POLITIK
Indonesia Bubar
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, di kediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 13 Oktober 2024. Sebelumnya, Jokowi dan Prabowo telah bertemu di Jakarta. Membicarakan apa sebenarnya, yang tertangkap di media sosial hanyalah informasi basa basi, jauh dari topik yang sesungguhnya mereka bicarakan. Bagi pejabat yang memiliki kompetensi tentang apa yang di bicarakan karena terlalu peka dan sensitif ditutup rapat, seolah-olah cukuplah menjadi rahasia Prabowo dan Jokowi. Serapat rapatnya, rahasia tersebut ditutup akhir bergerak pelan keluar sekalipun tetap dengan code konfidensial (rahasia), masing masing pihak yang mengetahuinya tidak berani membuka keluar sekalipun di bungkus dengan \"kalimat diduga sebagai pengaman membuka rahasianya\". Pihak yang tidak mau disebut sebagai sumbernya menyatakan layak dipercaya, ada tiga point penting yang pada pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi pada tanggal 13 Oktober 2024 di di kediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo menjelajah pembentukan kabinet Merah Putih : Pertama: Jokowi menitipkan nama orangnya untuk masuk kabinet Merah Putih.Kedua: Jokowi meminta Prabowo untuk tidak mengubah atau mengganggu program oligarki yang telah mendapatkan persetujuan Ci Jinping (RRC).Ketiga, Bernada mengancam apabila point 1 dan 2 diganggu, maka oligarki akan menggangu dan atau akan merusak ekonomi negara. Sampai di sini sekiranya informasi itu benar dan saat itu Prabowo tidak menolak dengan pertimbangan akibat kedaulatan negara terancam, Prabowo Subianto tanpa ada keberanian keluar dari semacam perjanjian tersebut akan terus dalam kendali Jokowi dan oligarki. Riak dan gelombang kecil nampaknya Prabowo mulai berani keluar dari jerat perjanjian tersebut, seperti membongkar pagar laut PIK 2, akan membersihkan korupsi yang telah menjadi wadah nasional, agar semua menteri bekerja demi kepentingan Bangsa dan Negara. Hanya kesan Prabowo Subianto masih dalam bayang bayang oligarki, ragu ragu keluar dari jerat perjanjian diatas masih sangat terasa. Belum ada keberanian mengentikan Program Strategis Nasional ( PSN ) pintu masuk Oligarki dengan jumawa meng acak-acak kedaulatan negara. Ambisi dan cita-cita James Riady dengan Oligarki akan mengeliminasi kaum pribumi, membuat hunian pendatang imigran dari RRC dengan mengusir warga pribumi dan menguasai pantai di seluruh pantai di Nusantara dengan target 200 juta masuk di seluruh wilayah Indonesia, belum ada tanda tanda Prabowo Subianto akan menghentikan. Sementara warga pribumi terus diadu domba bahkan harus berjuang sendiri dengan oknum alat keamanan negara yang telah menjadi budak oligarki. Terlintas dalam pikiran kita apakah Prabowo Subianto akan membuktikan sendiri ucapannya ketika membuat heboh se-Indonesia di bulan ketiga 2018. Mengutip buku Ghost Fleet karangan August Cole dan P. W. Singer. Prabowo Subianto menyampaikan prediksi bahwa negara ini bakal bubar tahun 2030. Terpantau dalam videonya diunggah di akun Facebook Gerindra, @gerindra, pada Minggu (18/3/2018). Wallahua\'lam. (*)
Olok-olok Mardani Ali Sera kepada Partai Gelora Berpotensi Ganggu Persatuan Umat Bela Palestina
Jakarta | FNN -Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelombang Rakyart (Gelora) Indonesia saat \'Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina\' di Jakarta, Selasa (21/1/2025). Pemerhati Hubungan Internasional Rico Marbun menilai olok-olok Mardani kepada Partai Gelora ini bisa merusak persatuan umat dalam membela Palestina. \"Saya menyayangkan pernyataan Mardani. Acara silaturahmi yang difasilitasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memiliki tujuan mulia, memperjuangkan kemerdekaan Palestina,\" ujar Rico Marbun dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025). Dia menyesalkan acara resmi dan penuh makna ini dinodai oleh pernyataan Mardani yang menyindir agar ormas tidak mendekati Partai Gelora, meskipun dibalut dengan candaan. \"Ini sama sekali tidak pantas,\" tegas Alumnus Rajaratnam School of International Studies, Singapura itu. Rico menambahkan bahwa penderitaan warga Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat, terus berlangsung meski gencatan senjata telah diberlakukan. Ribuan warga menjadi korban akibat serangan membabi-buta Israel. \"Di tengah upaya global untuk membantu Palestina, kita membutuhkan persatuan seluruh elemen bangsa tanpa ada sikap partisan yang merugikan. Isu Palestina adalah amanah konstitusi Indonesia, yang seharusnya menjadi perjuangan semua pihak, tanpa memandang golongan atau partai politik,\" Imbuhnya. Pernyataan kontroversial Mardani itu terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat, memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina. Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, \"PKS jangan dekatin ke Gelora,\" ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TV Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial. Sejumlah perwakilan ormas dan lembaga yang hadir juga tampak terkejut dengan candaan bernada olok-olokan dari politisi PKS itu kepada Partai Gelora. Sehingga banyak yang menilai pernyataan itu, tidak hanya tidak pantas, tetapi juga berpotensi merusak persatuan umat yang sedang berjuang untuk Palestina. Acara yang dihadiri oleh sekitar 103 ormas dan lembaga ini dibuka oleh Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid. Silaturahmi Nasional ini difasilitasi Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Sufmi Dasco Ahmad, bertempat di Ruang Abbudl Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Acara ini juga menghadirkan sejumlah tokoh, seperti Wakil Ketua BKSAP Ravindra Hartarto, Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu RI Andy Rachmianto. \"Upaya mengolok-olok seperti ini bisa menodai persatuan umat dalam isu Palestina. Apakah pantas seseorang yang terhormat mengeluarkan pernyataan seperti itu?\" pungkas Rico. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengecam tindakan Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera yang mengolok-ngolok Partai Gelora dalam \'Silahturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina\' di Jakarta, Selasa (21/1/2025) sore. Ia pun bereaksi keras terhadap pelecehan yang dilakukan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) itu. \"Astaghfirullah ... serendah itu perilaku Mardani Ali Sera, politisi PKS dan Ketua BKSAP DPR RI,\" kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025). Menurut Mahfuz Sidik, perilaku dan tindakan Mardani Ali Sera sangat memalukan dan tidak pantas, karena acara tersebut, adalah acara resmi kelembagaan DPR, apalagi kehadiran yang bersangkutan kapasitasnya sebagai Ketua BKSAP DPR RI. Sehingga yang diundang adalah berbagai Ormas dan Lembaga Kemanusiaan, salah satunya adalah Baznas RI. Bahkan Baznas dalam kesempatan itu, juga menjadi narasumber bersama dengan perwakilan Kemenlu RI bersama dirinya di depan. \"Apakah pantas dan bermoral seorang Ketua BKSAP DPR bercanda dengan merendahkan parpol lain dengan nada permusuhan? Meski berdalih bercanda, apakah forum yang berbicara tentang membantu Palestina itu layak jadi forum bercanda?\" tukas Mahfuz. Sekjen Partai Gelora ini meminta agar Pimpinan DPR segera menindaklanjuti kasus itu, ke Mahkamah Kehormatan Dewah (MKD). Mahfuz minta MKD memberikan teguran keras kepada Mardani Ali Sera. \"Mardani Ali Sera ditegur keras dan diberikan sanksi. Pejabat publik jangan memberi contoh buruk kepada rakyat,\" tegas Ketua Komisi I DPR Periode 2010-2017 ini. (ida)
