POLITIK

Viral Penolakan Gibran Masuk Madura: Kami Tidak Butuh Anak Tak Punya Etika

Jakarta | FNN - Masyarakat Madura, Jawa Timur tampaknya  masih sangat kesal terhadap sikap kurang sopannya cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat tampil dalam debat cawapres, pekan lalu. Gibran dicap tidak punya etika saat berhadapan dengan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Masyarakat Madura, kampung halaman Mahfud MD, merasa dilecehkan atas perbuatan tidak beradab dari Gibran. Penolakan warga Madura terhadap Gibran kemudian terlihat dari maraknya spanduk dan baliho yang berisikan kalimat-kalimat yang isinya tidak menghendaki Gibran ke Madura untuk melakukan kampanye Pilpres.  Spanduk dan baliho penolakan itu tersebar di beberapa wilayah, seperti di Bangkalan Madura, Kota Malang, dan di Kabupaten Jember. Narasi dalam spanduk tersebut beragam, tetapi mengarah kepada satu pernyataan yakni menolak Gibran karena perbuatannya yang dicap tidak punya etika. Pemasangan spanduk dan baliho ini pun menjadi viral di tengah masyarakat meskipun belum diketahui secara pasti pihak mana yang memasang baliho itu. “Ini akibat dari seseorang yang nggak punya etika dan merendahkan orang yang lebih tua. Inilah respon kami sebagai masyarakat,” ujar Sutomo, seorang pedagang di Kabupaten Bangkalan, Madura pada Jumat (26/1/2024) lalu. Sehingga siapa pihak yang memasang spanduk dan baliho itu, sambung warga, menjadi tidak penting. Lantaran apa yang terjadi adalah sebuah kenyataan yang tidak perlu dibela. Warga setempat menilai bahwa pemasangan spanduk dan baliho itu merupakan bentuk protes warga terhadap sikap dan kelakuan Gibran saat debat cawapres. “Kepada Gibran, tidak usah nyari orang di balik pemasangan spanduk ini. Ini adalah suara kami, kalau kalian tangkap orang kami maka kami akan lawan,” kata Sutomo. (sws)

