NASIONAL
LaNyalla: Sila 1 Pancasila Adalah Spirit Utama Menjalankan Negara
Kediri, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan negara ini untuk berpegang pada spirit Ketuhanan dalam mengatur kehidupan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Sila Pertama Pancasila. Dijelaskan LaNyalla, Sila Pertama Pancasila, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, merupakan payung hukum spirit teologis dan kosmologis dalam menjalankan negara. \"Oleh karena itu sudah seharusnya kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan, wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta spirit agama,\" ujar LaNyalla saat mengisi Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kota Kediri, Minggu (23/10/2022). Oleh sebab itu, LaNyalla menegaskan jika kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, apalagi merugikan rakyat, jelas telah melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama yang artinya telah melanggar norma hukum tertinggi, Pancasila. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, para pendiri bangsa sudah berpikir jauh ke depan untuk menyiapkan negara ini sebagai negara yang berketuhanan. Agar mampu menjaga marwah rakyat Indonesia yang juga berketuhanan. Namun, bangsa ini sudah durhaka pada para pendiri bangsa. Pemikiran-pemikiran luhur mereka yang tertuang dalam Pancasila ditinggalkan. Bangsa ini tercerabut dari akar bangsanya sehingga menjadi bangsa yang tidak memiliki jati diri dan karakter. \"Kita tahu perubahan atas Naskah Asli UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 silam telah mengubah 95 persen isi Pasal-Pasal di dalamnya, sehingga tidak nyambung lagi dengan Pancasila. Bahkan Penjelasan UUD 1945 naskah asli dihapus total. Sehingga Pasal-Pasal dalam Konstitusi baru itu justru menjabarkan Ideologi lain, yaitu Individualisme dan Liberalisme. Tak heran jika belakangan ini Kapitalisme dan Sekulerisme semakin menguat di Indonesia,\" paparnya. Penghilangan Pancasila sebagai Identitas Konstitusi yang dilakukan secara “malu-malu tapi mau”, atau “malu-malu kucing” inilah, kata LaNyalla, sebagai pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut. \"Untuk itu kita harus kembali membuka sejarah. Membaca pemikiran luhur para pendiri bangsa. Membaca ulang Pancasila yang hari ini sudah ditinggalkan,\" ungkapnya. Menurut LaNyalla, bangsa ini harus membaca kembali watak dasar dan DNA asli sistem Demokrasi bangsa ini. Dimana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan Sistem Syuro, yang sebenarnya diadopsi dari sistem yang sudah sangat dikenal dalam ajaran Islam. Yaitu kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Didalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari Partai Politik. Tetapi juga ada Utusan dari seluruh Daerah dan Utusan Golongan-Golongan yang lengkap. \"Karena itulah saat ini saya berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita harus menjadikan bangsa ini berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila,\" tukasnya. Hadir Ketua Ponpes Wali Barokah Kota Kediri, Drs. H. Sunarto, M.Si, Ketua DPD LDII Kota Kediri, H. Agung Riyanto, S.Si, Ketua DPD LDII Kab. Kediri, dr. H. Agus Sukisno, Ketua Kadin Kab. Kediri, David Tompo Wahyudi, Segenap guru dan pengurus Ponpes Wali Barokah, jajaran Pengurus DPD LDII Kab. & Kota Kediri dan Santriwan-Santriwati Ponpes Wali Barokah Kota Kediri. (mth/*)
Isi Kuliah Umum di UNP Kediri, LaNyalla Paparkan Penyebab APBN Selalu Minus
Kediri, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan APBN Indonesia selalu minus. Pertama, Indonesia harus menutup defisit APBN dengan utang luar negeri yang berbunga sangat tinggi. \"Tahun ini bunga utang saja mencapai Rp400 triliun,\" ujar LaNyalla, saat mengisi Kuliah umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri, Jawa Timur, Ahad (23/10/2022). Sementara di tahun 2023 nanti, dalam nota Rancangan APBN, pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp 700 triliun. \"Penyebab utamanya karena perubahan Pasal 33 UUD 1945 akibat Amandemen Konstitusi pada 1999 hingga 2002. Pasal 33 yang terdiri dari 3 ayat berikut penjelasan, diubah menjadi 5 ayat dengan menghapus naskah penjelasannya. Perubahan itu telah mengubah sistem ekonomi Indonesia menjadi sistem ekonomi liberal kapitalistik,\" ujarnya. LaNyalla menjelaskan, dari situlah lahir puluhan undang-undang privatisasi dan swastanisasi cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Perekonomian bangsa kemudian dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar bukan atas usaha bersama antara rakyat, perusahaan negara dan swasta. \"Negara akhirnya sudah tidak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam. Negara hanya berfungsi sebagai pemberi ijin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing,\" ujarnya. Mazhab perekonomian Indonesia pun berubah, dari mazhab pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat menjadi mazhab pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan pendapatan pajak dari rakyat. \"Neraca APBN Indonesia menjadikan Pendapatan Negara dari Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang berasal dari pengelolaan atau penguasaan negara atas Sumber Daya Alam, justru menjadi sumber pendapatan sampingan,\" katanya. Mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu mengatakan, negara dengan keunggulan komparatif sumber daya alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Pendapatan Negara Bukan Pajak. \"Indonesia negara kaya, punya keunggulan komparatif sumber daya alam dan biodiversity hutan serta iklim yang mendukung untuk menjadi lumbung pangan. Apalagi sumber kekayaan laut dan garis pantai Indonesia, yang merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Pendapatan dari pengelolaan itu yang harusnya dimaksimalkan,\" papar LaNyalla. Ditambahkan oleh dia, konsep mazhab ekonomi yang mengandalkan pemasukan negara dari Pajak Rakyat atas Pendapatan Domestik Bruto hanya tepat bagi negara seperti Amerika Serikat. “Di sana terdapat ratusan perusahaan raksasa dunia yang dimiliki warga Amerika dan berkantor pusat di Amerika. Sehingga pajak yang mereka kontribusikan juga besar ke dalam neraca APBN mereka sendiri 0,” imbuhnya. Begitu pula industri lainnya, seperti industri film Hollywood yang sampai hari ini mampu mencetak laba miliaran US Dolar dari monetize royalty atas pemutaran film-film produksi mereka di ratusan negara di dunia. Juga industri-industri lainnya, termasuk farmasi dan obat-obatan, industri militer serta industri besar lainnya. Karena itulah, saat ini LaNyalla menawarkan gagasan untuk mengingat kembali pikiran para pendiri bangsa. Tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk dan kaya akan sumber daya alam ini. Supaya bangsa ini bisa mewujudkan tujuan nasional yaitu memajukan Kesejahteraan Umum. Supaya penduduk Indonesia tidak semakin miskin dan bangsa ini tidak terus menerus menjadi negara berpendapatan rendah. \"Kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi,\" tuturnya. Hadir dalam Kuliah Umum, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT) PGRI, Juli Sulaksono MM, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr Zainal Afandi MPd, Seluruh pejabat struktural di lingkungan UNP Kediri dan para mahasiswa UNP Kediri. (mth/*)
Rocky Gerung: Nasdem Tidak Paham, Rakyat Ingin Pengganti Jokowi Bukan Penerus, Anies Terjebak Sekarang
