POLITIK
Anis Matta Ajak Santri Terjun ke Politik agar Jadi Pemimpim Masa Depan
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengajak para santri untuk terjun ke politik. Sebab, para santri adalah pemimpin masa depan Indonesia, karena memiliki hati yang bersih dan dikenal sebagai orang yang saleh. \"Menurut saya, yang bersih ini harus kita bawa ke pasar-pasar lain, jangan cuma ada di masjid. Tapi juga di parlemen yang bisa menjadi medan tempur baru bagi para santri,\" kata Anis Matta saat melakukan Silaturrahim ke Pondok Pesantren Al Madani, Kecamatan Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (10/12/2023) malam. Anis Matta berpandangan, bahwa kebersihan hati para santri harus dibawa ke medan kehidupan lain seperti politik. Agar dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. \"Jadi saya berharap nanti ada santri yang jadi Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, bahkan juga Presiden,\" kata Anis Matta. Menurut Anis Matta, roda perputaran ekonomi Indonesia hendaknya juga harus dikuasai para santri agar memberikan kemaslaahatan bagi umat. Karena pada dasarnya, misi dari agama itu adalah pembebasan dan pemberdayaan. \"Para santri ini kita harapkan menjadi orang-orang yang paling kaya di Indonesia supaya apa, supaya uang itu mengalir di kalangan orang saleh,\" katanya. Ia menilai dengan banyaknya orang kaya dari kalangan santri, maka bisa membantu negara untuk memberantas kemiskinan dan memberdayakan orang miskin menjadi kaya. \"Dengan kebersihan hati para santri, maka semua kebijakan pemerintah yang dibuat menjadi undang-undang akan dibuat dengan hati yang bersih, karena DPR-nya diisi oleh para santri. Sehingga harta kekayaan negara dapat dikelola dengan baik,\" ujarnya. Karena itu, kehadiran para santri dalam kehidupan politik dan medan kehidupan lain sangat penting, apalagi penduduk Indonesia adalah mayoritas Islam. \"Kehadiran santri ini penting, supaya kita umat Islam ini, yang jumlahnya mayoritas di Indonesia menjadi bagian untuk mengatur negara,\" katanya. Anis Matta sendiri mengaku kalau dirinya juga seorang santri. ia pernah mondok di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara, Makassar, Sulawesi Selatan yang kala itu di pimpin oleh gurunya yaitu KH. Abdul Djalil Tahir. Kemudian terjun ke politik, dan sekarang mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Gelora Indonesia. \"Jadi saya harap adik-adik para santri dan santriwati, kita harapkan memenuhi semua pasar-pasar kehidupan, baik itu di politik maupun lain. Insya Allah adik-adik semua akan menjadi pemimpin masa depan. Ini harus menjadi cita-citra politik para santri, termasuk menjadi Presiden di negara kita,\" pungkasnya. (*)
Anis Matta Blusukan ke Sidoarjo Temui Bumil, Sosialisasikan Program GEN 170
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta turun melakukan konsolidasi pemenangan di Jawa Timur (Jatim). Di sela-sela acara konsolidasi tersebut, Anis Matta menyempatkan diri menyapa para ibu hamil (bumi) di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jatim. Anis Matta juga menyempatkan diri blusukan ke wilayah Waru yang berada di perbatasan antara Kabuoaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya untuk mensosialisasikan program GEN 170, memberikan edukasi dan bantuan makanan bergizi kepada ibu hamil alias bumil. Dalam blusukan itu, Anis Matta disambut antusias oleh para ibu hamil yang ada di kawasan Wedoro, demikian juga para kader penggerak Posyandu. Mereka mengapresiasi ada partai yang peduli pada ibu hamil. Anis Matta telihat didampingi Ketua Bidang Teritori III DPN Partai Gelora Ahmad Zainudin, Ketua DPW Partai Gelora Jawa Timur Muhammad Siroj (Gus Sirot dan Sekretaris DPW Misbakhul Munir (Gus Misbakh). Ketua Bidang Perempuan DPN Ratih Sanggarwati dan aktivisi perempuan Partai Gelora peduli Pendidikan Neno Warisman juga terlihat hadir menemani Anis Matta blusukan. Dalam kesempatan itu, Anis Matta menanyai satu persatu para bumil mengenai proses kehamilannya dan memberikan dukungan moril secara penuh kepada mereka. Anis Matta menyampaikan, jika Partai Gelora menang, maka para bumil akan dirawat negara, mendapatkan bantuan gizi, sehingga anak-anak tidak stunting, serta dapat membantu ekonomi keluarga. Ketika anak-anak sekolah para orang tua juga tidak perlu repot, karena anak-anak mereka mendapatkan berbagai bantuan pendidkan, termasuk susu dan makan siang gratis. Bahkan saat lulus sekolah lanjutan atas (SMA) pun, anak-anak juga akan mendapatkan jaminan kuliah gratis. Partai Gelora, kata Anis Matta, telah mencanangkan program GEN 170 pada 2021 lalu. Program ini untuk membentuk generasi masa depan yang sehat dan kuat dengan tinggi minimal 170 cm. \"Ini program Gelora yang dicanangkan mulai tahun 2021 di Tangerang, Banten. Jadi