POLITIK
Pemerintah Diharapkan Gunakan Strategi Hankam dan Intelejen dalam Penanganan Serangan Siber
Jakarta| FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) bisa segera diselesaikan agar tidak membebani pemerintahan ke depan. Sebab, ancaman siber ke depan akan semakin besar, sehingga peretasan PDN saat ini perlu ditangani lebih serius, dengan strategi pertahanan dan keamanan (hankam), serta intelejen. \"Partai Gelora cukup sering menyorot tema peretasan dalam konteks keamanan data konsumen dan data negara. Hal ini mengkhawatirkan karena terus menguat dan meluas,\" kata Endy Kurniawan, Ketua DPN Partai Gelora di Jakarta, Rabu (3/7/2024) sore. Hal itu disampaikan Endy Kurniawan dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \"PDN Jebol Diretas, Bahaya Di Mana Negara?\", yang ditayangkan di Gelora TV, Rabu (3/7/2024). Diskusi yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedy Miing Gumelar ini juga dihadiri Anggota Komisi I DPR Dave Laksono, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, serta Pakar Telematika dan IT Roy Suryo. Partai Gelora, kata Endy, mengusulkan agar pemerintah segera membentuk matra khusus siber, selain matra darat, laut dan udara agar strategi penanganan serangan siber lebih terintegrasi, termasuk menjaga kedaulatan data nasional. \"Narasi Partai Gelora adalah menjadikan Indonesia superpower baru, oleh sebab itu siber perlu perhatian khusus kalau perlu dibentuk matra khusus siber. Strateginya harus terintegrasi dengan hankam untuk menjaga kedaulatan data nasional,\" katanya. Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, ide awal membuat PDN adalah untuk menyatukan data secara nasional dari tingkat pusat hingga daerah, bahkan desa, agar memudahkan dalam pengamanan datanya. Namun, peretasan PDN ini telah memalukan Indonesia sebagai bangsa dan negara, serta terbukti bahwa sistem data nasional tersebut, memiliki banyak kelemahan, dimana hacker komunitas saja bisa meretas. Menurut Dave, DPR telah mengganggarkan pembuatan PDN setiap tahunnya sebesar Rp 20 triliun sejak 2019 hingga 2024, dimana pembangunan infrastrukturnya dimulai oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate. \"PDN ini anggarannya sangat besar, tiap tahun kita anggarankan sekitar Rp 20 triliun, sekarang sudah menghabiskan lebih dari Rp 100 triliun. Tapi pertanyaan kita, kenapa sistem pengamanannya mudah diretas, datanya bisa dicuri dan tidak ada back up data,\" katanya. Komisi I DPR, lanjut Dave, pada awalnya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut tuntas peretasan PDN, tapi karena masa jabatan anggota DPR periode ini akan berakhir pada 30 September, maka hal itu diurungkan. \"Dan pemerintah juga sudah melakukan auditing melalui BPKP. Kita minta Menkominfo dan BSSN memberikan penjelasan pada masa sidang mendatang. Hasil temuannya sejauh mana, transformasinya seperti apa, dan langkah mitigasinya. Ini yang mau kita dengar,\" ujar politisi Partai Golkar ini. Usai mendengar penjelasan dari Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, kata Dave, DPR akan mengundang Badan Intelejen Negara (BIN), Polri dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan peretasan tersebut. Peretasan PDN Diduga Terkait Judi Online Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, peretasan PDN ini sebagai tragedi kegagalan negara dalam mengantisipasi dan memitigasi di era digital. \"Era digital ini sudah 10 tahun digelorakan pemerintah, tapi ternyata pemerintah nampak gagap, tidak siap mengantisipasi era digital itu sendiri. Infrastruktur dan SDM juga tidak siap, sehingga hal ini menjadi tragedi dan kegagalan negara,\" kata Tulus Abadi. Karena PDN dikelola satu pintu, maka ketika diretas hacker, akibatnya seluruh pelayanan publik terutama yang strategis menjadi lumpuh dan terganggu di lapangan. \"Selain lumpuhnya pelayanan publik, yang sering tidak disadari adalah perundungan data pribadi milik masyarakat. Di era digital ini, data pribadi ini menjadi harta karun kita. Harusnya menjadi perhatian utama pemerintah,\" ujarnya. YLKI menduga peretasan PDN ini terkait upaya pemerintah dalam memberantas kasus judi online dan pinjaman online ilegal, serta kelengahan pemerintah yang hanya mengambil ceruk ekonomi digital sebagai pemasukan, tapi tanpa mengantisipasi dampak permasalahan yang timbul. \"Padahal tingkat kriminalitasnya sangat tinggi, banyak penumpang gelap di era digital ini. Tapi datanya tidak back up, dan SDM-nya yang handle juga tidak handal,\" tandasnya. Sedangkan Pengamat Telematika dan IT Roy Suryo mengatakan, kerugian negara dari kasus peretasan PDN ini sangat besar bagi publik dan keamanan negara. \"Kalau yang tidak mengerti, bilang aman-aman saja karena data kita dikunci. Tapi kalau dari teori konspirasi justru banyak yang senang, datanya hilang,\" kata Roy Suryo. Mengingat dampak peretasan PDN ini sangat besar, seharusnya DPR, kata Roy Suryo, membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan YLKI memfasilitasi gugatan class action kepada negara. \"Kasus ini tidak cukup diselesaikan melalui Panja atau Rapat Kerja, tapi harus melalui Pansus mengingat kerugian yang sangat besar. Dan saya mau memprovokasi tipis-tipis agar YLKI melakukan gugatan class action kepada negara, \" katanya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini meminta pemerintah tidak mempercayai pelaku peretasan Brain Chiper yang akan memberikan \'kunci\' gratis untuk membuka data PDN Sementara di Surabaya yang diretas. \"Dari kemarin saya ditanya media, mas kira-kira dikasih kunci nggak? Saya bilang coba dibaca baik kata-katanya, Rabu ini. Itu tidak dikatakan Rabu 3 Juli, bisa Rabu depan, bisa Rabu tahun depan. Rabunya kita tidak tahu kapan, bisa kapan-kapan. Kita kena prank,\' katanya. Sebab, dalam sejarah peretasan didunia tidak pernah ada hacker yang minta maaf, sehingga pernyataan Brain Chipper itu hanya sekedar prank. \"Apalagi pemerintah saja tidak meminta maaf ke rakyatnya, malah hackernya yang minta maaf, sehingga hal ini menjadi aneh. Dan sampai hari ini, terbukti tidak diberikan kuncinya. Kita memang kena prank,\" pungkas Roy Suryo. (*)
Nawadosa Jokowi di Depan Mahkamah Rakyat Luar Biasa
Jakarta| FNN - Inisiator, penggagas dan pencetus Maklumat Yogjakarta pada 18 Mei 2024 yang terdiri dari Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto, Prof. Dr. Rochmat Wahab M.Pd., M.A., Prof. Dr. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D., menyimpulkan bahwa negara hari ini dalam keadaan bahaya. Setidaknya ada sembilan dosa besar Jokowi yang mengakibatkan Indonesia terpuruk hari ini. Berikut rilis lengkap yang diterima redaksi FNN, Ahad (30/06/2023). INDONESIA DALAM BAHAYA Kami Penggagas dan Pencetus Maklumat Yogjakarta (18 Mei 2024 ) : Dengan senantiasa berlindung dan memohon pertolongan Tuhan YME, untuk menyelamatkan Indonesia . Terus mencermati perkembangan dinamika denyut nadi kehidupan praktek penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Keadaan terus memburuk dan membahayakan eksistensi NKRI Telah muncul 9 catatan dosa dosa Jokowi melalui Persidangan Mahkamah Rakyat di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/6/2024). \"Memperingatkan Presiden Jokowi\" : Jangan mengabaikan suara / aspirasi rakyat ( Mahkamah Rakyat ) , apalagi muncul dan lahir dari lingkungan kampus (terlampir). .Apabila suara / aspirasi rakyat tersebut di abaikan maka benar benar NKRI dalam bahaya. Presiden harus introspeksi dan memperbaiki diri untuk menghindari segala kemungkinan lahirnya kemarahan rakyat yang lebih besar akan menerpa dan menimpa dirinya. Inisiator, Penggagas dan Pencetus Maklumat Yogjakarta (18 Mei 2024) - Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto- Prof. Dr. Rochmat Wahab M.Pd., M.A.- Prof. Dr. