POLITIK
Prabowo Diharapkan Dapat Segera Memerdekakan Palestina dan Tolak Tekanan AS
Jakarta | FNN - Ketua Pusat Study Amerika Universitas Indonesia (UI) ) Prof Suzie Sudarman mengatakan, sikap politik luar negeri Indonesia selama ini dalam isu Palestina, tidak merujuk pada keilmuan. Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin mengusir atau merelokasi warga Gaza dari tanah air mereka harusnya disikapi serius. \"Sikap Trump harus disikapi secara serius, karena Trump ini serius, sementara kita kurang serius. Ini akibat domestik kita tidak tertata, sehingga kita tidak punya karakter, \" kata Suzie Sudarman dalam Gelora Talks bertajuk \'Bom Waktu! Trump Ingin Relokasi Warga Gaza-Palestina, Apa Konsekuensinya?\', Rabu (12/2/2025) sore. Menurut dia, hal ini terjadi akibat rakyatnya dinilai masih tertindas dan mendapatkan perlakuan semena-mena. Akibat ada problematik di dalam negeri itu, maka kebijakan politik luar negeri Indonesia menjadi kacau balau hingga sekarang. \"Terlalu ribet, kalau Kemenlu sekarang yang dituntut harus ikut perkembangan zaman, sementara di dalam negerinya masih ada masalah problematik,\" katanya. Kendati begitu Suzie berharap ada peningkatan publik diplomasi dan diplomasi luar negeri, sehingga Indonesia bisa diperhitungkan sebagai bangsa di kancah internasional. \"Kalau sekarang diplomasi kita tidak efektif dan tidak ditakuti negara lain, karena kita dianggap sebagai bangsa suka chaos. Tidak seperti Korea punya K-pop, lalu Amerika yang ada film. Sehingga kita betah berjam-jam di Starbuck, padahal Amerika itu, bengis. Itu akibat diplomasi mereka berhasil,\" ujarnya. Ketua Pusat Study Amerika UI ini menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Bogor bisa menjadi momentum untuk meningkatkan diplomasi Indonesia. \"Kalau dulu Bung Karno bisa menyatukan negara-negara di dunia, karena semua negara belum merdeka. Kalau sekarang lebih sulit. Tapi pertemuan Prabowo-Erdogan ini bisa meningkatkan diplomasi Indonesia lebih kenceng lagi,\" tegasnya. Sedangkan Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Tengku Zulkifli Usman menegaskan, bahwa posisi Indonesia dalam mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina tidak berubah dari era Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, isu Palestina adalah masalah strategis yang perlu diperjuangkan oleh semua partai politik (parpol) yang ada, terutama parpol yang memiliki kursi di DPR. \"Tapi kita masih prihatin di Indonesia ini banyak kekuatan politik yang masih enggan berbicara isu Palestina. Padahal pondasi konstitusi kita memerintahkan dan mendorong kita untuk memerdekakan Palestina,\" ujar Tengku Zulkifli Usman. Saat ini, menurutnya, di Palestina terjadi kejahatan luar biasa, dimana tidak hanya pembunuhan terhadap warga Gaza yang terjadi setiap hari, tetapi juga ancaman pengusiran paksa dan pembersihan etnis Palestina. \"Narasi politik luar negeri ini yang perlu disampaikan ke masyarakat internasional, bahwa selama Palestina masih dijajah Israel, maka Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina,\" katanya. Zulikifli menyayangkan sikap kekuatan politik di Indonesia, baik parpol maupun lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang masih berkutat pada \'nasi\' atau donasi. \"Ini yang kita sayangkan, padahal Indonesia punya kekuatan untuk menolak tekanan Amerika Serikat di saat Dunia Arab melemah. Sampaikan sikap tegas kita, bukan hanya soal \'nasi\' yang kita sebut sebagai donasi. Tetapi harus juga ada narasi agar didengar dunia internasional\" ujarnya. Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelora ini menilai upaya pengusiran paksa atau relokasi warga Gaza, sebenarnya bukan hal baru. Sebab, sejak awal Israel memang tidak ingin hidup berdampingan dengan Palestina, karena tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi. Sehingga solusi dua negara ditolak israel. \"Israel sekarang berkolaborasi dengan Donald Trump untuk melawan hukum internasional agar warga Gaza bisa diusir paksa dengan cara relokasi, meskipun PBB jelas-jelas mengatakan, tanah Palestina milik Palestina,\" tegasnya. Pergeseran Kebijakan AS Sementara itu, Duta Besar RI untuk untuk Yordania merangkap Palestina Ade Padmo Sarwono mengingatkan, bahwa perubahan sikap Amerika Serikat yang tidak lagi mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Perubahan sikap AS tersebut, bisa berdampak serius pada upaya penyelesaian damai konflik di kawasan Timur Tengah (Timteng). \"Ada yang menarik dari pernyataan Presiden Trump soal penyelesaian masalah Palestina-Israel, dimana tidak ada lagi solusi dua negara seperti yang diharapkan Indonesia dan masyarakat internasional,\" kata Ade Padmo. Menurut dia, sejak AS dipimpin kembali Presiden Donald Trump untuk periode kedua, terjadi pergeseran kebijakan dan perubahan sikap yang ekstrem yang perlu mendapatkan perhatian serius masyarakat internasional. \"Trump menegaskan kembali proposalnya untuk merelokasi warga Gaza ke luar, terutama ke Yordania dan Mesir. Gaza akan dibangun proyek real estate atau properti untuk warga Timur Tengah, bukan untuk Palestina,\" katanya. Hal ini tentu saja akan mengulangi kembali terjadinya peristiwa Nakba tahun 1948, yakni pengusiran paksa dan pembersihan etnis Palestina, serta perampasan tanah air mereka. \"Pengusiran ini akan menjadi peristiwa Nakba kedua, karena itu proposal Trump ini sangat ditentang Dunia Arab dan Internasional, termasuk Yordania,\" katanya. Yordania sendiri hingga kini telah menampung pengungsi Palestina sekitar 2,5 juta dari peristiwa 1948, 1967 dan 1973. Sedangkan