POLITIK
Jenderal Bintang Empat Diduga Rusak Hubungan Baik Presiden Prabowo-Megawati
Oleh Joharuddin Firdaus | Pemerhati Politik Sosial dan Budaya Mencermati formasi kabinet Merah-Putih yang dibangun Presiden Prabowo Subianto, maka tampak semangat persatuan semua komponen bangsa sangatlah dominan. Diusahakan agar mungkin semua komponen bangsa dilibatkan sebagai anggota kebinet. Sebisa mungkin tidak ada lagi oposisi dari Partai Politik yang di luar kabinet selama Pak Prabowo menjabat Presiden, termasuk PDIP. Tujuanya agar semua energi dan kekuatan bangsa difokuskan untuk satu target, yaitu berperang melawan kemiskinan rakyat. KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan siapa saja sebagai tersangka itu hal yang biasa-bisa saja. KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka juga bisa saja, karena sudah diperkarakan sebelumnya. Tinggal menunggu waktu yang tepat saja. Menjadi luar biasa kalau Sekjen Partai Demorasi Indonesia Perjuangn (DPP PDIP) itu ditetapkan sebagai tersangka hanya sekitar sepuluh jam lebih menjelang pelaksanaan ibadah Natal Yesus Kristus tahun 2025. KPK menyatakan melakukan gelar perkara tanggal 23 Desember 2025. Sementara pengumuman dan penetapan Harto Kristiyanto sebagai tersangka tanggal 24 Desember 2025. Hanya sekitar sepuluh jam lebih lagi, tepatnya pukul 24.00 dan masuk tanggal 25 Desember 2025 dilaksanakan pucak ibadah Natal untuk umat Kristiani. Mas Hasto itu pastinya seorang pemeluk Kristiani yang juga melaksanakan ibadah Hari Raya Natal Yesus Kristus tahun 2025. Hebat sekali KPK Indonesia. Tetapkan orang jadi tersangka persis di Hari Raya Natal Yesus Kristus. Ibadah Natal untuk umat Kristiani itu hanya ada sekali dalam setahun. Tidak lebih dari satu kali dalam sehatun. Sering disebut saudara-saudara kita Hari Raya Umat Kristiani. Hanya adanya di tanggal 24 Desember pukul 24.00 menuju tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Semua umat beragama sepakat untuk menciptanakan suasana tenang dan damai di hari, tanggal dan jam pelaksanaan ibadadah Natal itu setiap tahun. Suasana mutlak harus dibuat tenang dan sedamai mungkin. Setenang mungkin untuk menyertai dan mengantarkan saudara-saudara kita umat Kristiani melakukan ibadah Natal. Begitulah indahnya kehidupan beragama yang saling menghormati di negeri kita Indonesia. Untuk mamastikan kondisi aman dan damai itu, aparat keamanan seperti Polisi, TNI dan Tramtib Satpol Polisi Pamongpraja dikerahkan menjaga ketenangan dan keamanan setiap geraja. Masyarakat yang punya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) seperti Banser, Pramuka dan Karang Taruna juga berpartisipasi mengarahkan anggotanya menjaga keamanan gereja-gereja. Diupayakan semaksimal mungkin agar ibadah Hari Raya Natal bisa dilaksanakan dengan tenang. Tidak boleh ada gangguan. Bukan saja tenang secara fisik. Namun tenang juga lahir dan batin. Tidak boleh ada gangguan fisik maupun psychologis sekacil apapun juga. Lagi-lagi inilah indahnya Indonesia dengan umat beragamanya. Hidup berbangsa dan bernegara dengan saling hargai-menghargai dan hormat-menghormati. Sudah menjadi informasi publik bahwa Mas Hasto itu seorang pemeluk Kristiani. Haqqul yakin KPK pasti sangat paham dan mengetahui kalau Mas Hasto Kristiyanto itu seorang pemeluk agama Kristiani. Umumnya sejak tanggal 30 November semua umat Kristiani telah menyaipkan diri menyabut datangnya Hari Raya Natal. Biasanya disebut dengan minggu-minggu Adventus. Dimulailah pelaksanaan ibadah-ibadah awal Natal pada minggu-minggu Adventus tersebut. Minggu-minggu Adventus ini kalau di kepercayaan Islam, biasanya disebut dengan ibadah-ibadah awal menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Semacam prakondisi selama satu bulan menjelang datannya bulan Ramadan. Menyiapkan fisik dan mental, amunisi atau bekal untuk berpuasa selama satu bulan penuh. Biasanya di kampong-kampong atau desa-desa dimulai dengan menyiapkan stok kayu bakar kering di rumah untuk memasak. Selain itu, mamasak minyak goreng dalam jumlah yang banya dan stok makanan selama satu bulan lebih. Persiapannya itu biasanya dimulai dari awal bulan Sya’ban. Masa lembaga sehebat KPK tidak paham kalau Mas Hasto Kristiyanto itu seorang pemeluk kepercayaan Kristiani? Apakah KPK tidak juga paham kalau tanggal 24 itu semua saudara kita umat Kristiani sejak pagi hari sudah bersiap-siap melaksanakan ibadah Hari Raya Natal Yesus Kristus? Memangnya tidak ada lagi hari kerja yang lain untuk mengumumkan Mas Hasto sebagai tersangka? Target apa sih yang ingin dicapai KPK? Keinginan dan maunya siapa sih? Mengapa Mas Hasto Kristiyanto dan umat Kristiani yang ada di PDIP harus diteror KPK dengan status tersangkanya Sekjen PDIP? Memangnya harus diumumkan pada tanggal 24 Desember kemarin itu? Pada saat Mas Hasto dan keluarga sedang bersiap-siap pergi melaksanakan ibadah Hari Raya Natal di gereja? Apapun alasan KPK, ini nyatanya yang buruk. Bentuk teror KPK kepada Mas Hasto dan keluarganya serta umat Kristiani PDIP. Andaikan dari tanggal 25 sampai 31 Desember itu ditetapkan pemerintah sebagai libur panjang akhir tahun, maka mengapa tidak tunggu saja tanggal 2, 3 atau 4 Januari 2025 baru diumumkan? Apakah dengan hanya selisih satu hari setelah dilakukan gelar perkara status tersangka diumumkan itu KPK dibilang hebat? Ah yang benar saja KPK. Malah dibilang picik dan primitif. Jangan zolim begitu dong KPK. Wise sedikitlah KPK. Memangnya keinginan siapa sih agar Sekjen DPP PDIP Hasto secepatnya ditetapkan sebagai tersangka? Pastinya bukan keinginan dan kemauan Presiden Prabowo Subianto kan? Apalagi faktanya masyarakat menyaksikan Pak Prabowo punya hubungan sangat baik, indah dan mesra dengan Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri. Apalagi kalau sampai Pak Prabowo diajak makan “nasi goreng” masakan Ibu Megawati. Sampai sekarang Pak Prabowo masih tetap berharap PDIP ikut dalam anggota barisan kabinet Merah-Putih. Meskipun diduga kubu anak-beranak Jokowi Widodo diduga terus berupaya untuk menghalang-halangi. Cara paling jitu dengan mencoba mempengaruhi KPK agar menetapkan Mas Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Targetnya hubungan Pak Prabowo-Ibu Megawati terus meruncing