POLITIK
Money Politik: Madas Nusantara Bentuk Satgas Pemantau Senyap
Jakarta, FNN | Menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, 27 November 2024, Ormas Madas Nusantara membentuk “Satgas Pemantau Senyap” untuk mengantisipasi adanya Money Politik (Politik Uang) yang dilakukan Tim Paslon ke warga-warga. “Brigade Komando (Brikom) Madas Nusantara mengendus akan adanya operasi serangan fajar oleh salah satu Paslon yang khawatir suaranya kecil. Tentu rumor itu kami sikapi dengan membentuk Satgas Pengawas Senyap (Tertutup),” tegas Ketua Umum Madas Nusantara, HM. Jusuf Rizal,SH kepada media di sekretariat Madas Nusantara, Tebet, Jaksel didampingi Ketua Harian, HA. Fauzi dan Sekjen H.Fauzi Satgas Pengawas Senyap itu bergerak dibawah tanpa bentuk. Tidak diketahui masyarakat. Itu seperti operasi senyap dengan memanfaatkan jaringan Madas Nusantara di tingkat bawah. Mulai dari pedagang, penjual ikan dan daging, jual barang rosokan, pedagang sate, dll. Mereka akan menjadi mata dan telinga dibawah bagi demokrasi agar pelaksnaan Pilkada berjalan tanpa money politik. “Berdasarkan pengalaman kami sebagai pemantau Pemilu, titik rawan money politik itu, biasanya H minus satu. Bisa berupa uang (Amplop), Paket sembako, Pulsa elektronik ataupun dikemas dalam bentuk bantuan sosial,dll. Bisa juga main dengan IT dalam proses perhitungan suara,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu. Selain melalui Satgas Pemantau Senyap Madas Nusantara, Jusuf Rizal juga mengatakan akan melibatkan wartawan guna menyoroti praktek money politik dilapangan. Dengan demikian gerak dari pihak-pihak yang melakukan kecurangan akan lebih terbatas. Dikatakan, jika ditemukan praktek money politik, Satgas Pengawas Senyap yang dikomandoi Brikom Madas Nusantara langsung eksekusi membawa ke Sentra Gakumdu (Interkoneksi Lembaga Dalam Penanganan Tindak Pemilu). Tim Satgas itu orang-orang yang berani, yang dibekali aspek hukum maupun fisik. “Kita ingin Pemilihan Gubernur DKI Jakarta berlangsung Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan Jurdil (Jukur dan Adil). Jangan ada intervensi atau cawe-cawe yang membuat kualitas demokrasi tercuderai. Apalagi ada survei-survei bayaran, kita akan gruduk,” tegas Jusuf Rizal aktivis penggiat anti korupsi, Ketum Indonesian Journalist Watch (IJW) itu Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, tanggal 27 November 2024. Hari hasil survei Litbang Kompas, Pasangan nomor Urut 3, Pramono-Rano elektabilitasnya mencapai 38,3 % disusul Ridwan Kanil-Suswono 34, 6% dan Dharma-Kun 3,3%. Masih ada 23% yang belum menentukan sikap. Beda tipis itu menurut Madas Nusantara berpotensi besar adanya serangan fajar atau money politic
Madas Nusantara Luncurkan Gerakan Anti Golput
Jakarta, FNN | Ormas Madas Nusantara meluncurkan Gerakan Anti Golput (GAG) agar semua masyarakat menggunakan hak pilih di Pilkada DKI Jakarta, 27 November 2024. Madas (Madura Cerdas) Nusantara merupakan organisasi etnis ke-Maduraan yang dipimpin Ketua Umum, HM. Jusuf Rizal, aktivis penggiat anti korupsi. Jusuf Rizal juga tercatat banyak memimpin organisasi, termasuk serikat pekerja, pencipta lagu dan media Didampingi Ketua Harian Madas Nusantara, H.Achmad Fauzi, Sekjen, H.Fauzi, Panglima Brikom Madas Nusantara, Andi W, serta Ketua DPW Madas Nusantara DKI Jakarta, Rohimin Jaffar kepada media disebutkan, Gerakan Anti Golput (GAG) merupakan himbauan agar demokrasi pada Pilkada DKI Jakarta berkualitas melalui partisipasi pemilik suara yang maksimal. “Kami menghimbau agar warga Jakarta yang sudah memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya. Jangan tidak mencoblos (Golput) atau coblos semua (Hangus) yang membuat kualitas demokrasi rendah. Ayo bersama kita bangun Jakarta,” tegas Jusuf Rizal pria berdarah Madura-Batak itu. Dikatakan dalam Pilkada DKI Jakarta warga Jakarta tidak mungkin memperoleh Pemimpin Sempurna, sebab kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun ada tiga kandidat Pasangan yang dapat dipilih yaitu Ridwan Kamil-Suswono, Dharma-akun dan nomor tiga, Pramono-Rano Karno. “Kalau ditanya Warga Madura di Jakarta memilih pasangan mana? Pilihan warga Madura kepada Pramono-Rano untuk memimpin DKI Jakarta, 2024-2029. Menurut kami saat ini, Pramono-Rano paling ideal. Merakyat dan peduli,” tambah Ketua Harian dan Sekjen Madas Nusantara, HA.Fauzi dan H.Fauzi Adapun latar belakang peluncuran Gerakan Anti Golput (GAG) di Pilkada DKI Jakarta karena munculnya ajakan dari kelompok masyarakat yang tidak bertanggungjawab dengan menggaungkan ajakan Golput atau Coblos Semua Kertas Suara. Ini seperti ajakan boikot Pilkada DKI Jakarta “Jadi Madas Nusantara menghimbau agar warga Jakarta gunakan suara secara cerdas. Apapun pilihannya. Seperti juga Madas Nusantara yang mendukung Pramono-Rano,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu. Sebelumnya Madas Nusantara yang juga punya Pengurus Unit Kerja (PUK) sektor informal FSPTSI-KSPSI itu sudah mendeklarasikan jika warga Madura di Jakarta Full Support memilih Pramono-Rano untuk memimpin DKI Jakarta, 2024-2029. Pramono-Rano, Yes. Golput No.