tidak ada hubungannya dengan polemik asam sulfat atau asam folat. Sejauh ini yang saya tahu asam lambung, banyak dialami Kader Gelora karena sering blusukan di dapil,\" kata Anis Matta, Sidoarjo, Sabtu (9/12/2023). Menurut Anis, untuk menciptakan generasi yang sehat dan kuat, harus dipersiapkan sejak dini, bukan direkayasa tapi direncanakan dengan baik mulai dari bayi dalam kandungan, pra kelahiran, masa usia sekolah, hingga menempuh pendidikan tinggi. Anis Matta berharap Gerakan \'GELORAKAN GEN 170’\'dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, melalui peningkatan postur fisik atau tinggi badan 170 cm, serta mencegah terjadinya stunting. Ia mengatakan, keberadaan Gelora memperkuat fungsi Posyandu yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Gerakan ini bentuk kepedulian Partai Gelora kepada ibu hamil dan bayi dalam kandungan yang merupakan generasi masa depan bangsa. \"Mudah-mudahan ibu-ibu hamil yang kami kunjungi ini bayinya ditakdirkan menjadi bayi kuat dan unggul, tinggi badannya minimal 170 cm,\" katanya. Anis Matta pun didaulat seorang ibu hamil untuk memberi nama calon anaknya. Orang nomor satu di Partai Gelora itu pun memberikan nama Khalid. \"Saya beri nama anak ini Khalid yang artinya abadi,\" pungkasnya. (Ida)
Tuding Politik Dinasti Sri Sultan HB X, Ketum PKDN Rahman Sabon Nama : Ade Armando Punya Agenda Politik Terselubung, Culas dan Keji
Jakarta | FNN - Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Dr. Rahman Sabon Nama mengecam keras pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang memvonis pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atau Keraton Yogyakarta Hadiningrat menerapkan dan melanggengkan politik dinasti. “Mengaku diri akademisi, tetapi dia, Ade Armando, tidak paham bahkan tidak samasekali mengerti ihwal seluk-beluk kepemerintahan DIY dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia, maupun kedudukan hukum Yogyakarta sebagai daerah istimewa,” kata Rahman, Jumat (8/12/2023). Rahman menyebut narasi Ade Armando dalam video yang diunggah melalui akun-Xnya, @adearmando61 pada Sabtu (2/12) pekan lalu mengenai Pemerintahan DIY lebih bermuatan politik provokatif murahan. “Apakah seperti itu, fatsun politik partainya Ade Armando?” tutur Alumnus Lemhanas RI ini geram. Dalam video itu, Ade Armando menarasikan bahwa politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, lantaran gubernurnya adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak dipilih melalui Pemilu, melainkan menjadi gubernur berdasarkan garis keturunan. Menurut Rahman, cicit buyut pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli, narasi Ade Armando itu merupakan kekerasan verbal penuh cibiran dan fitnah yang melukai tidak hanya Sultan Yogyakarta, tetapi juga para raja dan sultan seantero Nusantara. Rahman menandaskan, bahwa PDKN Psrpol Non Kontestan Pemilu 2024 yang mewadahi aspirasi politik dan demokrasi para raja dan sultan kesultanan di Nusantara Indonesia mengecam keras narasi lancang penuh kekerasan verbal dan tak berakhlak, yang diucap dan disebar-luaskan Ade Armando lewat media publik. Kata Rahman, Ade Armando yang kerap menyebut dirinya akademisi, telah mempertontonkan level intelektualitas-akademisnya yang sangat jauh di bawah standar. Sungguh sangat memalukan dirinya, juga membuat malu almamater akademikanya, ” imbuh pria asal Pulau Adonara NTT ini. Menurutnya, sebagai politisi PSI, narasi yang dibangun Ade Armando tentang pemerintahan DIY dengan menyebut secara telanjang nama Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur dinasti berdampak serius dan buruk terhadap PSI. Terlebih di tengah menghangatnya dinamika politik jelang Pemilu 2024. Akademikus cetek pikir dan politikus dadakan ini, kata Rahman Sabon melabeli Ade Armando, boleh jadi punya agenda terselubung membentangkan garis diametral antara kesultanan-kerajaan se-Nusantara dengan Negara Kesatuan RI. “Selain mencibir, dia seakan sengaja merasuk untuk membangkitkan semangat solidaritas para sultan-raja di Nusantara, agar menarik kembali mandat kekuasaan mereka yang telah diamanatkan lewat presiden pertama Soekarno dalam membentuk sebuah negara kesatuan yang berdaulat yaitu Republik Indonesia,” kata Rahman. Menurutnya, petinggi PSI itu, telah menempuh cara-cara politik fitnah yang keji dan culas. Karena itu, Rahman mendesak, agar Ade Armando yang pernah menarasikan “Tuhan bukan orang Arab”, harus diusut tuntas oleh penegak hukum. “Dia harus pertanggungjawabkan fitnah politiknya yang keji tentang pemerintahan DIY/Keraton Yogyakarta Hadiningrat dibawah kepemimpinan YM Sri Sultan Hamengku Buwono X dan YM Kanjeng Gusti Pengeran Adipati Aryo Paku Alam X.” Pungkas Rahman Sabon Nama.--***
Apa yang Diharapkan dari Pemilu yang Cacat Moral?