dan keruh. Pastinya Pak Prabowo tidak ingin Hasto Kristianto tersangka, karena bukan tipikal Presiden Prabowo suka mengintervensi proses hukum. Pak Prabowo juga tidak suka penegak hukum kriminalisasi siapapun anak bangsa kalau memang tidak layak untuk diproses secara hukum. Pak Prabowo itu maunya yang gampang-gampang saja. Benar katakan itu benar. Sebaliknya yang salah, katakan itu salah. Jangan dibolak-balik. Pak Prabowo diduga pernah merasakan perlukuan buruk dikriminalisasi oleh aparat kepolisian. Diam-diam Pak Prabowo ditetapkan sebagai tersangka tahun 2019. Ketika itu Kapolri adalah Tito Karnavian. Kesalahan Pak Probowo saat itu tidak jelas apa? Kesalahan yang masih dicari-cari dan dibuat-buat. Hanya saja penetapan Pak Prabowo sebagai tersangka itu belum sempat diumumkan oleh polisi ke publik. Lalu hilang begitu saja ditelan bumi tanpa bekas. Publik tidak banyak yang mengetahui kejadian ini. Walaupun demikian, Pak Prabowo itu sangat pamaaf. Presiden kita ini tipikal pemimpin yang tergolong aneh, karena bukan pendendam. Meskipun sering dihujat, difitnah, dihina dan diolok-olok, namun tetap saja pelakunya dimaafkan. Bahkan ada juga yang dikasih jabatan dan uang. Begitulah ciri dari pemimpin hebat, berkelas dan sangat mengagumkan ini. Prilakunya mirip-mirip dan mendekati maqomnya para wali-wali yang punya karomah. Kalau begitu siapa arsitek dibalik penetapan Mas Hasto Kristianto sebagai tersangka di tanggal 24 Desember menjelang ibadah puncak Hari Raya Natal Yasus Kristus ini? Wajar publik menduga-duga ini terkait dengan pemecatan anak-beranak Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dari keanggotaan PDIP beberapa hari lalu. Pemecatan yang wajar tidak bisa diterima. Diduga Joko Widodo dan keluarga marah besar. Bahkan mungkin juga sampai murka. Murka itu wajar dan normal saja. Baru pertama kali terjadi di dunia, mantan Presiden yang baru meletakan jabatan dua bulan lalu, dipecat oleh partai politik yang menjadikannya presiden. Begitu juga Gibran yang masih menjabat Wakil Presiden defenitif, namu ikut juga dipecat dari PDIP. Pastinya ini kejadian yang langka. Namun sangat buruk dan memalukan akibat prilaku dan pebuatan anak-beranak Joko Widodo sendiri. Pepatah lama bilang “siapa meniup angin akan menuai badai”. Walaupun demikian, Joko Widodo dipastikan tidak lagi punya kemampuan langsung menggerakan KPK seperti masih menjabat Presiden. Diduga Joko Widodo menekan KPK melalui mantan anak buahnya yang sekarang Jendral bintang empat. Kebetulan Jendral bintang empat ini punya pengaruh kuat terhadap unsur pimpinan dan para anggota di Deputi Penindakan KPK. Publik pasti sangat paham kalau Deputi Penindakan KPK itu isinya dari unsur mana sana? Pak Presiden Prabowo diperkirakan sudah dan sangat paham siapa Jendral empat yang mempengaruhi KPK itu. Langkahnya merusak hubungan baik Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Tinggal menunggu tanggal dan hari yang tepat untuk membuat keputusan yang pas untuk perkebaikan bangsa dan negara. Kalau dibiarkan, maka hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Magawati bakal dibikin keruh terus, karena masih loyal kepada Joko Widodo dan keluarganya. Bukannya membantu Pak Prabowo agar PDIP bisa ikut bergabung di dalam kabinet Merah-Putih, malah bikin keruh situasi. Akibatnya hubungan Pak Prabowo dan Ibu Megawati ke depan bakal renggang. Bahkan bisa saja tambah retak. Diduga keretakan hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati inilah yang sangat diharapkan oleh Joko Widodo dan keluarga melalui cawe-cawe Jendral bintang empat. Pangkat sih boleh tinggi, namun soal keberpihakan kepada negara, masih lebih hebat bintara.
PPn 12%, PDIP Mendadak Amnesia Dan Soekarno Gadungan
Oleh Kisman Latumakulita/Wartawan Senior FNN AMBISI Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 12% pada 1 Januari 2025 nanti mebuat atmospir politik nasional gaduh dan heboh. Protes dan penolakan masyarakat sipil (civil society) muncul seperti banjir air bah. Ponalakan yang tidak kalah keras dan deras datang dari para politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Soal pengenaan PPn 12% ini, PDIP menempatkan diri tampil di barisan paling depan yang menolak. Manuver PDIP kelihatannya seperti yang paling pembela kepentingan rakyat. Rakyat tidak boleh susuh atau menderita akibat berkakunya PPn 12%. Seakan-akan rakyat Indonesia sebentar lagi terancam miskin ekstrim. Rakyat mungkin tidak bisa makan dan minum kalau PPn 12 diberlakukan. Anak-anak Indonesia mungkin bakal terancam tidak bisa sekolah dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk itu, para politisi PDIP ramai-ramai keluar kandang dan menolak pembelakuan PPn 12% Januari 2025 nanti. Tidak kurang Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara. Pua Maharani yang juga Ketua DPP PDIP menyatakan setuju pengenaan PNN 12% pada 1 Januari 2025 ditunda. Alasan yang dipakai Puan adalah dapat memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. “Dampak menaikkan PPn 12% itu bisa terjadi kepada masyarakat. Terutama ketika produsen dan pelaku usaha menaikkan harga satuan produk yang dijual. Bisa berakibat memicu inflasi naik semakin tinggi. Untuk itu, kemungkinan naiknya inflasi yang harus daintisipasi pemerintah, “himbau Puan seperti dukitip media massa nasional. Tidak hanya Puan Maharani yang keluar bicara menolak. Mantan calon Presiden Ganjar Pranowo juga ikut-ikutan bicara menolak kebijakan kenaikan PPn 12%. Selain itu, ada politisi PDIP lainnya seperti Rieke Diah Pitaloka, Dedi Sitorus dan Adian Naputupulu ikut bersuara menolak rencana menaikkan PPn dari 11% menjadi 12% nanti. Para poltisi PDIP diduga mendadak terjangkit penyakit lupa ingatan yang serius atau amnesia. Penyakit amnesia itu bisa saja terjadi karena lupa ingatan.Bisas juga hanya sebagian maupun seluruhnya. Amnesia merupakan gangguan yang menyebabkan tidak bisa mengingat fakta, informasi maupun pengelaman yang pernah dialami. Pengidap amnesia itu umumnya masih mengingat identitas diri. Namun sulit untuk mengingat kembali apa saja yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Para polisi PDIP menjadi amnesia kalau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) itu digagas dan disulkan oleh Fraksi PDIP di DPR. Komposisi di DPR ketika itu PDIP sebagai partai penguasa (the rulling party). Kader terbaik dan terhebat PDIP Joko Widodo adalah Presiden. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani diduga sebagai simpatisan terbaik PDIP. Kalau ditarik ke belakang, sebenarnya yang paling benarfsu besar dengan pengenaan PPn 12% kepada rakyat ini adalah PDIP. Pihak yang bernafsu untuk peras rakyat itu PDIP. Bukan itu saja, namun PDIP juga diduga bernafsu kuras harta rakyat. Semua rencana besar itu dilakukan PDIP untuk mengantisipasi kader terbaik PDIP yang akan tampil menjadi Presiden pada 2024. Sayangnya, Pak Prabowo Subianto yang menjadi Presiden. Bukan Pak Ganjar Parnowo. Gagasan dan rencana besar PDIP merealisasikan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP ini telah berhasil menempakan PDIP sebagai pelanjut pemikiran Soekarno gadungan. PDIP itu kayaknya Soekarno kawe 3 dan 4. Berbeda banget antara dengan bumi dari gagasan dan pemikiran besar Bang Karno tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pasti tidak terbesit sedikitpun ada keinginan Bung Karno untuk memeras rakyat yang sangat dicintainya. Tragisnya, PDIP punya keinginan mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang RUU HPP) ke DPR. Padahal RUU HPP itu jelas-jelas bentuk lain dari liberalisme, kolonialime dan imperialime model baru yang sangat ditentang dan dibenci oleh Bung Karno selama hidupnya. Tahun 2021 itu masih ada sisa-sisa Covid-19 yang diberlakkan secara terbatas. Kondisi ekonomi nasional saat itu masih jatuh terjerambab. Ekonomi belum pulih, karena terkena sakit parah. Namun DPIP tega-teganya mendorong RUU HPP ke DPR untuk dibahas dan disahkan DPR menjadi undang-undang. Padahal watak dan karekter dasar dari RUU HPP itu jelas sangat jahat, licik, picik. Pasti bakal memeras kantong rakyat, karena 25% anak Indonesia masih miskin. Sangat jauh dari ciri dan karakter “Partai Wong Cilik”. PDIP menjadi aktor utama dibalik lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2021 tantang HPP. PDIP juga yang paling getol mendorong RUU HPP menjadi undang-undang. PDIP yang mengajak fraksi-fraksi lain untuk menyetujui RUU HPP menjadi undang-undang, kacuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sejak awal menyatakan menolak. Ketua Pansus RUU HPP adalah Dolfie Othniel Palit dari Fraksi PDIP. Hebat kan PDIP? Hari ini, tanpa merasa bersalah sedikitpun para politis PDIP ramia-ramai berteriak minta penundaan pemberlakuan PPn 12% pada 1 Januari 2025 nanti. PDIP juga tidak merasa bersalah kalau telah mempelopori RUU HPP menjadi undang-undang. Tidak berdsedia juga juga minta maaf kepada rakyat seperti PDIP menyatakan bersalah dan minta maaf karena telah mengajukan kader PDIP Joko Widodo menjadi calon Presiden pada tahun 2014 lalu. PDIP sekarang tampil seperti pihak yang paling benar benar dan benar. Melempar limbah dan kotoran dari UU Nomor 7 Tahun 2021 dan pembelakuan PPn 12% kepada pemerintah Presiden Prabowo Sobianto untuk dibersihkan. Seolah-olah Presiden Prabowo dan pemerintahnya adalah yang layak dipersalahkan kalau PPn 12% sampai diberlakukan 1 Januri 2025. Padahal jejek digital PDIP terkait proses pembuatan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP itu masih ada. Masih sangat lengkap dan sempurna untuk dibaca-baca kembali. Semoga saja ke depan, PDIP tidak menjadi antek-antek liberalisme, imperialisme dan kolonialisme gaya baru yang berkedok “Partai Wong Cilik”. Tidak lagi gampang dan mudah untuk terjangkit penyakit amnesia. Amin amin amin wallaahu alam bishawab.
Pemerintah Diminta Ambil Pelajaran dari Gejolak Politik yang Terjadi di Negeri K-Pop
Jakarta | FNN - Pemerintah Indonesia diminta mengambil pelajaran dari gejolak politik yang terjadi di negeri K-Pop, Korea Selatan (Korsel) yang berujung pada pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol terkait pemberlakuan darurat militer pada Sabtu (7/12/2024) lalu. Hal itu akibat Presiden Yoon Suk Yeol secara gegabah menggunakan kekuasaannya untuk mengumumkan keadaan darurat. Padahal yang terjadi adalah persoalan politik biasa, yang dipicu oleh persoalan pribadi dirinya dan perseteruan dengan parlemen Korsel. Hal itu disampaikan Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim dalam Gelora Talks bertajuk \'Gejolak Politik di Negeri K-Pop, Ada Apa?\' Rabu (18/12/2024) sore. \"Ini pelajaran yang penting buat kita. Artinya memang Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata itu, memang punya wewenang kekuasaan untuk mengumumkan keadaan darurat. Tetapi, power rakyat nggak boleh disepelekan, tidak boleh di take for granted (tidak dihargai) dalam bahasa gaulnya,\" kata Henwira Halim. Menurut Henwira, kekuasaan Presiden itu sangat besar, bisa menonaktifkan seluruh institusi negara dan memusatkan kekuasaan dalam genggamannya, apabila negara dalam keadaan darurat. \"Artinya menggunakan kekuasaan itu, perlu ada standar _requirement_ atau persyaratan yang ketat. Jadi Presiden tidak bisa mentang-mentang menggunakan kekuasaannya, tanpa ada urgensinya,\" ujar Henwira. Apalagi kemudian terbukti, ternyata tidak ada ancaman serangan dari Korea Utara (Korut) yang dijadikan dalih oleh Presiden Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan keadaan darurat. \"Ternyata ini hanya masalah politik yang harusnya diselesaikan melalui mekanisme politik biasa. Parlemennya terjadi perpecahan, parlemennya pecah dipicu skandal korupsi istrinya (Kim Keon-hee),\" katanya. Henwira menambahkan, pelajaran lain yang bisa diambil dari gejolak politik di negeri K-Pop adalah masalah transparasi dan keberanian dalam mengingatkan pemimpin, apabila salah dalam membuat kebijakan. \"Harus berani ngomong ke bos-nya (Presiden, red) kalau memang benar atau salah. Jangan asal bapak senang, tapi menjerusmuskan. Sehingga kita bisa mencegah, apabila tidak ada urgensinya atau salah. Harus berani mencegah,\" tegasnya. Selain itu, yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah adalah para peserta aksi unjuk rasa di Korsel, yang sebagian besar adalah penggemar berat atau fans K-Pop. Mereka memiliki yang pendidikan merata dan wawasan yang cukup dalam