Prabowo Diramal Jadi Presiden di Usia Tua, Publik: Itu Menghibur Diri

Jakarta | FNN  - Hanya bermodalkan ramalan, sebagian masyarakat cenderung percaya kalau Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tua. Ramalan itu sendiri memang pernah dilontarkan mantan Presiden Gus Dur. Namun yang namanya ramalan, tidak bisa dijadikan patokan, masih ada otoritas Tuhan Yang Maha Kuasa. \"Tidak ada orang yang tahu persis masa depan seseorang,\" kata Asep, warga Majalengka, Jawa Barat, saat ditanya wartawan, Kamis (25/01/2024). Ujang, warga lainnya, ikut menukas senada. Bagi Ujang, Prabowo sudah mencapai titik terakhir, sudah selesai, tak mungkin jadi presiden. \"Pak Prabowo sudah finish, jangan mimpi,\" kata Ujang yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online di taman kota Kuningan, Jawa Barat belum lama ini. Menurut Ujang, pasangan Prabowo Gibran, hanya bisa menang jika dilakukan dengan jalan curang. \"Jika mereka yakin bakal jadi presiden, hal itu hanya menghibur diri,\" paparnya. Pengamat politik yang juga Koordinator Kajian Merah Putih, Profesor Sutoyo Abadi pun menilai isu Prabowo bakal jadi presiden di usia tua, sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, kebenaran pernyataan Gus Dur itu kini malah jadi dipertanyakan oleh keluarga Gus Dur sendiri. \"Sangat politis, bahkan kebenarannya sangat diragukan oleh keluarga Gus Dur melalui Yeni bahwa pernyataan tersebut dari Gus Dur tidak pernah ada,\" tandas Sutoyo kepada wartawan di Jakarta. Sebaliknya, menurut Sutoyo, capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran kemungkinan akan kalah di pertarungan Pilpres nanti. Jika tidak tumbang di putaran pertama, dipastikan akan kalah di putaran kedua.   Itu sebabnya, sambung Sutoyo, kelompok pendukung rezim sekarang sedang galau dan panik, hingga selalu mencari cara untuk menggoyang dunia maya. Contohnya, Presiden Jokowi tiba tiba muncul membuat keributan bahwa presiden boleh kampanye dan memihak pada salah satu capres.  \"Itu sinyal kepanikan pertahanan Jokowi untuk bisa menang tinggal satu cara  \"melalukan kecurangan\". Tidak peduli resiko dan dampak politiknya yang sangat berbahaya,\" Sutoyo menegaskan. Hal seperti itu sudah pernah terjadi yang dikenal dengan prinsip Machiavelli, seorang politikus yang tak segan menghalalkan segala cara asal menang dan mencapai tujuan. Adapun target dan sasarannya adalah mengamankan angka kemenangan Prabowo-Gibran angka di atas 51 % lebih yang telah dipatok dan harus menang dalam satu putaran, tidak boleh meleset dan gagal. Saat ini, keadaan sangat menakutkan bagi Jokowi karena politik dinastinya sudah diterjang gelombang tsunami, akan tenggelam. Itu terlihat karena elektabilitas Prabowo terus menurun bahkan makin runyam dihantam citra politik Gibran sebagai Cawapresnya terus diterpa prahara macam-macam stigma negatif sebagai anak haram konstitusi, bodoh, songong, sombong dan tidak memilih etika. Maka jangan heran apabila ada rekayasa yang akan terjadi untuk memuluskan rencana curang perangkat kecerdasan buatan, yaitu Artificial Intelligence (AI), yang konon dari Cina sudah masuk ke Indonesia. Alat kecerdasan buatan ini sudah bekerja membuat gambar, video, dan audio palsu yang cukup realistis untuk menipu pemilih dan mungkin mempengaruhi pemilihan.  Faktanya selama ini telah muncul foto, audio, video hoak, yang cukup meyakinkan. Suara salah satu capres  yang dikloning dengan gambar, video, dan audio hiper-realistis dalam setiap kampanye di dikendalikan langsung dari lokasi kampanye untuk mengacaukan dan menghancurkan sebagai trik kotor merusak kampanye lawan. \"Ini paling berbahaya bahwa angka kemenangan salah satu capres 2024 jauh hari sudah dipersiapkan menggunakan data dan algoritma untuk mengotomatisasi  tugas seperti menargetkan angka kemenangan Paslon 2,\" ujar Sutoyo mengingatkan publik agar waspada terhadap tipu muslihat menggunakan kecerdasan buatan. (abd)

Terjun Kampanye, Moral dan Etika Jokowi Dipertanyakan: Bikin Malu Bangsa

Jakarta | FNN - Ucapan Presiden Jokowi yang menyebut pejabat setingkat presiden maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara, langsung dihujani kritik keras. Bukan apa-apa, Jokowi sebagai kepala negara dinilai semakin melewati batas-batas kepatutan yang cenderung mencoreng nama baik bangsa dan negara Indonesia. Dengan kata lain, jika nanti Presiden Jokowi betul-betul berkampanye untuk capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran, itu sama saja mempermalukan Indonesia di mata dunia. Hal ini ditegaskan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun yang menyoroti etik moral berbangsa Presiden Jokowi usai menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye.  \"Ini kan saya bicara soal etik, dan moral bernegara, ya, etik itu di atas hukum, di atas pengaturan perundang-undangan, etik itu soal kepatutan, kepantasan, pantas patut kita lakukan,\" ujar Komarudin, Rabu (24/1/2024). Bahkan, sambung Komarudin, ini sejarah pertama kalinya ada seorang presiden aktif yang mengkampanyekan anaknya dalam kontestasi Pemilu. \"Kan anaknya dicalonkan jadi wapres. Jadi, kalau bapaknya presiden aktif, mengkampanyekan anaknya menjadi presiden, itu baru pertama kali terjadi di dunia, itu yang harus dihindari. Ini soal etik moral berbangsa itu,\" katanya lagi. Komarudin kemudian menegaskan bahwa etika berbangsa merupakan hal yang penting. Meskipun memang tidak ada UU yang melarang presiden berkampanye. \"Kita berbangsa, etik itu penting dalam berbangsa dan bernegara,\" ucap dia. Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak. \"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,\" ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024). (Ida)

Langkah Darurat Pemakzulan Presiden (Bagian-1)

