POLITIK
Capres Gunakan Fasilitas Negara, Bawaslu Mingkem Bae
Jakarta, FNN - Aturan yang membolehkan Menteri yang maju dalam Pilpres tidak harus mundur, ternyata jelas tujuannya. Presiden hendak memfasilitasi kandidatnya agar bisa menggunakan fasilitas negara seenaknya. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tubenya Ahad (31/12). Rocky Gerung mengatakan bahwa mestinya secara etis Menteri yang maju dalam Pilpres mundur saja. Demikian juga mengenai penggunaan peralatan-peralatan negara atau kapasitas negara yang sengaja diizinkan secara permisif oleh Presiden Jokowi. Menurut Rocky, Jokowi tahu bahwa itu hanya mungkin digunakan untuk kepentingan mengevaluasi kalau tidak berguna untuk menopang Gibran. “Kita anggap bahwa ini kesempatan untuk minta Bawaslu yang memutuskan,” ujar Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa Pemilu adalah kewenangan KPU dan Bawaslu sehingga yang bisa mengeluarkan keputusan itu adalah kewenangan Bawaslu. Oleh karena itu, harusnya Bawaslu mengatakan bahwa pihaknya akan melarang Presiden untuk mengizinkan kandidatnya menggunakan fasilitas negara. Itu akan dilakukan kalau Bawaslu mempunyai kapasitas etis. Masalahnya, apakah Bawaslu berani menegur Presiden? (abd)
Ma'ruf Amin Usulkan Pejabat Nyapres Mundur, Rocky Gerung: Omongan Gak Ada Guna
Jakarta, FNN - Ada komentar menarik dari Wakil Presiden Ma\'ruf Amin ketika diwawancarai Kompas TV Jumat (29/12) lalu. Ma\'ruf mengatakan bahwa pemerintah berpeluang melakukan evaluasi terhadap aturan soal cuti bagi Menteri yang maju sebagai capres atau cawapres. Saat ini aturan mengenai hal tersebut tidak mengharuskan Menteri mundur ketika sedang maju sebagai capres atau cawapres. Cukup mereka boleh kampanye ketika hari libur atau kalau kampanye di hari kerja, cukup mengajukan cuti saja. “Kalau ternyata hasil evaluasi itu justru (aturan) banyak dilanggar maka sebaiknya kembali saja seperti dulu, (menteri maju pilpres) mundur,” kata Ma’ruf. Ma\'ruf Amin juga mengatakan bahwa ke depan mestinya jika ada menteri yang menjadi capres atau cawapres mundur saja karena bisa menganggu kinerja pemerintahan dan dikhawatirkan ada pemanfaatan sumber daya atau fasilitas di Kementerian yang mereka pimpin. Menanggapi ocehan Ma\'ruf, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan keheranannya. “Nah, itu konyolnya Pak Ma\'ruf Amin, ke depannya, ke depan kapan lagi, sudah tidak ada ke depan. Sudah mulai proses-proses kecurangan pemanfaatan fasilitas lembaga,” ujar Rocky dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Minggu (31/12). Tetapi, lanjut Rocky, kelihatannya Ma\'ruf Amin harus punya kalimat yang wajib dia ucapkan, meski hal itu menjadi sesuatu yang tidak akan ada efeknya. Karena, begitu Jokowi mengatakan tidak usah mundur, justru Jokowi menginginkan pejabat-pejabat itu memanfaatkan fasilitas negara untuk mendukung aktivitas sosialisasi Gibran. “Kan Prabowo justru diminta untuk pakai pesawat negara saja. Kan, itu konsekuensi dari mengatakan tidak perlu mundur. Jadi, buat apa itu diucapkan oleh Ma\'ruf Amin. Jadi kita sekadar mendengar Ma\'ruf Amin masih ada, karena dia mesti berkomentar. Tetapi, komentarnya itu sama sekali tidak ada gunanya, usefulness,” ujar Rocky. Namun demikian, ada atau tidak ada aturan, mestinya pejabat yang maju sebagai capres atau cawapres secara etis harus mundur.(ida)
Unas dan Pemkab Anambas Kembangkan Ekowisata Penguatan Komunitas Adat Maritim
Jakarta | FNN - Universitas Nasional (Unas) bersama Pemerintah Kabupaten Kepualaun Anambas, Provinsi Kepulauan Riau memperkuat pengembangan ekowisata berbasis penguatan komunitas adat maritim (Pekat Maritim). Kegiatan ini mendapat dukungan dari dana padanan kepada perguruan tinggi dan industri yang berkolaborasi dalam pengembangan inovasi melalui rencana kerja Kedaireka (Kerja Sama Dunia Usaha dan Kreasi Reka) Kemenristekdikti (Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi) tahun 2023. Dekan FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Unas Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si sebagai ketua tim kedaireka Unas mengusung gagasan dan implementasi sebuah model penguatan komunitas adat maritim. Khususnya dalam meningkatkan pemberdayaan sosial budaya dan ekononomi di Kabupaten Kepualaun Anambas. “Model Pekat Maritim ini merupakan terobosan gagasan dari Unas dan Pemkab Anambas untuk memastikan pengembangan pariwisata harus bersifat integral, holistik dan memenuhi prinsip-prinsip berbasis masyarakat, beridentitas, berkelanjutan, bertanggung jawab dan terpadu,” kata Dekan FISIP Unas Erna Ernawati di Jakarta, baru-baru ini. Menurutnya, melalui gagasan Model Pekat Maritim ini berusaha membangun kesadaran dan penguatan masyarakat local, sehingga pariwisata diharapkan dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Pengembangan ekowisata maritim harus terintegrasi