POLITIK
Mau Pemilu Fair, Minta Pengawas Eksternal
Jakarta, FNN – Kemarin harusnya Gibran memenuhi panggilan Bawaslu pusat berkaitan dengan bagi-bagi susu di car free day, tapi tidak datang. Baru hari ini akhirnya Gibran datang. Yang menarik, Bawaslu pusat menyatakan tidak ada pelanggaran, tapi Bawaslu Jakarta Pusat tetap mencoba mencari celah untuk menjerat Gibran. Mereka menemukannya melalui pelanggaran Perda. Tarik ulurnya inilah yang membuat orang bertanya-tanya apakah ada campur tangan dari istana. “Ini konyolnya, kan dia musti bilang itu kampanye, bukan karena Perda. Tetap kalau Perda tidak ada urusannya dengan kampanye,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (3/1) Jadi, lanjut Rocky, apapun yang diucapkan, mau level apapun dari Bawaslu atau KPU, sinisme sudah terjadi dan orang menganggap bahwa mau Gibran dihukum atau tidak, dia akan jadi wakil presiden dan dia akan menang. Sepertinya, inilah melatarbelakangi PDIP mencoba menjalin kerja sama dengan tim AMIN untuk menghadapi kecurangan-kecurangan dari rezim penguasa. Memang, untuk menghadapi kecurangan yang di-backup oleh kekuasaan, tidak mungkin kalau dilakukan sendiri berhadap-hadapan. “Iya, saya kira (kerjasama) ini merupakan hal untuk memastikan bahwa jalan menuju 14 Februari itu bersih, dan harusnya tiga-tiganya, bukan Cuma Anies dan Ganjar. Prabowa juga musti ikut di situ dong,” ujar Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, orang keburu mengerti bahwa yang bisa protes cuma Anies dan Ganjar, karena mereka yang berpotensi untuk dicurangi. Jadi, tidak ada soal jika dua pasangan ini datang ke pers dan menuntut dengan tajam supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, walaupun itu secara normatif saja. Permintaannya juga harus diperluas, tambah Rocky. Jangan sekadar minta pada KPU atau pemerintah saja, tetapi juga minta pada masyarakat sipil untuk mengawasi. Jadi, musti diundang juga BEM-BEM untuk meminta tolong agar mereka juga menjadi pengawas partikuler. Musti diterangkan juga dalam konverensi pers dan mungkin Anies yang bisa mulai meminta Jokowi atau KPU untuk mengundang secara resmi pengamat internasional, supaya betul-betul orang melihat bahwa ada keseriusan. Jadi, bukan sekadar mengeluh, tetapi juga mesti ada alat. “Jadi, kalau minta jangan curang agak susah karena dari awal memang mau curang. Salah satu caranya adalah minta ada pengawas eksternal,” jelas Rocky. Banyak sekali lembaga bonavit yang andal di dunia, yang mau mengawasi pemilu di Indonesia. Karena, bagi dunia Indonesia tidak boleh jatuh ke dalam otoriterianisme, tidak boleh jatuh dalam penipuan-penipuan Pemilu.(ida)
Aneh, Ratusan Ribu WNI di Malaysia Belum Terdaftar Dalam DPT KPU
Jakarta, FNN - Berbagai kejanggalan dan keanehan terus bermunculan berkaitan dengan pemilih yang berdomisili di luar negeri. Setelah puluhan ribu kertas suara sudah dicoblos sebelum waktunya terjadi di Taiwan, kini muncul persoalan baru. Ratusan ribu warga negara Indonesia yang bermukim di Malaysia belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap KPU. Padahal, KPU sudah melakukan pemutakhiran data. Sebuah video yang menunjukkan sejumlah warga negara Indonesia menyampaikan protes karena mereka belum terdaftar sebagai dalam daftar pemilih tetap pada Pilpres 2024, beredar di dunia maya beberapa hari lalu. Mereka menyampaikan bahwa pada 28 Desember 2023 KPU telah mengumumkan pemutakhiran data pemilih pemilu 2024, tetapi ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia belum terdaftar. Mereka menilai dan menduga ini faktor kesengajaan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia untuk memainkan suara ke salah satu paslon atau partai tertentu. Mereka sudah mengadukan perihal tersebut ke Panwaslu Malaysia dan tetap menuntut ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia mendapatkan hak pilihnya. “Tolong dibantu dan jangan mempersulit kami untuk menggunakan hak pilih. Kami berharap kejadian-kejadian di masa silam, yaitu di tahun 2019, menjadi pelajaran bagi PPLN Malaysia untuk lebih berhati-hati dan bekerja secara jujur dan adil,” ujar juru bicara mereka. Mereka juga menyampaikan apresiasinya kepada Panwaslu Indonesia karena sudah menerima laporan mereka dan berharap laporannya ditindaklanjuti sehingga mereka mendapatkan hak konstitusionalnya. Sebetulnya, juru bicara warga negara Indonesia di Malaysia, El Rasyid, pada 17 Desember 2023 telah mencoba mendaftarkan ke panitia pemilihan luar negeri di Malaysia, namun selalu ditolak dan dipersulit. “Kami merasa dipersulit,” ujarnya melalui sebuah video yang ditujukan kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Mereka khawatir tidak terdaftarnya ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia di DPT ini merupakan bagian dari skenario kecurangan. “Ya, tidak berlebihan ya kalau mereka punya kecurigaan dan kekhawatiran semacam itu, karena pada pemilu dan pilpres 2019 lalu terjadi skandal serius di Malaysia, di mana ribuan kertas suara sudah dicoblos. Untuk Pilpres, surat suara yang sudah dicoblos adalah untuk pasangan nomor satu Jokowi - Makruf Amin yang waktu itu menjadi incamben,” ujar Hersubeno Arief, wattawan senior FNN, dalam kanal You Tube Hersubeno Point edisi Selasa (2/1).(ida)
Bagi-bagi Susu di CFD, Gibran Dipanggil Bawaslu
Jakarta, FNN – Buntut dari bagi-bagi susu di CFD, Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut 2, dipanggil Bawaslu. Tetapi, tanpa memberikan alasan, Gibran tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari Bawaslu Jakarta Pusat, Selasa (2/1). Sampai batas waktu yang ditentukan, baik Gibran ataupun perwakilannya tidak tampak hadir ke kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey, alias Sonny Pangkey enggan berkomentar soal ketidakhadiran Gibran dalam pemeriksaan. Dia hanya mengatakan, keterangan lebih lanjut akan disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Triyanto. Sementara itu, Dimas membenarkan bahwa Gibran tidak hadir dalam pemeriksaan, namun pihaknya tidak mendapatkan informasi mengenai alasan ketidakhadiran Gibran. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI, Benny Sabdo, menjelaskan bahwa Gibran dipanggil setelah adanya temuan fakta baru yang diungkap oleh Bawaslu RI. Fakta baru tersebut mengarah pada meminta keterangan pada aktor utamanya, termasuk Gibran. Keterangan Gibran diperlukan untuk melengkapi informasi yang telah didapatkan Bawaslu Jakarta Pusat dari pemeriksaan sebelumnya. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan politik dilarang dilakukan di lokasi CFD Jakarta. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Mengomentari bagi-bagi susu di CFD yang dilakukan oleh Gibran, Refly Harun dalam kanal You Tubenya edisi Senin (1/1) mengatakan, “Ya, itu money politic-lah, bagi-bagi susu.” Refly juga menjelaskan bahwa program itu sesuatu yang dijanjikan kalau dia terpilih, bukan yang dimaterialisasikan atau yang dilaksanakan ketika kampanye. Kalau dilaksanakan ketika kampanye namanya bukan program, tapi pemberian, dan pemberian itu bisa money politic. Karena yang diperkenankan adalah alat peraga kampanye. Jadi, kalau memberikan makan siang, memberikan macam-macam, itu namanya money politic. “Jadi, wajar kalau Gibran dipanggil, karena dia melakukan pelanggaran kampanye sesungguhnya,” tegas Refly.(ida)