Oleh Dr. Imail Rumadan/Pengajar Fakultas Hukum Universitas Nasional & Ketua Umum Pemuda ICMI Dinamika dan gejolak perdebatan diseputaran isu pemakzulan Presiden intemsitasnya semakin meningkat. Gagasan yang diprakarsai oleh Petisi 100 dan Poros Transisi Nasional akhir-akhir ini semakin mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Tidak terkecuali para pakar hukum tata negara. Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Zainal Arifin Muchtar misalnya, menyatakan bahwa pemakzulan presiden sah-sah saja.  Bisa iya, bias juga tidak. tergantung pada sisi pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden. Namun mekanisme yang tersedia saat ini untuk melakukan pemakzulan cukup panjang dan sangat rumit. Ada kendala yang dihadapi secara teknis terkait mekanisme pemakzulan presiden. Sementara pakar hukum tata negara yang lain menyatakan bahwa gerakan yang ingin memakzulkan Jokowi itu inkonstitusional, karena tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B UUD 45. Bahkan ada pakar hukum yang sangat tersohor secara tegas menyebutkan bahwa gerakan pemakzulan presiden adalah suatu bentuk tindakan makar.  Pernyataan semacam ini tentu menyesatkan logika berfikir public, sebab mekanisme pemakzulan presiden telah dirumuskan secara jelas dalam UUD 1945. Artinya patut untuk dipertanyakan apakah pernyataan tersebut secara tidak langsung menududuh bahwa konstitusi telah mengatur norma tentang makar? Konstitusi secara jelas mengatur mekanisme pemakzukan presiden yang disampaikan setiap warga negara. Hak kostitusional setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi terkait  adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden. Permasalahannya disini adalah harus dibuktikan pelanggaran hukum tersebut. Seberapa besar dugaan pelanggaran yang trelah dilakukan oleh Presiden, dan memiliki daya rusak terhadap launegara? Menanggapi pernyataan para pakar hukum tersebut di atas, pemahaman sederhana yang dapat disampaikan sebagai orang yang belajar hukum, bahwa penyataan ini menunjukan adanya suatu kondisi dimana telah terjadi pemurtadan kepada konstitusi. Tampak kalau konstitusi telah dipaksa untuk keluar dari tujuannya hanya karena mengikuti tafsir yang kabur. Tafsir yang kurang tepat dalam memahami konteks aspirasi warga negara yang menyuarakan pemakzulan presiden. Kondisi ini lantaran hati dan logika telah terhalang oleh gelapnya tabir materialism. Akibatnya, tidak lagi objektif dalam melakukan penilaian terhadap isu pemakzulan presiden. Analogi sederhana yang disampaikan dalam konteks memahami derasnya desakan pemakzulan presiden saat ini. Setidaknya agar masyarakat tidak dibuat bingung dengan pemahaman para pakar yang memiliki ketinggian ilmu pengetahuan di bidang hukum. Namun pemahaman dan pandangannya tidak lebih-kurang seperti mesin foto copy yang hanya sebatas mengkopi teks bacaan pada dokumen yang difoto copy tersebut. Analogi sederhananya adalah ibarat sebuah kendaraan bus yang mengalami rem blong (kerusakan pada rem) saat kendaran sedang melaju dengan cepat di jalan tol. Tidakan yang diambil oleh sang sopir untuk menyelamatkan para penumpang bus adalah mengarahkan arah mobil pada jalur darurat (jalur keselamatan). Jalur yang tersedia pada pinggiran jalan tol, sebab tindak mungkin sang sopir tetap mengarahkan arah bus pada jalan normal. Akibatnya bisa terjadi tabrakan beruntun yang membahayakan banyak orang dan memakan banyak korban. Analogi sederhana di atas menegaskan sebuah pemahaman bahwa, isu pemakzulan presiden yang digaungkan saat ini tidak bisa dipahami dalam pemahaman yang formalistik semata. ada kondisi dimana mekanisme konstitusi yang tersedia secara formal tidak memungkinkan untuk diterapkan. Mekanisme normal tidak bisa dipakaiu lantaran terlalu berbelit dan sangat rumit. Kondisi ini ditambah dengan instrumen dan kelembagaan negara yang tersedia secara formal tidak berfungsi secara normal. Lembaga negara tersandra dengan berbagai kepentingan politik pragmatis. Sementara laju kerusakan negara akibat berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden Jokowi semakin parah. Perlu mengambil langkah darurat untuk menghentikan gerak laju sang presiden agar daya rusak negara yang ditimbulkan tidak menjadi besar. Warga negara yang menyuarakan pemakzulan itu sebagai langkah sudah benar. Tanpa harus mendalami ilmu hukum lebih jauh secara formal sebagaimana para pakar tersebut. Namun dituntut untuk memahami dan mentaati segala aturan hukum yang berlaku di republik ini. Bahwa pemahaman secara sederhana terkait proses pemakzulan presiden harus berdasarkan konstitusi sebagai manifestasi terhadap negara berkedaulatan rakyat yang dilaksanakan pada UUD 1945 (constitutional democracy). bersambung

