POLITIK
Videotron Kpoppers Di-takedown Jadi Boomerang, tapi Anies Makin Meroket
Jakarta, FNN – Tampaknya, Presiden Jokowi sebagai ketua timses tidak resmi dari Prabowo - Gibran harus bersiap menghadapi bencana elektoral yang akan berdampaknya sangat serius terhadap paslon 02 yang dia dukung. Sebaliknya, pasangan Anies - Muhaimin yang terus-menerus coba dihadang dengan berbagai cara oleh rezim Jokowi, malah mendapat limpahan elektoral yang tidak terduga, karena berbagai blunder terus dilakukan oleh aparat dari rezim Jokowi ini. Blunder terbaru yang sejak kemarin hingga kini sangat viral dan menjadi trending topik di media sosial serta mendapat coverage yang sangat luas di berbagai media adalah diturunkannya videotrone yang diinisiasi oleh relawan Kpoppers Anies @aniesbubble bekerja sama dengan all Project. Mereka adalah Gen Z yang semula dinilai sangat apolitis, tapi mulai jatuh cinta dengan Anies karena Anies melakukan siaran live streaming melalui akun tiktok. Semula mereka juga tidak terafiliasi kepada salah satu paslon pilpres 2024, tapi sejak mereka jatuh cinta kepada Anies mereka rela patungan membuat sebuah proyek pemasangan videotron dari capres Anies di tiga titik di Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, dan kota Medan Sumatera Utara. Sebagaimana diinfokan oleh akun aniesbubble, video tersebut akan ditayangkan selama satu pekan, 15 - 21 Januari 2024. Pemasangan videotron ini mendapat sambutan yang cukup luas dan positif karena ini merupakan effort dari mereka yang luar biasa, anak-anak Genzi sampai bela-belain patungan atau saweran itu untuk membayar videtron yang tidak murah. Videotron ini memang unik, khas gaya para kpoppers. Videotron ini juga diunggah oleh All Project dan mendapat sambutan yang luar biasa. Jutaan orang menontonnya. Sampai hari Selasa kemarin, setidaknya 7 juta orang lebih menyaksikan videotron yang diunggah di akun x-nya mereka. Namun, belum sehari videotron tersebut ditayangkan, muncul kabar mengejutkan. Akun all Project TX memberikan penjelasan bahwa videotron yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu di Bekasi dan Jakarta tidak bisa lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Kabar di-takedown-nya videotron Anies yang diinisiasi oleh project ini langsung viral dan menjadi trending, apalagi Anies Baswedan juga langsung meresponnya dengan komen yang tak kalah membuat banyak orang bergetar, sekaligus meleleh. Lepas dari siapa yang bertanggung jawab di balik take down videotron tadi, yang tidak diperhitungkan oleh pelaku adalah dampak dari penurunan paksa videotron itu. Siapaun pelaku take down itu, tentu bermaksud menghalangi public, khususnya Gen Z dan kpoppers menyaksikan dan terkena paparan materi kampanye yang dikemas di videotron itu. Namun, yang terjadi malah boomerang, karena akibat takedown itu sekarang ini orang se- Indonesia, bahkan sedunia, menjadi tahu dan mencari tahu ada apa dengan videotron itu. Mereka sekarang menyadari bahwa rupanya ada yang coba menghalangi, ada yang coba membungkam ketika anak-anak muda Gen Z ini mulai sadar politik, kemudian pilihan dukungan mereka jatuhkan pada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Berdasarkan analisis dari mesin pencari data Drone Emprit, pembicaraan soal videotrone itu malah makin menggila di media sosial setelah di-takedown. Data ini menunjukkan bagaimana perbincangan di media sosial langsung naik dan sampai tengah malam mencapai puncaknya. “Pagi ini saya melongok di trending topik itu kemudian tagar “Anies Deserve Better” disertai dengan tagar “Pahit Manis always with Anies” dan apologis to Anies itu bertengger di puncak trending topik Indonesia,” ujar Hersubeno Arief di kanal you tube Hersubeno Point FNN edisi Rabu (17/1). Dr. Ismail Fahmi, pendiri dan pemilik Drone Emprit, mengingatkan fenomena perlawanan akibat di-takedown-nya videotron itu disebut bisa berdampak jadi semacam Streisand Effect. Efek Streisand adalah fenomena ketika ada upaya untuk menyembunyikan atau menghapus atau menyensor informasi, malah membuat informasi tersebut menjadi tersebar lebih luas, jadi mengundang rasa ingin tahu publik. “Jadi, ini reaksi psikologis ketika masyarakat sadar bahwa ada informasi yang disembunyikan, mereka akan berusaha mengaksesnya, kemudian menyebarkannya,” ujar Hersu. (ida)
Kecurangan Pemilu Hanya Bisa Dicegah Jika Jokowi Dimakzulkan