dengan masyarakat lokal dengan seluruh nilai dan praktik budayanya sehingga pengembangan wisata tidak meninggalkan masyarakatnya. Dikemukakan, kegiatan Kedaireka Pekat Maritim ini berisi serangkaian kegiatan, dimulai dari diskusi yang berisi pembangunan sumber daya, pemberdayaan berbasis masyarakat, penyusunan modul Pekat Maritim sekaligus pelatihan kepada Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Kabupaten Anambas. Termasuk perumusan naskah akademik pengelolaan wisata maritim berbasis masyarakat dan budaya. “Rapat konsultasi untuk mendorong peraturan bupati sampai pada penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) untuk dapat memastikan Pengelolaan Wisata Maritim Berbasis Masyarakat dan Budaya di Kabupaten Anambas bisa berjalan dan berkelanjutan,” ujar Erna. Bupati Anambas Abdul Haris menyambut baik dan mendukung sepenuhnya kegiatan Kedaireka Pekat Maritim ini. Komitmen ditunjukan pada kolaborasi dukungan dalam bentuk dana tunai maupun barang untuk penguatan komuntas adat maritim, sehingga memberikan pertumbuhan wisata sekaligus kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini masuk dalam KKNT (Kuliah Kerja Nyata Tematik)-MBKM (Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, melibatkan mahasiswa dari lima program studi FISIP Unas, yakni: Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Sosiologi, Adminstrasi Publik dan Ilmu Komunikasi. Mahasiswa terlibat langsung pada kegiatan perumusan dan implementasi Model Pekat Maritim. Melalui kegiatan ini, kata Erna, para mahasiswa bisa terjun langsung pada pengembangan dan penguatan komunitas maritim, belajar pada masyarakat dengan berbagai karakteristik dan kompleksitasnya, belajar berbagi dan memecahkan masalah di tingkat riil. “Kegiatan ini sangat kosntruktif bagi mahasiswa karena bisa membekali tidak saja pengetahuan, tapi keahlian yang akan sangat berguna bagi penguatan pembelajaran maupun pengalaman yang bisa dikembangkan di masa depan,” pungkas Erna. (*)
Fahri Hamzah Bongkar Kelemahan Rival Prabowo-Gibran di Pilpres 2023
JAKARTA | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah membongkar kelemahan yang ada di kubu pasangan nomor usur 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurut Fahri, baik kubu Anies-Muhaimin dan juga Ganjar-Mahfud sama-sama dalam kondisi terjebak dalam satu sistem yang tidak mungkin membuat mereka merubah keadaan. \"Mereka tidak sadar kalau sekarang dijebak, karena sejak awal mereka sendiri terlibat menciptakan sistem treshold yang menyebabkan kita kesulitan mencari argumen dari koalisi antara parpol-parpol yang ada,\" sebut Fahri dalam bincang-bincang bersama awak media di The Taliwang Heritage and Resto di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Kamis (28/12/2023) malam. Pasalnya, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu menyebut, kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memiliki andil dalam terciptanya ambang batas pencalonan presiden atau president threshold/PT 20 persen tersebut. Fahri mangaku kalau dirinya lah, yang sedari awal mendorong penghapusan PT 20 persen, karena sudah menduga pihak lain tidak ada yang berani bersuara, jika bersinggungan dengan pemimpin saat ini. \"Saya waktu itu sudah berargumen di Mahkamah Konstitusi (MK), saat menjadi saksi dan pengusul penghapusan trahold 20 persen itu. Saya sudah menduga juga calon-calon yang akan muncul itu tidak akan beralasan, kecuali apabila calon itu dikaitkan dengan pemerintahan yang sedang memimpin sekarang ini,\" ujarnya. Karena itulah, menurut Wakil Ketua DPR Periode 2019-2014, yang relevan apabila treshold-nya 20 persen itu, adalah bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), atau yang melawannya. Sedangkan pasangan nomor urut 1 dan 3 itu kesulitan menempatkan dirinya, karena mereka juga masih ada dalam kabinet. \"Itulah sebabnya acara real survei membuktikan bahwa pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran terus mengalami peningkatan karena satu-satunya yang posisinya jelas di mata rakyat,\" tegas Wakil Komandan Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tersebut. Sehingga Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka dianggap satu-satunya pasangan yang memiliki argumen yang kuat sekarang ingin meneruskan pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, perkiraan Fahri, pasangan nomor urut 2 lah yang akan memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti. \"Saya kira argumen ini sangat sulit untuk dibantah. Mengapa? Karena terlalu kuat dan sekali lagi itu menjadi agenda kita kedepannya,\" pungkas Caleg DPR RI Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu. (Ida)
Mahfuz Sidik: Sekarang Ada Arus Gelombang Perpindahan Kepemimpinan dari Generasi Tua ke Muda
