POLITIK

Tanggapi Pernyataan Prabowo, Selamat Ginting: Demokrasi Asli Indonesia Sumbernya Semangat Kolektivisme

Jakarta | FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, demokrasi asli Indonesia sumbernya adalah semangat kolektivisme (kebersamaan), sehingga pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Bukan pertentangan antara penguasa dengan oposisi atau penentang pemerintah yang berkuasa.  “Demokrasi Indonesia itu berbeda dengan demokrasi model Barat yang indiviualistis mengabaikan kebersamaan dan gotong royong,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas di Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menanggapi polemik dari pernyataan presiden terpilih hasil pilpres 2024 Prabowo Subianto. Prabowo meminta agar pihak yang tidak ingin diajak kerja sama, tidak mengganggu kerja-kerja pemerintahannya. Prabowo akan mengajak semua pihak untuk bekerja sama di pemerintahannya. Hal itu diungkapkannya dalam acara Workshop Bimtek Anggota Legislatif tingkat Nasional dan Rakornas Pemenangan Pilkada Serentak 2024. Prabowo menyebutkan tidak akan memaksa pihak yang tidak ingin diajak bekerja sama. “Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elite Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama. Kuncinya itu,” kata Prabowo di Jakarta, baru-baru ini.  Menurut Selamat Ginting, sifat demokratis yang menjadi ciri kebersamaan yang diinginkan para pendiri bangsa Indonesia implementasinya dalam wujud saling bekerjasama, tolong menolong, saling bantu, gotong royong, dan sejenisnya. Bukan berjalan sendiri-sendiri atau perseorangan yang mengabaikan untuk saling bantu menyelesaikan masalah bangsa dan negara. Sehingga, lanjutnya, demokrasi di Indonesia mengabaikan oposisi seperti demokrasi model barat. Sekaligus mengedepankan harmoni untuk bersama-sama memelihara kohesi sosial agar tercapai kerukunan bangsa. Memang terasa aneh bagi kalangan yang mengacu pada demokrasi barat. “Oposisi atau beda pendapat dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Itu yang diinginkan para pendiri bangsa Indonesia ketika merumuskan demokrasi yang ideal untuk Indonesia yang multi kultural, multi agama, multi golongan, dan banyak multi lainnya” ujar Ginting. Dikemukakan, kebersamaan dalam membangun negara tetap harus menghormati perbedaan. Tetapi harus ada yang mengingatkan jika pemerintah keliru.  Namun, mesti dilakukan dengan kritik yang tidak harus sampai melukai, bahkan sampai menimbulkan disintegrasi bangsa. “Jadi itulah demokrasi ala Indonesia yang bersemangat kohesivisme dalam kekeluargaan yang penuh harmoni persatuan bangsa dan negara. Bukan demokrasi one person one vote model barat,” pungkas Ginting. (sws)

Selamat Ginting: Terminologi OPM Membuat Koops Habema TNI Lebih Efektif dalam Menjaga NKRI di Bumi Papua