AKHIRNYA Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara. Menurut Surya Paloh, pihaknya tidak mempunyai alasan untuk mundur dari koalisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin hingga 2024. Sebab, pemerintahan Jokowi dianggap baik oleh NasDem. “Enggak ada alasan bagi Nasdem untuk mundur kalau bukan dimundurkan,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri kegiatan silaturahmi kebangsaan dengan sejumlah doktor dan guru besar dari berbagai universitas di Ballroom Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (22/10/2022). Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu. Meskipun ada beberapa hal yang perlu perbaikan. Dengan demikian, Surya Paloh mengatakan, Nasdem akan tetap menjadi bagian koalisi pemerintah dan memperjuangkan supaya pada masa akhir jabatannya, Presiden Jokowi dapat meninggalkan warisan yang baik. “Harapan kami, berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi dalam 2 tahun ke depan beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berarti sebagai legacy (warisan). Itu yang harus diperjuangkan oleh Nasdem,” ujarnya. Bagaimana kelanjutan hubungan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (22/10/2022). Berikut ini dialog lengkapnya. Halo-halo Bung Rocky, kita ketemu di akhir pekan. Ya, selalu kita omongin dan kita ulang-ulang terus, mestinya kalau akhir pekan itu kita ngomongnya yang agak santai dikit, ngomongin sport, ngomongin live style, atau ngomongin seks, seperti di RGTV gitu ya. Tapi kelihatannya kita nggak dikasih napas dengan situasi politik di Indonesia. Mau nggak mau kita mesti ngomongin politik. Ya, ini kita ngomongin akhir pekan tentang topik akhir pemerintahan. Akhir Nasdem dan Golkar. Kira-kira begitu. Kan selalu ada isu yang bisa ditafsirkan dua tiga kali, setelah Pak Jokowi datang ke Golkar lalu terbit semacam persamaan politik baru bahwa Golkar sebetulnya lebih dekat dengan Jokowi daripada Nasdem. Kan kira-kira begitu. Lalu Golkar, sudah, dia mulai eksploitasi itu. Ya berhaklah Golkar eksploitasi pujian Jokowi itu. Nah, Nasdem nggak dapat pujian tapi dapat sindiran. Berarti siapa yang akan berakhir di akhir pekan ini. Kira-kira begitu. Tapi menarik ini ya. Sebenarnya kalau kita amati ada operasi-operasi rahasia di balik itu yang mencoba menarik balik Nasdem. Ini sinyalnya jelas dari Sekjen Partai Golkar beberapa hari sebelum pertemuan menyatakan bahwa akan ada anggota baru di KIB. Siapa? Silakan saja nanti lihat siapa yang datang. Kemudian Pak Airlangga juga waktu itu bicara soal tiketnya sudah premium nih, tinggal VIP saja. Kalau ditambah lagi dengan teman-teman ketua umum yang hadir di sini, ya tinggal VIP. Dan kita malam ini siap-siap teken-teken. Tapi sampai akhir pertemuan, ternyata tidak ada yang teken-teken dan yang jadi gabung di KIB itu. Itu juga jadi nelangsa sebetulnya. Presiden Jokowi kayak mengemis begitu. Kasih kepastian dong, saya bakal dijamin oleh siapa. Itu sebetulnya ngemis kan? Dan itu yang kita anggap permainan politik yang dari awal memang tidak setara tuh. Jika dia nggak setara, ngapain Presiden Jokowi mesti seolah-olah kasih sinyal, ya kalau Ganjar Prabowo nggak bisa ya Airlangga-lah, tapi janganlah Anies. Kira-kira begitu kan gampangnya bacanya. Karena itu, Nasdem yang bereaksi lebih cepat. Ya, kalau enggak ada soal apa-apa ngapain Surya Paloh bereaksi kan. Dia bilang saja ya kan presiden sudah kasih sinyal, yaitu itu Airlangga. Ya kami nggak apa-apa, tapi tetap Anies. Itu lebih masuk akal cara berpolitiknya. Jadi yang baper pertama justru Pak Surya Paloh, itu nggak boleh begitu. Dan memang bapernya karena kesalahan dia tuh. Karena orang menganggap Pak Jokowi itu akan digantikan 2024. Itu berarti akan menggantikan orang yang berbeda dengan Jokowi. Siapa yang berbeda dengan Jokowi? Selama ini cuma Anies yang berbeda tuh. Jadi publik merasa oke, Anies akan menggantikan dengan Jokowi. Ini Anies adalah pengganti Jokowi, bukan penerus Jokowi. Kan begitu kan. Nah, yang terjadi Nasdem bilang enggak, Anies adalah penerus Jokowi. Lalu terjadilah kekacauan pada relawan. Relawan berpikir, lo kami menginginkan Anies itu pengganti Jokowi, bukan penerus. Kenapa Nasdem jadikan Anies penerus, ya karena Nasdem ada di dalam. Kalau mau konsisten, Nasdem keluar, supaya Jokowi diganti calon Nasdem. Kalau ini kan cuma diteruskan. Ya, kalau diteruskan ya mending yang lain. Kira-kira begitu. Jadi, kesalahan dari awal adalah Nasdem enggak paham bahwa rakyat itu menginginkan ada pengganti Jokowi, bukan penerus. Jika penerus sudah ada tuh, Ganjar itu penerus Jokowi. Kalau Anies dianggap penerus, ya Anies sama Ganjar saja kalau begitu dua-duanya. Itulah kalkulasi Nasdem yang tidak tuntas. Jadi Anies kejebak sekarang di situ. Apalagi kan kemudian Pak Surya Paloh menyatakan dia tidak akan mundur, tetap mengawal pemerintahan Jokowi – Ma’ruf sampai tahun 2024, kecuali dimundurkan oleh Pak Jokowi itu lain hal. Menurut saya, sebenarnya kalau mau menang banyak, itu seperti yang Anda katakan, komplit... saja sekarang, kan paling ini Pemerintah Jokowi tinggal 2 tahun. Kalau dia gamblingnya dengan Anies berhasil, kan dia punya waktu 10 tahun. Jadi oke kalah dulu di awal, kan Pak Surya biasalah, Pak Surya ini kan pedagang. Gambler. Jadi tahulah yang seperti ini harusnya. Ya, kira-kira waktu Surya Paloh/Nasdem mencalonkan Anies itu kan kejar-kejaran sama KPK. Kira-kira begitu kan. Nah, sekarang kelihatannya justru Nasdem yang mungkin akan dikejar-kejar KPK. Mana kita tahu keadaannya kan. Karena ini hal yang sebetulnya setiap saat semua partai itu potensi untuk disprindikkan. Bagaimanapun, Presiden Jokowi masih punya kuasa. Jadi, sindiran Presiden Jokowi itu harus diterjemahkan oleh Nasdem, apa sindirannya itu. Mundur atau dimundurkan? Kalau dimundurkan berarti ada sesuatu tuh. Masa dimundurkan kemudian berupaya untuk ya memang kita sudah siap untuk mundur. Jadi, etika politik mengatakan kalau Anies itu dideskripsikan atau dibayangkan sebagai pengganti Jokowi, sejak sekarang lakukan kontra-argumen, kontra-kebijakan. Kan itu gampangnya. Cuma kan enggak mungkin tiba-tiba Nasdem menyatakan diri sebagai oposisi. Wah, itu berantakan seluruh tukar tambah yang sedang dirancang. Jadi, sekali lagi kita mau lihat sebetulnya, itu kita sudah tahu ya, zig zag-nya Pak Surya Paloh itu jago ya. Tetapi, itu membahayakan Anies. Anies itu makin lama makin hilang pengaruhnya kalau Nasdem tetap berada di dalam keabu-abuan. Kan itu kan. Jadi Anies cemerlang di tingkat relawan, tapi kemudian redup di tingkat Nasdem. Kira-kira begitu jadinya. Jadi, ini sebenarnya walaupun Pak Jokowi pakai politik Jawa, sindir menyindir, harusnya Pak Surya Paloh tahulah kalau yang disindir itu Pak Surya Paloh. Tapi Pak Surya Paloh tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Saya kira tahu beliau, dan ini tinggal adu jago ini. Tentu nanti ada sindiran baru nanti dari Pak Surya Paloh. Mungkin lagi disiapkan dalam minggu ini. Nyindir mertua, kena tetangga. Kira-kira begitu. Begini, jadi bagian-bagian yang absurd dalam politik Indonesia, itu dibikin justru jadi permainan, jadi gimik. Padahal, rakyat mau dapat kepastian. Rakyat nggak mau gimik. Itu urusan elit deh. Rakyat ingin siapa sebetulnya yang akan menggantikan Jokowi, bukan untuk meneruskan Jokowi. Mengganti