NASIONAL
Kerja yang Benar di PSSI atau BUMN?
Oleh: Defiyan Cori - Ekonom Konstitusi \"Tidak boleh ngerangkap ngerangkap...jabatan, kerja di satu tempat saja belum tentu...benar kok..\". Inilah petikan pernyataan Presiden Joko Widodo kala menjabat pada periode pertama (2014-1019) memimpin pemerintahan Republik Indonesia. Tidak hanya ada benarnya pernyataan Presiden , melainkan banyak benarnya catatan Kepala Negara ini. Sebab, di lingkup terkecil rumah tangga saja kita tak mungkin merangkap peran dan fungsi dalam mengelolanya dengan memiliki waktu sama 24 jam sehari. Dapat dibayangkan betapa repot dan terbebaninya seorang suami yang merangkap ayah atau istri yang merangkap ibu mengerjakan pekerjaan domestik, jika tak ada pembagian tugas. Ayah mencari nafkah dan Ibu mengurus rumah tangga. Setelah sempat tertunda pelaksanaannya di tahun 2021 atas keputusan Federasi Sepak bola Internasional (Federation Internationale de Football Association/FIFA) tanggal 24 Desember 2020 karena melonjaknya kasus pandemi Covid-19, maka dalam waktu tidak lama lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah perhelatan olah raga sepak bola yang sangat digemari warga negara dunia, yaitu Piala Dunia U-20/2021. Keputusan penunjukan tuan rumah ini diambil oleh otoritas melalui rapat Dewan FIFA di Shanghai, China, pada tanggal 24 Oktober 2019, dan akan berlangsung di Tanah Air pada tanggal 20 Mei -11 Juni 2023. Lalu, ketika terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) untuk periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (KLB-PSSI) yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Kamis, 16 Februari 2023, Erick Thohir langsung mendapatkan ucapan selamat dari Presiden FIFA, Gianni Infantino sekaligus pertanda betapa dekatnya hubungan keduanya yang tentu akan menguntungkan posisi Indonesia. Dibutuhkan Fokus Sepak bola merupakan olah raga rakyat rakyat Indonesia, dan tidak ada satupun cabang olah raga lain yang menandingi jumlah kehadiran penonton serta kecintaan total penggemarnya. Wajar saja rakyat Indonesia, khususnya penonton dan \"penggila\" sepak bola tanah air memimpikan prestasi dunia bagi kesebelasan kesayangannya, INDONESIA. Begitu emosionalnya, kegagalan tim nasional (timnas) merah putih dalam ajang Piala Federasi Sepak Bola Asean (Asean Football Federation/AFF) tahun 2023 mengundang kekecewaan publik. Terlebih, adanya peristiwa tidak manusiawi di stadion Kanjuruhan yang memakan korban para penonton 137 orang tak bersalah sampai saat ini belum terselesaikan oleh pimpinan PSSI, termasuk kinerja tim nasional di ajang kompetisi regional dan internasional. Di samping itu, publik saat ini menaruh harapan tinggi akan hadirnya prestasi dunia disandarkan pada Tim Garuda yang akan berlaga di kandang sendiri bertindak sebagai tuan rumah di ajang Piala Dunia U-20 tahun 2023. Namun, tentu terlebih dahulu prestasi di ajang Piala Asia U-20 2023 yang telah resmi digelar sejak Rabu 1 Maret 2023 menjadi pembuktian sang nakhoda PSSI ini. Ujian pertama harus dilewati jika Erick Tohir ingin mulus mendapatkan apresiasi dan dukungan publik. Sebagaimana yang diperolehnya saat sukses sebagai Ketua Panitia Pelaksana Asian Games (INASGOC) menyelenggarakan pentas olah raga se-kawasan Asia di dua lokasi berbeda, Jakarta dan Palembang pada tanggal 18 Agustus - 2 September 2018. Gelaran Asian Games 2018 yang dipersiapkan cukup singkat itu justru berhasil mencapai jumlah total partisipasi peserta dan ofisial melampaui perkiraan perencanaan INASGOC, yaitu mencapai 17.244 orang ditambah kehadiran para jurnalis dalam negeri dan asing sebanyak 11 ribu orang. Mengejutkan lagi, adalah prestasi ini melampaui jumlah atlet dan oficial pada Asian Games tahun 2010 di Guangzhou, Republik Rakyat Cina (RRC), yang hanya diikuti oleh 9.704 peserta. Dan, pelaksanaan Asian Games Icheon, Korea Selatan tahun 2014 dengan jumlah peserta yang cuma 9.501 orang. Maka, jangan biarkan prestasi ini tidak terulang lagi disebabkan fokus dan konsentrasi Ketum PSSI terpecah sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (MBUMN). Bukan karena meragukan kemampuan dan rekam jejak Erick Tohir sebagai pemilik klub sepak bola dan kesuksesannya dalam memimpin apapun, tapi supaya kita disiplin dan taat pada berbagai aturan dan ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Berkaca pada sanksi FIFA terhadap India setidaknya Erick Tohir harus memikirkan dua pasal di Statuta FIFA yang telah dilanggar negara tersebut, yaitu, Pasal 14 ayat 1 mengenai Kewajiban Anggota Asosiasi di antaranya pada huruf (a) untuk sepenuhnya mematuhi Anggaran Dasar, peraturan, arahan dan keputusan FIFA setiap saat serta keputusan Pengadilan Arbitrase untuk Olahraga (CAS), dan huruf (h dan i) dalam menghormati Laws of the Game. Penghormatan ini, terkait pengelolaan urusan pengelolaan sepakbola secara independen dan memastikan bahwa urusannya tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga mana pun sebagaimana pernyataan Pasal 19 dari Anggaran Dasar FIFA. Pada ayat 2, juga dinyatakan bahwa setiap pelanggaran kewajiban yang disebutkan di atas oleh asosiasi anggota mana pun dapat mengakibatkan sanksi yang diatur dalam Statuta ini. Sebuah fokus dan konsentrasi tak bercabang untuk meraih cita-cita persepakbolaan, yaitu menjadi juara sepakbola dunia (champion of the world) pertama