Jakarta, FNN - Tampaknya, masalah bergabungnya paslon 01 dan 03 yang sempat keceplosan disebutkan oleh Puan Maharani, menjadi sinyal yang bisa dikatakan final dan memang proses itu terjadi. Kemungkinan proses ini dilakukan dalam upaya untuk membangun opini publik bahwa Pemilu ini curang. Jadi, sebetulnya upaya pertemuan-pertemuan setengah kamar antara PDIP dan AMIN dilakukan untuk mendapat kepastian bahwa publik setuju kalau mereka bergabung untuk mencegah kecurangan. Bahwa di ujungnya akan ada masalah-masalah lain mungkin saja, tapi hal minimal yang bisa dilakukan adalah memberi sinyal. Demikian disampaikan Rocky Gerung dalam diskusi di kanal you tube Rocky Gerung Ofiicial edisi Selasa (16/1). “Jadi, untuk kebersihan politik, garis startnya mesti sama. Untuk sementara bagus-bagus saja walaupun kita tahu bahwa tetap ada persaingan ideologi di situ. Tetapi, sekali lagi, untuk memulai satu upaya memastikan bahwa Pemilu ini tidak curang maka konferensi bersama atau manifesto bersama antikecurangan itu mesti diucapkan paralel dengan pertemuan Puan dan timnya Anies,” ujar Rocky. “Jadi, Megawati mesti duduk sama-sama, misalnya, dengan Surya Paloh untuk mengatakan bahwa kami antikecurangan. Kalau itu yang terjadi, pasti heboh. Tetapi, kalau cuma sinyal-sinyal dari Puan itu biasa saja karena orang sudah tahu cara Puan berpolitik,” tambah Rocky. Untuk hal tersebut, mereka bisa saja merangkul elemen-elemen di luar partai politik karena sebenarnya mereka sekarang punya satu kepentingan yang sama soal kecurangan. Meskipun sebenarnya targetnya berbeda, tapi mereka tampaknya sampai pada satu pemahaman bahwa memang pemilu akan curang dan mereka sudah menginginkan dimakzulkan. Kalau mereka bisa menaikkan satu oktaf dan kemudian bahkan berhasil merangkul civil society, maka secara taktis maupun strategis mereka bakal diuntungkan, bahkan termasuk secara elektoral mereka juga akan dapat limpahan suara. “Iya, itu yang akan terjadi kalau dia betul-betul secara total mengatakan kecurangan itu ada penyebabnya; demokrasi ini ada penghalangnya; dan mesti sebutin namanya, baru BEM bakal mengelu-elukan mereka,” ujar Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa kita sudah masuk pada satu etape baru di mana orang mau melihat pemain-pemain ini percaya atau tidak bahwa rakyat akan memobilisasi diri untuk mendukung mereka yang dengan jujur mengatakan bahwa Jokowi adalah penghalang demokrasi. Jadi, jangan sampai ide hari ini soal pemakzulan kemudian dimoderasi lagi.. “Jadi, tetap public, mahasiswa, emak-emak, masyarakat sipil kalangan akademis yang sekarang mulai sadar menganggap bahwa penghalang utama demokrasi junto penghalang Pemilu itu adalah presiden yang namanya Joko Widodo,” tegas Rocky. Dengan demikian, ada dua kata kunci yang saliang berhubungan dalam hal ini, yaitu ‘kecurangan’ dan kecurangan itu hanya bisa dicegah jika Jokowi ‘dimakzulkan’. Begitu urut-urutan berpikirnya. (ida)
Puan Memberi Sinyal Ganjar dan Anies Bersatu Mencegah Kecurangan
Jakarta, FNN – Kemarin, politisis PDIP Maruarar Sirait mengundurkan diri secara resmi dari PDIP. Alasan pengunduran dirinya dinyatakan bahwa dia akan mengikuti jalannya Jokowi, karena menurutnya jalan Jokowi terbukti benar karena berdasarkan survei tingkat kepuasan orang terhadap Jokowi 70 sampai 80%. Tampaknya, PDIP tidak mempersoalkan sehingga mempersilakan Maruarar untuk pergi. Sementara itu, Puan Maharani semacam keceplosan dan mengakui bahwa memang sudah ada pembicaraan-pembicaraan antara PDIP dengan 01 atau tim AMIN, baik secara informal maupun formal, untuk menghadapi putaran kedua. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal youtubenya edisi Selasa malam (16/1) mengatakan bahwa memang sejak 2-3 tahun lalu Maruarar Sirait sudah tidak cocok lagi dengan PDIP. Tetapi, sebetulnya dia terlambat untuk mundur dari PDIP dan bagi PDIP tidak ada masalah. Karena PDIP menganggap memang tidak mungkin lagi ditahan dan tidak ada gunanya juga menahan. Itu adalah pilihan Maruarar yang memilih untuk bersama-sama dengan Jokowi. Demikian juga soal Puan Maharani yang kita tahu bahwa Puan berupaya untuk zig zag zag, semacam moderasi antara Megawati dengan Jokowi. Tetapi, kelihatannya tidak mungkin lagi ditahan posisi Puan untuk terus menjadi moderator sehingga lama-lama dari moderate menjadi medioker. Kalau memang ada tekanan publik untuk memulai semacam kubu bersama maka Puan yang mesti mengucapkan itu karena Puanlah yang punya profil politik di situ, kapasitas politik untuk menjadi semacam juru bicara kalau terjadi semacam koalisi yang tanpa nama untuk sementara antara AMIN dan PDIP, karena ada semacam common enemy di situ. “Jadi, sebetulnya bagi mereka, karena dua-duanya berpotensi dicurangi, maka dia bersekutu dulu. Itu saja sebetulnya sementara kalau melihat gerak-gerik politik PDIP melalui Puan,” kata Rocky. (ida)
Masyarakat Cirebon Dulu Dukung Prabowo, Kini Beralih ke Anies dan Ganjar