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D. Lampiran: \"TUNTUTAN MAHKAMAH RAKYAT LUAR BIASA\"--------------------Program pembangunan ala Jokowi atau Nawacita yang mengakibatkan maraknya ketidakadilan menjadi sembilan dosa atau Nawadosa yang disampaikan dalam Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Dosa Dosa Jokowi : Pertama merupakan perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat yang terjadi akibat ambisi investasi Jokowi. Untuk melancarkan bisnisnya, pemerintah menggunakan kata eco atau green agar menciptakan citra ramah lingkungan yang sesungguhnya menimbulkan kerusakan ekologis dan permasalahan sosial, seperti pembangunan IKN. Kedua, kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi terhadap masyarakat yang menuntut dan membela haknya, seperti kasus Wadas, Rempang, hingga kriminalisasi buruh. Fenomena “No Viral No Justice” pun menjadi contoh besar aparat penegak hukum tidak memproses laporan pelanggaran sebelum laporan tersebut viral dan mendapatkan tekanan sosial dari masyarakat. Ketiga, kejahatan kemanusiaan dan pelanggengan impunitas yang menunjukkan hukum tajam ke bawah selama era Jokowi. Kasus kekerasan terhadap masyarakat di Papua hingga peristiwa Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa menjadi contoh nyata impunitas yang membuat kasus pelanggaran hak sipil tak pernah dituntaskan akibat pembiaran dari pemerintah. “Impunitas yang melenggang bebas selama rezim ini memberikan ruang untuk melakukan kesalahan secara terus-menerus karena tidak ada mekanisme penghukuman. Karenanya, pelanggaran HAM yang terjadi difasilitasi oleh negara. Maka, penyelesaian harus diserahkan pada mekanisme yang disepakati oleh rakyat untuk menghapus kultur impunitas dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran dan kejahatan HAM berat,” ujar Dimas Bagus Arya dari Kontras. Keempat, komersialisasi, penyeragaman, dan penundukan sistem pendidikan yang mengakibatkan carut-marutnya sistem akademik di Indonesia. Pendidikan yang menjadi hak dasar setiap warga justru dikomersialisasi dengan biaya pendidikan yang mahal dan berbanding terbalik dengan kesejahteraan guru. Kelima, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta tindakan perlindungan koruptor. Penindakan yang lemah bagi para koruptor, pemecatan pegawai KPK yang menolak upaya penggembosan KPK, hingga perkawinan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan keluarga Jokowi menjadi bukti bobroknya sistem hukum di Indonesia. “Pemberantasan korupsi terburuk terjadi selama sepuluh tahun masa pemerintahan Jokowi. Dari sekian banyak kasus korupsi yang jumlahnya triliunan rupiah kurang dari Rp10 persen yang dikembalikan ke negara. Sayangnya, presiden tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memberantas kasus korupsi. Pemerintah malah memotong taring untuk dilaksanakannya pemberantasan kasus korupsi. Selain itu, nepotisme dan politik dinasti ditunjukkan secara terang-terangan saat Pilpres tahun ini. Semangat anti-korupsi dalam UUD 45 justru digerogoti selama sepuluh tahun masa Jokowi,” ujar Yaser Aulia dari Indonesia Corruption Watch (ICW). “Dosa rezim hari ini adalah pelemahan pemberantasan korupsi dan yang menjadi perhatian adalah kepastian hukum dan bisnis yang dapat dilihat dari praktik revolving door. Analogi itu kita artikan seperti pejabat adalah pebisnis dan ada juga pebisnis yang jadi pejabat atau pebisnis yang mempengaruhi pejabat. Praktik ini banyak di pengelolaan SDA. Praktik revolving door ini new normal di Indonesia dan menjadi satu hal yang dititikberatkan dalam Mahkamah Rakyat ini,” ujar Bagus Pradana dari Transparency Indonesia. Keenam, eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan program solusi palsu untuk krisis iklim. Eksploitasi besar-besaran terhadap SDA seperti penghancuran wilayah Indonesia bagian Timur untuk proyek hilirisasi nikel, solusi ketenagalistrikan yang masih menggunakan batubara, hingga penggunaan biomassa yang menebang hutan secara besar-besaran. “Hari ini kita kembali berduka karena lubang tambang di Samarinda, Kalimantan Timur kembali menelan korban jiwa, yaitu dua pelajar berusia sembilan tahun. Selama 2011 hingga 2024 ada 47 korban yang meninggal di lubang tambang di Kalimantan Timur. Ketujuh: Pembobolan PDN (Pusat Data Nasional) dan kontrak penyimpanan dan pengolahan data pemilihan umum Indonesia adalah kejahatan terbesar terhadap bangsa dan negara yg dilakukan oleh pimpinan pemerintahan dan perusahaan negara, yg berdampak luat biasa. kejahatan pembocoran dara dan atau menyerah- kan pengumpulan dan pemrosesan dara pada perusahaan atau non perusahaan non pemerin-tah harus dilarang dan bagi yg melanggar dikenakan hukuman seberat-beratnya.(*)
Waspadai Politik Dinasti dalam Pilkada Serentak 2024
Jakarta | FNN - Komunitas Forum Tanah Air (FTA) merasa prihatin atas terjadinya kemerosotan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, FTA menyampaikan seruan kepada masyarakat Indonesia dalam menghadapi Pemilu serentak November 2024 mendatang. Redaksi FNN menerima rilisnya pada Ahad (30/06/2024). Berikut isi lengkapnya: SIKAP & SERUAN FORUM TANAH AIR (FTA) DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 Sahabat seperjuangan FTA dimanapun berada. Pilkada serentak 2024 sudah di depan mata. Calon-calon kepala daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota akan sibuk mencuri hati rakyat agar memperoleh suara, tidak peduli apapun caranya. Sebagian masyarakat/pemilih memberikan suaranya dengan harapan setelah terpilih kepala daerah tersebut akan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat secara maksimal. Sebagian lainnya tidak begitu peduli dengan sosok bahkan program calon pemimpin, bagi mereka pemberian berupa bansos, serangan fajar atau lainnya lebih penting dari pada semua rencana-rencana kerja sang kandidat untuk mendapatkan suara mereka. Inilah kenyataan yang harus dilalui dalam kontestasi politik di tanah air, sehingga wajar bila pragmatisme sangat tinggi, tidak saja di antara para calon pemimpin tapi juga di kalangan pemilih. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk berdiam diri dan membiarkan semua anomali politik berlangsung. Sampai kapan kita bisa menerima keadaan ini sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan berpolitik? Forum Tanah Air (FTA) mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam memberikan suaranya terhadap para calon-calon kepala daerah dalam pilkada serentak yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Rekam jejak para calon harus di pertimbangkan sebelum memutuskan pilihan, karena suara yang diberikan akan berpengaruh dalam situasi dan kondisi kehidupan rakyat selama lima tahun ke depan. Sudah saatnya rakyat menjadi pemilih cerdas dan tidak buta politik. Rakyat harus belajar dari pengalaman buruk dalam setiap kontestasi pemilu selama ini. Rakyat lebih sering tertipu oleh janji-janji calon pemimpin melalui taktik politik tanpa realisasi. Rakyat sering terbuai dengan tebar pesona para kandidat yang menjanjikan kehidupan bermasyarakat yang serba ideal dan berujung pada kekecewaan karena ternyata itu hanyalah isapan jempol belaka. Bagaimana bisa mendapatkan calon pemimpin yang baik bila sejak awal pencalonan untuk mendapatkan partai pendukung saja sudah sangat transaksional, kemudian untuk biaya kampanye dan membeli suara rakyat membutuhkan dana yang besar. Semua dihitung sebagai investasi yang tentunya akan diharapkan pengembaliannya, Return on Investment (ROI). Pada saat berkuasa tentu menjadi bagian dari prioritas sang pemimpin untuk menjamin ROI tersebut, selain upaya bagaimana agar tetap bisa berkuasa. Untuk menghadapi berbagai hal tersebut, berikut beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian para pemilih; Jangan biarkan DINASTI POLITIK terjadi di daerah. Negara kita adalah negara Demokrasi, BUKAN MONARKI. Dari daerahlah diharapkan menjadi pondasi utama dalam menggerakkan ekonomi nasional.Jangan pilih calon pemimpin yang punya rekam jejak dan pernah terkait KORUPSI, KOLUSI & NEPOTISME (KKN). Ini syarat mutlak pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.Jangan gadaikan suara demi rupiah karena pemberian “serangan fajar” dari calon kepala daerah, itu sangat merugikan kehidupan rakyat. Beberapa rupiah yang diberikan hanya bisa digunakan untuk sesaat, tapi dampak kerugian yang ditimbulkan akan dirasakan selama mereka menjabat. Pilih calon pemimpin yang punya rekam jejak positif, memiliki ide dan gagasan yang baik untuk membangun dan mensejahterakan rakyat daerahnya. Anda sendiri memiliki pilihan untuk membentuk masa depan Anda dan masyarakat disekitar Anda, segala yang terjadi dalam hidup ini adalah hasil dari pilihan yang Anda buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Hormat Kami kepada seluruh rakyat Indonesia. Forum Tanah Air (FTA).
