BOGOR, FNN | Di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor, komputer seolah menjadi barang paling penting. Setiap tahun kembali dibeli, spesifikasinya tinggi, dan harganya kerap memancing tanda tanya. Center for Budget Analysis (CBA) menyebut pola itu bukan kebetulan.

November 2023, Yunita Mustika Putri dilantik menjadi Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bogor. Belum lama menduduki posisi itu, menurut CBA, Sekretariat DPRD memborong 45 unit komputer senilai Rp1,1 miliar. Bila dirata-rata, satu unit PC seharga Rp25,7 juta—harga yang dinilai CBA “terlalu mewah” untuk kantor pemerintah daerah.

Ketika itu Ketua DPRD dijabat politikus Gerindra, Rudy Susmanto. Keduanya kini kembali disebut karena pola pengadaan yang, menurut CBA, berulang tanpa penjelasan publik yang memadai.

Pada 2024, anggaran serupa muncul lagi. Nilai total Rp1,1 miliar lebih, tetapi jumlah unit dan harga satuannya tak dipublikasikan secara transparan. “Itu membuat publik bertanya ada apa dengan pengadaan komputer ini,” kata Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi.

Jejak anggaran itu terus menempel mengikuti rotasi jabatan. Pada 2025, Yunita mulai bertugas di BKPSDM. Kepindahan itu belum mengubah kebiasaan: BKPSDM tercatat belanja laptop dan tablet PC sebesar Rp567 juta pada November 2025, lalu menambah Rp232 juta untuk perangkat lain berlayar kecil dengan spesifikasi tinggi.

CBA menyebut fenomena ini sebagai pola: pengadaan rutin, nilai besar, tetapi urgensi dan spesifikasi teknis tidak pernah dipaparkan jelas. Dalam pandangan Uchok, “Ada potensi pemborosan. Karena itu harus diperiksa aparat penegak hukum.”

Desakan ini mempertemukan kembali nama Yunita dan Rudy dalam sorotan publik. CBA meminta Kejaksaan Agung memanggil keduanya untuk menjelaskan keperluan anggaran perangkat itu dan memastikan harga sesuai nilai pasar.

CBA mengingatkan, pengadaan teknologi informasi selalu menjadi titik rawan penyimpangan belanja pemerintah. Sementara aparatur dan pelayanan publik di Bogor masih berhadapan dengan keluhan klasik: sistem lemot hingga peralatan berbasis digital yang tak benar-benar dipakai.

Hingga laporan ini diturunkan, Yunita Mustika Putri dan Rudy Susmanto belum memberikan respons terbuka atas permintaan klarifikasi dari CBA. Kejaksaan pun belum mengumumkan sikap.

Yang jelas, deretan komputer itu kini bukan hanya alat kerja, melainkan juga deretan angka yang menunggu pembuktian: keperluan atau kemewahan? (DH)