Cirebon | FNN - Pada Pilpres 2019 masyarakat Kota Cirebon, Jawa Barat mayoritas mendukung Prabowo - Sandi. Perolehan suara di kota itu mencapai 16.077.446 suara mengalahkan Jokowi-Ma\'ruf yang meraih 10.750.568 suara. Tampaknya untuk Pilpres 2024, pasangan Prabowo - Gibran tak lagi bisa panen di Kota Udang tersebut. Berpalingnya pasangan capres perpanjangan tangan Jokowi dari sosok Prabowo disebabkan oleh banyak faktor. Rata rata masyarakat kecewa pada Prabowo yang merapat ke Jokowi, Prabowo terlalu tua dan Gibran yang karbitan. Lukman, lelaki setengah baya yang sedang berteduh di pinggir Alun-alun Kejaksan Kota Cirebon menyatakan tidak akan mendukung Prabowo. Lukman berpendapat bahwa Prabowo sudah terlalu tua. Apalagi dia sakit- sakitan dan tak punya istri, pasti tidak efektif menjalankan tugas. \"Presiden Republik Indonesia harus sehat jasmani dan rohani,\" kata sarjana administrasi yang kini tengah nganggur itu. Dari ketiga capres itu kata Lukman siapa yang paling sehat? \"Ya Anies dan Ganjar,\" kata Lukman. Selain soal kesehatan, Lukman melihat sosok Prabowo tidak lagi seperti tahun 2019 yang masih semangat dan enerjik. Meski sekarang tampak semangat, tetapi ada fakta yang tidak bisa dibantah bahwa ia sudah renta. Dia sekarang tampak senang karena faktor tuntutan, ia harus selalu tampil prima, padahal aslinya capek. \"Senang juga karena banyak teman, coba kalau sendirian, pasti loyo,\" paparnya. Hal yang nyaris sama disampaikan oleh Suyanto, pekerja serabutan yang ada di dekat stasiun Cirebon. Ia menyebut Prabowo sudah tidak segairah dulu. Kesehatan mulai menurun dan usia makin tua. Ia khawatir kalau terjadi apa-apa di tengah jalan, bangsa Indonesia jadi korban. \"Pilih yang jelas masih kuat saja,\" katanya tanpa menyebut nama. Sementara Sobirin, tukang parkir di masjid Agung At Taqwa menyebut semua capres cawapres bagus, tetapi tetap harus memilih satu yang paling bagus. Jika sulit mencari pembanding, kata Sobirin, pilihlah pemimpin yang sholatnya bagus, akhlaknya baik, cerdas dan responsif. Orang yang sholatnya bagus, kata Sobirin, Insya Allah kebijakannya akan bagus, karena dia yakin ada Allah yang mengawasinya. Sobirin mengaku pada Pemilu 2019 ia memilih pasangan Jokowi - Maruf Amin karena ada Ketua MUI di situ. Sedangkan sekarang ia tidak akan memilih jagoannya Pak Jokowi. \"Kan Jokowi beda dengan Prabowo, beda juga dengan Gibran,\" paparnya. Cinta sama Jokowi kan tidak harus cinta sama Gibran, apalagi Prabowo. \"Jadi, tolong teman-teman pilih yang asli, bukan boneka,\" kata sarjana filsafat itu. (ant)
Kasus Videotron Mati Menjadi Blunder Baru, Semakin Dihalangi Semakin Viral
Jakarta, FNN – Saat ini, semua hal yang mendekati tanggal 14 Februari, jam berapa pun, patut diperbincangkan dan tidak boleh lolos dari tatapan mata publik. Potensi kecurangan, kekalutan di dalam kabinet, potensi PDIP – Jokowi, dan sebagainya, adalah semua hal sudah diduga dari awal akan terjadi. Seperti kita ketahui bahwa kecurangan-kecurangan mulai makin terbuka. Kalau kecurangan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, di mana ada Dandim, Kapolres, Pejabat Bupati, dan ada Kejaksaan Negeri yang mengarahkan untuk memilih ke 02, dibantah, maka kasus yang sekarang ini sepertinya sulit dibantah, karena videonya beredar luas ini. Yang satu terjadi di Takalar, Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh Sekdanya, dan satu lagi di Medan, yang dilakukan oleh Kepala Seksi di Dinas Pendidikan. Mereka terang-terangan menyatakan bahwa mereka semua diminta untuk mendukung 02. Di Takalar dijanjikan bahwa guru-guru honorer akan diangkat. Mereka menyatakan bagaimanapun juga 02 ini akan menjanjikan semacam kesejahteraan buat mereka kalau terpilih. Jadi kecurangan memang dilakukan secara sistematis. “Kita sih senang ada kecurangan itu, karena hal itu menunjukkan ada kecemasan Jokowi. Jadi, sebetulnya itu trade off dengan keadaan sekarang, semakin potensi kecurangan terjadi, semakin menunjukkan bahwa kepanikan di istana menjadi-jadi. Jadi semua ada asbabun nuzulnya, ada dalil yang mesti kita ucapkan,” ujar Rocky Gerung di kanal you tubenya Selasa (17/1), menanggapi kecurangan di atas. Kepentingan kita adalah menjaga kecurangan itu, lanjut Rocky, menjaga supaya kecurangan itu tidak terjadi karena ini demokrasi, malu nanti di mata internasional. Walaupun pidato atau keterangan Muldoko tidak ada kecurangan, karena Jokowi sudah berjanji untuk menjaga demokrasi. Jadi, semua yang diterangkan oleh Muldoko itu normatif saja. Ternyata, mereka tidak hanya curang, tapi juga menghambat Anies, misalnya di beberapa daerah heli yang ditumpangi Anies tidak bisa mendarat. Yang terbaru dan menjadi blunder baru adalah Kepop yang punya akun Aniesbabel rupanya mereka melakukan fun rising dan berhasil mengumpulkan uang kemudian membuat dan memasang videotron Anies di Bekasi dan Jakarta. Kontraknya tanggal 15 - 21 Januari, tapi baru tanggal 15 Januari sekaran sudah diturunkan, tanpa diberitahu penjelasannya. Yang kemudian menjadi blunder justru mereka sebenarnya cuma memasang videotron di Jakarta dan Bekasi, tetapi karena diturunkan, sekarang malah viral di seluruh Indonesia. “Itu dungunya, mereka yang berupaya untuk mencari cara menghalangi perubahan. Dengan berbuat semacam itu, justru makin menjadi-jadi kecurigaan orang. Mestinya biasakan saja untuk membuat counter event, bukan menghentikan sebuah event. Semakin dihalangi, semakin orang mencari jalan. Tidak mungkin banjir itu ditahan oleh bendungan. Justru karena bendungannya bobol maka jadi banjir,” uajr Rocky. “Jadi, kelihatannya sudah banjir informasi bahwa akan ada kecurangan. Karena itu, semua pihak yang menginginkan demokrasi harus siap-siap, begitu banjir itu dihalangi, viralkan dalam bentuk kapiler-kapiler,” tegas Rocky. (ida)