artinya ada pembeda tuh. Kalau dikatakan bahwa Nasdem masih bagus relasinya dengan Pak Jokowi, berarti harus diteruskan oleh Anies. Kita Cuma mau meluruskan saja jalan pikiran publik. Publik menuntut Anies lakukan hal yang berseberangan dengan Jokowi. Boleh, enggak? Ya, boleh. Supaya ada kompetisi. Kalau enggak itu cuma lama-lama orang ah, kalau begitu Anies memang mau continuity saja, nggak ada change di situ tuh. Jadi, Nasdem mencegah Anies untuk melakukan change, padahal rakyat memilih Anies ingin ada change. Paradoksnya di situ. Dan, kita maunya kongkretlah. Kalau memang mau dukung Anies ya nggak usah dimundurkan, langsung mundur saja dari kabinet. Kan gitu ya Bung Rocky. Ya, itu langsung dapet limpahan suara. Jadi, Anies tidak dikalkulasi oleh Nasdem. Dalam dua minggu terakhir Nasdem merasa lo kok nggak masuk setoran-storan dari oligarki. Karena memang nggak jelas kan. Jadi ada saja oligarki yang menginginkan ada perubahan. Ada oligarki yang ingin contnuity. Nah, sekarang Nasdem bingung, yang mana sebenarnya yang ingin menjadi proponent yang mendorong Anies tiba di 2024. Kalau enggak, dia kesulitan. Kan partai-partai lain yang ingin bergabung dengan Anies juga kesulitan tuh. PKS tentu tunggu sinyal. Apalagi Demokrat. Kan akhirnya Anies itu kedinginan sendirian. Lain kalau sudah ada selimut wakil presiden, Anies lebih nyaman. Karena Anies betul-betul sendirian saja tuh. Kan jadi ancaman juga kalau orang anggap bahwa Anies adalah penerus Jokowi lalu Demokrat bilang kami mendukung Anies, itu artinya Demokrat penerus Jokowi dong. Demikian juga PKS. Kita sudah bantu kasih analisis sebetulnya. Nanti kita kalkulasi ya apakah Pak Jokowi itu hanya berhenti pada sindiran dan nanti seperti Anda prediksi dua minggu lagi akan ada sindiran baru atau mungkin ada langkah kongkret. Kalau langkah kongkret mungkin menurut saya dicicil dulu gitu, kan ada tiga itu menteri kabinet. Ini yang mesti jadi kita hitung juga ini. Kalau Pak Jokowi cerdas, jangan di-reshuffle. Begitu di-reshuffle, Nasdem bisa naik daun. Kami didholimi segala macam. Ini bukan dikomporin ya. Ini cuma mbayangin, bagaimana menyiksa Nasdem sebetulnya. Ya biarin saja diambangin. Satu diganti, tapi yang lain nggak tuh. Ada sinyal-sinyal begitu. Tapi kita nggak usulkan itu karena itu buruk sebetulnya. Tapi sudah, politik Indonesia memang hukum-hukum kan. Jadi, kita juga senang kalau Nasdem diambangkan, tetapi ada dijewer kecil dari tiga tinggal dua. Nah, mulai tuh, mlipir-mlipir sampai akhirnya 2024 habis sama sekali. Lain kalau Pak Surya Paloh bilang, oke demi etika politik kami tarik tiga menteri kami. Pak Jokowi, maaf sekali. Terima kasih, tapi kami akan mendukung walaupun kami tidak ada di pemerintahan. Nah, itu lebih masuk akal tuh. Kalau masih bilang kami akan mendukung karena itu kami ada dalam pemerintah, itu membingungkan. Jadi, apa namanya, sinyal itu enggak jelas. Mau mendukung Anies, masyarakat pendukung Anies ingin Anies di luar kawasan pemerintah, tapi Nasdem justru seret Anies masuk ke kawasan pemerintahan. Jadi sangat mungkin nanti Pak Jokowi kalau jahil akan tarik satu menteri dari Nasdem, terus dimasukin Anies. Kacau. (sof/sws)
Bendung Anies, Jokowi Dorong KIB Segera Deklarasikan Capres
PRESIDEN RI Joko Widodo berpesan terkait siapa yang akan dipilih Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk Pilpres 2024. Pesan tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada puncak perayaan HUT ke-58 Golkar di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10) malam. “Saya denger-denger dan saya melihat tiap hari itu Pak Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar) tuh rangkulan terus dengan Pak Mardiono (Plt Ketum PPP M. Mardiono) dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus,” ujar Jokowi.“Tapi saya yakin sebentar lagi pasti akan segera menentukan [bakal capres dan/atau cawapres yang akan didukung untuk Pilpres 2024], kita tunggu saja,” lanjutnya.Dalam kesempatan itu, secara umum Jokowi mengimbau dalam memilih capres pada 2024 mendatang tak boleh sembrono. Dia pun mengibaratkan pemilu itu seperti memilih pilot yang akan menerbangkan pesawat dengan rakyat Indonesia sebagai penumpangnya. Sebelumnya, Airlangga dalam sambutan untuk HUT partainya memamerkan bahwa KIB sudah memiliki tiket \'premium\' untuk mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024 mendatang.Pernyataan itu disampaikan Airlangga di hadapan Presiden Jokowi, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan sejumlah elit parpol lainnya saat berpidato di acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta Pusat.Menurut Airlangga, tiket \'premium\' yang dimiliki KIB itu bisa berubah menjadi tiket VIP bila mendapatkan bantuan dari petinggi parpol lain. Apa yang sebenarnya terjadi di Golkar dan KIB sehingga membuat Presiden Jokowi berkomentar seperti di atas itu? Berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (22/10/2022). Halo-halo Bung Rocky, ini kita ketemu di akhir pekan. Hari ini Sabtu, ini enaknya ngomongin apa nih kalau akhir pekan begini. Ya, akhir pekan kita ngomong hal yang ringan, yang basa-basi. Ya, yang basa-basi kemarin saya lihat Anda mulai ngomong-ngomong yang ringan tuh. Saya nggak tahu ngomong ringan atau berat untuk ketemu Bang Haji Rhoma Irama. Bakal bikin obrolan bareng sama Bang Haji ya. Ya, kemarin saya mampir dari Sukabumi terus lewat jalan Depok situ, ingat bahwa Bang Roma itu pernah ngajak saya dari 2-3 bulan lalu. Jadi, saya mampir saja di situ dan Rhoma Irama bercerita banyak sebetulnya, karena dia bukan cuma musisi, dia juga politisi. Dia bahkan beberapa kali diinterogasi oleh dulu namanya Laksus di zaman orde baru, waktu peristiwa Priok, dia juga diperiksa terkait peristiwa Amir Biki. Banyak cerita inside soal Istana juga, tapi ada hal-hal yang memang hanya Rhoma dan Istana Pak Harto yang tahu soal-soal itu. Tapi, dia cerita kisi-kisinya. Lebih dari itu, Rhoma selalu gembira melihat politik tumbuh lagi. Karena saya bilang ya politik dan musik itu sama-sama ekspresi bebas gitu. Jadi kalau orang ekspresikan dalam politik, ada yang lewat lirik. Itu uniknya Rhoma Irama. Kan kehidupan Rhoma ini sudah dibahas ada yang mungkin jadi disertasi. Jadi, dia fenomenal betul. Soal Ulang Tahun Golkar Oke. Kita ngobrolin ini agar nggak terlalu serius ngomongin politik. Tapi tentu saja orang mencermati tadi malam, Pak Jokowi hadir dalam ulang tahun ke-58 Golkar, dan namanya juga ulang tahun partai politik jadi kita pasti melihat isyarat-isyarat politik yang muncul di situ. Saya setidaknya mencatat empat hal di situ. Pertama, Pak Jokowi masih membahas soal ijazahnya karena di situ ada Bang Akbar Tanjung dan mengingatkan bahwa dia itu teman sekolahnya Ibu Nina Akbar Tanjung waktu SMP. Kedua, mengingatkan ini kelihatannya nyindir Pak Surya Paloh, karena di situ kalau milih capres itu jangan sembrono. Wah, ini kalimatnya “sembrono” itu serius digunakan di kalimat itu. Ketiga, saya kira ini berkaitan mengingatkan KIB ini, kenapa KIB enggak segera deklarasi ya, gitu. Walaupun jangan cepet-cepet, tapi ya jangan rangkul-rangkulan terus, kata Pak Jokowi. Keempat, beliau mengingatkan bahwa ini karena tadi berkaitan dengan track record presiden harus jelas, ini nggak boleh sembarangan dan beliau melihat Pak Airlangga ini sudah punya jam terbang yang tinggi, gitu kata