Jakarta | FNN - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, penggunaan terminologi OPM (Organisasi Papua Merdeka) ternyata sangat efektif bagi Koops Habema TNI dalam menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di Bumi Papua.  \"Pasukan dari tiga matra yang tergabung dalam Komando Operasi Habema (Harus Berhasil Maksimal) TNI berhasil melumpuhkan 24 personel OPM termasuk dua pimpinan tentara OPM serta merebut senjatanya dan empat markas OPM dalam tempo satu bulan,\" kata Selamat Ginting di Jakarta, Ahad/Minggu (12/5/2024). Menurutnya, perubahan terminologi OPM dari sebelumnya KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) maupun KST (Kelompok Separatis Teroris) membuat pasukan TNI tidak terkendala psikologis dalam menggempur markas-markas OPM di hutan-hutan Bumi Papua. \"Data-data orang yang bisa diperangi dari informasi Satgas Polri di Papua kepada Koops Habema TNI ditindaklanjuti dengan serbuan-serbuan cepat oleh Koops Habema TNI dalam perebutan tempat strategis pertempuran,\" ungkap Selamat Ginting. Terminologi OPM kembali digunakan saat Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI. Koops Habema TNI juga dibentuk oleh Jenderal Agus Subiyanto. Koops Habema TNI, kata Ginting, dipimpin Panglima Brigjen Lucky Avianto, lulusan terbaik Akmil 1996. Ia juga lulusan Seskoad, Sesko TNI, dan Lemhannas. Koops ini terdiri dari satuan terbaik dari Kopassus, Kostrad, Marinir, dan Kopasgat. Koops Habema TNI, lanjutnya,  dibagi dalam Sektor Timur dan Sektor Barat yang merupakan basis OPM.  \"Jadi mereka efektif  bertugas di wilayah hitam atau tempat yang dikuasai combatan OPM,\" ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan pertahanan keamanan negara. Lebih efektif lagi, kata Ginting, Koops Habema TNI juga sekaligus menangani operasi tempur, intelijen, dan, pembinaan teritorial di wilayah hitam tersebut. Satu rentang kendali operasi, tidak banyak komandan dari berbagai tingkatan yang merecoki aktivitas mereka. Wilayah-wilayah yang masuk kategori hitam, lanjut Ginting, setelah berhasil dikuasai Koops Habema akan diserahkan kepada satuan lain untuk pembinaan masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir, kata dia, combatan OPM, senantiasa menyasar pos-pos TNI dan Polri, seperti di Distrik Homeyo. Juga menyasar pasar tradisional, rumah sekolah, rumah ibadah, rumah sakit dan rumah masyarakat.  \"Teror  yang dilakukan OPM jelas menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat, karena itu harus ditumpas,\" pungkas Ginting. (sws)

Selamat Ginting: Sistem Presidensial Rasa Parlementer Membuat Kabinet jadi Gemoy

Jakarta| FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan,  memang sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Namun penuh dengan rasa parlementer. \"Akibatnya presiden Indonesia di era reformasi kesulitan membentuk zaken kabinet atau kabinet yang berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu,\" kata Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Jumat (10/5/2024). Menurutnya, kendati Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden hasil pilpres 2024, namun partai politiknya Gerindra hanya menduduki posisi ketiga.  Selain itu, kata dia, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukungnya dalam pilpres pun hanya mendapatkan sekitar 48,3 persen kursi di parlemen. Terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN. Sedangkan lawan politiknya kubu pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo jika digabung mendapatkan 51,7 persen kursi di DPR. Terdiri dari PDIP,  Partai Nasdem, PKB, dan PKS. \"Kondisi inilah yang membuat presiden terpilih di era reformasi gamang bahkan ketakutan jika lawan politiknya tidak diajak bergabung dalam kabinet. Takut diganggu di parlemen,  sehingga cenderung membuat kabinet gemoy (gemuk),\" ujar Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Ia menanggapi rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang berencana akan menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 kementerian.  \"Untuk menambah nomenklatur harus terlebih dahulu merevisi UU Kementerian Negara,\" ujar pengamat berpendidikan doktoral ilmu politik itu. Presiden terpilih, lanjutnya, tidak bisa serta merta menambah jumlah kementerian tanpa merevisi undang-undang, karena akan melanggar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selamat Ginting menjelaskan  pada Pasal 12,13, dan 14 UU Kementerian Negara telah mengatur tentang pembatasan jumlah bidang kementerian yakni sebanyak 34. \"Disebutkan paling banyak 34 kementerian, dengan rincian empat menteri koordinator, dan 30 menteri bidang,\" kata pengamat politik yang sebelumnya menjadi wartawan bidang politik itu. Dia mengingatkan agar presiden terpilih Prabowo Subianto tidak sekadar  mengakomodasi kepentingan partai politik yang justru pada saat pilpres menjadi lawan politiknya. \"Jika Prabowo akan menambah jumlah kementerian dengan mengakomodasi lawan politiknya, artinya Prabowo gamang dan tidak yakin dapat mengendalikan pemerintahannya dengan efektif,\" ungkap Selamat Ginting. Kondisi seperti ini, lanjutnya, mirip seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi yang ketakutan dengan lawan politiknya, sehingga merangkulnya dalam kabinet. \"Bagi-bagi jabatan dengan mengabaikan zaken kabinet seperti era Jokowi tidak perlu ditiru. Apalagi sejumlah menteri dari partai politik, utamanya dari partai pendukung justru menggerogoti pemerintahan dengan tindakan korupsi,\" ujarnya. Disebutkan sejumlah menteri pemerintahan Presiden Jokowi dari partai politik ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti Idrus Marham (Golkar), Juliari Batubara (PDIP), Johnny Plate dan Syahrul Yasin Limpo (Nasdem), Imam Nahrawi (PKB), dan Edhy Prabowo (Gerindra). Sedangkan di era Presiden SBY ada lima menteri dan era Presiden Megawati Soekarnoputri ada tiga menteri yang ditangkap KPK. (*)