Kecurangan Pemilu yang Dilakukan Para Pejabat, Bentuk Loyalitas Keliru pada Jokowi
Jakarta, FNN – Berbagai kecurangan Pemilu yang makin lama semakin nyata, telah dilakukan oleh berbagai pihak. Yang memprihatinkan, para pejabat yang harusnya mengabdi pada masyarakat dan harus bersikap netral, juga melakukan kecurangan untuk pasangan calon tertentu yang sering dikaitkan dengan paslon 02. Sepertinya mereka sudah tidak peduli lagi soal diawasi rakyat atau tidak. Buat Mereka, yang penting mereka menunjukkan loyalitasnya pada Presiden Jokowi, karena bagaimanapun banyak pemimpin daerah (Bupati dan Gubernur) yang pengangkatannya dengan ditunjuk langsung tanpa melalui pilkada untuk mengisi pergantian antarwaktu. Mereka tetap memperoleh hak yang sama dengan para bupati atau walikota dan gubernur yang dipilih melalui Pilkada. Jadi, kecurangan yang mereka lakukan itu semacam balas budi. Bahwa kemudian mereka disoroti oleh rakyat, mereka tidak peduli. Toh tidak akan ada tindakan apa pun juga terhadap mereka. Sebagai contoh, ketika Gibran bagi-bagi susu di car freeday, pejabat sementara Gubernur DKI Heru Budi Hartono hanya mengatakan bahwa dirinya tidak tahu karena sedang tidur. “Itu yang di dalam teori disebut sebagai the banality of evil ‘kedangkalan kejahatan’. Bahkan, dia tidak tahu bahwa dia itu berbuat jahat. Jadi dia anggap biasa saja pamer-pamer. Itu fenomena yang terjadi tahun ‘39 ketika banyak dosen Universitas di Jerman itu mengelu-elukan Hitler yang akhirnya mereka baru paham itu setelah Hitler menjadi tiran. Karena Hitler dulu dipilih secara demokratis lalu semua merasa bahwa Hitler hebat,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin malam 15/1). “Jadi, gejala yang kita sebut authoritarian personality itu akhirnya diidap juga oleh pejabat-pejabat bahkan di tingkat kecamatan. Jadi, pameran-pameran arogansi itu akan diingat sebagai bagian yang orang tidak bisa mengerti bagaimana pejabat di depan mata, dia tahu ada pelanggaran tapi dia masih bisa tunduk pada perintah atasan. Kan mestinya dia sudah desersi itu, keluar dari situ,” tambah Rokcy . Keadaan ini mengingatkan kita kalau kita flashback maka persiapan kejahatan yang dilakukan pada tahun 2024 ini sudah terencana sangat rapi, karena para pejabat-pejabat kepala daerah itu diangkat karena ditunjuk oleh pemerintah. Total ada 276 gubernur atau setidaknya 60 persen pejabat yang diangkat dengan ditunjuk oleh pemerintah. “Itu bayangkan pejabat diangkat untuk periode yang disebut sementara, tapi 2,5 tahun. Jadi, itu separuh dari tahun Pemilu. Bagaimana mungkin pejabat tanpa legitimasi dipilih 2,5 tahun dan dikasih iming-iming jabatan segala macam, maka tentu dia akan mengabdi pada yang mengangkat. Dia tidak akan mengapdi pada rakyat yang memang tidak memilih dia,” ungkap Rocky. Diam-diam, tambah Rocky, aparat itu sudah dikondisikan untuk menjadi banal, jadi orang yang lumpuh yang mudah dikendalikan, dan jadi budak dari ambisi seseorang. Itu biasa dalam sejarah, karena tidak ada yang menegur. Dan saling permissiveness itu yang memungkinkan mereka saling berternak keuntungan, berternak kekuasaan, dan beternak kejahatan. Peternakan kejahatan itu yang akan jadi maksimal karena kemampuan masyarakat sipil dianggap tidak memadai untuk mengawasi mereka. (ida)
Pilpres Pasti Curang karena Jokowi Menampilkan Diri Sebagai Penentu Kemenangan
Jakarta, FNN - Sampai saat ini, berbagai tanda dan fakta kecurangan Pemilu semakin nyata ditunjukkan oleh berbagai media sosial. Kecurangan Pemilu bukan lagi sebuah kemungkinan, tapi sebuah kenyataan. Contoh kecurangan terbaru yang saat ini sedang heboh adalah sebuah unggahan di akun tiktok National Corruption Watch, sebuah lembaga yang aktif menyoroti soal korupsi di Indonesia. Akun tiktok tersebut menyatakan bahwa mereka mengaku mendapat bocoran audio percakapan antara Kapolres, Pejabat Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Dandim di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, yang berisi serangan fajar, atau mobilisasi untuk mendukung paslon 02. Tetapi, soal ini dibantah oleh Kapuspen TNI dan Kajati Sumatera Utara. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung di kanal You Tubenya, Rocky Gerung Official edisi Senin Malam, (15/1) mengatakan, “Pertama, kita mesti berpikir terbalik bahwa semua curang, kecuali dibuktikan sebaliknya. Artinya, kita mesti pakai dalil semua curang, kecuali dibuktikan terbalik. Kedua, prinsip itu inline dengan yang ditemukan oleh pengamat-pengamat pembuat indeks korupsi internasional, yang menganggap bahwa indeks korupsi kita 33. Itu artinya, dari 100 orang Indonesia, hanya 33 yang jujur. Itu artinya, 70% pejabat itu sudah pasti koruptor. Jadi, dari segi statistik, sudah memungkinkan kita menduga bahwa ada watak korupsi di kalangan pejabat.” Apalagi kalau menyangkut Pemilu, lanjut Rocky, karena Pemilu itu korupsi kekuasaan, korupsi anggaran, dan segala macam akan terjadi. Karena