berdemokrasi. Sehingga membantu mereka berkomunikasi di media sosial untuk memobilisasi massa. \"Ini bedanya di kita (Indonesia) yang pendidikannya masih belum merata dan belum memiliki wawasan yang cukup. Sosial media bisa menjadi racun dan bumerang, kalau tidak ada rambu-rambunya dengan dalih kebebasan demokrasi,\" pungkasnya. Pembelajaran Proses Demokrasi Sementara itu, Pakar Hukum International, Universitas Indonesia Prof Arie Afriansyah mengingatkan, bahwa kondisi yang terjadi di Korsel, bisa saja terjadi di Indonesia, apalagi penggembar K-Pop di tanah air sangat besar. \"Penggemar K-Pop di Indonesia ini sangat banyak, pasti mereka memperhatikan proses yang sedang terjadi di Korea Selatan. Mereka juga pasti akan memperhatikan proses yang sedang terjadi di sini,\" kata Arie Afriansyah. Proses demokrasi di Korsel itu, kata dia, mengajarkan perlu adanya check and balance antara Presiden dan parlemen dalam kehidupan bernegara dan demokrasi. \"Dan yang bertarung, semua terlihat juga memiliki kedewasaan dalam berpolitik, mau menerima. Dan rakyatnya juga tidak tinggal diam, melakukan upaya untuk memastikan proses demokrasi berjalan rapi. Kita lihat bagaimana rapinya demonstrasi di Korea Selatan, pakai balon dan bernyanyi nyanyi,\" ujarnya. Menurut dia, semua proses gejolak politik di Korsel sesuai dengan koridor hukum sebagai garda terdepan mereka dalam berdemokrasi. \"Semua rakyat menunggu apapun hasil dari pengadilan (Mahkamah Konstitusi) yang bisa memakan waktu sampai 6 bulan. Jadi betapa dewasanya rakyat Korea Selatan akan menerima keputusan apapun dari pengadilan, mau menang atau kalah,\" tegasnya. Sedangkan Pengamat Hubungan International, Universitas Parahyangan Bandung Ratih Indraswari mengatakan, apa yang terjadi di Korsel sekarang adalah sebagai harmoni budaya dan perlawanan sosial. Ratih mengidentifikasi ada tiga hal yang penting dalam gejolak politik di negeri K-Pop sekarang. Pertama adalah mobilisasi massa atau gerakan sosial yang berasal dari kesamaan suka, sama-sama suka dengan K-Pop. \"K-Pop berhasil membentuk suatu gerakan sosial atau social movement. Penggemarnya yang besar berhasil diberdayakan. Idol-idol mereka ini memiliki hubungan emosional yang sangat intens, karena untuk jadi anggota harus ditraining dulu yang berat. Sehingga mereka punya tujuan dan identitas yang jelas,\" kata Ratih Indraswari. Para fans K-Pop ini, lanjut Ratih, memiliki semangat kerja keras, solidaritas dan keberanian dalam menghadapi segala tantangan. Sehingga membuat mereka lebih aktif dalam menyuarakan keadilan dan ketimpangan sosial, serta berani mengkritik pemerintah Korsel agar ada perubahan yang mereka kehendaki. Kedua adalah protes terhadap pemerintah yang dilakukan oleh para K-Pop ini berlangsung damai dan kreatif, dimana aksi unjuk rasa didominasi para perempuan muda. \"Protes di Korea Selatan mengajarkan kita, berdemo itu bisa damai dan kreatif dengan bernyanyi-nyanyi. Semua dilakukan dengan unik dengan membawa gitar, yang didominasi perempuan muda,\" katanya. Alumnis S3 Ewha Womans University, Korsel ini menilai demontrasi di Korsel memiliki kombinasi antara protes dan konser musik. \"Sehingga meski protes, tapi tetap santun. Semua lirik lagu yang dinyanyikan, dimodifikasi sebagai pesan politik untuk menyuarakan keadaan sosial di Korea Selatan,\" katanya. Ketiga adalah ada elemen budaya dalam protes di Korsel, dibandingkan dengan negara lain. Dimana 70 persen yang melakukan protes berusia 18-25 tahun, dan sisanya berusia diatas 30 tahun. \"K-Pop di Korea Selatan ini seperti Pancasila di Indonesia. Mereka menjadikan K-Pop sebagai budaya, dan terbukti telah diterima secara global. Artinya, dalam setiap peristiwa politik di Korea Selatan, pasti ada keterlibatan sosial budayanya. Bahkan artis K-Pop juga terlibat dalam gerakan ini,\" tandasnya. (*)
Penghukuman Jokowi Mulai dari PDIP
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Telah lama muncul desakan Jokowi untuk mundur dari jabatan Presiden, kemudian DPR/MPR dituntut memakzulkan berdasar Pasal 7 A UUD 1945 namun hingga akhir jabatan 20 Oktober 2024 hal itu tidak terealisasi. Di sisi lain kasus-kasus Jokowi terus diangkat bahkan melalui jalur hukum. Namun sepanjang Jokowi masih Presiden, semua bisa diatasi. Kekuasaan mampu mengendalikan hukum. Upaya menghukum Jokowi atas dosa politik yang bertumpuk terus membentur. Nepotisme telah diadukan ke Bareskrim, ijazah palsu berkali-kali di Pengadilan, KM 50 ditagih sebagai hutang, IKN simbol kesewenangan dan pemborosan, Rempang dilawan karena menggadai kedaulatan kepada RRC, PIK 1 dan PIK 2 Jokowi dan Pengusasaha jahat merampas tanah rakyat, dan masih banyak kasus Jokowi sang Presiden yang tidak bermutu dan pantas ditangkap lalu diadili. Setelah tidak menjabat, Jokowi terus ingin mempertahankan pengaruh dan mencari perlindungan. Untuk pengaruh ia pegang Prabowo \"Singa Sirkus\" nya dan titip \"anak Samsul\" nya. Berbagai Kepala Daerah juga hasil cawe-cawe. Ada jalur partai politik, konglomerat, aparat dan birokrat, ada pula jalur hukum. Semua menjadi jaringan bagi pengaruhnya. Sementara serangan untuk menangkap dan mengadili Jokowi juga gencar. Ia harus berlindung. Tiga otoritas dijadikan tempat berlindung di samping awalnya adalah PDIP partai yang membesarkan. Ketiganya yaitu konglomerasi 9 Naga peliharaan dan ATM nya, Presiden Prabowo produk politiknya dan Kapolri-Jaksa Agung sebagai mesin hukumnya. Penghukuman dimulai dengan pemecatan Jokowi dari keanggotaan PDIP SK No. 1649 untuk Jokowi, No.1650 untuk Gibran dan 1651 bagi Bobby Nasution. Pemecatan resmi ini melegitimasi permusuhan Megawati dengan Jokowi. Meski dinilai terlambat tetapi lumayan juga sebagai awal dari penghukuman. Berikut yang potensial adalah mundurnya Naga dari kebersamaan. Berpindah majikan. PIK 2 menjadi titik rawan dan IKN yang akan belepotan. Jika Prabowo berani segera mengganti Kapolri dan Jaksa Agung, maka penghukuman Jokowi akan berlanjut. Bukan hal mustahil peristiwa tumbang dan larinya Assad terjadi pula pada Jokowi yang harus berlari-lari menghindari kejaran rakyat yang marah kepadanya. Prabowo pun tidak bisa berlama-lama untuk melindunginya. Jokowi adalah penjahat dan perusak negara. (*).