Sosialitas Ekonomi dalam Negara Pancasila
Oleh. Fathorrahman Fadli | Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) dan Dosen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang PEMBANGUNAN bidang ekonomi yang selama ini berjalan, diakui atau tidak telah membawa bangsa ini pada kebangkrutan. Penumpukan kapital dari negara hanya menempel pada sege lintir orang. Inilah sebenarnya muara dari prinsip ekonomi kapitalis, sebab kapital dan resources yang sejatinya milik negara, pada kenyataannya tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa resources negara yang begitu besar justru menyeret rakyatnya menjadi miskin. Mengapa kas dari negara kosong di tengah kekayaan negara yang sangat berlimpah? Mengapa negara kemudian kalah dan diatur-atur oleh kekuatan kapitalis yang menghisap sumber daya alam negara? Untuk menjawab hal itu tidak membutuhkan pemikiran dan teori yang terlalu rumit. Sebab jawaban yang rumit dan penuh teori hanya semakin membingungkan dan tidak mencerahkan. Apalagi mampu mencarikan solusi atas masalah pokok yang sedang diderita negara dan rakyatnya. Negara yang baik dan modern tak ubahnya sebagai pemerintah yang modern. Moderen atau tidaknya suatu rezim pemerintahan sangat ditentukan oleh prinsip rasionalitas dalam menentukan kebijakan publiknya. Kebijakan publik yang baik ditentukan oleh seberapa besar kemanfaatan kebijakan pemerintah yang mewakili negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Disinilah ilmu manajemen negara sangat diperlukan dalam tata kelola negara agar dapat mencapai tujuan pokok dalam bernegara? Apakah krisis ekonomi suatu negara disebabkan oleh buruknya manajemen negara? Betul sekali! Manajemen negara yang buruk akan menghasilkan negara gagal yang tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu dalam usaha mengelola negara tidak bisa seorang presiden bersikap ugal-ugalan, tidak pakai ilmu modern, dan berbuat tidak adil pada rakyatnya. Sosialitas ekonomi Sosialitas ekonomi sejatinya istilah yang tidak begitu dikenal dalam historical theory ekonomi dunia. Ia adalah bentuk pemikiran ekonomi neo-sosialisme yang dikembangkan oleh negara-negara yang memiliki kesadaran baru bahwa ekonomi harus diarahkan dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bukan seperti yang terjadi dalam negara sosialis kuno yang dalam praktiknya masyarakat dikungkung agar hidup dalam kecukupan dasar ekonomi, sementara elit politik dalam negara hidup dalam kelimpahan ekonomi. Ekonomi sosialis kenyataannya telah membunuh inisiatif ekonomi individual untuk berprestasi secara ekonomi. Sosialitas ekonomi juga bukan berarti sebagaimana yang terjadi dalam negara liberal kapitalis dimana ekonomi dibangun atas dasar kemampuan dan prestasi individual secara bebas tanpa batas. Pada kenyataannya kedua model ekonomi itu pada faktanya telah menyeret negara pada kebangkrutan. Amerika yang liberal dan kapitalistik disatu sisi sudah menampakkan kebangkrutan ekonomi dan sosialnya. Uni Sovyet yang komunis sosialis telah bangkrut tidak sampai 100 tahun. Sebab pada faktanya prinsip-prinsip sosialisme ekonomi yang ekstrim bertentangan dengan kenyataan hidup masyarakatnya. Ekonomi Negara Pancasila Bagaimana dengan bangunan ekonomi yang seharusnya dibangun dalam negara Pancasila. Secara politik, pakar hukum tata negara Dahlan Ranuwihardjo mengatakan bahwa Indonesia adalah bentuk negara ketiga selain negara teokrasi dan negara sekuler. Negara Pancasila adalah negara yang tetap meletakkan Tuhan/ Allah sebagai Pencipta alam raya yang melahirkan inspirasi hidup, dan pada saat yang sama, negara Pancasila juga percaya bahwa kenyataan dunia sebagai fakta objektifnya. Jadi secara filosofis, negara Pancasila tidak pernah terlibat secara ekstrim untuk menyeret negaranya menjadi Negara Teokrasi maupun Negara Sekular. Negara Pancasila juga bukan negara yang ekstrim atas keduanya. Ia adalah bentuk atau jenis negara yang selalu adaptif terhadap nilai-nilai ketuhanan sekaligus nilai-nilai kebaikan (maslahat) dalam masyarakat. Negara Pancasila dapat mengembangkan ekonomi sosialis jika keadaan negara sedang berada dalam posisi ekstrim kapitalis. Begitu juga negara Pancasila dapat mengembangkan model ekonomi kapitalis jika keadaan terlalu mengarah pada sosialisme yang ekstrim. Dengan demikian, maka ekonomi Pancasila menganut prinsip ekonomi keseimbangan dan berkelanjutan (balanced and sustainable economy). Ekonomi negara Pancasila tidak mengenal penumpukan kapital pada segelitir orang. Sebab penumpukan itu telah menutup akses ekonomi orang lain untuk meraih kesejahteraan dalam hidupnya. Begitu pula sebaliknya, ekonomi Pancasila bukan model ekonomi negara sosialis dimana rakyatnya hidup pas-pasan sementara elit politiknya hidup bermewah-mewah sebagai mana yang terjadi di Polandia saat dipimpin oleh Lech Wałęsa. Pengalaman Polandia Di Polandia dan mungkin di negara-negara komunis Eropa Timur lainnya dapat dilihat apa artinya “demokrasi rakyat”. Ternyata rakyatnya sama sekali tidak menentukan apa-apa dan sekadar sebagai robot mematuhi perintah pimpinan partai Komunis. Yang berlainan pendapat atau para pembangkang disingkirkan, bahkan dieliminir. Nampak sekali ada perbedaan besar antara pemimpin partai dan rakyatnya. Para pemimpin partai komunis di Polandia hidup dalam serba kemewahan: menempati rumah-rumah mewah di suatu “satellite city”, terpisah dari Warsawa, dengan segala fasilitas modern antara lain toko-toko yang mereka tidak perlu antre. Kebanyakan pemimpin partai komunis berkendaraan Mercedes. Ada pula yang mempunyai simpanan uang di bank di luar negeri antara lain di Swiss. Ada yang mempunyai vila di daerah pegunungan dengan memelihara kuda pacuan dan/atau mempunyai vila di pantai Lautan Baltik lengkap dengan kapal layar (yacht) yang mewah. Tetapi anehnya pemerintah Polandia melarang pembangunan lapangan golf, karena dianggap berbau kapitalisme. Untuk rakyat memang dibangun perumahan (apartemen). Namun jumlahnya tidak mencukupi. Apartemen dengan tiga kamar nampak mewah, tetapi dihuni oleh tiga keluarga! Akibatnya keluarga Polandia umumnya mempunyai satu anak atau tidak sama sekali. Karena itu pada 1971 ada sejumlah