POLITIK

Partai Gelora Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pemilu

Jakarta | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menilai usulan agar politik uang (money politic) dilegalkan dalam pemilihan umum (Pemilu), sebagai tanda bahwa partai politik telah kehilangan akal untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu.  \"Pengakuan partai terbesar dari Komisi II DPR RI bahwa money politic telah menjadi budaya dalam pemilu kita, artinya partai politik telah kehilangan akal dalam mengatasi kecurangan,\" sebut Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/5/2024) merespon usulan seorang politisi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi II DPR RI. Menurut Fahri, dengan adanya usulan dan pengakuan mengenai politik uang tersebut, maka semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan. \"Sekarang kita mengerti tentang maling teriak maling. Seolah pilpres yang curang padahal pileg-lah yang curang,\" ujar Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut. Diingatkan Fahri, partai politik semestinya menjadi think tank atau lembaga pemikir dan intelektual yang berkontribusi pada bangsa, bukan mesin kekuasaan maupun lembaga bisnis. Sebab menurut dia, kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya, apalagi yang masuk dalam lingkaran kekuasaan. \"Untuk itu, mendesak segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat,\" kata politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut seraya berharap parpol dapat berbenah, mengingat mereka adalah tulang punggung demokrasi. Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melegalkan politik uang dalam kontestasi pemilu. Dia menilai, politik uang adalah satu aktivitas yang sulit dihilangkan. Menurut Hugua, para caleg juga sulit terpilih jika tanpa melakukan politik uang. Sehingga, dia menilai politik uang lebih baik dilegalkan dan dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU) dengan batasan-batasan tertentu, sehingga bisa membuat aktivitas politik uang bisa lebih dikontrol. \"Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu?. Karena money politic ini keniscayaan, kita juga tidak money politic tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda,\" kata Hugua saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024) lalu. (*)

Maklumat Jogjakarta Ingatkan Pemerintah Soal Darurat Revolusi Rakyat

Jogjakarta | FNN - Sekelompok sesepuh Jogjakarta mengeluarkan maklumat menyikapi situasi dan kondisi politik tanah air yang makin memprihatinkan. Mereka menyerukan upaya penyelamatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan dan ditandatangani pada Sabtu, 18 Mei 2024 dihadiri antara lain Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto, Prof. Dr. Rochmat Wahab M.Pd., M.A., Prof. Dr. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D., dan H. M. Syukri Fadholi, S.H., M.Kn.  Adapun isi maklumat itu antara lain: Dengan Memohon Kekuatan dan Ridlo Tuhan Yang Masa Esa. Setelah secara seksama mengikuti dan memperhatikan perkembangan kehidupan Bangsa Indonesia semakin menjauh dari tujuan negara sesuai yang termaktub dalam pembukaan UUD 45, maka kami dengan kesadaran mendalam mengeluarkan \"Maklumat Penyelamatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia\" Pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus segera kembali ke UUD 45; Kedua, Penyelenggaraan Negara  Kesatuan Republik Indonesia harus kembali sesuai amanat pendiri Bangsa Indonesia; Ketiga, apabila Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berjalan di luar kendali UUD 45 dan Pancasila, maka keadaan yang tidak terkendali harus diserahkan kembali kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Keempat, dalam kondisi darurat Revolusi Rakyat adalah salah satu cara yang syah  menentukan dan mengambil kebijakan negara  sebagai pemilik kekuasaan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)