Upaya Pemakzulan Sengaja Dihembuskan agar Pilpres Bisa Dua Putaran

Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, narasi pemakzulan atau impeachment Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja dihembuskan oleh kelompok kiri dan kanan, yakni pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 dan 3. Mereka marah dan melihat kemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengusung narasi keberlanjutan dan rekonsiliasi sudah tidak bisa dibendung lagi. \"Jadi intinya, adalah semua yang muncul karena kepepet, sebenarnya itu manifestasi dari kegalauan saja. Bahwa konsepsi yang kita bangun sejak awal, tentang keberlanjutan dan rekonsiliasi itu memang sulit dilawan,\" kata Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (24/1/2024) sore. Dalam diskusi yang mengambil tema \'Narasi Pemakzulan Jokowi, Upaya Menghadang Laju Prabowo-Gibran?\' itu, Fahri mengatakan, bahwa konsep keberlanjutan dan rekonsiliasi tersebut sangat kuat. Sehingga tidak mungkin dihadapkan dengan konsep-konsep yang tidak jelas, sebagai akibat dari ketidakjelasan sistem pemilu dan mekanisme pembentukan koalisi \"Kami betul-betul mengambil posisi sebagai keberlanjutan dan rekonsiliasi kabinet, yang mendukung perjalanan yang sudah ditempuh oleh para pemimpin sebelumnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,\" katanya. Menurut Fahri, upaya untuk membangun Indonesia Emas 2045 yang oleh Partai Gelora disebut Indonesia sebagai superpower baru ini susah untuk dilawan oleh paslon yang membawa konsep marah-marah dan konsep kecewa. \"Gagasan ini sudah terlalu kuat, memang susah untuk dibongkar, meskipun kelompok kanan mengambil capres di tengah jalan yang dianggap hero, itu semua konsepnya kemarahan. Terakhir muncul, adanya kekecewaan dari Ganjar dan kawan-kawan, khususnya PDIP, karena Pak Jokowi tidak mendukung mereka. Jadi kelompok kanan itu, konsepnya marah-marah, kelompok kiri ini konsepnya kecewa,\" ujarnya. Karena itu, kata Fahri, tidak mengherankan apabila hasil survei pasangan Prabowo-Gibran sangat tinggi, sehingga dicari berbagai cara untuk menurun elektablitas paslon 02 seperti melempar isu para menteri mau mundur, pemakzulan dan lain-lain. \"Semua cara-cara dan jurus-jurus dipakai oleh 01 dan 03, itulah yang terjadi. Saya tidak tahu, apakah dalam tiga minggu lagi ada lagi yang mereka pakai untuk mematahkan benteng keberlanjutan dan rekonsiliasi,\" katanya. Fahri menilai narasi keberlanjutan dan rekonsliasi yang sudah terbangun solid, karena merupakan kehendak rakyat, tidak mungkin dipatahkan oleh gagasan apapun yang dilontarkan paslon 01 dan 03.  \"Karena ini semua kehendak rakyat, maka saya lebih cenderung, kalau rakyat akan memutuskan sekali putaran pada 14 Pebruari 2024. Itu yang saya lihat,\" tegas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.   Upaya Hambat Elektabilitas Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Isu pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Joko Widodo yang mencuat belakangan ini sebagai upaya menghambat laju elektabilitas Prabowo-Gibran. Fadli menyebut, isu pemakzulan yang dihembuskan jelang Pemilu 2024 ini dari sisi timing dan urgensi tidak mewakili kehendak rakyat. \"Ini isu dari elite tertentu. Ini upaya untuk menciptakan situasi kondisi agar kemudian approval rate Jokowi turun,\" kata Fadli Zon. Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu melanjutkan, isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi diharapkan kelompok tertentu agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran. \"Dengan turunnya approval rate ini menghambat Prabowo-Gibran, sehingga diharapkan Pilpres bisa dua putaran,\" tandas Fadli Zon. Sedangkan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang disuarakan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kelompok Petisi 100 itu, mekanismenya tidak ketemu. \"Kalau dilihat mekanismenya itu tidak ketemu, upaya pengkhianatan berat yang dijadikan alasan untuk pemakzulan tidak ada. Mekanismenya yang harus ditempuh juga panjang, sementara kita semua sekarang fokus Pemilu 2024. Tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu kurang dari satu bulan,\" kata Doli Kurnia. Doli menegaskan, bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan pelanggaran apapun seperti yang dituduhkan oleh Kelompok Petisi 100, terbukti tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi mencapai 70-80 persen.  \"Masyarakat sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi itu sangat tinggi. Saya kira isu pemakzulan ini hanya dipakai sebagai alat politik saja, tapi rasanya itu sulit,\" kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini. Ketua Komisi II DPR ini menyayangkan sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang juga cawapres nomor urut 3, yang tidak paham mekanisme pemakzulan dengan menerima Kelompok Petisi 100. Doli menilai isu pemakzulan sengaja digunakan untuk menjatuhkan elektablitas paslon lain. \"Harusnya Pak Mahfud tidak menerima pengaduan Kelompok Petisi 100, dan minta mereka langsung diarahkan ke DPR. Tapi faktanya, menerima dan membuat statement. Jadi memang isu pemakzulan ini dijadikan gerakan politik untuk menjatuhkan kontestan lain. Tapi parlemen sampai sekarang tidak ada membahas soal pemakzulan,\" tegas Ahmad Doli Kurnia Tanjung.   Sekedar Main-main Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai upaya pemakzulan Presiden Jokowi yang dilakukan oleh Kelompok Petisi 100 itu, hanya sekedar main-main. Sehingga tidak perlu ditanggapi, hanya buang-buang waktu saja. \"Itu main-main saja, tinggal tidur saja, buang-buang energi kalau ditanggapi dan direspon. Itu barang akan layu sebelum berkembang, karena tidak ada elemen kunci yang akan melaksanakan,\" kata Margarito. Elemen kunci yang dia maksud adalah tokoh-tokoh politik seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bembang Yudhoyono (SBY) dan lain-lain. \"Kalau mereka semua merespon dan bertemu, baru bisa jalan ini barang, karena ada elemen kuncinya. Tapi ini, tidak ada tokoh partai politik yang merespon, yang bisa meneruskan ke DPR menjadi sebuah laporan,\" katanya. Margarito juga menilai tidak ada tafsir yang bisa dijadikan alasan mereka untuk memakzulkan Presiden Jokowi, sehingga usulan tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa. \"Coba tunjukkan ke saya  tafsir apa yang dipakai, tindakan kritis mana dari tindakan presiden yang bisa dijadikan alasan, tidak ada. Makanya saya bilang ini main-main, tinggal tidur saja, tidak perlu direspon,\" katanya. Karena itu, sedari awal dia menilai upaya pemakzulan Presiden Jokowi hanya sekedar bikin ramai saja. \"Kebetulan saya sedang riset mengenai impeachment itu, sehingga saya paham soal impeach ini,\" katanya. Dalam situasi sekarang, apalagi menjeleng Pemilu 2024 yang tinggal beberapa hari lagi, kata Margarito, upaya pemakzulan menjadi barang mati, yang tidak bisa dimaimkan, sehingga tidak perlu dibicarakan. \"Seperti saya katakan tadi, kalau mau serius bicara impeachment, harus ada elemen kunci impeacment. Apa elemen kunci itu, ya politik, itu senjata politik. Tapi saya melihat elemen kunci tidak tercukupi, tidak tersaji sejauh ini,\" katanya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak bisa dijadikan dasar, karena semua sudah selesai dan diterima oleh semua pihak. MK berpendapat putusan MK tetap sah dan final, selain itu Gibran juga tetap ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto oleh KPU RI. \"Putusan MK sudah selesai, mereka harus menjelaskan bla-bla-bla lagi, kan tidak ada. Yang perlu dicari itu dan dijaga itu, harusnya elemen politik. Seperti saya katakan tadi, kalau Ibu Mega, Pak Surya Paloh, Pak SBY, PPP, siapa lagi. Orang jago-jago, bos-bos ini kumpul jadi satu, setuju. Kita baru bicara, kita baru mikir impeachment,\" katanya. \"Tapi kalau situasi seperti sekarang, janganlah. Ini Faisal (Faisal Assegaf, Inisiator Petisi 100) itu teman saya, sama-sama Ambon, kita tahu siapa dia. Sudahlah ini cuma ramai-ramai doang, nggak usah terlalu dipikirin, tidur-tidur saja,\" imbuhnya. Margarito menambahkan, partai-partai besar seperti Partai Golkar dan PDIP juga diam. Bahkan Partai Golkar mau pasang badan untuk mengcounter upaya pemakzulan Presiden Jokowi. Sementara PDIP kembali menegaskan, tidak akan keluar dari kabinet.  \"Sudahlah, pintunya tertutup untuk melakukan impeach. Kalau Golkar sudah ngomong seperti itu, kita mau apa. Dan saya dengar orang PDIP juga  tidak mau ke luar dari kebinet. So, what you do?\" pungkas Margarito. (ida)