Sekolah Dasar yang ditutup, karena tidak ada muridnya, tidak ada population growth. Makanan bagi rakyat “diransum”, ditentukan banyaknya, beratnya, harganya dan sebagainya yang dapat dibeli rakyat. Biasanya di tempat-tempat penjualan barang-barang makanan terdapat orang antre panjang. Bahkan sering terjadi, bahwa sampai pertengahan barisan, barang dikatakan sudah habis oleh penjual. Hal semacam itu sering dialami oleh pegawai setempat KBRI, jadi bukan merupakan cerita yang dibuat-buat. Pembeli tidak boleh memilih barang, misalnya di toko daging. Si pembeli harus menerima apa yang diberikan si penjual yang boleh jadi hanya setumpuk tulang. Kalau hal-hal ini yang dimaksud Menlu Polandia dengan kemajuan dan kesejahteraan Polandia, saya kira hal itu adalah bohong belaka. Di Eropa Timur yang pegang kendali adalah Uni Soviet. Negara-negara Eropa Timur tunduk pada pimpinan Moskow. Sebagian besar dari hasil industri Polandia harus dijual kepada Uni Soviet, yang membayar dengan harga yang jauh lebih rendah daripada ongkos produksi, atau dibayar dengan gandum. Pemerintah negara-negara Eropa Timur dikendalikan dari Moskow secara “remote control”. Maka tidak mengherankan kalau semakin banyak timbul gerakan-gerakan yang akhirnya berani muncul ke permukaan berupa “Solidarnosç” yang dipimpin Lech Walensa. Lalu bagaimana dengan Indonesia ditangan Prabowo Subianto? Rasa-rasanya penting kiranya Prabowo mengarahkan sistem politik dan ekonomi kita berdasarkan prinsip negara Pancasila. Sebab Pancasila adalah dasar kita bernegara. Secara politik, terutama aspirasi rakyat disalurkan secara baik danlancar melalui sistem perwakilan yang baik pula. Sedangkan untuk menumbuhkan ekonomi nasional harus memperhatikan prinsip sosialitas ekonomi negara Pancasila yang adaptif dengan dinamika perkembangan ekonomi dunia yang progresif. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berhikmat pada kebutuhan dasar seluruh rakyat, namun pada saat yang sama, negara harus tetap konsisten dan berkelanjutan dalam mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi ekonomi dalam masyarakat.
Pimpinan DPR Diminta Tindaklanjuti Kasus 'Olok-olok Gelora' yang Dilakukan Mardani Ali Sera ke MKD
Jakarta | FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengecam tindakan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera yang mengolok-ngolok Partai Gelora dalam \'Silahturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina\' di Jakarta, Selasa (21/1/2025) sore. Ia pun bereksi keras terhadap pelecehan yang dilakukan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) itu. \"Astaghfirullah ... serendah itu perilaku Mardani Ali Sera, politisi PKS dan Ketua BKSAP DPR RI,\" kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025). Silahturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina ini difasilitasi dan digelar atas undangan Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Korpolkam, Sufmi Dasco Ahmad, bertempat di Ruang Abbudl Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid didaulat untuk membuka Silahturahmi Nasional ini, yang dihadiri 103 ormas dan lembaga itu. Silahturahmi juga dihadiri Wakil Ketua BKSAP dari Partai Golkar Ravindra Hartarto, Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Andy Rachmianto sebagai narasumber. Setelah itu, Mardani Ali Sera mempersilahkan beberapa perwakilan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina menyampaikan apa yang sudah dilakukan organisasinya untuk membantu Palestina. Tibalah giliran Hadi Nur Rahmat, dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Posdok Tamadun menyampaikan capaian organisasinya dalam membantu Palestina. \"Pusdok Tamadun sudah mengoleksi 280.000 koleksi perjuangan Indonesia Palestina. Dan Alhamduillah kami sudah mengumpulkan ini selama 19 tahun,\" kata Hadi Nur Rahmat. Mardani kemudian menyela apa yang disampaikan Hadi Nur Rahmat. \"Masya Allah, kita bisa pameran tuh di DPR,\" kata Mardani Ali Sera. Hadi Nur Rahmat pun menjawab,\" Insya Allah, kami sudah bekerja sama dengan berbagai fraksi partai, dengan Gerindra, termasuk dengan PDIP, dengan PKS, Gelora dan sebagainya\". Tiba-tiba, Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera memotong pernyataan Hadi Nur Rahmat. \"PKS jangan dekatin ke Gelora, hahaha ... becanda ... hahaha,\" kata Mardani sambil tertawa terkekeh-kekeh. Peserta yang mendengar candaan Mardani yang tidak lucu dan bernada olok-olok atau pelecehan itu, ikut tertawa. Hadi Nur Rahmat juga ikut tertawa terbahak-bahak. \"Siap, Insya Allah,\" kata Hadi Nur Rahmat. Mardani pun menimpali Hadi. \"Eh, teman-temanlah (Gelora) ini stad (ustad). Hadi Nur Rahmat pun kembali tertawa terbahak-bahak, sambil mengatakan,\"Insya Allah, ini nggak terekam kok Pak\". Padahal kegiatan tersebut, ditayangkan secara langsung dikanal YouTube TVR Parlemen. Politisi PKS ini terlihat masih terpingkal-pingkal atas cadaannya ke Partai Gelora itu. \"Enggak, kenapa? Saya bercanda kok,\" kata Mardani terus menerus menerus sambil terkekeh-kekeh. Sejumlah perwakilan ormas dan lembaga tampak terkejut dengan candaan Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera yang terkesan mengolok-olok dan menertawakan Partai Gelora. Olok-olok Mardani kepada Partai Gelora, itu akhirnya viral menjadi Reels di Faceboook, diviralkan oleh akun Deddy Mariadi dengan Judul : \"Tak pantas @mardani ali sera becanda kaek gitu\'. Nitizen pun dibuat geram dan menanggapinya. Seperti akun Trisula Maut,\" Efek tidak dapat JATAH MENTRI jadi Gitu DAH SAPI OMPONG\". Lalu, akun Wa Adiati mengatakan, \"Kebenciannya SDH menggerogoti hatinya. Walau mau dikemas dg alasan bercanda org jg SDH tau. Akankah rasa bencinya ia bawa sampe mati?\". Sementara akun Agung Purwono mengatakan,\"Ketika orang tidak ada prestasi, langkah konyol adalah cara menarik perhatian 😂\". Menurut Mahfuz Sidik, perilaku dan tindakan Mardani Ali Sera sebagai Ketua BKSAP DPR sangat memalukan dan tidak pantas, karena acara tersebut, adalah acara resmi kelembagaan DPR. Sehingga yang diundang adalah berbagai Ormas dan Lembaga Kemanusiaan, salah satunya adalah Baznas RI. Bahkan Baznas dalam kesempatan itu, juga menjadi narasumber bersama dengan perwakilan Kemenlu bersama dirinya di depan. \"Apakah pantas dan bermoral seorang Ketua BKSAP DPR bercanda dengan merendahkan parpol lain dengan nada permusuhan? Meski berdalih bercanda, apakah forum yang berbicara tentang membantu Palestina itu layak jadi forum bercanda?\" tukas Mahfuz. Sekjen Partai Gelora ini meminta agar Pimpinan DPR segera menindaklanjuti kasus itu, ke Mahkamah Kehormatan Dewah (MKD). Mahfuz minta MKD memberikan teguran keras kepada Mardani Ali Sera. \"Mardani Ali Sera ditegur keras dan diberikan sanksi. Pejabat publik jangan memberi contoh buruk kepada rakyat,\" tegas Ketua Komisi I DPR Periode 2010-2017 ini. (Ida)