Rocky Gerung: Demokrasi Indonesia Terancam Jadi Ampas Peradaban Dunia

Jakarta | FNN - Pengamat politik dan ahli filsafat Rocky Gerung menyatakan bahwa Indonesia menghadapi kegagalan dalam sistem demokrasi yang diterapkan. Rocky Gerung dengan lugas mengemukakan pandangannya bahwa negara ini berada di ambang menjadi \'ampas peradaban dunia\'. Menurutnya memadukan filosofi dan teknologi adalah sebuah kebutuhan mendesak untuk membongkar struktur kekuasaan tersembunyi yang ada dalam pola pikir teknokratik. Dia menyoroti pentingnya mempertanyakan dasar-dasar sistem yang ada, menegaskan bahwa setiap pemikiran harus dapat dipertanyakan dan ditantang.  \"Contohnya adalah Mahkamah Konstitusi bagian yang paling fundamental dalam upaya untuk menghasilkan demokrasi dan gagal di situ,\" paparnya dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rabu (15/05/2024). Kritik pedas Gerung juga mengarah kepada praktik politik saat ini. \"Demokrasi adalah pemerintahan rakyat oleh dan untuk rakyat,\" ucapnya. Menurutnya, hal ini tidak hanya menunjukkan penurunan dalam indeks demokrasi, tetapi juga menggambarkan krisis etika yang serius dalam politik Indonesia. Selain itu, Rocky Gerung juga menyoroti gejala munculnya otoritarianisme. Dia mengingatkan bahwa untuk menjaga demokrasi yang sehat, dibutuhkan keragaman pendapat dan keberanian untuk menyuarakan kritik. Namun, dengan semakin ditekannya perbedaan demi persatuan, Rocky Gerung menilai hal tersebut sebagai tanda awal bahwa Indonesia sedang menuju arah yang berbahaya. Akademisi UI itu juga  mengingatkan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya membutuhkan kecerdasan teknis, tetapi juga kecerdasan moral yang tinggi. \"Sangat mungkin Negeri ini udah jadi ampas di dalam peradaban politik dunia,\" jelasnya. Rocky meramalkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia tidak pasti. Oleh karena itu ia menekankan perlu adanya introspeksi mendalam dan reformasi yang berarti agar negara ini dapat bangkit dari keterpurukan. (ida)

Nama nama Menteri Kabinet Prabowo Beredar, Rocky: Jokowi Juga Kirim Proposal

Jakarta | FNN - Presiden terpilih belum dilantik, tetapi daftar kabinet sudah memenuhi jagat medsos dengan berbagai macam nama calon menteri. Hal ini tentu menyita perhatian publik. Bahkan, sejumlah nama-nama menteri yang mengisi kabinet tersebut masih didominasi wajah lama sehingga mengundang rasa penasaran publik. Sontak hal tersebut sorotan dari berbagai pihak tak terkecuali pengamat politik Rocky Gerung meski sempat dibantah oleh salah satu petinggi Partai Gerindra belum lama ini. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa tentunya itu berita baik untuk partai partai pendukung. Tentu itu berita baik buat partai-partai yang ingin dapat port folio tambahan. Tapi juga bisa menjadi berita buruk bagi Pak Jokowi,\" kata Rocky kepada Hersubeno Arief dari FNN, Selasa, 7 Mei 2024.  Sebab nantinya, menurut Rocky Gerung, bagian Jokowi akan jauh lebih sedikit. \"Tapi apapun yang dimungkinkan oleh undang-undang itu adalah soal kapasitas Pak Prabowo untuk menentukan sendiri. Dia perlu 40 atau 37 menteri, mungkin dia perlu tambahan menteri atau cukup dengan itu dan itu Prabowo menghitung,\" jelasnya. Rocky Gerung berpendapat, bukan tidak mungkin Jokowi akan membawa \'proposal\' untuk menambah \'jatah\'. (IDA)

Tanggapi Pernyataan Prabowo, Selamat Ginting: Demokrasi Asli Indonesia Sumbernya Semangat Kolektivisme