Pak Jokowi. Saya jadi kemudian menyimak apa sih yang disampaikan oleh Pak Erlangga sebelumnya, oh dia mengingatkan bahwa dia berterima kasih sudah diberi waktu, diberi kesempatan magang di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi waktunya naik kelaslah. Kira-kira begitulah empat poin. Saya enggak tahu kalau Anda punya catatan lain. Ya, ini namanya gayung bersambut, tapi bisa saja gayungnya bocor. Jadi, nggak bisa mandi juga tuh. Tetapi peristiwa-peristiwa semacam ini kan kita anggap ya ada bagian basa-basi, ada bagian sensasi saja tuh. Kan nggak ada yang penting sebetulnya di situ selain Golkar mau mengatakan dia sudah melakukan konsolidasi itu. Dan, konsolidasi Golkar dipamerkan di depan partai-partai yang lain. Itu artinya semacam eh gua sudah segini loh. Kan itu memang kalau kita lihat Golkar ini partai modern, enggak ada intrik di dalam enggak bisa diselesaikan internal. Kalau partai lain kan intriknya dibawa ke pengadilan. Jadi, Golkar sebenarnya tumbuh dengan rasionalitas. Golkar berupaya untuk memperlihatkan kembali kemampuan teknokratik dia tuh. Jadi, dari segi kapasitas teknokratik itu Golkar berlebih. Demikian kira-kira inti yang ingin diterangkan oleh Golkar di depan presiden dan partai lain bahwa mereka siap menjadi instrumen teknokratik dari negeri ini dan itu ada sejak zaman Orde Baru. Itu yang continue di dalam Golkar sendiri. Yang diskontinyu adalah tradisi Golkar untuk mengucapkan pikiran supaya orang tahu posisi dia di mana. Dulu Golkar di zaman Akbar Tanjung lebih frontal mengucapkan pikiran, tapi kemudian makin lama makin zig-zag. Jadi, pragmatisme Golkar akhirnya dilihat sebagai opportunistik sebetulnya. Pragmatisme itu bagus bagi Golkar yang paham bahwa program mendahului leader. Dan, kalau leader-nya ada itu bagus betul. Zaman dulu Pak JK (Jusuf Kalla) jelas ada arahnya atau zaman Akbar Tanjung lebih lagi. Nah, Pak Airlangga harus kasih sinyal pada Pak Jokowi supaya Pak Jokowi paham arahnya. Tapi, Pak Jokowi langsung menuntut saja. Ini kalian pro Ganjar atau Erlangga sebetulnya yang mau diucapkan. Tapi Golkar dalam hal itu kan pintar untuk menyembunyikan maksudnya tuh. Dan, pasti akan ada tokoh Golkar lain yang berbicara tidak sejalan dengan yang dibicarakan oleh Airlangga. Itu biasa tuh. Nanti akan dianggap oh iya, itu Airlangga menyatakan diri akan meneruskan proyek-proyek Pak Jokowi, tapi yang lain faksi lain bilang enggak, Airlangga kita mau jadikan presiden, tidak perlu lewat KIB, misalnya. Karena KIB itu bisa jadi jebakan. Jadi, hal-hal begituan yang kira-kira, ini kan nggak ada yang final. Jadi, penyebab dari basa-basi ini semuanya karena kita tidak final. Karena itu, publik mungkin lebih suka melihat aspek personal, dan Presiden kemarin itu menyebutkan nama istri Pak AkbarTanjung. Lalu orang ingatkan lagi, wah kayaknya masih baper nih Pak Presiden karena persidangan masih ditunda, dan orang masih nunggu kehadiran Pak Jokowi dengan ijazahnya di pengadilan. Itu justru yang membuka ingatan orang bahwa Pak Jokowi, Anda masih ditunggu loh di Pengadilan. Saya lihat pidato Presiden itu di dalam bahasa tubuh presiden ada semacam kegamangan karena menanti keputusan KIB. Padahal Presiden bisa paksa saja kan. Jadi, masalahnya Golkar semacam menyimpan agenda baru bahwa dia melihat ada perubahan dalam arah politik publik. Gairah pada Anies itu bertambah, lalu Ganjar akhirnya menekatkan diri untuk berlawanan dengan Ibu Megawati. Jadi, kira-kira Golkar sekarang punya second opinion terhadap dirinya sendiri. Nah, itu kira-kira yang ingin dimintakan kejelasan oleh Pak Jokowi. Itu sebabnya kenapa KIB ini kan semacam keanehan dalam politik Indonesia. Semua ada di dalam kontrol Pak Jokowi, tapi bikin-bikin KIB. Itu kira-kira atas suruhan Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi kerepotan sendiri itu. KIB lama-lama membentuk koloni sendiri. Kan itu masalahnya. Koloni itu bisa berbeda dengan hal yang dibayangkan awal oleh Pak Jokowi. Jadi, kecemasan Pak Jokowi karena “hanya rangkul-rangkulan” itu justru disebabkan karena Pak Jokowi membiarkan KIB itu tumbuh sebagai koloni di dalam kabinet, sehingga Pak Jokowi akhirnya mengingat bahwa salah seorang bekas ketua Golkar istrinya adalah sahabat Pak Jokowi. Jadi, netizen pindah fokus lagi, oh itu masalahnya sehingga Pak Jokowi menyebutkan Ibu Nina karena persidangan tentang status ijazah Pak Jokowi masih berlangsung dan akan lama itu. Ini satu event dua peristiwa. Saya juga menangkap itu, karena pada pidatonya Pak Airlangga mengingatkan bahwa tiket dari KIB itu premium karena udah di atas PT 20%. Kalau nambah lagi ini tinggal tinggal VIP. Artinya kan kalau tiketnya VIP ya mesti mendapat treatment yang juga VIP, kan kira-kira begitu yang disampaikan. Ya. Dan saya melihat bahasa tubuh-bahasa tubuh di situ berupaya menduga KIB ke mana. Yang paling cemas sebetulnya adalah Pak Surya Paloh karena sudah ambil tiket duluan tapi kurang premium. Kira-kira begitu. Mungkin Pak Surya Paloh merasa kalau tunggu sebentar mungkin dapat tiket premium, walaupun Anies premium di tingkat dukungan massa. Dukungan rakyat premium, bahkan VIP. Tapi karena Nasdem yang akhirnya ragu-ragu untuk melihat atau untuk mempromosikan Anies sebagai antitesa, ya publik merasa ya ini gua beli premium tapi kok disuruh nonton di luar lapangan. Kira-kira begitu kan. Lebih buruk lagi kalau ada tiket premium tapi penuh, lalu pasang televisi nonton di luar lapangan. Ini kira-kira keadaan politik Indonesia. Anies Baswedan tumbuh dengan baik di rakyat, tetapi Nasdem yang mendorong Anies justru kembali menjadi konservatif. Kan itu intinya. Nah, Golkar membaca itu. Jadi, mungkin Golkar anggap ya sudah, sama kita saja. Jadi, sangat mungkin juga Airlangga Hartarto – Anies. Atau ya macam-macamlah, Go Anies. Kira-kira begitu. Go Anies sudah mulai ada nih. Ada foto-foto anak-anak muda yang memakai baju kuning dan Go Anies dan kabarnya Akbar bakal deklarasi besok. Ini pasti elemen-elemen di dalam tubuh Golkar meskipun tidak menyatakan nama Golkar. Ya, saya kira itu sinyalnya. Kan orang tahu Go Anies artinya orang tahu ya Anies Golkar. Tapi, semua ini sinyal-sinyal untuk memancing di air keruh. Karena ketidakpastian. Kan semua tidak pasti. Mereka nggak mau yang pasti kan? Ya, sampai sekarang saya juga masih berpikir kenapa tanggung banget ya langkahnya Nasdem itu. Kenapa dia kemudian tiba-tiba ketika sudah sangat maju, kan ini bagaimanapun juga keberanian Nasdem itu luar biasa dengan mencalonkan Anies dan kita tahu ada bayang-bayang Firli Bahuri di belakang. Kan itu operasi intersep dari Nasdem terhadap KPK. Tapi kenapa tanggung, jalan kok tiba-tiba mundur lagi, dan itu yang membuat kemudian kelihatan Airlangga jadi lebih baik sama Airlangga, gitu. Ya, itu yang mungkin disindirkan oleh Pak Jokowi, karena itu, jangan cepat-cepat tapi kemudian salah pilih. Kira-kira begitu sindiran Pak Jokowi kepada Nasdem. Walaupun sudah berupaya seluruh aparat Nasdem sekarang di front line mengatakan ya sudah, kami tetap Anies, tapi tetap mendukung Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan. Ya tentu saja, mana ada partai yang nggak mendukung Pak Jokowi, mau kena sprindik apa. Tapi, sebetulnya publik mau lihat Nasdem ini kok tiba-tiba jadi jadi ngeyel yang nggak ada arah, gitu kan. Apa takut? Begitu sebetulnya. Jadi, terjadi reaksi balik