Sidang MK, KPU-Bawaslu Tak Kuasa Membantah Dalil Jutaan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
Jakarta | FNN - Ketua Majelis Panel 2 Mahkamah Konstitusi Saldi Isra meminta KPU dan Bawaslu Sulawesi Selatan menjelaskan secara komprehensif dan detail menyusul ditemukannya bukti lebih dari sejuta tanda tangan palsu dalam Pilgub Sulsel 2024. \"Jumlah sejuta itu kan signifikan. Makanya kami ingin penjelasan yang agak komprehensif dari termohon berkaitan dengan ini. Kan di situ itu, pemilih begini dan banyak tanda yang sama dan segala macamnya. Itu yang kami perlukan penjelasannya. Tolong itu jelaskan agak detail,\" cecar Saldi dalam sidang di MK, Senin (20/1/2025). \"Kota Makassar kan bukan kota yang tingkat pendidikannya lebih rendah dari kota lain di Sulawesi Selatan, sama kayak Padang kalau di Sumatera Barat. Masa orang datang memilih tidak tanda tangan dengan jumlah yang banyak itu harus dikasihkan rasionalnya ke kami dengan bukti-bukti yang kuat,\" cecar Saldi, lagi. Setelah pihak Bawaslu menjelaskan terbata-bata, Saldi Isra mengajukan pertanyaan ke KPU Sulsel. \"Apa yang bisa dijelaskan oleh KPU sebagai pemain utama, coba jelaskan. Kalau satu dua lupa itu masuk akal, tapi kalau puluhan orang tidak tanda tangan dalam satu TPS itu pertanyaan besar?\" kata Saldi. Menyikapi jalannya persidangan, Juru Bicara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Moh Ramdhan \"Danny\" Pomanto - Azhar Arsyad (DIA), Asri Tadda, optimistis akan memenangi gugatan di MK. \"Alhamdulillah, kita sudah mengikuti jalannya sidang. Terlihat bahwa pihak termohon, dalam hal ini KPU Sulsel, termasuk juga Bawaslu Sulsel, begitu sulit menjelaskan soal fakta pemilih tanpa tanda tangan atau tanda tangan pemilih yang dipalsukan,\" ujar Asri. Diketahui, gugatan utama pasangan DIA ke MK berkisar pada dugaan tanda tangan palsu yang tersebar di setiap TPS se-Sulawesi Selatan. Dugaan ini, menurut Asri, berawal dari pembatasan partisipasi pemilih melalui berbagai cara, termasuk tidak mendistribusikan seluruh undangan memilih kepada wajib pilih. \"Pemilih yang tidak hadir ke TPS digunakan hak pilihnya oleh oknum KPPS untuk mencoblos pasangan tertentu dan membubuhkan tanda tangan palsu atas nama pemilih tersebut. Ini terjadi secara terstruktur dan masif,\" ungkap Asri. Tim Danny-Azhar menemukan dugaan tanda tangan palsu yang jumlahnya mencapai 90 hingga 130 per TPS. \"Kalau dirata-rata, kami dapatkan sekitar 110 tanda tangan palsu per TPS dari total 14.548 TPS di Sulsel. Dengan demikian, terdapat 1.600.280 tanda tangan palsu,\" jelasnya. Asri menyebut bahwa dugaan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilgub Sulsel 27 November 2024 lalu dapat dilihat melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah melalui analisis selisih partisipasi pemilih. Berdasarkan temuan tim DIA, rata-rata hanya 50% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menerima undangan memilih. \"Kami juga menemukan rata-rata 9 orang per TPS tidak hadir mencoblos karena persoalan jarak. Itu sekitar 1,96% dari total DPT,\" ujar Asri. Dari data ini, tim DIA menghitung total realisasi pemilih sebesar 48,04%, jauh lebih rendah dari angka partisipasi versi KPU Sulsel sebesar 71,8%. \"Dengan selisih ini, terdapat 23,76% suara tak bertuan, atau sekitar 1.587.360 suara dari total 6.680.807 DPT di Sulsel,\" paparnya. Pendekatan kedua adalah dugaan tanda tangan palsu. Dengan temuan rata-rata 110 tanda tangan palsu per TPS, jumlah total mencapai 1.600.280. Kedua pendekatan ini memberikan hasil yang hampir serupa, yaitu 1.587.360 suara tak bertuan dan 1.600.280 tanda tangan palsu. \"Dari temuan tim hukum DIA ini, dapat disimpulkan bahwa pasangan Danny-Azhar adalah pemenang sesungguhnya dari Pilgub Sulsel,\" kata Asri. Menurutnya, jika suara \"siluman\" tersebut dikurangi dari perolehan pasangan nomor urut 2, maka pasangan DIA unggul secara signifikan. \"Pasangan 02 memperoleh 3.014.255 suara, tetapi setelah dikurangi suara siluman, hanya tersisa 1.587.360. Sedangkan pasangan DIA memperoleh 1.600.029 suara. Jadi jelas, kami adalah pemenang sesungguhnya,\" tegas Asri. Asri optimis gugatan DIA di MK akan berlanjut ke sidang pokok perkara. \"Kami yakin fakta-fakta yang kami hadirkan di persidangan akan memperkuat posisi kami. Insya Allah, DIA akan memenangkan Pilgub Sulsel secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi,\" pungkasnya. (*)
Asta Cita dan Optimisme Kepada Pemerintahan Prabowo
Dr. Ahmad Yani/Ketua Umum Partai Masyumi MENYAMBUT tahun baru 2025, kita perlu bersyukur bahwa kita masih menjadi sebuah bangsa yang optimis untuk terus maju menuju negara super power dunia. Sebagai Bangsa yang besar, Indonesia cukup memiliki alasan menjadi negara kuat. Dari segi politik kita adalah bangsa yang memiliki dimanika politik dan dinamika demokrasi yang sangat baik. Dari segi ekonomi, kita merupakan negara dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang besar. Dalam politik demokrasi, kita menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Umum 2024, baik pemilu legislatif dan presiden, terlaksana secara baik, demokratis, konstitusional dan damai. Begitu juga dengan maupun pemilihan kepala daerah yang baru saja kita laksanakan di 37 provinsi dan 509 kabupaten kota. Demokrasi politik kita semakin memberikan optimisme untuk menjadi negara maju. Kedewasaan politik sudah mulai tumbuh. Masyarakat indonesia secara politik mengalami kematangan. Meskipun demikian kita juga tidak memungkiri bahwa demokrasi politik kita masih prosedural dengan biaya politik yang mahal. Menjadi salah satu pekerjaan rumah kita semua, khususnya pemerintah agar bagaimana bisa meminimalisir politik uang dan biaya politi yang mahal ini. Dengan money politic akan merusak demokrasi dan melahirkan pemerintahan yang korup. Untuk itu, penguatan demokrasi politik tidak hanya tentang prosedur (demokrasi prosedural), tetapi tentang substansi demokrasi (demokrasi substansial). Meskipun baru berjalan lebih kurang 90 hari, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memperlihatkan konsolidasi demokrasi yang cukup baik. Komitmen itu dapat kita saksikan dari pidato Presiden di Sidang Paripurna MPR RI saat pelantikan. Presiden Prabowo menyebutkan bahwa koalisi pemerintahannya tidak berdasar pada kebijakan kiri atau kanan. Namun pada kebijakan politik dan ekonomi berdasarkan Pancasila. Presiden ingin mengirim pesan bahwa kebijakannya dari segi ekonomi dia tidak kapitalis-liberal, tidak pula sosialis-komunis. Dari segi politik, presiden juga ingin menyatakan bahwa dia bukan kelompok kanan, maupun kelompok kiri, dia moderat. Karena itu pemerintahan yang akan dibangun adalah pemerintahan yang rekonsiliatif, moderat dan untuk kepentingan nasional. Presiden juga membangun Rekonsiliasi politik saat menyusun pemerintahannya. Dimana presiden mengajak seluruh partai politik dengan tidak membedakan antara