Jakarta | FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, demokrasi asli Indonesia sumbernya adalah semangat kolektivisme (kebersamaan), sehingga pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Bukan pertentangan antara penguasa dengan oposisi atau penentang pemerintah yang berkuasa.  “Demokrasi Indonesia itu berbeda dengan demokrasi model Barat yang indiviualistis mengabaikan kebersamaan dan gotong royong,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas di Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menanggapi polemik dari pernyataan presiden terpilih hasil pilpres 2024 Prabowo Subianto. Prabowo meminta agar pihak yang tidak ingin diajak kerja sama, tidak mengganggu kerja-kerja pemerintahannya. Prabowo akan mengajak semua pihak untuk bekerja sama di pemerintahannya. Hal itu diungkapkannya dalam acara Workshop Bimtek Anggota Legislatif tingkat Nasional dan Rakornas Pemenangan Pilkada Serentak 2024. Prabowo menyebutkan tidak akan memaksa pihak yang tidak ingin diajak bekerja sama. “Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elite Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama. Kuncinya itu,” kata Prabowo di Jakarta, baru-baru ini.  Menurut Selamat Ginting, sifat demokratis yang menjadi ciri kebersamaan yang diinginkan para pendiri bangsa Indonesia implementasinya dalam wujud saling bekerjasama, tolong menolong, saling bantu, gotong royong, dan sejenisnya. Bukan berjalan sendiri-sendiri atau perseorangan yang mengabaikan untuk saling bantu menyelesaikan masalah bangsa dan negara. Sehingga, lanjutnya, demokrasi di Indonesia mengabaikan oposisi seperti demokrasi model barat. Sekaligus mengedepankan harmoni untuk bersama-sama memelihara kohesi sosial agar tercapai kerukunan bangsa. Memang terasa aneh bagi kalangan yang mengacu pada demokrasi barat. “Oposisi atau beda pendapat dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Itu yang diinginkan para pendiri bangsa Indonesia ketika merumuskan demokrasi yang ideal untuk Indonesia yang multi kultural, multi agama, multi golongan, dan banyak multi lainnya” ujar Ginting. Dikemukakan, kebersamaan dalam membangun negara tetap harus menghormati perbedaan. Tetapi harus ada yang mengingatkan jika pemerintah keliru.  Namun, mesti dilakukan dengan kritik yang tidak harus sampai melukai, bahkan sampai menimbulkan disintegrasi bangsa. “Jadi itulah demokrasi ala Indonesia yang bersemangat kohesivisme dalam kekeluargaan yang penuh harmoni persatuan bangsa dan negara. Bukan demokrasi one person one vote model barat,” pungkas Ginting. (sws)

Selamat Ginting: Terminologi OPM Membuat Koops Habema TNI Lebih Efektif dalam Menjaga NKRI di Bumi Papua

Jakarta | FNN - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, penggunaan terminologi OPM (Organisasi Papua Merdeka) ternyata sangat efektif bagi Koops Habema TNI dalam menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di Bumi Papua.  \"Pasukan dari tiga matra yang tergabung dalam Komando Operasi Habema (Harus Berhasil Maksimal) TNI berhasil melumpuhkan 24 personel OPM termasuk dua pimpinan tentara OPM serta merebut senjatanya dan empat markas OPM dalam tempo satu bulan,\" kata Selamat Ginting di Jakarta, Ahad/Minggu (12/5/2024). Menurutnya, perubahan terminologi OPM dari sebelumnya KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) maupun KST (Kelompok Separatis Teroris) membuat pasukan TNI tidak terkendala psikologis dalam menggempur markas-markas OPM di hutan-hutan Bumi Papua. \"Data-data orang yang bisa diperangi dari informasi Satgas Polri di Papua kepada Koops Habema TNI ditindaklanjuti dengan serbuan-serbuan cepat oleh Koops Habema TNI dalam perebutan tempat strategis pertempuran,\" ungkap Selamat Ginting. Terminologi OPM kembali digunakan saat Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI. Koops Habema TNI juga dibentuk oleh Jenderal Agus Subiyanto. Koops Habema TNI, kata Ginting, dipimpin Panglima Brigjen Lucky Avianto, lulusan terbaik Akmil 1996. Ia juga lulusan Seskoad, Sesko TNI, dan Lemhannas. Koops ini terdiri dari satuan terbaik dari Kopassus, Kostrad, Marinir, dan Kopasgat. Koops Habema TNI, lanjutnya,  dibagi dalam Sektor Timur dan Sektor Barat yang merupakan basis OPM.  \"Jadi mereka efektif  bertugas di wilayah hitam atau tempat yang dikuasai combatan OPM,\" ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan pertahanan keamanan negara. Lebih efektif lagi, kata Ginting, Koops Habema TNI juga sekaligus menangani operasi tempur, intelijen, dan, pembinaan teritorial di wilayah hitam tersebut. Satu rentang kendali operasi, tidak banyak komandan dari berbagai tingkatan yang merecoki aktivitas mereka. Wilayah-wilayah yang masuk kategori hitam, lanjut Ginting, setelah berhasil dikuasai Koops Habema akan diserahkan kepada satuan lain untuk pembinaan masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir, kata dia, combatan OPM, senantiasa menyasar pos-pos TNI dan Polri, seperti di Distrik Homeyo. Juga menyasar pasar tradisional, rumah sekolah, rumah ibadah, rumah sakit dan rumah masyarakat.  \"Teror  yang dilakukan OPM jelas menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat, karena itu harus ditumpas,\" pungkas Ginting. (sws)