dari relawan yang sudah pasang persneling 3 ternyata Nasdem sebagai partai pendukung retrait, pasang mundur. Itu intinya kan. Itu adalah sifat dari politik yang nggak ada kepastian sebetulnya. Kalau Nasdem dari awal pasti ya dia promosikan bahwa Anies dan wakil presidennya yang sudah dipilih Anies kita deklarasikan. Kan selesai masalahnya. Ini akibat masih nyari-nyari sponsor atau mungkin amplopnya kurang tebal, belum tebal, transaksi belum terjadi. Sebetulnya kalau saya rumuskan Nasdem artinya takut lagi pada ancaman Pak Jokowi. Dan itu menimbulkan demoralisasi pada relawan-relawan. Kan relawan menganggap kami berdiri di belakang Nasdem. Lah, Nasdem-nya mundur. Ya bagaimana relawan mau maju tuh. Tabrakan dong. Saya kira sebenarnya di luar itu kita juga melihat bahwa Pak Jokowi memang sudah punya agenda sendiri di luar PDIP. Dia sekarang merasa berada di atas anginlah, kira-kira posisinya begitu. Ya, jadi pertemuan kemarin Golkar itu 2 hal dipastikan: pertama Pak Jokowi merasa nggak perlu lagi berbasa basi dengan PDIP atau telepon-teleponan sama Bu Mega. Karena dia tahu bahwa KIB itu bisa ditumbuhkan sebagai alternatif juga akhirnya. Nah, di KIB, tentu yang paling senior adalah Airlangga. Dan PPP yang kemarin kasak-kusuk untuk mendukung Ganjar itu juga akhirnya apa? Itu secara ideologis, secara historis, enggak ada PPP mendukung Ganjar yang dari segi apapun nggak cocok dengan paradigma PPP sebagai partai Islam dan partai yang harusnya tunggu dalam posisi oposisi gitu. Kan itu intinya tuh. Jadi percuma sebetulnya PPP itu berupaya manuver di depan Pak Jokowi kalau publik tidak melihat koneksi ideologis antara Ganjar dan PPP. Itu masalahnya tuh. Nah itu yang kemudian dibaca dengan baik oleh Golkar. Golkar menang banyak kemarin. Jadi, selamat ulang tahun sambil pesta-pesta kecillah. Karena Pak Jokowi kelihatannya juga punya second opinion terhadap siapa yang akan meneruskan legacy dia. Nah, di situ kalau Golkar manuver itu tidak diragukan. Kemampuan Golkar untuk sepak kiri sepak kanan, padahal dia tahu jalan yang dia harus tempuh, itu keahlian oportunis dari Golkar. (ida/sws)
Ubedilah Badrun: Saya Hitung Rezim Ini Selama Lima Tahun Korupsi Rp 300 Triliun
Jakarta, FNN – Nilai korupsi yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dihitung oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun. Sosok yang kerap disapa Kang Ubed ini menyampaikan hasil perhitungannya tersebut dalam diskusi publik bertajuk \"Indonesia Dalam Belantara Benturan Kepentingan\" yang digelar di Sekretariat PMII, di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022). “Rezim ini telah mengkorupsi hampir Rp 300 triliun uang dalam lima tahun terakhir,” kata Kang Ubed. Menurut mantan aktivis 98 ini, jika nilai korupsi hasil perhitungannya itu dipakai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), maka akan lebih memberikan manfaat bagi Indonesia. “Angka Rp 300 triliun itu kalau mau menjadikan mahasiswa profesor itu bisa sampai 3.000 mahasiswa jadi profesor,” urainya. “Atau kita bisa membangun hampir 300-an universitas sekelas Harvard,” sambungnya menuturkan. Maka dari itu, Kang Ubed menyayangkan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi satu persoalan yang diperjuangan saat reformasi justru kembali merajalela, bahkan dipertontonkan oleh keluarga pejabat. “Salah satu penyebab korupsi adalah kerakusan rezim, dan ini terjadi. Dan yang mengatakan negara ini negara para koruptor itu bukan saya, tapi Presiden RI (Joko Widodo), dia sudah mengatakan koruptor sudah masuk kategori extraordinary crime,” ucapnya. “Lalu kemudian kita lihat, apakah Presiden (Jokowi) dengan seluruh keluarganya menampilkan performa yang anti KKN itu? Tapi buktinya tidak,” tegas Kang Ubed. (mth/*)
Hanya Salah Kirim Email, Mendagri Inggris Mundur, di Indonesia 134 Nyawa Melayang, Tak Ada yang Mundur
MENTERI Dalam Negeri Inggris Suella Braverman mengundurkan diri pada Rabu (19/10/2022), hanya karena membagikan dokumen resmi dari surel pribadinya. Mengutip Antara, pengunduran diri Braverman yang dilakukan hanya 43 hari setelah dia ditunjuk oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss – yang akhirnya menyusul mengundurkan diri – semakin menunjukkan kekacauan politik yang mencengkeram Inggris. Dalam surat pengunduran dirinya kepada perdana menteri yang diunggah di Twitter, Braverman menulis bahwa sebelumnya dia mengirim dokumen resmi dari email pribadinya ke kolega parlemen yang terpercaya. “Ini merupakan pelanggaran teknis terhadap aturan. Tapi, saya harus pergi,” katanya. Sebagai menteri dalam negeri, dia memegang standar tertinggi dan pengunduran diri adalah hal yang benar untuk dilakukan. “Urusan pemerintah bergantung pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kesalahan mereka,” ujar Braverman, melanjutkan. Namun, Braverman kemudian berkomentar mengenai pemerintahan Truss. “Kita sedang melalui masa yang penuh gejolak. Saya khawatir tentang arah pemerintah ini,” kata Braverman. Entah ada hubungannya atau tidak dengan pernyataan Braverman ini, pada Kamis (20/10/2022), hanya enam minggu setelah menjabat, Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengundurkan diri Pengumuman PM Inggris Liz Truss mundur terjadi setelah Menteri Keuangan barunya, Jeremy Hunt, membatalkan hampir semua agenda ekonomi yang dia usulkan. Langkah Hunt seharusnya menjadi dorongan untuk pertumbuhan, tetapi di sisi lain kebijakan itu menjadi deklarasi kegagalan politik Truss. Pada awal Oktober ini, pada Konferensi Partai Konservatif di Birmingham, Truss masih berusaha menggalang dukungan partai untuk pendekatan kontroversialnya dalam meningkatkan ekonomi Inggris. “Saya memiliki tiga prioritas untuk ekonomi: pertumbuhan, pertumbuhan, pertumbuhan,” katanya. Pemilihan Truss awalnya diharap menghadirkan perubahan dari era penuh gejolak mantan Perdana Menteri Boris Johnson. Itulah situasi politik di negeri Pangeran Charles III. Mungkinkah sikap seperti itu bisa terjadi di Indonesia? Berikut ini dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (21/10/2022). Halo halo, apa kabar Anda semua kembali berjumpa dengan saya Hersubeno Arief dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini ada breaking news, saya kira menarik ini, Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri karena salah kirim email. Itu urusan dinas tapi menggunakan email pribadi. Ini menurut saya kabar sangat-mengejutkan. Ini terjadi di Inggris, bukan di Indonesia. Tadinya saya berharap itu terjadi di Indonesia, ternyata bukan. Tapi, nggak lama setelah itu ternyata Perdana Menterinya berhenti juga, karena krisis ekonomi di Inggris dan memang mengerikan ini resesi di Inggris, banyak orang yang sudah tidak makan berhari-hari karena harus membayar biaya energi yang sangat tinggi dan sebagainya. Tapi, saya kira sebenarnya kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Inggris, bagaimana etika publik, itu yang saya kira sering bener kita bicarakan. Di Indonesia ini, ada sekarang seorang pejabat, meskipun dia bukan pejabat pemerintahan, tapi pejabat organisasi PSSI, yang dituntut mundur, disindir-sindir oleh Pak Mahfud, tetap juga nggak mundur. Gitu. Ya, itu yang selalu kita sebut bahwa kedudukan moral seorang pejabat publik itu sebetulnya menjadi tuntunan masyarakat, bukan elektabilitasnya tuh. Kan kalau kita anggap