koalisi dan oposisi. Presiden mengajak semua komponen bangsa pada satu tanggungjawab, yaitu membangun negara secara bersama- sama dalam semangat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan visi besar pemerintahan ini, cukup beralasan bagi kita untuk optimisme menghadapi tantangan dan peluang kedepan. Dengan Misi dan Program Prabowo-Gibran yang kita kenal sebagai Asta Cita. Kita juga optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara kuat dan jaya ke depan. Untuk bidang ekonomi, Presiden menghendaki berdasarkan konsep ekonomi Pancasila. Presiden Prabowo menjelaskan, ekonomi Pancasila adalah sebuah paham ekonomi yang mengombinasikan hal-hal positif dari ekonomi pasar bebas. Ekonomi yang direncanakan (planned economy). Bukan ekonomi liberal dan kapitalesmi. Sistem ekonomi pasar bebas menempatkan negara hanya sebagai regulator. Kegiatan ekonomi didorong sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Para pendiri bangsa tidak menghendaki sistem ekonomi mekanisme pasar. Keinginan pendiri bansga itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. \"Pendiri-pendiri negara ini kata Presiden, menganut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar asas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit, melainkan pemerintah yang bertanggung jawab\". Ekonomi Pancasila telah diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Dimana ekonomi diatur secara kekeluargaan, gotong royong, dan berbasis kerakyatan. Dalam konteks inilah program makan gratis merupakan bentuk lain dari membangun kesejahteraan rakyat dengan memberikan makanan bergizi gratis. Bentuk lain lagi dari ekonomi Pancasila ini adalah penghapusan kredit macet UMKM di bidang pertanian dan nelayan. Rakyat harus diurus. Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat berkompetisi tanpa adanya intervensi kekuasaan negara. Begitulah kira-kira konsep perekonomian yang hendak dibangun oleh presiden terhadap rakyat kecil. Mengurangi beban rakyat Kebijakan konkrit yang langsung menyentuh masyarakat bawah seperti ini harus diapresiasi. Berbeda dengan pembagian sembako, yang hanya bersifat taktis. Kebijakan Presiden Prabowo ini jauh lebih strategis. Indonesia tidak anti pasar sebagai sebuah keniscayaan. Sebagai alat yang lebih unggul dibandingkan bentuk koordinasi ekonomi lainnya. Namun, pasar yang dibiarkan tanpa koordinasi, akan buta secara sosial dan ekologis. Ekonomi pasar tidak mampu menyediakan layanan publik secara layak. Tujuanya, pasar bisa mengembangkan sisi positifnya, diperlukan aturan dari sebuah negara yang mampu memberikan sangsi berupa undang-undang dan pembentukan harga yang adil. Presiden tegas menekankan tentang penetiongnya Demokrasi Ekonomi. Gagasan ini tercantum eksplisit dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat. UUD 1945 kita tegas mempermaklumkan diri sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution, the constitution of economic policy), disamping sebagai konstitusi politik (political constitution). Semua kebijakan-kebijakan ekonomi yang kita kembangkan haruslah mengacu dan atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Prinsip demokrasi ekonomi ini telah tertuang secara jelas dalam konstitusi kita. Dimana Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian. Menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara hadir bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Begnilah yang menjadi dasar fundamental bagi bangsa untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional kita. Karena itu, hal yang paling penting bagi bangsa ini adalah mematuhi secara bersama- sama aturan hukum sebagai acuan bagi penyelenggara negara. Aturan hukum bukan hanya sebagai dokumen tertulis. lebih dari itu, harus menjadi kompas moral bagi kita bersama untuk mengelola bangsa ini. Masih banyak persoalan yang menghambat pembangunan nasional kita. Salah satunya korupsi yang belum juga dapat diatasi. Fakta ini menjadi tugas bersama kita untuk diperangi. Korupsi akan menghambat pembangunan. menghambat pengembangan diri berdasarkan bakat dan prestasi. Presiden Prabowo menyatakan akan memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Kita bersyukur karena presiden yanmemimpin langsung pemberantasan korupsi. Ada banyak kasus yang dikomentari langsung oleh presiden tentang vonis ringan para koruptor. Sikap yang jujur dan berani ini harus kita dukung secara penuh. Memberantas korupsi bukan hanya tugas penegak hokum. Namun menjadi tugas kita semua. Dimulai dari diri dan sekitar kita. Dalam konteks yang lebih luas, tentu tugas pemuda dan aktivis sebagai insan yang memiliki semangat yang kuat serta idealism yang tinggi untuk membantu pemerintah memberantas korupsi ini. Salah satu sikap anti korupsi adalah mentaati konstitusi dan aturan bernegara secara lahir batin sebagai bagian dari penuntun bernegara. Konstitusi dan aturan harus kita jadikan sebagai petunjuk utama dalam bernegara. Aturan-aturan main konstitusi harus ditaati sepenuhnya. Tugas utama kita sebagai warga negara, mentaati konstitusi dalam kata dan perbuatan. Menempatkan konstitusi sebagai kiblat bernegara, maka kita memiliki peta jalan menuju indonesia emas. Untuk itu, pembentukan regulasi bernegara harus selaras dan sejalan dengan konstitusi bernegara. Tidak boleh asal-asalan. Tidak juga berbasis keinginan segelintir orang atau aligarki Untuk politik hukum, setiap produk hokum, baik itu Undang-Undang, maupun aturan turunannya harus benar-benar memberikan kebermanfaatan. Tepat dan adil untuk semua masyarakat. Karena aturan hukum yang baik akan menjadi acuan untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi Kulusi dan Nepotisne (KKN). Sebaliknya aturan hukum yang buruk akan melahirkan pemerintahan yang buruk dan sangat rentang terhadap praktek KKN. Penegak hukum harus diawasi dengan ketat. Tindakan abuse of power penegak hukum harus diakhiri, baik itu di kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga-lembaga hukum lainnya. Setiap tindakan abuse of power harus diberi efek jera. Kebijakan politik, ekonomi dan aturan hukum harus benar-benar untuk kepentingan Bersama. Untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Kalau fundamental ekonomi kuat, maka negara akan kuat. Kalau politik bisa menuntun kita untuk mengatur negara dengan segala keputusannya, maka negara akan berjalan sesuai dengan cita-cita kita bersama. Kalau aturan hukum kita baik, maka kita akan memiliki sistem bernegara yang baik. Apabila semua itu tercapai maka kita mencapai negara yang makmur. Kita tidak bisa membiarkan ekonomi memutuskan segala sesuatu dengan logikanya sendiri. Politik juga tidak boleh dibiarkan memutuskan nasib seluruh anak negeri hanya dengan logikanya sendiri. Beginilah hakikat makna bahwa negara kita adalah negara demokrasi konstitusional, Negara Hukum, rechtsstaat, the Rule of Law, not of nan.