kali yang diimpikan rakyat Indonesia momentumnya berada ditangan kepemimpinan Erick Tohir. Itulah alasan kenapa rangkap jabatan harus dihindarkan agar fokus Erick Tohir menyelesaikan permasalahan internal PSSI sekaligus mengangkat harkat, martabat dan prestasi sepak bola tim nasional. Tantangan independensi sebagai Ketum PSSI tentu terkait jabatannya sebagai MBUMN harus memperhatikan seksama aturan Statuta FIFA yang sangat ketat. Oleh karena itu, sikap hormat dan etis pada statuta FIFA yang telah ditunjukkan oleh Ketum PSSI sebelumnya, yaitu Ery Rahmayadi dan Mochamad Iriawan yang tidak merangkap jabatan dipemerintahan ataupun kabinet harus diikuti! Ditambah banyaknya kejadian dan musibah yang menimpa beberapa BUMN mulai dari kasus korupsi sampai yang terkini (update), yaitu kebakaran Depo Pertamina, Plumpang di Jakarta Utara pada tanggal 3 Maret 2023 yang mengakibatkan korban juwa 17 orang meninggal dunia (data sementara) harus menjadi pelajaran berharga setiap pejabat negara. Tentu saja kerja benar dan tidak merangkap jabatan seperti harapan Presiden Joko Widodo ini harus diterapkan juga pada pejabat negara lainnya, sebab selain hubungannya pada fokus dan konsentrasi yang bersangkutan. Yang utama disorot adalah faktor kompensasi ekonomi atas rangkap jabatan tersebut yang sangat mengusik rasa keadilan dan aspek pemerataan bagi publik! Mari kita mengambil hikmah sebagai warga bangsa dan profesionalisme ukurannya bukanlah menangani berbagai hal, tapi mengukir prestasi terkait fokus pada satu hal saja melalui jabatan yang diamanahkan. Keinginan mengundurkan diri Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) yang merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI patut diapresiasi dan ditunggu realisasinya, begitu pula tindakan Presiden Joko Widodo terkait pernyataannya soal rangkap jabatan dan kerja benar. (*)
Partai Gelora Dapat Dukungan Penuh dari Paguyuban Pasundan Cirebon di Pemilu 2024
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Paguyuban Pasundan Cirebon dalam Pemilu 2024 mendatang. Paguyuban Pasundan Cirebon mendoakan Partai Gelora yang memiliki nomor urut 7 tersebut, bisa lolos ke Senayan dan mengawal berbagai kebijakan yang pro rakyat. Hal itu disampaikan Ketua Paguyuban Pasundan Cirebon Hediyana Yusuf saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik di Sekretariat Pasundan Cirebon di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Sukapura, Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, Minggu (5/3/2023). Hediyana mengatakan sudah lama mengenal Mahfuz Sidik, bahkan dia mengaku kerap bertukar informasi maupun pemikiran mengenai pendidikan di Cirebon dan perpolitikan nasional. Ketua Paguyuban Pasundan Cirebon pun mengakui bahwa Partai Gelora tersebut, merupakan sahabat karibnya. Karena itu, pertemuannya dengan Mahfuz Sidik dianggapnya sebagai nostalgia antar dua sahabat. \"Pak Mahfuz ini bukan orang lain bagi kami. Tentu kita yakin dan menaruh harapan kepada beliau agar bisa mengawal aspirasi kami di senayan nanti,\" kata Hediyana. \"Kami tentu doakan yang terbaik buat saudara saya ini agar banyak memberikan kontribusi bagi warga di wilayah Cirebon, khususnya pendidikan,\" imbuhnya. Hediyana mengatakan, saat ini terjadi pergeseran dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024. Yakni bergeser kearah kepentingan pragmatisme sesaat. \"Sehingga nilai demokrasi kian terkikis dan menghasilkan politisi karbitan. Bukan keilmuan dan kemampuannya mengelola potensi diri dari para kader partai, melainkan para pemilik modal yang lebih dominan untuk bisa merebut suara rakyat,\" ujarnya. Ia berharap agar Partai Gelora untuk bisa mewujudkan harapan masyarakat dengan kemampuan dan segala potensi yang dimiliki serta menghindari pragmatisme semata. \"Saya optimis Partai Gelora mampu mewujudkan harapan masyarakat. Dan ini juga bagian dari tugas Partai Gelora agar menghindari pragmatisme dalam Pemilu. Supaya masyarakat kian cerdas menentukan pilihan para wakilnya nanti. Saya yakin, Pak Mahfuz bisa itu,\" paparnya. Sementara itu, Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Sidik mengapresiasi harapan yang disampaikan Ketua Paguyuban Pasundan Cirebon Hediyana Yusuf kepada Partai Gelora. \"Pak Hediyana Yusuf ini sangat luar biasa dedikasi dan pengabdiannya dalam memajukan pendidikan di Cirebon. Ia jelas adalah tokoh yang luar biasa. Makanya, kami ajak kolaborasi untuk kemajuan pendidikan generasi masa depan,\" ujar Mahfuz. Mahfuz mengatakan, kehadiran Partai Gelora di Pemilu 2024 adalah dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dunia. Untuk mewujudkan hal itu, butuh kolaborasi semua pihak, tidak bisa hanya Partai Gelora saja. \"Semoga harapan dan doa-doa Ketua Paguyuban Pasundan bisa terkabul di Pemilu mendatang untuk Partai Gelora. Kami mengajak semua kalangan dan elemen masyarakat agar bersama-sama berkolaborasi mewujudkan apa yang menjadi salah satu cita-cita Ketua Paguyuban Pasundan ini,\" pungkas Mahfuz Sidik. (ida)
Anis Matta Dorong Senayan Diisi Tokoh-Tokoh Lokal, bukan Elite-Elite Nasional Seperti Sekarang