Lebanon menampung 500 pengungsi dan Suriah 900 pengungsi palestina. \"Meski dianggap double standard, Yordania sekarang sangat keras mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak relokasi warga Gaza,\" ujarnya. Ade Padmo menilai Raja Yordania Abdullah II menyadari konsekuensi atas sikapnya tersebut, yakni berakibat pada dihentikannya bantuan keuangan dari AS, selain Mesir dan Israel. Hal ini sudah disampaikan Raja Abdullah II saat bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Selasa (11/2/2025). Dan, Trump mengancam menghentikan bantuan AS ke Yordania, apabila tidak mau menerima warga Gaza. \"Kita tidak tahu apakah yang disampaikan Trump ini sekedar _bluffing_ atau benar? Susah kita menganalisa atau menilai Trump, sekarang bilang begini, tapi tiba-tiba bisa berubah,\" tegasnya. Sedangkan Director Asia Middle East Center For Research and Dialogue Muslim Imran mengatakan, bahwa perang di Gaza sebenarnya adalah perang AS, bukan Israel. \"Jadi proposal Trump ini bukan hal baru, yang ingin menjadikan Gaza sebagai real estate, pariwisata dan lain-lain. Proposal bermula dari Israel ditindaklanjuti Trump, dan rakyat Palestina menolak proposal ini,\" kata Muslim Imran. Dia berharap Indonesia bisa untuk dapat menolak proposal Trump untuk merelokasi warga Gaza ke luar Palestina, dan mencegah terjadinya perang berkelanjutan. \"Sebab, Trump ini orang Crazy, orang gila. Rakyat Palestina menolak proposal ini, rakyat Palestina mau kekal di Palestina,\" ujarnya. Indonesia dinilainya berbeda dengan lebih independen dibanding negara-negara Arab terhadap isu Palestina. Negara-negara Arab sebagian besar dibawah pengaruh AS, sehingga tidak independen. \"Indonesia dibawa Presiden Prabowo Subianto, kita berharap bisa membawa kemerdekaan Palestina dan menolak tekanan Amerika Serikat,\" pungkasnya. (*)
Kembalilah DPR dan DPD pada Pangkuan Rakyat, Demokrasi Pancasila bukan Korporasi
Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA SEGALA regulasi sudah banyak yang keluar dari rel yang seharusnya. Hegemoni ketua partai sudah melampaui batas. DPR yang seharusnya loyal pada rakyat, kini telah berubah kiblat pada ketua partai sehingga demokrasi Pancasila yang dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah kehilangan ruh. Ini terjadi karena ketika anggota DPR tidak sejalan dengan keputusan ketua partai, maka akan menjadi masalah di kemudian hari. Kembali saya koreksi tentang Undang- undang MD3 yang mengubah warna demokrasi menjadi kekuatan Ketua Partai yang berujung pada kekebalan hukum anggota DPR. Mereka sulit untuk disentuh secara hukum karena mekanisme yang berbelit-belit. Undang-undang MD3 memang memiliki beberapa kontroversi yang membuat demokrasi di Indonesia terasa seperti demokrasi korporasi. Salah satu alasan utamanya adalah dominasi hegemoni ketua partai dalam proses legislasi. Dalam UU MD3, terdapat beberapa pasal yang dianggap bermasalah, seperti pasal tentang kriminalisasi terhadap orang yang dianggap merendahkan citra DPR, serta pasal tentang izin pemeriksaan terhadap anggota DPR yang melibatkan MKD. Hal ini membuat banyak pihak khawatir bahwa UU MD3 akan membuat DPR menjadi semakin sulit diproses secara hukum. Selain itu, proses pembahasan UU MD3 juga dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat secara cukup. Hal ini membuat banyak pihak merasa bahwa UU MD3 tidak merepresentasikan kepentingan rakyat, melainkan hanya kepentingan elit politiik. Perlu diingat bahwa UU MD3 juga memiliki beberapa tujuan yang positif, seperti meningkatkan kualitas legislasi dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam dan transparan untuk mengetahui apakah UU MD3 benar-benar membuat demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi korporasi? Pada 10 Februari 2025, FTA (Forum Tanah Air) diundang oleh tim ahli Komisi 2 DPR RI. Kami berdiskusi tentang permohonan untuk DPR RI bisa medengarkan suara rakyat secara langsung mengenai isu besar menyangkut kedaualatan rakyat dan kedaulatan bangsa, yaitu PSN PIK 2. Saat ini segala cara sedang kita upayakan, memperjuangkan hak rakyat, kedaulatan rakyat dan bangsa yang sudah dalam genggaman penjajah yang dimuluskan oleh para pengkhianat. Hak rakyat untuk bicara langsung, dan kami memaksa untuk DPR RI menerima kami di RDPU yang akan datang. Ini bukan tentang satu atau dua daerah, tapi tentang seluruh daerah, sepanjang pesisir Indonesia yang sudah diplot oleh penjahat bangsa. Rakyat butuh bicara langsung di DPR RI, karena suara rakyat adalah suara murni hidup dan penghidupan mereka saat ini, sebab DPRlah sejatinya menjadi tempat rakyat mengadu. Ini riil bagaimana rakyat memperjuangkan hak dan kedaulatannya. Rakyat bicara anda mendengar dan tindaklanjuti sebelum kemarahan kami luapkan di Parlemen Jalanan dengan jumlah yang tidak terduga. Dengarkan suara rakyat langsung tentang PSN PIK 2, bagaimana mereka diintimidasi, diteror, diancam..dan ini bukan HOAX. Jadi tidak ada KATANYA...biarkan rakyat SPEAK UP langsung..di dalam Gedung Rakyat. Kita akan lihat bagaimana kelanjutan langkah wakil rakyat, mau menjadi corong rakyat atau hanya jadi corong pengkhianat...jika ya..maka HAK RECALL harus ada. Berjuang tanpa lelah, sejengkal tanah sangat berarti demi sebuah harga diri bangsa. #Tangkap Jokowi#Tangkap Aguan#BatalkanPSNPIK2#BantenBergerak#ForumTanahAir#FTAFightingForBrighterIndonesia#KembaliKeUUD1945Asli (*)
Indonesia dan Malaysia Perlu Bersinergi Mengaborsi Syahwat Keadikuasaan Donald Trump Asingkan Rakyat Palestina dari Negerinya