Selamat Ginting: Sistem Presidensial Rasa Parlementer Membuat Kabinet jadi Gemoy

Jakarta| FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan,  memang sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Namun penuh dengan rasa parlementer. \"Akibatnya presiden Indonesia di era reformasi kesulitan membentuk zaken kabinet atau kabinet yang berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu,\" kata Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Jumat (10/5/2024). Menurutnya, kendati Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden hasil pilpres 2024, namun partai politiknya Gerindra hanya menduduki posisi ketiga.  Selain itu, kata dia, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukungnya dalam pilpres pun hanya mendapatkan sekitar 48,3 persen kursi di parlemen. Terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN. Sedangkan lawan politiknya kubu pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo jika digabung mendapatkan 51,7 persen kursi di DPR. Terdiri dari PDIP,  Partai Nasdem, PKB, dan PKS. \"Kondisi inilah yang membuat presiden terpilih di era reformasi gamang bahkan ketakutan jika lawan politiknya tidak diajak bergabung dalam kabinet. Takut diganggu di parlemen,  sehingga cenderung membuat kabinet gemoy (gemuk),\" ujar Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Ia menanggapi rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang berencana akan menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 kementerian.  \"Untuk menambah nomenklatur harus terlebih dahulu merevisi UU Kementerian Negara,\" ujar pengamat berpendidikan doktoral ilmu politik itu. Presiden terpilih, lanjutnya, tidak bisa serta merta menambah jumlah kementerian tanpa merevisi undang-undang, karena akan melanggar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selamat Ginting menjelaskan  pada Pasal 12,13, dan 14 UU Kementerian Negara telah mengatur tentang pembatasan jumlah bidang kementerian yakni sebanyak 34. \"Disebutkan paling banyak 34 kementerian, dengan rincian empat menteri koordinator, dan 30 menteri bidang,\" kata pengamat politik yang sebelumnya menjadi wartawan bidang politik itu. Dia mengingatkan agar presiden terpilih Prabowo Subianto tidak sekadar  mengakomodasi kepentingan partai politik yang justru pada saat pilpres menjadi lawan politiknya. \"Jika Prabowo akan menambah jumlah kementerian dengan mengakomodasi lawan politiknya, artinya Prabowo gamang dan tidak yakin dapat mengendalikan pemerintahannya dengan efektif,\" ungkap Selamat Ginting. Kondisi seperti ini, lanjutnya, mirip seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi yang ketakutan dengan lawan politiknya, sehingga merangkulnya dalam kabinet. \"Bagi-bagi jabatan dengan mengabaikan zaken kabinet seperti era Jokowi tidak perlu ditiru. Apalagi sejumlah menteri dari partai politik, utamanya dari partai pendukung justru menggerogoti pemerintahan dengan tindakan korupsi,\" ujarnya. Disebutkan sejumlah menteri pemerintahan Presiden Jokowi dari partai politik ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti Idrus Marham (Golkar), Juliari Batubara (PDIP), Johnny Plate dan Syahrul Yasin Limpo (Nasdem), Imam Nahrawi (PKB), dan Edhy Prabowo (Gerindra). Sedangkan di era Presiden SBY ada lima menteri dan era Presiden Megawati Soekarnoputri ada tiga menteri yang ditangkap KPK. (*)

Gerakan Mahasiswa Indonesia Bisa Menekan Kesadaran Global Bagi Kemerdekaan Palestina