Prabowo Ingin Anggota Kabinet Merah Putih Jadi Bagian dari Sistem Pertahanan Semesta di Tengah Situasi Ketidakpastian Geopolitik Global
Jakarta | FNN - Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama Lembaga (Jasama) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Ratu Ratna Damayani menegaskan, Presiden Prabowo Subianto ingin membangun kepemimpinan nasional yang efektif dan solid agar manfaatnya bisa dirasakan publik secara langsung. \"Bagaimana kepemimpinan efektif itu tercipta, maka semua materi retreat harus diberikan di Tidar. Kenapa tidak di Jakarta di gedung tertutup, karena Prabowo ingin memunculkan semangat daya juang tinggi, nasionalisme dan cinta tanah air dari para menterinya,\" kata Ratu Ratna Damayani dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (30/10/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \'Presiden Prabowo & Cerita di Balik Retreat Kabinet Merah Putih\' itu, Ratu Ratna Damayani mengatakan, di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global, Prabowo ingin para pembantunya menjadi bagian dari Sistem Pertahanan Semesta. \"Pak Prabowo melihat, cara militer adalah cara yang tepat untuk meningkatkan semangat kebersamaan tersebut. Dari yang jenderal hingga prajurit naik hercules, semua merasakan lapar, basah-basahan dan lain-lain. Itu ujung-ujungnya ingin mempertahankan eksistensi Indonesia, dan membangun sistem bekerja yang efektif,\" katanya. Mia, sapaan Ratu Ratna Damayani berharap agar publik tidak salah persepsi, bahwa Prabowo ingin menerapkan gaya kepemimpinan yang `militeristik seperti pada masa Orde Baru (Orba) melalui retreat anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. \"Dengan pengkondisian kepada semua tim kabinet ini, nampak betul kalau Pak Prabowo itu bekerja dengan tulus. Pesan moralnya agar semua yang dilakukan tim kabinet ini, bisa ikut dirasakan publik sampai kepada level bawah,\" katanya. Prabowo ingin anggota Kabinet Merah Putih, tidak hanya menjadi bagian dari Sistem Pertahanan Negara, tetapi juga harus memiliki pemahaman tentang konsep Wawasan Nusantara. \"Makna ini harus dimiliki semua kalangan, tidak hanya rakyat saja, tetapi juga anggota tim kabinet. Pak Prabowo seperti kata Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) adalah orang yang ikhlas, tulus dan bekerja dengan hati. Karenanya semua para menterinya harus merasakan apa yang dirasakan publik melalui retreat di Tidar,\" katanya. Mia menambahkan, di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global saat ini, leadership atau kepemimpian Prabowo dibutuhkan untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di dunia internasional, Dimana Indonesia dalam bahasa gaulnya bukan bangsa \'cemen\', lembek atau lemah. \"Tantangan ke depan Indonesia tidak mudah, dengan ketulusan dan leadership yang kuat dari Pak Prabowo, Insya Allah publik akan mendukung. Sehingga target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tercapai, dan masyarakat menjadi sejahtera,\" pungkasnya. Langsung Bekerja Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mengatakan, bahwa semua anggota Kabinet Merah Putih langsung bekerja pada saat retreat, dimana setiap menteri koordinator langsung menggelar rapat kecil, mengumpul semua kementerian yang dibawa koordinasinya. \"Setiap Kemenko mengadakan rapat kecil, selain untuk saling mengenal. sehingga kita tahu menterinya siapa, wakil menterinya siapa. Lalu, ada paparan dan target yang ingin dicapai setiap kementerian, Sehingga muncul planing jangka pendek, menengah dan jangka panjang,\" ujar Dyah Roro Esti. Roro menilai ada \'multiplayer effect\' positif dari pelaksanaan retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, dimana kebersamaan dapat terjaga dengan baik dan meminimalisir ego sektoral, serta mengutamakan semangat kolaborasi. \"Selama ini banyak kegiatan non teknis yang tumpang tindih dan menghambat kerja-kerja, sehingga anggaran menjadi tidak maksimal dan perlu segera dievaluasi. Birokrasi kita perlu dilakukan reformasi-besar-besaran,\" katanya. Roro berharap dengan semangat kebersamaan yang telah tercipta dalam retreat anggota Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, diharapkan semua kementerian dapat berkolaborasi dalam mewujudkan Indonesia lebih baik lagi. \"Presiden punya target luar bisa tidak hanya sekedar target pertumbuhan 8 persen, tapi juga menekankan kualitas sumberdaya manusia kita harus meningkat. Karena sumberdaya manusia menjadi penopang fondasi pertumbuhan ekonomi kita,\" Sedangkan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menambahkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin menciptakan \'Team Building\' agar bisa meningkatkan kerjasama antar anggota Kabinet Merah Putih. \"Kabinet Merah Putih ini jumlahnya banyak, latar belakangnya sangat beragam ada dari TNI, kepolisian, pengusaha, ada yang pernah