Kuala Lumpur | FNN - Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara Dr. Rahman Sabon Nama melabeli kehendak Presiden AS Donald Trump untuk mengambilalih jalur Gaza serta mengasingkan dua juta rakyat Palestina ke negara lain sebagai sikap superiority dan arogansi kekuasaan. Kehendak Presiden Trump itu dinyatakannya usai dia bersama PM Israel Benjamin Netanyahu melakukan jumpa pers di Gedung Putih- Washington DC, Selasa 4 Februari 2025. Kamis kemarin (6/2/2025), Trump kembali menegaskan di Truth Social bahwa Israel telah menyerahkan urusan jalur Gaza kepada AS setelah pertempuran berakhir, pasca gencatan senjata Israel-Hamas. “Rangkaian pernyataan Presiden Trump itu mempertontonkan kepada masyarakat dunia adanya sikap superiority AS di bawah moralitas arogansi seorang Donald Trump,” kata Rahman di Kuala Lumpur, Jumat (7/2/2025). Rahman yang juga adalah CEO Tamasco (S) Pte.Ltd. menyampaikan kritik pedas itu usai mengadakan pertemuan dengan CEO Maharani Energy Gateway Sdn. Bhd Datuk M Rajif, kerabat Raja Malaysia Duli Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim beserta Senior VP Petronas Malaysia Datuk Ir. Bachok Pilong di Kuala Lumpur. Ihwal usulan Trump agar dua juta rakyat Palestina diungsikan ke negara Timur Tengah, Mesir dan Yordania, juga ke Indonesia, Rahman menyebutnya sebagai usulan yang tidak memiliki added value . “Termasuk sikap untuk bisa melakukan apa saja dalam mengambil alih jalur Gaza, yang, tendensius tak punya added value,” kata Rahman. Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloly dari Kerajaan Sunda Kecil Adonara NTT mengatakan, Indonesia dan Malaysia perlu menggalang dukungan internasional untuk menolak kehendak Presiden AS ke-45 dan 47 itu untuk perdamaian dunia. “Sebuah kehendak superiority keadikuasaan yang harus diaborsi sebelum teraktualisasi,” tandasnya. Alumni Lemhanas RI ini meminta agar Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dapat segera melakukan diplomasi dunia atas rancangan Presiden Trump di Gaza yang menurutnya dapat menyulut kemarahan Iran, Rusia dan China sehingga menyulut perang dunia. “Agar Presiden Prabowo berduet dengan PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pimpinan negara ASEAN yang baru 2025 untuk menggalang kekuatan dunia menekan arogansi AS yang menyalahi Konvensi PBB atas Undang Undang antarbangsa terkait gencatan senjata di Gaza Palestina,” usul Rahman. Lebih jauh dia mengatakan bahwa pernyataan Presiden Trump, juga mendapat kecaman keras dari guru besar Universitas Kebangsaan Malaysia Prof. Dr. Salawati Mat Basir yang merupakan pakar undang undang antarbangsa perguruan tinggi itu. Prof. Salawati, kata Rahman, mengutuk keras pernyataan Trump dan meminta umat Islam dari negara Islam di dunia bergerak untuk memboikot produk-produk AS. Dia (Salawati) pun tidak yakin Trump berhasil mengusir rakyat Gaza keluar dari Palestina, karena akan mendapat perlawanan dari dunia Internasional. “Palestina adalah negara berdaulat. Presiden Trump tidak tahu mendalam tentang iman dan semangat orang Palestina begitu kuat untuk mempertahankan kedaulatan negaranya,” kata Rahman melansir pernyataan Prof. Salawati Mat Basir. Guru besar dari UKM itu justru meminta agar PBB segera mengeksekusi Keputusan Mahkamah antarbangsa ICC (International Kriminal Court) yang minta agar Netanyahu segera ditangkap. Rahman pun mencurigai sikap dan kebijakan luar negeri Trump, bakal menjadikan Gaza sebagai lapak menjual senjata, karena Amerika adalah pemasok senjata terbesar ke Israel. “Amerika selalu mengambil keuntungan dengan menciptakan setiap ketegangan dan konflik di kawasan Timur Tengah untuk mendapat keuntungan ekonomi,” pungkas pria asal Adonara NTT itu. (sws)
Indonesia Negara Kambing
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TEMUAN Ocemoglu dan Sanderson pemegang Hadiah Nobel Bidang Ekonomi tahun 2023 dalam bukunya Why Nations Fail, membuktikan Indonesia adalah salah satu negara yang kaya sumber daya alam, tetapi gagal memajukan dan mensejahterakan bangsanya. Indonesia negara gagal karena tidak terapkan human made institusions yang benar dan konstitusi yang digunakan. Kalau Indonesia sudah tidak memiliki human made institusions yang benar, karena Pancasila dan UUD 45 sudah di bantai dan habisi. Layak negara ini sudah seperti karya Plautus berjudul Asinaria (195 SM lupus est homo homini), negara sudah di huni manusia serigalanya, (manusia yang akan menikam dan memangsa sesama manusia lainnya). Pantas Cliffort Geertz adalah ahli antropologi asal Amerika (AS), mengatakan bahwa Indonesia negara panggung *alias theater state*. Negara simbolisme, persepsi, narasi dan drama lebih penting ketimbang realitas. Lebih keras etnolog Belanda Profesor Veth jelas lebih paham menyatakan \"Negeri ini seperti rakyat kambing yang semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai ke kutu-kutunya, karena bekerjanya obat tidur penjajahan\". Ilmuwan di atas jelas analisis pikiran berdasarkan realitas yang terbaca bahwa Indonesia memang layak sebagai negara jajahan negara lain. Ketika kita memahami bahwa Indonesia negara yang mayoritas Umat Islam layak kita dekatkan dengan ajaran sufi tentang \"Kasyf al-Mahjub,\" Karya Abul Hasan Ali al-Hujwiri, abad ke-11 di Persia (sekarang Iran). Terlalu banyak rahasia langit luput dari perhatiannya, ketika pikiran dan hatinya sudah jumud, hanya bisa memahami yang tampak, larut di alam hedonis. Maklumat Yogyakarta sudah berkali kali mengingatkan bahwa karya para sufi ( pendiri bangsa ) bahwa \"Nilai-nilai sakral Pancasila dan UUD 45 telah dilibas dengan bersemangat individualistik, kapitalistik dan transaksional yang