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ingin memberikan kesadaran kolektif kepada masyarakat, bahwa sekarang sedang ada arus gelombang perubahan kepemimpinan di Indonesia. Fenomena tersebut, tidak hanya terjadi pada kepemimpinan di tingkat nasional, tapi juga di daerah yang menandakan adanya lompatan besar proses perpindahan kepemimpinan dari generasi tua ke generasi muda. \"Saya kira kita sepakat, bahwa Pemilu 2024 ini bukan hanya satu prosesi demokrasi 5 tahunan saja, tapi juga punya makna strategis yang lebih penting, yaitu adanya proses transisi kepemimpinan,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam Gelora Talks dengan tema \'Pilpres 2024: Gibran dan Fenomena Pemimpin Muda\', Rabu (27/12/2023) sore. Menurut Mahfuz, ketika berbicara profil demokrasi di Indonesia, ada dua tren saat ini, yakni tren populasi dan tren pemilih muda. Dimana 69 % penduduk Indonesia masuk kategori usia produktif dari usia 15-40 tahun. Kemudian dari 69 % tersebut, sekitar 66 juta berusia antara 0-14 tahun. \"Dalam jangka waktu 10-15 tahun ke depan, mereka akan menambah level piramid penduduk muda. Indonesia benar-benar akan mengalami bonus demografi,\" ujarnya. Selain itu, lanjut Mahfuz, 52 % pemilih di Pemilu 2024 merupakan pemilih pemula dan pemilih muda yang berusia 17-40 tahun. \"Artinya, mayoritas pemilih pada Pemilu 2024 tersebut, adalah dua profil tadi. Dan hal ini juga ada korelasi dengan kepimpinan politik di daerah, nasional dan global,\" katanya. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada 42 kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun dan ada 100 kepala daerah berusia antara 40-49 100. \"Jadi kalau kita total ada 142 kepala daerah yang usianya 50 tahun ke bawah. Sementara di legislatif, dari 580 anggota DPR RI hasil Pemilu 2019, ada 86 anggota DPR berusia 21-40 tahun, 165 anggota DPR RI yang berusia 41-50 tahun. Sehingga di legislatif sendiri lebih dari 40 % atau hampir 250 anggota DPR yang usianya 50 tahun ke bawah,\" ujarnya. Jika melihat data tersebut, maka kehadiran Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) merupakan fenomena atau tren sekarang, bukan merupakan linear yang terjadi begitu saja. \"Fenomena ini juga ada di banyak negara, munculnya pemimpin muda mulai dari Presiden, Perdana Menteri yang usia di bawah 40 tahun. Dan ada 33 negara yang memiliki regulasi yang mengatur syarat minimal untuk maju sebagai kepala negara, adalah 35 tahun,\" ungkapnya. Dengan demikian, kata Mahfuz, tren kehadiran pemimpin muda itu, tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga fenomena secara global. \"Saya mau sharing pengalaman di lapangan, saya sudah 4 kali ikut Pemilu, ketika saya dan teman-teman di dapil mau pasang spanduk khusus bertema pemimpin muda. Banyak warga yang datang, bukan karena keberatan, tapi justru meminta spanduk untuk dipasang di rumah mereka. Jadi masyarakat sangat antusias dalam menyosong kehadiran pemimpin muda di 2024,\" katanya. Layak Bersanding Sementara itu, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Mulya Amri mengomentari soal penampilan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat kemarin, yang dinilainya luar biasa. \"Ini merupakan surprise, ketika banyak yang underestime terhadap penampilan Mas Gibran. Justru menunjukkan, Mas Gibran sanggup dan layak bersanding dengan para cawapres lainnya yang lebih senior,\" kata Mulya Amri. Ia mengatakan, Gibran tidak hanya sekedar hadir dan tampil saja, tapi juga menguasai semua materi debat, mulai dari persoalan hukum dan HAM, sosial dan ekonomi. Artinya, berbagai topik dikuasai oleh Wali Kota Solo itu. \"Mas Gibran tidak sekedar mengimbangi, tapi juga memberi warna dan memikat hati kepada pemirsa dan pemilih, tapi beliau benar-benar menguasai materi debat,\" katanya. Selain itu, lanjut Mulya, satu hal yang menjadi kekuatan Gibran dalam debat cawapres kemarin adalah sikap hangatnya menyapa anak muda. \"Ketika anak muda menyapa anak muda itu terdengar otentik. Dan Terbukti Mas Gibran yang paling baik bicara tentang masa depan, tidak seperti cawapres lainnya,\" jelas Mulya. Sedangkan Komandan Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran Arief Rosyid mengatakan, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, tidak hanya kemenangan seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi kemenangan anak muda. \"Ini adalah pasangan kombinasi yang sempurna, antara generasi senior dan generasi junior. Prabowo-Gibran memperjuangkan peran anak muda, dan akan dipastikan jumlah anak muda di ruang-ruang publik semakin bertambah terus,\" kata Arief. Ketua Umum KNPI Ryano Panjaitan menilai, pasangan Prabowo-Gibran yang paling komitmen melanjutkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari sisi investasi dan pembangunan di daerah. \"Di era Pak Jokowi , kemajuan yang sudah dialami dari sisi ekonomi, terutama pemerataan investrasi di luar pulau Jawa sudah mencapai 53 persen, dari tadinya 35 persen. Dan hanya Pak Prabowo yang betu-betul berkomitmen melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi, terutama hilirisasi,\" kata Ryano. Prabowo, kata Ryano, berjanji akan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi untuk melawan organisasi perdagangan dunia (WTO), karena dianggap semena terhadap Indonesia selaku pemilik sumber daya alam. \"Pak Prabowo adalah pemimpin yang tegas, berani dan tidak gampang didekte sama siapapun, apalagi orang asing. Besar harapan kami agar anak-anak muda mendukung Prabowo-Gibran, selain akan menurunkan stunting, juga akan meningkatkan kecerdasan anak muda. Hanya Prabowo yang konsen dengan pemuda,\" pungkasnya. (ida)