RUU Kepolisian Upaya Sandera & Fait Accompli Presiden Prabowo (Bagian-1)
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawan Senior FNN SURAT Terbuka Kepada Yang Terhormat Bapak Jendral TNI (Purn.) Haji Prabowo Subianto Sebagai Presiden Indonesia Terpilih 2024-2029. SELASA 28 Mei 2024 lalu, publik Indonesia dibuat terkaget-kaget oleh DPR. Masalahnya diam-diam DPR menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai “RUU Hak Usul Inisiatif Dewan”. Nama lengkapnya “Perubahan Ketiga RUU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Luar biasa perjalanan RUU yang satu ini sampai dengan ditetapkan menjadi “RUU Hak Usul Inisiatif Dewan”. Dibilang luar biasa karena prosesnya yang terkesan senyap dan sembunyi-sembunyi. Masyarakat sipil (civil society) tidak banyak yang mengetahuinya. Kalangan civil society baru mengetahui setelah ditetapkan oleh DPR. Diam-diam DPR sudah tok saja. Resmi diputuskan sebagai “RUU Hak Usul Inisiatif Dewan”. RUU yang satu ini ternyata bukan maunya pemerintah Presiden Joko Widodo. Bukan juga maunya Polri. RUU Kepolisian maunya DPR. Yang punya keinginan dan hajat maha tinggi adalah DPR. Kesannya DPR yang paling bernafsu untuk menggolkan RUU Kepolisian untuk perubahan ketiga ini. Untuk itu, berbagai alasan dari DPR disiapkan, dan dicoba untuk disampaikan kepada publik sebagai dalil pembenaran. Bahkan diduga komunitas pers atau media masa nasional juga sudah digarap DPR. Diajak untuk bekerja sama dengan DPR sebagai pihak pengusul RUU. Tentu saja bukan lagi rahasia kalau tidak ada itu makan siang gratis. Kemungkinan saja sejumlah angka dan imbalan yang menggiurkan sudah dijanjikan kepada komunitas pers dan media massa nasional. Bahkan diduga beberapa pihak dan sejumlah kalangan civil society dari praktisi hukum juga sudah digarap. Targetnya adalah jangan sampai ada protes sana-sini terkait RUU Kepolisian ini. Selain itu, diduga DPR berharap jangan sampai RUU Kepolisian ini menjadi isu nasional. Kalau menjadi isu nasional, DPR bisa ngeri-ngeri sedap. Kemungkinan DPR sangat takut kalau sampai RUU Kepolisian ini menjadi isu nasional. Khawatir banyak tantangan yang berdatangan dari civil society. Apalagi kalau protes civil society mendapat dukungan dari Pak Prabowo Subianto. Bisa berantarakn RUU Kepolisian ini. Kalau banyak protes dari civil society, khawatir RUU Kepolisian ini bisa gagal menjadi undang-undang. Padahal mungkin DPR berharap, RUU Kepolisian ini sudah diketok menjadi undang-undang di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kelihatannya sejumlah anggota DPR kini lagi ngebet kejar tayang. Entah siapa bandarnya? Bandarnya sih sampai sekarang kelihatan masih buram dan samar-samar. Bandarnya hampir pasti bukan dari Kepolisian atau Mabes Polri. Sejumlah anggota DPR diduga bernafsu menjadikan RUU Kepolisian ini menjadi untuk undang-undang secepatnya di in juri time. Mungkin kejar sisa masa jabatan yang tinggal empat bulan lagi. Apalagi banyak anggota sekarang tidak terpilih untuk periode 2024-2029 nanti. Kejar tayang DPR ini, mungkin saja untuk memperlihatkan kepada sang bandar yang membiayai. DPR sudah kerja lho. Buktinya sudah menjadi “RUU Hak Ususl Inisiatif Dewan” nih. Bandarnya mungkin dari oligarki yang terkenal licik, picik, tamak dan rakus. Mungkin juga dari kalangan pengusaha tambang dan bandar judi online. DPR diduga berupaya agar sebelum Pak Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden, RUU Kepolisian ini sudah menjadi undang-undang. Makanya proses awalnya terkesan senyap dan sembunyi-sembunyi. Baru ketahuan kalangan civil society setelah disahkan oleh DPR sebagai RUU Hak Usul Inisiatif Dewan. Hebat DPR kita yang banyak terlibat transaksi judi online tersebut. Sayangnya dengan adanya RUU Kepolisian ini, DPR diduga hendak menyandra Pak Jendral TNI (Purn.) Prabowo Subianto. DPR juga diduga hendak menghina Pak Prabowo yang jago masalah keamanan itu. DPR kira Pak Prabowo itu tidak pahami masalah keamanan dan pertahanan. Padahal Pak Prabowo itu sangat paham dan kuasai, bahkan sampai dengan khatam masalah-masalah keamanan dan pertahanan. DPR jangan kira Pak Probowo adalah figur sipil yang tidak pahami masalah keamanan dan pertahanan negara. Pak Prabowo Subianto jangan sampai difait accompli oleh DPR begitu dong. DPR jangan bikin RUU yang kekanak-kanakan beginilah. RUU ini terlihat sudah jorok, dan norak pula mainannya. Jadi teringat Presiden Gus Dur yang pernah bilang “DPR seperti Taman Kanak-kanak”. Mainan DPR kali ini terkait RUU Kepolisian terlalu picisan, dungu dan dongo pula. Mudah dan gampang bangat untuk dibaca, kalau DPR sedang fait accomli Pak Prabowo Subianto. Padahal Pak Prabowo itu salah satu tentara terbaik Indonesia. Pak Prabowo itu intejelijen terbaik yang dipunyai Indonesia. Masa intelijen terbaik ko mau difait accompli sama DPR juga? Ah, DPR jangan nora dan jorok gitu dong mainnya. Sebagai intelijen terbaik (Sandhi Yudha), Pak Prabowo pasti tahu siapa-siapa saja yang menjadi leader atau pemain utama gagasan RUU Kepolisian ini di DPR. Termasuk juga kemungkinan mereka yang ada di lingkaran terdekatnya. Mungkin saja Pak Prabowo diam ini untuk menguji loyalitas orang-orang terdekatnya. Apalagi di sekitar Pak Prabowo ada kumpulan jenderal-jenderal hebat. Ada Pak Marsekal TNI (Purn.) Imam Sufaat, Pak Jenderal Pak Jenderal Polisi (Punr.) Sutanto, Pak Jenderal Polisi (Purn.) Sutarman, Pak Letnan Jenderal TNI (Purn.) Syafrie Syamsudin, Pak Letnan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, Pak Mayor Jenderal TNI (Purn.) Glenny Kairupan dan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Eko Wiratmoko. Ada juga Pak Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Iriawan (Iwan Bule), Pak Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Condro Kirono dan Pak Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Boy Rafly. Para jenderal hebat di sekitar Pak Prabowo Subinto ini pasti paham itu mainan DPR yang terkesan odong-odong, kaleng-kaleng dan beleng-beleng terkait RUU Kepolisian ini. Mungkin saja diam-diam Pak Prabowo sedang menguji loyalitas teman-teman dekatnya di DPR. Kita tunggu makna diamnya Pak Prabowo Subianto terkait RUU Kepolisian yang lagi kejar tayang ini. (bersambung).