anti keadilan di semua instansi pemerintah, bisnis dan lembaga sosial\". Reaksi jihad melawan kedzaliman melemah bahkan sebagian ikut larut di alam kapitalisme, melupakan bahwa negara ini pada alinea ketiga berbunyi, \"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Saat ini kembali ke alam penjajahan, gema Takbir hakikat dari kekuatan dahsyat Kasyf al-Mahjub, yang terus-menerus menggema dan dikumandangkan para pejuang kemerdekaan. Di alam hedonis terasa hanya dimaknai lahiriah Ketika dikejutkan dengan terjadinya pergeseran madzhab kapitalisme dari USA ke RRC yang melahirkan paradigma baru State Corporate Crime (SCC ) di Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang akan membentuk negara didalam negara. Rakyat (sebagian besar umat Islam) digusur, dipaksa, diintimidasi oleh kekuatan Iblis Naga Kuning, terdengar tangis pilu di mana mana, hanya menyisakan pemimpin negara seperti manusia kambing mengembik tidak memiliki daya selain menyerah bahkan tampak alat keamanan ikut komprador oligarki, ketika negara sudah di tepi jurang kehancurannya. Kekuatan jahat kapitalisme baru berlenggang kangkung lebih berkuasa dari para penguasa negara. Indonesia memang sudah terjebak dalam drainase kapitalis. Agak sulit menebak siapa pemenang pertempuran. Tapi yang kalah sudah pasti rakyat Indonesia. (***)
Maklumat Jogjakarta, Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD '45?
Oleh Sutoyo Abadi dan Setyo Sularso | Peneliti Kajian Politik Merah Putih KITA bangsa yang belum pernah selesai mengatasi persoalan kebangsaan. Undang-undang Dasar menjadi obyek konflik sesama anak bangsa yang tanpa disadari sudah mengalami 4 periodisasi. Pertama UUD \'45 sejak 18 Agustus \' 45 sampai dengan 27 Desember \' 49, berganti ke UUD RIS sampai dengan 18 Agustus tahun 50. Setelah itu berganti lagi ke UUDS sampai 18 Agustus \'50 dan kembali ke UUD \' 45 melalui Dekrit Presiden 5 Juli \'59. Sangat disayangkan, kemudian diobrak- abrik 4 kali amandemen dengan kendali asing ( AS ) sejak tahun 1999 sampai tahun 2002. Mereka orang yg tidak pernah mengangkat Bambu Runcing, sok ngerti ngurus negara dengan segala akibatnya ? Tengoklah apa yg terjadi disekitar kita hari ini. Yang menonjol dan mudah diingat adalah UUD 45 Pasal 6 ayat 1, semula berbunyi *Presiden adalah orang Indonesia asli* dirubah menjadi : Calon presiden dan calon wakil presiden adalah WNI dan seterusnya.. Pagar yang diwariskan generasi pejuang telah roboh dan dihancurkan, generasi kita sendiri yang buta. Sejak itu Barongsai berlompatan menari dengan aduhai, merayakan kemenangan yang terhalang oleh *kekuatan integritas Kertanegara pada abad ke-13* . Hari ini kita menemui diri kita di abad benturan peradaban, Reog melawan Barongsai , Naga melilit Garuda. Akan ada yang tersungkur?. Kita generasi yang tidak merasakan susahnya mendirikan Republik, tapi gagal mengemban amanah yg diwarisan Generasi Pejuang Bambu Runcing. Ketika pendiri Bangsa Indonesia menyusun Pancasila dan UUD\'45, bambu runcing masih tersandar di sisinya, bau mesiu masih lengket di hidungnya dan tangannyapun masih merasakannya getaran ketika mengangkat teman seperjuangan yang berlumuran darah dibantai penjajah. Maka para pendiri bangsa dengan bijak, arief bagaimana menulis ijab qobul dengan rakyat Indonesia, sekaligus sebagai warisan untuk generasi berikutnya yaitu yg menjadi ideologi Pancasila dan UUD 45 untuk menjaga jamrud Khatulistiwa. Lagi lagi sayang lahir generasi yang merasa lebih pintar dari para pendiri bangsa yang sudah terbujur di banyak Taman Makam Pribumi dari Sabang sampai Merauke. Pancasila dan UUD\' 45 adalah saripati Republik yang beliau wariskan agar hasil perjuanganya berumur panjang. Kita sendiri yang mendegradasi dan melupakan prinsip Trilogi Pribumisme tentang berdirinya sebuah negara. Pribumi pendiri negara, Pribumi penguasa negara, Pribumi pemilik negara. Yang terjadi saat ini, mereka dipinggirkan, dilibas dan tidak mustahil akan di musnahkan. Pejabat negara metamorfosa menjadi Pejabat Barongsai, jumpalitan menggunakan jubah kebesaran kekuasaannya menjadi budak dan jongos oligarki, mentalnya langsung nyungsep ketika disuapi angpao, setelah itu digiring untuk cap jempol. Lahir 9 (sembilan) naga, PIK 1, PIK 2 dan PIK lainnya dibalut PSN dan Giant Seaworld palsu dengan wujud pagar bambu di hamparan pantai tempat di mana nelayan pribumi mencari nafkah. Mudah dipahami, itu cara mereka membuat simbul etnisitas sekaligus sebagai pancangan pantai, entah untuk apa...(ada saatnya kita pura pura tidak tahu) yang sangat murah. Kalau cari tanah daratan harganya bisa 100 x lipat,.. Muncul kekuatan yang dengan kejam dan sadis dengan jumawa merampas tanah rakyat dengan kekerasan untuk hunian etnis Cina. Mereka menciptakan kaum pribumi berantem sendiri, mengenaskan. Kita hari ini berada di alam reformasi dan sudah berada di genggaman untuk dijadikan alat menterjemahkan tujuan pembangunan nasional. Apa yang tertulis di pembukaan UUD\' 45, seperti semakin menjauh. Ketika reformasi melenceng harus diluruskan, jangan sampai menjadi kegagalan besar dalam sejarah kita bernegara. Gejala itu sudah nampak, harus ada upaya untuk menghentikan. Perlu duduk satu meja, dengan hati yang jernih mencari kesepakan untuk kepentingan bersama. Semua kekuatan bangsa yang tetap setia dengan Pancasila dan UUD 45 harus menyelamatkan anak cucu dari kibasan ekor naga. Kita harus bisa mewariskan kepada anak cucu kebaikan kebaikan seperti yang kita terima dari generasi pejuang. Hanya ada satu alat dan satu jawaban yang bisa mewujudkan itu, yakni kembali ke UUD \'45 (*).
