POLITIK
Keterlibatan Publik Awasi Pemilu Dibutuhkan di Tengah Masifnya Ketidaknetralan
Jakarta | FNN - Ketua Umum Network For Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia, Muh. Afit Khomsani menilai isu pelanggaran pemilu terkait pencopotan maupun pemasangan baliho patut menjadi catatan para penyelenggara pemilu. \"Fakta itu, adanya pemasangan dan penurunan Baliho di beberapa tempat tentu menunjukan bahwa masih adanya ketidaksatupaduan pemahaman antarpenyelenggara pemilu. Yang Jelas, tahapan kampanye belum dilaksanakan,\" tegas Muh. Afit pada wartawan di Jakarta, Senin (13/11/2023). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga diminta untuk tegas dan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan terkait pemilu, termasuk curi start kampanye. \"Betul, bawaslu harus tegas di sini, tidak boleh pilih,\" sambungnya. Afit mengimbau agar masyarakat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu serta berani melaporkan dugaan kecurangan yang melibatkan alat negara. \"Jika ada dan terbukti, adanya penggunaan kekuataan kekuasaan pemerintah yang berpihak pada salah satu kandidat maka wajib bagi kita untuk melaporkan hal tersebut,\" ujarnya. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mendesak Bawaslu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) proaktif menindak aparat negara yang ikut serta dalam proses tahapan hingga Pemilu 2024. Hal ini lantaran dalam beberapa hari terakhir banyak peristiwa dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam kontestasi Pemilu 2024. Semisal pencopotan spanduk lawan politik pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Bali, hingga pemasangan baliho Prabowo-Gibran Jawa Tengah yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. \"Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan Pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka, Prabowo-Gibran,\" jelas Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangan tertulisnya. Julius menambahkan, pemasangan baliho yang diduga dilakukan kepolisian jelas mencederai sikap netral aparat dan merupakan bentuk kecurangan Pemilu. Menurutnya, dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan Presiden Joko Widodo terus menggunakan semua kekuataan untuk memenangkan sang anak, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, baliho dari lawan politik Prabowo-Gibran justru diturunkan aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Bali, Medan, dan lainnya. Jalankan Tugas Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang mengatakan bahwa Bawaslu sudah dibiayai negara triliunan rupiah, namun belum bisa menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya seperti diharapankan publik. \"Saat di mana banyak baliho bertebaran, dengan ukuran sangat besar dan dengan jumlah yang sangat massif, mestinya dapat jadi bahan awal bagi Bawaslu untuk melakukan fungsinya. Yakni pengawasan atas pengadaan, pemasangan dan peletakan baliho dimaksud,\" kata Ray, Senin (13/11/2023). \"Kewajiban pengawasan itu, seharusnya makin meningkat manakalah ditemukan potongan video yang menggambarkan pemasangan dan sekaligus pencopotan baliho-baliho dimaksud. Apakah dilakukan dengan cara yang tepat atau tidak. Memiliki izin atau tidak. Dipasang di tempat yang diperkenankan atau sebaliknya,\" ungkap Ray. Jelang dibukanya masa kampanye, pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sudah ditemukan sejumlah pelanggaran dan keterlibatan aparat dalam prosesnya. Maka, Bawaslu memiliki peran yang besar dalam mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut. \"Jika memang tidak ditemukan seperti hal yang disebutkan dalam berbagai tayangan media sosial dan laporan media tersebut maka dapat menghilangkan persepsi negatif masyarakat akan keterlibatan aparat dalam hal ini. Jelas, inilah salah satu tugas dan fungsi Bawaslu yang dibiayai oleh negara dengan dana sampai puluhan triliun rupiah,\" pungkas Ray. (sof)
Partai Gelora Usulkan Wajib Belajar 16 Tahun dan Makan Siang Gratis untuk Ciptakan Generasi Unggul