Percakapan di Medsos Menunjukkan Sentimen Negatif terhadap Prabowo - Gibran Sangat Tinggi
Jakarta, FNN - Jika kita melihat hasil dari berbagai lembaga survei, posisi AMIN yang selama ini selalu berada di peringkat ketiga, saat ini sudah bergeser ke peringkat dua. Sementara, posisi Ganjar yang semula berada di peringkat pertama melorot ke posisi ketiga. Namun demikian, kalau versi wakil ketua tim pemenangan Ganjar – Mahfud, Andi Wijayanto, mereka punya survei internal dan digabungkan dengan berbagai big data, Ganjar masih berada di peringkat kedua. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa masih sangat terbuka kemungkinan siapa yang akan masuk ke putaran kedua. Sama seperti kebanyakan lembaga survei lain yang tidak terafiliasi dengan Prabowo – Gibran tentunya, TPN Ganjar memprediksi bahwa Pilpres akan terjadi dua putaran. Apalagi kalau kita mengamati pergerakan percakapan di media sosial, yang penggunanya didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, atau yang disebut juga generasi digital. Generasi ini menjadi pemilih terbesar pada pemilu 2024 ini, sehingga percakapan yang terjadi di media sosial akan sangat berpengaruh pada perubahan pilihan. Dalam percakapan di medsos ini, tampak sekali sentimen negatif terhadap pasangan Prabowo - Gibran sangat tinggi, mulai dari disebut belimbing sayur, etik ndasmu, perdebatan di capres dan cawapres, sampai tagar asal bukan Prabowo. Dalam percakapan antar-pendukung paslon 01 dan 03, juga ada semacam kesepakatan siapa pun yang masuk ke putaran dua, mereka akan saling mengalihkan suaranya, yang penting asal bukan Prabowo. “Ini menurut saya ini fenomena mengejutkan, karena selama ini kita memahaminya bahwa enggak mungkin ketemu antara grassroot 01 dengan 03, karena spektrumnya jauh banget. Tetapi, ternyata bersama dengan proses waktu mereka mulai semacam ada kesadaran,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di kanal You Tube Hersubeno Point edisi Selasa (2/1). Kabar terbaru adalah peristiwa yang terjadi di Cilincing, Jakarta Utara. Ketika Prabowo berkampanye di sana dan bekerja sama dengan konten creator melakukan masak bersama warga, ada pengakuan warga bahwa mereka dikumpulkan oleh Babinsa dan dijanjikan akan mendapatkan uang dari capres Prabowo. “Saya kira ini penting diklarifikasi, karena jika itu yang terjadi, kita semakin khawatir bahwa bukan hanya dugaan aparat kepolisian yang terlibat, tapi juga aparat TNI di level bawah, di Babinsa, yang juga dilibatkan dalam pemenangan paslon nomor 2 Prabowo – Gibran,” ujar Hersu., Menurut Hersu, kalau tidak diklarifikasi ini berbahaya sekali, TNI diseret-seret ke ranah politik. Apalagi yang terjadi di Boyolali, ketika para pendukung Ganjar -Mahfud dihajar ramai-ramai oleh prajurit yang ada di Boyolali.(ida)
PDIP Membahas Putaran Kedua dengan Timnas AMIN