POLEWALI MANDAR, FNN — Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mendorong elite-elite lokal menjadi elite nasional. Sehingga, elite nasional, termasuk yang duduk di Senaya, adalah kumpulan elite-elite lokal yang memahami kondisi rakyat yang sesungguhnya. \"Saya sudah bilang ke tokoh-tokoh di sini. Kamu sudah lama menjadi tokoh lokal. Indonesia ini akan menjadi kuat, kalau elite nasionalnya adalah kumpulan dari utusan orang-orang daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Sulbar,\" kata Anis Matta dalam orasinya saat konsolidasi kader Sulawesi Barat di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, Senin (28/2/2023) sore. Konsolidasi kader Partai Gelora di daerah pemilihan (dapil) Sulbar ini, dihadiri Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik dan Ketua DPD Polman Givan Andra. Menurut Anis Matta, dengan masuknya elite lokal menjadi elite nasional, maka bisa menentukan arah baru Indonesia ke depan, yakni menjadikan Indonesia superpower baru dunia. Karena itu, Partai Gelora tidak mengusulkan orang-orang kaya atau tokoh nasional menjadi calon anggota legislatif (caleg), tetapi mencalonkan orang-orang yang mewakili kaum mustadh’afin (orang-orang miskin/lemah) di daerah. \"Dan saya sudah merasa ini, akan ada aroma kemenangan. Penciuman saya akan ada orang Sulbar yang menjadi elite nasional, tapi kita perlu saling mendoakan,\" kata Anis Matta. Di Sulbar, kata Anis Matta, Partai Gelora mencalonkan Ketua DPW Sulbar Hajrul Malik sebagai caleg DPR, pengurus DPW Sulbar Zainal Abidin sebagai caleg DPRD Provinsi dan sejumlah kader di berbagai kabupaten dan kota di provinsi Sulbar. \"Insya Allah Pak Hajrul ke DPR, Ustaz Zaenal ke DPRD Provinsi, Givan ke DPRD Polman, dan banyak kader Gelora mewarnai DPRD kabupaten dan kota di Sulbar,” ujar Anis Matta. Anis Matta menjelaskan, pendirian Partai Gelora berawal dari kegelisahan dirinya melihat kondisi Indonesia saat ini, yang seharusnya jauh lebih maju dari sekarang. \"Karena itu, cita-cita Partai Gelora adalah menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Kuat militernya, makmur ekonominya, maju teknologinya, serta rakyatnya sholeh-sholeh dan bahagia,\" jelasnya. Anis Matta berharap agar Presiden segera membuat tim untuk mendata jumlah penduduk miskin sebenarnya secara langsung turun keliling ke rumah-rumah, untuk mendata, apakah orang tersebut penerima zakat (bantuan) atau pemberi zakat. Dengan demikian akan diperoleh jumlah penduduk miskin sesungguhnya, tidak seperti sekarang jumlah penduduk miskin masih amburadul, banyak yang tidak terdata. \"Tanda-tanda kalau negara kita itu makmur, adalah kalau nanti seluruh warganya menjadi pembayar zakat, bukan penerima zakat,\" pungkasnya. (Ida)
Minta Maaf ke PKI, Presiden Pantas Dimakzulkan
Surakarta, FNN - Pasca Keppres tentang pengakuan bersalah dan minta maaf terhadap keluarga PKI, masyarakat Indonesia dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengutuk keras Keppres tersebut. Sebab hal itu melanggar TAP MPR dan UU yang dilakukan oleh Presiden. Karenanya pantas dimakzulkan. Demikian rilis pernyataan sikap KAMI yang diterima FNN Senin (27/02/2023) di Jakarta. KAMI menegaskan bahwa Partai Komunis Indonesia dengan Plafform Komunisme (ajaran dan ideologi Sosialisme, Marxisme, Leninisme) yang tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, telah sangat jelas dan tegas bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara UUD RI Tahun 1945 serta cita-cita pendiri bangsa dan negara (The Founding Father). Sila Pertama menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sedangkan pada Pembukaan UUD RI Tahun 1945 yang merupakan Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara) menyebutkan bahwa hakikat kemerdekaan Negara Indonesia adalah Takdir, Kehendak, Rahmat, dan sekaligus Amanat dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dipertahankan. Bahwa, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan KEPPRES No. 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dengan alasan untuk terwujudnya hak-hak korban, seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan. Apapun alasan penerbitan Keppres tersebut memuat misteri politik tersembunyi yang harus di waspadai dan sangat mungkin dijadikan jalan pintas pemberian maaf (rehabilitasi) terhadap pelanggaran HAM Berat agenda politik/perbuatan jahat pengkhianatan G30S-PKI pada tahun 1965. Bahwa, Rekam jejak digital tentang polah tingkah anak-anak keturunan PKI sudah sejak lama berusaha bangkit kembali, hal ini didasarkan dari indikasi Neo Komunisme tetap melakukan kegiatan. Adanya fenomena kongres PKI ke VII di Blitar selatan 1967, Kongres ke VIII tahun 2000 di Sukabumi Selatan Jabar, Kongres ke IX 2005 di Cianjur Selatan Jabar. Kongres ke X, 2010 di Magelang Jawa Tengah dan Kongres ke XI di Banyumas Jawa Tengah 2015. Bahwa, Keppres No 17 tahun 2022 ditengarai sebagai pintu masuk Pemerintah akan meminta maaf kepada PKI dan negara akan memberikan ganti rugi kepada para pengikut dan antek-antek PKI yang dianggap korban pelanggaran HAM, adalah sangat menyakiti dan menghina perasaan rakyat Indonesia, terutama TNI dan umat Islam yang merasakan keganasan atas penghianatan PKI, sebagaimana jelas tercantum dalam Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai terlarang, termasuk pelarangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme, harus tetap dijaga dan dilaksanakan. Bahwa setelah 55 tahun berlalu, semua hak mereka sebagai anak cucu PKI secara wajar dan normal sudah dilakukan pemulihan tanpa ada pembatasan lagi. Faktanya mereka sebagai warga negara sudah dapat bekerja berkarya disegala bidang, pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, pemerintahan bahkan pertahanan. Atas pertimbangan kajian diatas, kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi bersikap tegas bahwa : 1. Masyarakat Indonesia khususnya TNI dan umat beragama harus waspada terhadap kebangkitan paham Neo-Komunisme dengan kedok penegakan hak-hak azasi, karena jelas PKI telah menodai sejarah Indonesia dengan melakukan berkali-kali pemberontakan dan pengkhianatan. Mereka bukanlah korban akan tetapi pelaku kejahatan berat HAM. Pemerintah Jokowi sangat naif jika mengingkari sejarah atas tindak pengkhianatan PKI dan para pengikutnya. 