menjadi menteri, aktivis dan peneliti. Satu dan lainnya belum tentu mengenal, dengan retreat semua menjadi kenal,\" kata Qodari. Menurut Qodari, retreat ini penting diadakan karena tidak semua anggota kabinet yang bersentuhan secara langsung dengan publik, terutama dari kalangan swasta. \"Dengan retreat ini kita bisa mendengar latar belakang semua, dari yang nggak kenal menjadi kenal, akhirnya semua akrab. Retreat ini membuka perspektif baru, semangat untuk memperjuangkan cita-cita bangsa. Bahwa dunia saat ini menghadapi masa sulit, dan Indonesia harus menjadi bangsa mandiri,\" katanya. Dengan terbentuknya \'Team Building\' yang telah digembleng di Akmil Magelang, maka semua perencanaan pembangunan seperti swasembada pangan, energi dan pemberantasan korupsi akan tercapai. \"Ibaratnya Pak Prabowo ingin menciptakan prajurit-prajurit tangguh yang bisa menopang beliau dalam memperjuangkan cita-cita bangsa di tengah dunia yang tengah menghadapi masa sulit. Ini pengalaman menarik, semua anggota kabinet akhirnya memiliki persepsi sama soal perencanaan pembangunan,\" katanya. (Ida)
Penetapan Tom Lembong Sebagai Tersangka Impor Gula, Sarat Kepentingan Politik
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Pada 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong, menteri perdagangan 2015-2016, sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang impor gula 2015. Penetapan tersangka kepada Tom Lembong mengundang tanda tanya besar terhadap sistem peradilan di negeri ini. Karena penetapan tersangka ini diduga kuat bermotif politik, bukan untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini juga mengancam penegakan demokrasi, membasmi oposisi. Kejanggalan atas penetapan status tersangka kepada Tom Lembong dapat dijelaskan sebagai berikut. Tom Lembong dituduh menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin impor gula kristal mentah (raw sugar) sebanyak 105.000 ribu ton kepada perusahaan swasta, PT AP, untuk diolah menjadi gula kristal putih (gula konsumsi), pada tahun 2015. Menurut Kejagung pemberian izin impor gula kristal mentah tersebut melanggar aturan tentang ketentuan impor gula. Pertama, Menurut Kejagung, Tom Lembong memberi izin impor gula ketika Indonesia sedang mengalami surplus gula, sehingga, seharusnya, tidak perlu impor. Hal ini disampaikan Direktur Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, seperti dikutip dari media: _\"Berdasarkan rapat kordinasi antar kementerian pada Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu impor gula,\" kata Qohar dalam konferensi pers, Selasa, (29/10/2024)._ Sebagai catatan, Tom Lembong belum menjabat Menteri Perdagangan pada Mei 2015. Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan dari 12 Agustus 2015 sampai 27 Juli 2016. https://www.cnbcindonesia.com/news/20241030034338-4-584043/izin-impor-gula-kristal-mentah-bikin-tom-lembong-masuk-penjara/amp Alasan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sangat mengada-ada. Karena Indonesia sejak lama merupakan negara net-importir gula. Jadi, bagaimana mungkin bisa mengalami surplus gula pada 2015? Data Badan Pusat Statistik menunjukkan volume impor gula naik terus, dari 1.119.790 ton pada 2004 menjadi 2.933.823 ton pada 2014 dan 3.369.941 ton pada 2015, kemudian naik lagi mencapai 5,5 juta ton pada 2020 dan 6 juta ton pada 2022. Maka itu, sekali lagi, bagaimana mungkin Indonesia mengalami surplus gula pada 2015? Apalagi pemberian izin impor gula kristal mentah tersebut hanya 105.000 ton saja, untuk keperluan industri, hanya sekitar 3,1 persen dari total impor gula tahun 2015. Jumlah tersebut sangat kecil dan tidak signifikan dibandingkan total impor gula tahun 2015, sehingga otomatis bertentangan dengan tuduhan “menyalahgunakan wewenang”. Kedua, Kejagung berpendapat, izin impor gula kristal putih hanya dapat diberikan kepada BUMN. Oleh karena itu, menurut Kejagung, Tom Lembong melanggar peraturan ini, dengan menyalahgunakan wewenang, karena memberi izin impor gula kepada perusahaan swasta, PT AP. Alasan Kejagung terkesan mengaburkan permasalahan sebenarnya, serta memutarbalikkan fakta. Memang benar yang boleh impor *gula kristal putih* adalah perusahaan BUMN. Tetapi tidak relevan untuk kasus Tom Lembong. Karena izin impor yang diberikan Tom Lembong kepada perusahaan swasta yang sudah mempunyai izin impor gula (IP Gula atau API-P) adalah gula kristal mentah, yaitu bahan baku hilirisasi untuk diproses menjadi gula kristal rafinasi dan gula kristal Putih. Hal ini sah menurut peraturan ketentuan impor gula yang berlaku ketika itu. Artinya, Tom Lembong tidak melanggar aturan. Kemudian, Tom Lembong dituduh atas kasus pemberian izin impor gula yang terjadi tahun 2015. Kasus ini sebetulnya sangat sederhana, dan mudah dibuktikan. Karena semua dokumen pemberian izin impor tersimpan di kementerian perdagangan. Hanya dengan melakukan