misalnya Perdana Menteri Inggris itu elektabilitasnya tinggi, dia tahu bahwa dia gagal untuk membuktikan janji-janjinya walaupun orang tahu itu karena krisis Eropa menyebabkan separuh dari atau bahkan lebih dari separuh penduduk Inggris kekurangan dana untuk membeli makanan. Jadi itu pertanggungjawaban dari seorang pemimpin. Juga sang menteri yang hanya salah mengirim email, memakai email pribadi untuk urusan publik, itu menyebabkan dia merasa malu. Jadi itu standar moralnya begitu kan. Apalagi kalau Indonesia dianggap sebagai bangsa yang bermoral, kenapa nggak pakai standarnya Inggris? Yang lebih berat ya standar negara-negara di Timur, Jepang misalnya, Korea Selatan. Kan kita juga sama-sama negara Timur yang standarnya lebih tinggi dari Barat, misalnya. Tapi, justru itu yang nggak terjadi karena feodalisme kita masih tinggi, karena arogansi di kita masih tinggi. Jadi, itu sebetulnya yang jadi sinyal, yang sering kali kita terangkan lewat FNN ini. Buat apa sih elektabilitas pejabat publik kalau etikabilitas itu nol? Kan itu intinya? Jadi, kita mau ajari bangsa ini sebetulnya dengan mencontoh bangsa lain, tapi nanti dibilang itu kan Barat. La justru Barat yang bermutu kalau begitu kan. Jadi, sinisme kita selalu pada mereka yang menganggap Timur itu beretika, ternyata enggak tuh. Ya, Ketua PSSI, bahkan Menpora, sebetulnya mundur saja. Kan ini semua peristiwa publik yang akan dicatat dalam sejarah. Justru kalau ketua PSSI mundur, maka selesailah problem etis kita. Mereka adalah contoh. Bahwa itu cuma jabatan, ngapain jabatan itu kemudian toh lima tahun lagi orang lupa siapa Menpora siapa ketua PSSI, tapi peristiwa Kanjuruhan itu akan diingat terus. Nah, kalau ada semacam satu radikal break di dalam mental pejabat-pejabat yang terkait dengan peristiwa itu, bukan terlibatlah, terkait dengan peristiwa itu, dan paket itu kemudian diingat oleh sejarah dan milenial 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi akan ingat, kok enggak ada ya pertanggungjawaban etis dari pemimpin terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi Kanjuruhan. Kan itu soalnya kan? Dan apalagi secara teknis ya sudahlah itu kita tutup saja Kanjuruhan. Ngapain itu yang dijadikan dasar untuk memanipulasi kejahatan kan? Jadi, hal-hal yang teknis macam itu yang orang anggap pemerintah kok seluruh kabinet ini atau sistem birokrasi Presiden Jokowi, tidak dituntun oleh yang kita sebut noblesse oblesse itu. Jadi, ketinggian moral itu kok hilang, padahal bangsa ini selalu dielu-elukan sebagai negara atau bangsa dengan moral standing yang kuat. Dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa menjawab dengan mudah, mengapa bangsa kita ini seperti jalan di tempat gitu, sementara bangsa-bangsa lain bergerak maju. Karena tadi itu, persoalan tadi. Kita sebenarnya tidak punya seperti yang digembar-gemborkan bahwa kita punya nilai-nilai adiluhung itu, itu hanya sekedar slogan saja, tapi realitasnya tidak. Nah itu istilah yang saya cari-cari dari beberapa bulan lalu, itu istilah noblesse oblesse itu sebenarnya adiluhung ternyata. Istilahnya bahkan lebih hebat dari istilah Barat, yaitu adiluhung. Dua kata yang menunjukkan bahwa betul himbauan moral itu atau dorongan moral itu, itu yang harusnya dilekatkan pada pejabat publik. Jadi, kelihatannya gagal. Dan, kalau kita lihat pembicaraan hari-hari ini, tetap politik itu bertambah tanpa ada dimensi moral tadi, dimensi keadiluhungan dari politik. Politik baru disebut politik kalau dimensi adiluhungnya itu ada pada para pemimpin. Kalau nggak, jadi dangkal kan? Memalsu di mana-mana, bohong di mana-mana, itu kan yang terjadi. Ya, kenapa mungkin orang bisa dengan mudah melihat gambarnya. Kenapa sih Bung Rocky dan kita di FNN selalu bicara soal etikabilitas. Etikabilitas itu yang pertama. Soalnya elektabilitas itu kan kita tahu, kita paham sekali bahwa elektabilitas itu juga manipulatif. Iya, betul. Kan yang disebut orang sekarang terpukau dengan elektabilitas. Kalau kita tanya dari mana kalian tahu elektabilitasnya, dari survei. Lah, surveinya sendiri tidak punya etika, ngapain dipercaya elektabilitas yang dibuat oleh surveiyor yang etikabilitasnya rendah. Pertanggungjawaban keuangan nggak pernah ada, dianggap dan publik padahal dana privat. Ini hal yang standar dalam politik. Nah, euforia politk kita hari ini adalah euforia material, bukan euforia spiritual. Padahal, konstitusi kita minta presiden untuk pertahankan status etis dari kedudukan dia sebagai Presiden. Dan di situ kita gugat. Jadi, kalau kita bilang 0% itu sebetulnya untuk mengembalikan etika politik. Dua puluh persen (20%) itu pengkhianatan etis dalam demokrasi. Tapi mungkin suatu waktu kita perlu semacam kesulitan luar biasa supaya bangsa ini belajar. Mudah-mudahan ekonomi betul-betul memburuk supaya kabinet belajar, mudah-mudahan ya kira-kira begitu, persaingan-persaingan ini saling membuka borok bahwa mereka yang sedang bersaing menuju RI 1 itu sebaiknya saling menghina, saling membuka borok bahwa ya itu dia juga pernah terlibat dalam kasus kok. Jadi, begitu sebetulnya. Kita ingin perkelahian ini sempurna, yang buruk itu dibuka, supaya yang tersisa nanti hanya yang baik bagi rakyat kan. Begitu cara kita melihat filter kompetisi politik. Tapi saya kira tadi ya, soal pemburukan ekonomi, saya yakin Anda pasti akan kecewa, karena memang sebenarnya tanda-tanda semacam itu ada, karena misalnya Gubernur Bank Indonesia sudah menyatakan bahwa kuartal ketiga itu capital outflow itu akan keluar bahkan sangat tinggi. Dan tadi juga saya berbicara dengan ekonom Awalil, dia memprediksikan juga memang ini nanti rupiah kita bisa juga tembus sampai 20.000. Perkiraan dia mungkin kalau akhir tahun ini terlalu cepat, tapi pada kuartal kedua atau kuartal pertama itu akan terjadi. Tetapi, justru kalau di Indonesia itu yang terjadi bukan malah pemerintahan mundur, tapi itu yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menjustifikasi mengeluarkan Perppu untuk memperpanjang masa jabatan. Ya, itu nanti pasti plafon yang dibataskan pada APBN ini akan diterobos lagi, walaupun enggak boleh lewat melampaui 3% segala macam, tapi kalau kita lihat misalnya bahasa tubuh Pak Jokowi, dia masih yakin bahwa Indonesia masih akan bertumbuh. Karena itu, kemarin pamer soal IKN diobral segala macam gitu. Dan, orang nggak ngerti bahwa ya mungkin sekali itu penting, tapi kan dulu proposal IKN itu dari Pak Jokowi untuk mengundang investor asing di dalam kondisi IKN itu akan dituntun oleh nama-nama besar, Raja Arab Saudi, Tony Blair. Nah, ketika mereka semua pergi dan kemudian ekonomi dunia itu betul-betul seringking, mengalami penyusutan luar biasa, apalagi yang ingin ditunggu oleh Pak Jokowi. Investor akan lari aja kan? Jadi, hal semacam itu, apalagi volatilitas rupiah kita semakin lama semakin tertekan dan ya satu waktu terpaksa BI mesti ikut apa yang dikehendaki oleh federal reserve, jadi suku bunga dinaikkan lalu mulai terjadi. Investor merasa mending gua tahan duit deh daripada investasi di Indonesia tuh. Demikian juga UMKM. UMKM juga merasa kalau suku bunga naik bagaimana mereka berupaya. Bunganya tinggi untuk pinjam. Jadi, keadaan itu memang real di kita tuh. Tapi, pemerintah selalu merasa ini mesti ada dewa penyelamat. Ya, siapa yang mau menyelamatkan. Poin kita selalu adalah ambisi politik akan dibatasi oleh