memang itu seolah-olah dibenarkan untuk pemenangan salah satu tim, yang dalam beberapa kasus dilihat sebagai 02. Kalau membantah boleh saja, tetapi fakta itu tidak membatalkan asumsi umum bahwa akan terjadi kecurangan. Oleh karean itu, publik harus mengawasi TPS 24 jam. “Tetapi, kita lihat lagi bagaimana Jokowi ingin menampilkan diri sebagai penentu kemenangan. Jadi Jokowi bertindak sekaligus sebagai ketua KPU, ketua Bawaslu, dan sebagai Jaksa Agung sebetulnya. Jokowi juga merangkap Jaksa Agung dan Kapolri,” tegas Rocky. “Ini semacam sinisme satire orang untuk melihat bagaimana Jokowi mampu untuk menyulap Indonesia ini dari Republik menjadi Kerajaan,” lanjutnya. Kalau peristiwa di Sumatera utara di atas kemudian dibantah, bagaimana dengan peristiwa yang terjadi di Bekasi, yang sekarang sedang diperiksa oleh Bawaslu. Peristiwa di Bekasi menunjukkan bagaimana para pejabat bupatinya bermain bola dengan para camat dan anehnya semua memakai kaos 02 yang mereka tunjukkan ketika berfoto. Mereka mengatakan tidak ada urusannya dengan pemilu, cuma urusan olahraga. “Ini bagian yang membuat heran, buat apa dipamerkan padahal mereka bisa diam-diam melakukan kejahatan, tapi ini justru dipamerkan. Jadi, semacam ketidaksabaran untuk mengatakan bahwa kami memang sudah berpihak. Jadi, ini nantangin rakyat namanya. Jadi, festival of arrogance ‘perayaan arogansi’ karena di lapangan bola, mesti terlihat,” ujar Rocky. Ini juga soal yang dideteksi oleh publik internasional bahwa Indonesia memang akan mengalami kekacauan dan potensi chaos itu akan terjadi, lanjut Rocky, karena orang akhirnya menyimpan kecurigaan maksimal bahwa istana memang merekayasa, uangnya tidak terbatas, pengerahan aparat tak terbatas. “Jadi, kemampuan kita untuk mendeteksi kerawanan politik dan kecurangan politik sudah termanifestasi dalam bukti fakta di lapangan, bahkan di lapangan bola, dibuka pada umum,” ujar Rocky. (ida)
Pemilu Dipastikan Curang, Letjen Suharto: Akar Rumput Sudah Kering, Tunggu Pemantik
Jakarta | FNN - Ramai-ramai para tokoh nasional mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi sosial, politik, ekonomi, dan demokrasi terkini. Mereka yang terdiri dari purnawirawan TNI, politisi, pengamat politik, pengamat ekonomi, pakar hukum, akademisi, dan mahasiswa koor menyatakan rezim Jokowi harus berakhir. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini sudah memprihatinkan dan tidak bisa ditolerir lagi. Solusinya adalah kekuatan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban presiden. \"People power itu tidak dilarang,\" kata Abraham dalam sebuah diskusi publik bertema \"Selamatkan Pemilu yang Demokratis,\" dengan menghadirkan pembicara antara Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Pengamat Politik), Ubedilah Badrun (Ketua Prodi Ilmu Sosiologi UNJ), dan Ishak Rafick (Penulis) dengan dipandu oleh Hersubeno Arief dari FNN, Sabtu (13/01/2024). Abraham mengisahkan pertemuannya dengan Najib Razak di Malaysia. Ia menanyakan bagaimana Malaysia bisa cepat maju, dimana pada tahun 1988 banyak mahasiswa Malaysia yang berkuliah di Indonesia. Mengutip Najib, Abraham Samad menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam hanya bisa dikerjakan oleh bumi putera. Ada proteksi dari negara terhadap pribumi. Atas previlage ini kata Abraham lantas PBB minta direvisi UU tersebut karena melanggar HAM, akan tetapi Najib bisa mempertahankan UU tersebut, karena untuk melindungi kelompok rentan, bukan proteksi. Kalau negara krisis, kata Abraham, Najib Razak mengundang 50 orang terkaya untuk bantu memulihkan krisis. Hal ini berbeda jauh dengan Indonesia yang makin ketinggalan. Bahkan justru sekarang banyak mahasiswa Indonesia kuliah di Malaysia. Pengelolaan sumber daya alam dipegang oleh oligarki, dimana di situ tidak ada pribumi. \"Kita tidak bisa lagi mentolerir rezim sekarang. Kemiskinan bukan karena nasib akan tetapi karena pengelolaan SDA tidak adil,\" paparnya Sementara purnawirawan TNI Setyo Sularso dari Jogjakarta menegaskan bahwa saat ini ia merasa seperti bukan dipimpin oleh bangsa sendiri. Kita dikendalikan oleh SIG (special interested grup) alias oligarki. \"Kita merasa negara kita berada di pemangku negara baru. Presiden adalah orang Indonesia asli tetapi telah diganti WNI. Jadi siapapun bisa menjadi presiden asal WNI, tak peduli dia Arab, Cina, Amerika, atau Negro. Saat ini kita tengah merasakan benturan peradaban antara Reog dan Barongsai. Ishak Rafick menilai bahwa rezim akan berupaya keras untuk mempertahankan kekuasaannya dengan memenangkan capres tertentu. Oleh karena itu segala cara dilakukan termasuk curang. Sementara masyarakat di Sumatera telah menyatakan dalam survei yang dilakukan Pemuda ICMI, jika pemilu terbukti curang, mereka akan memisahkan diri dari NKRI. \"Ini survei di Sumatera. Keadaan ini tidak baik baik saja. Kalau diteruskan akan jadi bencana nasional,\" paparnya. Saat ini kata Rafick, 20 persen APBN hanya untuk bayar utang. Kita diperas oleh IMF, AS, dan Cina lewat