Gerakan Mahasiswa Indonesia Bisa Menekan Kesadaran Global Bagi Kemerdekaan Palestina

Jakarta, FNN | Pengamat geopolitik Tengku Zulkifli Usman (TZU) berharap presiden terpilih Prabowo Subianto dapat meningkatkan peran Indonesia secara global dalam mendorong terwujudnya negara Palestina merdeka. Solusi dua negara (two state solution) merupakan opsi untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah digaungkan Indonesia di Sidang Darurat Majelis Umum PBB pada Jumat, 27 Oktober 2023 lalu. \"Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) sudah mulai memetakan fondasi baru keterlibatan kita dalam penyelesaian konflik-konflik global. Terpilihnya Pak Prabowo, ini bagus. Ini sinyal positif, bahwa kita akan banyak terlibat dalam tataran geopolitik global,\" kata Tengku Zulkifli Usman, Rabu (8/5/2024).  Hal itu disampaikan TZU dalam Gelora Talks bertajuk \'Ketika Gelombang Pro Palestina Menyala di Kampus-kampus Indonesia\', Rabu (8/5/2024) sore. Diskusi ini juga menghadirkan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Muhammad Abid Al Akbar dan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Yogi Syahputra Alidrus sebagai narasumber. Sebagai pemimpin negara yang memiliki pemahaman tentang geopolitik global, TZU yakin Prabowo berani menekan Israel dan standar ganda barat dalam kasus Palestina untuk menerima proposal \'two state solution\'.  \"Pak Prabowo misalnya setelah dilantik nanti, beliau bisa langsung menekan Israel. Dengan banyak tekanan Internasional itu, Israel bisa menerima two state solution, solusi dunia negara,\" katanya. Menurut TZU, Israel pada dasarnya tidak ingin ada dua negara dan dua warga hidup secara berdampingan, antara Israel dan Palestina. Sebaliknya, Israel ingin mewujudkan Israel Raya, sehingga melakukan upaya genosida terhadap rakyat Palestina.  \"Sekarang ini penduduk Palestina ada 7 juta, Israel juga 7 juga. Kalau ada dua negara, penduduk Israel akan kalah jauh dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu Israel ingin mendirikan Israel Raya, makanya rakyat Palestina dibunuhi, digenosida, etnisnya sengaja dibersihkan,\" ujarnya. Namun, upaya Israel itu justru menimbulkan kesadaran global dan tekanan internasional secara masif untuk meluruskan sejarah pendudukan Israel terhadap tanah Palestina.  \"Tekanan kampus dan intelektual di Amerika sangat luar biasa, dan telah berhasil mengubah paradigma persoalan Palestina, bukan lagi persoalan politik atau agama, tetapi ini sudah kemanusiaan,\" tegasnya. TZU menilai aksi solidaritas mahasiswa di Amerika Serikat (AS) harus mendapatkan dukungan kampus-kampus di Indonesia secara luas.  \"Kesadaran global ini, harus kita ambil peluangnya dengan baik untuk memberikan tekanan kepada Israel, serta mendorong diplomasi Indonesia secara maksimal, \" katanya.  *Harusnya Malu* Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Muhammad Abid Al Akbar mengatakan, mahasiswa Indonesia harusnya malu dengan upaya mahasiswa di AS yang telah memulai gerakan global solidaritas Palestina. \"Mahasiswa Indonesia jangan hanya bergerak pada isu domestik, tetapi juga isu global. Jangan hanya demo soal UKT, atau Pemilu saja. Aksi kita juga harus diakui secara global dan memiliki efek bagi kemerdekaan Palestina,\" kata Abid Al Akbar.  Abid juga mengkritik organisasi mahasiswa seperti HMI, GMNI, PMKRI, PMII dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang kurang melakukan aksi solidaritas terhadap Palestina, padahal Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.  \"Kalau ada aksi-aksi solidaritas Palestina itu, yang demo mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus, lainnya tidak. Kita pertanyakan temen-temen HMI, PMII dan lainnya yang tidak mengawal isu Palestina. Padahal sebagai negara mayoritas muslim, gerakan mahasiswa Indonesia bisa memiliki power luar biasa di mata internasional, \" katanya. Sedangkan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Yogi Syahputra Alidrus mengatakan, 172 BEM di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)/Aisyiyah akan melakukan aksi besar-besaran solidaritas Palestina dalam waktu dekat. \"Kemarin kita sudah melakukan aksi solidaritas Palestina secara serentak di berbagai daerah difasilitasi rektorat dari 172 PTM/Aisyiyah. Kita akan melakukan lagi aksi besar-besaran dengan jumlah massa lebih besar dalam waktu dekat. Yang akan aksi BEM-nya,\" kata Yogi Saputra Alidrus.  Yogi yang juga Presiden BEM 172 PTM/Aisyiyah ini sudah melakukan komunikasi intens dengan BEM Muhammadiyah se-Indonesia untuk melakukan aksi solidaritas Palestina yang jauh lebih besar.  \"Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan Muhammadiyah menilai konflik Israel-Palestina harus dihentikan. Ini tidak ada kaitannya dengan isu keagamaan, tetapi murni kemanusiaan,\" tegas Yogi.  Muhammadiyah, lanjutnya, mendukung kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat dan bebas dari penjajah Israel.  \"Universitas-universitas di Muhammadiyah akan melakukan gerakan-gerakan mendukung kesadaran global kemerdekaan Palestina. Saya sendiri sebagai Presiden Mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia akan turun ke jalan dalam jumlah yang cukup besar untuk bela Palestina,\" pungkasnya. (*)