Jakarta | FNN - Analis politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun merasa pesimistis Pemilu 2024 akan menghasilkan produk demokrasi yang berkualitas. Pasalnya seluruh penyelenggara Pemilu cacat moral. \"Ketua KPU cacat moral, ini kata DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Di dalam Pemilu ada wasit yaitu MK (Mahkamah Konstitusi). Sejak awal wasitnya sudah cacat moral, dengan adanya putusan no 90 MK. Lalu yang bertanggung jawab atas Pemilu juga cacat yaitu sejak awal presiden sudah mengatakan cawe-cawe,\" kata Ubedilah dalam diskusi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (Alamaide) berjudul \"Korupsi dan Politik Dinasti Jokowi\" Kamis (07 Desember 2023) di Jakarta. Dengan kondisi seperti itu kata Ubed, tidak akan mungkin Pemilu menghasilkan pemimpin yang ideal, karena diperoleh dengan cara demokrasi yang kotor dan busuk. \"Ibarat sakit terlalu berat, harusnya diamputasi. Sementara DPR cuek dan tutup mata. Satu- satunya harapan mahasiswa harus melawan. Jika ada 10 ribu mahasiswa tidur di Senayan, paling lama 1 minggu, maka perubahan akan terjadi,\" paparnya. Diskusi dipandu oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan menghadirkan narasumber antara lain Ubedilah Badrun Analis Politik UNJ, Melki Sasek Hunang (Ketua BEM UI 2023), Gielbran Muhammad (Ketua BEM UGM 2023), Reno Suwono (KM ITB), Abdillah Faqih (Koordinator Alamaide Bandung), Andito Galih Pratisto (Ketua Umum DPN KM UGJ Cirebon). Ubed menegaskan saat ini indeks demokrasi di bawah 70% , kebebasan civil society masih merah, indeks HAM juga rendah, pertumbuhan ekonomi stagnan. \"Jadi kemajuan reformasi sejak 25 tahun, tidak ada yang signifikan. Kemudian kita diwarisi utang lebih dari Rp8000 Triliun, dimana kita harus bayar bunga utang dan cicilan utang,\" tegasnya. Apa yang dihadirkan rezim saat ini adalah problem-problem yang sangat serius. Oleh karena itu perlu adanya gerakan mahasiswa. Mahasiswa akan bergerak ketika ada kesadaran kolektif yang sama tentang tantangan yang dihadapi. Ubed melihat mahasiswa generasi Z saat ini ada tantangan yang sama yakni korupsi yang terus merajalela. Ubed pernah gelisah ketika tahun 2016 2017 tidak ada riak-riak perlawanan hingga ia menulis buku \"Menjadi Aktivis Kampus\" tahun 2018. Lalu 10 tahun kemudian mengagetkan ketika mahasiwa membuat tagar #reformasiDikorupsi, kemudian terjadi gelombang protes ribuan mahasiswa melakukan aksi protes di mana-mana, menolak revisi UU KPK karena mahasiswa khawatir KPKnya dikebiri. Dan ternyata terbukti KPK dikebiri. \"Di tengah situasi korupsi yang luar biasa, lembaga pemberantas korupsinya dikebiri,\" tandas Ubed. Menurut Ubed kondisi seperti ini merupakan satu tantangan politik yang bisa menggerakkan kedadaran pokitik mahasiswa yang mau melakukan perlawanan. \"Dan di usia pemerintahan Jokowi 9 tahun, mereka mulai merasa muak dan jijik melihat korupsi yang makin vulgar. Ubed mengisahkan tahun 2022 saat ia melaporkan keluarga istana ke KPK. Yang dilaporkan ada dari pejabatnya yaitu walikota, presiden, duta besar, termasuk anak-anaknya. \"Tadinya saya pikir pelaporan itu banyak yang mendukung. Saya pikir KPK akan memproses tapi ternyata KPK tidak memproses dengan alasan KPK tidak bisa memanggil presiden,\" paparnya. Ternyata kata Ubed KPK di bawah kendali Presiden, tidak lagi menjadi lembaga independen tetapi menjadi lembaga bagian dari eksekutif. \"Jadi, mahasiswa meskipun secara kuantitatif kalah tapi secara moral mahasiswa menang dalam konteks gerakan,\" tegasnya. Tak hanya itu, iba-tiba lanjut Ubed, kemudian MK diobok-obok. \"Ini proses yang sangat jorok dan sangat vulgar. Jadi yang dia rusak itu bukan saja lembga independen penegak hukum, akan tetapi sampai lembaga hukum paling terhormat yaitu Mahkamah Konstitusi. Jokowi memberikan karpet merah kepada anaknya untuk menjadi cawapres. Bagi saya itu adalah pelecehan bagi kaum terpelajar, \" tegasnya. Naiknya Gibran jadi cawapres bukan sebagai contoh kepemimpinan anak muda. Ia menjadi cawapres dengan sangat instan. Sementara syarat untuk menjadi pengurus pusat adalah kader dan ikut pelatihan secara nasional yang dilakukan oleh DPP. \"Ini menyepelekan regulasi dalam proses politik. Cara-cara amoral, betapa buruk masa depan demokrasi. Anak muda boleh menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Ini contoh buruk demokrasi buat anak muda. \"Sangat ironis, saat ini banyak anak muda frustasi akibat kesulitan ekonomi. Di sisi lain ada anak muda yang dengan mudah meraih kekuasaan dengan memanipulasi hukum. Ini sangat menjijikkan. Ini seharusnya bisa memicu kesadaran kolektif,\" katanya. Sementara Gielbran menegaskan bahwa saat ini tengah berlangsung Orde Paling Baru. Gielbran memahami Jokowi sebagai orang Jawa, dimana dalam falsafah Jawa, nomor satu itu kekuasaan, kemudian baru etika. \"Jadi Jokowi liciknya keterlaluan. Apalagi saya dengar BLT akan diperpanjang sampai bulan Juli 2024, artinya mereka sudah prediksi dua putaran,\" paparnya. Gielbran bingung menghadapi capres cawapres yang dua duanya cacat. Capresnya produk gagal reformasi dan cawapresnya anak haram konstitusi. Mereka mau pimpin negara sebesar ini. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali Jokowi harus tumbang. Mereka tanpa malu, secara vulgar unjuk melanggengkan kekuasaan. Bukan rezim yang terlalu kuat, tapi kita yang terlalu lemah. \"Ada musuh bersama di depan kita. Saya benci Jokowi dan trahnya. Tidak ada alasan untuk berdiam diri. Dalam waktu dekat alumni akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikkan di UGM sepanjang sejarah, dia paling culas dan serakah,\" paparnya. Reno dari ITB menegaskan bahwa Ketua MK, Ketua KPK yang seperti itu menunjukkan bahwa satu lumbung isinya tikus semua. \"Seracun itukah kekuasaan?,\" tanyanya. Andito dari UGJ Cirebon meyakini Jokowi sudah menyiapkan kecurangan sejak lama. \"Saya ingin bertanya, Pemilu ini pesta demokrasi atau pesta oligarki?\", tanyanya. Ia menyarankan mahasiswa harus menjadi poros keempat. Fakih dari Politeknik Negeri Bandung, menegaskan bahwa demokrasi hari ini mirip restoran, yang mana depannya bersih akan tetapi dapurnya kotor dan menjijikkan. \"Inilah kegagalan pemimpin menghasilkan kebijakan berkualitas. Mengutip pernyataan Gielbran, negara sebesar ini akan dipimpin oleh orang yang otaknya sekecil otak Gibran,\" pungkasnya. (sws)
Anis Matta: Gelora Menang, Indonesia Bebas Buta Huruf Al-Qur'an
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, program pemberantasan buta huruf Al-Qur\'an akan menjadi salah satu agenda utama yang akan diperjuangkan Partai Gelora, apabila lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 mendatang. \"Umat muslim yang buta huruf Al-Qur\'an itu, angkanya sangat mencemaskan saat ini. Berdasarkan survei PTIQ tahun 2022 sampai 22 persen, sedangkan survei Dewan Masjid tahun 2019 sekitar 65 persen,\" kata Anis Matta keterangannya, Selasa (5/12/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 24 dengan tema \"Gelora Menang, Indonesia Bebas Buta Huruf Al-Qur\'an\" yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (4/12/2023) malam. Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedy Miing Gumelar ini, Anis Matta menegaskan, bahwa program pemberantasan buta huruf Al-Qur\'an ini bisa menjadi program resmi pemerintah. \"Melihat kesuksesan pemerintah dalam pemberantasan buta huruf selama ini, yang tinggal 3 persen. Maka perlu ada program literasi yang lain, yakni literasi Al-Qur\'an, memberantas buta huruf Al-Qur\'an,\" katanya. Menurut Anis Matta, Partai Gelora akan mendorong program pemberantasan buta huruf Al-Qur\'an menjadi program resmi pemerintah. Karena penduduk muslim mayoritas di Indonesia, bahkan terbesar di dunia. \"Ini agenda yang akan diperjuangkan Partai Gelora, kalau kita masuk Senayan, lolos threshold dan ikut memimpin negara ini. Insya Allah akan menjadi salah satu agenda utama Partai Gelora,\" katanya. Anis Matta mengatakan, ada tiga alasan fundamental yang menjadi fondasi mengapa Partai Gelora mendorong upaya pemberantasan buta huruf Al-Qur\'an menjadi program resmi pemerintah. \"Pertama Islam itu punya peran sebagai faktor pemersatu dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia. Faktor kedua adalah basis semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan faktor ketiga adalah basis moral,\" katanya. Hal ini penting, karena masyarakat Indonesia yang akan dibangun adalah masyarakat yang sejahtera, tapi juga religius yang memiliki iman dan ilmu, sehingga akan menciptakan kesadaran beragama. Dua landasan iman dan ilmu ini, lanjut Anis Matta, yang bisa menaikkan derajat suatu bangsa. Sebab, Iman memberikan kita arah hidup, sementara ilmu akan memberikan kita kapasitas. \"Nah, kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai superpower baru, maka perlu kita bangun sistem pendidikan yang kokoh. Ketika dulu ada SD Inpres berhasil dengan programnya memberantas buta huruf, maka program sama juga bisa dilakukan pemerintah, yakni program bisa baca Qur\'an,\" ujarnya. Program pemberantasan buta huruf Al-Qur\'an ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran beragama Umat islam. Karena membangun kesadaran beragama itu juga menjadi bagian dari kepentingan negara, bukan hanya cita-cita orang Islam saja. \"Baginilah cara cara kita memperjuangkan