2. Mengecam dan menolak tindakan Pemerintah melalui Keppres 17 tahun 2022 jika meminta maaf dan serta memberi kompensasi ganti rugi kepada pengikut atau keluarga PKI, karena merupakan kegiatan melanggar Pancasila dan Konstitusi (TAP MPR dan UUD RI 1945). 3. Apabila Pemerintah RI dalam hal ini Joko Widodo selaku Presiden tetap melakukannya maka tindakan tersebut jelas dan tegas melanggar Konstitusi, untuk itu sudah pantas dimakzulkan. 4. Meminta dan menghimbau seluruh Warga Negara Indonesia khususnya Aparat Penegak Hukum untuk senantiasa waspada dan bertindak tegas terhadap munculnya bahaya laten PKI dan setiap adanya upaya menghidupkan ajaran-ajaran Komunisme, Marxisme dan Lenisnisme di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Surakarta, 27 Februari 2023 KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA (KAMI) LINTAS PROVINSI KAMI JAWA TENGAH Mudrick SM Sangidu KAMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Syukri Fadholi KAMI JAWA TIMUR Daniel M Rasyid KAMI JAWA BARAT Syafril Sjofyan AP-KAMI DKI JAKARTA Djudju Purwantoro KAMI BANTEN Abuya Shiddiq KAMI SUMATRA UTARA Zulbadri KAMI RIAU Muhammad Herwan KAMI KALIMANTAN BARAT H. Mulyadi MY, S.Pi, M.MA KAMI SUMATERA SELATAN Mahmud Khalifah Alam S.Ag KAMI SULAWESI SELATAN Geralz Geerhan KAMI KEPULAUAN RIAU Drs. H. Makhfur Zurachman M.Pd. KAMI JAMBI H. Suryadi KAMI ACEH Saiful Anwar S.H., M.H. SEKRETARIS Sutoyo Abadi
Anis Matta Minta Elite Nasional Contoh Rekonsiliasi Pasca-Pemilu di Palopo
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta kembali disambut ribuan massa pendukungnya saat melakukan konsolidasi pemenangan Pemilu 2024, di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ribuan kader dan simpatisan Partai Gelora memadati Gedung Merdeka Convention Hall, Kota Palopo, Minggu (26/2/2023) sore. Konsolidasi pemenangan di daerah pemilihan (dapil) Sulsel III ini merupakan rangkaian kegiatan roadshow konsolidasi pemenangan Pemilu di Sulsel dan Sulawesi Barat (Sulbar). Konsolidasi kader di Sulsel dan Sulbar, sebelumnya telah digelar di Kota Makassar dan Kota Parepare. Usai di Kota Palopo, konsolidasi akan dilanjutkan di Kota Polewali Mandar, Sulbar, pada Senin (27/2/2023). Kedatangan Anis Matta di Palopo langsung disambut teriakan yel-yel \"Anis Matta, Presidenku\" oleh massa yang hadir di lokasi acara. Ketua umum partai nomor 7 disambut kalungan selendang sutra oleh Ketua DPD Partai Gelora Palopo Budi Sada. Acara yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang bergabung ke Partai Gelora ini juga dihadiri oleh Wali Kota Palopo HM Judas Amir Hadir pula Ketua DPW Partai Gelora Sulsel Syamsari Kitta, Ketua DPD dari delapankabupaten/kota se-dapil Sulsel III, serta pengurus DPN. Dalam sambutannya, Anis Matta menyinggung soal politik rekonsiliasi di Kota Palopo yang bisa menjadi contoh elite-elite nasional yang selalu bermusuhan usai pemilihan. \"Ketua DPD Kota Palopo Pak Budi Sada ini adalah satu contoh dari rekonsiliasi yang baik dengan Pak Wali Kota (HM Judas Amir) yang pernah jadi lawan di Pilkada, tapi kemudian jadi kawan,\" kata Anis Matta. Karena itu, kata Anis Matta, Partai Gelora akan mengusulkan pembentukan Koalisi Nasional Rekonsiliasi. Sebab, koalisi yang ada hanya memperdalam polarisasi atau pembelahan di tengah masyarakat dan mengancam keutuhan bangsa. \"Dan kita di Palopo ini sudah memberikan contoh, bagaimana kompetisi dalam pemilu akhirnya berujung dalam perkawanan sesudahnya,\" papar Anis Matta. \"Kita semuanya bersyukur menyaksikan fenomena rekonsiliasi ini dengan baik. Dan alhamdulillah Pak Wali Kota hadir di acara Partai Gelora diundang oleh Ketua DPD,\" imbuhnya. Anis Matta mengatakan, dunia saat ini sedang dilanda krisis besar yang mengubah masa depan seluruh bangsa di dunia, termasuk di Indonesia. \"Jadi, kalau Indonesia tidak siap-siap untuk memasuki masa depan itu, maka kita akan mengalami nasib seperti dulu nenek moyang kita di abad ke-16 hingga abad ke-20 dijajah oleh bangsa Eropa. Belum lagi kita mengalami peristiwa G30S PKI, serta jadi korban Corona dari China, sekaligus konsumen vaksin,” ujarnya. Di sinilah pentingnya, Indonesia menjadi superpower baru untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia terbesar ke-4 di dunia dan terbesar jumlah umat Islamnya di dunia. \"Saya biasa berceramah di Timur Tengah, meski saya bukan alumni Timur Tengah. Saya sering berceramah di Kuwait, Mesir, Maroko Aljazair dan lain sebagainya. Setiap kali saya berceramah di depan mereka, mereka selalu bertanya satu hal, kapan Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin kami. Saya bilang, tunggu Partai Gelora menang di 2024,\" katanya. Setelah itu, Anis Matta memanggil empat Bacaleg DPR RI dari dapil Sulsel III, yakni Ja\'far Shodding, Amru Saher, Irwan ST, dan Andi Ulung untuk diperkenalkan kepada masyarakat di delapan kabupaten/kota di dapil Sulsel III. Anis Matta juga memanggil delapan ketua DPD di dapil Sulsel III, yakni Ketua DPD Enrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidrap,Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Palopo. Ketua DPD Partai Gelora Palopo Budi Sada mengaku berbangga Palopo menjadi tempat untuk konsolidasi dapil Sulsel III. \"Mudah-mudahan konsolidasi ini, menjadi titik awal memenangkan Partai Gelora,\" kata Budi Sada. (abd)