MK Putuskan Sengketa Pilkada Kabupaten Puncak, Calon Kepala Daerah yang Didukung Partai Gelora Lanjut
Jakarta | FNN - Mahkamah Konstitusi pagi hari ini, 5 februari 2025 telah melakukan sidang pembacaan putusan dismissal sebanyak 49 perkara. Dari 49 perkara sebanyak 7 perkara dinyatakan lanjut pada pemeriksaan alat bukti dan 42 perkara dinyatakan ditolak. Hal ini terungkap saat Hakim Mahkamah Konstitusi Membaca Putusan Sengketa Pilkada di sidang pembacaan putusan dismissal sengketa pilkada, Rabu (5/2/2025). Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan terdapat 49 perkara yang diundang hadir dalam putusan dismissal sesi pertama. Sebanyak, 42 perkara telah diputus dan 7 perkara lanjut pembuktian. \"Dari sejumlah 49 perkara telah 42 perkara yang telah diucapkan dan diputuskan ketetapan. Ada 7 perkara yang belum diucapkan ketetapannya atau keputusannya, dikarenakan 7 perkara tersebut berlanjut ke persidangan lanjutan pembuktian,\" ujar Arief. Hakim Arief Hidayat menyebutkan diantara perkara yang lanjut adalah Perkara nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Adapun Peniel Waker dan Saulimus Murib merupakan Pemohon Perkara nomor 283 yang diusung Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Perindo, Ummat, PSI, dan PPP yang dinyatakan lanjut ke tahap persidangan pemeriksaan bukti. Menurut Kuasa Hukum Pemohon. Ahmad Hafiz mengatakan dalam keterangannya menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan fatal yang dilakukan KPU Puncak dalam proses penetapan Hasil Rekapitulasi dan penetapan calon bupati/wakil bupati terpilih. \"Iya. KPU Puncak telah lakukan kesalahan fatal dalam SK KPU nomor 85 tentang rekapitulasi dan penetapan calon bupati/wakil bupati, makanya kami ajukan gugatan ke MK RI\"ujar Hafiz SK KPU Nomor 85 yang diberikan KPU kepada saksi pasangan calon bupati/wakil bupati Puncak yang didukung Partai Gelora ini diberikan setelah Pleno Rekapitulasi dan Penetapan pada tanggal 12 desember 2024 di Nabire. Dalam persidangan pendahuluan diketahui Ahmad Hafiz selaku Kuasa Pemohon ada SK KPU Nomor 85 versi lain yang dikeluarkan KPU Puncak setelah dipertanyakan oleh Hakim Prof. Enny Nurbaningsih. \"Kami baru tahu ada SK KPU Nomor 85 versi terbaru dengan jumlah halaman 4 halaman dan ada perubahan pada diktum ketiganya setelah Hakim Prof. Enny pertanyakan kepada kami dalam sidang pendahuluan. Kami bertahan dengan SK KPU yang kami dapat dari KPU pada tanggal 12 desember di Nabire.\" terangnya. Hakim Enny Nurbaningsih dalam sidang jawaban Pihak Termohon dan Pihak Terkait melakukan klarifikasi langsung kepada ketua KPU Puncak terkait Tanda Tangan pada SK KPU Nomor 85 yang dijadikan bukti oleh Pemohon. \"Apakah betul itu tanda tangan bapak sebagai ketua KPU?.\"tanya Enny Adapun ketua KPU Puncak membenarkan itu tanda tangannya. \"Benar. Ini tanda tangan saya.\" Jawabnya. Setelah melakukan klarifikasi atas tanda tangan ketua KPU langsung didalami oleh Hakim Enny. Dan persidangan dilanjutkan pada sidang mendengar putusan dismissal yang dilakukan pada tanggal 4 dan 5 februari 2025. (*)
Dugaan 1,6 Juta Suara Siluman di Pilgub Sulsel, Tim Danny-Azhar Yakin Gugatan di MK Lanjut ke Pokok Perkara
Jakarta | FNN - Juru Bicara Danny Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 M. Ramdhan \"Danny\" Pomanto – Azhar Arsyad (DIA), Asri Tadda, optimistis Mahkamah Konstitusi akan memutus lanjut sidang sengketa Pilgub Sulsel 2024. \"Tentu kami yakin dalam putusan sela pekan depan hakim MK akan memutuskan bahwa sidang Pilgub Sulsel 2024 dilanjutkan,\" kata Asri di Makassar, Jumat (31/1/2025). Keyakinan Asri dan Tim DIA, bukan tanpa alasan. Menurutnya, dugaan tanda tangan palsu pemilih pada Pilgub Sulsel 2024 sangat signifikan. \"Bisa dilihat dalam persidangan di MK bagaimana KPU dan Bawaslu Sulsel alibinya tidak meyakinkan dan bicara saja gugup,\" tambah Asri. MK akan membacakan putusan sela atau dismissal terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada 4–5 Februari 2025. Keputusan sela ini akan menentukan apakah suatu gugatan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian atau dihentikan. Keputusan tersebut disampaikan dalam jadwal resmi yang dirilis MK, untuk mempercepat tahapan yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 11–13 Februari 2025 sesuai dengan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, dalam keterangannya menjelaskan, percepatan ini dilakukan agar proses penyelesaian sengketa Pilkada dapat berlangsung lebih efektif tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam menilai setiap perkara. “Kami ingin memastikan bahwa setiap gugatan yang masuk diproses dengan adil, objektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Saldi Isra di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Tim hukum pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIA sebelumnya menyampaikan dasar logika dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024. Menurut Asri, Tim Hukum