APBN, tapi Presiden Jokowi mau langgar itu terus menerus. Sebelum terjadi hal-hal yang mendebarkan, sebetulnya arah ke itu sudah mulai terasa. Di mana-mana orang sudah mulai berkeluh kesah, dan tabungan habis, nggak ada lagi yang bisa dibelanjakan tuh, inflasi nggak bisa dikendalikan, dan BI tentu kita tahu rumusnya ya udah beli aja tuh sebanyak mungkin tuh valuta asing. Tapi seberapa kuat daya tahan itu. Jadi, sekali lagi, kalau nggak ada ketegangan politik mungkin lebih mudah mengatur ekonomi tersebut. Tapi, Ibu Sri Mulyani pasti menganggap bahwa proposal teknis dia mungkin bisa diterima oleh donor-donor luar negeri. Tetapi, kalau soal korupsi masih ada, bahkan soal BLT itu dikorupsi sampai tingkat desa kok. Nah, itu kan data yang ada di tempat-tempat di mana para investor berkumpul kan. Jadi, para investor dunia justru melihat Indonesia sedang terpuruk. Oleh karena itu, ya sudah, pura-pura beli, supaya harganya naik, padahal di bawah dia beli lagi pada harga yang paling rendah dari saham-saham yang sebetulnya sudah jadi sampah, tapi kan diulas-ulas terus seolah-olah itu bermutu. PSSI itu cuma satu contoh bagaimana moral pemimpin. Ini kan PSSI lembaga internasional yang harusnya FIFA mestinya puji PSSI kalau ketuanya mundur. Kan FIFA nggak bisa tekan. Jadi FIFA ini mau menunggu ini kematangan, kedewasaan kepemimpinan di PSSI itu bagaimana? Ya, yang terjadi malah mereka ngajak main bola itu katanya. Yang kemarin kata mereka itu permintaan dari FIFA, jadi bagaimana mungkin kita menolak kalau ada tamu minta. Kita berduka ya cukup berdoa, tapi tetap sekali-kali ada fun. Nah, menurut saya ini tidak ada sensitivitas sama sekali. Itu PSSI mesti baca juga, masa’ FIFA minta PSSI bubar, mesti diganti. Justru dengan FIFA bilang: mari kita main sama-sama, justru itu semacam teguran bahwa oke, Anda itu ada dalam sorotan masyarakat Indonesia tuh. Sebetulnya di lapangan tersebut lobi saja FIFA, oke minggu depan kami akan lakukan perubahan, akan ada pengunduran diri, resain segala macam, supaya FIFA pulang ke markasnya dengan lega hati kan. Kan dia juga merasa ngapain datang ke Indonesia dan tak menemukan semacam penyesalan dari pengurus PSSI. Yang ditunggu-tunggu itu sebetulnya, jangan dibalik-balik. FIFA yang minta main bola, ngapain main bola dalam keadaan orang masih berduka. Dan lucu sekali ini penjelasan PSSI ketika ditanya oleh media “Bagaimana dengan rekomendasi dari TGIPF bahwa mereka diminta mengundurkan diri?” Karena bahasanya juga “mungkin”. TGIPF itu mendorong mereka untuk mundur, apalagi pemerintah. Karena itu dianggap nanti campur tangan, enggak boleh itu oleh FIFA. Tentu bahasa yang digunakan, selain seperti Pak Mahfud nyindir dengan standar moral, kemudian juga soal rekomendasi dan jawaban yang disampaikan oleh PSSI itu yang menurut saya sangat konyol “Itu kan cuma rekomendasi”. Gila bener ya. Jadi, nggak ada penghormatan pada lembaga yang dibuat oleh negara untuk menyelesaikan soal ini. Justru kalau dia bersifat rekomendasi itu adalah proposal moral paling tinggi itu. Kalau sampai teguran hukum itu orang malu dong. Harus dinyatakan mundur lu. Justru rekomendasi itu yang membuat orang yang sensor etiknya kuat oh ya saya ditegur ya memang saya salah tuh. Sama seperti Menteri Dalam Negeri Inggris yang cuma diberitakan sedikit dia sadar oh, iya, saya salah ya, itu untuk hal yang publik. Kan enggak ada orang yang minta Mendagri yang juga perempuan itu mundur. Tapi hati nuraninya bilang, my innercall minta saya untuk berhenti. Nah, kita tunggu innercall dari petinggi-petinggi PSSI. Seolah-olah enggak ada innercall, nggak ada panggilan dari dalam batin, jadi menganggap bahwa itu saya tidak bertanggung jawab, bukan kesalahan saya. Memang, itu bukan pertanggungjawaban hukum, orang minta pertanggung-jawaban etis, supaya orang merasa lega ada yang bertanggung jawab minimal. Kalau semua bilang ya itu bukan saya, berarti nggak ada yang bertanggung jawab dong. Jadi memimpin pertanggungjawaban secara etis itu yang ditunggu oleh publik, yang bagi bangsa yang adiluhung itu yang diutamakan sebetulnya. (sof/sws)
LaNyalla: Yang Ada Saat Ini Bukan Pembangunan Indonesia, Tapi Pembangunan 'di' Indonesia
Malang, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan jika pembangunan yang ada saat ini bukanlah pembangunan Indonesia, tetapi pembangunan di Indonesia. Hal itu ditegaskan LaNyalla saat mengisi Kuliah Umum dengan tema Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan, di Politeknik Negeri Malang (Polinema), Jumat (21/10/2022). Hadir dalam acara tersebut Direktur Politeknik Negeri Malang Supriatna Adhisuwignjo, ST, MT, para Wakil Direktur, Ketua Senat dan jajaran, para Dosen dan para mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Ketua KADIN Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto. LaNyalla mengingatkan kembali pesan Presiden Soekarno di awal kemerdekaan mengenai bagaimana negara mengelola kekayaan Sumber Daya Alam. Menurutnya, Bung Karno pernah berujar, biarlah cadangan kekayaan alam di Indonesia dipendam terlebih dahulu, sambil menunggu putra-putri Indonesia mampu mengelola dengan keahliannya. \"Artinya, konsepsi dasar pembangunan Indonesia memang seharusnya melibatkan putra-putri yang memiliki keterampilan dan skill untuk terlibat dalam pembangunan bangsanya. Itulah rumusan ideal yang seharusnya dijalankan,\" kata LaNyalla. Ia menjelaskan, kepentingan nasional suatu negara, terutama dalam konteks ekonomi, adalah di atas segala-galanya. Hal itulah yang membuat para pendiri bangsa merancang sistem ekonomi Indonesia sebagai negara yang memiliki keunggulan komparatif, yang berbeda dengan sistem yang diterapkan di negara-negara Barat maupun di Timur. \"Sistem ekonomi Indonesia dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila. Yang secara hakikat, negara harus berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,\" ujarnya. Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, ada tiga pilar utama yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia, yakni koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik nasional maupun asing. \"Tentu dengan pembagian yang tegas, antara wilayah public goods, yang mutlak harus dikuasai negara dan wilayah commercial goods untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama. Sehingga terjadi proses usaha bersama,\" jelas LaNyalla. Konsep itu tertuang dalam pasal 33 naskah asli UUD 1945 beserta Penjelasannya, sebelum konstitusi diubah total tahun 1999 hingga 2002 silam. Amandemen membuat nafas dan konsep perekonomian nasional kini lebih condong kepada sistem ekonomi liberal kapitalistik. Mekanisme ekonomi pun diserahkan kepada pasar. \"Akibatnya, orang per orang pemilik modal semakin kaya, termasuk modal asing. Negara pun tak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam,\" papar LaNyalla. Negara hanya berfungsi sebagai pemberi izin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing. Negara mengandalkan pajak dan royalti yang sangat kecil dari perusahaan tersebut. \"Ini adalah konsep pertumbuhan ekonomi, di mana negara tak boleh terlibat dalam mekanisme pasar. Tentu sangat berbeda dengan konsep pemerataan ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa,\" bebernya. Padahal, negara dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP bukan pada pajak rakyat. Mantan