kepentingan umat itu. Kepentingan umat harus menjadi bagian dari kepentingan negara,\" katanya. Artinya, tugas memberantas buta huruf Al-Qur\'an ini bukan hanya tugas ormas Islam, yayasan-yayasan Islam, ulama atau guru ngaji saja. Tetapi, belajar mengaji itu, harus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. \"Belajar mengaji itu harus dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah bisa meniru keberhasilan Pak Habibie (BJ Habibie) saat menjadi Ketua ICMI yang dengan menggalakkan TPA. Pemerintah bisa membuat Rumah Qur\'an di setiap desa misalnya,\" ujar Anis Matta. Selain itu pemerintah, kata Anis Matta, perlu menganggarkan anggaran untuk para guru ngaji, dimana penyalurannya bisa melalui ormas atau yayasan-yayasan Islam. \"Anggarannya semacam BOS, orang yang bikin rumah mengaji dikasih anggaran negara. Jadi nanti guru ngaji diongkosin negara, kalau teknis penyaluran nanti bisa didiskusikan. Intinya ada institusi dan anggaran,\" katanya. Anis Matta menilai tugas negara adalah menciptakan generasi unggul, dimana tidak hanya membangun anak-anak Indonesia secara fisik dengan bantuan gizi untuk ibu hamil hingga makanan waktu dia sekolah saja, tapi juga meningkatkan kemampuan kognitif anak di sekolah hingga kuliah gratis, serta mendorong anak-anak memiliki hati, moral dan arah hidup. \"Jadi nanti akan kita lihat ada satu generasi baru yang kuat secara fisik dan sehat, karena diperhatikan negara sejak awal, cerdas akalnya dan juga memiliki hati terarah dengan iman dan akhlaq yang baik,\" katanya. Anis Matta menegaskan, upaya untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam harus dilakukan secara sistematika dengan mulai membangun fondasi yang kokoh terlebih dahulu. \"Untuk membangun fondasi yang kokoh itu, maka orang Indonesia, khusus orang muslim harus bisa baca Qur\'an. Karena Al-Qur\'an itu adalah sumber pengetahuan dan sumber sistem kehidupan manusia,\" katanya. Anis Matta berpandangan, bahwa agama telah memberi inspirasi kepada kita semua dalam mengelola negara. Dimana negara bisa mengurus warganya dari tiga sisi sekaligus, tidak hanya dari sisi fisik saja, tetapi juga pengetahuan dan akhlaqnya. \"Insya Allah nanti akan ada SDM yang kokoh, punya pengetahuan, tapi pada saat yang sama juga religius. Ke depannya, jangan-jangan nanti Panglima, Kapolri dan Presiden-nya hafal Qur\'an, hafiz Qur\'an,\" pungkasnya. (Isa)
Fahri Hamzah Kritik Pengusung Perubahan untuk Tidak Abu-abu
JAKARTA | FNN - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Hamzah melontarkan kritikan pedasnya ke pasangan calon (paslon) peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang mengusung tema \'perubahan\' dan tidak abu-abu alias hitam putih, di berbagai pertemuan dengan rakyat. Sebab di sisi lain, lanjut Fahri, para pendukungnya masih menikmati posisi \'empuk\' sebagai anggota keluarga besar kabinet Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma\'ruf Amin yang jelas-jelas sedang mereka kritik. \"Kan kesannya jadi nggak serius pertarunganya, kalau semua masih jadi anggota kabinet koalisi Pak Jokowi,\" kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/12/2023). Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menyebut kalau yang dilakukan paslon bersama partai-partai koalisinya, terkesan mengadu domba rakyat dengan tema perubahan dan tidak abu-abu alias hitam putih-nya itu. \"Apa namanya kalau begini? Ingat dong, kalian masih merupakan anggota keluarga besar kabinet Jokowi-Ma\'ruf,\" sentil Fahri lagi. Lanjut Fahri, Partai Gelora sebagai yang di luar kabinet, sangat prihatin kalau bertengkar kabinet Jokowi-Ma\'ruf,\" sentil Fahri lagi. Lanjut Fahri, Partai Gelora sebagai yang di luar kabinet, sangat prihatin kalau bertengkar yang terlalu keras dalam kontestasi di Pemilu 2024 ini. \"Mendingan kalian ikut aku jadi caleg dan bertempur meminta mandat rakyat, daripada ngomong perubahan ternyata oh ternyata ... ,\" sindir Caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut. (ida)
Fraksi PKS DPR RI Datangi HAM PBB di Swiss Suarakan Kemerdekaan Palestina