menemukan 90 hingga 130 tandatangan palsu di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Sulawesi Selatan. \"Kalau direratakan, kami dapatkan sekitar 110 tandatangan palsu per TPS dari jumlah 14.548 TPS yang tersebar di Sulsel. Dengan demikian maka terdapat 1.600.280 tandatangan palsu,\" ungkap Asri. \"Angka 1.600.280 tandatangan palsu itu, kami sebutkan sebagai suara siluman. Dugaan tersebut dapat kami perlihatkan di hadapan majelis hakim mahkamah konstitusi nantinya,\" tambah Asri. Dijelaskan Asri, dugaan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan massif (TSM) pada Pilgub Sulsel 27 November 2024 lalu, dapat dilihat dari dua pendekatan. \"Pertama adalah pendekatan selisih partisipasi pemilih, dan kedua dilihat dari temuan tanda tangan palsu di daftar pemilih di seluruh TPS se-Sulsel,\" jelas Asri. Dari pendekatan selisih partisipasi pemilih, didapatkan fakta bahwa jumlah warga yang menerima undangan memilih rata-rata hanya 50% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). \"Hal ini sejalan pernyataan KPU Sulsel pada headline Koran Fajar terbit tanggal 4 Desember 2024,\" ungkap Asri. Fakta lainnya adalah, total pemilih yang mendapatkan undangan tetapi kemudian tidak datang ke TPS karena persoalan jarak. \"Kami temukan rata-rata ada 9 orang per TPS yang tidak datang mencoblos karena persoalan jarak. Jadi itu sekitar 1,96% dari total DPT,\" bebernya. Dari kedua fakta ini, terlihat bahwa total realisasi pemilih di Pilgub Sulsel adalah 100% - 50% - 1,96% = 48,04%. Sementara hasil rekap akhir KPU Sulsel disebutkan partisipasi pemilih mencapai 71,8%. \"Jika angka partisipasi versi KPU Sulsel ini dikurangi dengan realisasi pemilih temuan kami, maka ada 23,76% suara tak bertuan, atau sekitar 1.587.360 suara dari total 6.680.807 DPT di Sulsel,\" pungkas Asri Tadda. (*)
Lawan Oligarki, Bambu Runcing Senjatamu
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih MUNCULNYA oknum aparat keamanan yang semestinya melindungi rakyat, justru bersifat kejam dan kasar terhadap rakyat yang sedang berjuang menuntut keadilan, terkesan telah menjadi budak dan bandit Oligarki harus dilawan kebengisannya Hal itu diucapkan oleh tokoh pejuang sepanjang masa, Bapak Mudrick Sangidu dengan nada marah sekalipun sedang dirawat di Rumah Sakit Indriati Solo Baru , Senin 23 Desember 2024.A Sekitar pukul 18.43 mobil dari Yogjakarta sudah merapat di parkiran Rumah Sakit langsung naik ke lantai Bapak Murdrick M Sangidu istirahat dalam perawatan dokter sedang menderita sakit. Di bangsal tempat istirahat terlihat 4 (empat) kabel sudah menempel di tubuhnya dengan posisi yang berbeda, masih sempat berdialog dengan semangat layaknya seperti dalam kondisi sehat (normal). Saya sangat paham sesuai ciri, kebiasaan dan naluri politiknya saat berdiskusi ada perintah untuk sebuah pergerakan, tanpa basa basi langsung pada point yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilaksanakan sesuai waktu dan rencana yang diinginkan dengan intonasi instruksi. \"Saat ini negara dalam kondisi gawat, perjuangan kita tidak boleh berhenti apapun kendala atau rintangan yang harus kita hadapi\" \"Setelah saya keluar dari rumah sakit ini, insya Allah saya akan mengadakan aksi atau demo perlawanan atas keadaan yang membuat negara dalam kondisi mendung dan negara sedang terancam oleh kekuatan hitam oligarki yang akan menghancurkan NKRI\". \"Mas Sutoyo Abadi bantu saya persiapan apa yang akan saya laksanakan dalam aksinya nanti semua rakyat wajib membawa BAMBU RUNCING sebagai simbol perlawanan dan setelah aksi selesai Bambu Runcing itu akan saya minta dipasang di depan rumah masing- masing\" \"Bambu runcing itu jangan di cabut sebelum kondisi negara kembali normal dari macam gangguan yang sedang terjadi saat ini atau cabutlah sebagai tameng alat perlawanan kalau ada oknum aparat keamanan sebagai pelindung rakyat, justru memusuhi rakyat bersikap arogan terkesan sebagai bandit oligarki\" Hampir makan waktu sekitar 45 menit beliau menyampaikan instruksinya tanpa henti, dengan semangat luar biasa seperti dialog rutin yang kita lakukan selama ini. Perjuangan tidak boleh berhenti, mengulangi pesannya, aksi perlawanan dengan membawa bambu runcing senjatamu untuk melawan oknum aparat keamanan yang bersikap kejam, bengis dan sadis sebagai budak atau bandit oligarki. Adalah persan terakhir yang saya terima setelah bertahun tahun berjuang bersama melawan ketidak adilan, kedzaliman, kesombongan yang masih terjadi di negara ini. Perintah, instruksi dan keinginan beliau baru berhenti ketika keluarga mulai masuk dalam ruangan. Karena hanya pihak keluarga yang bisa meminta agar segera istirahat karena masih dalam perawatan di Rumah Sakit. Beliau benar benar dalam kondisi sakit butuh istirahat dan tidak boleh banyak pikiran, tetapi nampaknya semangat perjuangannya tidak bisa padam dan dipadamkan sampai Beliau pada hari Minggu, 19 Januari 2025 kembali dengan tenang ke hadirat Allah SWT. (*).
