POLITIK
Kasus Nepotisme Jokowi di Tangan Tipikor Bareskrim Mabes Polri
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PENGADUAN Masyarakat mengenai dugaan tindak pidana Nepotisme Jokowi dan keluarga yang dilaporkan oleh Petisi 100 dan Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli (For Asli) ke Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 22 Januari 2024, kini telah berada dalam penanganan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Perwakilan pelapor/pengadu HM Rizal Fadillah, SH (Petisi 100) dan Ir. H. Budi Rijanto (For Asli) bersama dengan Kuasa Hukum Prof. Dr. Eggi Sudjana, SH M.Si, Djudju Purwantoro, SH, MH, CIL, CLA, M.Irwan Nasution, SH dan Asep Maulana Syahidin, SH sesuai dengan pemberitahuan Bareskrim, pada Senin 29 Januari 2024 telah memenuhi hadir di Bareskrim Mabes Polri. Delegasi mendapat penjelasan bahwa kasus tersebut kini berada dalam penanganan Dit Tipidkor Bareskrim Mabes Polri yang teregister dengan nomor B/ND-143/1/Res 7.4/2024/Robinops tanggal 23 Januari 2024. Menurut informasi yang didapat, nanti setelah ditetapkan Tim Penyidik, maka pihak pengadu akan diberitahu untuk langkah-langkah selanjutnya. Langkah cepat Bareskrim Mabes Polri terhadap Pengaduan Masyarakat (Dumas) atas dugaan terjadinya tindak pidana Nepotisme Jokowi dan keluarga ini menggembirakan dan patut mendapat apresiasi. Harapan bahwa kasus ini akan mendapat penanganan yang serius menjadi terbuka. Nepotisme sendiri dikualifikasi sebagai tindak pidana berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara. Tersangka dapat ditahan. Anwar Usman, mantan Ketua MK diduga akan menjadi awal atau pembuka pemeriksaan. Adik ipar Jokowi ini sangat terkait dengan Putusan \"nepotis\" yang menguntungkan keponakannya Gibran Walikota Surakarta sekaligus putera pasangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Widodo. Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 sudah menjadi bukti hukum sekaligus bacaan rakyat Indonesia sebagai vonis \"rekayasa\" yang menguntungkan keluarga Istana. Atas dasar Pasal 17 ayat 6 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Anwar Usman dapat dipidana sebagaimana bunyi ayat : \"(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan\". Ayat (5) mengingatkan adanya \"kepentingan langsung atau tidak langsung\" dengan perkara yang diperiksa. Dari Anwar Usman inilah berlanjut kepada peran-peran dan keterkaitan Jokowi, Iriana dan Gibran. Pasal 55 dan 56 KUHP mengenai penyertaan (deelneming) dapat menjerat ketiganya. Pembuktian dapat didalami dari berbagai sumber dan kesaksian. Informasi publik sangat terbuka. Investigasi Majalah Tempo Edisi 20-26 Desember 2023 dengan cover Iriana Widodo membonceng Gibran didorong oleh kaki Jokowi dari motor belakang bertema \"Tenang Ibu Sudah Disini\" menggambarkan peran besar Jokowi dan Iriana untuk menggolkan Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023. Jokowi dan Iriana adalah \"Tim Sukses\" Gibran Rakabuming Raka. Begitu juga investigasi Majalah Tempo Edisi 16-22 Oktober 2023 bertema \"Gerilya Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi\" dan Edisi 30 Oktober-5 November 2023 \"Timang-Timang Dinastiku Sayang\" dapat menjadi bahan bagi proses pemeriksaan kasus Nepotisme Jokowi oleh penyidik Tipidkor Mabes Polri. Peran serius Penyidik Tipidkor Bareskrim Mabes Polri akan menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya untuk mencegah dan menindak perilaku Nepotisme atau politik dinasti yang dilakukan oleh siapapun di negara hukum Republik Indonesia. Asas \"equality before the law\" tentu menjadi pegangan. Sejarah akan membuktikan. Nepotisme adalah kriminal dan merusak tatanan negara demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan bangsa dan rakyat Indonesia. Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana Korupsi dan Kolusi, maka Nepotisme pun harus segera dibasmi atau diberantas. KKN adalah rumpun dari penyakit berbahaya. Bandung, 30 Januari 2024.