audit internal saja, semuanya akan terbuka. Anehnya, Kejagung memerlukan waktu hampir 10 tahun untuk bisa menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Kenapa begitu lama untuk kasus yang sangat sederhana ini? Alasan penetapan tersangka kepada Tom Lembong juga terkesan mengada-ada dan tidak masuk akal. Sejauh ini Kejagung tidak menemukan aliran dana fee kepada Tom Lembong. Masih dicari terus. Yang penting menetapkan tersangka dulu. Bukti belakangan? https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/17044941/kejagung-belum-bisa-pastikan-ada-fee-mengalir-ke-tom-lembong-dalam-kasus Tanpa (dua alat) bukti yang sah, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Tom Lembong tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, atas nama keadilan dan hukum, Tom Lembong harus segera dibebaskan. Hal ini menguatkan dugaan bahwa penetapan status tersangka kepada Tom Lembong didominasi intrik politik, bukan untuk keadilan. Yang lebih hebat lagi, ada mobilisasi publikasi secara sistematis untuk menghakimi Tom Lembong seakan-akan sudah bersalah, mengabaikan azas praduga tidak bersalah. Nampaknya ada kesengajaan grand design pembunuhan karakter kepada Tom Lembong? (*)
Maklumat Jogjakarta Minta Presiden Prabowo Kembali ke UUD 1945
Jakarta | FNN - Momen Sumpah Pemuda digunakan oleh tokoh masyarakat Jogjakarta mendesak Presiden Prabowo untuk segera kembali ke UUD 1945. Desakan ini disampaikan dalam bentuk unjuk rasa yang akan dilakukan Senin, 28 Oktober 2024 dengan membacakan tuntutan yang dikemas dalam Maklumat Jogjakarta. Demikian rilis yang diterima redaksi FNN, Minggu, (27/10). Berikut kutipan lengkapnya. KEPADA ;Yth. Bapak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia.Di - JAKARTA. Hal : Permintaan Negara Kembali Pancasila dan UUD 45. Assalamualaikum Wr. Wb. Disampaikan dengan hormat.Bersamaan dengan semangat Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1924, lahirnya Pemuda Indonesia yang patriotik dengan SUMPAH PEMUDA NYA, bersumpah: Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. pada saat yang sangat sulit atas tekanan kolonial penjajahan Belanda dengan harapan dan keyakinan (tanpa mengetahui waktunya) diyakini akan sampai waktunya Indonesia Merdeka. Atas Kehendak dan Rahmat Tuhan YME, Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pada tanggal 18 Agustus 1945 lahirlah Pancasila dan UUD 45. Paska kemerdekaan Indonesia tidak ada henti hentinya Pancasila dan UUD 45 dalam cobaan datang silih berganti dan dan saat ini dalam cobaan UUD 1945 telah diganti dengan UUD 2002 Bapak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, tentu sudah lebih memahami. Hanya ijinkan kami menyampaikan beberapa pokok pikiran keadaan yang terjadi saat ini, sebagai berikut : UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah di ubah pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Sebagai landasan berjalannya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, mengalami perubahan memberikan nuansa yang sangat berbeda pada tataran muatan yang terkandung di dalamnya. Muatan politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum mengalami perubahan perubahan mendasar, hal ini tidak bisa di pisahkan dengan paham Indonesia negara hukum. Masyarakat menghendaki adanya kejelasan, kepastian, ketertiban dan keadilan dalam kehidupan melalui sistem ketatanegaraan yang presisi, akuntabel dan terukur demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Setelah perubahan UUD 45, Presiden dan Wakil Presiden di pilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme Pemilihan Umum, berdampak : - MPR hilang kewenangannya sebagai lembaga tertinggi negara - MPR hilang kewenangannya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.- MPR hilang kewenangannya menetapkan GBHN. Hilangnya GBHN dalam Pemilihan Langsung menjadi Visi dan Misi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berdampak :- Sistem perencanaan pembangunan bersifat pragmatis.- Tidak ada batasan yang mengarahkan dan membatasi Visi dan Misi yang diperjanjikan pada pemilih - Tidak ada juga yang mengarahkan dan membatasi dengan konstitusi dan falsafah negara.