Semangat Keumatan dan Kebangsaan Baru Bisa Disatukan Apabila Threshold Dihapus
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyoroti dua isu penting yang kerap muncul di tiap gelaran pemilihan umum (Pemilu). Yakni isu keumatan dan isu kebangsaan yang selalu dipertentangkan. Meski situasi sekarang dirasa jauh lebih tenang dan lebih kondusif, namun kondisi Pilpres 2024 tetap ada bibit ketegangan yang bisa mengancam disintegrasi bangsa. \"Sebenarnya semangat kebangsaan dan keumatan ini tidak perlu kita polarisasi. Kita bisa menyatukannya, kalau kita punya kedewasaan kesadaran berbangsa,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk \'Pilpres 2024: Menyatukan Semangat Keumatan dan Kebangsaan\', Rabu (20/12/2023) sore. Diskusi yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedi Miing Gumelar ini, dihadiri Tokoh Nasional Agum Gumelar dan Pakar Komunikasi Effendi Gazali sebagai narasumber. \"Jadi di sinilah peran para tokoh sesepuh bangsa seperti Pak Agum Gumelar ini, memposisikan dirinya sebagai pemersatu bangsa. Karena konsep mereka memang untuk memastikan bagaimana bangsa ini agar on the track,\" katanya. Hal ini menurutnya, menjadi kata kunci dalam kesatuan dan keutuhan sebagai bangsa. Anis Matta menilai pembelahan di kanan, kiri dan tengah merupakan warisan politik jauh sebelum Indonesia merdeka. \"Warisan pembelahan ini diperkuat lagi di zaman Orde Baru, karena partai-partai kanan dilebur menjadi satu, PPP. Sedangkan yang kiri dilebur menjadi PDIP, dan tengah ada Golkar,\" katanya. Persoalan fundamental yang harus diselesaikan dalam jangka menengah dan jangka panjang terkait pembelahan, adalah masalah polarisasi politik. Polarisasi terjadi, pada dasarnya karena tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah. \"Tapi kalau kita lihat dalam masyarakat yang berpendidikan tinggi, rata-rata masyarakatnya lebih toleran, karena mungkin orangnya lebih sejahtera,\" katanya. Karena itu, kata Anis Matta, masalah pendidikan dan kesejahteraan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Agar dapat memiliki masyarakat yang berpengetahuan dan sejahtera penduduknya secara ekonomi. \"Kalau kualitas masyarakat ada pada sisi pendidikan dan sisi kesejahteraannya sudah kita perbaiki, mungkin masyarakat tidak akan terlalu gampang lagi dipolarisasi dan akan mengedepankan semangat kebangsaan,\" katanya. Selain itu, Ketua Umum Partai Gelora ini, memberikan catatan mengenai perbaikan sistem Pemilu yang bisa menyerap identitas atau keragaman di masyarakat, misalkan dengan menghilangkan threshold atau ambang batas \"Dengan perbaikan sistem ini, supaya energi kita semuanya tersalurkan, semua orang puas dengan pilihan-pilihanya, walaupun tidak akan mencapai tujuannya. Tapi paling tidak akan menjaga kita semua sebagai bangsa,\" katanya. Catatan lainnya adalah mengenai perdebatan soal batas usia capres/cawapres 35 tahun. Hal ini perlu menjadi diskursus dan bahasan ke depan, dimana apa yang sebenarnya menjadi dasar penetapan batas usia tersebut. \"Menarik juga kalau kita bongkar, karena di dalam Islam hanya dikenal soal batas usia, sebelum baligh dan setelah baligh. Begitu orang mencapai baligh, dia punya hak seluruhnya. Kalau di kita gampangnya sudah 17 tahun, itu sudah punya hak memilih dan dipilih. Ini masalah filosofi yang harus kita bahas,\" katanya. Jauh Lebih Konsdusif Sementara itu, Tokoh Nasional Agum Gumelar mengatakan, untuk menyelesaikan masalah keumatan dan kebangsaan diperlukan kesepakatan yang mendasar tentang kebersamaan kita sebagai bangsa. \"Ada tonggak sejarah yang bisa kita lihat, dimana Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Setelah itu, para pejuang kemerdekaan mencari kebersamaan bersama setelah kita merdeka,\" kata Agum Gumelar. Yakni mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu. Sehingga ketika ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan paham lain, harus diluruskan karena tidak menghargai para pejuang kemerdekaan. \"Janganlah Pancasila ini dipermasalahkan lagi dan dikatakan tidak perlu kebersamaan. Butir-butir Pancasila itu harus dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,\" katanya. Ketua