Jakarta, FNN – Akhirnya, PDIP mengkonfirmasi bahwa benar mereka saat ini tengah melakukan komunikasi dan bertemu dengan tim paslon nomor 1 AMIN. Salah satu agendanya adalah membahas berbagai kemungkinan kerja sama jika Pilpres berlangsung dua putaran. Politisi senior PDIP, Arya Bima, menyatakan mereka sama-sama meyakini bahwa Pilpres akan berlangsung dua putaran. Ini berbeda dengan narasi yang didengung-dengungkan oleh lembaga survei dan TKN Prabowo - Gibran bahwa Pilpres hanya akan berlangsung dalam satu putaran. “Putaran kedua dinamis, masih sangat dinamis saya kira untuk melihat putaran kedua. Itu yang kami yakini dengan 01, karena 02 terlalu yakin satu putaran. Kami dengan 01 tidak yakin satu putaran, pasti dua putaran,” kata Arya Bima di Media Center pemenangan nasional Ganjar – Mahfud, Senin (1/1), seperti dikutip dari kanal You Tube Hersubeno Point edisi Selasa (2/1). Pernyataan Arya Bima ini memperkuat pernyataan Sekjen DPW PDIP Hasto Kristianto pada pertengahan November lalu bahwa mereka tengah menjalin komunikasi dengan tim AMIN. Namun, saat itu konteksnya mereka sama-sama merasakan adanya tekanan dan kecurangan yang dilakukan oleh rezim Jokowi, rezim penguasa yang mendukung Prabowo – Gibran. “Pernyataan Arya Bima ini bahkan saya kira lebih maju bila dibandingkan dengan dengan pernyataan Hasto sebelumnya, yang hanya bicara soal menghadapi kecurangan. Sementara Arya Bima sudah bicara tentang kerja sama menghadapi Pilpres putaran kedua,” kata Hersubeno Arief, wartawan senior FNN.(ida)
Membagikan Sendiri Bansos, Jokowi Memboroskan Anggaran Hanya untuk Pencitraan
Jakarta, FNN - Meski Bansos kini tengah menjadi sorotan, tetapi Bansos tetap diperlukan karena daya beli masyarakat tidak cukup. Oleh karena itu, mustinya daya beli ditingkatkan. Selama daya beli tidak ditingkatkan maka rakyat berhak minta Bansos karena ini masalah kesejahteraan. Tetapi, bukan berarti presiden boleh menunggangi Bansos. Bayangkan, untuk kunjungan seorang Presiden ke satu daerah, berapa anggaran negara yang digunakan, karena Presiden harus melibatkan pengamanan yang luar biasa. Belum lagi tim pendukungnya, tim advance, tim pengamanan, dan koordinasi di tingkat pemerintah daerah. Itu hanya digunakan oleh Jokowi untuk bagi-bagi Bansos, meski kadang di-bandling dengan peresmian sebuah proyek. Ini benar-benar pemborosan dana yang jika dikonversi menjadi Bansos juga cukup besar. Ditambah lagi Bansos yang sebenarnya adalah dana pemerintah diklaim oleh Jokowi. Bahkan, kemarin Zulkifli Hasan mengklaim bahwa Jokowi adalah PAN sehingga jika Jokowi memberikan Bansos itu bantuan dari PAN juga. “Iya, untuk mengamankan presiden masuk gorong-gorong, mengamankan presiden masuk gang-gang sempit, perlu persiapan satu malam. Untuk mempersiapkan satu malam, perlu ada ide maka mesti ada tim advance dulu. Nanti untuk pasang kamera uangnya macam-macam. Jadi, hanya untuk bagi-bagi dua liter minyak goreng, satu kilo telur, dan sebagainya, harus keluar biaya yang sangat besar,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky gerung Official edisi Selasa (2/1). Tetapi, lanjut Rocky, presiden tetap menganggap bahwa itu adalah hak dia, padahal rakyat mengetahui bahwa presiden ke situ cuma mau nampang, tidak ada efeknya apa-apa. “Yang menjadi masalah, Jokowi tetap menganggap bahwa kalau dia bagi-bagi Bansos maka elektabilitas dia akan naik terus. Kan itu juga ngacau. Jadi, dia memboroskan anggaran negara hanya untuk pagelaran pencitraan dia,” ujar Rocky. (ida)
Presiden Jokowi Harus Berhenti Membagikan Sendiri Bansos Karena Conflic of Interest