Jokowi Ugal-ugalan Dukung Prabowo, Kepercayaan Publik Kian Runtuh

Jakarta | FNN - Pakar Hukum dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro langsung merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan dirinya boleh saja berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Terkait hal itu, Jokowi diingatkan soal kepercayaan publik yang sangat rawan runtuh. Apalagi diketahui, putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu kandidat Pilpres 2024. Meskipun sebetulnya jauh sebelum masa kampanye, Jokowi juga sudah terlihat cawe-cawe terhadap salah satu kandidat capres yaitu Prabowo Subianto. \"Bukan soal boleh atau tidak semata, tapi ini soal public trust. Publik kadung tidak percaya karena selama ini presiden cenderung cawe-cawe,\" kata Castro, Rabu (24/1/2024). Kalaupun harus terjun berkampanye, Jokowi diingatkan agar tetap tunduk pada aturan hukum yang ada. Yakni, Pasal 281 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU itu diatur bahwa presiden yang berkampanye wajib cuti di luar tanggungan negara, tidak menggunakan fasilitas negara, dan memperhatikan keberlangsungan penyelenggaraan negara dan pemerintah daerah. \"Jadi intinya, presiden, menteri, dan pejabat lainnya, tidak boleh memihak ataupun cawe-cawe, selain saat kampanye,\" pungkasnya. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tidak menutup kemungkinan akan terjun untuk melakukan kampanye politik. Jokowi mengatakan yang terpenting tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye.  \"Ya boleh saja saya kampenye. Tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara,\" kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024). (sws)

Komunitas Warteg Indonesia Jor-joran Dukung Ganjar Presiden, Galang Kekuatan Lewat Senam hingga Lomba Catur