Bakar Semangat Relawan, Putra Pertama Soekarno Minta Menangkan Ganjar: Urus Jokowi Gampang
Jakarta | FNN - Relawan Ganjar-Mahfud diminta untuk total berjuang dalam rangka memenangi Pilpres 2024. Hal ini sangat penting dilakukan agar Ganjar dan Mahfud sebagai pasangan capres-cawapres terpilih nantinya, akan bisa leluasa melaksanakan program jika sudah sah dilantik. Ajakan itu ditegaskan oleh putra pertama Sukarno, Guntur Soekarnoputra yang meminta para relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bekerja serius di Pilpres 2024 demi meraih kemenangan. \"Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain nanti terserah,\" kata Guntur di hadapan relawan, Senin (29/1/2024). Ia pun kemudian mengomentari pendapat berbagai pihak yang menghendaki pemakzulan Presiden Jokowi. Terkait hal ini, Guntur menyebut masih ada hal yang lebih penting daripada usaha pemakzulan. Tak lain adalah dengan lebih dulu mengantarkan pasangan Ganjar-Mahfud ke kemenangan Pilpres. \"Ada yang minta pemakzulan, ada yang minta ini, minta itu. Sudahlah, kita lupakan saja itu dulu, yang penting sekarang menurut ajaran Bung Karno yang tidak bisa ditunda-tunda menangkan dulu Ganjar Pranowo-Mahfud MD,\" kata dia. Lebih lanjut lagi, Guntur menegaskan Ganjar dan Mahfud bisa melakukan banyak hal jika sudah berhasil memenangkan Pilpres 2024. Guntur pun meminta seluruh relawan untuk terus bekerja memenangkan Ganjar-Mahfud. \"Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang, termasuk Jokowi itu mau kita apain nantilah,\" Guntur menegaskan. Keluarga Bung Karno layak kecewa dan marah karena Jokowi sebagai kader PDIP telah berkhianat kepada partainya. Karier politik keluarga Jokowi difasilitasi oleh PDIP, namun di akhir kekuasaannya mereka ramai ramai meninggalkan PDIP dengan bergabung ke partai lain. Bahkan, Kaesang Pangarep anak bungsu Jokowi, disulap menjadi Ketua Umum PSI dalam sekejap mata. Partai ini memiliki platform yang sama dengan PDIP. \"Siapa yang tidak sakit hati mendapat perlakuan seperti itu,\" kata Muktiyo, kader Banteng di Solo Jawa Tengah (25/01/2024). (abd).
Guru Besar Romo Magnis Soeseno Singgung Soal Ucapan 'Ndasmu Etik' Prabowo, Masih Mau Pemimpin Begitu?
Jakarta | FNN - Etika menjadi sangat penting bagi setiap sendi kehidupan. Karenanya Guru Besar Filsafat Moral, Franz Magnis Suseno sangat resah dengan ucapan \'Ndasmu Etik\' calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang disampaikan di hadapan para pendukungnya, belum lama ini. Diketahui, Prabowo mengucapkan itu usai dicecar soal etika dalam debat pertama Pilpres 2024. Franz Magnis Suseno pun menyebut situasi politik Pemilu 2024 dalam kondisi genting. Alasannya, banyak orang yang menjadi korban di era reformasi atas dasar Pancasila, Keyakinan, dan Etika. Tetapi kini, etika justru dinodai hingga adanya tanda-tanda Pemilu mendatang bakal dipengaruhi penguasa dan tanda-tanda manipulasi. \"Sekarang kita menghadapi situasi \'etika ndasmu\', apa kita mau dipimpin oleh orang yang menodai etika, itu serius loh tampak etika kekuasaan merosot, paling-paling kekuasan yang disebut oligarki dan sebagainya, saya melihat ada tanda-tanda sekarang juga bukan hanya arah pemilihan mau dipengaruhi oleh penguasa, tapi tanda-tanda manipulasi,\" katanya dalam Talkshow yang digelar Alumni SMA Top GUN di Triboon Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (28/1/2024). Menurut Romo Magnis, kalau indikasi kecurangan itu betul adanya maka kita dapat kesan pemilihan umum kali ini sudah tidak adil. \"Maka betul-betul dicuri, kita dalam situasi gawat yah, lebih gawat dari sebelum reformasi,\" kata Romo mengingatkan. Romo Magnis melanjutkan, sejatinya dalam memilih capres-cawapres, prinsipnya adalah dengan tidak memilih pasangan yang dinilai paling buruk. \"Apakah situasi itu genting, iyah. Saya mau sedikit jelaskan situasi genting itu, kemarin saya ditanyai sahabat saya Din Syamsuddin (Muhammad Sirajuddin Syamsuddin), Romo pilih siapa, saya jawab saya pegang pada prinsip saya, pokoknya jangan yang terburuk, yang terpilih yang lain, jadi saya akan putuskan kemudian,\" tuturnya. (sof)