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Partai Gelora adalah partai masa depan yang paham sejarah dan mengerti realita hari ini. Menurut Anis Matta, narasi besar partai di Indonesia itu ada tiga. Yakni partai masa lalu, masa kini dan masa depan. Partai masa lalu itu, andalannya memori sejarah, masa kini didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dan masa depan itu, biasanya imajinatif. \"Nah, kalau mau menempatkan Partai Gelora itu, adalah partai masa depan yang paham sejarah dengan baik dan mengerti realita hari ini,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (14/11/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode #21 dengan tema \"Apa Agenda Kampanye Partai Gelora? Dari Narasi ke Aksi\" yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (13/11/2023) malam. Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar ini, Anis Matta menegaskan, bahwa sebagai partai masa depan, Partai Gelora memiliki agenda panjang dan tidak akan lapuk oleh waktu. \"Kita punya narasi besar, menjadikan Indonesia superpower baru dengan menggabungkan tiga dimenesi, yakni agama, demokrasi dan keadilan sosial atau kemakmuran,\" katanya. Anis Matta menilai tahun 2024 mendatang akan menjadi titik awal atau nol km dari gelombang ketiga, sejarah baru yang akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar. Adapun gelombang pertama itu dimulai pada masa ketika menjadi Indonesia hingga kemerdekaan RI, sedangkan gelombang kedua menjadi negara modern hingga reformasi. \"Kalau kita punya mimpi besar, maka kita perlu langkah kecil. Karena dengan langkah kecil yang tidak berhenti itu, kita akan menuju mimpi besar menjadikan Indonesia superpower baru,\" katanya. Langkah kecil itu, kata Anis Matta, diwujudkan dengan membangun manusianya, karena generasi tersebut akan menjadi tulang punggungnya dan pemikul beban sejarah. Maka sepertiga umurnya harus \'diintervensi negara\' dari mulai dari kandungan hingga umur 22-23 tahun. \"Jadi kalau ditanya, darimana kita mulai perjalanan menjadi Indonesia superpower baru, saya bilang dari ibu hamil. Ibu hamil itu, simbol kehidupan dan simbol generasi atau simbol kesinambungan,\" ujarnya. Intervensi negara yang ia maksud adalah memberikan gizi, vitamin kepada ibu hamil hingga 1.000 hari kelahiran sang bayi. Hal ini penting agar bayi yang dilahirkan tidak stunting dan menjadi beban negara. Setelah itu, negara harus menyiapkan sistem wajib belajar selama 16 tahun, yakni wajib belajar 12 tahun sekarang ditambah 4 tahun lagi hingga kuliah di perguruan tinggi. Sebelum memasuki kuliah, setiap anak yang sekolah di jenjang SD-SMA akan diberikan makan siang gratis dan lain-lain, karena sistem belajar yang digunakan adalah sistem full day school. \"Dengan konsep itu, saya kira anggarannya tidak masalah, karena kebijakan anggaran, menyangkut kebijakan makro. Kalau fokusnya ke sana, ya kita bisa arahkan. Kenapa kita perlu fokus, karena itu penting untuk pembangunan sumber daya manusia,\" ujarnya. Anis Matta menegaskan, konsep pembangunan sumber daya manusia yang disampaikan Partai Gelora itu, menyatukan antara pendidikan dan kesehatan, sehingga menciptakan manusia Indonesia yang kuat. \"Kalau semua sudah diberikan negara, maka negara bisa menuntut mereka untuk memberikan kontribusi kepada negara. Inilah yang nanti akan menjadi moment of luck, momen keberuntungan bagi Indonesia untuk menjadi superpower baru,\" katanya. Ia menambahkan, konsep Partai Gelora soal \'manusia Indonesia\' ini juga yang menjadi dasar dukungan kepada calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan upaya melanjutkan legacy Presiden Joko Widodo (Jokowi). \"Jadi ide Indonesia Superpower baru ini, mirip dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo menjadi Macan Asia dan program Indonesia Emas 2045-nya Pak Jokowi. Karena itu kita berkolaborasi, karena narasinya ketemu,\" katanya. Sehingga isu pendidikan, lanjut Anis Matta, menjadi fokus utama pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, selain masalah infrasktur, hilirisasi industri, UMKM dan lain-lain. \"Infrastrukturnya sesuatu yang sudah berjalan tinggal dilanjutkan, fokus ke depan adalah pembangunan sumber saya manusia. Ini sudah jadi agenda koalisi, sebagai gerakan kebangkitan menuju gelombang ketiga, sejarah baru menjadikan Indonesia sebagai superpower baru,\" pungkasnya. (ida)