Umum DPP Pebabri ini mengatakan, dua masalah keumatan dan kebangsaan ini akan selalu muncul terutama di dalam momen-momen bangsa seperti Pilpres. \"Kita harus menentukan satu langkah ke depan yang lebih kreatif, karena Pilpres 2019 lalu, adalah Pilpres yang sangat tidak kondusif, membuat masyarakat dan bangsa ini terpecah dan terpolarisasi,\" katanya. Kegaduhan-kegaduhan selama ini, sebaiknya diakhiri dan mulai kembali merajut persatuan. Kemudian menyongsong Pemilu 2024 dengan semangat persatuan, menjadikan pemilu sekarang lebih kondusif dan demokratis. Menurut Agum, ada tiga unsur utama yang berperan menjaga agar Pemilu 2024 lebih kondusif. Pertama adalah partai politik (parpol) yang menciptakan kaderisasi dan koalisi-koalisi. Dimana lebih dewasa dalam menentukan calon dan membaca aspirasi rakyat. \"Unsur kedua adalah KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Kita berharap agar KPU lebih profesional, lebih netral dan tidak berpihak,\" kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas ini. Unsur ketiga, kata Agum, adalah rakyat pemilih punya kewajiban moral untuk mendewasakan dalam proses berdemokrasi. Berbeda pilihan itu merupakan hal wajar, dan sifatnya adalah sementara. \"Dan ini harus berakhir ketika Pilpres selesai, begitu selesai tidak ada perbedaan lagi. Hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi, realita politiknya. Itulah sikap dewasa yang harus kita tonjolkan, Insya Allah Pemilu 2024 tidak akan separah 2019. Itu harapan kami,\" katanya. Namun, Agum berharap agar rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin di 2024, hendaknya memperhatikan kriteria capres yang kecintaannya kepada NKRI tidak diragukan. Lalu, punya tekad kuat melanjutkan pembangunan yang baik dilakukan pendahulunya, dan meninggalkan yang tidak baik tanpa caci maki. \"Kemudian seseorang yang berani meminimalisir kegaduhan-kegaduhan agar pembangunan bisa berjalan sesuai harapan rakyat, dan Indonesia menjadi negara maju, negara adidaya seperti yang diharapkan Partai Gelora,\" pungkas Agum. Tidak Perlu Threshold Sedangkan Pakar Komunikasi Effendi Gazali mengatakan, untuk menyatukan semangat keumatan dan kebangsaan, sudah sepatutnya menghilangkan threshold atau ambang batas pemilihan presiden dalam Pemilu Serentak. \"Sehingga orang tidak perlu masuk dalam tanda petik, melakukan manipulasi terhadap dirinya sendiri, pemilih, KPU, serta sikap-sikap kita sebelum dan sesudah Pemilu,\" katanya. Ketika semua kelompok di masyarakat dan partai diberikan kebebasan untuk mengajukan calon presidennya. Jika acuannya berdasarkan Pemilu 2019, maka semuanya boleh, partai atau gabungan partai bisa mengajukan capresnya, serta tidak menutup kemungkinan partai baru mengajukan capres juga. \"Saya tidak berkeberatan Mas Gibran jadi cawapres, tapi kalau MK dulu mengabulkan gugatan kita tidak ada threshold, maka yang muncul orang bisa milih. Dan dasar kita adalah 17 tahun, sudah bisa dipilih dan memilih, bukan dasar 35 atau 40 tahun,\" katanya. Usulan yang disampaikannya ini adalah bentuk pendekatan sistemik dengan memberikan kebebasan semua parpol bisa mengusung calon. Sebab, dampak pembelahan dari pemberlakuan threshold bisa merusak pertemanan, keluarga dan lain-lain. \"Dibuka dulu sesuai dengan UUD kita, sehingga nggak banyak yang seperti sekarang. Ketika kalah dia, maka mau tak mau mendukung calon lain di putaran kedua. Dan yang terpenting, presiden yang diusung tidak meninggalkan partai pengusung atau karena ingin dengan partai yang lain,\" katanya. Selain itu, Effendi juga mengusulkan agar mekanisme Pemilu Serentak juga diubah menjadi dua kali, Pemilu Serentak nasional dan daerah. Pemilu Serentak nasional digelar untuk Pemilu Legislatif (Pileg) DPR dan DPD, serta Pilpres. Sementara Pemilu Serentak daerah untuk memilih Pileg Anggota DPRD I dan II, serta Pilkada. \"Jadi sekarang kita berada dalam pilihan-pilihan seperti ini, karena memang tidak ada pilihan. Sehingga ketika ada tokoh yang dianggap ekstrem kiri dan ekstrem kanan dalam konteks kebangsaan dan keumatan, maka mereka menggunakan ceruk-ceruk yang ada,\" tegasnya. (Ida)