utang atas nama investasi. \"Sebanyak Rp8,041 triliun utang negara kita. Kalau digabung dengan swasta maka mencapai Rp10 ribu triliun,\" tegasnya. Indonesia kata Rafick sudah disetting menjadi bangsa budak. Oleh karena itu harus ada proses yang bisa mengembalikan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa makmur bersama. Rafick mengingatkan bahwa ancaman disintegrasi bangsa sudah sangat nyata. Mereka bisa saja berkilah bahwa kondisi masih tenang. \"Jawa memang lebih tenang. Tetapi kondisi ini bisa-bisa menjadi amuk massa yang hebat. Orang miskin bukan karena takdir, tapi oleh kebijakan pemerintah,\" paparnya. Pemilu saat ini, kata Rafick semua kekuatan ada di istana, akan tetapi seiring perjalanan waktu, TNI sebagian akan berpihak pada rakyat. Tugas Polri memastikan Pemilu berjalan aman, bukan berpihak pada paslon tertentu. Kepala daerah Plt. berpihak, belum lagi para kepala desa, busser yang tugasnya memanipulasi keadaan, yang buruk dibikin seolah olah baik. Mengapa negara dalam keadaan bahaya? Ukurannya adalah setiap capres memiliki survei sendiri dan meyakini kelompoknya yang akan menang dalam satu putaran, kalau tidak dicurangi. \"Sedangkan publik percaya pasti bahwa Pemilu akan dicurangi\" katanya. Oleh karena itu Rafick mengajak masyarakat untuk sadar dan segera ambil sikap dalam proses perubahan. \"Kalau kita diam, sangat bahaya. Indonesia siaga, butuh pemimpin yang mumpuni,\" tegasnya. Purnawirawan TNI yang lain Yayat Sudrajat menyatakan bahwa Jokowi jelas melanggar konstitusi. \"Disintegrasi bangsa 90 persen akan terjadi jika Pemilu tidak jurdil,\" tegasnya. Yayat merasa prihatin atas nasib pribumi yang disebabkan bukan oleh takdir, tapi oleh penguasa yang dzalim. \"Saya perih melihat pribumi hidup dari tong sampah ke tong sampah yang lain. Kehidupan makin sulit. Kita sudah muak terhadap pemerintah. Lengserkan Jokowi segera,\" pungkasnya. Kegelisahan juga dirasakan oleh pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Menurutnya Presiden sudah pasti tidak netral. Dia menggunakan tangan Polri untuk pengaruhi pemilih. Apalagi dengan pernyataan Kapolri yang menyatakan siapapun yang tidak didukung Presiden dianggap sebagai tukang onar. \"Kita berharap TNI dan Polri netral. Kita tidak untuk makar tetapi kita ingin Pemilu Jurdil, \" tegasnya. Soal keterlibatan Presiden Jokowi dalam salah satu calon, Ikrar menegaskan bahwa presiden telah membajak demokrasi \"Saya berani katakan Presiden pembajak demokrasi. Dia merusak demokrasi dengan memaksakan anaknya. Presiden melakukan dramaturgi, apa yg diucapkan dengan dilakukan bagai bumi dan langit,\" paparnya. Presiden ikut campur dalam proses Pemilu adalah fakta. Faktanya adalah presiden mengundang kepala desa ke istana. \"Kalau kepala daerah sudah di tangan Presiden, apa yang kalian bisa lakukan?,\" tanya Ikrar. Ikrar juga menyampaikan pasca debat, Presiden Jokowi bicara dengan tiga menteri, membahas kampanye apa yang bisa memenangkan capres pilihannya. \"Itu kejahatan demokrasi,\" kata Ikrar. Saat ini, kata Ikrar, kita tidak sekadar siaga, tetapi harus bergerak. \"Tapi kita tidak akan melawan aparat TNI Polri. Mereka bagian dari masyarakat Indonesia,\" tegasnya. Ikrar mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak ikut-ikutan demokrasi kaum penjahat. Jika nanti indeks demokrasi turun, maka reputasi Indonesia di mata internasional akan gagal. Dari sisi negara berkembang dan muslim yang apik akan sulit bertahan. Indonesia tidak dipandang sebagai negara demokrasi muslim. Dari sisi negara maju, Indonesia tidak dipandang sebagai negara muslim terbesar yang demokratis. Indeks demokrasi sejak 2015 semakin menurun. Salah satu cara untuk menahan indeks demokrasi supaya tidak turun pengadilan tidak menghukum Haris Azhar dan Fathia Mauludiyanti. Ubedilah Badrun menanyakan semua carut marut politik Indonesia siapa yang paling bertanggungjawab? Jawabannya adalah Jokowi. \"Kalau faktor utamanya sudah jelas, maka Pemilu wajib tanpa Jokowi,\" tegasnya. Ketua BEM ITB, Bisma Ridho Pambudi menegaskan kondisi demokrasi hari ini sudah genting. \"Alasan apa lagi yang membuat kita diam? Kelompok muda sebetulnya sudah siap untuk bergerak dan memotong kekuasaan Jokowi. \"Nawacita telah berubah nawabencana. Janji Jokowi bullshit, masyarakat makin sengsara,\" tegasnya geram. Sementara Ketua BEM Gielbran Muhammad Noor kembali menegaskan bahwa Jokowi alumnus paling memalukan. Terbukti intervensi KPK, menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Demokrasi saat ini dalam fase runyam. Pembangunan yang dilakukan Jokowi hanya kamuflase. Gielbran berharap gerakan mahasiswa akan terus membesar. Gerakan mahasiswa tidak akan berhenti, tidak takut, dan yakin ini gerakan yang benar. Saat ini sudah 900 kampus sepakat tolak politik dinasti. Jokowi telah menggunakan resources negara untuk kepentingan keluarga. Pernyataan lebih keras disampaikan oleh Purnawirawan TNI Mayjen Soenarko. Ia telah keliling ke empat provinsi. Aceh, Sumut, Jawa Barat