Anis Matta: DKI Jakarta Jadi Lumbung Suara, Partai Gelora Yakin Lolos Parlemen Treshold 4 Persen
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengaku optimistis DKI Jakarta akan menjadi lumbung suara di Pemilu 2024, yang berasal dari tiga daerah pemilihan (dapil) yang ada. \"Dari survei yang kita baca, kita optimis di dapil 3 dan dua lainnya, merata dalam mendapatkan kursi dari DKI ini. Sebagian besar dari treshold 4 persen ini. Insya Alla akan disumbangkan oleh DKi Jakarta,\" kata Anis Matta saat memberikan arahan dalam Konsolidasi Pemenangan Partai Gelora Dapil 3 DKI Jakarta, Minggu (12/11/2023). Anis Matta menegaskan, Dapil 3 DKI Jakarta bukan merupakan \'dapil neraka\', karena memang pada dasarnya semua dapil bukan \'dapil surga\'. Malahan Dapil 3 ini akan menjadi lumbung suara bagi Partai Gelora. \"Saya selalu ditanya, Dapil 3 DKI itu dapil neraka. Tapi pada dasarnya tidak ada dapil surga. Tidak ada dapil yang enak, seluruhnya tidak enak. Tapi kita akan menjadikan dapil 3 ini menjadi lumbung suara kita,\" katanya. Pada prinsipnya, kata Anis Matta, semua dapil memiliki tantangan sendiri-sendiri, tergantung populasi atau geografi. Sebab, secara geografi atau wilayah, Jawa itu mengandung anomali, karena memiliki populasi sekitar 55-60 persen dari wilayahnya. Sementara di luar Jawa populasinya sedikit, tetapi wilayahnya sangat luas. \"Jangan dianggap kursi di luar Jawa jauh lebih murah, tapi tantangan juga berat, karena wilayahnya sangat luas. Di Sulawesi Tengah misalkan untuk mendapatkan satu kursi, itu wilayahnya terbentang dari Jakarta ke Jogya,\" ujarnya. Karena itu, kata Anis Matta, tantangan di Jawa itu lebih banyak pada populasinya yang jumlahnya sangat besar, sementara di luar Jawa itu pada geografi wilayahnya sangat luas. Selain itu, kata Anis Matta, bahwa Partai Gelora merupakan partai yang memiliki narasi besar, bukan partai yang dibangun berdasarkan memori sejarah atau partai hari ini yang pragmatis dan realistis. \"Partai Gelora itu, partai masa depan yang punya visi, jangkauannya ke depan dan ingin membuat peta jalan bagi Indonesia. Ini juga menjadi tantangan tersendiri, karena disebut partai ini, imajinatif,\" katanya. Namun, ia yakin Partai Gelora ada dalam grafik pencapaiannya akan mengalami tren kenaikan dari waktu ke waktu. Karena Partai Gelora ini, akan menghubungkan jalan hari ini dan jalan yang akan dicapai di masa depan. \"Kita sengaja mendirikan Partai Gelora ini pada hari Sumpah Pemuda. Kita ingin menyampaikan satu pesan, bahwa ketika Partai Gelora dideklarasikan memang tidak ada gaungnya. Tapi setelah 20 tahun partai ini didirikan gaungnya akan besar seperti Sumpah Pemuda, kira-kira 20 tahun kemudian Indonesia Merdeka,\" katanya. Artinya, mulai Pemilu 2024 ini, Partai Gelora akan tumbuh dan terus tumbuh hingga mencapai puncaknya dalam kurun waktu 20 tahun sejak didirikan pada 28 Oktober 2019 lalu. \"Partai Gelora ini, fondasinya lahir dari satu futuristik. Dia lahir lahir dari kedaaan hari ini dan proyeksi masa depan. Jadi pada dasarnya Partai Gelora menggabungkan unsur sejarah, hari ini dan masa depan,\" ungkapnya. Karena itu, Anis Matta berharap kepada para calon anggota legislatif (caleg) Partai Gelora di seluruh tingkatkan baik itu, DPR maupun DPRD di provinsi dan kabupaten/kota untuk mulai menurunkan grand narasi besar partai yang mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024 ini. Yakni menjadikan sebagai bahan kampanye yang bisa dikonsumsi oleh semua kelompok di masyarakat, seperti narasi menjadikan Indonesia Superpower baru dalam jangka panjang. \"Itu harus mulai kita cicil sekarang, dan fondasinya adalah pembangunan SDM. Nah, kalau mau membangun SDM, ya kita mulai dari ibu hamil,\" katanya. Berdasarkan data, kata Anis Matta, ada sekitar 4 persen ibu hamil setiap tahunnya, dan dari angka