Ganjar Pranowo Pastikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Terealisasi, Sudah Terbukti Saat Gubernur
Kulon Progo | FNN - Satu keluarga miskin, satu sarjana merupakan program yang pasti dijalankan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Hal ini merupakan komitmen Ganjar Pranowo sejak lama dan sudah dibuktikan saat menjabat Gubernur Jawa Tengah. Kepastian akan menjalankan program tersebut kembali ditegaskan Ganjar saat hadir dalam acara kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di Alun-alun Wates, Kulon Progo, DIY, pada Minggu (28/1/2024) sore. Ganjar merespon teriakan massa yang meminta adanya sekolah gratis. Menjawab permintaan itu, Ganjar kemudian balik bertanya: sekolah gratis atau makan gratis. Massa kompak menjawab: sekolah gratis. Mendapat jawaban itu, Ganjar pun mengamini kebutuhan sekolah gratis demi kepentingan masa depan generasi muda. Sekolah gratis adalah sebuah program yang menurut Ganjar diidam-idamkan masyarakat Indonesia selama ini. \"Maka satu keluarga miskin, satu sarjana. Itulah yang kemudian diharapkan nantinya mereka akan jadi anak-anak hebat membantu keluarganya, membantu orang tuanya karena pasti mereka punya budi pekerti yang luhur,\" ucap capres pasangan cawapres Mahfud MD itu. Diketahui, saat menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah memulai program vokasi. Program ini dirancang melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan dipersiapkan agar anak bisa cepat bekerja. \"Terasa betul ciri-ciri kemiskinan melekat mulai hilang karena fasilitas kehidupan jauh lebih baik,\" paparnya. Ganjar kemudian menilai semua daerah harus menjalankan program tersebut yang dikomandoi oleh pemerintah pusat. Pendataan akan dilakukan dengan rinci, penyusunan sistem canggih dan pelaksanaan dengan benar dan transparan. \"Negara bisa hadir membantu keluarga itu agar ada anaknya 1 sarjana dalam keluarga miskin untuk mengubah nasibnya,\" terang Ganjar. (dos)
Anis Matta: Indonesia akan Stabil Apabila Kelompok Kanan dan Nasionalis Bersatu di Tengah
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta para pendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk tidak alergi dengan kata \'aamiin ya rabbal alamin\'. Sebab, hal itu adalah bagian dari doa, sehingga tidak perlu menggantinya menjadi kata \'qobul\'. Anis Matta menilai yang mendoakan pasangan Prabowo-Gibran agar bisa memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2024, justru lebih banyak dibandingkan pasangan calon (paslon) lain. \"Jadi kalau ada yang mendoakan beliau (Prabowo Subianto, red) untuk menang dalam Pilpres, apalagi sampai menang satu putaran. Kita juga bilang aamin ya robbal alamin (kabulkan ya Tuhan, kabulkanlah), tidak perlu mengubahnya menjadi qobul,\" kata Anis Matta dalam Dialog Keumatan di Ronatama Graha & Convention Hall, Depok, Jawa Barat (Jabar), Minggu (28/1/2024) sore. Menurut Anis Matta, tidak perlu bermain-main dengan hal-hal seperti itu, apalagi mempermainkan ayat dan agama untuk kepentingan politik elektoral dalam pemilihan. \"Kita milih pasangan Prabowo-Gibran itu dengan yakin, dan tidak bermain-main dalam hal hal seperti itu. Insya Allah kita teguh dengan pilihan kita, yakin bahwa pilihan kita yang tepat. Dan mudah-mudahan, karena tepat akan dimenangkan oleh Allah SWT,\" katanya. Prabowo, kata Anis Matta, akan memberdayakan umat, dari orang yang tidak berdaya menjadi berdaya. Dari orang tidak berpengetahuan menjadi berpengetahuan, serta mengubah orang lemah menjadi kuat. \"Itulah yang menjadi cita-cita Partai Gelora, dan kenapa kita mendukung Pak Prabowo. Karena kita ingin mengubah Indonesia menjadi pemimpin dunia, menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru,\" katanya. Namun, hal itu akan terwujud apabila situasi Indonesia stabil, dan tidak ada pembelahan di masyarakat. Kelompok kanan dan nasionalis, menurutnya, harus disatukan seperti yang telah dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 