Zulkifli Seperti Orang Yahudi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih HANYA karena ingin menyenangkan hati Capres Prabowo Subianto, Zulkifli mengatakan ada perubahan sikap umat Islam, diam tidak membaca \'amin\' seusai surah Al-Fatihah dilafalkan imam shalat. Zulkifli juga mengatakan terkait praktek salat ketika tahiyat atau tasyahud dengan menggerakkan satu jari di ubah dengan dua jari, disampaikan dengan cengengesan dalam sambutan pidatonya, dan itu mustahil terjadi. Ketika sebagian umat Islam terkejut disamping Zukifli sebagai muslim juga sangat tidak pantas disampaikan oleh figur yang sedang menjadi pimpinan partai Islam. Melakukan sendal gurau yang dilarang oleh Islam. Menjadikan agama sebagai candaan atau mem-plesetkan istilah-istilah agama adalah kebiasaan orang Yahudi, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah, ayat -104 : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. [Al-Baqarah/2:104]. Kata _\"Raa’ina\"_ berarti “sudilah engkau memperhatikan kami”. Yaitu kebiasaan para sahabat ketika berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Orang yahudi mem-plesetkan menjadi “Ru’unah” yang artinya sangat dungu atau sangat tolol. Demikianlah orang-orang Yahudi menjadikan _\"agama sebagai candaan dan senda gurau.\"_ Zulkifli seperti orang Yahudi yang kehilangan adab dan akhlak terhadap Agama Allah Taala , agama di jadikan sebagai candaan, main-main, olok-olok dan senda gurau. Tidak ingat bahwa Allah Taala memperingatkan keras terhadap para pelaku yang menjadikan agama sebagai candaan dan senda gurau. Hal ini sangat keras peringatannya, dalam QS. At Taubah : 65 - 66 : “Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab: “Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain main saja”. Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan RasulNya kamu selalu berolok olok?”. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman…[At Taubah : 65-66] Syaikh Abdurrahman As-Sa’di rahimahullah menjelaskan bahwa hukumnya sangat berat yaitu bisa keluar dari agama Islam. Beliau berkata : “Mengolok-olok dalam agama, ayat Al-Quran dan Rasul-Nya termasuk kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam, karena agama ini dibangun di atas pengagungan kepada Allah, agama dan Rasul-Nya.” Karena memang agama ini adalah suatu yang mulia dan sangat tidak boleh digunakan untuk jadi bahan candaan atau lawakan. Ternyata menjadikan agama ini menjadi bahan candaan, olok-olokan, dan sendau gurau bisa mengakibatkan seorang muslim menjadi kafir, jika dia tidak bertobat. Persoalan di dunia kalau akan minta maaf , akan minta maaf kepada siapa yang ada hanya pertaubatan. Akan dilakukan atau tidak juga terserah pribadi Zulkifli, karena itu urusan yang bersangkutan dengan Allah SWT. Karena ucapan Zulkifli persis seperti orang Yahudi yang suka mengolok olok agama dan langsung turun ayat akan resikonya. **
Fahri Hamzah: Agenda Umat Islam di 2024 adalah Menang
JAKARTA | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, agenda umat Islam pada 14 Februari 2024 mendatang, pertama adalah bersatu dan kedua menang. \"Kita harus mengkonsolidasi kekuatan umat, untuk kembali menyadari bahwa agenda terpenting adalah bersatu dan menang. Jangan ikut agenda orang lain,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Rabu (20/12/2023). Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat Bincang Keumatan dengan tokoh se-Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta di Hotel Hotel Holiday Inn, Jababeka, Cikarang Utara, Sabtu (16/12/2023) lalu. Menurut Fahri Hamzah, agenda keumatan dan agenda kebangsaan adalah sama, yakni bersatu dan menang. Sehingga ia meminta kelompok ekstrem kanan dan eskstrem kini bersatu di tengah. \"Agenda umat itu, adalah bayi yang lahir jangan kurang gizi, anak-anak bersekolah gratis sampai kuliah. Lalu, militer kita kuat dan negara kita kuat,\" katanya. Jika militer dan negara Indonesia kuat, maka kata Fahri, Indonesia harus menjadi superpower baru agar bisa duduk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang memiliki hak veto. \"Ini kita perlukan untuk menghajar kezaliman kepada umat di seluruh dunia. Kita bisa bantu Rohingya, kita bisa bantu Palestina. Kalau sekarang cuma protes itu, iya bagus. Tapi itu selemah-lemahnya iman,\" katanya. Sehingga Pemilu 2024, lanjut Fahri, harus menjadi pintu masuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa maju secara militer dan negara kuat secara ekonomi melalui agenda keumatan dan kebangsaan tersebut. \"Kita harus luruskan pemahaman ini dan terjun ke basis-basis umat, bahwa agenda kita itu harus bersatu dan menang, bukan ikut agenda orang lain,\" ujarnya. Dengan bantuan gizi ibu hamil, sekolah dan kuliah gratis, menurut Fahri, generasi Indonesia akan memiliki otak kuat untuk memikirkan strategi-strategi yang rumit. \"Sedangkan untuk ekonomi rakyat, kita akan mengucurkan anggaran Rp 400-500 triliun yang ekonominya berbasis kepada kegiatan ekonomi rakyat,\" katanya. Fahri mengkritik ada partai yang tiba-tiba mengaku sebagai partai umat dan mengkonsolidasikan kekuatan umat Islam. \"Gara-gara partai ini, Partai Gelora tidak jadi partainya umat. Padahal Partai Gelora, ketua umumnya mengerti Al-Qur\'an, mengerti hadist, seorang ulama dan alumni pesantren. Kok ada partai yang ngusung calon presiden dari kanan, tiba-tiba ngaku-ngaku jadi partainya umat,\" katanya. Fahri menegaskan, agenda keumatan tidak bisa diserahkan kepada partai tersebut. Karena partai itu, tidak mengerti dan serius untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam. Ia