kelahiran, sepertiganya adalah stunting., sehingga dalam jangka panjang akan menjadi beban negara. \"Jadi ibu hamil itu harus kita rawat. Sekarang berarti setiap manusia yang ada di perut ibunya diintervensi negara dan di rawat negara,\" katanya. Lalu, setelah lahir perlu mendapatkan bantuan gizi dan vitamin yang cukup untuk membangun fondasi fisik kuat pada 1.000 hari pertama. Kemudian ketika sekolah SD, SMP dan SMA hingga kuliah mendapatkan bantuan pendidikan gratis, sehingga ketika selesai menempuh pendidikan akan menjadi generasi yang kuat. \"Satu persoalan bonus demografi kita adalah asupan gizi yang kurang bagus, dan sistem pendidikan kita harus kita ubah. Sistem pendidikan kita harus berorientasi full day school, dan anak-anak harus mendapatkan makan siang gratis di sekolah,\" ujarnya. Sehingga ketika manusia Indonesia sudah diintervensi sejak dalam kandungan, dan sampai selesai pendidikan tinggi, maka negara bisa menagih mereka untuk berkontribusi kepada negara. \"Di sinilah akan banyak tercipta generasi yang pintar di Indonesia, yang akan akhirnya menjadi menjadi tulang punggung bangsa. Kita harus menciptakan generasi-generasi masa depan agar kita memperoleh moment of luck, momen keberuntungan menjadikan Indonesia sebagai Superpower baru,\" pungkasnya. Konsolidasi Pemenangan Partai Gelora di D\'Arcici Hotel ini dihadiri oleh kader Partai Gelora dari Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, serta Ketua DPW DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwisaksana. Hadir pula dalam konsolidasi, selain Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, juga hadir Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bappilu DPN Partai Gelora Rico Marbun, serta Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora Raihan Iskandar yang menjadi caleg Dapil 3 DKI Jakarta. (Ida)
Bawaslu Diminta Menertibkan Baliho PPP Mendukung AMIN di Sleman
Jakarta, FNN - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk segera menertibkan baliho yang memperlihatkan dukungan partainya untuk pasangan bakal calon presiden-calon wakil presiden Anies-Muhaimin (AMIN), di Sleman, Yogyakarta.“Kami tidak tahu menahu, tentu kami minta aparat penegak hukum khususnya Bawaslu untuk menertibkan karena itu bukan ranah kami, dan itu (pemasangan) bukan PPP kami,” kata Baidowi, saat menghadiri acara pembekalan calon legislatif PPP seluruh Indonesia, di Jakarta, Sabtu.Saat ini PPP bersama PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Perindo mengusung dan mendukung pasangan bakal calon presiden-calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md.Baidowi mengingatkan bahwa hukuman pidana bisa diterapkan bagi yang menyalahgunakan atribut partai.“Orang yang menyalahgunakan atribut (partai) yang secara resmi dimiliki oleh salah satu peserta pemilu itu kena pidana pemilu,” ujarnya.Baidowi mengatakan bahwa PPP siap berjuang untuk memenangkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dia menyakini para kader PPP solid mendukung pasangan Ganjar-Mahfud.“Kami yakin PPP nanti ketika pemilu lebih banyak yang memilih Pak Ganjar dan itu terbukti ketika kami turun ke bawah dan apalagi kalau wakil presidennya adalah Pak Mahfud Md,” katanya.Sebelumnya, di Jalan Wates Km 8, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman terpasang spanduk dukungan PPP untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.Adapun PPP bersama PDI Perjuangan, Perindo, dan Partai Hanura telah mendeklarasikan mengusung pasangan Ganjar-Mahfud dalam kontestasi Pemilu 2024. Sedangkan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, PKB, PKS, dan Partai Ummat.(sof/ANTARA)
Soal Pencopotan Baliho di Sumut, TPN Ganjar-Mahfud Buka Suara