Anis Matta Gelorakan Cinta Ribuan Massa di Parepare, Siap Bawa Indonesia Jadi Superpower Baru
PAREPARE, FNN - Ribuan kader dan simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tumpah ruah di Taman Mattirotasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (25/2/2023) sore. Mereka mengikuti dan menyemarakkan acara konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPN Partai Gelora Anis Matta. Acara konsolidasi daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) II juga diisi pelantikan pengurus DPD Partai Gelora Kota Parepare Periode 2020-2024. Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPW Partai Gelora Sulsel Syamsari Kitta. Asy\'ari Abdullah dilantik sebagai Ketua DPD Parepare periode 2020-2024, sementara Andi Alamsyah dilantik sebagai Sekretaris DPD. Dalam konsolidasi di Kota Cinta Habibie-Ainun ini, Anis Matta diperkenalkan sebagai calon presiden (capres) dari Partai Gelora pada Pemilu 2024 mendatang. Anis Matta disambut ribuan kader dan simpatisan Partai Gelora yang hadir dengan membawa di tangan bendera besar-kecil partai tersebut, serta membawa poster bergambar Anis Matta bertuliskan \"Anis Matta Presidenku\" sambil meneriakkan yel-yel \"Salam Gelora\" dan \"Anis Matta Presidenku\". Acara tersebut dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang kini bergabung dengan bernomor 7 ini. Konsolidasi pemenangan dapil Sulsel II ini, diikuti oleh DPD Kabupaten Barru, Bulukumba, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Sinjai, Soppeng, Wajo dan Kota Parepare. Dalam sambutannya, Anis Matta mengajak massa untuk menghadap ke laut yang berada di sisi sebelah kanan panggung. Anis Matta lantas meminta massa yang hadir untuk membuat laut Pantai Mattirotasi yang tenang agar menjadi bergelombang. \"Sekarang saya mau tanya, apakah bisa Partai Gelora membuat laut yang sedang tenang ini, menjadi laut yang bergelombang? Jangan sampai ombaknya cuma ombak yang ada dalam secangkir kopi,\" kata Anis Matta. \"Partai Gelora siap mengubah lautan tenang Parepare menjadi gelombang perubahan,\" lanjutnya. Anis Matta mengatakan, Partai Gelora sengaja diberi nama gelombang, karena gelombang artinya tenaga atau kekuatan. \"Dari mana datangnya tenaga itu, dari cinta. Dan dari Kota Cinta ini kita akan ciptakan gelombang perubahan Indonesia menjdi superpower baru,\" katanya. Anis Matta menjelaskan, salah satu syarat menjadi superpower baru adalah kualitas manusia. Karena itu Partai Gelora akan memperjuangkan bantuan gizi dan layanan kesehatan untuk 1.000 hari pertama kehidupan manusia, yakni sejak dalam kandungan ibu hingga berusia dua tahun. Partai Gelora juga akan memberikan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi agar semua rakyat bisa menjadi sarjana. \"Kita akan membangun manusia agar Indonesia kuat militernya, makmur ekonominya, dan maju teknologinya. Supaya, Indonesia menjadi superpower baru,\" paparnya. Ketua DPD Partai Gelora Parepare Asy\'ari Abdullah mengatakan, bergabungnya dirinya ke Partai Gelora, karena kepincut sosok Anis Matta yang dinilainya seperti figur Presiden RI ke-3 BJ Habibie yang lahir di Kota Parepare. \"Makanya kami yakin dari Kota Cinta Parepare ini, akan lahir pemimpin yang luar biasa seperti Presiden RI ke-3 BJ Habibie. Kita akan mendorong Anis Matta sebagai capres di 2024,\" kata Asy’ari. Mantan Ketua KNPI Parepare Periode 2018-2021 ini menjamin Kota Parepare akan menjadi basis kemenangan Partai Gelora di Pemilu 2024. \"Partai Gelora Parepare ini diisi anak-anak muda yang siap bekerja keras untuk menang. Parepare tidak punya target berapa kursi, tetapi kita akan menjadi percontohan kemenangan Partai Gelora di 2024,\" katanya. Dalam kesempatan ini, Anis Matta memperkenalkan tiga Bacaleg DPR RI dari dapil Sulsel II, yakni Taslim Tamang, Muhammad Yusuf Halid, dan Muhammad Ihsan Idris kepada massa yang hadir. Kehadiran Anis Matta merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi Partai Gelora di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Setelah kemarin di Makassar dan hari ini di Parepare, Anis Matta akan melanjutkan lawatan ke Palopo dan Polewari Mandar. (Ida)
Anis Matta Ungkapkan 7 Alasan Indonesia Layak Menjadi Superpower Baru