lalu.. \"Hal ini sudah terbukti. Kita berhasil melalui Covid-19 dan krisis yang lalu, dimana ekonomi Indonesia relatif stabil dengan menyatukan dua orang yang berseteru menjadi sekutu yang kuat,\" katanya. \"Ini yang dilihat sebagai persatuan dalam menghadapi krisis besar. Bersatu pun sebenarnya, belum tentu bisa menghadapi krisis, apalagi tidak bersatu. Karena itu, saya tidak bisa membayangkan, apabila kita sebagai bangsa masih terbelah, sementara ancaman disintegrasi bangsa dan krisis di depan mata,\" sambungnya. Anis Matta menegaskan, bahwa semua agenda pasangan Prabowo-Gibran adalah memperjuangkan kepentingan umat Islam. Mulai dari pemberian gizi ibu hamil, makan siang gratis di sekolah, wajib belajar 16 tahun hingga kuliah gratis. \"Itu semua adalah sarana pemberdayaan bagi umat Islam. Dan Umat Islam akan mendapatkan keuntungan terbesar dari semua agenda yang diperjuangkan Pak Prabowo,\" tegasnya. Ketua Umum Partai Gelora ini menilai kesungguhan Prabowo dalam memperjuangkan kepentingan Islam, bisa dilihat dari semangat pantang menyerah dalam mengikuti kontestasi Pilpres, meskipun sudah pernah kalah dua kali. \"Kalau targetnya kursi biasanya sudah menyerah, apalagi sudah tua, orang akan berpikir begitu. Maknanya dia punya agenda dalam hidupnya yang ingin diperjuangkan. Pak Prabowo ini punya cita-cita besar,\" jelasnya. Prabowo, lanjutnya, memiliki pemahaman tentang situasi geopolitik dunia sekarang yang berada dalam ancaman krisis besar. Sebab, informasi mengenai geopolitik ini, tidak banyak didapat elite-elite nasional, padahal hal itu sangat fundamental. Situasi geopolitik sekarang berbahaya bagi bangsa dan negara, karena ada ancaman perang kawasan dan perang global. \"Sehingga kita tidak sedang mencari pemimpin yang sempurna, tetapi pemimpin yang tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya dan tepat pada situasinya. Pak Prabowo adalah adalah orang yang paling tepat memimpin kita saat ini. Prabowo adalah man of the moment,\" pungkasnya. Dialog Keumatan ini dihadiri kurang lebih 1.000an orang berasal tokoh alim ulama, kiai, ustad, ibu-ibu majelis taklim se-Kota Depok. Juga dihadiri pada pengurus, kader dan simpatisan, serta calon anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPRD Kota Depok. Mereka antara lain Dedi Miing Gumelar dan Ratu Ratna Damayani, caleg DPR Ri daerah pemilihan (dapil) Jabar VI (Kota Bekasi dan Kota Depok), serta Achmad Chudori, caleg DPRD Provinsi dapil Jabar VIII (Kota Bekasi dan Kota Depok). Dialog Keumatan ini juga dihadiri Ketua Bappilu Partai Gerindra Jawa Barat Aries Marsudiyanto, perwakilan partai politik Koalisi Indonesia Maju, politisi senior Partai Gelora Deddy Mizwar, Ketua Bangter II DPN Partai Gelora dan lain-lain. (Ida)
Pemilu 2024, Perang Penentu Masa Depan Indonesia
Oleh: Syaiful Bahri Rurai | Anggota DPR RI Periode 2014-2019 PEMILU kali ini, terlihat menguatnya pertarungan gerakan di bawah permukaan, bukan sekadar pada WA Group dan medsos, namun operasi daratlah yang menentukan akhir kemenangan dari sebuah perang. Walaupun perang via medsos, hanyalah operasi udara di dunia maya semata, yang bisa saja mempengaruhi persepsi publik. Namun operasi darat, adalah pasukan infanteri di lapangan yang menentukan akhir sebuah pertempuran dan perang, makanya infanteri adalah queen of the battle. Tentu saja pasukan darat tersebut harus pula mendapat bantuan tembakan dari pasukan artileri medan, dan juga kavaleri, agar tidak banyak jatuh korban yang berjatuhan. Dengan turun tangannya sang raja ke medan laga, itu berarti indikasi kuat bahwa kontestasi pemilu 2024 semakin kencang dan kompetitif. Intinya seluruh operasi dalam sebuah perang, tetap saja bertumpu pada operasi intelijen sebagai tulang punggungnya. Makanya Hadist Nabi menyebut \"Al-harbu khid\'ah\" karena politik, adalah perang tanpa darah, dan perang adalah politik dengan darah, kata Mao Tze Tung, juga Carl von Clauzewits. Mao Tse Tung menyebut kemenangan perang bertumpu pada operasi gerilya, dengan strategi desa mengepung