Selatan, Banten ingin memisahkan diri. \"Jokowi bajingan demokrasi, penipu dan pengkhianat. Jokowi tidak bisa dipercaya. Kalau didiamkan akan hancur,\" katanya Pemimpin kata Soenarko, kalau tidak punya legitimasi ya turun, kalau gak mau turun, ya diturunkan. \"Itu kata Mahfud MD, lho,\" papar Soenarko. Kritikus politik Faizal Assegaf menyatakan bahwa demokrasi Indonesia dirusak oleh lima orang. Mereka adalah Jokowi, Iriana, Adik Ipar, Gibran, dan Kaesang. Faizal heran belum pernah terjadi selama 9 tahun ada menteri yang berani melakukan pembangkangan. Sementara Ormas dan LSM hanya gemar menjadi industri proposal. Politik cawe-cawe demi sahwat dinasti politik. Letjen Suharto mengaku teriris hatinya mendengar orasi Gielbran dan Bisma. Ungkapan itu mengingatkan kembali peristiwa 1998. \"Saya sungguh terbakar semangatnya dengan pengakuan adik adik,\" tegasnya. \"Apakah 9 partai yang ada itu ada legal standing dari rakyat ada gak? Semua partai ayam sayur, hanya peduli pada kekuasaan,\" paparnya. Soenarko menyampaikan sikap Mahfud MD yang sudah homeless terhadap Pemilu. \"Gak mungkin Pemilu tanpa Jokowi. Jokowi meskipun tukang pelitur, dia sudah disetting oleh orang- orang yang antidemokrasi, \" tegasnya. Keprihatinan juga dirasakan oleh Purnawirawan TNI Letjen Suharto. Ia mengajak masyarakat untuk bersikap: bangkit atau punah. \"Gulingkan Jokowi. 14 Februari 2024 adalah D Day. Itu pasti. Akar rumput sudah kering, tinggal tunggu pemantiknya. Kalau sudah terbakar tidak akan bisa dicegah . Tahun 1998, Pak Harto yang kuat saja bisa roboh. Apalagi 9 ayam sayur ini, pasti roboh. Benalu di republik ini.\" tegasnya. Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa apa yang ditemukan oleh hasil survei Pemuda ICMI dan testimoni beberapa tokoh nasional merupakan satu peringatan serius. \"Jangan main-main dengan peringatan ini. Siapapun yang tidak mengindahkan peringatan ini, berarti dia membiarkan kehancuran,\" tegasnya. (ant/ind)
Gatot Nurmantyo: Selamatkan Indonesia dari Pemilu Curang dan Disintegrasi Bangsa
Jakarta | FNN - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo merasa miris membaca hasil survei yang dilakukan oleh Pemuda ICMI Pusat yang menyatakan bahwa Pemilu 2024 dipastikan curang. Kecurangan ini akan berdampak sangat serius yakni disintegrasi bangsa. Dalam laporan survei berjudul Pemilu Curang dan Ancaman Disintegrasi Bangsa disebutkan sebanyak 85,2 persen responden setuju memisahkan diri dari NKRI jika Pemilu curang, 6,7 persen tidak setuju, dan 8,1 persen agak setuju. \"Dengan demikian hasil survei ini menunjukkan adanya tingkat kekhawatiran dan ketidakpuasan tinggi di kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu yang curang,\" kata Wakil Ketua Umum Organisasi dan Kaderisasi Pemuda ICMI Pusat, Muharam Namlea, Sabtu (13/01/2024) di Jakarta. Muharam menyatakan bahwa survei dilakukan antara 17-27 Desember 2023 dengan melibatkan 2400 responden di wilayah Sumatera, dimana sebanyak 85,2 persen percaya bahwa Pemilu curang. Jika terbukti curang, kata Muharam, masyarakat Sumatera sepakat untuk memisahkan diri dari Indonesia. \"Ini hasil survei yang bicara, bukan saya, mereka pilih memisahkan diri dari Indonesia jika terbukti Pemilu curang,\" tegas Muharam. Gatot menegaskan bahwa apa yang ditemukan oleh Pemuda ICMI tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah Indonesia. \"Ini satu peringatan. Jangan main-main dengan kondisi ini. Bagi siapapun yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka dia membiarkan kehancuran,\" kata Gatot dalam diskusi publik berjudul Selamatkan Pemilu yang Demokratis, Sabtu (13/02/2024) di Jakarta. Hadir sebagai pembicara antara lain Ikrar Nusa Bakti (Pengamat Politik), Ubedilah Badrun (Ketua Prodi Ilmu Sosiologi UNJ), Ishak Rafick (Penulis), dan Hersubeno Arief dari FNN sebagai moderator serta Gatot Nurmantyo sebagai penutup diskusi. Adapun peserta diskusi yang hadir antara lain Abraham Samad (mantan Ketua KPK), Faizal Assegaf (kritikus), Purnawirawan TNI Suharto, Purnawirawan TNI Soenarko, mantan anggota DPR RI Hatta Taliwang, dan tokoh-tokoh partai politik. Gatot mengingatkan rakyat Indonesia bahwa saat ini masyarakat sedang menghadapi pengkhianat bangsa. \"Saat ini ada ancaman disintegrasi bangsa dan ada upaya pengkhianatan terhadap negara. Kalau kita tidak bangkit, kita akan pecah,\" tegasnya. Gatot menyarankan rakyat Indonesia mencegah perpecahan ini. \"Ayo kita kawal dengan membuat \"Posko Indonesia Siaga\" agar tidak terjadi perpecahan,\" pintanya. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menyatakan presiden sudah pasti tidak netral. Dia menggunakan tangan TNI dan Polri untuk mempengaruhi pemilih. Ikrar menyayangkan sikap Kapolri yang tidak netral. Ikrar berharap TNI dan Polri bertindak netral. \"Saya berani katakan Presiden pembajak demokrasi. Dia merusak demokrasi dengan memaksakan anaknya. Presiden melakukan dramaturgi, apa yg diucapkan dengan dilakukan bagai bumi dan langit,\" paparnya. Cawe-cawe Jokowi makin tampak nyata saat kata Ikrar, pasca debat Presiden berbicara dengan 3 menteri, membahas kampanye apa yang bisa memenangkan capres pilihannya. \"Ini kejahatan demokrasi,\" kata Ikrar. Presiden juga melakukan politik ketakutan, baik yang ada di kelompok capres maupun pada para kepala daerah. Maka lanjut Ikrar, jangan kaget jika upaya Masinton Pasaribu mengusulkan Hak Angket tidak mendapatkan dukungan parlemen bahkan dari partai sendiri. \"Parlemen tidak berhasil menjadi balancing bagi jalannya pemerintahan. Kekuatan parlemen ada di tangan Jokowi\" paparnya. Ikrar menyarankan rakyat Indonesia untuk segera bertindak, bukan omong-omong. \"Kita tidak sekadar siaga, tetapi harus bergerak. Tapi kita tidak akan melawan aparat TNI Polri. Mereka bagian dari masyarakat Indonesia\" tegasnya. Para perwira kata Ikrar harap kembali ke tugas pokok TNI, jaga serangan dari luar. Tugas Polri pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, bukan penguasa. Tidak ada tugas TNI Polri yang menjalankan perintah presiden memenangkan salah satu paslon. Jika demikian, maka polisi ikut merusak demokrasi. \"Kita harus hindari demokrasi kaum penjahat,\" tegasnya. Ikrar juga menyinggung Presiden yang mengundang organisasi kepala desa ke istana. \"Kalau kepala daerah sudah di tangan Presiden, apa yang kalian bisa lakukan?\" tanyanya. Ikrar mengajak TNI dan Polri untuk tidak terjebak dalam permainan dinasti politik yang terdiri dari Jokowi, Iriana, Gibran, Kaesang dan Bobby. \"Demokrasi kita dirusak hanya oleh 5 orang,\" paparnya. Sementara Ubedilah Badrun menegaskan bahwa prestasi sangat penting bagi sebuah negara demokratis jika sirkulasi pemilu dengan demokratis. Oleh karena itu penyelenggara pemilu dan wasit harus independen. Kalau on the track, maka demokratis. Fakta di Indonesia saat ini penyelenggara Pemilu melanggar etik dan cacat moral. Apalagi presiden terang terangan cawe-cawe. Kecurangan pemilu kata Ubed dilakukan sejak awal. \"Siapa yang paling bertanggungjawab? Ya Jokowi. Kalau faktor utamanya sudah jelas, maka Pemilu wajib tanpa Jokowi,\" pungkasnya. (*)
Di Tengah Jadwal yang Super Padat, Ganjar Tak Lupa Sholat Jumat
Nganjuk | FNN - Memasuki hari ke-46 kampanye Pilpres 2024, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan berkampanye di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (12/1). Sementara itu, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD akan melakukan safari politik di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan agenda kegiatan Tim Media TPN Ganjar-Mahfud, Ganjar akan mengawali aktivitasnya pada pukul 10.50 WIB dengan menghadiri Sarasehan Petani Tebu di Desa Klinter, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kemudian, pada pukul 11.35 WIB, mantan Gubernur Jawa Tengah itu sedianya akan menunaikan salat Jumat, di Masjid Al-Ijabah di Desa Plimping, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Namun akhirnya Ganjar malaksanakan sholat Jumat di Masjid Ponpes Miftahul Ula Ngajuk, Jawa Timur. Selanjutnya, pada pukul 12.50 WIB, Ganjar akan menggelar rapat konsolidasi bersama Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud, calon legislatif partai koalisi, serta para relawan Ganjar-Mahfud asal Nganjuk dan Jombang di Aula Kantor DPC PDI Perjuangan di Mangundikaran, Kabupaten Nganjuk. Usai rapat konsolidasi, pada pukul 15.05 WIB, Ganjar secara maraton akan berziarah ke makam Mbah Hasyim dan Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pukul 15.30 WIB, Ganjar akan berziarah ke makam Mbah Wahab di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, dilanjutkan ziarah ke makam Mbah Bisri dan Gus Iim di Ponpes Mamba’ul Ma’arif di Denanyar Selatan, Kabupaten Jombang. Selesai berziarah, pada pukul 17.35 WIB, Ganjar bersilaturahmi dengan para Kiai Kampung di Pondok Pesantren Tahfid Hamalatul Quran di Sumberbendo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Pada pukul 19.00 WIB, Ganjar dijadwalkan bertemu para petani tembakau di Desa Bawangan Ploso, Kabupaten Jombang. Sementara itu, cawapres Mahfud MD, mengawali safari politiknya di Ponpes Canga’an di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pada pukul 09.00 WIB, Mahfud dijadwalkan menghadiri Halaqoh Kebangsaan di Ponpes Canga\'an. Selanjutnya, pada pukul 11.35 WIB, Mahfud akan melakukan salat Jumat berjamaah sekaligus menyampaikan Kutbah Jumat di Masjid Ponpes Canga’an. Setelah itu, pada pukul 12.30 WIB, Mahfud akan beramah tamah sekaligus makan siang bersama Pengasuh dan Santri di Ponpes Canga’an. Mahfud juga dijadwalkan berziarah ke makam Ratu Ayu Syarifah Khodijah, pada pukul 13.15 WIB di Jalan Untung Surapati, Wetanalon, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Selesai beraktivitas di Pulau Madura, Mahfud akan bertolak menuju Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk melanjutkan safari politik. Setibanya di Makassar, Mahfud langsung bergerak menuju Icon Beach Lounge & Cafe, di Citraland Point of Indonesia untuk menghadiri acara makan malam. (*)