Jakarta | FNN - Fraksi PKS DPR RI melakukan pertemuan dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Nada al Nashif di Jenewa Swiss pada Kamis (30/11/2023). Delegasi Fraksi PKS dipimpin oleh Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi Duta Besar Achsanul Habib dari PTRI Jenewa. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kehadiran Fraksi PKS di KTHAM PBB merupakan bagian dari lawatan diplomasi parlemen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina yang sudah dua bulan ini digempur agresor Israel. \"Kehadiran Fraksi PKS juga bertepatan dengan Peringatan Hari Solidaritas Internasional PBB untuk Rakyat Palestina yang diperingati setiap tanggal 29 November,\" katanya. Melalui momentum tersebut, Fraksi PKS mengingatkan bahwa PBB masih berhutang janji kemerdekaan rakyat Palestina yang diserukan Majelis Umum PBB sejak tahun 1978 berdasarkan Resolusi PBB 32/40 B. \"Bahwa rakyat Palestina sampai detik ini belum mendapatkan hak-haknya, mulai hak paling dasar yaitu hak hidup yang aman dan damai, hak menentukan nasib sendiri, hingga hak kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayahnya yang dirampas paksa oleh Israel,\" tandasnya. Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri dalam sambutannya mengatakan bahwa jaminan hak asasi manusia dan keadilan adalah prioritas tertinggi dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi Indonesia, UUD 1945. \"Karenanya kami sangat prihatin dan bersedih dengan berbagai konflik, perang, penindasan, diskriminasi, bahkan penjajahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia terutama apa yang terjadi di Gaza Palestina 2 bulan ini,\" ungkapnya. Menteri Sosial RI 2009-2014 ini berharap PBB dengan seluruh kewenangan dan otoritas yang dimiliki dapat melakukan intervensi Pertama, untuk menghentikan kekerasan, pembunuhan, dan genosida rakyat tak berdosa di Gaza Palestina Kedua, untuk menegakkan HAM dan keadilan rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaannya. Ketiga, untuk menginvestigasi Israel atas semua pelanggaran HAM, pelanggaran hukum humaniter, dan pengabaian berbagai konvensi serta resolusi PBB. Keempat, untuk menegakkan hukum dan sanksi yang tegas atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel selama pendudukan tanah Palestina. \"Dunia harus menghentikan Israel atas segala bentuk aneksasi, okupasi, dan penjajahannya di wilayah Palestina. Sebaliknya, bangsa Palestina harus mendapatkan hak kemerdekaannya di tanahnya sendiri. Inilah solusi perdamaian yang harus kita wujudkan bersama,\" pungkas Dr. Salim. (Sur)
LBH Sebut Demokrasi Telah Dikooptasi Penguasa
Jakarta | FNN - Direktur LBH Jakarta, Arief Maulana mengatakan, demokrasi yang dijalankan hari ini sangat jauh dari kata ideal dan cenderung digunakan penguasa untuk mencapai tujuannya. \"Dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berpendapat juga berbicara dari rakyat sangat penting. Karena prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Dia berhak bicara agar kepentingannya didengar dan kebutuhannya dipenuhi oleh penguasa,\" tegas Arief pada Jumat (1/12/2023). Kemudian sejatinya kebebasan berpendapat itu dijamin, dilindungi sebagai pondasi dari demokrasi. Namun kenyataan hari ini, sikap-sikap aparat, Undang Undang yang berlaku seperti UU ITE, UU KUHP justru membelenggu suara rakyat dan anti kritik. \"Jika kita membaca hasil dari Indikator Politik, 60-70% masyarakat Indonesia mereka takut untuk berpendapat. Tidak percaya pemerintah bisa menerima kritik. Wajar kalau indeks demokrasi di Indonesia terjun bebas,\" jelas Arif. Intimidasi dan tekanan diterima oleh orang-orang yang mengkritisi pemerintah. \"Represi bukan hanya fisik, tetapi bisa juga di-bully, offline-online, akunnya bisa dibajak. Lebih besar ancamannya. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi,\" tegas Arif lagi. Pun jika berharap pada hukum dan aparat penegak hukum. Arif menilai sekarang ini hukum justru dijadikan alat untuk melegitimasi praktek penyalahgunaan wewenang. Dia mencontohkan penggunaan aparat pemerintah seperti ASN, TNI-Polri, termasuk aparat desa beberapa waktu lalu dalam kampanye. \"Padahal mereka tidak boleh ikut politik praktis, berkampanye. Ketika kemudian mereka dimanfaatkan untuk melabrak aturan, itu jelas penyalahgunaan wewenang, tidak sesuai prinsip demokrasi. Tidak fair,\" ungkap Arif. Dengan begitu lanjut dia, banyak penyelewengan, sehingga sulit untuk percaya bahwa Pemilu kita kedepan akan berlangsung Jujur dan Adil. Sementara itu, Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai suasana kebatinan masyarakat tengah sensitif dengan isu demokrasi. Hal itu muncul ketika ada berbagai pelarangan yang menghambat kebebasan masyarakat sipil untuk bersuara dan menyampaikan pendapat. \"Saya kira ini suasana kebatinan yang dirasakan oleh masyarakat sipil, misalnya ada kasus pelarangan diskusi, pencegahan beberapa orang yang ingin diskusi di kampus karena ada intervensi kekuasaan, kemudian beberapa kawan yang mengkritik pejabat publik dilaporkan ke polisi, bahkan ada yang menghadapi proses hukum,\" jelasnya. Gufron menyoroti beberapa kasus yang terjadi seperti Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang kini berhadapan dengan hukum dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Bahkan yang terbaru Ketua BEM UI Melki Sedek Huang juga dikabarkan menerima intimidassi akibat mengkritik Putusan MK Nomor 90. \"Saya kira itu beberapa tanda yang dirasakan masyarakat dari menurunnya kebebasan sebagai cerminan dari demokrasi yang mengalami regresi,\" tambah Gufron. Berbagai kejadian itu juga dinilai menjadi potret yang secara induktif menggambarkan situasi umum hari ini. Kebebasan di ruang publik untuk kritis, berekspresi, berorganisasi, berdiskusi itu menghadapi dinamika politik elite yang anti terhadap kebebasan. Ditandai Politik Dinasti Gufron menilai kondisi dan situasi demokrasi di Indonesia tengah mengalami kemunduran serius, terutama di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kemunduran demokrasi Indonesia semakin nyata saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90 terkait batas usia capres dan cawapres yang dinilai melanggengkan politik dinasti. \"Demokrasi Indonesia mengalami de-konsolidasi, regresi. Indikatornya banyak. Puncak dari kemunduran itu salah satunya ditandai dengan politik dinasti yang dimuluskan lewat Putusan MK No.90,\" tegasnya. Bahkan jauh sebelum Putusan MK muncul, publik juga sudah dihantui ketakutan untuk berbicara kritis di ruang publik. \"Sebelumnya kan sudah banyak yang secara kritis menyoroti situasi kebebasan di ruang publik yang menurun. Orang takut untuk bicara, menyuarakan pandangan kritisnya ke pemerintah, presiden, DPR, dan elite politik. Beberapa di antaranya ada yang dilaporkan ke polisi, dikriminalisasi,\" kata Gufron. Karena itu, Gufron menyayangkan penguasa saat ini yang muncul dari mekanisme demokrasi justru menyerang demokrasi. “Padahal mereka misalnya presiden, elite politik lain yang duduk dalam kekuasaan kan mereka muncul dari mekanisme politik demokrasi. Tapi justru mereka menjadi aktor yang menyerang demokrasi, kebebasan. Tentu itu menjadi sebuah ironi,\" pungkasnya. (Sur)
Keamanan IT KPU Harus Diperkuat, Waspadai Sabotase Rekapitulasi Suara Pemilu
Jakarta | FNN - Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan audit keamanan IT secara menyeluruh, memperkuat perlindungan data-data pemilih agar tidak disalahgunakan saat pemilihan suara nanti. \"Rekayasa data rekapitulasi dimungkinkan, pertama karena artinya sistem keamanan TI, internet platform maupun database KPU dalam posisi tidak aman,\" tegas Heru pada Jumat (1/12/2023). Modus yang bisa dilakukan adalah dengan mencatut data, membuat KTP siluman, dan mencoblos pada menit-menit terakhir sebelum TPS dibuka. \"Bisa jadi akan membuat KTP palsu yang akan digunakan saat pencoblosan pemilu 2024 an pilpres pada 14 Februari mendatang. Ini harus diantisipasi, karena biasanya ketika menjelang penutupan suara, 1 jam sebelumnya, dimungkinkan orang yang belum memili bisa memilih, yang tidak terdaftar bisa menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP,\" ungkap Heru. Dan biasanya mereka akan menggunakan KTP tersebut bukan di wilayah DPT. Selain itu, ada metode lain yang tidak kalah jahat, bisa mengacak-ngacak Pemilu kita. \"Dan selain data yang diambil, dengan hacker masuk ke sistem KPU, maka ya bisa saja nanti mereka mengacak-acak sistem IT KPU lainnya termasuk rekapitulasi penghitungan suara. Sehingga masalah ini jangan dianggap sepele, tapi harus diperkuat keamanan siber dan keamanan datanya,\" tegas Heru. \"Kita harus antisipasi pemilu 2024 ini , pilpres, menjadi pemilu dan pilpres yang berkualitas,\" tambah Heru. Belajar dari kasus hacker Jimbo, Heru merasa KPU tidak melindungi data-data mereka dengan baik. \"Memang kalau kita lihat data-data tersebut, secara data yang formatnya memang sudah tidak melakukan enkripsi, artinya ada ada kelalaian KPU, harusnya data tersebut dilakukan enkripsi,\" jelas Heru. Maka tidak heran jika data-data ini mudah diretas. Untuk itu, Heru tetap mendorong KPU melakukan audit IT menyeluruh. \"Memang biasanya kalau ada peretasan biasanya perlu dilakukan audit keamanan IT secara menyeluruh. Jadi memang ada prosedur yang harus dilakukan untuk melihat bagaimana kebocoran terjadi dan dari mana kebocoran. Apakah juga KPU sudah melakukan hal hal yang memang berupaya untuk mencegah kebocoran tersebut terjadi,\" jelas Heru. Lebih Jujur Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay meminta agar KPU tidak menganggap sederhana persoalan kebocoran data pemilih dari website KPU. Kabar kebocoran itu bisa memicu respons publik dan berimbas pada kepercayaan publik terhadap muruah lembaga, bahkan memunculkan persepsi negatif di mata publik. \"Memang kita jangan menganggap enteng bahwa satu hal itu berdiri sendiri. Jadi bisa merembet