Jakarta, FNN | Pengamat geopolitik Tengku Zulkifli Usman (TZU) berharap presiden terpilih Prabowo Subianto dapat meningkatkan peran Indonesia secara global dalam mendorong terwujudnya negara Palestina merdeka. Solusi dua negara (two state solution) merupakan opsi untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah digaungkan Indonesia di Sidang Darurat Majelis Umum PBB pada Jumat, 27 Oktober 2023 lalu. \"Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) sudah mulai memetakan fondasi baru keterlibatan kita dalam penyelesaian konflik-konflik global. Terpilihnya Pak Prabowo, ini bagus. Ini sinyal positif, bahwa kita akan banyak terlibat dalam tataran geopolitik global,\" kata Tengku Zulkifli Usman, Rabu (8/5/2024).  Hal itu disampaikan TZU dalam Gelora Talks bertajuk \'Ketika Gelombang Pro Palestina Menyala di Kampus-kampus Indonesia\', Rabu (8/5/2024) sore. Diskusi ini juga menghadirkan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Muhammad Abid Al Akbar dan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Yogi Syahputra Alidrus sebagai narasumber. Sebagai pemimpin negara yang memiliki pemahaman tentang geopolitik global, TZU yakin Prabowo berani menekan Israel dan standar ganda barat dalam kasus Palestina untuk menerima proposal \'two state solution\'.  \"Pak Prabowo misalnya setelah dilantik nanti, beliau bisa langsung menekan Israel. Dengan banyak tekanan Internasional itu, Israel bisa menerima two state solution, solusi dunia negara,\" katanya. Menurut TZU, Israel pada dasarnya tidak ingin ada dua negara dan dua warga hidup secara berdampingan, antara Israel dan Palestina. Sebaliknya, Israel ingin mewujudkan Israel Raya, sehingga melakukan upaya genosida terhadap rakyat Palestina.  \"Sekarang ini penduduk Palestina ada 7 juta, Israel juga 7 juga. Kalau ada dua negara, penduduk Israel akan kalah jauh dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu Israel ingin mendirikan Israel Raya, makanya rakyat Palestina dibunuhi, digenosida, etnisnya sengaja dibersihkan,\" ujarnya. Namun, upaya Israel itu justru menimbulkan kesadaran global dan tekanan internasional secara masif untuk meluruskan sejarah pendudukan Israel terhadap tanah Palestina.  \"Tekanan kampus dan intelektual di Amerika sangat luar biasa, dan telah berhasil mengubah paradigma persoalan Palestina, bukan lagi persoalan politik atau agama, tetapi ini sudah kemanusiaan,\" tegasnya. TZU menilai aksi solidaritas mahasiswa di Amerika Serikat (AS) harus mendapatkan dukungan kampus-kampus di Indonesia secara luas.  \"Kesadaran global ini, harus kita ambil peluangnya dengan baik untuk memberikan tekanan kepada Israel, serta mendorong diplomasi Indonesia secara maksimal, \" katanya.  *Harusnya Malu* Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Muhammad Abid Al Akbar mengatakan, mahasiswa Indonesia harusnya malu dengan upaya mahasiswa di AS yang telah memulai gerakan global solidaritas Palestina. \"Mahasiswa Indonesia jangan hanya bergerak pada isu domestik, tetapi juga isu global. Jangan hanya demo soal UKT, atau Pemilu saja. Aksi kita juga harus diakui secara global dan memiliki efek bagi kemerdekaan Palestina,\" kata Abid Al Akbar.  Abid juga mengkritik organisasi mahasiswa seperti HMI, GMNI, PMKRI, PMII dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang kurang melakukan aksi solidaritas terhadap Palestina, padahal Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.  \"Kalau ada aksi-aksi solidaritas Palestina itu, yang demo mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus, lainnya tidak. Kita pertanyakan temen-temen HMI, PMII dan lainnya yang tidak mengawal isu Palestina. Padahal sebagai negara mayoritas muslim, gerakan mahasiswa Indonesia bisa memiliki power luar biasa di mata internasional, \" katanya. Sedangkan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Yogi Syahputra Alidrus mengatakan, 172 BEM di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)/Aisyiyah akan melakukan aksi besar-besaran solidaritas Palestina dalam waktu dekat. \"Kemarin kita sudah melakukan aksi solidaritas Palestina secara serentak di berbagai daerah difasilitasi rektorat dari 172 PTM/Aisyiyah. Kita akan melakukan lagi aksi besar-besaran dengan jumlah massa lebih besar dalam waktu dekat. Yang akan aksi BEM-nya,\" kata Yogi Saputra Alidrus.  Yogi yang juga Presiden BEM 172 PTM/Aisyiyah ini sudah melakukan komunikasi intens dengan BEM Muhammadiyah se-Indonesia untuk melakukan aksi solidaritas Palestina yang jauh lebih besar.  \"Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan Muhammadiyah menilai konflik Israel-Palestina harus dihentikan. Ini tidak ada kaitannya dengan isu keagamaan, tetapi murni kemanusiaan,\" tegas Yogi.  Muhammadiyah, lanjutnya, mendukung kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat dan bebas dari penjajah Israel.  \"Universitas-universitas di Muhammadiyah akan melakukan gerakan-gerakan mendukung kesadaran global kemerdekaan Palestina. Saya sendiri sebagai Presiden Mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia akan turun ke jalan dalam jumlah yang cukup besar untuk bela Palestina,\" pungkasnya. (*)