Tegas! Ganjar - Mahfud Putuskan Beroposisi

Jakarta | FNN - Akhirnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memutuskan untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Paslon nomor urut 03 itu menjelaskan alasan di balik keputusannya tersebut.  Sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar menyatakan akan terus berjuang lewat partai politik. Apalagi, lanjutnya, kegiatan PDIP menumpuk dalam waktu dekat seperti rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar akhir Mei ini.   \"Jadwalnya malah makin padat gitu ya. Jadi kita akan terus berjalan sesuai dengan komitmen kita, kita mesti mencintai negara ini dengan cara yang benar dan kegiatannya akan banyak sekali, di manapun,\" katanya di Jakarta, Senin (7/5/2024). Dia memilih akan melakukan kontrol dari luar pemerintahan. Meskipun demikian, Ganjar mengaku menghormati pemerintahan Prabowo - Gibran. \"Saya declare [deklarasi], pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini,\" jelas Ganjar dalam acara halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024). Sementara itu, Mahfud menyatakan akan melakukan perjuangan lewat gerakan politik. Eks Menko Polhukam mencontohkan, akan mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil pejuang demokrasi dan kembali mengajar di kampus. Menurutnya, kini para elite mempraktikkan hukum tanpa etika.   Dia mencontohkan Undang-undang kimi dibentuk selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh sebab itu, praktik hukum harus diluruskan. \"Saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja, karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat,\" jelas Mahfud usai acara halalbihalal. (ant)

Presiden Sebar Bansos Jelang Pemilu, Rakyat Harus Paham: Itu Duit Negara Bukan Punya Jokowi

Jakarta | FNN - Menjelang Pilpres, Presiden Jokowi mendadak merilis bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Bahkan, bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Nantinya, bantuan tunai itu bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani,  bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus. \"Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,\" ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1). Menanggapi hal ini, pengamat politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno meminta agar pihak yang memberikan dan pihak yang menerima sedianya sama-sama menyadari bahwa bansos adalah uang negara. Kesadaran tersebut sangat penting agar bansos tidak dikaitkan dengan salah satu calon, partai atau figur tertentu. “Bahwa bantuan yang diberikan negara kepada mereka, itu kewajiban negara dan hak rakyat. Oleh karena itu sehebat apapun bantuan sosial itu, jangan dimaknai dari pemberian penguasa. Penguasa dan pemerintah itu hanya sekedar perantara untuk menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat,” ujarnya. Adi kemudian mengingatkan agar elit politik tidak berupaya melakukan propaganda dan penggiringan opini terkait dengan bansos. Di saat bersamaan, Kemenkeu terpaksa harus merealokasi program yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi dana bansos tersebut. \"Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,\" ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1). (abd)

Sengaja Usik Kampanye, Jokowi Buntuti Ganjar, Elektabilitas Prabowo-Gibran Ambyar?