Jakarta, FNN – Berbicara mengenai Bansos, kemarin TPN Ganjar – Mahfud sempat meminta agar Bansos ditunda dulu sampai Pilpres berakhir. Tetapi, hal itu akan menyusahkan rakyat kecil karena banyak sekali rakyat yang membutuhkan Bansos. Sebetulnya yang dipersoalkan Bansosnya, tetapi Presiden Jokowi yang masih terus membagi-bagikan sendiri Bansos itu kepada rakyat. Ini bisa memengaruhi elektoral seseorang yang dia jagokan. Bansosnya sendiri baik-baik saja dan itu merupakan hak dari masyarakat Indonesia atas pajak-pajak yang mereka bayar. Bansos timbul karena Presiden Jokowi mau langsung mendapat efeknya. Dengan menyerahkan langsung Bansos ke rakyat, artinya Jokowi bertatapan dengan rakyat, bukan bertatapan dengan problem rakyat. “Dia (Jokowi) hanya ingin bertatapan dengan rakyat supaya rakyat tahu bahwa dia membawa oleh-oleh. Itu masalahnya. Jadi, cara berpikirnya juga mesti kita ubah,” ujar Rocky Gerung di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (2/1). “Bagi-bagi bansos on the spot itu adalah kampanye. Mestinya Bansos itu dilanjutkan oleh RT/RW/Lurah, bukan presiden yang bagi-bagi Bansos. Itu memengaruhi efek elektoral dari seseorang yang dia jagokan,” tegas Rocky. Tentu orang tetap menganggap bahwa kebutuhkan hidup masyarakat yang terpapar kemiskinan perlu diangkat, dientaskan kemiskinannya. Tetapi, bukan dengan memanfaatkan Bansos untuk urusan kampanye. “Jadi, Jokowi yang mesti berhenti membagi-bagi Bansos, bukan Bansos yang dihentikan,” tambah Rocky. Oleh karena itu, Jokowi harus berhenti membagi-bagikan sendiri Bansos kepada rakyat, karena bagaimanapun juga conflic of interest-nya sangat kelihatan. “Iya, itu artinya Jokowi memang merencanakan bahwa dia akan turun kampanye sendiri untuk mem-backup Gibran,” ujar Rocky. Kalau kita lihat aktivitas bandara Presiden Jokowi dari satu bandara ke bandara lain, lanjut Rocky, dia bukan membawa konsep, tapi membawa goodybag, membawa oleh-oleh yang dia sebut sebagai Bansos. Padahal, itu adalah hak dari rakyat. Harusnya disalurkan lewat Departemen Sosial, koperasi, atau UMKM. “Semua ada fasilitasnya, kenapa Jokowi sendiri yang mesti turun, seolah-olah 9 tahun yang lalu masih dia ulangi karena takut elektabilitas dia dan Gibran turun drop sehingga dia mesti tatap mata dengan publik,” ujar Rocky.(ida)
Belajar dari Debat Bersama Anak Muda, Anies Mulai Konsisten Soal IKN
Jakarta, FNN – Jika kita membahas kembali soal debat cawapres yang diselenggaran KPU beberapa waktu lalu, ada benang merah yang bisa dijadikan catatan berkaitan dengan pandangan para pemilih muda tentang cawapres muda Gibran. Seperti disampaikan oleh Rocky Gerung dalam sebuah diskusi di kanal You Tubenya, bagi anak-anak muda, kecenderungan untuk kembali pada politik yang basisnya adalah akal sehat, perdebatan intelektual, dan pemeriksaan metodologi, tidak ada pada Gibran, karena Gibran tidak terlatih untuk berpikir secara metodologis. Gibran bisa mengucapkan sesuatu dalam 10 - 20 menit karena dia hafal. Jadi, lama-lama anak-anak muda tahu cara Gibran menerangkan idenya. Ini bukan sekadar kesimpulan Rocky karena dia sudah berbicara dengan anak-anak muuda dan mereka menerangkan hal itu. Mereka mengakui terlihat cepat, tapi mereka bilang seperti diperam. Begitu selesai suhu peramnya, Gibran sudah tidak bisa lagi berpikir. “Jadi, hal yang sebetulnya bisa disembunyikan oleh tim paslon 2 ini ternyata dibahas dan diulas dengan baik oleh netizen, terutama oleh anak-anak muda tadi,” ujar Rocky di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (1/1). Anak-anak muda ini menganggap bahwa Gibran tidak memahami akar masalah. Hal itu terlihat dari ekspresi wajahnya. Mereka juga menerangkan bahwa kedengarannya Gibran paham akar