menilai umat Islam hanya dijadikan kendaraan politik partai tersebut. \"Saya ingin sampaikan supaya ini clear, karena umat sedang dikomporin orang-orang tertentu. Masa Viktor Laiskodat umat, Johnny G Plate umat, sejak kapan jadi umat. Agenda keumatan itu, tidak bisa diserahkan kepada orang-orang yang tidak pernah serius,\" tegasnya. Fahri mengungkapkan, Prabowo Subianto sejak zaman Orde Baru (Orba) telah membela umat Islam. Yakni dengan mendorong adanya dialog antara sipil dan militer melalui yayasan, serta lembaga studi yang dibentuk. \"Sampai-sampai Pak Prabowo punya panggilan di sekitar teman-temannya dengan panggilan Umar. Karena dia diberi gelar sebagai Umar Bin Khattab, berani membela mereka yang didzalimi,\" katanya. Karena memiliki kedekatan dengan umat Islam ini, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, Prabowo sengaja dikorbankan ketika Orde Baru runtuh, karena dianggap memiliki agenda lain, yakni memperjuangkan eksistensi umat Islam. \"Jadi Pak Prabowo ini dianggap punya agenda lain, membuka diri dengan kalangan umat. Sikap Prabowo ini didukung Pak Harto (Presiden Suharto). Makanya Pak Harto berubah, pakai nama Haji Muhammad Soeharto, dan kemudian merestui pendirian ICMI yang diketuai Professor BJ Habibie, serta mendirikan Bank Muamalat Indonesia,\" ungkapnya. Jadi, menurutnya, kejatuhan Soeharto juga dipicu adanya perubahan sikap penguasa Orba itu yang dianggap membuka diri dengan kalangan umat Islam. Hal itu tidak disukai oleh kelompok tertentu ketika itu. \"Soeharto merestui usulan Prabowo untuk membuka diri dan dialog kalangan umat Islam. Ini sebenarnya bagus, ada model dialog antara Islam dan militer. Kita sebagai aktivitas gerakan mahasiswa waktu itu, tidak sadar. Dan sekarang kita mulai sadar, diantara sebab-sebab Pak Harto dijatuhkan pastilah ada kaitannya saat dia mulai mengkonsolidasi kekuatan umat,\" jelasnya. Dengan realita tersebut, lanjut Fahri, seharusnya Prabowo menjadi pahlawan bagi umat Islam, karena sejak dari dulu hingga sekarang konsisten dalam memperjuangkan agenda keumatan. \"Jadi kemenangan Prabowo-Gibran nantinya adalah kemenangan umat, kemenangan bangsa dan kemenangan persatuan yang tidak mau melihat umat terpecah belah,\" katanya. \"Tahun 2024, adalah kemenangan Umat Islam yang moderat. Dan rekonsiliasi nasional yang kita rancang pada tahun 2019 akan mencapai kemenangan,\" pungkas Fahri. (Ida)
FPN Desak KPU Sebutkan Nama Parpol Pengepul Dana Haram Triliunan Rupiah untuk Pemilu 2024
Jakarta | FNN - Front Pergerakan Nasional (FPN) mendesak diskulifikasi Peserta Pemilu Yang mendapat sumbangan dana Ilegal.Demikian informasi yang diterima FNN Rabu (19/12/2023) di Jakarta. Informasi dari Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat terdapat transaksi mencurigakan yang masuk ke rekening bendahara Partai Politik. Proses kampanye pemilu 2024 waktunya sangat singkat, sehingga publik harus tahu dari mana asal sumbangan apakah dari pribadi dan korporasi yang bermasalah secara hukum atau tidak. Jangan sampai proses elektoral pemilu 2024 ini dirusak oleh donatur yang bersumber dari dana-dana haram. Oleh karena itu Front Pergerakan Nasional menekankan beberapa hal ; FPN mendesak agar KPU dan Bawaslu membuka kepada publik nama-nama bendahara partai politik penerima sumbangan dana Haram tersebut. FPN mendesak pada penyelenggara proses elektoral (KPU) dan Bawaslu harus mendisiplinkan peserta pemilu terkait penerimaan dana yang digunakan agar sesuai ketentuan perundang-undangan. FPN mendesak KPU dan Bawaslu Memberikan arahan dan hukuman atau sanksi yang jelas kepada mereka yang tidak memiliki komitmen pada proses yang jujur akuntabel dan transparan, agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil. FPN mendesak seluruh instansi penegak hukum PPATK telah bersurat kepada KPU, Bawaslu dan GAKUMDU serta penyidik pidana awal harus segera Menyelesaikan temuan dan informasi dari PPATK tersebut karena ini sudah masuk ranah pidana Pemilu. FPN mendesak agar peredaran uang tersebut dihentikan atau dibuat tidak laku di pasar karena berpotensi di gunakan untuk penggalangan suara atau politik uang dalam pemilu 2024, sehingga akan sangat meresahkan dan merusak tatanan demokrasi di setiap tahapan pemilu 2024. FPN mendesak aparat penegak hukum untuk mengamankan Ratusanribu Save Deposit Box (SDB) yang berpotensi digunakan untuk tindakan kampanye baik pemilu dan pemilihan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan. Front Pergerakan Nasional sebagai bagian civil society senantiasa mengawal proses demokrasi. FPN berkomitmen menjaga proses agar berada dalam koridor yang benar, sehingga para begal demokrasi tidak bisa merusak demokrasi, kedaulatan rakyat dan penegakan hukum (rule of law). (*)
Ridwan Kamil Doakan Partai Gelora Lolos ke Senayan