Jakarta | FNN - Ada yang aneh dalam dua bulan belakangan ini, yakni ketika Presiden Jokowi terlihat sangat rajin melakukan kunjungan kerja ke wilayah yang sebelumnya dikunjungi capres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Terkini, Jokowi menyambangi Yogyakarta saat bertepatan dengan agenda kampanye Ganjar Pranowo yang bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di Alun-alun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu (28/1). Diketahui, Jokowi terpantau sarapan dan gowes bareng bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kota Yogyakarta. Bukan itu saja, Jokowi menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Adapun Jokowi diketahui telah berada di Yogyakarta sejak Jumat (26/1) malam. Bahkan, sehari setelahnya, Jokowi sempat bermain sepak bola bersama masyarakat di Lapangan Gamplong, Moyudan, Sleman, DIY, Sabtu sore. Lantas, betulkah kunjungan Jokowi yang membuntuti Ganjar terjadi karena masih rendahnya elektabilitas Prabowo-Gibran? Ada kemungkinan ke arah sana, terutama ketika kunjungan Jokowi dilakukan secara berulang membuntuti Ganjar. \"Kalau melihat polanya yang selama ini terjadi ya sepertinya itu disengaja ya. Karena di mana Ganjar melakukan kampanye, tiba-tiba satu atau dua hari ada Pak Jokowi datang. Sekali dua kali ini memang bisa dipahami sebagai suatu yang kebetulan. Tetapi kalau sudah berkali-kali, kan sudah menjadi modus ya, menjadi pola yang bisa dipelajari ya,\" ujar Pengamat Politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, Minggu (28/1/2024). Menurut Asrinaldi, kedatangan Jokowi ke Yogyakarta tentu saja akan mempengaruhi massa pendukung PDIP di sana. Dengan kata lain, tujuan dari Jokowi mengikuti wilayah kampanye Ganjar sudah jelas untuk memaksimalkan dukungan untuk paslon nomor urut 2. Menurut Asrinaldi, terdapat polarisasi dalam massa PDIP, yakni memilih Ganjar atau Prabowo. Artinya, selain basis massa yang loyal kepada Jokowi, terdapat pula basis massa yang masih menjadi swing voter antara Ganjar atau Prabowo. \"Nah, dengan datangnya Jokowi ke daerah-daerah yang dikunjungi PDI Perjuangan tentu persepsi mereka itu akan bergeser. Terutama yang swing voter-nya dari massa pendukung Ganjar ke Prabowo. Paling tidak diharapkan itu adalah berbagi massa untuk melengkapi suara Prabowo yang memang sudah stagnan itu dalam beberapa survei,\" jelas Asrinaldi. (wid)

Viral Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Mahfud: Publik Percaya Gibran Memang Sekurangajar Itu

