidak diperbolehkan yakni secara sengaja negara mencari devisa melalui judi online. \"Namun negara seharusnya juga tidak boleh mencari devisa dan APBN dari hal yang tidak diperbolehkan,\" jelas Marsudi. Menurutnya, untuk memberantas praktik judi online di Indonesia, sangatlah mudah yakni dengan cara pengawasan yang super ketat dari pemerintah. \"Mulai dari rekening, iklan, ngeblok IT server. Itu tugas pemerintah karena sudah ada lembaganya yang bisa melakukan itu,\" katanya. Selain itu, cara lainnya adalah adanya penyuluhan kepada masyarakat melalui digital, guru dan an orang tua di rumah. \"Tapi kalau sudah diberikan literasi tanpa menutup kesempatan itu (judi online), juga percuma,” pungkasnya. Pakar Cyber Security dan IT Vaksincom Alfons Tanujaya menyarankan motede follow the money efektif untuk memberantas judi online. Menurutnya, metode follow the money dapat menekan angka perjudian. Namun harus ada kerjasama antara pihak kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan OJK. \"Kami sarankan yang efektif itu, follow the ads, follow the money, tetapi syaratnya perlu ada yang memiliki akses dan memiliki wewenang, Kepolisian, PPATK dan OJK,\" kata Alfons Tanujaya. \"Apa fungsinya? Jadi tiap kali dia pasang iklan ga usah di blokir iklannya, walaupun dia masuk ke situs pemerintah, dia akan meminta pemainnya untuk memasukkan nomor whatsapp (WA), harus setor uang ke rekeningnya, kalau udah setor akan di kasih tau servernya nah tiga ini kuncinya,\" sambungnya. Alfons juga menjelaskan, bahwa setelah nomer WA tersebut telah diamankan, selanjutnya pihak kepolisian dapat bergerak untuk melacak nomer tersebut dan menagkapnya. \"Polisi meminta ke provider kalau nomer whatsapp ini siapa, provider bisa ngasih data dan Polisi bisa tangkap orang itu,\" jelasnya. Selain itu, Alfons mengungkapkan, bahwa OJK dan PPATK dapat melacak transaksi antara pemain dengan bandar judi online. Sehingga keduanya dapat mengetahui siapa pemilik rekening tersebut dan langsung diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk segera diproses. \"Disamperin banknya, disini ada OJK ada PPATK kan, PPATK telusuri, alur uangnya kemana, terus kasih ke Polisi,\" ungkapnya. Alfons pun mengapresiasi langkah dari Kominfo yang telah melakukan pemblokiran terhada IP berbagai negara seperti Filipina dan Kamboja untuk dapat menutup akses judi online di Indonesia. \"Hal ini sangat efektif untuk menekan itu (judi online),\" tandasnya. (Ida)
POPULER