ke hal yang lain. Ini kan persoalan kepercayaan, persoalan persepsi,\" ungkapnya. Saat ini, publik tengah dilanda kekhawatiran terkait data mereka yang ada di server KPU dan lebih luas pada legitimasi hasil pemilu. Menurut Hadar, adanya anggapan bahwa kebocoran data bisa memengaruhi hasil pemilu adalah persepsi publik saat merespons kerentanan sistem KPU. Kendati demikian, Hadar menilai terlalu jauh untuk mengaitkan kebocoran data pemilih dengan rekayasa hasil pemilu. \"Bahwa data ini kemudian bisa dimanfaatkan ke suara, itu agak jauh. Kalaupun ada pemanfaatan, tetap ada sistem-sistem, benteng-benteng yang memagari suara yang diberikan. Tapi kalau persoalan persepsi orang, pemahaman orang, itu kan tidak semuaya tahu secara rinci,” tambah komisioner KPU periode 2012-2017 itu. \"Data suara kan belum ada, suara baru nanti terbentuk. Jadi tidak menyambung. Jadi jauh kalau toh ada sambungannya,\" terusnya. Menurutnya, KPU tidak bisa lagi menjawab persoalan tersebut dengan normatif. KPU harus bersikap terbuka dan memberikan penjelasan gamblang terhadap kejadian tersebut. \"Bagi saya, kejujuran itu menjadi penting, cepat, dan kemudian membuka sebetulnya apa yang terjadi. Sehingga masyarakat semua akan paham. Keterbukaan itu penting, selain melibatkan banyak pemangku kepentingan lain di luar yang punya kompetensi, para akademi, ahli IT, profesional IT. Jadi jangan hanya mengandalkan lembaga negara, tapi terbukti (kebocoran data),\" pungkasnya. (Sur)
Jangan Salah Pilih Capres agar Reformasi Tidak Kembali ke Titik Nol
Jakarta | FNN - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk bijaksana menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menambahkan, jika salah pilih, maka cita-cita reformasi terancam hilang. \"Mengingatkan bagi semua warga yang berhak memilih jangan lupa akan rekam jejak buruk calon pemimpin di masa lalu, yang belum jelas pertanggungjawaban hukum dan moralnya. Jika warga masyarakat salah memilih maka kita akan kembali harus memperjuangkan reformasi yang sekarang terancam hilang oleh ambisi kekuasaan tanpa moralitas ini,\" tegas Petrus pada wartawan, Kamis (30/11/2023). Dalam pidatonya Megawati di Jakarta beberapa waktu lalu, mantan Presiden RI ke-5 ini mengingatkan bahwa pada dasarnya reformasi adalah untuk membatasi kekuasaan. Sebagai sebuah amandemen, aturan tersebut mestinya cukup diikuti, dan tidak boleh dilanggar. \"Sebagai seorang mantan Presiden RI dan sebagai Ketua Umum Partai nasionalis terbesar di Indonesia, pernyataan keras Bu Mega dalam Rakernas PDIP soal pentingnya praktek bernegara tetap berada dalam frame konstitusi demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat,\" jelas Petrus. Harus ada orang-orang yang mengingatkan maksud dan tujuan kita bernegara, menjalankan demokrasi dan melaksanakan Pemilu yang Jurdil. \"Menjaga demokrasi yang tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, terutama lewat pemilu yang jujur, adil dan bebas tanpa ada pemaksaan kehendak, tanpa ada kecurangan, tanpa intimidasi, dan sebagainya,\" kata Petrus. Gelaran kampanye Pemilu sudah dimulai. Semua pihak harus menjunjung prinsip-prinsip Pemilu tanpa intervensi. \"Prinsip-prinsip pemilu harus ditegakkan, karena Indonesia adalah negara hukum menuntut adanya pemilu yang jujur dan damai, peradilan yang bebas tanpa intervensi, perlindungan terhadap HAM dengan tetap menghargai pembatasan yang dilakukan oleh UU untuk menjamin HAM orang lain,\" tandas Petrus. Kesadaran Masyarakat Dalam kesempatan terpisah, pakar politik Prof. Ikrar Nusa Bakti menilai berbagai upaya intervensi di bidang hukum dan politik yang terjadi akhir-akhir ini untuk melanggengkan sebuah kekuasaan telah membahayakan demokrasi Indonesia. \"Kami yang selama ini selalu bersuara keras itu bukan kita ingin menginjak konstitusi tapi kita ingin presiden menghormati konstitusi dan mengembalikan demokrasi pada rel yang benar. Ini bukan lagi haus kekuasaan tapi benar-benar seperti kata orang Jawa bilang adalah gragas, artinya rakus,\" tandasnya di Jakarta, Kamis (30/11/2023). Mantan Duta besar Indonesia untuk Tunisia ini menegaskan, \"Berpolitik itu harus ada etika!\" Etika itu sangat penting dan erat kaitannya dengan daya tahan politik. Dia menambahkan bahwa kita harus berhenti berpikir bahwa semua orang Indonesia \'memiliki niat baik\'. Dia mengkritisi tajam sikap-sikap politik Joko Widodo yang berlaku seperti seorang raja sekarang ini. \"Untuk itulah, saya berharap agar masyarakat bisa melihat dan sadar akan adanya upaya-upaya menciderai demokrasi bangsa. Hal itu berbahaya bagi masa depan Indonesia, sehingga diperlukan kekuatan bersama,\" pungkasnya. (Sur)
POPULER