Pemerintah Disarankan Gunakan Metode Follow The Money agar Efektif Berantas Judi Online
Jakarta | FNN -Kabareskrim Polri 2008-2009 Susno Duadji menegaskan, upaya memberantas praktik judi online di Indonesia itu sebenarnya sangat mudah, tinggal kemauan dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, apakah serius atau tidak. \"Praktik judi online itu sudah bertahun-tahun, Presiden baru terkaget-kaget setelah ada polisi yang dibakar, melibatkan anak SD dan orang tua dari segala kelompok umur. Tapi ini lebih bagus terlambat daripada tidak,\" kata Susno Duadji dalam Gelora Talks dengan tema \'Jeratan Pinjol + Judol = Duet Maut Pembawa Nahas, Rabu (26/6/2024). Menurut Susno, praktik judi online telah berkembang sedemikian rupa, karena dianggap biasa-biasa saja, sehingga tidak ada upaya diberantas secara serius. Padahal aturan hukumnya sudah jelas, termasuk bagaimana cara memberantasnya, karena jejak digital transaksinya ada, sehingga mudah ditelusuri. \"Memberantas judi online itu jauh lebih gampang daripada memberantas judi offline di kamar-kamar hotel atau di rumah-rumah yang pesertanya tidak sampai jutaan, itu lebih susah ditangkap karena harus ada buktinya. Tapi kalau judi online itu semua terdaftar, termasuk soal pinjaman online,\" ujarnya. Susno mengatakan, semua akses judi online bisa ditelusuri, meskipun bandarnya berada di Vietnam, Kamboja dan Filipina, karena semua transaksinya diawali dari Indonesia. \"Tinggal kerjasama dengan bank dan provider, kemudian diawasi oleh Kemenko Polhukam dan Polri lakukan penindakan. Permasalahannya itu satu, tinggal kemauan, mau memberantas atau tidak, itu saja, \" katanya. Namun, ia tidak yakin praktik judi online di Indonesia akan bisa diberantas sama seperti praktik pungli di setiap kementerian/lembaga pemerintah. Sebab, praktik itu tetap ada meski presiden sudah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menghentikannya seperti pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online ini. \"Saya tidak yakin ini akan terberantas kalau melihat kemauan. Kenapa? Mari kita lihat yang namanya satgas, sampai sekarang satgas pungli dibentuk oleh Presiden juga belum bubar, tapi mana punglinya yang ditangkap? Apakah punglinya habis? Tidak,\" katanya. Memberantas judi online yang sudah membawa dampak buruk di masyarakat, kata Susno, memerlukan kemauan dari pihak-pihak terkait. Susno ragu pemerintah mampu memberantas judi online. \"Satgas (judi online) ini bagaimana? Ya saya pikir setali tiga uang (dengan satgas pungli). Ya saya bicara seperti ini supaya terdengar, dan ini tantangan. Artinya saya selaku rakyat, bukan lagi anggota Polri, meragukan ini akan berhasil,\" beber dia. Menurutnya, keraguan ini harus dijawab melalui keseriusan sejumlah pihak. Bukan hanya aparat penegak hukum, keseriusan juga harus ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), maupun Satgas yang terdiri dari beberapa unsur. \"Kemudian karena ini pakai bank, untuk melacaknya tidak sesulit judi offline karena jejak elektronik ada. PPATK kan bisa melacak rekening siapa transfer ke mana. Berapa banyak. Dan bisa juga kerja sama internasional kan, melalui interpol dan lain-lain,\" tutur Susno. Susno mengapresiasi langkah Partai Gelora yang menaruh perhatian besar dalam upaya memberatas praktik judi online dan pinjaman online dengan menggelar diskusi ini. \"Saya bersyukur Partai Gelora menaruh perhatian besar, partai lain tidak ada. Memberantas judi online dan pinjaman online sangat penting, karena membawa dampak buruk kepada masyarakat kita,\" pungkas Susno. Ketua DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim mengatakan, Partai Gelora akan terus membangun kesadaran literasi digital dan literasi keuangan. Sebab, permasalahan judi online dan pinjaman online menjadi problem nasional yang harus diselesaikan bersama, tidak hanya dibebankan ke pundak pemerintah saja untuk memberantasnya. \'Ini kita anggap sebagal problem nasional. Kalau kita mau maju ke depannya, bagaimana kita akan menempatkan masalah ini. Kita harus mencari solusi bersama,\" kata Henwira Halim. Henwira berpandangan, praktik judi online dan pinjaman online yang marak akhir-akhir ini dilatar belakangi banyak hal seperti masalah kemiskinan, pendidikan, tantangan, kejahatan transaksional dan internasional crime . \"Jadi ini tidak sekedar masalah kecil, tapi sudah kategori krisis, masif di segala lapisan masyarakat, dan itu masalahnya ada di hulu dan hilir. Artinya pemerintah sebagai ujung tombak mesti melakukan tindakan represif, sementara kita (masyarakat) sebagai perisainya harus ikut membangun kesadaran bersama literasi digital dan literasi keuangan,\" tandasnya. Tidak Boleh Jadi Devisa Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menganggap segala sesuatu yang bersumber dari hal yang dilarang agama tetap dinyatakan haram dipergunakan, termasuk mencari pendapatan negara yang berasal dari judi online. \"Kalau sesuatu yang sumbernya haram maka akan tetap haram. Namun, hal itu berbeda jika uang hasil praktik judi online telah disita negara. Uang yang disita itu, merupakan tanggung jawab negara untuk dikelola sebagai kepentingan seluruh masyarakat luas,\" kata Marsudi Syuhud. Sehingga kedua hal ini, kata Marsudi, jelas berbeda dalam memaknai dan memahami di dalam agama. Sebab, menyita uang hasil kejahatan judi online bukanlah hal yang dilarang. Yang tidak diperbolehkan yakni secara sengaja negara mencari devisa melalui judi online. \"Namun negara seharusnya juga tidak boleh mencari devisa dan APBN dari hal yang tidak diperbolehkan,\" jelas Marsudi. Menurutnya, untuk memberantas praktik judi online di Indonesia, sangatlah mudah yakni dengan cara pengawasan yang super ketat dari pemerintah. \"Mulai dari rekening, iklan, ngeblok IT server. Itu tugas pemerintah karena sudah ada lembaganya yang bisa melakukan itu,\" katanya. Selain itu, cara lainnya adalah adanya penyuluhan kepada masyarakat melalui digital, guru dan an orang tua di rumah. \"Tapi kalau sudah diberikan literasi tanpa menutup kesempatan itu (judi online), juga percuma,” pungkasnya. Pakar Cyber Security dan IT Vaksincom Alfons Tanujaya menyarankan motede follow the money efektif untuk memberantas judi online. Menurutnya, metode follow the money dapat menekan angka perjudian. Namun harus ada kerjasama antara pihak kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan OJK. \"Kami sarankan yang efektif itu, follow the ads, follow the money, tetapi syaratnya perlu ada yang memiliki akses dan memiliki wewenang, Kepolisian, PPATK dan OJK,\" kata Alfons Tanujaya. \"Apa fungsinya? Jadi tiap kali dia pasang iklan ga usah di blokir iklannya, walaupun dia masuk ke situs pemerintah, dia akan meminta pemainnya untuk memasukkan nomor whatsapp (WA), harus setor uang ke rekeningnya, kalau udah setor akan di kasih tau servernya nah tiga ini kuncinya,\" sambungnya. Alfons juga menjelaskan, bahwa setelah nomer WA tersebut telah diamankan, selanjutnya pihak kepolisian dapat bergerak untuk melacak nomer tersebut dan menagkapnya. \"Polisi meminta ke provider kalau nomer whatsapp ini siapa, provider bisa ngasih data dan Polisi bisa tangkap orang itu,\" jelasnya. Selain itu, Alfons mengungkapkan, bahwa OJK dan PPATK dapat melacak transaksi antara pemain dengan bandar judi online. Sehingga keduanya dapat mengetahui siapa pemilik rekening tersebut dan langsung diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk segera diproses. \"Disamperin banknya, disini ada OJK ada PPATK kan, PPATK telusuri, alur uangnya kemana, terus kasih ke Polisi,\" ungkapnya. Alfons pun mengapresiasi langkah dari Kominfo yang telah melakukan pemblokiran terhada IP berbagai negara seperti Filipina dan Kamboja untuk dapat menutup akses judi online di Indonesia. \"Hal ini sangat efektif untuk menekan itu (judi online),\" tandasnya. (Ida)
Habis AMIN Terbitlah AMAN, Menyala Bang!