Surabaya | FNN - Berbagai kalangan masyarakat terus berlomba-lomba menunjukkan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Bahkan tak ketinggalan lapisan masyarakat yang tergabung Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia. Berbagai kegiatan positif telah dilakukan Kowarteg yang tersebar di banyak daerah di Indonesia. Salah satunya adalah menggelar senam bersama ibu-ibu dan kalangan milenial di RT 06, RW 07 Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Senam bersama ini sengaja dipilih untuk sekaligus membiasakan masyarakat dengan gaya hidup sehat. Fajarwati, salah satu ibu-ibu yang ikut dalam senam bersama itu mengaku senang dengan kehadiran Kowarteg Indonesia. \"Senam bersama ini tentu sangat bermanfaat bagi kami untuk tetap bisa menjaga kebugaran tubuh, semoga ke depan bisa lebih masif lagi,\" ujar dia didampingi Noehrozi selaku Koordinator Kowarteg Indonesia. Sementara itu, Noehrozi mengatakan, tidak hanya mengadakan senam bersama, pihaknya juga pernah mengadakan kegiatan serupa yang juga berfokus terhadap kesehatan. Yakni dengan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. \"Peserta kebanyakan lansia dan mereka merasa terbantu dengan adanya cek kesehatan, termasuk diberikan takjil, makanan sehat, dan minuman segar,\" ujar Noehrozi siaran pers, Rabu (24/1/2024). Selain menyasar kesehatan, Kowarteg Indonesia juga mengadakan kegiatan lomba catur antarwarga di Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Selasa (23/1/2024). Kegiatan itu pun mendapat antusias dari ratusan warga yang ikut memeriahkan lomba. Para peserta antusias berkompetisi untuk meraih gelar juara. Mereka memperebutkan berbagai hadiah menarik yang diberikan relawan kepada pemenang. “Olah raga catur adalah wahana untuk berkumpulnya kalangan masyarakat yangmenggemari catur. Ini juga ajang komunikasi dan anjangsana antar warga dalam mengapresiasi langkah minat dan bakat terhadap dunia catur,” sebut Koordinator Wilayah Kowarteg Jawa Timur, Kiki Kurniawan. Diakui Kiki, sosialisasi tersebut disambut baik masyarakat hingga memutuskan untuk mendukung Ganjar-Mahfud setelah mengetahui program-program unggulan dari pasangan capres-cawapres nomor urut 3 itu. “Alhamdulillah para peserta juga telah menyatakan kesiapannya mendukung Ganjar-Mahfud. Ini juga karena mereka mengetahui program-program Ganjar-Mahfud adalah yang paling realistis bermanfaat untuk masyarakat,” pungkasnya. (sws)

Habib Abubakar: Paksakan Gibran Jadi Cawapres, Jokowi Bakal Menuai Badai

Jakarta | FNN - Penasihat spiritual Presiden Jokowi, Habib Abubakar Alatas yang telah mendukungnya selama dua periode, kini menarik diri. Ia kecewa lantaran Jokowi tidak mendengarkan nasihatnya agar tidak memaksakan Gibran sebagai cawapres, sebab akan menimbulkan bahaya yang besar.  Dikutip dari Channel YouTube Babe Aldo Aje, Habib membeberkan bahwa semua orang-orang politik saat ini tersandera oleh Jokowi. Mereka takut karena punya kesalahan, tetapi mereka menunggu saatnya Jokowi tumbang, mereka akan balas dendam. \"Tolong Pak Jokowi, dengarkan nasihat saya, jangan memaksa Gibran,\" tegas Habib. Habib juga menyoroti Anwar Usman, Hakim Mahkamah Konstitusi yang diduga kuat ikut memuluskan Gibran maju menjadi cawapres lewat putusan kontroversial di Mahkamah Konstitusi.  \"Tapi tolong jangan korbankan Gibran meski saya ngerti alasan Jokowi memajukan Gibran karena ingin melanjutkan pembangunan IKN, tapi sekali lagi jangan tumbalkan Gibran,\" kata Habib yang juga diviralkan dalam sebuah tayangan akun TikTok @chokba24. Dengan semakin masifnya upaya memenangkan Gibran, seperti diduga kuat menggerakkan aparat dari tingkat kecamatan hingga provinsi, Habib mewanti-wanti Jokowi agar tidak mendengarkan suara yang menggembosi. \"Tapi ingat hati mereka tidak sama Pak Jokowi. Saya tahu, belajarlah dari sejarah pendahulu,\" ujar Habib lagi. Habib pun kembali mengulangi agar tidak menjadikan Gibran menjadi tumbal. \"Saya juga sesali Habib Luthfi tidak memberikan nasehat. Semestinya Habib Luthfi sebagai ahli tarikat itu bicara, jangan takut. Demi bangsa dan negara.\" Menurut Habib, peringatan kerasnya kepada Jokowi semata-mata karena kecintaannya. \"Dulu saya membela Jokowi, hari ini saya mengingatkan Pak Jokowi. Buktikan omongan saya, kalau Pak Jokowi memaksakan Gibran, Indonesia akan menjadi negara yang tidak kondusif. Hari ini saya kecewa banget, tolong Pak Jokowi dan Ibu Iriana dengarkan saya,\" katanya. Perlu digarisbawahi, sambung Habib, peringatan keras kepada Jokowi sama sekali tidak berdampak apapun bagi dirinya. \"Karena saya ikhlas, saya tidak pernah mendapat apapun dari Pak Jokowi,\" demikian Habib. (*)