- Tidak ada sistem, rumusan dan haluan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan negara menjadi sangat lemah, tidak terencana, tidak sistematis dan tidak adanya konsistensi serta kesinambungan antara tahap satu dengan tahap lainnya. Perencanaan pembangunan seperti termuat dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2007 sangat lemah dan sulit untuk bisa mewujudkan tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 45, akibat arah pembangunan yang hanya mendasar Visi dan Misi. Fakta menunjukkan berdasarkan kajian hukum normatif bahwa UUD 45 hasil amandemen 2002 tidak konsisten dan tidak koheren dengan Pancasila dan tertib hukum Indonesia. Selain MPR yang sudah tidak sebagai lembaga tertinggi negara dengan segala kewenangannya, maka fungsi Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) dalam substansi budaya hukum _\"Bhineka Tunggal Ika\"_ tidak mempresentasikan masyarakat daerah yang diwakili hanya sebagai suatu badan komplementer. DPD tidak memiliki original power dan tidak memiliki kekuasaan pengawasan, anggaran serta kekuasaan legislasi. Berdasarkan fakta sejarah UUD 2002 bukan hasil amandemen tetapi mengganti ( renew ) UUD 1945 dan tidak ada hubungannya dengan Revolusi Perjuangan Bangsa 17 Agustus 1945. Bahkan pada prinsipnya sebagai suatu tindakan pembubaran negara Proklamasi 17 Agustus 1945. UUD 2002 hasil amandemen memang masih mencantumkan dasar falsafah negara Pancasila dan Pembukaan UUD 45 Aline IV namun penjabaran dalam pasal pasal nya merupakan menjabaran dari ideologi lain yaitu liberalisme individualisme, kapitalisme dan Individualisme. Sejak itu Pancasila sebagai sebagai sumber hukum dasar beserta hukum positif yang lainnya. Dalam pengertian Pancasila sebagai \"Staatfundamentalnorm atau norma dasar bagi derivasi hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah di kubur oleh bangsanya sendiri. Nilai nilai filosofis Pancasila serta asas asas \"Staatfundamentalnorm\" telah dimarjinalkan dan di gantikan dengan filosofi liberalisme, individualisme dan prakmatisme. Hal ini berakibat secara signifikan terhadap seluruh sistem kenegaraan, pemerintahan bahkan terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia terlebih sumber sumber strategis kesejahteraan rakyat telah di kuasai oleh kapitalis asing. Sebagai pengantar, ingin kami sampaikan bahwa negara kita akan selamat apabila sistem negara kita dikembalikan ke PANCASILA dan UNDANG-UNDANG DASAR 45 yang asli 18 Agustus 1945.Sekiranya masih diperlukan penyempurnaan dapat dilakukan melalui \"addendum\" tanpa merubah batang tubuh UUD 45 Asli. Permintaan dan harapan kami NKRI kembali ke PANCASILA dan UUD 45 Asli ini bersamaan dengan peringatan HARI SUMPAH PEMUDA 28 Oktober 2024 yang berlandaskan semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Kepada Bapak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, dengan semangat dan kehendak yang sama, Bapak sebagai Patriot, Pejuang dan Negarawan yang memiliki jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang utuh dalam jiwa dan raga Bapak, kami yakin Bapak sebagai Presiden Terpilih tetap ada tekad kuat untuk mengembalikan NKRI berlandaskan PANCASILA dan UNDANG-UNDANG DASAR \'45 ASLI Yogjakarta, 28 Oktober 2024 Maklumat YogyakartaKami yang menandatangani - Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto- Prof. DR. Rochmat Wahab M.Pd., M.A.- Prof. DR. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D. - Prof. DR. Kaelan, MS. PDF. Tembusan disampaikan Kepada ;1. Ketua MPR RI2. Ketua DPR RI3. Ketua DPD RI
Maklumat Jogjakarta: Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Ilegal
Jakarta | FNN - Beberapa tokoh senior mengeluarkan maklumat menyikapi pelantikan presiden dan wakil presiden yang sudah dilakukan pada 20 Oktober 2024 lalu. Pernyataan yang dikemas dalam Maklumat Jogjakarta tersebut menerangkan bahwa pelantikan tersebut ilegal. Dalam rilis yang diterima FNN disebutkan bahwa: Indonesia adalah negara hukum, sesuai Psl.1 ayat (3) UUD 45 (sebelum diamandemen ) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Seluruh aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara di Indonesia diatur dalam (berdasarkan) hukum. Konsekuensinya seluruh hukum yang berlaku di Indonesia adalah merupakan suatu sistem. Kedaulatan rakyat, sesuai Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebelum amandemen) berbunyi, \"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)\". Pasal ini menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan penjelmaan dari kedaulatan rakyat Indonesia. MPR memiliki beberapa tugas dan wewenang, di antaranya: - Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden - Memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya - Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) - Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (setelah diamandemen) dengan alasan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. MPR sebagai lembaga tinggi negara tampak jelas kedaulatan rakyat sebagai terkandung dalam Psl. 1 ayat (2) dalam ketatanegaraan Indonesia tentang MPR (setelah diamandemen) telah dihapus. UUD 45 (setelah di amandemen) dalam Psl. 3 ayat (2) : MPR melantik Presiden dan / atau Wakil Presiden yang telah dijadikan norma, aturan serta ketentuan hukum. MPR tidak bisa melakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal tersebut. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2024, MPR hanya mengikuti berdasarkan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. MPR sama sekali tidak mengeluarkan ketetapan pengesahan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden sesuai UUD setelah diamandemen Psl. 3 ayat (2), fungsi Pimpinan MPR hanya mengantarkan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa pengabdian 2024-2029. Atas kejadian tersebut maka sesuai Testimoni Maklumat Yogyakarta Tanggal 13 Oktober 2024, meminta negara segera kembali ke UUD 45 asli Yogjakarta, 25 Oktober 2024 Kami yang menandatangani: - Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto- Prof. DR. Rochmat Wahab M.Pd., M.A.- Prof. DR. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D. - Prof. DR. Kaelan, MS. PDF. (*)