Jakarta | FNN - Viral di media sosial sebuah video cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dinyanyikan lagu \'Sore Tugu Pancoran\' dengan lirik diubah menjadi \'anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud\'.  Diketahui, momen Gibran dinyanyikan \'anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud\' terjadi di Sanur, Bali, Sabtu (27/1). Dalam video viral tersebut, Gibran tampak tersenyum kecil ketika penonton meneriakkan kata \'Mahfud\'. Banyak respon netizen terhadap video tersebut. Namun bagi TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, hal tersebut tak lain adalah playing victim. Pasalnya, menurut Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Imam Priyono, Gibran bukanlah hanya anak kecil, tetapi juga adalah anak presiden aktif. \"Gimik politik. Mas Gibran kan nggak hanya anak kecil, beliau anak presiden aktif saat ini yang sedang berkontestasi pada level tertinggi. Jadi kalau niatnya untuk playing victim rasanya nggak pas,\" kata Imam Priyono, Senin (29/1/2024). Menurut Imam, cawapres Gibran terkesan hanya melakukan playing victim karena seolah-olah lemah. Padahal, sumber kekuatan Gibran cukup besar. \"Iya karena seolah-olah kan seperti digambarkan sosok yang lemah dan kecil. Tentu dalam kondisi politik saat ini kepentingannya elektoral,\" kata dia. Sebelumnya, rendahnya etika cawapres Gibran juga ramai diperbincangkan terutama saat debat cawapres. Salah satu pihak yang menyoroti etika Gibran adalah Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago. Dia mengatakan sepanjang debat Gibran secara membabi buta menyerang, merendahkan, dan mengolok-olok karakter personal kandidat lainnya. Begitulah betapa rendahnya adab seorang anak kecil bernama Gibran. Ia melecehkan seorang profesor yang sudah malang melintang di dunia politik. Tak layak anak sekecil itu mempertontonkan tindakan yang tak beretika. \"Inilah sebabnya mengapa founding father republik merancang bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki usia minimal 40 tahun. Saya yakin bahwa keputusan tersebut bukanlah sesuatu yang spontan dan tidak punya alasan yang kuat,” jelasnya. (sws).

ASN Dipaksa Netral, Presiden Malah Memihak: Jokowi Sakit Mental?

Jakarta | FNN - Aparatur Sipil Negara (ASN) belakangan ini harus rela menerima kenyataan pahit. Di saat seluruh ASN dipaksa harus netral dalam perhelatan Pilpres, Presiden Jokowi malah terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Presiden yang seharusnya memberikan teladan kepada ASN agar tetap netral, justru kini berbanding terbalik. Aneh bin ajaib. \"Biadab,\" protes salah seorang abdi negara di Kementerian Dalam Negeri yang sengaja tidak dipublikasikan identitasnya. ASN itu tak habis pikir di saat semua pegawai negeri dipaksa netral, tetapi Jokowi malah asyik memihak ke pasangan capres-cawapres nomor urut 2. \"Lalu apa gunanya kita belajar hukum, apa manfaatnya kita belajar etika, apa gunanya kita menjaga moral,\" ketus ASN tersebut. Kekesalan serupa juga datang dari seorang ASN yang sudah cukup lama berkarir di Kementerian BUMN. Menurut ASN yang enggan disebutkan namanya itu, sikap memihak yang dipertontonkan Jokowi justru menimbulkan kontroversi di kalangan ASN. Ada yang suka tetap tak sedikit pula yang tidak suka, tergantung pada preferensi politik masing-masing ASN. Perbedaan inilah yang rawan akan menimbulkan kegaduhan di antara sesama ASN. Menanggapi hal tersebut, kritikus politik Faizal Assegaf malah menduga ada yang salah dengan kondisi kejiwaan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi kemungkinan sudah mengalami depresi dan sakit mental.  \"Bukan mustahil dialami Jokowi. Publik harus tahu itu. Hasilnya harus diumumkan,\" terang Faizal Assegaf dalam program Kontroversi Metro TV, (26/2024). Dikatakan Faizal, sangat mungkin Jokowi mengalami tekanan berat hingga depresi mengingat banyaknya persoalan politik yang harus dihadapi. Tampaknya, ada kecemasan luar biasa yang mendera Jokowi hingga menimbulkan kepanikan. Akibatnya, kecemasan tersebut menjadi sikap panik, hingga melakukan kegilaan politik. \"Maka melanggar netralitas, etika, bahkan tabrak aturan hukum, lalu dia nilai wajar. Apalagi beban menangkan anak di Pilpres. Ini berat,\" ungkap Faizal. Buktinya, sambung Faizal, sudah banyak komentar tokoh dan pakar bicara soal hukum, etika, moralitas dan martabat negara, tetapi tak pernah direspon Presiden. Faizal pun menyebut sudah banyak contoh pemimpin dunia yang juga pernah mengalami depresi dan sakit mental. “Ini bukan hal baru. Mereka tak peduli masa depan bangsa,\" kata Faizal mengingatkan. (abd)