Korbankan Perang Suci, Presiden Cabut PSN atau Rakyat Cabut Paksa
Oleh Sutoya Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih RAHASIA motivasi dan menjaga moral perlawanan adalah keyakinan ini perang suci melawan kebiadaban dan kekejaman kekuatan yang terus, menindas dan merampas pekarangan atau rumah seseorang dengan paksa yang miliki dengan syah Satukan suasana hati dan emosi perlawanan suci. Pimpinan pergerakan pimpinlah dari depan agar rakyat tertindas melihat Anda di garis depan berkorban demi perjuangan, ini akan jadi mukjizat dan menutup kekurangan apapun dalam sumber daya material. Inilah yang digambarkan Panglima Besar Jenderal Sudirman, rakyat bergerak bersama dalam perang gerilya, mereka melepaskan apapun yang dimiliki sebagai logistik menopang pergerakan perjuangannya. Berjuanglah dengan ikhlas itu akan tercium sebagai perang suci. Napoleon Bonaparte pernah mengatakan \"Perbandingan moral dengan fisik adalah tiga berbanding satu\" dalam sebuah pertempuran prajurit yang termotivasi (perang suci) sanggup mengalahkan pasukan yang tiga kali lebih banyak dari pasukannya. Untuk menciptakan dinamika perlawanan terbaik : \"Satukan kekuatan di seputar yang layak. Ini perjuangan suci untuk melawan kedzaliman dan kebiadaban harus di lawan karena jalan perdamaian adalah mustahil\" \"Bahu membahu periksa kebutuhan fisik mereka. Sifat alami mereka yang mementingkan diri sendiri akan muncul di permukaan dan mereka akan memisahkan diri dari barisan perjuangan perlawanan ketika kebutuhan fisik mereka rentan dimangsa oleh Taipan\" \"Pimpin mereka dari depan. Sejak awal pemimpin harus terlihat memimpin dari depan, siap menanggung bahaya, bukan mendorong mereka dari belakang, biarlah mereka berlari untuk mengimbangi pimpinannya\". \"Konsentrasikan energi kekuatan dan semangat yang mengalir dalam pikiran dan pergerakan. Setiap aksi dan bertindak harus jelas dan terarah\" \"Jaga emosi mereka. Cara terbaik memotivasi bukan dengan cara menukar, tetapi melalui emosi. Bahwa perjuangannya perang suci ini hanya akan dicapai dengan bergerak bersama dengan semangat baja\" \"Campurkan sikap tegas dan kemurahan. Kunci sumber daya manusia adakah keseimbangan antara sikap tegas dan kemurahan. Jarang jarang lah menunjukkan kemurahan, komentar hangat atau kemurahan. Anda mundur atau saya libas. \"Bangun mitos kelompok. Pergerakan dengan moral tertinggi adalah pergerakan yang telah teruji bahwa leluhur pahlawanku di daerahku tidak pernah terkalahkan. Jangan kamu coba akan mengganggu apalagi akan menindas anak anak cucunya dengan kejam dan sadis\" \"Berilah sinyal tidak mengenal ampun untuk pada penindas. Yakini bukan jumlah atau kekuatan yang akan memberikan kemenangan dalam sebuah perlawanan - melainkan gerakan apapun yang melawan dengan jiwa yang kuat akan meraih kemenangan gemilang\". Lebih baik kita mempunyai pemimpin seorang Kapten yang sederhana, berpakaian sederhana yang mengetahui apa yang harus diperjuangkan, mencintai apa yang sedang diperjuangkan dari pada seorang Jenderal yang sudah terkontaminasi otak dan prilakunya sebagai penghianat negara. Perang suci membela keadilan, membela rakyat dari perampasan, penyiksaan dan penindasan akan melahirkan pejuang militan dan tidak mungkin akan bisa di kalahkan dan dibeli dengan uang. Tanaman samangat ini perang suci, ridak ada jalan mundur Presiden membubarkan PNS atau terpaksa rakyat harus membubarkan dengan cara paksa*. (*)
Transisi Pemerintahan Diharapkan Dapat Berjalan Mulus, RI Bisa Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Suriah
Jakarta | FNN - Pemerintah Republik Indonesia (RI) perlu mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) berperan aktif dalam menjaga kawasaan Timur Tengah (Timteng) agar tidak semakin memanas pasca penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Minggu (10/12/2024) oleh kelompok pemberontak pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS). \"Kita berharap mulai sekarang PBB benar-benar lebih aktif dalam menstabilkan kawasan Timur Tengah, bukan hanya di Suriah, karena perang Palestina-Israel belum berhenti,\" kata Henwira Halim, Ketua Hubungan Luar Negeri (Hublu) DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (11/12/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \'Tumbangannya Bashar al Assad & Eskalasi Baru di Konflik di Timur Tengah\' itu, Henwira menegaskan, bahwa peran aktif PBB sekarang diperlukan agar kawasan Timteng tenang dan perang tidak meluas ke wilayah lain. \"Kita minta PBB untuk benar-benar concern agar wilayah (Timteng) tenang, agar tidak ada lagi perang berkelanjutan, yang itu sangat merusak keamanan dan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak,\" katanya. Henwira berharap transisi pemerintahan di Suriah dapat berjalan mulus, sehingga mendapatkan legitimasi dunia internasional. Indonesia dapat berperan dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian seperti di Lebanon, jika diperlukan PBB. \"Di Suriah banyak negara berkepentingan ada pengaruh Amerika, Rusia, Iran dan Turki. Semua kepentingan ini harus didengar, maka disinilah perlunya PBB, masuk sebagai kekuatan multirateral untuk mengakui atau tidak pemerintahan baru, serta menjaga kawasan tetap stabil,\" ujarnya. Sedangkan Duta Besar Suriah untuk Indonesia Abdul Monem Annan yang hadir sebagai narasumber diskusi Gelora Talks mengatakan, penggulingan Bashar al-Assad terjadi karena keinginan masyarakat Suriah sendiri, tidak ada intervensi asing. \"Masyarakat Suriah sudah lama sekali ingin keluar dari pemerintahan Bashar al-Assad yang memang dikenal kejam dan menindas ini. Salah satu (kekejaman)-nya terlihat di penjara Sednaya\" kata Abdul Monem Annan, yang berbicara dalam Bahasa Arab. Menurut dia, kejahatan perang yang dilakukan oleh Bashar al-Assad di Suriah sebagai suatu kejahatan perang yang sangat tidak bisa dibayangkan. Karena itu, tumbangnya Bashar Al-Assad murni keinginan masyarakat dan oposisi di Suriah. Annan menegaskan, tak ada intervensi asing dalam peralihan kekuasaan itu. Peralihan ini juga tak terkait konflik di kawasan Timteng, yang dimulai dengan perang di Hamas-Israel pasca serangan pada 7 Oktober 2023 lalu. Dubes Suriah untuk Indonesia ini menilai Bashar al-Assad berhasil ditumbangkan, karena perhatian utama Rusia dan Iran terfokus pada masalah yang mereka sedang hadapi. Hal inilah yang dimanfaatkan kelompok oposisi untuk melakukan serangan dan penggulingan Bashar al-Assad. \"Rusia harus fokus pada perang Ukraina sehingga kekuatannya berkurang di Suriah. Begitu juga Iran yang sibuk dengan gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel di Lebanon,\" ujarnya. Annan juga memastikan tak ada peran Amerika Serikat (AS) dan Israel mendukung pemberontak HTS dalam upaya penggulingan Bashar al-Assad, kendati saat ini AS terlihat lebih bersahabat dengan pemimpin HTS Abu Mohammed al-Golani. \"AS dan Israel menunjukkan sikap lebih bersahabat setelah penggulingan Assad karena Golani sudah memperlihatkan dan ia telah meninggalkan ideologi Al