kota. Strategi mana telah berhasil melumpuhkan pihak Kuo Min Tang dibawah pimpinan Chiang Kai Sek pada 1948. Mao pun akhirnya berhasil menguasai China daratan sepenuhnya. Kuo Min Tang pun akhirnya memilih mundur ke Taiwan. Gerilya pun terbagi dua, ada total gerilya, dan ada hit and run. Dalam sejarah Indonesia, sesaat setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, kita pun tak luput dari intervensi asing. Indonesia pernah diserbu sekian Divisi Pasukan Inggris, dengan melibatkan detasemen Gurkha yang terkenal tangguh di segala medan tersebut. Inggris sebagai pemenang Perang Dunia II, memiliki alutsista lengkap, darat, laut dan udara, namun mereka kalah di Surabaya, karena ada spirit pada rakyat yang melawan secara kolektif dan solid berjibaku, walau hanya dengan bermodalkan *Resolusi Jihad* Para Kyai (KH Hasyim Ashari dan KH Chasbullah Wahab), yang ikut membentuk lasykar² perlawanan seperti Hizbullah dll untuk bangkit melawan sampai titik darah penghabisan. Tercatat dua orang Brigadir Jenderal Inggris tewas, di Morokrembangan dan Jembatan Merah, Surabaya, ditangan milisi sipil yang justeru tidak terlatih dengan baik secara militer tersebut. Mereka dengan gagah berani menghadang militer Inggris, walau hanya dipimpin seorang anak muda Bung Tomo, dengan modal retorika yang menggema: *Allahu Akbar* dan *Merdeka atau Mati* lewat siaran Radio Pemberontak. Hingga 3 orang tukang becak jalan Tunjungan Surabaya, dengan gagah berani menaiki puncak menara Hotel Yamato (eks Hotel Oranye, sekarang: Hotel Majapahit), untuk merobek bendera Belanda menjadi Merah Putih, walau tewas ditembus peluru Belanda. Lalu pada tahun 1947 dan 1948, Indonesia secara resmi diserbu Militer Belanda pada Agresi I dan II, dengan mengerahkan 200,000 pasukan militernya. Belanda secara sepihak membatalkan Perjanjian Renville yang ditanda tangani diatas kapal perang AS USS Renville tersebut. Namun perlawanan gerilya \"hit and run\" dari Panglima Besar Sudirman, yang sementara sakit paru² berat, beserta rakyat, berhasil melumpuhkan militer Belanda. Bahkan panglima pasukan KNIL, Jenderal Simon Hendrik Spoor pun tewas tertembak oleh pasukan gerilya pimpinan Kapten Maraden Panggabean di Sumatera Timur (Sumut sekarang), walau versi Belanda menyebutnya tewas diracun oleh operasi telik sandi gerilya Indonesia, karena saking malunya Belanda untuk mengakui sang jenderalnya tewas ditangan pasukan TNI..Nakh, sekarang pemilu juga adalah tak lepas dari campur tangan kepentingan asing dan aseng. Karena posisi geostrategis, dan SDA Indonesia yang sangat kaya dan melimpah, begitu menjanjikan baginsiapapun yang menguasainya...Nusantara memang telah lama di incar, bahkan sejak era Kediri dibawah Raden Wijaya dan Kertanegara, telah di invasi oleh Pasukan Kubilai Khan sebanyak dua kali, namun 30,000 Prajurit Mongol yang sangat kesohor dan ditakuti tersebut, justeru kucar-kacir di tanah Jawadwipa pada 1293. Bahkan Komandannya Meng Khi, dipotong hidungnya oleh pendekar-pendekar pribumi yang tak rela tunduk kepada asing dan aseng. Prinsip lama Sun Tze seakan berlaku abadi: \"kenalilah musuhmu, maka engkau akan memenangkan 1000 pertempuran.\" Indonesia kali ini butuh pemimpin baru, yang benar-benar memahami akan perubahan geopolitik, baik regional maupun global dewasa ini. Karena dunia sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Disekeliling kita, ada eskalasi di Laut China Selatan (LCS) dengan kencangnya klaim China melalui Ten Dash Lines nya, di selatan kita telah ada Pakta AUKUS antara Australia, AS dan Inggris, yang mengantisipasi kehadiran China di Pasifik Selatan, dan di Pasifik ada juga Aliansi QUAD. Ini seakan memutar memori kita kembali pada era Cold War. Namun kali ini *Cold War Going Hot* nampaknya. Dan Pemilu 2024 ini, adalah penentuan seperti apa nantinya wajah dan eksistensi Indonesia dimasa depan. Mengutip Gandhi: *the future depends on what we do today.*_
Viral Penolakan Gibran Masuk Madura: Kami Tidak Butuh Anak Tak Punya Etika