RATIFIKASI KESEPAKATAN, Israel Gagal Usir Hamas
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior AMBIVALEN menyelimuti sidang Kabinet Israel. Antara \"menjilat ludah\" kembali, gengsi, dan melanjutkan perang dengan Hamas. Rencana Kamis, berubah ke Jumat. Dibuatlah satu asumsi. Penundaan karena Hamas tidak konsekwen, yang kemudian dibantah Hamas. Tak ada masalah dengan draf Trio: Mesir-AS-Qatar. Sejak awal, Hamas setuju. Draf menarik seluruh IDF dari Gaza, mundur dari Poros Netzarim yang membelah Gaza jadi dua, dan mundur dari lorong Philadelphia. Itu substansi! Pukul 19.00 waktu Jerusalem, 32 anggota Kabinet Perang Israel telah berkumpul. Selama enam jam perdebatan sengit terjadi. Kecemasan akan terulang peristiwa 7 Oktober 2023 menghantui delapan anggota kabinet Israel. Perdamaian, tanpa kemenangan adalah perdamaian terpaksa dalam pikiran delapan anggota kabinet. Perdamaian, tanpa kekalahan Hamas adalah \"kemenangan bohong\". Kemenangan, dengan kematian 46.000 lebih \'orang\' Palestina, bukan kemenangan substantif. Justru, kematian ini, sebentuk \"kekalahan\" terstruktur Israel yang akan dikenang dunia sebagai \"holocaust\" di abad milenial. Sebelum peristiwa 15 bulan perang Gaza. Kaum Yahudi adalah korban \'holocaust\' Perang Dunia II. Tidak kurang dari enam juta orang Yahudi tewas oleh kekejaman Nazi Jerman. Kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina, menerawangkan dunia pada apa yang pernah mereka alami oleh Adolf Hitler (Nazi). Dunia cemas. Takut-takut, Kabinet Israel tak jadi meratifikasi gencatan senjata enam Minggu. Yang akan dimulai hari Minggu (19/1). Apalagi, yang terjadi di Jalur Gaza telah mencederai peradaban manusia modern. Jumlah 46.000 lebih, dan ribuan tertimbun bangunan, serta ratusan ribu terluka, adalah sebentuk kerentanan. Pelakunya (Israel), tersirat mengatakan. Perbuatan itu adalah bagian dari tindakan kebenaran dan membela diri. Israel enggan melihat kembali sejarah ke belakang, mengenang Deklarasi Balfour, atau peristiwa Nakhba. Terkesan, dengan menyebut Hamas dan bangsa Palestina yang menuntut dan memperjuangkan haknya, sebagai \"teroris\". Israel telah membentuk batasan moralnya sendiri. Atau membuat terminologi moral versi dirinya sendiri. Sejarah peperangan 1948, 1967, dan 1973 yang melibatkan Bangsa Palestina dan Israel, bisa memberi pelajaran tentang Kebohongan dan kejujuran. Sayangnya ketidakjujuran. Menyangkut terusirnya bangsa Palestina, telah dianggap sebagai relasi sosial normal. Dalam pola \"patron-client\', Israel adalah benar. Palestina (Hamas) salah! Hamas (Palestina) adalah teroris! Sementara Israel bukan! Relasi sosial, suksesnya diaspora Bangsa Yahudi di AS dan Eropa, seperti AIPAC dan J-Street. Berperan penting, menciptakan keuntungan efektif, men-stempel perjuangan rakyat Palestina (Hamas, Fatah, PFLP, PIJ). Sebagai tindakan terorisme. Kegagalan tekad PM Benyamin Netanyahu membuat \"finishing touch\" (mengusir Hamas), dan bukti bersipat anekdot, empiris, serta faktual di Gaza. Telah merubah perilaku masyarakat dunia dalam menilai Israel dan Hamas. Sebelum peristiwa \"Banjir Al-Aqsa\". Israel sering menggunakan \"isyarat verbal\" dalam menutupi tindakan represifnya kepada rakyat Palestina di Tepi Barat (West Bank). Dan, berhasil memberi image bahwa itu membela diri, menjaga keamanan negara dari tindakan teror. Sayangnya Israel \"out of control\". melebihi batas \"reasonable\" (kelayakan). Israel terpancing emosi berlebihan dan \"membabi buta\". Rumah Sakit, sekolah, jurnalis, Bantuan PBB, UNRWA, LSM, semua dihancurkan. Wanita dan anak-anak tak pandang bulu. Mereka terbantai dengan darah berceceran. Tak urung kemudian International Court Justice (ICJ) mencap PM Benyamin Netanyahu dan mantan Menhan Israel Joav Gallant terlibat kejahatan perang. Di situlah Hamas (Palestina) berada di titik kemenangan. Image dan asumsi dunia berubah. Terlebih video-video, foto-foto mengerikan yang terjadi pada anak-anak dan wanita beredar luas di media sosial. Banyak pertanyaan! Mengapa Israel akhirnya setuju dengan draf lama, yang notabene terikat perjanjian dengan Hamas? Bukankah perdamaian baru ada, bila Hamas telah terusir dari Gaza? Jam menunjukkan pukul 01.00 waktu Jerusalem. Ruang pertemuan Kabinet masih terlibat diskusi. Bazalel Smotrich, Ittamar Ben-Gvir, David Amsalem, serta lima Menteri lain mengangkat tangan. Tidak setuju berdamai! Hamas belum terusir! Mereka akan mengulangi tindakan terorisme! Palu tetap diketuk. Tanda \"yes\" gencatan senjata selama enam minggu (fase-I) disetujui. Suara mayoritas, 24 Menteri setuju meratifikasi gencatan senjata, yang akan dimulai Minggu (19/1). Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel, Menteri Luar Negeri Gideon Sa\'ar, Ze\'ev Elkin, Menteri Kebudayaan dan Olahraga Miki Zohar, Menteri Pendidikan Yoav Kisch, Menteri Pelayanan Keagamaan Michael Malkieli, Menteri Perumahan Yitzhak Goldkanopt, yang berasal dari sejumlah partai koalisi, sepakat berdamai. Saya lebih meyakini. Perdamaian ini bisa diratifikasi oleh Israel lewat sejumlah partimbangan. Bukan hanya, karena tekanan Donald Trump, atau oleh Presiden AS Joe Biden. Tapi, lebih pada compang-campingnya kredibilitas Israel di mata Internasional. Sementara kematian 46.000 rakyat Palestina, sejak awal diyakini adalah gerbang menjatuhkan moral Israel. Sekaligus menghapus stempel terorisme pada bangsa Palestina (baca:Hamas). Bagi Hamas, itu bukan kekalahan. Justru adalah kemenangan.Buktinya, Israel tak mampu mengalahkan mereka. Israel memyetujui tuntutan Hamas di sejumlah klausul. (***).