Ketua Umum Kadin Jatim itu mencontohkan pembangunan smelter agar perusahaan tambang nikel tak mengekspor nikel mentah ke luar negeri. Menurutnya, yang membangun smelter adalah perusahaan Tiongkok, dengan memboyong tenaga kerja dari Tiongkok. \"Jadi, kalau dikatakan Tesla telah sepakat membeli nikel olahan dari Indonesia, itu artinya Tesla membeli dari perusahaan Tiongkok itu, yang kebetulan mendapat ijin untuk menguras nikel yang ada di bumi Indonesia,\" jelas LaNyalla. Sedangkan negara hanya mendapat pajak dari perusahaan. Lalu mendapat royalti yang sangat kecil dari nikel yang tambang, dan mendapat uang pungutan dari bea ekspor. \"Inilah mengapa APBN Indonesia selalu minus. Sehingga harus ditutup dengan utang luar negeri yang bunganya sangat tinggi,\" ujar LaNyalla. Padahal, kata LaNyalla, membangun Smelter hanya butuh biaya sekitar Rp10 triliun sampai Rp 20 triliun. Negara pasti mampu membangun sendiri, karena alokasi untuk membangun jalan tol, jembatan, bendungan di Kementerian PUPR ratusan triliun rupiah setiap tahun dari APBN. \"Konsep dan sistem ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa bukan itu. Itulah mengapa saya menawarkan gagasan tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa ini. Dan, kita harus kembali kepada Pancasila,\" demikian LaNyalla. (mth/*)
Komnas HAM Belum Pernah Melakukan Penyelidikan Kasus KM 50
Jakarta, FNN – Pengacara senior Wirawan Adnan berpendapat bahwa Komnas HAM tak pernah melakukan penyelidikan kasus KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Apa yang dilakukan Komnas HAM hanyalah laporan pemantauan. Menurutnya, Komnas HAM bersifat enggan untuk menyelidiki kasus KM 50. Pendapatnya disampaikan dalam acara webinar, “Menggugat Peran Satgassus Merah Putih dalam Peristiwa Pembantaian 6 Pengawal HRS di KM 50” pada Kamis, 20 Oktober 2022. Sebelumnya, pada 7 Desember 2020 telah terjadi penembakan di Rest Area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Kejadian ini menewaskan 6 anggota laskar FPI dan penembakan itu dilakukan oleh 3 anggota polisi, yaitu Briptu Fikri Ramadhan, Ipda Elwira Priadi, dan Ipda Yusmin Ohorella. Wirawan mengatakan, alasan Komnas HAM hanya melakukan pemantauan dan bukan penyelidikan adalah karena Komnas HAM hanya menggunakan wewenangnya sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. “Perannya Komnas HAM pada waktu itu adalah cerminan pemerintah yang unwilling. Itu memang tidak bersedia mengungkap. Nah selama ini, (dalam) pengamatan kami adalah bahwa Komnas HAM itu belum pernah melakukan apa yang disebut sebagai penyelidikan,” jelas Wirawan. Sekarang ini kepengurusan Komnas HAM sudah baru dan periodenya 2022 hingga 2027. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan penyelidikan serius dan jauh dari rasa enggan. “Kalo bisa terungkap kasus KM 50, juga akan mudah terungkap tentang ada Satgassus Merah Putih dan yang lainnya,” tegasnya. Diskusi webinar ini dihadiri oleh beberapa tokoh. Mulai dari Letjen Purn. Yayat Sudrajat (Mantan Sesmenko Polhukam), Heru Susetyo (Advokat HAM), Rizal Fadhillah (Pemerhati Kebangsaan), Aziz Yanuar (Pengacara), hingga Marwan Batubara (TP3). (Fer)
Heru, Gubernur Gratisan Terus Lakukan Pembunuhan Karakter terhadap Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kembali meja pengaduan masyarakat yang ada di Balaikota menuai sorotan publik. Beberapa menilai langkah Heru Budi sebagai tindakan mundur ke belakang, karena pada masa Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan sempat ditiadakan. Anies telah membuat layanan pengaduan warga secara digital, yakni aplikasi Jakarta Kini atau JaKi. Demikian perbincangan dua wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record, Jumat (21/10/2022). Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief menyatakan gaya pengaduan yang dilakukan oleh Heru Budi sama seperti era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. “Sebenarnya gaya pengaduan ini gaya zaman Ahok banget ya,” ungkap Hersu. Cara yang mungkin dipakai untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Anies Baswedan adalah dengan mengundang massa sebanyak mungkin datang dan membuat laporan ke Balai Kota. Kemudian, menurut Agi Betha, Heru Budi merupakan pejabat yang ditunjuk selama dua tahun ke depan, bukan pejabat yang mendapatkan suara dari rakyat DKI Jakarta maupun Pemilu yang seharusnya dia tidak membuat narasi yang berbunyi akan menghidupkan kembali program-program yang sebelumnya tidak dijalankan. “Bahkan beberapa netizen menyebutnya dengan pejabat give away atau gratisan,” ujar Agi. Selain itu, Agi menyebut persoalaan ini juga mendapatkan reaksi dari sebagian anak muda. “Sudah dibikin oleh milineal Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk mempermudah masyarakat DKI Jakarta dalam pengaduan, kenapa itu tidak difungsikan lagi,” sambungnya. Lebih lanjut, Hersubeno mengatakan tidak menginginkan situasi seperti ini yang mengarah kepada pembelahaan. Hersu berpesan seharusnya Heru Budi fokus pada persoalaan meneruskan pembangunan di Jakarta. “Tidak usah macam-macam deh, nanti anda dikenang sangat buruk, kalau anda malah mengubah-ubah kinerja yang sudah bagus dengan tujuan untuk menjatuhkan pak Anies,” pungkasnya. (Lia)
Kepada Ketua DPD RI, Wakil Bupati Malang Luruskan Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan
Malang, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapatkan pelurusan isu-isu liar terkait jumlah korban tragedi Kanjuruhan, saat bertemu Wakil Bupati Malang, Drs Didik Gatot Subroto, SH, MH di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (20/10/2022). Beberapa media asing dan media sosial menyebut jumlah korban jiwa pasca laga Arema FC vs Persebaya Surabaya pada 1-2 Oktober 2022 mencapai lebih dari 200 orang. Disampaikan oleh Wakil Bupati Malang, bahwa jumlah korban jiwa yang benar adalah 133 orang. \"Korban jiwa yang benar sampai update terakhir adalah 133 orang. Jadi kalau di luaran ada yang mengatakan jumlah meninggal lebih dari itu, dipastikan adalah tidak benar,\" ujar Didik. Menurut Wabup, seandainya jumlah korban jiwa lebih dari yang sekarang, otomatis ada protes maupun komplain dari korban lainnya. Pasalnya ada bantuan dari beberapa pihak yang diterima oleh ahli waris. \"Logikanya kalau yang meninggal lebih dari 200, pasti teriak. Karena ada bantuan atau tali asih, yang jika ditotal mencapai Rp 115 juta per kepala,\" katanya. Bantuan tersebut, lanjut Wabup, berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu). \"Belum lagi bantuan dari BAZNAS, Bank Jatim, owner Arema dan para anggota DPR dapil Malang,\" tambah Didik. Dijelaskan juga oleh Didik bahwa biaya pengobatan dan perawatan para korban ditanggung oleh pemerintah daerah dan sudah ada instruksi dari Bupati. \"Memang dari korban yang meninggal, jumlah terbanyak dari Kabupaten Malang. Disusul warga Kota Malang dan Kota Batu. Kami pemkab berkomitmen menanggung semua biaya perawatan para korban,\" tukas dia. Ketua DPD RI mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Pemkab Malang dalam tragedi Kanjuruhan. Dia menyampaikan rasa duka dan prihatin sekaligus berharap korban jiwa tidak bertambah lagi. \"Saya berharap para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit segera sehat kembali. Kita apresiasi upaya keras Pemkab dalam hal ini,\" tukas LaNyalla. (mth/*)
POPULER