Tegas! Ganjar - Mahfud Putuskan Beroposisi

Jakarta | FNN - Akhirnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memutuskan untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Paslon nomor urut 03 itu menjelaskan alasan di balik keputusannya tersebut.  Sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar menyatakan akan terus berjuang lewat partai politik. Apalagi, lanjutnya, kegiatan PDIP menumpuk dalam waktu dekat seperti rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar akhir Mei ini.   \"Jadwalnya malah makin padat gitu ya. Jadi kita akan terus berjalan sesuai dengan komitmen kita, kita mesti mencintai negara ini dengan cara yang benar dan kegiatannya akan banyak sekali, di manapun,\" katanya di Jakarta, Senin (7/5/2024). Dia memilih akan melakukan kontrol dari luar pemerintahan. Meskipun demikian, Ganjar mengaku menghormati pemerintahan Prabowo - Gibran. \"Saya declare [deklarasi], pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini,\" jelas Ganjar dalam acara halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024). Sementara itu, Mahfud menyatakan akan melakukan perjuangan lewat gerakan politik. Eks Menko Polhukam mencontohkan, akan mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil pejuang demokrasi dan kembali mengajar di kampus. Menurutnya, kini para elite mempraktikkan hukum tanpa etika.   Dia mencontohkan Undang-undang kimi dibentuk selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh sebab itu, praktik hukum harus diluruskan. \"Saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja, karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat,\" jelas Mahfud usai acara halalbihalal. (ant)

Presiden Sebar Bansos Jelang Pemilu, Rakyat Harus Paham: Itu Duit Negara Bukan Punya Jokowi

Jakarta | FNN - Menjelang Pilpres, Presiden Jokowi mendadak merilis bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Bahkan, bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Nantinya, bantuan tunai itu bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani,  bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus. \"Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,\" ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1). Menanggapi hal ini, pengamat politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno meminta agar pihak yang memberikan dan pihak yang menerima sedianya sama-sama menyadari bahwa bansos adalah uang negara. Kesadaran tersebut sangat penting agar bansos tidak dikaitkan dengan salah satu calon, partai atau figur tertentu. “Bahwa bantuan yang diberikan negara kepada mereka, itu kewajiban negara dan hak rakyat. Oleh karena itu sehebat apapun bantuan sosial itu, jangan dimaknai dari pemberian penguasa. Penguasa dan pemerintah itu hanya sekedar perantara untuk menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat,” ujarnya. Adi kemudian mengingatkan agar elit politik tidak berupaya melakukan propaganda dan penggiringan opini terkait dengan bansos. Di saat bersamaan, Kemenkeu terpaksa harus merealokasi program yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi dana bansos tersebut. \"Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,\" ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1). (sws).