Anis Matta Tegaskan Tiga Peran Dunia Internasional Dalam Mengawal Gencatan Senjata di Gaza
Jakarta | FNN - Dunia Internasional perlu menghukum Israel atas kejahatan mereka yang mengerikan selama ini terhadap rakyat Palestina di Gaza. Sebab, kejahatan \'mega crime\' yang telah dilakukan Israel selama perang panjang ini terhadap rakyat Palestina tidak bisa dilupakan. Hal ini untuk memastikan bahwa kejahatan serupa seperti di Gaza tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah kemanusiaan. \"Karena itu, Pemerintah dan rakyat Indonesia menyambut baik gencatan senjata yang telah tercapai dalam perang Palestina-Israel selama 15 bulan ini,\" kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (18/1/2025). Anis Matta mengatakan, pemerintah Indonesia mengapresiasi kerja keras dan langkah-langkah konkret keterlibatan pemerintah Qatar, Mesir, dan pemerintah Amerika dalam kesepakatan gencatan senjata ini. Untuk menyambut gencatan senjata di Gaza ini, ratusan warga Indonesia berkumpul di depan kedutaan besar AS di Jakarta pada Jumat (17/1/2025). Mereka memberi dukungan kepada perlawanan rakyat Palestina kepada Isarel, serta pengorbanan mereka selama ini di Gaza. Kegiatan direncanakan akan berlanjut selama dua hari ke depan pada Sabtu-Minggu (18-19/1/2025) yang berasal dari berbagai lembaga, komunitas dan organisasi yang peduli dengan urusan Palestina. Menurut Anis Matta, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh perjanjian gencatan senjata di Palestina, yang ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 bulan, yang telah memusnahkan sejumlah besar anak-anak, perempuan dan laki-laki dari Palestina, dan Gaza pada khususnya. \"Jika perjanjian tersebut benar-benar dilaksanakan, komunitas internasional harus memainkan tiga peran utama,\" kata Wamenlu RI Urusan Dunia Islam. Peran utama pertama adalah memantau pelaksanaan syarat-syarat perjanjian sampai dilaksanakan secara realistis sesuai jadwal yang telah disepakati. Kedua adalah membangun kembali Gaza, menganggapnya sebagai tugas semua orang. \"Ini adalah tugas kita semua. Kita semua menyaksikan genosida ini dalam waktu 15 bulan, dan komunitas internasional harus segera membangun kembali Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada khususnya, dan semuanya. Palestina pada umumnya,\" ujar Anis Matta. Ketiga, jangan lupakan genosida yang dilakukan pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina khususnya Gaza, mengacu pada keputusan Mahkamah Kriminal Internasional, dan menghimbau masyarakat internasional untuk memantau keputusannya agar para pelaku genosida tidak lolos dari hukum dan diadili secara adil dan memberi hukuman jera. Terkait dengan rekonstruksi Palestina, Anis Matta mengatakan bahwa Indonesia akan terus mendukung Palestina hingga mencapai kemerdekaannya, dan akan berpartisipasi dalam rekonstruksi Gaza, sebagai pemerintah dan rakyat. \"Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) saat ini sedang mengoordinasikan seluruh kegiatan amal dengan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia untuk Palestina,\" katanya. Ia menambahkan, koordinasi juga mencakup beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia untuk melakukan kerja sama dalam membantu Palestina, baik dalam bidang kemanusiaan maupun di bidang pembangunan dan rekonstruksi Gaza, apalagi Malaysia yang memimpin sidang ASEAN tahun ini. Sikap yang dikemukakan tersebut, kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) ini selaras dengan pernyataan dan pernyataan tokoh serta lembaga resmi, rakyat, dan agama lainnya, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, dan Majelis Ulama Indonesia. \"Kita melihat momentum gencatan senjata ini adalah kemenangan rakyat Gaza dan kemenangan seluruh rakyat Palestina, dan yang paling penting, ini adalah kemenangan kemanusiaan secara global,\" pungkas Anis Matta. (Ida).
Pemerintah Indonesia Minta Dunia Internasional Tidak Lupakan Kekejaman Israel Selama Perang Gaza
Jakarta | FNN - Hamas, Palestina dan Israel secara resmi sepakat melakukan gencatan senjata di Gaza, Palestina yang akan diberlakukan mulai Minggu (19/1/2025). Kesepakatan tersebut, diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Kamis (16/1/2025). Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik gencatan senjata antara Palestina dan Israel yang baru saja disepakati itu. Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa gencatan senjata ini bukan hanya kemenangan bagi Palestina, tetapi juga kemenangan bagi kemanusiaan secara keseluruhan. \"Gencatan senjata ini merupakan kemenangan Palestina, dan yang paling utama adalah kemenangan kemanusiaan,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025). Menurut dia, bangsa Palestina telah memberikan pengorbanan luar biasa selama 15 bulan perang dan mengubah sejarah perlawanan mereka menjadi perang kemerdekaan. \"Gencatan senjata ini bukanlah akhir, melainkan babak baru perjuangan bangsa Palestina menuju kemerdekaan,\" ujarnya. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menegaskan, bahwa bangsa Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, bersama seluruh warga dunia yang memiliki semangat yang sama, harus mensyukuri momentum ini sebagai momentum kemenangan keadilan dan kemanusiaan. \"Saya menghimbau umat Muslim di Indonesia untuk melakukan sujud syukur,\" kata Wamenlu Anis Matta. Ia berharap gencatan senjata ini dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. \"Kita juga mendorong masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional ikut berkontribusi untuk membangun kembali Palestina yang telah luluh-lantak karena perang, baik melalui bantuan kemanusiaan, maupun bantuan di bidang infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia,\" ajaknya Anis Matta meminta dunia internasional tidak boleh melupakan kekejaman Israel selama Perang Gaza dan mendukung Majelis Pidana Internasional (ICC) memperjuangkan keadilan bagi korban. \"Israel harus bertanggung jawab atas genosida yang telah mereka lakukan terhadap bangsa Palestina,\" tegas Anis Matta. Dukungan pemerintah Indonesia ini, menurut Anis Matta, merupakan perwujudkan amanat konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (ida).