Jakarta | FNN - Masyarakat Madura, Jawa Timur tampaknya masih sangat kesal terhadap sikap kurang sopannya cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat tampil dalam debat cawapres, pekan lalu. Gibran dicap tidak punya etika saat berhadapan dengan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Masyarakat Madura, kampung halaman Mahfud MD, merasa dilecehkan atas perbuatan tidak beradab dari Gibran. Penolakan warga Madura terhadap Gibran kemudian terlihat dari maraknya spanduk dan baliho yang berisikan kalimat-kalimat yang isinya tidak menghendaki Gibran ke Madura untuk melakukan kampanye Pilpres. Spanduk dan baliho penolakan itu tersebar di beberapa wilayah, seperti di Bangkalan Madura, Kota Malang, dan di Kabupaten Jember. Narasi dalam spanduk tersebut beragam, tetapi mengarah kepada satu pernyataan yakni menolak Gibran karena perbuatannya yang dicap tidak punya etika. Pemasangan spanduk dan baliho ini pun menjadi viral di tengah masyarakat meskipun belum diketahui secara pasti pihak mana yang memasang baliho itu. “Ini akibat dari seseorang yang nggak punya etika dan merendahkan orang yang lebih tua. Inilah respon kami sebagai masyarakat,” ujar Sutomo, seorang pedagang di Kabupaten Bangkalan, Madura pada Jumat (26/1/2024) lalu. Sehingga siapa pihak yang memasang spanduk dan baliho itu, sambung warga, menjadi tidak penting. Lantaran apa yang terjadi adalah sebuah kenyataan yang tidak perlu dibela. Warga setempat menilai bahwa pemasangan spanduk dan baliho itu merupakan bentuk protes warga terhadap sikap dan kelakuan Gibran saat debat cawapres. “Kepada Gibran, tidak usah nyari orang di balik pemasangan spanduk ini. Ini adalah suara kami, kalau kalian tangkap orang kami maka kami akan lawan,” kata Sutomo. (sws)
Prabowo Diramal Jadi Presiden di Usia Tua, Publik: Itu Menghibur Diri
Jakarta | FNN - Hanya bermodalkan ramalan, sebagian masyarakat cenderung percaya kalau Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tua. Ramalan itu sendiri memang pernah dilontarkan mantan Presiden Gus Dur. Namun yang namanya ramalan, tidak bisa dijadikan patokan, masih ada otoritas Tuhan Yang Maha Kuasa. \"Tidak ada orang yang tahu persis masa depan seseorang,\" kata Asep, warga Majalengka, Jawa Barat, saat ditanya wartawan, Kamis (25/01/2024). Ujang, warga lainnya, ikut menukas senada. Bagi Ujang, Prabowo sudah mencapai titik terakhir, sudah selesai, tak mungkin jadi presiden. \"Pak Prabowo sudah finish, jangan mimpi,\" kata Ujang yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online di taman kota Kuningan, Jawa Barat belum lama ini. Menurut Ujang, pasangan Prabowo Gibran, hanya bisa menang jika dilakukan dengan jalan curang. \"Jika mereka yakin bakal jadi presiden, hal itu hanya menghibur diri,\" paparnya. Pengamat politik yang juga Koordinator Kajian Merah Putih, Profesor Sutoyo Abadi pun menilai isu Prabowo bakal jadi presiden di usia tua, sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, kebenaran pernyataan Gus Dur itu kini malah jadi dipertanyakan oleh keluarga Gus Dur sendiri. \"Sangat politis, bahkan kebenarannya sangat diragukan oleh keluarga Gus Dur melalui Yeni bahwa pernyataan tersebut dari Gus Dur tidak pernah ada,\" tandas Sutoyo kepada wartawan di Jakarta. Sebaliknya, menurut Sutoyo, capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran kemungkinan akan kalah di pertarungan Pilpres nanti. Jika tidak tumbang di putaran pertama, dipastikan akan kalah di putaran kedua. Itu sebabnya, sambung Sutoyo, kelompok pendukung rezim sekarang sedang galau dan panik, hingga selalu mencari cara untuk menggoyang dunia maya. Contohnya, Presiden Jokowi tiba tiba muncul membuat keributan bahwa presiden boleh kampanye dan memihak pada salah satu capres. \"Itu sinyal kepanikan pertahanan Jokowi untuk bisa menang tinggal satu cara \"melalukan kecurangan\". Tidak peduli resiko dan dampak politiknya yang sangat berbahaya,\" Sutoyo menegaskan. Hal seperti itu sudah pernah terjadi yang dikenal dengan prinsip Machiavelli, seorang politikus yang tak segan menghalalkan segala cara asal menang dan