Mardani Ali Sera Resmi Diadukan ke MKD DPR, Ika Haryati Bawa Bukti Satu Buah Flashdisk
JAKARTA | FNN - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Ri Mardani Ali Sera secara resmi diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Eneng Ika Haryati, Senin (30/1/2025) siang. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, telah melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelora saat \'Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina\' di Jakarta, Selasa (21/1/2025). \"Laporan saya langsung diterima dengan baik sama MKD. Tindak lanjutnya nanti dikabarin,\" kata Eneng Ika Haryati usai menyampaikan pengaduan ke MKD di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta (30/1/20250. Ia mengatakan, Mardani Ali Sera selaku Ketua BKSAP DPR dinilai telah melanggar kode etik sebagai Anggota DPR dengan mengolok-olok Partai Gelora dalam acara resmi DPR. Apalagi Mardani tidak hanya kali ini saja mengolok-olok Partai Gelora, dia bahkan sering mengolok-olok Partai Gelora dengan sebutan \'partai nol koma\' \"Itu saya pikir sudah melanggar kode etik ya karena dia selaku anggota Dewan, sebagai Ketua BKSAP juga, seharusnya tidak seperti itu bicaranya,\" katanya. Sebagai simpatisan Partai Gelora, Ika Haryati mengaku tidak dapat menerima sikap Ketua BKSAP Mardani Ali Sera tersebut. Hal itu yang mendasari dirinya untuk mengadukan Mardani Ali Sera ke MKD DPR agar diproses dan dijatuhi sanksi. \"Saya sebagai simpatisan Partai Gelora itu tidak terima. Itu melanggar kode etik, apalagi beliau itu kan Ketua BKSAP kan. Di mana di acara itu dia menjelaskan mengolok-olok dengan dalil bahwa PKS jangan dekat-dekat Partai Gelora dengan tertawa yang terbahak-bahak,\" ujar Ika Haryati. Ika Haryati berharap MKD tidak hanya mencopot jabatan Mardani Ali Sera selaku Ketua BKSAP, tetapi juga memberhentikannya sebagai Anggota DPR RI. \"Tindakan Mardani itu tidak pantas, salah dan menyalahi kode etik. Saya berharap Mardani diberhentikan sebagai Ketua BKSAP dan Anggota DPR,\" tegas Ika Haryati. Pengaduan Eneng Ika Haryati ke MKD pada Senin (30/1/2025) tersebut, mendapat nomor pengaduan 15 pada tanda terima surat pengaduan perorangan. Dalam pengaduan itu, Ika Haryati didampingi pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gelora, Ratno Timur SH. Warga Setiabudi, Jakarta Selatan itu mengadukan Anggota DPR A-447, Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jakarta I sebagai Teradu. Pokok pengaduan adalah laporan dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan Teradu dalam sebuah acara resmi DPR RI (Silahturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina pada 21 Januari 2025 kepada Partai Gelora. Hal itu dianggap sebagai penghinaan, diskriminasi, sarkasme, tidak adil dan lebih utamakan golongannya yang dilakukan secara sadar terbuka yang ditayangkan TVR Parlemen, sehingga diketahui oleh masyarakat luas. Dalam pengaduannya, Ika Haryati menyertakan bukti awal berupa satu buah flashdisk berisikan potongan video Teradu yang menyatakan kalimat yang diduga merupakan penghinaan dan mengolok-olok Partai Gelora. Pengaduan tersebut, diterima Sekretariat MKD DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Ditandatangani petugas Sekretariat MKD Cika Vanny dan Tenaga Ahli MKD Tria Novantika. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelor Mahfuz Sidik mengecam tindakan Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera yang mengolok-ngolok Partai Gelora dalam \'Silahturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina\' di Jakarta, Selasa (21/1/2025) sore. Ia pun bereaksi keras terhadap pelecehan yang dilakukan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) itu. “Astaghfirullah … serendah itu perilaku Mardani Ali Sera, politisi PKS dan Ketua BKSAP DPR RI,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025). Menurut Mahfuz Sidik, perilaku dan tindakan Mardani Ali Sera sangat memalukan dan tidak pantas, karena acara tersebut, adalah acara resmi kelembagaan DPR, apalagi kehadiran yang bersangkutan kapasitasnya sebagai Ketua BKSAP DPR RI. Sehingga yang diundang adalah berbagai Ormas dan Lembaga Kemanusiaan, salah satunya adalah Baznas RI. Bahkan Baznas dalam kesempatan itu, juga menjadi narasumber bersama dengan perwakilan Kemenlu RI bersama dirinya di depan. \"Apakah pantas dan bermoral seorang Ketua BKSAP DPR bercanda dengan merendahkan parpol lain dengan nada permusuhan? Meski berdalih bercanda, apakah forum yang berbicara tentang membantu Palestina itu layak jadi forum bercanda?\" tukas Mahfuz. Sekjen Partai Gelora ini meminta agar Pimpinan DPR segera menindaklanjuti kasus itu, ke Mahkamah Kehormatan Dewah (MKD). Mahfuz minta MKD memberikan teguran keras kepada Mardani Ali Sera. \"Mardani Ali Sera harus ditegur keras dan diberikan sanksi. Pejabat publik jangan memberi contoh buruk kepada rakyat,\" tegas Ketua Komisi I DPR Periode 2010-2017 ini. (*)
Pemerintah Diminta Kritisi Gencatan Senjata Karena Jadi Taktik Trump-Netanyanhu Usir Warga Gaza