Qaeda,\" katanya. Golani, lanjut Annan, bukan lagi anggota Al Qaeda dan hanya ingin berjihad membebaskan Suriah dari kekuasaan Bashar al Assad yang berkuasa dengan sangat kejam. \"Sekarang ini adalah era baru Suriah, masa depan yang baru, yang diinginkan rakyat, damai dan pemerintahan yang demokratis,\" katanya. Pergantian Kekuasaan Biasa Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah Wajid Fauzi menilai situasi di Suriah hanya sebagai sebuah pergantian kekuasaan dan berharap hubungan persahabatan kedua negara tetap terjaga. \"Apa yang sedang kita saksikan ini sesungguhnya adalah sebuah pergantian kekuasaan dari sebuah negara,\" kata Dubes Wajid Fauzi yang hadir sebagai narasumber Gelora Talks tersebut, secara daring dari Damaskus, Suriah. Dubes Wajid Fauzi menegaskan, situasi pergantian kekuasaan di Suriah sebagai hal biasa dari sebuah negara dan hal itu bisa terjadi di mana-mana. \"Jadi, kita sebagai Bangsa Indonesia melihat ini sebagai satu pergantian kekuasaan di sebuah negara. Negaranya adalah Suriah dan Suriah itu sekarang dari dahulu adalah sahabat Indonesia,\" kata dia. Dubes Wajid juga sepakat dengan Duta Besar Suriah untuk Indonesia Abdul Monem Annan, bahwa tumbangnya rezim Presiden Bashar Al-Assad murni keinginan masyarakat dan oposisi di Suriah, tak ada campur tangan dari negara luar. Dia menegaskan kembali bahwa sikap Indonesia terhadap situasi di Suriah saat ini adalah akan terus mengikuti secara dekat situasi yang terjadi dan Presiden Indonesia menilai persoalan di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses transisi yang inklusif, demokratik, damai, serta mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat. \"Tentu, itu semua dengan tetap menjaga kedaulatan dan kemerdekaan serta keutuhan wilayah Suriah. Ini penting untuk kita jadikan pedoman bersama bahwa inilah yang akan dilakukan kita semua sebagai bangsa Indonesia dalam melihat perubahan ini,\" tambah dia. Dalam kesempatan tersebut, Dubes Wajid juga menyoroti bahwa persahabatan Indonesia dan Suriah sudah terbangun sejak masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, pada sekitar 1947. Suriah, kata dia, melalui wakilnya di PBB memajukan isu Indonesia, atau Indonesian Matters, untuk diajukan di Sidang Dewan Keamanan PBB, dan Suriah mendukung kemerdekaan Indonesia. Sejarah tersebut, menurut Dubes, merupakan nilai yang sangat berharga dalam hubungan bilateral kedua negara. Oleh karena itu, di masa pergantian kekuasaan baru di Suriah, Dubes Wajid berharap persahabatan Indonesia dan Suriah tetap terjaga, terus menjadi dua negara yang saling bersahabat, dan hubungan keduanya dapat terus ditingkatkan di kemudian hari. Dia juga menyampaikan bahwa situasi jalanan di Kota Damaskus saat ini sudah normal, masyarakat bebas beraktivitas, tidak ada hambatan apapun. \"Saya berkeliling kota, melihat jalanan di Kota Damaskus. Saya bisa katakan bahwa 98 persen kehidupan masyarakat sudah normal. Toko-toko sudah buka, transportasi umum sudah mulai berjalan dan masyarakat sudah keluar bebas, tidak ada hambatan apa-apa,\"katanya. Dia juga memastikan bahwa sampai saat ini WNI di Suriah juga dalam keadaan aman tanpa ada laporan dampak apapun dari peristiwa politik yang terjadi saat ini. Namun, Jurnalis peliput Krisis Suriah Pizaro Gozali Idrus mengingatkan, meskipun situasi di Suriah saat ini telihat tenang pasca penggulingan Bashar al Assad, tetapi di wilayah utara tetap berperang. \"Di wilayah utara masih terjadi pertempuran antar faksi-faksi. Faksi di Suriah utara ini dibackup penuh Amerika dan Israel. Eskalasi di wilayah tersebut masih tinggi, walaupun dia dicap teroris, tetapi dia dibackup pendanaan oleh Amerika,\" kata Pizaro. Artinya, apabila wilayah utara Suriah ini tidak dikendalikan akan berdampak pada keamanan di wilayah lain, termasuk Damaskus yang sudah terlihat aman saat ini. \"Karena itu, menurut saya, situasi di utara ini harus bisa dikendalikan. Kalau situasi di utara ini tidak terkendalikan. Ini bukan tidak mungkin berdampak ke wilayah-wilayah lain,\" tegas Pizaro. (*)
Sherly Tjoanda Ungkap Peran Setral Partai Gelora Dalam Karir Politiknya, Jadi yang Pertama Yakinkan Dirinya Maju Pilkada Malut 2024
Jakarta | FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia kedatangan tamu istimewa di sela-sela pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) I di Pomeletol Patra Kuningan Jakarta, pada Minggu (8/12/2024) lalu. Tamu istimewa tersebut, tak lain adalah Gubernur Maluku Utara terpilih Sherly Tjoanda. Diketahui pada Minggu (8/12/2024), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Malut) menetapkan pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 4, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe, sebagai peraih suara terbanyak dalam Pilkada Malut 2024. Kedatangan Sherly, tentu saja mengejutkan dan membuat surprise peserta Munas I Partai Gelora. \"Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Gubernur terpilih Provinsi Maluku Utara Ibu Sherly Tjoanda. Beliau sengaja kita undang ke sini (Munas, red),\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora. Kepada peserta Munas I, Mahfuz lantas menjelaskan, bahwa Sherly Joanda maju sebagai calon gubernur (Cagub) di Pilkada Malut 2024 menggantikan suaminya, Benny Laos yang meninggal dunia karena kecelakaan speedboat beberapa waktu lalu. \"Pak Benny Laos wafat, akhirnya disepakati dan diputuskan, bahwa calon gubernur digantikan oleh istrinya (Sherly Tjoanda). Beliau perempuan beragama Nasrani, dan terpilih sebagai gubernur di Provinsi Maluku Utara mayoritas muslim. Dan Alhamdulilah beliau menang,\" kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024). Menurut Mahfuz, Sherly Tjoanda adalah sosok perempuan inspiratif. Sebab, dalam situasi yang sangat berat saat tengah mendapat musibah, tapi mampu memenangkan kontestasi Pilkada Malut, melawan kandidat-kandidat yang tidak bisa dipandang sebelah mata. \"Jadi kedatangan Ibu Sherly Tjoanda ini, momen yang sangat penting bagi kami di Partai Gelora, karena kami baru saja menyelesaikan Musyawarah Nasional I. Tadi sudah diputuskan, bahwa Ketua Umum (Ketum) Partai Gelora 2024-2029 adalah Bapak Muhammad Anis Matta,\" ujarnya. Sherly, kata Mahfuz, sengaja ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta untuk menyampaikan ucapan terima atas dukungan dalam Pilkada Malut, bertepatan dengan pengumuman pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe sebagai pemenang Pilkada 2024 oleh KPU Malut. \"Jadi kedatangan beliau kesini, selain bertemu Pak Ketum juga mau bertemu Pak Waketum (Fahri Hamzah), karena kelihatannya kalau hanya ketemu Pak Ketum, tanpa ketemu Waketum, kelihatanya tidak sah,\" ujar Mahfuz disambut gelak tawa peserta Munas I Partai Gelora. Sherly Tjoanda kemudian terlihat bersalaman dengan Ketua Umum Partai Gelora dan Wakil Ketua Umum (Waketum) Fahri Hamzah. Sherly mengatakan, kemenangan pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe di Pilkada 2024 Malut, tidak bisa dilepaskan dari peran dan dukungan Partai Gelora. \"Partai Gelora