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menggelar acara ngevlong bareng bersama mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Kang Emil di sebuah kafe di Jalan Braga, Bandung pada Minggu (17/12/2023) malam. Ngevlog bareng bertajuk \'Face to Face Bersama Ridwan Kamil\' ini dilakukan usai keduanya menggelar rapat bersama Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jawa Barat dengan jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Jabar. Rapat tersebut, membicarakan evaluasi dan pematangan strategi pemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat. Dalam rapat ini, Anis Matta bertindak sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, sementara Ridwan Kamil sebagai Ketua TKD Jabar. Sebelumya, Anis Matta menyempatkan diri menggelar Dialog Keumatan dengan para tokoh dan ulama Jabar bertempat di Gedung Bikasoga, Buah Batu, Bandung. Kehadirannya untuk memastikan umat Islam tidak terpecah belah akibat kontestasi politik 2024. \"Sahabat Gelora, saya sedang berada di Bandung bersama Kang emil di kafe beliau, nama kafenya, Jabarano. Ini kafe baru berdiri dua bulan, tapi ramai betul. Kita sudah duduk lama dan tidak sepi-sepi, penuh terus,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (20/12/2023). Anis Matta mengatakan, persahabatannya dengan kang Emil sudah terjalin lama sejak tahun 1998. Tidak hanya itu, ketika maju sebagai Wali Kota Bandung beberapa waktu silam, ia juga mendukungnya. Karena itu, pertemuannya dengan Kang Emil saat ini adalah ajang nostalgia. \"Saya pertama kali kenal beliau tahun 1998, kita bertemu di New York ketika saya sedang keliling Amerika, waktu beliau masih kerja di sana. Kemarin waktu beliau maju sebagai Wali Kota pertama kali, saya juga mendukung beliau. Sekarang kita ada di satu barisan yang sama di tim pendukung Pak Prabowo. Jadi sekarang kita ingin nostalgia saja,\" katanya. Kepada Anis Matta, Kang Emil menjelaskan, soal pemberian nama kafenya, yang baru didirikan dua bulan lalu itu, dengan nama Jabarano. Jabarano, kata Kang Emil, artinya Jawa Barat menuju nomor satu sedunia urusan kopi. \"Revolusi datang dari secangkir kopi. Paling enak ngomong politik sambil minum kopi. Makanya saya suka sedih nolakin tamu, karena kafenya ramai terus tidak pernah sepi,\" ungkap Kang Emil. Terlepas dari hal itu, Kang Emil bersyukur sepanjang hidupnya banyak dipertemukan dengan orang-orang hebat yang mewarnai perjalanan bangsa ini, salah satu diantaranya, adalah Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta \"Salah satu orang yang saya kagumi, adalah Ustad Anis Matta. Saya ketemu beliau tahun 1998 saat kerja di New York, Amerika. Di sana, saya juga jadi pengurus DKM, ngurusi majalah, sementara istri saya guru ngaji,\" ujarnya. Kang Emil menilai Anis Matta adalah sosok pemimpin yang konsisten sejak menjadi aktivis 1998 hingga sekarang, tidak pernah berubah dalam pola pikirnya. \"Ustad Anis Matta ini punya pola pikir yang mampu membahasakan sesuatu yang rumit, filosofis ke dalam bahasa yang muda dicerna semua orang. Itulah kelebihan beliau,\" katanya. Alumnus Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB) dan College of Environmental Design, University of California yang telah merancang banyak karya bangunan ikonik yang mendunia ini, berharap agar Anis Matta dapat terus memberikan edukasi perjalanan demokrasi di Indonesia kepada masyarakat. \"Perjalanan demokrasi kita ini masih muda, butuh ada pemikiran-pemikiran yang tidak melulu soal politik praktis, tapi refleksi. Dan itu, menurut saya adalah strength (kekuatan)-nya Ustad Anis Matta di situ,\" kata Kang Emil. Karena sekarang berada dalam satu gerbong tim pemenangan Prabowo-Gibran dengan Anis Matta, Kang Emil berharap dapat diberikan kemenangan dalam Pilpres 2024. \"Kami sudah sepakat, kami harus menang terhormat. Kita berlomba-lomba menjual gagasan, misi dan menyerahkan kepada rakyat. Secara matematis, Insya Allah kemenangan ada hilalnya, tapi kita tetap ikhtiar, istiqomah, fastabiqul khairat, serta menunggu takdir Allah SWT , \" katanya. Dalam kesempatan ini, Kang Emil juga mendoakan Partai Gelora lolos ke Senayan, sehingga dapat ikut serta menyempurnakan sistem demokrasi Indonesia lebih baik lagi. \"Saya doakan Ustad Anis Matta dan partainya, Partai Gelora bagian dari perjalanan menyempurnakan sistem bangsa kita, yaitu demokrasi. Siapa tahu dengan kehadiran Partai Gelora, adil dan makmur akan datang lebih cepat,\" pungkasnya mengakhiri. Malam itu, Anis Matta terlihat mengenakan t-shirt abu-abu lengan panjang dikombinasikan rompi berwarna krem, sedangkan Kang Emil mengenakan t-sirt hitam dibalut dengan jas biru tua. Diharapkan persahabatan yang telah terjalin lama, antara Anis Matta dan Ridwan Kamil akan memperkokoh kerjasama dalam memenangkan Prabowo Gibran dan membuka peluang Partai Gelora sebagai partai besar di Jawa Barat khususnya dan Indonesia nantinya. (Ida)