Jakarta | FNN - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana meminta pemerintah mengkritisi pelaksanaan gencatan senjata antara Palestina-Israel. Sebab, gencatan senjata ini menjadi modus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengusir secara halus warga Gaza dari tanah airnya dan memuluskan langkah Israel untuk menguasai Palestina secara keseluruhan. Hal itu disampaikan Hikmahanto Juwana dalam Gelora Talks bertajuk \'Gencatan Senjata, Pembebasan Sandera & Apa Tantangannya?, Rabu (29/1/20250) sore. \"Saya ingin menegaskan, bahwa konflik Palestina ini sebenarnya adalah konflik terkait dengan masalah tanah. Karena tanah yang seharusnya punyanya rakyat Palestina ini, diokupasi dan diduduki oleh Israel,\" kata Hikmahanto. Menurut dia, gencatan senjata ini justru akan dimanfaatkan Israel untuk memuluskan langkah Israel untuk melakukan genosida terhadap etnis Palestina, dan menguasai Gaza secara halus. Apalagi ada upaya Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi sebagian pengungsi Gaza ke luar wilayah Palestina, ke Indonesia, Yordania dan Mesir selama rekonstruksi pasca perang berlangsung. \"Kenapa saya katakan setuju untuk dikritisi, karena ada yang mendasarinya. Tim mediatornya dari Qatar Mesir, dan Amerika Serikat. Sementara Amerika sendiri, terpecah dua kubu, yakni kubunya Joe Biden dan Donald Trump,\" katanya. Kubu Donald Trump yang dimotori PartaI Republik, selama ini lebih menyukai perang daripada perdamaian. Sehingga agak janggal apabila AS meminta Israel untuk menyetujui gencatan senjata. Padahal Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu diketahui menolak gencatan senjata. Ia menduga ada kesepakatan terselubung antara Donald Trump dan Netayanhu soal Gaza dan Palestina. \"Ketika semua sandera Israel sudah dibebaskan, maka semua petinggi dan pengikut Hamas harus dihabisi, serta Gaza harus dikuasai Israel dengan merelokasi rakyat Palestina,\" katanya. Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini justru curiga gencatan senjata menjadi alasan terbaru untuk masuk kembali ke Gaza, karena Israel terbukti gagal memerangi Hamas. \"Sekarang ini sudah kelihatan namanya pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel, ada saja rakyat Palestina yang dibunuhi tiap hari. Saya kira ini adalah taktik agar Israel tetap bisa masuk Gaza,\" ujarnya. Hikmahanto berharap agar situasi gencatan senjata ini dapat dimanfatkan Presiden Prabowo Subianto untuk memainkan peran Indonesia secara maksimal mendukung kemerdekaan Palestina. \"Inilah kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan hal terdepan. Pertama, kehadiran pasukan kesehatan kita ditambah. Kedua mendapatkan mandat dari PBB untuk peacekeeping. Ketiga mengajak negara lain masuk dan membantu rekonstruksi Gaza. Kempat, mendorong Palestina segera merdeka melalui two state solution,\" tegasnya. Perlu Perubahan Narasi Sementera itu Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Tengku Zulkifli Usman mengatakan, bahwa Presiden AS Donald Trump akan membuat situasi geopolitik semakin tidak menentu dengan berbagai keputusan ekstremnya, terkait Palestina. \"Di periode pertama mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Dan di periode kedua juga akan banyak hal-hal ekstrim yang akan dilakukan dan tidak menguntungkan Palestina,\" kata Zulkifli Usman. Ia berharap ke depannya perlu ada perubahan narasi dalam memperjuangkan Palestina, tidak bisa lagi sekedar hanya memberikan bantuan kemanusiaan atau donasi. \"Jadi apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan menunjuk Wakil Menteri Luar Negeri yang khusus mengurus Dunia Islam (Anis Matta) adalah bagian dari perbaikan narasi pembelaan untuk Palestina,\" ujarnya. Pembelaan terhadap Palestina, menurutnya, kurang menyentuh substansi selama ini, sehingga solidaritas untuk Palestina hanya menjadi komoditas politik saja untuk mencari suara elektoral bagi kelompoknya saja. \"Jadi selama empat tahun, Pak Prabowo akan selalu berhubungan dengan Donald Trump untuk masalah Palestina. Dan ketika berhadapan dengan Trump, maka narasi-narasi Pak Prabowo harus terus diperkuat,\" ujarnya. Sebab, penyelesaian masalah Palestina tidak akan ada solusi selamanya, kecuali dengan pendekatan geopolitik global. Sebab, apabila terus berbicara masalah bantuan, donasi atau sumbangan, maka Palestina tidak ada harapan untuk merdeka. \"Kita bicara Palestina ini sudah hampir 100 tahun tidak selesai, berapa bantuan dan sumbangan yang telah diberikan. Makanya kita minta pemerintahan Pak Prabowo ini benar benar konsen terhadap Dunia Islam dan Palestina,\" katanya. \"Presiden akan lebih banyak ceramah di forum-forum internasional untuk menyakinkan dunia, Dimana Palestina harus merdeka dan rakyatnya menentukan nasibnya sendiri,\" tandasnya. Sedangkan aktivis Palestina, Muhammad Husein Gaza mengkhwatirkan akan adanya gelombang besar normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel pasca gencatan senjata. \"Saya khawatir gencatan senjata di Gaza adalah bagian dari upaya normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Kita berharap Indonesia terus konsisten dan komitmen dalam dukungannya terhadap Palestina, bukan sebaliknya ikut melakukan normalisasi hubungan diplomatik denfan Israel,\" katanya. (*)
POPULER