Jakarta, FNN - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud buka suara terkait pencopotan baliho bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pematang Siantar, Sumatera Utara.Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyayangkan tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.\"Kami sangat kesal dan marah, begitu banyak kejadian yang mencederai proses demokrasi,\" kata Todung dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Menurutnya, dalam masa pemilu wajar apabila baliho pasangan bakal capres dan wapres ada di mana-mana. Namun, dia merasa hanya baliho pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. yang diturunkan.Untuk itu, Todung mengajak semua elemen bangsa berjuang menjaga integritas Pemilu dan Pilpres 2024. Adapun pihaknya akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke \'call center\' netralitas aparat negara dalam waktu dekat.\"Kita harus terus menerus berteriak soal netralitas aparat,\" ujarnya.Ia menilai apabila laporan tidak ditanggapi, maka ada potensi ketidaknetralan. Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu.\"Ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh,\" jelas Todung.Todung menegaskan keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu. Kalau masyarakat terpecah-belah Indonesia akan mengalami kemunduran demokrasi.\"Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat Pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
Surya Paloh Mengingatkan Pentingnya Keadilan bagi Bangsa Indonesia
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengingatkan pentingnya nilai keadilan bagi bangsa Indonesia dalam HUT ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu.Menurut dia, keadilan adalah nilai yang senantiasa membimbing manusia pada hidup yang sesuai dengan ajaran kebaikan.“Kita tidak bisa tinggal diam ketika ada penguasa, kekuasaan, yang berlaku tidak adil, demi kepentingan tertentu dan kelompoknya,” kata Surya Paloh, di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, di negara-negara yang makmur dan sejahtera, lembaga peradilan tetap berdiri, karena belum tentu keadilan sudah betul-betul ditegakkan di negara tersebut.Dia pun mengingatkan agar tidak menjadi orang oportunis yang memanfaatkan situasi krisis untuk meraih keuntungan pribadi, terutama melalui lembaga peradilan negara.Menurut dia, sifat oportunis dan mementingkan diri serta golongan sendiri, juga bisa dimiliki oleh orang-orang yang terdidik dan terpelajar.“Berbagai keistimewaan yang melekat pada dirinya, bukannya menyorotkan jiwa dan raga untuk kemaslahatan publik. Mereka malah menggadaikan kemaslahatan publik untuk keselamatan jiwa dan raga seorang,” katanya.Namun demikian, manusia selalu diberikan dua pilihan dalam menggunakan kepakarannya untuk kehidupan bernegara, yakni menyelamatkan masyarakat atau memanfaatkan kepakaran untuk keuntungan pribadi.\"Pilihan pertama adalah jalan sunyi yang jarang diambil sebagai pilihan utama,” katanya.(sof/ANTARA)
Cak Imin Menanggapi Hasil Berbagai Survei Terkait Elektabilitas AMIN
Jakarta, FNN - Bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi hasil berbagai survei yang menunjukkan bahwa dirinya dan Anies Baswedan memiliki elektabilitas terendah dibanding dua pasangan calon lain.Menurut dia, berbagai survei tersebut bisa saja merupakan upaya penggiringan opini publik terkait pemenang pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.“Pasti, pastilah itu (upaya menggiring opini publik),” kata Cak Imin usai Perayaan HUT ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu.Tak hanya itu, beberapa survei yang menyebutkan bahwa Pilpres 2024 berpotensi hanya berjalan satu putaran juga dinilai sebagai upaya menggiring opini publik.Sebelumnya, hasil survei beberapa lembaga seperti Charta Politika dan Populi Center menunjukkan bahwa elektabilitas Anies-Muhaimin (AMIN) terendah di antara pasangan bacapres/bacawapres.Dalam survei tatap muka yang dilaksanakan Charta Politika pada 26-31 Oktober 2023, elektabilitas AMIN hanya sebesar 24,3 persen atau di bawah dua pasangan bacapres/bacawapres lain. Elektabilitas Ganjar-Mahfud mencapai 36,8 persen dan Prabowo-Gibran mencapai 34,7 persen.Demikian pula, dalam survei Populi Center yang dilaksanakan secara tatap muka pada 29 Oktober sampai 5 November 2023, elektabilitas AMIN terendah di antara dua pasangan lain sebesar 22,3 persen.Dalam survei itu, elektabilitias Prabowo-Gibran unggul dengan nilai 43,1 persen, disusul oleh elektabilitas Ganjar-Mahfud sebesae 23 persen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Menghadiri HUT ke-12 NasDem