Umat Islam Optimistis Prabowo Bisa Selesaikan Problem-problem yang Dihadapi Bangsa
_*Berikut Kami Kirimkan Kembali Rilis Partai Gelora Indonesia, Kamis 24 Oktober 2024*_ 👉🇲🇨 *Partai Gelora Yakin Kehadiran Anis Matta dan Fahri Hamzah Bisa Bantu P Jakarta | FNN - Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto pada saat pelantikan di Sidang Paripurna MPR, Minggu (20/10/2024) lalu, diharapkan tidak hanya sekedar memberikan harapan besar kepada umat, tetapi juga dapat membawa kemajuan bagi Indonesia ke depan. \"Ini sudah menjadi mimpi panjang Indonesia agar bisa keluar dari kemiskinan, berdaulat, berperadaban dan menjadi pemain global. Kita doakan beliau agar bisa mewujudkan, dan kita memang yakin Pak Prabowo bisa mewujudkannya InshaALLAH,\" kata Raihan Iskandar, Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (23/10/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \' Harapan Umat Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran itu, Raihan mengatakan, bahwa kehadiran Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah di dalam Kabinet Merah Putih dapat membantu Prabowo mewujudkan mimpi tersebut. \"Narasi ini sudah digelorakan Pak Anis Matta dan Pak Fahri Hamzah sejak awal. Mimpi yang tadinya hanya mimpi partai, sudah dibawa menjadi mimpi negara. Mudah-mudahan beliau berdua bisa membantu Presiden mewujudkan hal itu,\" katanya. Raihan menegaskan, Indonesia saat ini membutuhkan roadmap atau peta jalan sebagai panduan yang akan membawa kemajuan. Peta jalan tersebut, telah disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato perdananya usai pelantikan. \"Jadi beliau katakan kita butuh roadmap. Umat butuh roadmap, butuh peta, bukan butuh provokasi. Itu yang selalu diulang-ulang dan dimimpikan oleh Pak Anis Matta,\" ujar Raihan. Karena itu, ia berharap peta jalan tersebut semakin diperjelas di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. \"Pak Anis Matta dan Pak Fahri Hamzah punya kualitas dan kelas membantu Presiden mewujudkan mimpi negara tersebut,\" katanya. Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora ini menilai agar mimpi tersebut dapat terwujud, maka Presiden Prabowo harus menutup pintu-pintu provokasi yang bisa merusak peta jalan itu. \"Orang beriman itu dapat diajak untuk berukhuwah, tetapi peluang provokasi-provokasi selalu ada. Nah, ini tugas negara untuk menutup pintu-pintu tersebut,\" katanya. Menurut dia, negara tidak boleh lagi memberikan peluang provokasi yang bisa merusak persatuan umat, sehingga membuat umat tidak solid seperti yang terjadi pada periode lalu. \"Kita rasakan bagaimana terjadi kerenggangan hubungan antar umat ini, begitu luar biasa, Sehingga bahasa-bahasa yang sangat tidak beradab diungkapkan. Dengan bahasa rendah, menyebut saudaranya dengan kalimat binatang. Tidak seperti yang diajarkan Rasulullah SAW,\" ujar Raihan. Ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang telah meminamilisir upaya provokasi atau gerakan yang membuat umat menjadi tidak solid, melalui sikap diamnya. \"Kita berharap upaya meminimalisir provokasi ini bisa ditingkatkan lagi. Karena kita ketahui dunia tidak sedang aman-aman, sehingga kita semua harus sadar. Kita butuh iklim yang kondusif agar mimpi-mimpi besar Indonesia maju dapat terwujud,\" pungkasnya. MUI Apresiasi Prabowo Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, karena telah memberikan semangat kepada umat dalam pidato perdana usai pelantikan. \"Pidato Prabowo memberikan rasa optimis kepada umat, bahwa negara bisa menyelesaikan problem-problem yang dihadapi bangsa ini,\" kata Amirsyah Tambunan. Menurut Amirsyah, Prabowo memberikan jaminan kepada umat dapat menyelesaikan persoalan internal dalam negeri, serta eksternal luar negeri seperti penyelesaian konflik Palestina-Israel, serta dukungan konkret bagi kemerdekaan Palestina yang menjadi kehendak umat. \"Dengan berbagai persoalan ini, Presiden Prabowo mengajak semua kekuatan bangsa, bersatu. Kenapa harus bersatu, karena persatuan dan kesatuan bangsa akan menjadi kekuatan sesuatu negara,\" katanya. Sebab, dengan persatuan tersebut, semua permasalahan bangsa dapat terselesaikan, seperti kata pepatah \'Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh\'. \"Beliau memberikan rasa optimis kepada