Oleh Djony Edward l Wartawan Senior FNN Kabar terbaru cukup mengejutkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Selasa (25/6) mengumumkan pasangan Anies Rasyid Baswedan—Mohamad Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta periode 2024-2029. Kabar itu sekaligus menganulir kabar sebelumnya yang disampaikan Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri, pada Ahad (23/6), bahwa DPP PKS memutuskan Mohamad Sohibul Iman jadi calon gubernur DKJ dari PKS. Alasannya karena PKS tampil sebagai pemenang pemilihan legislatif di Jakarta dengan meraih peringkat pertama dengan 18 kursi. Selain itu Sohibul Iman juga mengatrol suara PKS saat menjadi Presiden PKS, tambahan pula mantan Rektor Paramadina itu juga pernah duduk sebagai Wakil Ketua MPR RI. Namun dua hari kemudian, Selasa (25/6), dalam acara Sekolah Kepemimpinan Partai PKS di Grand Sahid Hotel, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengumumkan dalam Sekolah Kepemimpinan bahwa DPP PKS mencalonkan pasangan Anies Baswedan dan Mohamad Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024. Syaikhu menuturkan, hal itu diputuskan usai mendengar beragam aspirasi dan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS. Syaikhu mengaku, DPP sudah menerima surat dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, yang sudah mengusulkan nama-nama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta ke DPP PKS. Di sisi lain, PKS juga mendengarkan usulan dari para tokoh ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan serta masyarakat di DKI Jakarta. Ia menyebutkan, PKS juga mempertimbangkan segala aspek calon pemimpin yang baik. \"Nama-nama yang kemudian dibahas dalam rapat DPP, bahkan aspek-aspek yang jadi pertimbangan utama adalah calon yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik di eksekutif maupun di legislatif, rekam jejaknya terlihat baik, memiliki kredibilitas, dan memiliki kapasitas,\" ujar Syaikhu. Dalam jeda dua hari pengumuman DPP PKS yang mencalonkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur, mendapat respon positif, tapi tidak banyak juga yang merespon negatif. Dalam analisis Bocor Halus Tempo disebutkan, PKS dirayu menduduki posisi satu menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran dan calon wakil gubernur pada Pilgub DKI Jakarta. Namun pengumuman Presiden PKS menepis rumor yang dihembuskan Bocor Halus Tempo. Ada juga netizen X bernama Wahyu mengatakan,”Selama 20 tahun saya dan keluarga mendukung PKS, kalau bukan Anies yang dicalonkan sebagai calon gubernur 2024-2029, saya akan mundur. Dan meminta seluruh keluarga meninggalkan PKS.” Pengumuman Presiden PKS seolah mendengar keluhan netizen itu dan ratusan ribu netizen lain yang bernada sama, mirip dan menyesalkan sikap PKS kalau sampai tidak mendukung Anies sebagai calon gubernur. Pengumuman Presiden PKS juga tentunya telah dikomunikasikan dengan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebab dua partai sahabat saat Pilpres mendukung Anies-Muhaimin (AMIN) itu terus melakukan pertemuan intens dan menjalin komitmen bersama di beberapa pilkada di tanah air. Dari ketiga partai koalisi perubahan ini saja suara yang terhimpun mencapai 36,79% atau 39 kursi di DPRD DKI Jakarta. Masalahnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebelumnya juga sudah menyatakan dukungannya dan tertarik terhadap Anies Baswedan. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini ingin melakukan kerjasama politik, bahasa lain mengajukan calonnya untuk disandingkan dengan Anies Baswedan sebagai cawagub. Dengan pengumuman pasangan Anies-Sohibul Iman (AMAN), maka tertutup peluang PDIP mencalonkan kadernya untuk dipasangkan dengan Anies. Namun karena faktor buruknya hubungan Megawati dengan Jokowi, maka boleh jadi PDIP tetap mendukung Anies, sehingga koalisi AMAN didukung 54 kursi di DPRD DKI atau 50,94%. Boleh jadi PDIP maju sendiri membentuk koalisi lain, namun tetap agak berat melawan pamor AMAN, dimana Anies adalah incumbent yang berprestasi. Setelah Presiden PKS mengumumkan pasangan AMAN, sikap netizen pun berubah drastis, dari yang sebelumnya mengkritik, mencibir, bahkan mengancam, langsung mendukung total. Animo netizen pun euforia di media sosial, sampai-sampai akun DPP PKS di X banjir dukungan, kalau pada pengumuman sebelumnya hanya puluhan ribu responden, maka pada pengumuman terkini mencapai ratusan ribu, bahkan mungkin tembus jutaan hari ini. Akronim pasangan Anies-Sohibul Iman pun diutak-atik oleh netizen dengan berbagai sebutan, selain AMAN, ada juga yang menyebutnya Anabul (Anies-Sohibul). Tetapi yang agak lucu ada yang menyebut dengan ASOI (Anies-Sohibul). Memang agak memaksakan, tetapi kreativitas dukungan ini harus dihargai dan diapresiasi. Aura kemenangan mutlak pasangan AMAN ini seperti tak terbendung, terutama setelah PKS menerima pasangan AMAN. Termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ketika mendengan Sohibul Iman sebagai calon gubernur, beliau menyilahkan karena itulah realitas demokrasi. Tapi telah PKS mendukung pasangan AMAN, Nasdem pun menyambut gembira. Mengapa AMAN? Ada beberapa tafsiriran dan prediksi yang mengemuka terkait zig zag politik, atau manuver politik PKS, antara lain, pertama, AMAN merupakan pasangan serasi dan memiliki peluang menang (probability to win) yang sangat besar. Sehingga kehadiran pasangan AMAN ini menjawab kehausan warga DKI yang menginginkan pempimpin yang mengayomi dan peduli. Kedua, keduanya sama-sama memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Anies bergelar PhD dari Northern Illinois University, Amerika Serikat. Sedangkan Sohibul Iman seorang Doktor dari Japan Advanced Institute of Science of Technology. Ketiga, pasangan AMAN bukan pasangan kaleng-kaleng, baik Sohibul dan Anies sama-sama mantan Rektor Paramadina, sebuah kampus peradaban yang disegani di Jakarta. Keempat, pasangan AMAN adalah bentuk perlawanan berkelanjutan atas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pemerintahan Jokowi. Sehingga diprediksi akan menang mudah karena belum ada kandidat kuat dari kubu sebelah. Termasuk perlawanan terhadap diskriminasi Jokowi terhadap Anies, juga diskriminasi Erick Thohir terhadap Anies, dimana Jakarta International Stadium (JIS) yang megah dan berstandar internasional yang merupakan karya Anies, dikecualikan dalam pertandingan-pertandingan PSSI. Kelima, kehadiran pasangan AMAN benar-benar ingin mengembalikan legacy kepemimpinan Anies yang diacak-acak Gubernur Heru Budi Hartono yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi, bukan gubernur hasil pilihan rakyat Jakarta, tapi gubernur pilihan presiden. Kebijakan Gubernur Heru diketahui telah mengacak-acak kebijakan yang telah ditorehkan Anies sebelumnya. Keenam, selisih suara Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin di DKI Jakarta pada Pilpres 2024 sangat tipis yakni 41,67% melawan 41,07%. Tapi pasangatan AMAN didukung solid Koalisi Perubahan, sedangkan koalisi sebelah terpecah, dimana Ridwan Kamil yang sedianya akan dipasangkan dengan Kaesang setengah hati untuk berlaga di Jakarta. Ridwan Kamil dan Golkar merasa jika berlaga di Jawa Barat sudah pasti menang, sementara ada perbedaan yang belum selesai antara Golkar dan Gerindra, terutama dengan ambisi Jokowi. Ketujuh, para netizen dan kaum milenial di DKI Jakarta, tak kalah hebohnya kaum ibu-ibu pengajian, sudah membentuk simpul-simpul dukungan di seluruh sudut kota Jakarta. Mereka hanya melanjutkan simpul-simpul dukungan ketika Pilpres lalu, sehingga lebih solid dan lebih memastikan kemenangan. Pendek kata, Jakarta akan kembali bersemi pada Pilkpada November 2024 nanti, tambahan pula Jokowi sudah lengser pada 20 Oktober 2024, sehingga tidak bisa ikut cawe-cawe pada Pilkada yang paling fenomenal. Pendek kata, pasangan AMAN benar-benar nendang, bukan pasangan kaleng-kaleng, apalagi beleng-beleng. Pasangan AMAN menyala, seolah mengobati kekalahan pasangan AMIN. Habis AMIN terbitlah AMAN! Perolehan Kursi Parpol Pada Pileg 2024 di DPRD DKI Jakarta 2019-2024
Hasil Survei VOXPOL, Murad Ismail Kembali Jadi Gubernur Maluku (Bagian 2)
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawan Senior FNN KEMBALINYA Irjen Polisi Purnawirawan Drs. Murad Ismail menjabat Gubernur Maluku untuk periode kedua 2024-2029 tampaknya bakal mulus-mulus saja. Kemungkinan tidak banyak menemui hambatan berarti. Mungkin juga tidak sesulit pertama kali maju sebagai calon Gubernur Maluku periode 2019-2024 lalu. Para kandidat yang bermunculan hari ini belum termasuk lawan tangguh untuk Pak MI atau Bang MI, sapaan akrab untuk Murad Ismail. Begitulah gambaran yang didapat lembagai survei VOXPOL Center. Sebut saja Letjen TNI (Purn.) Jeffry Apoly Rahawarin, Febry Calvin Tetelepta dan Said Latuconsina masih jauh di bawah Bang MI. Dari simulasi yang dilakukan VOXPOL Center, para calon yang nantinya menjadi lawan Bang MI mampunyai tingkat keterpilihan di bawah 17%. Sedangkan tingkat keterpilihan Bang MI adalah 42,4% pada pertanyaan jika pemilihan Gubernur Maluku dilaksanakan hari ini. Untuk sementara hasil ini menunjukkan Bang MI masih terlalu kuat kembali menjabat Gubernur Maluku periode kedua. Pada pertanyaan “seandainya pemilihan Gubernur Maluku dilaksanakan hari ini, di antara empat nama berikut siapa yang akan dipilih? Letjen Jeffry Apoly Rahawarin hanya mendapatkan 16,6%. Sementara Febry Calvin Tetelepta hanya dipilih 7,4% dan Said Latuconsina 5,4%. Sedangkan yang tidak tahu atau tidak menjawab 28,3%. Meskipun prosentase yang tidak tahu atau tidak menjawab masih tinggi, yaitu 28,3%, namun kecenderungan pemilih dalam memilih Gubernur Maluku nanti itu cenderung menguntungkan Bang MI. Penyebabnya 24,5% pemilih memilih berdasarkan latar belakang calon sebagai Kepala Daerah (Incumbant). Sedangkan 19,0% memilih berdasarkan latar belakang sebagai politisi atau anggota partai politik. Sedangkan calon Gubernur Maluku yang dipilih badasarkan latar belakang sebagai purnawirawan TNI atau Polri hanya 11,3%. Mereka yang berlatar belakang sebagai akademisi hanya 8,6%. Calon yang punya latar belakang sebagai birokrat lebih kecil lagi, yaitu hanya 7,8%. Kenyataan ini, lagi-lagi membuat langkah Bang MI melanjutkan periode kedua Gubernur Maluku semakin mudah dan ringan. Pengecualian mungkin bisa terjadi kalau ada sutuasi dan kondisi yang politik luar biasa pada diri Bang MI. Selama situasinya masih landai-landai seperti sekarang, langkah Bang MI kembali menjabat Gubenur Maluku tinggal menanti pengesahan tanggal 27 November 2024 saja. Penyebabnya para bakal calon yang menjadi lawan tanding di Pilkada Gubernur Maluku nanti, bukanlah lawan Bang MI yang sepadan atau kuat. Simulasi pasangan dengan calon Wakil Gubernur Maluku, Bang MI masih unggul telak andaikan nantinya dipasangkan dengan siapa saja. Tingkat keterpilihan Bang MI yang tinggi karena faktor figur Bang MI sangat dominan. Artinya rakyat Maluku masih menghendaki Bang MI menjadi Gubernur Maluku tanpa perduli siapa wakilnya. Jika dipasangkan dengan Abu Tuasikal, maka MI unggul dengan prosentase 42,3%. Sedangkan pasangan Jeffry Apoly Rahawarin-Hamdani Laturua hanya mendapatkan 14,0%. Sementara pasangan Barnabar Orno-Said Latuconsina 10,6%. Pasangan Fabry Calvin Tetelepta-Said Latuconsina 8,4%. Tidak tahu atau tidak menjawab 24,8%. Masih dalam posisi tiga pasang calon, bila Bang MI dipasangkan dengan Michael Wattimena, simulasi tingkat keterpilihan mencapai 37,8%. Pasangan Febri Calvin Tetelepta-Abdullah Vanath menempati posisi kedua dengan perolehan 15,3%. Posisi ketiga ditempati Jeffry Apoly Rahawarin-Hamdani Laturua sebesar 13,0%. Sedadngkan posisi ke empat ditempati pasangan Barnabas Orno-Said Latuconsina 10,9%. Merekla yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab 23,1%. Andaikan ada tiga kandidat pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Maluku, bila Bang MI dipasangkan dengan Hamdani Laturua, hasilnya 42,1%. Sedangkan pasangan Jeffry Apoly Rahawarin-Michael Wattimena memperoleh 16,8%. Sementara Barnabas Orno-Said Latuconsina mendapatkan 13,9%. Mereka yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 27,3%. Apabila Bang MI berpasangan dengan Michael Wattimena pada posisi tiga pasangan calon, maka pasangan ini dipilih 42,4%. Sedangkan pasangan Barnabas Orno-Said Latuconsina dipilih oleh 16,4%. Terakhir pasangan Ferbry Calvin Tetelepta- Abdullah Vanath yang hanya dipilih oleh 15,3%. Mereka yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 26,0%. Kalau nanti hanya ada dua pasangan, dan Bang MI berpasangan dengan Hamdani Laturua, maka pasangan ini akan memperoleh 45,6%. Sementara pasangan Barnabas Orno-Abua Tuasikal mendapatkan 23,4%. Mereka yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 32,0%. Jika dua pasangan kandidat Gubernur Maluku itu Bang MI dipsangkan dengan Michael Wattimena, maka pasangan ini memperoleh 46,8%. Sedangkan Barnabas Orno-Abua Tuasikan tetap mendapatkan 23,9%. Sementara yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 29,4%. (selesai).