mencapai tujuan. Adapun target dan sasarannya adalah mengamankan angka kemenangan Prabowo-Gibran angka di atas 51 % lebih yang telah dipatok dan harus menang dalam satu putaran, tidak boleh meleset dan gagal. Saat ini, keadaan sangat menakutkan bagi Jokowi karena politik dinastinya sudah diterjang gelombang tsunami, akan tenggelam. Itu terlihat karena elektabilitas Prabowo terus menurun bahkan makin runyam dihantam citra politik Gibran sebagai Cawapresnya terus diterpa prahara macam-macam stigma negatif sebagai anak haram konstitusi, bodoh, songong, sombong dan tidak memilih etika. Maka jangan heran apabila ada rekayasa yang akan terjadi untuk memuluskan rencana curang perangkat kecerdasan buatan, yaitu Artificial Intelligence (AI), yang konon dari Cina sudah masuk ke Indonesia. Alat kecerdasan buatan ini sudah bekerja membuat gambar, video, dan audio palsu yang cukup realistis untuk menipu pemilih dan mungkin mempengaruhi pemilihan. Faktanya selama ini telah muncul foto, audio, video hoak, yang cukup meyakinkan. Suara salah satu capres yang dikloning dengan gambar, video, dan audio hiper-realistis dalam setiap kampanye di dikendalikan langsung dari lokasi kampanye untuk mengacaukan dan menghancurkan sebagai trik kotor merusak kampanye lawan. \"Ini paling berbahaya bahwa angka kemenangan salah satu capres 2024 jauh hari sudah dipersiapkan menggunakan data dan algoritma untuk mengotomatisasi tugas seperti menargetkan angka kemenangan Paslon 2,\" ujar Sutoyo mengingatkan publik agar waspada terhadap tipu muslihat menggunakan kecerdasan buatan. (abd)
Terjun Kampanye, Moral dan Etika Jokowi Dipertanyakan: Bikin Malu Bangsa
Jakarta | FNN - Ucapan Presiden Jokowi yang menyebut pejabat setingkat presiden maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara, langsung dihujani kritik keras. Bukan apa-apa, Jokowi sebagai kepala negara dinilai semakin melewati batas-batas kepatutan yang cenderung mencoreng nama baik bangsa dan negara Indonesia. Dengan kata lain, jika nanti Presiden Jokowi betul-betul berkampanye untuk capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran, itu sama saja mempermalukan Indonesia di mata dunia. Hal ini ditegaskan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun yang menyoroti etik moral berbangsa Presiden Jokowi usai menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. \"Ini kan saya bicara soal etik, dan moral bernegara, ya, etik itu di atas hukum, di atas pengaturan perundang-undangan, etik itu soal kepatutan, kepantasan, pantas patut kita lakukan,\" ujar Komarudin, Rabu (24/1/2024). Bahkan, sambung Komarudin, ini sejarah pertama kalinya ada seorang presiden aktif yang mengkampanyekan anaknya dalam kontestasi Pemilu. \"Kan anaknya dicalonkan jadi wapres. Jadi, kalau bapaknya presiden aktif, mengkampanyekan anaknya menjadi presiden, itu baru pertama kali terjadi di dunia, itu yang harus dihindari. Ini soal etik moral berbangsa itu,\" katanya lagi. Komarudin kemudian menegaskan bahwa etika berbangsa merupakan hal yang penting. Meskipun memang tidak ada UU yang melarang presiden berkampanye. \"Kita berbangsa, etik itu penting dalam berbangsa dan bernegara,\" ucap dia. Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak. \"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,\" ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024). (Ida)
Langkah Darurat Pemakzulan Presiden (Bagian-1)
Oleh Dr. Imail Rumadan/Pengajar Fakultas Hukum Universitas Nasional & Ketua Umum Pemuda ICMI Dinamika dan gejolak perdebatan diseputaran isu pemakzulan Presiden intemsitasnya semakin meningkat. Gagasan yang diprakarsai oleh Petisi 100 dan Poros Transisi Nasional akhir-akhir ini semakin mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Tidak terkecuali para pakar hukum tata negara. Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Zainal Arifin Muchtar misalnya, menyatakan bahwa pemakzulan presiden sah-sah saja. Bisa iya, bias juga tidak. tergantung pada sisi pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden. Namun mekanisme yang tersedia saat ini untuk melakukan pemakzulan cukup panjang dan sangat rumit. Ada kendala yang dihadapi secara teknis terkait mekanisme pemakzulan presiden. Sementara pakar hukum tata negara yang lain menyatakan bahwa gerakan yang ingin memakzulkan Jokowi itu inkonstitusional, karena tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B UUD 45. Bahkan ada pakar hukum yang sangat tersohor secara tegas menyebutkan bahwa gerakan pemakzulan presiden adalah suatu bentuk tindakan makar. Pernyataan semacam ini tentu menyesatkan logika berfikir public, sebab mekanisme pemakzulan presiden telah dirumuskan secara jelas dalam UUD 1945. Artinya patut untuk dipertanyakan apakah pernyataan tersebut secara tidak langsung menududuh bahwa konstitusi telah mengatur norma tentang makar? Konstitusi secara jelas mengatur mekanisme pemakzukan presiden yang disampaikan setiap warga negara. Hak kostitusional setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden. Permasalahannya disini adalah harus dibuktikan pelanggaran hukum tersebut. Seberapa besar dugaan pelanggaran yang trelah dilakukan oleh Presiden, dan memiliki daya rusak terhadap launegara? Menanggapi pernyataan para pakar hukum tersebut di atas, pemahaman sederhana yang dapat disampaikan sebagai orang yang belajar hukum, bahwa penyataan ini menunjukan adanya suatu kondisi dimana telah terjadi pemurtadan kepada konstitusi. Tampak kalau konstitusi telah dipaksa untuk keluar dari tujuannya hanya karena mengikuti tafsir yang kabur. Tafsir yang kurang tepat dalam memahami konteks aspirasi warga negara yang menyuarakan pemakzulan presiden. Kondisi ini lantaran hati dan logika telah terhalang oleh gelapnya tabir materialism. Akibatnya, tidak lagi objektif dalam melakukan penilaian terhadap isu pemakzulan presiden. Analogi sederhana yang disampaikan dalam konteks memahami derasnya desakan pemakzulan presiden saat ini. Setidaknya agar masyarakat tidak dibuat bingung dengan pemahaman para pakar yang memiliki ketinggian ilmu pengetahuan di bidang hukum. Namun pemahaman dan pandangannya tidak lebih-kurang seperti mesin foto copy yang hanya sebatas mengkopi teks bacaan pada dokumen yang difoto copy tersebut. Analogi sederhananya adalah ibarat sebuah kendaraan bus yang mengalami rem blong (kerusakan pada rem) saat kendaran sedang melaju dengan cepat di jalan tol. Tidakan yang diambil oleh sang sopir untuk menyelamatkan para penumpang bus adalah mengarahkan arah mobil pada jalur darurat (jalur keselamatan). Jalur yang tersedia pada pinggiran jalan tol, sebab tindak mungkin sang sopir tetap mengarahkan arah bus pada jalan normal. Akibatnya bisa terjadi tabrakan beruntun yang membahayakan banyak orang dan memakan banyak korban. Analogi sederhana di atas menegaskan sebuah pemahaman bahwa, isu pemakzulan presiden yang digaungkan saat ini tidak bisa dipahami dalam pemahaman yang formalistik semata. ada kondisi dimana mekanisme konstitusi yang tersedia secara formal tidak memungkinkan untuk diterapkan. Mekanisme normal tidak bisa dipakaiu lantaran terlalu berbelit dan sangat rumit. Kondisi ini ditambah dengan instrumen dan kelembagaan negara yang tersedia secara formal tidak berfungsi secara normal. Lembaga negara tersandra dengan berbagai kepentingan politik pragmatis. Sementara laju kerusakan negara akibat berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden Jokowi semakin parah. Perlu mengambil langkah darurat untuk menghentikan gerak laju sang presiden agar daya rusak negara yang ditimbulkan tidak menjadi besar. Warga negara yang menyuarakan pemakzulan itu sebagai langkah sudah benar. Tanpa harus mendalami ilmu hukum lebih jauh secara formal sebagaimana para pakar tersebut. Namun dituntut untuk memahami dan mentaati segala aturan hukum yang berlaku di republik ini. Bahwa pemahaman secara sederhana terkait proses pemakzulan presiden harus berdasarkan konstitusi sebagai manifestasi terhadap negara berkedaulatan rakyat yang dilaksanakan pada UUD 1945 (constitutional democracy). bersambung
POPULER