MAKASSAR, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengungkapkan langkah strategis pertamanya untuk Indonesia di masa depan, jika ditakdirkan menjadi Presiden RI. Anis Matta sendiri secara resmi telah dideklarasikan Pertai Gelora sebagai calon presiden (Capres) bersama Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora sebagai calon wakil presiden (Cawapres)-nya. \"Kalau saya jadi presiden, yang pertama akan saya lakukan adalah mengkonsolidasi elit. Elite ekonomi, elite militer dan elite politik. Karena ancaman paling besar kita saat ini adalah ancaman perpecahan,\" kata Anis Matta di Makassar, Jumat (24/2/2023). Hal itu disampaikannya saat Ngobrol Bareng Anis Matta Bersama Awak Media dengan tema \"Menakar Peluang Indonesia Menjadi Superpower Baru Dunia\" di The Rinra Hotel Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Anis Matta, banyak pihak yang nyinyir dan meragukan Indonesia, apakah mampu menjadi negara superpower baru dunia. Namun, Ia yakin Indonesia akan menjadi negara superpower, karena memiliki potensi dan kekayaan alam yang tidak dimiliki negara lain. \"Soal superpower baru ini banyak yang nyinyir. Kenapa, apa bisa kita menyaingi Chna, Amerika, Rusia negara Eropa. Banyak juga meme yang menanggapi baliho Partai Gelora,\" kata Anis Matta. Karena itu, ia akan berupaya untuk mengkosolidasikan para elite militer, ekonomi dan poltik dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara superpower baru dunia. Anis Matta lantas mengungkapkan, ada 7 alasan mengapa Indonesia harus menjadi negara superpower baru di dunia. Alasan pertama saat ini terjadi konflik atau perang supremasi antar negara kuat di dunia, dikarenakan ego kebesaran. Alasan kedua, dunia saat ini diambang perang dunia ketiga, lantaran tatanan global soal ini ada pembatasan senjata nuklir. \"Tapi sekarang ini tidak ada lagi pembatasan global terkait batasan senjata nuklir. Semua negara bebas punya senjata nuklir,\" katanya. Karena itu, alasan ketiga, Indonesia diharapkan tidak lagi menjadi korban atau collateral demage seperti sebelum-sebelumnya akibat perang supremasi negara adidaya. Adapun alasan keempat adalah adanya integrasi dalam sistem ekonomi global yang akan mengubah langsung ekonomi dunia yang menyebabkan menciptakan strata baru antar negara, sehingga negara yang eksis akan bertahan. Selanjutnya, alasan kelima adalah adanya transformasi teknologi yang menyebabkan perubahan pada penyediaan lapangan pekerjaan. Saat ini ada kecenderungan tenaga kerja manusia digantikan dengan robot, sehingga Indonesia harus cepat menghadapi situasi ini. Kemudian alasan keenam adalah persoalan keadilan sosial yang muncul akibat kesenjangan ekonomi antara yang sangat kaya dan yang sangat miskin. \"Ideologi tidak bisa menjawab persoalan ini, dan kesenjangan ini awal revolusi sosial. Hal ini mulai terjadi di Amerika Serikat,\" katanya. Terakhir, alasan ketujuh adalah bangunan masyarakat Indonesia bisa mempertemukan agama, demokrasi, kemakmuran dan keadilan sosial. Sehingga akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang secara militer, kuat secara ekonomi dan juga teknologi. \"Saya kira inilah alasan yang mendasari kenapa Indonesia harus menjadi sebagai superpower baru. Ini bukan sekedar mimpi di siang bolong, Ini benar-benar nyata bisa, Insya Allah,\" pungkasnya. (Ida)
Gatot Nurmantyo: Situasi Umat Islam Saat Ini Sama dengan Tahun 1965
Jakarta, FNN - Panglima TNI periode 2015-2017 Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo merasakan kondisi umat Islam di Indonesia hari ini sama dengan tahun 1964-1965, yang terus dijadikan obyek adu domba. Mereka yang bikin hoaks, tetapi umat Islam yang dituduh. \"Umat Islam saat ini diperlakukan seperti tahun 1964-1965. Modusnya sama, dibunuh lalu dimasukkan ke dalam sumur untuk menghilangkan jejak,\" kata Gatot Nurmantyo dalam diskusi publik bertema \"Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa, dan Bernegara\", di kantor Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/02/2023). Gatot menegaskan bahwa sejak dulu PKI punya tabiat yang sama dalam melakukan fitnah. \"PKI paling pandai menghapus jejak. Lalu membersihkan dirinya. Terakhir menimpakan kesalahan pada orang lain. Dan minta ganti rugi. Hari ini semua terjadi. Ini semua sudah diingatkan oleh KH Hasyim Muzadi,\" paparnya. Gatot menegaskan bahwa masalah pelanggaran HAM mendapat perhatian serius dari dunia intenasional. Indonesia kata Gatot sebagai negara anggota PBB yang mengakui perlindungan terhadap HAM tidak lepas dari sorotan dunia terhadap masalah pelanggaran HAM. Oleh karena itu keseriusan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM Berat sudah diatur dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM dan juga UU No. 26 tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM Masalah HAM telah menjadi suatu perhatian utama dan terjadi kepentingan global. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap nilai-nilai HAM dalam sejumlah konvensi. Tak hanya itu, sejak 11 tahun yang lalu anak keturunan PKI boleh berpolitik. Hari ini semua lini pemerintahan ada anak PKI. Yang di luar negeri boleh pulang ke Indonesia. Tidak ada yang protes. Artinya telah terjadi rekonsiliasi secara alamiah. \"Sekarang yang terjadi ada pengakuan pelanggaran HAM berat oleh kepala negara. Saya sangat menyesali keputusan itu,\" paparnya. Gatot menegaskan bahwa Presiden melakukan hal itu sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan. Oleh karena itu Presiden tidak boleh melakukan sendiri tanpa persetujuan DPR. \"Pengakuan presiden tersebut berarti pelakunya negara. Siapa alat negara? Tentu saja maksudnya ABRI (TNI Polri),\" paparnya. Padahal, lanjut Gatot sebuah permaafan harus ada pelaku yang mengaku dan korban yang mengakui, lalu negara sebagai penengah. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan. Maka ini yang akan berbahaya. Gatot juga menunjukkan bahwa rekonsiliasi sudah terjadi sejak dulu dengan adanya Soekarno sudah mengucapkan terima kasih kepada Soeharto karena telah mengamankan keluarga Bung Karno, pada saat Proklamasi Kemerdekaan ke 21. \"Jika sekarang Soekarno dianggap melakukan pelanggaran HAM berat, apakah Bandara Soekarno Hatta akan dihapus?,\" tanyanya. Gatot semakin miris anak muda semakin tidak tahu sejarah bangsa dengan dihapusnya pelajaran Pancasila dan sejarah bangsa. \"Pelajaran Pancasila dan Sejarah Perjuangan Bangsa sudah tidak ada. Ilmu bumi juga sudah tidak ada. Apa yang bisa diharapkan dari anak muda mencintai negara, wong wilayahnya saja gak tahu,\" tegasnya. Kelak, kata Gatot TNI akan dikucilkan dalam percaturan internasional. \"Seharusnya yang bicara ini TNI aktif, bukan saya. Saya hanya peduli saja. Ini semua artinya pintu masuk kembalinya Partai Komunis di Indonesia. Saya mengingatkan kepada prajurit untuk ingat sumpah jabatan,\" tegasnya. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono mengingatkan masyarakat Indonesia dan TNI untuk segera menyikapi hal ini secara serius. \"Mari kita bersikap untuk action, terutama TNI. Umat Islam harus marah. Negara dalam keadaan bahaya. Negara ini akan menjadi negara komunis. Should we do. Saya menunggu action,\" tegasnya. Sri Edi mengingatkan kekuatan sebuah tekad dengan menyitir perumpamaan kambing dan harimau. \"Sepasukan kambing dipimpin harimau bisa mengalahkan sepasukan harimau yang dipimpin kambing,\" katanya memberi semangat. Hadir sebagai narasumber, antara lain: Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Periode 2015-2017 sebagai clossing statement, Prof. Sri Edi Swasono (Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia), Brigjend (Purn) Hidayat Purnomo (Ketum Gerakan Bela Negara), Bachtiar Chamzah (Mantan Menteri Sosial) Ubedilah Badrun (Sosiolog Politik UNJ), dan Adhie Massardi Juru Bicara Presiden Gus Dur serta Hersubeno Arief, wartawan senior FNN sebagai moderator. (abd)
Sri Edi Swasono: Yang Melanggar HAM Berat Ya PKI
Jakarta, FNN - Pengakuan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM Berat pada masa lalu khususnya pada peristiwa G30S/PKI terus menimbulkan polemik. Masyarakat khawatir yang dituduh melakukan pelanggaran HAM umat Islam dan ABRI (TNI-Polri). Padahal nyata-nyata yang melakukan pelanggaran HAM Berat adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). \"Yang melanggar HAM adalah PKI. Bapak saya dibunuh PKI tahun 1948. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Usia saya waktu itu 8 tahun. Pembunuhan terbanyak terjadi di Karesidenan Madiun,\" kata Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Sri Edi Swasono dalam diskusi publik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada hari Jumat 24 Februari 2023 di Jl. Kusuma Atmaja 76, Menteng, Jakarta Pusat. Menantu Bung Hatta itu menyarankan agar TNI segera bersikap dan membantah pernyataan Presiden tersebut, sebab banyak jenderal yang dibunuh. Sri Edi juga mempertanyakan sikap pimpinan TNI, kenapa hal itu tidak menjadi perhatian Panglima TNI. \"Yang kejam adalah PKI. Saya melihat sendiri kekejaman itu,\" katanya dalam diskusi bertajuk “Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa dan Bernegara.” Diskusi kebangsaan ini menghadirkan narasumber, antara lain: Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Periode 2015-2017 sebagai clossing statement), Prof. Sri Edi Swasono (Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia), Brigjend (Purn) Hidayat Purnomo (Ketum Gerakan Bela Negara), Bachtiar Chamzah (Mantan Menteri Sosial), Ubedilah Badrun (Sosiolog Politik UNJ), dan Adhie Massardi Juru Bicara Presiden Gus Dur serta Hersubeno Arief wartawan senior FNN sebagai moderator. Sri Edi menyesalkan sikap PKI yang tak pernah mengakui kesalahan. \"Hingga saat ini, tak ada permintaan maaf dari Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap apa yang dilakukan mereka terhadap ayahnya. Pada 1948 ayah saya Moenadji Soerjohadikoesoemo, ditembak mati oleh PKI,\" kenangnya. Menurut Sri Edi, ayahnya digelandang ke penjara oleh PKI ketika disuruh pilih Soekarno-Hatta atau Amir-Muso. Ayahnya memilih Soekarno-Hatta, yang kemudian ditembak mati. Saat itu, kata Sri Edi ayahnya menjabat hakim di Pengadilan Ngawi. Bersama enam pejabat lainnya di Ngawi dikubur bersama-sama setelah ditembak. Mereka dikubur dalam satu liang lahat di Dungus, Madiun, Jawa Timur (Jatim). “Di sebelah Timur Bengawan Madiun di Ngawi. Dua minggu kemudian baru ditemukan liang lahat itu berkat petunjuk Lurah Dungus. Masing-masing bisa diidentifikasi berkat dr. Soeroto, Dokter Kepala RS Ngawi,” kata dia. Ia mengatakan, PKI membunuh banyak orang dengan cara yang kejam. Banjir darah tidak hanya di Ngawi, tetapi juga di seluruh Kabupaten di Karesidenan Madiun. “PKI yang berontak membunuhi rakyat. Kalau saja G-30S/PKI 1965 PKI yang menang, kita yang mereka bunuh lagi seperti para jenderal yang dibunuh di Lubang Buaya,” jelas Sri Edi. Sementara mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menegaskan PKI punya pola yang sama dalam menghilanglan jejak lalu menuduh orang lain. \"Modusnya sama, dibunuh lalu dimasukkan sumur untuk menghilangkan jejak. PKI paling pandai menghapus jejak. Lalu membersihkan