Hasil Survei VOXPOL, Murad Ismail Kembali Jadi Gubernur Maluku (Bagian-1)
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawan Senior FNN HARI ini dua orang teman mengirim hasil survei dari VOXPOL Center tentang Pemilihan Gubernur Maluku 2024 dalam bentuk PDF. Salah satunya adalah adinda Umar Kei. Hasil survei yang lengkap dengan bagan dan grafiknya. Jumlah halamannya ada 144. Setelah membaca hasil survei, hati kecil beta mengatakan “alhamdulillah wasyukurillah ya robbii. Paling kurang perkiraan beta seng meleset. Dugaan beta bahwa Pak Murad Ismail yang biasa disapa “Pak MI atau Bang MI” ini masih dipercaya masyarakat Maluku ternyata seng meleset. Perkiraan Bang MI masih didukung oleh mayoritas rakyat Maluku ternyata benar. Masyarakat masih menghendaki Bang MI kembali menjabat sebagai Gubernur Maluku untuk periode kedua. Mayoritas masyarakat Maluku ternyata masih menaruh harapan besar di pundak Bang MI untuk membangun Maluku lima tahun ke depan. Banyak agenda perbaikan Maluku lima tahun ke depan yang masih butuh sosok Bang MI. Setelah membaca hasil survei yang tebalnya 144 halaman itu, langkah pertama-tama yang beta lakukan adalah melihat ke pojok kanan dan kiri halaman demi halaman yang beta baca. Siapa atau apa lembaga yang melakukan survei. Oh, ternyata yang cukup menggembirakan, karena yang melakukan survei adalah VOXPOL Center. Validitas dan kredibilitas lembaga survei VOXPOL Center hampir tidak dapat diragukan lagi. Khusus katong di kalangan wartawan, VOXPOL Center sangat dipercaya. Hasil-hasil survei dari VOXPOL Center umumnya tetapt. Boleh dibilang jarang sekali meleset. Kalau ada eror sekalipun, marginnya hanya antara 1-3%. Tidak lebih dari itu. VOXPOL Center melakukan survai selama sepuluh hari. Dimulai dari tanggal 23 Mei sampai 01 Juni 2024. Tujuannya untuk menganalisa persepsi dan harapan masyarakat terhadap tokoh yang akan maju sebagai calon kepala daerah. Juga untuk mernganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Selain itu, VOXPOL menganalisasi preferensi pemilih terhadap tokoh potensial dasi aspek popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas yang maju sebagai calon kepala daerah. VOXPOL juga memetakan dukungan politik kandidat calon kepala daerah dari sisi basis wilayah, dukungan partai, simulasi pasangan dan program strategis. Selain itu, VOXPOL menganalisis kepuasan pemilih terhadap pemerintah daerah, serta isu-isu politik aktual kekinian. VOXPOL Center membangun wacana politik terhadap isu politik strategis yang signifikan berupa penggiringan opini. Hasilnya sangat mencengangkan. Baik popularitas maupun elektabiloitas, Bang MI masih yang tertinggi. Seng ada lawan yang tangguh. Seng ada lawan yang seimbang untuk Bang MI. Untuk itu, kalau mau melawan Bang MI nanti, sebaiknya pikir bae-bae dan panjang-panjang dolo. Bisa-bisa “pele putus, malintang patah” panggal-panggal. Popularitas Bang MI itu tertinggi mencapai 80,8%. Sedangngkan elekabilitasnya juga tertinggi sampai 57,3%. Terlalu jauh meninggalkan para kandidat calon Gubernur Maluku lain yang mengemuka hari ini di Maluku. Popularitas yang bisa mendekat ke Bang MI hanya Bang Barnabas Orno, pasangan Bang MI di priode pertama. Popularitas Bang Orno 62,3%. Sedangkan elektabilitas Bang Orno 36,3%. Tokoh Maluku yang punya elektabilitas di bawah Bang MI, hanyalah Caca Sa’adiyah Uluputy. Elektabilitas Caca Sa’adiyah adalah 51,5%. Sementara popularis caca Sa’adiyah adalah 60,1%. Sedangkan elektabilitas dari kandidat calon Gubernur Maluku lain yang menonjol, seperti Hendrik Lewerissa (HL), Jeffry Apoly Rahawarin (JAR), Febry Calvin Tetelepta (FCT) dan Said Latuconsina (SL) rata-rata di bawah 32%. Elektabilitas Hendrik Lewerissa hanya 31,3%, dengan popularitasnya adalah 45,4%. Sedangkan elektabilitas JAR hanya 29,3%, dengan popularitas 40,8%. Sementara elektabilitas FCT hanya 16,5%, dengan popularitas 28,0%. Posisi terakhir adalah Said Latuconsina dengan elektabilitas 16,1%, dengan popularitas 24,8%. (bersambung). *) Penulis adalah Putra Asli Waihatta Telu, Tala Eti dan Sapalewa.