Mafia Impor Pangan Era Jokowi Disikat Habis, Ganjar-Mahfud Siapkan Strategi Super Lengkap

Jakarta | FNN - Dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, hanya capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang memiliki strategi dan program ketahanan pangan yang super lengkap, dari hulu hingga ke hilir. Termasuk di dalamnya bagaimana melibas mafia impor yang selama ini banyak menguras devisa negara. \"Ganjar-Mahfud satu-satunya pasangan Capres-Cawapres yang memiliki strategi dan program ketahanan pangan yang menyeluruh dan dari hilir ke hulu,\" ujar juru bicara nasional DPP Partai Perindo, Efraim Yerry Tawalujan dikutip Rabu (24/1/2024). Menurut Yerry, tujuan utama dari program tersebut adalah mewujudkan kemandirian pangan dan swasembada pangan. Alhasil, ketergantungan impor bahan pangan yang masih terus dilakukan pemerintah sampai saat ini bisa diakhiri. Apalagi, bila merujuk data BPS saat ini, jumlah bahan pangan yang masih impor antara lain beras, jagung, kedelai, gandum, kopi, gula dan daging sapi masih cukup dominan. \"Banyaknya jenis bahan pangan yang bergantung impor ini akan membuat rentan pasokan dan ketahanan pangan dalam negeri. Program Ganjar-Mahfud di bidang pertanian dan pangan sanggup memberi jalan keluar menuju kemandirian dan kedaulatan pangan,\" Yerry menguraikan. Diketahui, Ganjar-Mahfud melalui visinya akan menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, berkualitas, murah, dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal serta mendukung Desa Mandiri Pangan. Termasuk menjamin kepastian pangan murah melalui stabilisasi harga pangan.  \"Saat itu, Pak Jokowi bilang enggak akan mengimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan,\" demikian ungkap Mahfud MD kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Keempat Pilpres 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam. Tak berhenti di situ, Mahfud pun menyajikan data impor bahan pangan Indonesia. Impor beras, misalnya, mencapai 2,8 juta ton, kedelai mencapai 2 juta ton serta gula pasir mencapai 4 juta ton, daging sapi 160 juta ton. \"Impor pangan Indonesia semakin banyak volumenya, juga jumlah komoditasnya,\" kritik Mahfud. (sws)

Mahfud Mundur dari Menkopolhukam, Tantang Prabowo Lepas dari Bayang-bayang Jokowi

Jakarta | FNN - Isu tentang mundurnya sebagian menteri dari Kabinet Jokowi ternyata bukan isapan jempol. Satu per satu, menteri Jokowi mulai bersuara di tengah semakin sengitnya pertarungan politik menjelang Pemilu.   Terbaru, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan akan segera mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan. Mengingat saat ini Mahfud MD juga tercatat sebagai cawapres nomor urut 3 yang diusung oleh Koalisi PDI Perjuangan. Menurut Mahfud, keputusannya untuk meletakkan jabatan Menkopolhukam dilakukan untuk memberikan contoh kepada para pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik.  “Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses,” kata Mahfud dalam acara dialog bersama masyarakat bertajuk ‘Tabrak Prof!’ di Kafe Borjuis, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (23/1/2024). Diketahui, saat ini sejumlah menteri Jokowi ikut aktif dalam kampanye cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Termasuk Prabowo Subianto sendiri yang saat ini juga aktif sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Prabowo dan Jokowi kerap bersama. Prabowo tampaknya sulit lepas dari bayang-bayang Jokowi. Dilanjutkan Mahfud, ia sama sekali tidak pernah menggunakan fasilitas negara meskipun masih menjabat Menko Polhukam. Bahkan Mahfud sudah meminta pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayaninya ketika berkunjung ke daerah. Sebab itu merupakan salah satu fasilitas negara yang diberikan kepada menteri.  “Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk fasilitas pemerintah,” tegas Mahfud.  Menyoal kapan akan resmi mengundurkan diri, Mahfud mengaku hanya tinggal waktu saja, lantaran masih ada tugas negara yang harus diselesaikan dalam rangka transisi.  “Saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo,” demikian Mahfud MD. (*)