dirinya. Terakhir menimpakan kesalahan pada orang lain. Dan minta ganti rugi. Hari ini semua terjadi. Ini semua sudah diingatkan oleh KH Hasyim Muzadi,\" papar Gatot. Gatot menyarankan kepada prajurit TNI yang masih aktif untuk ingat pada sumpah jabatan. \"Saya mengingatkan kepada prajurit untuk ingat sumpah jabatan,\" teganya. Sri Edi mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah kekejaman PKI yang luar biasa kejam, bahkan super biadab. Keturunan PKI kata Sri Edi tetap satu tujuan dengan segala cara ingin membentuk negara komunis. Oleh karena itu masyarakat harus bersama-sama, terutama TNI membasmi bangkitnya PKI. “PKI tidak pernah meminta maaf telah membunuh manusia-manusia tak bersalah,” tegas Prof. Sri Edi. Sri Edi menyarankan agar umat Islam jangan menjadi penakut. \"Orang Islam harus marah. Negara dalam keadaan bahaya karena akan dibawa menjadi negara komunis. Sepasukan kambing dipimpin harimau bisa mengalahkan sepasukan harimau yang dipimpin kambing. Should we do. Saya menunggu action,\" pungkasnya. (sws)
Negara Mengakui Pelanggaran HAM Berat, Presiden Tak Punya Legitimasi Moral
Jakarta, FNN - Sosiolog Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun menilai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 terkait Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Non-Yudisial, semakin menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki legitimasi moral, sebab dalam masa kepemimpinannya pelanggaran HAM terus terjadi. \"Presiden Jokowi tidak punya legitimasi moral sebab hingga saat ini pelanggaran HAM terus terjadi. Pada 2019 terjadi penembakan mahasiswa, ada ratusan petugas Pemilu meninggal, kasus Bawaslu ada puluhan orang terbunuh, dan di KM 50 tol Cikampek, ada 6 anak muda ditembak mati. Ini bagian integral pelanggaran HAM,\" kata Ubedilah dalam diskusi bertajuk “Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa dan Bernegara” yang dialkukan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), pada hari Jumat 24 Februari 2023, di Jl. Kusuma Atmaja 76, Menteng, Jakarta Pusat. Hadir sebagai narasumber antara lain: Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Periode 2015-2017 sebagai clossing statement, Prof. Sri Edi Swasono (Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia), Brigjend (Purn) Hidayat Purnomo (Ketum Gerakan Bela Negara), Bachtiar Chamzah (Mantan Menteri Sosial), Ubedilah Badrun (Sosiolog Politik UNJ), Adhii Massardi (Juru Bicara Presiden Gus Dur) dan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN sebagai moderator. Ubed, panggilan akrab Ubedilah Badrun menegaskan Keppres Jokowi tersebut seolah-olah ingin jadi pahlawan. Bahkan semua NGO menyatakan pernyataan Jokowi telat. Padahal hal ini kata Ubed hanya aksesoris politik saja dari Jokowi. \"Justru pernyataan Jokowi mengandung persoalan serius sebab tidak clear di depan publik bahwa siapa aktornya? Sementara yang terlihat jelas adalah bahwa yang terbunuh para jenderal dan di masyarakat juga terjadi pembunuhan, siapa aktornya?,\" tegasnya. Menurut Ubed, aktornya kompleks, tidak tunggal yang tidak bisa diarahkan pada satu entitas. \"Talangsari, siapa aktornya? Peristiwa Semanggi 1 dan 2, siapa aktornya. Di mana mereka sekarang? Ada peristiwa Aceh dan Papua 2002 dan 2003. Siapa aktornya?,\" tanya Ubed. Kalau bicara aktor kata Ubed, maka ada Soekarno, Soeharto, Wiranto, Habibie, Prabowo. \"Kenapa kasus Munir gak dimasukkan sebab Presidennya Megawati,\" katanya. Ubed menyarankan agar presiden jangan mudah bikin keputusan. \"Bersihkan dulu orang orang di lingkaran istana yang melanggar HAM, jangan dilindungi. Kalau tidak ada yang melawan, mereka akan jalan terus,\" paparnya. Tim penyelesaian Non-Yudisial ini menurut Ubed dampaknya akan dahsyat, karena berdampak pada ekonomi, yang bisa menghabiskan dana puluhan triliun. Juga akan membuka luka lama, karena non PKI juga akan jadi korban. Ketegangan sosial akan naik serta menimbulkan spekulasi di masyarakat. \"Mengapa tidak menggunakan landasan UU 26 tahun 2000?,\" tanya Ubed. Sementara Brigjend Hidayat Purnomo, Ketua Umum Gerakan Bela Negara mengingatkan bahwa sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara ini didirikan atas dasar agama. \"Pelanggaran HAM terjadi sejak kemerdekaan sampai KM 50 dan hari ini, bukan hanya tahun 1965 saja. Tahun 1948 Indonesia mau dibikin komunis. Muso bikin negara Soviet Komunis. Sementara Aidit berkiblat ke Peking,\" tegasnya. PKI kata Hidayat ingin bikin angkatan ke lima tapi ditolak TNI. Yang menolak adalah mereka yang dibunuh di Lubang Buaya. Namun sekarang ada upaya untuk memutar balikkan fakta. \"Tidak ada kyai dan santri yang memulai membunuh. PKI yang memulai, Gerwani bahkan melakukan di masjid. Saya ingatkan kepada TNI yang masih dinas, tolong Keppres ini direspons,\" tegasnya. Hidayat mencatat sejak 1998 semua lini bangsa sudah dimasuki komunisme. Bahkan sekarang ada perintah agar monumen Lubang Buaya dihancurkan. \"Ini berbahaya, bisa menimbulkan konflik horizontal. Begitu ada konflik negara lain masuk. Maka TNI harus bikin kontigensi plan. TNI harus memikirkan langkah yang tepat menghindari negara ini hancur,\" teganya Jika tidak, kata Hidayat maka Presiden harus membatalkan Keppres tersebut. Presiden harus memikirkan ekonomi rakyat morat marit, masalah pemilu yang memanas. (sws).
POPULER