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhamin Iskandar (AMIN) menghadiri HUT Ke-12 Partai NasDem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu. Anies Baswedan tiba terlebih dahulu pada pukul 10.51 WIB, lalu disusul Muhaimin Iskandar. Bakal calon presiden ini disambut oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, tampak hadir pula Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Taslim, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, Ketua DPP NasDem Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem Charles Meikyansah, Ketua Fraksi Partai NasDem Robert Rouw, dan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid. Dalam acara tersebut, Ketum NasDen Surya Paloh dijadwalkan akan memberi orasi politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Anies-Muhaimin diusung dan didukung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Pasangan Ganjar-Mahfud diusung dan didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung dan didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.(sof/ANTARA)
Memalukan, Jawaban Ganjar Terhadap Pertanyaan Dubes Jepang Tidak Nyambung
Jakarta, FNN – Tampaknya, antusiasme mahasiswa terhadap perubahan sangat luar biasa. Perubahan dalam konteks ini bukan berarti kampanye Anies, karena perubahan memang sunatullah dan harus kita lakukan. Mahasiswa tidak butuh pemimpin yang hanya pencitraan, pasang baliho, dan tidak ada otak. Mahasiswa ingin Indonesia dituntun dengan kemampuan berpikir. “Itu yang jadi tema mahasiswa sekarang, yaitu perubahan, dan mulai didasarkan pada argumentasi bahwa Indonesia ini harusnya dituntun dengan kemampuan berpikir. Jadi, bagi mereka, sudahlah, mau pencitraan, mau pasang baliho, kalau otak tidak ada, ya sudahlah,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edis Sabtu (11/11/23) menanggapi antusiasme mahasiswa terhadap perubahan. Mereka menyebut hal itu sebagai kegagalan Presiden Jokowi untuk memuliakan kebebasan akademis, lanjut Rocky, sehingga orang tidak terlatih untuk berargumentasi. Jadi, semua orang mengikuti kanal-kanal FNN, Refli Harun, dan lain sebagainya. Mereka justru bercerita pada Rocky bahwa mereka kehilangan semacam role model. Bagi mereka role model itu tidak ada di kampus, tapi justru di tempat-tempat lain. Mereka menganggap bahwa pemimpin-pemimpin yang ada sekarang juga kurang pengetahuannya. “Bahkan, mereka melihat bagaimana Ganjar Pranowo tidak mengerti persoalan, lalu berusaha menjawab dan tidak ada satu pun poin yang substansial yang dia jawab. Sudah pakai bahasa Indonesia pun masih tidak bisa menjawab. Kan gila,” ujar Rocky menanggapi jawaban Ganjar Pranowo terhadap pertanyaan Duta Besar (Dubes) Jepang, Kenji Kanasugi, dalam acara CSIS pada Selasa (7/11/23) lalu. Jawaban Ganjar tersebut dapat dilihat di video yang sedang sangat viral dalam acara yang digelar di forum CSIS. Dalam acara tersebut, pihak panitia mengundang tiga calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Prnaowo, tapi Prabowo kelihatannya belum tampil. Selain ketiga capres, panitia juga mengundang para duta besar dari beberapa negara sahabat. Forum-forum semacam ini akan menunjukkan seperti apa kualitas dari para calon presiden kita. Jika melihat jawabannya, memang tidak terlalu salah, tapi tidak substansial. Itu persoalannya. Ganjar menjawab sesuatu yang poinnya tidak nyambung dengan pertanyaannya. Dia seperti tidak bisa menerangkan atau tidak bisa mengerti apa yang ditanyakan. Sepertinya dia sudah tahu bahwa penanya adalah orang Jepang sehingga dia mulai membuat semacam gimik soal Jepang. Tetapi, bukan itu yang ditanya. Bahkan, diterangkan di dalam bahasa Indonesia pun itu tidak substansial. “Jadi, dia enggak ngerti inti persoalan. Bayangkan mau jadi presiden, sebentar lagi Indonesia akan diseret di dalam proksi-proksi di kawasan Asia Pasifik ini, dan presiden kita (kalau Ganjar jadi presiden) dia enggak paham mau