Fahri Hamzah Usul Presiden Terbitkan Perppu Pilgub Diubah Lebih Sederhana
Jakarta | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menggantikan sistem Pilkada agar diubah lebih sederhana. \"Meskipun proses pilkada sedang berjalan, saya tetap mengusulkan agar presiden membuat Perppu tentang pemilihan gubernur (Pilgub), yang tidak perlu lagi memakai sistem pemilihan Pilkada. Tetapi presiden bisa menempuh cara lain yang lebih sederhana,\" kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/6/2024). Fahri mengaku punya alasan mengenai usulannya tersebut. Menurutnya, gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk memastikan manajemen pembangunan di daerah berjalan lancar. \"Menurut saya, penting seorang gubernur sejalan dengan presiden. Sebab jika tidak, maka pemerintah pusat akan kehilangan kaki tangan di daerah,\" ujar Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora itu seraya menyebut kalau pemilihan gubernur oleh rakyat banyak mudaratnya. Dicontohkan, dengan memberikan kekuatan pilihan rakyat kepada gubernur, salah satu mudaratnya adalah karena kemudian gubernur dan bupati merasa sama-sama memiliki rakyat. Yang akhirnya kebijakan pembangunan gubernur itu beda dan bisa beda dengan bupati juga wali kota. \"Tetapi yang lebih parah adalah apabila dia berbeda dengan presiden, sehingga nyaris presiden itu tidak punya kaki tangan di bawah untuk memastikan pelaksanaan pembangunan, terutama kewenangan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi yang pemerintah daerah atau pemerintah pusat tidak lagi punya aparat di daerah,\" imbuhnya. Namun demikian Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini menegaskan kalau yang disampaikannya hanya sekadar saran. \"Gubernur harusnya fokus menjadi kaki tangan pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah,\" demikian Fahri Hamzah. (*)
Murad Ismail Sudah Menang Lompatan Politik 4 vs 0
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawan Senior FNN ESKALASI politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Maluku semakin ramai. Pembicaraan tentang para kandidat Gubenur, Bupati dan Walikota di laman media sosial (medsos) juga semakin ramai, seru dan menarik. Salah satu figur yang menjadi pembicaraan adalah mantan Gubernur Maluku periode 2019-2024 yakni Irjen Polisi (Punr.) Murad Ismail. Murad Ismail biasa disapa dengan sebutan “Pak MI atau Bang MI”. Hampir dipastikan Bang MI maju untuk periode kedua Gubenur Maluku. Bang MI rencanya berpasangan dengan Bang Michael Wattimena. Kalangan pemerhati politik rumah-rumah kopi di Maluku biasa menyebut Michael Wattimena dengan sebutan “BMW”. Pilkada Gubernur Maluku semakin asyik dan ngeri-ngeri sedap, karena kemungkinan ada sekitar 3-4 kandidat yang berupaya menghadap Bang MI kembali menjadi Gubenur Maluku untuk periode kedua 2024-2029 nanti. Di antaranya Lenjen TNI (Purn.) Jeffry Apoly Rahawarin (JAR), Febry Calvin Tetelpta (FCT), Brigjen Marinir Said Latuconsina dan Hendrick Lewerissa. Mereka yang mendukung upaya penghadangan Bang MI menjadi Gubernur Maluku untuk periode kedua kabarnya banyak. Namun yang menghendaki Bang MI maju lagi menjabat Gubenur Maluku untuk periode priode 2024-2029 lebih banyak. Bagaimana kemungkinan hasil akhirnya? Nanti dilihat dan dibuktikan tanggal 27 November 2024. Namun untuk sementara Bang MI telah memenangkan beberapa lompatan politik dari lawan-lawannya. Padahal upaya-upaya penghadangan telah dilakukan dengan berbagai cara, taktik dan strategi. Hampir semua jurus telah dikerahkan. Namun sementara ini paling kurang Bang MI telah memenangkan pertarungan pra Pilkada dengan skor akhir adalah 4 vs 0 (empat melawan kosong) dari lawan-lawan politiknya. Pertama, ketika penentuan Pejabat Walikota Ambon, Pejabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Pejabat Bupati Buru dan Pejabat Buapti Kebupaten Kepulaun Tanimbar (KKT) tahun 2021 lalu. Kerja keras lawan-lawan politik Bang MI agar pejabat Walikota Ambon, Bupati SBB, Bupati Buru, dan Bupati KKT bukan dari yang diusulkan Bang MI. Ternyata lawan-lawan politik Bang MI gagal total. Kalah telak dengan skor 1 vs 0 untuk kemenangan Bang MI. Faktanya Pejabat Walikota Ambon, Pejabat Bupati Buru dan Pejabat Bupati KKT adalah anak buahnya Bang MI di kantor Gubernur Maluku. Sedangkan Pejabat Bupati SBB adalah mantan Kabinda Sulawesi Tengah. Kedua, saat masih berlaku regulasi pemerintah pusat bahwa semua Gubernur, Bupati dan Walikota harus berakhir masa jabatannya di 31 Desember 2023. Sebagian lawan-lawan politik di Maluku malah sudah siap untuk merayakan syukuran kalau Bang MI berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024. Ternyata harapan, keinginan dan angan-angan lawan-lawan politik Bang MI itu meleset semua. Kalah lagi mereka. Melalui upaya hukum Judicial Review (JR) yang dilakukan Bang MI bersama dengan beberapa Gubernur, Bupati dan Walikota dari daerah lain ke Mahkamah Konstitusi (MK) menuasi sukses. Hasilnya sangat mengembirakan. MK mengabulkan upaya hukum yang dimenangkan Bang MI dan kawan-kawan. Dampaknya masa jabatan Bang MI tidak berakhir 31 Desember 2023, tetapi 24 April 2024. Skor sementara Bang MI menang 2 vs 0 terhadap lawan-lawan politiknya. Ketiga, saat Pemilu Legislatif (Pileg) 14 Februari 2024 lalu. Lawan-lawan politik Bang MI meragukan kemampuan istri Bang MI, Ibu Widya Pratiwi Murad (WPM) untuk bisa lolos ke DPR RI. Malah banyak juga yang telah bekerja keras dan keras untuk menjegal, bahkan mendoakan agar IPW jangan sampai lolos ke DPR RI. Eh, ternayat hasil akhir mencengangkan atmospir politik di Maluku. Hasilnya adalah Ibu WPM bukan saja berhasil lolos ke DPR RI. Sebab Ibu WPM malah meluncur dan melesat bak anak panah yang keluar dari busurnya. Hasilnya sangat mencengangkan semua pihak, baik itu kawan maupun lawan. Lawan sih nampaknya berrdecak kaget, namun kagum juga diam-diam. Ibu WPM malah keluar sebagai pemenang satu dari jatah empat kursi Maluku untuk DPR RI. Bahkan Ibu WPM menjadi peraih suara terbanyak nomor satu untuk DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) seluruh Indonesia. Akibatnya, skor sementara medan pertarungan menjelang Pilkada Gubenur Maluku 2024 menjadi 3 vs 0 untuk kememangan Bang MI. Keempat, saat penetapan Pejabat Gubenur Maluku akhir April 2024 lalu. Medan ini agak sengit dan mendebarkan. Penyebabnya DPRD Provinsi Maluku yang sementara itu dikuasai lawan-lawan politik Bang MI mengusulkan nama ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah mereka yang tidak direkomendasikan oleh Bang MI. DPRD Provinsi Maluku mengusulkan Mayjen TNI Dominggus Pakel, Deputi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, Rektor IAIN Amboin, Jufri Rahman Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan dan Otonomi. Target utama DPRD maluku adalah Mayjen Dominggus Paka. Sementara Zainal Abidin Rahawarin dan Jufri Rahman hanya sebagai pelengkap saja syarat yang diinginkan tiga nama oleh pusat. Hasilnya bukan saja DPRD Provinsi Maluku meleset. Malah keinginan dari lawan-lawan politik Bang MI melalui DPRD Provinsi dibilang gagal tolol (gatot). Padahal semua pintu yang kemungkinan tersedia telah dicoba ddan diusahakan untuk dilalui. Namun dengan kehebatan dan kelincahan lobby Bang MI di tingkat nasional, lawan-lawan politiknya di Maluku lagi-lagi dibuat tercengang antara percaya dan tidak percaya. Figur yang diputuskan Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian menjadi Pajabat Gubenur Maluku adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Sadeli Ie. Orang yang memang diusulkan oleh Bang MI untuk menjadi Sekda Maluku. Akhirnya skor kemenganan Bang MI terhadap lawan-lawan politiknya menjadi 4 vs 0. Kalau tanggal 27 November 2024 nanti Bang MI kembali dipercaya rakyat Maluku menang sebagai Gubernur Maluku untuk priode kedua, maka lengkaplah kemengan Bang MI. Skor akhir nanti menjadi 5 vs 0 untuk kemenangan Bang MI. Kalau sudah begini, Lawan-lawan politik harus mengakui kehebatan dan ketangguhan Bang MI. Jika skor akhir nanti 5 vs 0 untuk kemengan Bang MI, maka tidak kata dan kalimat yang pas dan tepat untuk bang MI, kecuali figur yang hebat hebat dan hebat serta top markotop. Luar biasa Bang MI sebagai petarung sejati untuk Maluku yang lebih baik ke depan. Katong orang Alifuru Seram balang tanah bilang \"Barakate Upu Nanite\" untuk Bang MI. Amin amin dan amin ya robbal ‘aalamamin. (*)