Keterlibatan Dalam Berbagai Platform Kerjasama Dinilai Dapat Memperkuat Suara-suara Indonesia di Tingkat Global
Jakarta | FNN - Ketua Komisi I DPR 2005-2010 berharap semua partai politik (parpol), terutama yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung kebijakan pemerintah masuk menjadi anggota BRICS (Brasil, Rusia, China dan Afrika Selatan) secara moral dan politik. Hal itu merupakan upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru. Sebab, dunia diketahui dalam kondisi tidak baik-baik saja, dimana banyak titik-titik hotspot yang bisa mengarah pada konflik dan perang secara global. Penegasan tersebut, disampaikan Mahfuz Sidik saat menjadi narasumber dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'Indonesia Resmi Gabung BRICS, Apa Targetnya?, Rabu (15/1/2025) sore. \"Jadi saya kira kira begini, kita semua bukan hanya partai politik, apalagi partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan kita, semua memang punya kewajiban beban moril secara politik untuk membantu dan mendukung pemerintah di dalam menciptakan mesin pertumbuhan baru secara ekonomi,\" kata Mahfuz Sidik. Mahfuz berpandangan, langkah pemerintah Indonesia masuk menjadi anggota BRICS merupakan terobosan kerjasama ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo dengan pertimbangan geopolitik yang matang. Presiden memprediksi situasi dunia sekarang bisa berkembang cepat pada potensi konflik peperangan, sehingga diperlukan kerjasama ekonomi yang bisa meminimalkan potensi konflik tersebut, agar muncul mesin pertumbuhan baru. \"Dan untuk mendapatkan capaian itu, maka Ditjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri (Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan) di aktivasi kembali. Agar tidak sekedar menjalankan fungsi diplomasi luar negeri saja, tetapi juga untuk mengintegrasikan semua kepentingan dari kementerian teknis di dalam kerjasama bilateral regional maupun multilateral,\" ujarnya. Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini mengatakan, Presiden Prabowo akan mengambil banyak langkah terobosan dalam kebijakan politik luar negerinya selama 5 tahun ke depan. \"Langkah-langkah terobosan ini pada awalnya juga membuat elemen-elemen di pemerintahan tergopoh-gopoh, tapi sekarang semua pejabat di kementerian sudah mulai mengakselerasinya agar punya kesadaran dan pemahaman tentang geopolitik ,\" ujar Mahfuz Sidik. Mahfuz menambahkan, bahwa langkah-langkah terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo dalam rangka mengembangkan platform kerjasama regional maupun multilateral merupakan upaya memitigasi terhadap situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. \"Semakin banyak platform kerjasama bilateral dan multirateral yang akan kita masukin, tidak hanya BRICS, agar nasional interest kita semaksimal mungkin dapat diperjuangkan. Kita berharap Kemenlu tidak hanya mengambil porsi sebagai event organizer saja, tapi harus menjadi leading sector di dalam mengelola semua platform kerjasama tersebut,\" pungkasnya. Politik Luar Negeri Bebas Aktif Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar (Kemenlu) RI Rolliansyah Soemirat mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mereformasi lembaga lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif dalam memperdalam kerjasama selatan-selatan. \"Karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik pengumuman bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS,\" kata Rolliansyah (Roy) Soemirat. Indonesia, kata Roy Soemirat, berkomitmen untuk mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan berdasarkan prinsip kesetaraan. Sehingga Indonesia akan menjalin kerjasama multirateral lainya, tidak hanya BRICS. \"Kalau soal OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) kita masih dalam proses menjadi anggota. Sehingga nantinya bisa mengambil manfaat dari partisipasi kita baik di OECD maupun di dalam BRICS,\" katanya. Roy Soemirat beralasan mengapa Indonesia lebih dahulu memilih menjadi anggota BRICS ketimbang OECD, karena lebih realistis dalam meningkatkan peran politik luar negerinya saat ini. \"Paling tidak kita pegang dulu itu, yang ingin kita raih. Ini yang paling realistis, dan assessmentnya sudah menjadi keputusan bersama tidak hanya di Kementerian Luar Negeri saja,\" ujarnya. Kemenlu menegaskan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS, tidak melanggar kebijakan politik Luar negeri bebas aktif. Indonesia justru sedang menerapkan politik bebas aktif. \" Jadi kita tidak tertarik untuk bergabung dengan adanya rivalitas kelompok negara tertentu yang saling mengeksklusifkan diri dan saling menyerang rivalnya. Tujuan kita bergabung adalah agar dapat memberikan manfaat kepada semua negara. Tanpa harus terlibat dengan rivalitas negara-negara atau kelompok negara lain,\" tegasnya. Indonesia berharap menjadi jembatan antara negara berkembang atau selatan-selatan dengan negara maju atau kelompok negara tertentu di tingkat global. \"Jadi politik luar negeri bebas aktif itu, tidak dapat di identikkan dengan isu pasif atau diartikan netral. Tapi kita akan mengambil kebijakan yang paling baik bagi bangsa dan negara kita. Kita akan memilih berdasarkan kepentingan nasional,\" tegasnya. Pakar Hubungan International Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra sependapat dengan Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat. Ia mengatakan, dalam konteks bebas aktif politik luar negeri itu, tidak dapatkan Indonesia berada di tengah dan bersikap netral. \"Semua kebijakan politik luar negeri kita harus berdasarkan kepentingan nasional. Dan kepentingan nasional Indonesia bergabung ke BRICS itu, murni kepentingan ekonomi dan geopolitik,\" kata Radityo Dharmaputra. Radityo menilai sudah banyak negara yang menjadi anggota BRICS mendapatkan manfaat positif antara lain membuka pasar baru dalam mengirim atau mengekspor barang-barang komoditas tertentu. \"Indonesia juga bisa menjadi jembatan dan tidak terlibat dalam rivalitas negara atau kelompok negara. Beberapa hari lagi Donald Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika, dan sebelum dilantik sudah mengancam akan memberikan sanksi negara yang bergabung ke BRICS. Dengan ada Indonesia, diharapkan tensi politik Trump bisa turun,\" ujarnya. Pakar Hubungan International Universitas yakin, bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengitung kalkulasi dampak politiknya apabila Indonesia menjadi anggota BRICS, termasuk kemungkinan akan mendapatkan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. \"Jadi era Pak Prabowo ini, saya melihat Indonesia akan menggunakan banyak platform kerjasama, tidak hanya forum G-7 yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Indonesia juga berusaha untuk menjembatani kelompok-kelompok yang bersitegang,\" katanya. Tentu saja hal ini, menurutnya, akan menjadi pengalaman baru bagi Indonesia dalam berdiplomasi dalam forum-forum inklusif dan eksklusif, tidak hanya kerjasama dengan negara-negara maju, tapi juga dengan negara selatan-selatan. \"Dan ini juga akan menjadi jembatan untuk menguatkan suara-suara Indonesia di tingkat global. Apakah ini berhasil atau tidak, salah satu kuncinya adalah diplomat. Apakah diplomat yang ditempatkan di level itu, sudah punya pengalaman tinggi dan reputasi,\" pungkasnya. (ida).
POPULER