ngapain. Kan gila tuh. Ini ditonton dan menjadi viral. Ini memalukan betul,” ungkap Rocky. Jadi, lanjut Rocky, itu yang sering saya tegur dan dari awal saya kasih kritik bahwa PDIP itu didesain untuk menjadi semacam kemuliaan atau kemewahan kita dalam politik luar negeri, karena Bung Karno adalah tokoh politik luar negeri. Dia dikenal di internasional, lebih dari sekadar ide Sukarnoisme. Nah, ini Ganjar adalah kader PDIP, tapi buta huruf tentang global politics. “Jadi, sudahlah, kita anggap saja bahwa ini ada yang memang tidak pas pada Ganjar, begitu kira-kira,” tegas Rocky. Dari video viral itu juga terlihat bahwa persoalannya bukan masalah bahasa karena dia memakai earphone, yang berarti ada penerjemah. Jika dia menjadi presiden nanti, dalam forum internasional dia memang juga harus memakai bahasa Indonesia, tapi dia harus paham dengan konteksnya. “Itu bahayanya kalau orang itu terlalu picik. Ini jadi konyol. Tetapi, sudahlah, itu pelajaran buat Ganjar supaya belajar lebih banyak. Kira-kira begitu,” ujar Rocky lagi. Hal yang sama mungkin akan terjadi juga pada Gibran. Ironis memang. Presiden Jokowi selalu mengingatkan agar jangan salah pilih pemimpin karena situasi geopolitik global sekarang sedang memburuk. Ternyata, semua yang disampaikan itu hanya retorika kosong belaka, karena Ganjar juga semula orang yang digadang-gadang jadi the next Jokowi. “Iya, ini bagian dari the next Jokowi yang justru lebih buruk dari Jokowi sebetulnya. Bagaimanapun Jokowi masih kasih-kasih sinyal walaupun nyontek-nyontek di laptop. Ini bahaya betul Saudara Ganjar ini, dan akan diperlihatkan pada dunia internasional,” ujar Rocky. Dalam pandangan Rocky, Majalah Times sedang mengintai Indonesia, majalah-majalah Eropa juga sedang mengintai. Ini ada kasus baru seperti ini, bahwa Indonesia buta huruf terhadap global politics. Bukan sekadar buta huruf, tapi tidak paham pertanyaan inti yang disampaikan oleh wartawan asing. “Jadi, berbahaya betul bagi kita bangsa besar ini, tetapi pengetahuan dari pemimpin-pemimpin ini sangat kerdil,” ujar Rocky.(sof)
Satgas Yonif 300/Bjw Mengamankan Peralatan KKB di Gome
Jayapura, FNN - Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa mengakui Satgas Yonif 300/Bjw mengamankan berbagai peralatan milik KKB di Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.Peralatan milik KKB itu diamankan setelah terjadi kontak tembak.\"Awalnya ada laporan dari laporan yang diterima terungkap adanya informasi masyarakat yang melaporkan bila ada sekelompok orang yang berada di salah satu honai atau rumah khas masyarakat pegunungan di kawasan Tanah Merah, Distrik Gome,\" kata Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawap dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.Dikatakan, dari laporan yang diterima terungkap Jumat (10 /11) sekitar pukul 07.37 WIT, Dansatgas Yonif Raider 300/Bjw Letkol Inf Afri Swandi Ritonga mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bila disalah satu honai yang ada di wilayah Tanah Merah terdapat sekelompok orang yang tidak dikenal dengan gelagat yang mencurigakan akan melakukan gangguan keamanan.Untuk mengamankan wilayah itu kemudia diperintahkan Danpos Gome Lettu Inf Reza Pahlawan bersama tiga tim untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan di wilayah Tanah Merah.Saat prajurit Satgas Yonif 300/Bjw mendekati honai yang dicurigai, terdengar teriakan \"lari-lari\", kemudian keenam orang pria itu berlarian keluar dari honai dengan membawa satu pucuk senjata laras panjang sambil menembak ke arah personel TNI.“Kontak tembak berjalan singkat, kami berupaya mengejar namun KKB lari menuju hutan, dan setelah dilaksanakan pemeriksaan didalam honai dan mendapatkan barang bukti berupa HT, teropong dan senter serta barang lainnya,” jelas Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa.Ditambahkan, TNI akan berupaya memberikan rasa aman di masyarakat dan berharap kerjasamanya sehingga bila ada yang mencurigakan segera di laporkan.\"Mari kita bersama-sama menjaga keamanan di wilayahnya,\" ajak Gusti Nyoman Suriastawa.(ida/ANTARA)