umat, tentu harus di apresiasi dan kita dukung. Beliau juga mengajak semua kekuatan bangsa Indonesia untuk bersatu,\" kata Sekjen MUI ini. Amirsyah menegaskan, situasi geopolitik global saat ini mempengaruhi semua negara, termasuk Indonesia. Namun, Indonesia patut bersyukur tidak terjadi konflik horizontal seperti di negara lain, meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku dan etnis. \"Tidak seperti di Timur Tengah terjadi konflik geopolitik antara Palestina dengan Israel. Dan kita juga patut bersyukur, beliau bersikap tegas mendukung kedaulatan Palestina, berdaulat dan merdeka,\" katanya. Terkait Palestina, lanjut dia, MUI bersama komponen lain di Indonesia seperti MER-C dan Baznas telah mengirimkan bantuan ke Palestina secara konkret. \"Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya ingin mengatakan, jangan pernah berhenti untuk berdoa dan memberikan aksi terhadap Palestina. Ini sikap bangsa Indonesia yang secara tegas diatur dalam konstitusi,\" kata Buya Amirsyah Tambunan. Ketua Aliansi Ulama Alumni Timur Tengah (Al Matien) Pro 08 Arip Rahman menambahkan, bahwa harapan umat terhadap Presiden Prabowo Subianto sangat positif sekali, tidak hanya soal Palestina, tetapi juga persoalan-persoalan bangsa. \"Hal ini sebenarnya tidak hanya disampaikan saat pidato kemarin, tetapi sudah ditulis beliau dalam bukunya berjudul Paradoks Indonesia. Dalam buku itu, beliau meminta Indonesia supaya bangkit agar supaya dihargai masyarakat dunia. Caranya adalah masyarakat harus sejahtera,\" kata Arif Rahman. Sehingga diperlukan kesadaran nasional untuk mengelola sendiri potensi sumberdaya alam seperti nikel, tembaga, batu bara untuk tidak diekspor mentah dengan harga rendah. Selama ini masyarakat tidak mendapatkan manfaat dan sejahtera dari sumber kekayaan alam tersebut. \"Disinilah perlunya hilirisasi untuk menjaga kekayaan sumber daya alam tersebut, untuk kemanfaatan masyarakat kita,\" katanya. Selain itu, kata Arip, Indonesia juga memiliki sumberdaya manusia melimpah yang kini memasuki masa usia produktif. \"Ini harus kita manfaatkan, berikan kesempatan kepada mereka untuk berperan,\" ujarnya. Umat, terutama Alumni Timur Tengah berharap sekali bahwa program-program yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya usai dilantik, seperti swasembada pangan, swasembada energi, subsidi dan lain-lain dapat segera diimplementasikan. \"Sekarang ada menteri koordinator pangan dan menteri pangan, artinya Presiden Prabowo punya perhatian terhadap pangan, maka kita harus swasembada dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Demikian pula dengan energi dan program-program lain. Pada intinya semua program Pak Prabowo, adalah program positif untuk umat,\" tegas Ketua Al Matien Pro 08 ini. (ida).
Wamenlu Anis Matta Segera Lanjutkan Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Jakarta | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta secara resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) di Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Selain Anis Mata, Presiden Prabowo Subianto juga mengangkat dua Wamenlu lainnya, yakni Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dipimpin oleh Sugiono selaku Menteri Luar Negeri (Menlu). Usai dilantik sebagai Wamenlu Urusan Dunia Islam, Anis Matta mengatakan, sikap Indonesia terhadap Palestina jelas. Sebab, Presiden Prabowo sudah menyatakan akan mendukung penuh kemerdekaan Palestina. \"Kalau kita mendengarkan pidato Presiden kemarin jelas sekali, Beliau katakan isu Palestina akan menjadi isu utama dan akan menjadi tugas diplomasi Indonesia di dunia Islam,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).. Anis Matta mengatakan, membantu kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi. Oleh sebab itu, segala cara akan dilakukan termasuk melalui jalur diplomasi agar peperangan di Gaza bisa segera berakhir dan Palestina bisa merdeka. \"Karena isu perang Palestina sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan kita punya amanah konstitusi untuk membantu kemerdekaan Palestina. Saya kira semua usaha kita sebagai bangsa Indonesia baik diplomasi politik maupun kemanusiaan akan kita tunjukkan untuk membantu kemerdekaan Palestina,\" kata dia. Meski begitu, Anis Matta mengatakan isu dalam dunia Islam tidak hanya Palestina. Ia menyebut, masalah di Palestina nantinya akan jadi game changer terhadap konstelasi global. \"Isu dunia Islam bukan cuma Palestina. Tapi menurut saya perang Palestina akan jadi game changer, hasil akhir perang nanti ini akan mengubah konstelasi bukan hanya di Timur Tengah tapi di tingkat global,\" katanya. Anis Matta mengungkapkan dirinya akan fokus menangani masalah diplomasi di Timur Tengah. Salah satu yang menjadi fokus adalah isu Palestina dan Israel. \"Kira-kira itu ya (Palestina-Israel) secara khusus di dunia Islam Timur Tengah,\" ujarnya. Namun, mengenai