Kasus Nepotisme Jokowi di Tangan Tipikor Bareskrim Mabes Polri

Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan  PENGADUAN Masyarakat mengenai dugaan tindak pidana Nepotisme Jokowi dan keluarga yang dilaporkan oleh Petisi 100 dan Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli (For Asli) ke Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 22 Januari 2024, kini telah berada dalam penanganan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri.  Perwakilan pelapor/pengadu HM Rizal Fadillah, SH (Petisi 100) dan Ir. H. Budi Rijanto (For Asli) bersama dengan Kuasa Hukum Prof. Dr. Eggi Sudjana, SH M.Si, Djudju Purwantoro, SH, MH,  CIL, CLA, M.Irwan Nasution, SH dan Asep Maulana Syahidin, SH sesuai dengan pemberitahuan Bareskrim, pada Senin 29 Januari 2024 telah memenuhi hadir di Bareskrim Mabes Polri.  Delegasi mendapat penjelasan bahwa kasus tersebut kini berada dalam penanganan Dit Tipidkor Bareskrim Mabes Polri yang teregister dengan nomor B/ND-143/1/Res 7.4/2024/Robinops tanggal 23 Januari 2024. Menurut informasi yang didapat, nanti setelah ditetapkan Tim Penyidik, maka pihak pengadu akan diberitahu untuk langkah-langkah  selanjutnya.  Langkah cepat Bareskrim Mabes Polri terhadap Pengaduan Masyarakat (Dumas) atas dugaan terjadinya tindak pidana Nepotisme Jokowi dan keluarga ini menggembirakan dan patut mendapat apresiasi. Harapan bahwa kasus ini akan mendapat penanganan yang serius menjadi terbuka. Nepotisme sendiri dikualifikasi sebagai tindak pidana berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara. Tersangka dapat ditahan.  Anwar Usman, mantan Ketua MK diduga akan menjadi awal atau pembuka pemeriksaan. Adik ipar Jokowi ini sangat terkait dengan Putusan \"nepotis\" yang menguntungkan keponakannya Gibran Walikota Surakarta sekaligus putera pasangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Widodo. Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 sudah menjadi bukti hukum sekaligus bacaan rakyat Indonesia sebagai vonis \"rekayasa\" yang menguntungkan keluarga Istana.  Atas dasar Pasal 17 ayat 6 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Anwar Usman dapat dipidana sebagaimana bunyi ayat : \"(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan\". Ayat (5) mengingatkan adanya \"kepentingan langsung atau tidak langsung\" dengan perkara yang diperiksa.  Dari Anwar Usman inilah berlanjut kepada peran-peran dan keterkaitan Jokowi, Iriana dan Gibran. Pasal 55 dan 56 KUHP mengenai penyertaan (deelneming) dapat menjerat ketiganya. Pembuktian dapat didalami dari berbagai sumber dan kesaksian. Informasi publik sangat terbuka.  Investigasi Majalah Tempo Edisi 20-26 Desember 2023 dengan cover Iriana Widodo membonceng Gibran didorong oleh kaki Jokowi dari motor belakang bertema \"Tenang Ibu Sudah Disini\" menggambarkan peran besar Jokowi dan Iriana untuk menggolkan Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023. Jokowi dan Iriana adalah \"Tim Sukses\" Gibran Rakabuming Raka.  Begitu juga investigasi Majalah Tempo Edisi 16-22 Oktober 2023 bertema \"Gerilya Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi\" dan Edisi 30 Oktober-5 November 2023 \"Timang-Timang Dinastiku Sayang\" dapat menjadi bahan bagi proses pemeriksaan kasus Nepotisme Jokowi oleh penyidik Tipidkor Mabes Polri.   Peran serius Penyidik Tipidkor Bareskrim Mabes Polri akan menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya untuk mencegah dan menindak perilaku Nepotisme atau politik dinasti yang dilakukan oleh siapapun di negara hukum Republik Indonesia. Asas \"equality before the law\" tentu menjadi pegangan. Sejarah akan membuktikan.  Nepotisme adalah kriminal dan merusak tatanan negara demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan bangsa dan rakyat Indonesia. Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.  Sebagaimana Korupsi dan Kolusi, maka Nepotisme pun harus segera dibasmi atau diberantas. KKN adalah rumpun dari penyakit berbahaya.  Bandung, 30 Januari 2024.