masalah, tetapi kalau dikejar dua putaran (debat) pasti keteter. Inilah kesimpulan yang dibuat oleh pemilih muda yang hampir 60% menguasai suara di 2024 nanti. Sebaliknya, di sisi lain, perubahan sikap Anies dalam menjawab soal IKN, sangat terlihat. Jika pada beberapa kesempatan awal Anies masih mencoba berdiplomasi, tapi lewat berbagai forum Desak Anies dan forum-forum lain akhirnya makin jelas sikap Anies terhadap IKN. Besar kemungkina hal ini terjadi karena peran para pemilih muda yang menginginkan Anies harus berbeda dengan rezim Jokowi kalau mau dipilih anak muda. “Itu pentingnyanya debat itu berkelanjutan, supaya dialektikanya timbul,” ujar Rocky. Dalam debat-debat sebelumnya Anies masih berupaya untuk mengikuti undang-undang dalam soal IKN. Tetapi, kemudian dia masuk dalam desakan yang baru di debat yang lain, lalu diuji apa yang Anda maksud sebagai harus dilanjutkan. Bukankah sesuatu yang buruk harus dibatalkan, kenapa dilanjutkan. Undang-undang itu bisa dibatalkan oleh undang-undang lagi. Akibatnya, Anies kehilangan argumen karena terasa bahwa konsistensi dia tidak ada kalau begitu. Oleh karena itu, Anies mulai mengubah. “Jadi, Anies justru belajar dari debat itu. Ide dia tumbuh karena belajar dari debat. Kalau Gibran, dia enggak belajar dari debat. Dia berupaya untuk memengaruhi debatnya itu dengan basis yang sebetulnya itu-itu juga. Jadi, Anies tumbuh secara dialektik, Gibran berhenti dan final karena ada pikiran absolut yang sudah ditanamkan oleh bapaknya, yaitu keberlanjutan, keberlanjutan, keberlanjutan,” tegas Rocky. (ida)
Akhirnya Pemilih Muda Tahu bahwa Gibran Hanya Ditempelkan, Bukan Karena Ada Idenya
Jakarta, FNN – Akhirnya Bawaslu menurunkan baliho Prabowo – Gibran yang dipasang di landmark Batam. Tetapi, penurunan baliho dilakukan setelah tahun baru sehingga fotografer keliling di area WTB sudah telanjur seret rezekinya karena ketika pada tahun baru banyak turis yang tidak mau difoto di tempat tersebut akibat di belakang mereka ada baliho Prabowo dan Gibran. Mungkin kalau cuma foto Prabowo masih banyak yang memaklumi, tetapi begitu berdampingan dengan Gibran, orang langsung berubah psikologinya karena the chemistry doesn\'t mix. Tetapi, tim Prabowo mungkin menganggap ya dipaksa saja terus-menerus, nanti lama-lama juga suka. Apa pun keadaannya, sudah menjadi semacam diktum bahwa yang menginginkan perubahan adalah mereka yang memungkinkan politik itu dihela lebih cepat ke depan. Sedangkan yang tidak menginginkan perubahan tentu menganggap ya sudah di sini saja. Fotografer selalu menunggu momentum dan kali ini ada momentum akhir tahun sehingga mereka berharap mendapat pelanggan lebih banyak. Tetapi, momen akhir tahun kali ini, rezeki para fotografer di area sekita WTB seret gara-gara ada foto Gibran. Ironis memang, orang malas berfoto di WTB karena ada fotonya Gibran. Padahal, selama ini Gibran diharapkan bisa menggaet pemilih muda yang jumlahnya sangat besar, di atas 50 persen. Jumlah ini menjadi pasar perebutan yang besar. Jadi, pada pemilu kali bukan lagi pemilih warga di pedesaan yang diperebutkan, tapi justru pemilih muda. Tetapi, sepertinya Gibran tidak bisa masuk lagi di situ. “Kelihatannya sudah final, pemilih muda yang terdidik pasti lebih mendengar ketua BEM UI, ketua BEM UGM, atau ketua BEM UNS daripada mendengar kampanye yang ada kehadiran Gibran. Karena, akhirnya anak-anak muda ini tahu bahwa Gibran itu hanya ditempelkan. Bukan karena idenya ada, tapi karena keinginan Jokowi