bagian integral yang sangat penting dari kemenangan pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe. Ketua DPW selalu mendampingi dan memberikan dukungan ke ke kami, baik ketika almarhum masih maupun ketika sudah meninggal,\" kata Sherly Tjoanda. Peran Partai Gelora Dalam kesempatan ini, Sherly menceritakan, bahwa Ketua DPW Partai Gelora Malut Alimin Muhammad adalah orang pertama yang meminta dirinya maju di Pilkada Malut menggantikan almarhum Benny Laos, suaminya. \"Pak Alimin adalah orang pertama yang menanyakan kesediaan saya untuk melanjutkan perjuangan dari almarhum. Saya bilang, tidak mengerti politik dan saya seorang perempuan. Karena di Maluku Utara, tidak pernah bisa menerima seorang perempuan, apalagi saya bukan seorang muslim,\" katanya. Namun, Alimin menyakinkan dirinya untuk tidak perlu kwatir, dan meminta kesediannya maju di Pilkada Malut menggantikan suaminya, Benny Laos. \"Jadi Partai Gelora ini memiliki peran penting dalam sejarah karir politik saya. Singkat cerita akhirnya saya maju dan berdasarkan hasil quick count dan pleno rekapitulasi KPU saya menang di angka 51,7 persen,\" katanya. Dengan penetapan KPU Malut tersebut, kata Sherly, ia menjadi calon Gubernur Malut pertama perempuan dan calon gubernur pertama perempuan termuda di Indonesia. \"Saya sebenarnya ibu rumah tangga biasa, tidak punya ambisi politik, apalagi mau mencalonkan sebagai gubernur. Semua saya jalankan dengan ikhlas,\" ujar Sherly. Karena ke-ikhlasan itu, ia kemudian memberanikan diri ikut berkompetisi dalam kontestasi Pilkada Malut dengan politik modern yang terukur, cerdas dan santun. \"Kami bisa membuktikan, bahwa kami bisa menang tanpa politik uang. Kami adalah kandidat triple monoritas, tapi menang. Itu semua berkat Partai Gelora yang mendukung ide anti politik uang. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anis Matta, Pak Alimin dan seluruh kader Partai Gelora. Terima kasih atas dukungannya,\" ujar Sherly Tjoanda. Karena itu, Sherly berharap Partai Gelora tetap memberikan dukungan kepada dirinya pasca pelantikan sebagai Gubernur Malut nantinya. \"Saya berharap pelantikan nanti bukan menjadi akhir dari kebersamaan, tapi menjadi awal dari perjuangan bersama. Karena kita semua berjuang untuk kesetaraan dalam keberagaman,\" katanya. Sherly secara khusus meminta bimbingan kepada Anis Matta dan Fahri Hamzah, yang juga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, serta Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI dalam membangun Indonesia dari Malut. \"Saya doakan yang terbaik untuk Partai Gelora, semakin hari semakin besar dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Saya berharap Partai Gelora bisa memiliki fraksi penuh di 2029 nantinya,\" tandas Sherly. Siap Bantu Perumahan Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga Wamen PKP RI menyampaikan selamat kepada Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Malut terpiliih. \"Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Ibu Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara, yang akan memimpin daerah kepulauan yang kaya akan rempah-rempah dan mineral,\" kata Fahri Hamzah. Fahri mengatakan, Sherly sebagai Gubernur Malut nantinya memiliki banyak tantangan, terutama menekan masalah ketimpangan di masyarakat, akibat permainan elite di pusat dan daerah dalam mengelola kekayaan alam secara berlebihan, namun tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. \"Kemenangan Ibu Sherly adalah monumen kemenangan bagi perempuan di daerah. Insya Allah kami akan membantu, terutama akan menuntaskan masalah perumahannya di Maluku Utara,\" ujar Fahri. Sherly mengaku memang ingin bertemu Wamen PKP Fahri Hamzah secara langsung untuk menuntaskan masalah perumahan di Malut, khususnya di Kecamatan Sofifi, Kota Tidore. \"Sofifi terletak di ibukota, tapi rasa kecamatan. Jadi izin Pak Wamen bisa dibangun banyak rumah di Sofifi,\" kata Sherly Tjoanda, Gubernur Malut terpilih ini. Menanggapi permintaan Sherly ini, Fahri akan memprioritaskan pembangunan perumahan di Sofifi, karena masuk dalam kawasan strategis provinsi, yang dibuat Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Fahri mengaku pernah beberapa kali ke Sofifi saat masih menjadi Wakil Ketua DPR 2014-2019. Ia pernah mengkoordinir kunjungan kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. \"Terima kasih, pokoknya saya siap membantu supaya ibu Sherly bisa sukses dua periode. Karena sudah menjadi kawasan strategis provinsi, tentu kita akan prioritaskan,\" tegas Fahri Hamzah. (*)
Pramono-Rano Sudah Menang 50 Plus 1, Madas Nusantara Tolak Pilkada 2 Putaran
JAKARTA, FNN | Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara membuat maklumat penolakan Dua Putaran Pilkada DKI Jakarta. Pasalnya dari hitung cepat (Quick Qount), Exit Pool, Real Count Internal dan data Rekap di KPU, Pramono-Rano unggul 50,07%. Itu sudah melebihi 50 persen suara plus 2000-3000 suara. “Jadi kami selaku relawan Ormas Madas Nusantara menolak wacana dua putaran, karena itu sama dengan KPU melakukan kecurangan secara tentang-terangan. Jika KPU memaksa dua putaran, ini tidak bisa ditolelir,” tegas Ketua Umum, Madas Nusantara, HM. Jusuf Rizal kepada media di Jakarta. Perlu diketahui hasıl Quick Qount seluruh lembaga survei mencatat Pasangan Pramono-Rano unggul dengan rata-rata 50,14%. Sementara Ridwan Kamil-Suswono 39,18% dan Dharma-Kun 10,68%. Di Rekapitulasi online KPU, suara Pramono-Rano tercatat 50,07 %. Sama dengan hasil rekapitulasi Timses Pramono-Rano dari rakap formulir C1 yaitu 50,7%. Melihat fakta-fakta itu, Madas Nusantara berteriak keras mewanti-wanti KPU Pusat dan KPUD DKI Jakarta, agar jangan main api memaksa dua putaran. Nanti KPU bisa terbakar. Dan Madas Nusantara telah siap untuk mengawal itu. “Pokoknya jika KPU bermain-main dengan demokrasi dan melakukan kecurangan, semua anggota KPU, akan Madas Nusantara datangi. Jika ada yang curang, bagi kami lebih baik “Putih Tulang, daripada Putih Mata”,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi yang dikenal keras itu. Dikatakan dengan hasil perolehan suara 50,7% itu, sama dengan perolehan suara Pramono-Rano sudah mencapai 50% Plus 1. Maka itu telah memenuhi Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Pasangan Pramono-Rano menang satu putaran. Statemen keras Madas Nusantara menolak dua putaran, karena pihaknya mengendus akan adanya Grand Design kelompok kepentingan untuk memaksa untuk dua putaran. Mereka mau menghalalkan segala cara, meski Presiden Prabowo mengatakan menyerahkan pilihan pada rakyat. “Sebagai warga yang baik, kami taat dan patuh pada konstitusi. Tapi jika hak-hak demokrasi kami dirampas, kami juga dapat melakukan yang sama untuk bersama relawan lain menyikapi kondisi yang tidak sehat ini,” tegas Jusuf Rizal Relawan Prabowo itu secara diplomatis Untuk pengumuman hasil hitung real qount KPU akan dilakulan 16 Desember 2024. Saat itu baru diketahui, apakah KPU mengumumkan Satu Putaran atau Dua Putaran untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.