tugasnya secara mendetail masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembagian tugas antar wakil menteri masih belum tuntas sepenuhnya. \"Pembagian tugas di antara kami belum kita tuntaskan betul walaupun dari awal saya diberi fokus untuk dunia Islam,\" pungkasnya. Usai pelantikan, Anis Matta bersama Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno menemani Sugiono melakukan serah terima jabatan (sertijab) di kantor Kemenlu. Retno Marsudi secara resmi menyerahkan jabatan Menlu kepada Sugiono. Seperti diketahui, pada Senin (21/10/2024) sore, Presiden Prabowo Subianto melantik para Wakil Menteri (Wamen), Wakil Kepala Badan/Lembaga, dan Sekretaris Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan Wamen berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 73/M/Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan para wamen periode tahun 2024-2029. \"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,\" ucap Prabowo diikuti para Wamen. \"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,\" sambungnya. (*)
Pidato Perdana Presiden Prabowo Menampar Jokowi
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PIDATO perdana presiden Prabowo cukup mengejutkan. Prabowo menunjukkan kualitas yang berbeda dengan Jokowi. Pidato perdana Prabowo terdengar sangat serius, berwibawa, dan juga heroik, dengan mengakui peran dan pengorbanan rakyat miskin, wong cilik, dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Prabowo: “Kita paham dan mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita, kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Dan kita harus paham dan ingat selalu pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik, yang berjuang memberi makan kepada pejuang-pejuang”. Pidato perdana Prabowojuga terdengar sangat jujur. Prabowo mengakui, kondisi Indonesia saat ini belum, atau tidak, baik-baik saja. Khususnya terkait kemiskinan dan korupsi. Prabowo: \"Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah.” Prabowo juga sangat jujur berani mengakui, Indonesia sedang menghadapi permasalahan korupsi yang sangat serius, yang dapat mengancam masa depan Indonesia. Prabowo: ”Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran penyelewengan korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita.\" Prabowo juga paham, korupsi yang sudah sangat parah ini akibat praktek kolusi yang dilakukan oleh para pejabat politik, pejabat pemerintah, dan pengusaha (nakal). Khususnya tentu saja di era pemerintahan Jokowi. Prabowo: \"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik.\" Pernyataan Prabowo ini merupakan tamparan keras kepada Jokowi, mencerminkan pemerintahan Jokowi gagal total, khususnya dalam pengentasan kemiskinan serta pemberantasan korupsi. (*)
Partai Tempat Tommy Soeharto Bernaung Dukung Prabowo Tekan Kemiskinan dan Lawan Korupsi
Jakarta, FNN — Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) besutan HM. Jusuf Rizal mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk menekan kemiskinan dan melawan Korupsi di bumi Indonesia. “Sebagaimana janji politik Prabowo agar jangan ada lagi kemiskinan dan korupsi di bumi Indonesia, Partai Parsindo yang berbasiskan Loyalis Bapak HM.Soeharto akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat,” tegas Ketua Umum Partai Parsindo, HM.Jusuf Rizal kepada media di Jakarta. Partai Parsindo pada Pemilu 2024, gagal menjadi peserta Pemilu setelah gagal di PTUN. Putra mahkota Cendana Tommy Soeharto ikut bergabung di Partai Parsindo setelah di Partai Berkarya, Tommy didepak Muchdi PR sebagai Ketum Partai Berkarya. Menurut Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak itu, pada Pemilu 2024, Partai Parsindo merasa diperlukankan diskriminan oleh Ketua KPU, Hasyim Asyari, sehingga gagal menjadi peserta Pemilu. Namun Partai Parsindo tidak menyerah. Kini mempersiapkan untuk konsolidasi menuju Pemilu 2029. “Kami memahami kondisi politik saat itu, dimana hal-hal yang berbau loyalis Presiden RI ke-2, Bapak HM. Soeharto kurang diterima, sehingga ada penjegalan yang menyulitkan Partai Parsindo berkembang,” tegas Jusuf Rizal tetap semangat melakukan konsolidasi Partai Parsindo. Dengan dilantiknya Prabowo-Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden, 2024-2029, Partai Parsindo akan ikut mengawal dan mendukung berbagai program pemerintah yang pro rakyat. Berperan aktif membangun Indonesia, Menjaga Negeri. Guna mengawasi kemiskinan dan korupsi di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai Parsindo juga akan membentuk Satgas Pengawasan Dana Desa (PDD) di setiap Desa, karena kebocoran penggunaan dana desa secara signifikan dapat menimbulkan kemiskinan di Desa. “Partai Parsindo mengucapkan selamat kepada Prabowo yang telah dilantik jadi Presiden RI ke-8. Kita dukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu. (DH)
POPULER