untuk menjamin kelangsungan rezimnya,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (1/1). Sebaliknya, lanjut Rocky, diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Anies jauh lebih menarik, seperti yang dikemas dalam Desak Anies. Dari acara tersebut otomatis orang ingin menguji Anies teguh atau tidak, konsisten atau tidak pada ide-idenya, yang itu tidak mungkin didapatkan dari Gibran. “Jadi, bagi anak-anak muda ini, kecenderungan untuk kembali pada politik yang basisnya adalah akal sehat, basisnya adalah perdebatan intelektual, basisnya adalah pemeriksaan metodologi, itu tidak pada Gibran karena Gibran tidak terlatih untuk berpikir secara metodologis. Dia bisa ucapin sesuatu dalam 10 - 20 menit karena dia hafal. Jadi, lama-lama anak-anak muda ini tahu cara Gibran menerangkan idenya,” ujar Rocky.(ida)
Tahun Baru: Masyarakat Menunggu Pelantikan Presiden Baru dari Rezim Baru
Jakarta, FNN – Memasuki tahun baru, pelaksanaan Pemilu semakin dekat, tinggal kurang lebih 1,5 bulan lagi. Kampanye pun sudah berlangsung sejak 28 November dan akan berakhir 10 Februari mendatang. Bagaimana Rocky Gerung mengevaluasi hal ini? “Kalau saya amati, orang menunggu pelantikan presiden yang tidak datang dari wilayah rezim lama. Orang menginginkan keadaan itu berbalik karena kejenuhan. Bukan karena kebencian terhadap Jokowi, tapi jenuh karena melihat kelakuan Jokowi,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (1/1). Rocky juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang benci pada Jokowi karena semua orang tahu bahwa Jokowi memang kapasitasnya adalah menyelundupkan kepentingan dia. Tetapi, karena cara menyelendupkannya terbuka dan masih mau disembunyikan, lalu orang jenuh melihat perangai seorang Kepala Negara berupaya menyelundupkan putranya dan terlihat bahwa seolah-olah penyelundupan itu normal. Oleh karena itu, lanjut Rocky, orang menginginkan supaya ada percepatan isu, supaya terlihat bahwa masyarakat Indonesia menginginkan betul seseorang itu datang dari kapasitas yang pernah dibayangkan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mampu memelihara fakir miskin. Itu kriteria yang ditunggu oleh publik berdasarkan perintah konstitusi. Tetapi, saat ini Jokowi masih terus keliling Indonesia bagi-bagi Bansos, yang terindikasi menjadi salah satu instrumen kecurangan yang digunakan oleh pemerintah, yaitu menggunakan fasilitas negara dan menggunakan dana negara. “Iya, itu sudah pernah diriset dan sekarang juga masih diriset dan proposal riset itu diserahkan kepada Jokowi: Begini Pak, masyarakat itu tidak peduli soal kecerdasan, tidak peduli soal cita-cita konseptual, mereka cuma ingin dapat bantuan yang riil,” ujar Rocky. “Itulah yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi, dasarnya adalah riset dari lembaga-lembaga survei, yaitu memelihara kemiskinan dan memelihara kedunguan, karena cuma itu cara menang,” tambah Rocky. Jadi, lanjut Rocky, bagaimana kita melihat bahwa peningkatan IQ tidak terjadi, tetapi BLT justru diberikan ke situ. Oleh karena itu, orang tanpa kritis lagi merasa bahwa mereka menerima saja Bansos yang dianggapnya dari Presiden, sehingga mereka merasa perlu mendukung anaknya presiden. Padahal, Bansos itu diambil dari pajak seluruh raktyat Indonesia. “Bagi-bagi BLT secara analisis akademis adalah penghinaan karena memberi ikan, bukan memberi pancing. Artinya, membuat orang ketagihan dengan BLT dan di dalam BLT itu selalu ada penyelundupan politik,” ujar Rocky.(ida)