Pilkada Serentak 2024 Dinilai sebagai Upaya Pemerintah Lakukan Sinkronisasi Pembangunan di Pusat dan Daerah
Jakarta | FNN -Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah digelar serentak secara nasional pada Rabu, 27 November 2024, adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mensinkronkan kerja-kerja skala nasional (pusat) dan lokal (daerah) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini agar pembagunan yang dilakukan bisa sejalan dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, serta mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045. Penegasan itu disampaikan Ketua DPN Bidang Politik dan Pemerintahan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Sutriyono dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'PIlkada Serentak 2024, Indonesia Menyambut Pemimpin Baru Daerah\', Rabu (27/12/2024) sore. \"Jadi Pilkada Serentak 2024 ini, ini semacam sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau kemarin, pemerintah pusat berjalan 5 tahun, di tengah jalan kepala daerahnya diganti. Nah, ini yang selama ini mengganggu rencana pembangunan jangka menengah maupun panjang, makanya sekarang disinkronkan, waktunya hampir bersamaan,\" kata Sutriyono. Karena itu, menurut dia, banyak dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 seperti banyaknya penunjukan penjabat kepala daerah yang dilakukan untuk penyesuaian waktu masa jabatan di pemerintahan pusat dan daerah. \"Ini konsekuensi yang harus kita lalui dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Semua ini untuk efisiensi dan efektivitas pemerintahan,\" katanya. Partai Gelora berpandangan bahwa pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki target dan mimpi besar dalam capaian pembangunannya. Sehingga harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah agar program-program yang dicanangkan bisa dilaksanakan, dan tidak terhambat di daerah. Dalam kesempatan ini, DPN Partai Gelora Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresisasi kepada kader Partai Gelora yang ikut berpartisipasi dan berjuang dalam Pilkada Serentak 2024, baik sebagai calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah. \"Kami yakin sepenuhnya, teman-teman sudah berjuang maksimal, meskipun ada efek pahitnya. Tetapi ini adalah salah satu tonggak penting Partai Gelora sudah menyambut dan menyiapkan diri untuk ikut berkontribusi dalam rangka perbaikan dan berkualitasnya kita dalam bernegara,\" kata Sutriyono. Tata kekola dalam penyelenggaraan proses regenerasi kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah, saat ini kata Sutriyono, masih perlu perbaikan dalam hal regulasinya. \"Seperti Revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menggabungkan tiga Undang-undang, yaitu Pilpres, Pemilihan DPR/DPD/DPRD dan Penyelenggaraan Pemilu yang dilebur menjadi satu UU. Saat ini perlu disesuaikan dengan suasana kebatinan rakyat yang tengah berkembang dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita,\" ujarnya. Anggota Komisi II DPR Periode 2015-2019 ini menegaskan, bahwa beberapa UU memang perlu segera direvisi tidak hanya UU No.7 Tahun 2027 saja, tetapi juga UU Pemerintahan Daerah (Pemda) dan UU Pilkada, termasuk UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta UU Tata Ruang. \"Semua perlu dilakukan perubahan dan perbaikan, tidak hanya sekali revisi, tapi bisa berkali-kali disesuaikan dengan tingkat update yang berkembang terhadap suasana kebatinan rakyat. Nah, kita tunggu keputusan politiknya apa, karena pemerintah dan DPR sama-sama mengusulkan revisi,\" katanya. Sutriyono menilai perlunya dilakukan inventarisasi terhadap permasalahan yang muncul dari pelaksanaan UU tersebut, sepertinya halnya UU Pilkada. Sebab, Pilkada menurut sebagian orang dikatakan tidak masuk dalam rezim Pemilu, karena akarnya adalah rezim Pemerintahan Daerah. \"Makanya banyak yang tidak nyambung kemarin. Karena di UU Pemilu sudah diatur di dalamnya penyelenggara, tetapi di UU Pilkada ini ada pengaturan soal penyelenggara juga,\" katanya. Sehingga UU Pilkada terkesan tidak update, dan tertinggal dari UU Pemilu. Sebab, UU Pemilu sudah mengatur soal pengawas TPS, sementara UU Pilkada belum mengatur. \"Jadi ini yang perlu disinkronkan. Termasuk soal tata kelola penyebaran, serta penempatan SDM penyelenggara Pemilu yang sekarang sentralistik di Kesekjenan KPU RI, kalau dulu sekretariat KPUD bagian dari Pemerintah daerah,\" jelasnya. Sutriyono berharap semua fungsionaris dan kader Partai Gelora mulai ikut menyiapkan semacam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) untuk memberikan masukan dan perbaikan Revisi Undang-undang tengah berlangsung di DPR dan pemerintah. Diskusi Gelora Talks ini juga menghadirkan beberapa calon kepala dan wakil kepala daerah yang merupakan kader Partai Gelora yang maju di Pilkada Serentak 2024, antara lain calon Bupati Takalar, Sulawesi Selatan Syamsari Kitta dan calon Bupati Boalemo, Gorontalo Wahyudin Lihawa. Lalu, calon Wakil Walikota Balikpapan, Kalimantan Timur Syukri Wahid, calon Wakil Bupati Bona Bolango, Gorontalo Syamsu T Botituhe, dan calon Wakil Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat Zainal Abaidin. (Ida)
Raih 50% Plus 1, Pramono-Rano Menang Satu Putaran di Pilkada DKI Jakarta
Jakarta, FNN | Pasangan Pramono-Rano menang satu putaran di Pilkada DKI Jakarta 2024 dengan meraih 50% Plus 1 berdasarkan hasil Real Count Formulir C1 internal Tim Pemenangan Pramono-Rano. Namun penetapan resmi baru akan dilakukan KPU, 15 Desember 2024 Sementara semua Quick Qount lembaga survei menunjukkan data jika pasangan Pramono-Rano unggul. Hasil Quick Qount SMRC (Saiful Mujani Riset dan Consulting) menyebutkan Pramono-Rano raih (51,03%) pasangan Ridwan Kamil-Suswono (38,80%) dan Dharma-Kun (10,17%). Keyakinan jika Pramono-Rano menang satu putaran tersebut disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan Pramono-Rano, Aria Bima kepada media berdasarkan hasıl perhitungan Real Count hasil rekapitulasi Formulir C1 dari seluruh TPS di Jakarta Dikatakan sebanyak 14.835 TPS telah masuk dan hanya 43 TPS Formulir C1 yang belum masuk. Dari total rekapitulasi jumlah suara yang dihitung mencapai 2.163.111 atau setara dengan 50,09%. Darı data itu, belum dihitung 43 TPS, suara Pramono-Rano sudah melebihi 3000 suara. Artinya sudah melebihi 50%+1. “Dengan demikian telah memenuhi Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Pasangan Pramono-Rano kami nyatakan menang satu putaran,” tegas Aria Bima Atas hasil perhitungan di mana suara Pramono-Rano dikatakan unggul satu putaran, memperoleh respons dari para Relawan Pramono-Rano. Relawan Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara dengan Ketua Umum, HM Jusuf Rizal, SH. Kepada media di Maskas Komando Pendopo Madas Nusantara, Cibubur, Jusuf Rizal didampingi Sekjen, H. Fauzi, Ketua Harian, H.Achmad Fauzi dan Bendum, H. Abbas Muni, menyatakan optimistis pada penetapan KPU, 15 Desember 2024, pasangan Pramono-Rano akan menang satu putaran. Namun, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu menggaris bawahi perlunya semua organ mengawasi dan mengawal perhitungan KPU agar tidak masuk angın, termasuk kemungkinan adanya intervensi serta cawe-cawe kelompok kepentingan. “Jika itu terjadi dipastikan akan ribut. Akar Rumput pendukung Pramono-Rano pasti akan bergerak melawan kecurangan. Karena itu kepada pihak berkepentingan agar sportif. Karena Presiden Prabowo juga tidak ingin Pilkada terciderai,” tegas Jusuf Rizal. Menurutnya, ada titik rawan yang perlu dijaga para relawan dan timses yaitu mulai dari perhitungan di TPS, PPS, PPK hingga input data di sistim IT. Karena bisa saja suara Dharma-Kun direkayasa migrasi ke Paslon Ridwan Kamil-Suswono dan suara Pramono-Rano berkurang, sehingga menjadi dua putaran. “Saya menghimbau Ormas Madas Nusantara dan organ Relawan lainnya menjadi mata dan telinga. Jika ada yang bermain, baik aparat dan pejabat tangkap dan pidanakan,” tegas Jusuf Rizal penggiat anti korupsi itu.
POPULER
