NASIONAL
Ngotot Puan Capres, PDIP Terancam Tak Dapat Partner Koalisi
FAKTANYA, manuver Partai NasDem yang declare Anies Baswedan sebagai bakal Calon Presiden, telah membuat PDIP kalang-kabut. Sejumlah langkah pun ditempuh. Presiden Joko Widodo yang terkesan berseberangan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dukungannya kepada Ganjar Pranowo, bertemu Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Sabtu, 8 Oktober 2022. Namun, Presiden Jokowi tak mau membuka isi pembicaraan dalam pertemuan itu. Jokowi hanya menjelaskan, pertemuan dengan Megawati itu bertujuan untuk menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang sedang tidak jelas. “Yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan,” kata Jokowi usai pelantikan Gubernur DIY dan kepala LKPP di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 10 oktober 2024. “Kesulitan kita membayangkan PDIP itu sebetulnya mau maju apa nggak? Calonnya siapa?” tanya pengamat politik Rocky Gerung dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief, Selasa (11/10/2022)/ “Jadi, saya lihat bahwa karena ketiadaan calon, maka calon yang potensial menandingi Puan pasti dipangkas. Anies terutama dan yang pertama tuh. Jadi masalahnya bukan mencarikan calon, tapi memangkas calon yang potensial untuk mengganggu elektabilitas Puan,” tegas Rocky Gerung. “Jadi, periode satu semester ke depan proyek PDIP, proyek Pak Jokowi adalah de-Aniesisasi itu. Anies musti dihilangkan dulu sebagai faktor. Jadi, faktor Anies ini sudah jadi duri dalam daging demokrasi, kira-kira begitu. Musti dicabut dulu,” lanjutnya. Lebih lengkapnya, berikut petikan dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Oke, sekarang kita ngomongin soal pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Di tengah situasi Itu kan sekarang sudah mulai bermunculan statemen-statemen seperti PKB misalnya, yang menyatakan bahwa mereka kelihatannya akan segera mendeklarasikan capres Pak Prabowo dengan Cak Imin dan nggak perlu lagi bicara dengan PDIP. Juga bantah-membatah di Golkar, Agung Laksono misalnya, ketua Dewan Pakar. Jangan-jangan, kalau lihat skenario semacam ini, PDIP bisa nggak dapat partner pada Pilpres 2024 ya Bung Rocky. Sekali lagi, ini masih jauh. Kalau disebut calon presiden itu artinya sudah diiyakan oleh KPU. Ini kan KPU yang mustinya mengumumkan ini calon presidennya. Kalau sekarang kan masih bakal-bakal calon presiden. Karena ini ada soal koalisi, ada hal yang mendasar, yaitu hitung-hitungan presiden iya tapi kalau nggak ada calon wakil presidennya apa? Karena kan satu paket. Kan yang dipilih ada presiden dan wakil presiden. Jadi, setiap kali kita dengar deklarasi, ya kita tahu itu mungkin 20% masuk akalnya. Selebihnya enggak ada. Anies dicalonkan sebagai presiden tapi sebetulnya dia belum dinyatakan calon presiden karena belum punya kualifikasi yang diijinkan oleh aturan, kecuali KPU sudah menyatakan oke. Demikian juga Anies belum pasti mau Wapres dengan siapa walaupun elektabilitas tinggi kalau wakil presidennya tidak ada yang tetap. Misalnya Anies diboikot wapresnya tuh, semua orang merasa nggak perlu kasih Wapres pada Anies, ya nggak bisa maju juga. Jadi, ini soal-soal yang disebabkan oleh 20% itu, tapi kekonyolan ini kan mau ditutupi dengan pikiran bahwa kalau sudah diajukan ke dalam media massa oleh lembaga survei maka merekalah calon presiden. Jadi, calon presiden yang disodorkan oleh media massa yang mengutip hasil survei. Kan itu problem kita. Jadi, sekali lagi, desain-desain awal itu enggak jelas. Ini di ujungnya juga bisa berputar-putar tuh. Nah, kesulitan kita membayangkan PDIP itu sebetulnya mau maju apa nggak? Calonnya siapa? Oke. Ada calon presidennya, Puan Maharani. Oke, itu keputusan partai untuk menyelamatkan kekacauan kalkulasi. Kalau Puan ditaruh, sudah nggak ada kekacauan. Tinggal orang kampanye buat Puan, maka akan disegerakan kolonel-kolonel ini untuk mengumpulkan suara. Itu lebih masuk akal, tetapi sekaligus orang ya siapa wakil presidennya. Bisa saja nggak ada orang yang mau jadi wakil presiden Puan. Karena merasa begitu Puan dinyatakan presiden, wakil siapapun itu akan membuat Puan kalah bersaing dengan Anies. Kira-kita begitu. Jadi, saya lihat bahwa karena ketiadaan calon, maka calon yang potensial menandingi Puan pasti dipangkas. Anies terutama dan yang pertama tuh. Jadi masalah kita bukan mencarikan calon, tapi memangkas calon yang potensial untuk mengganggu elektabilitas Puan. Begitu cara melihatnya sebetulnya, secara riil politik. Ini kalau saya baca Hasto, ini kemungkinan mereka baru akan mengumumkan calonnya itu pada bulan Juni tahun 2023, tahun depan. Jadi masih ada sekitar setengah tahun lagi, masih lama. Tapi kita lihat pertempurannya di media sudah ada. Bagaimana Hasto rajin mendowngrade Anies sekarang, misalnya. Begitu juga mulai merasa bahwa Nasdem ini jadi pengganggu dan karena itu harus segera disingkirkan dari kabinet. Tapi, dalam hal ini keliatannya Hasto atau PDIP tidak sendirian karena Jokowi Mania juga sudah mulai menyuarakan itu pentingnya segera dikeluarkan dari kabinet si Nasdem itu. Jadi, periode satu semester ke depan proyek PDIP, proyek Pak Jokowi adalah de-Aniesisasi itu. Anies musti dihilangkan dulu sebagai faktor. Dan, tunggu bulan Juni itu lama betul. Padahal Ibu Puan sendiri mengatakan tahun politik tiba lebih cepat. Ini akhirnya jadi lambat juga tuh karena ada penghalang, yaitu faktor Anies. Jadi faktor Anies ini sudah jadi duri dalam daging demokrasi, kira-kira begitu. Musti dicabut dulu. (Ida/sws)
Rocky Gerung: Politik Indonesia Selalu Diasuh oleh Isu-isu Dangkal Hanya untuk Menjebloskan Seseorang dalam Opini yang Buruk
PRESIDEN Joko Widodo punya alasan tersendiri, mengapa memutuskan menunjuk Heru Budi Hartono menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, pilihan itu didasarkan pada perkenalannya yang sudah terjalin lama dengan Heru. \"Saya kan sudah kenal Pak Heru lama sekali, sejak jadi (dia) Walikota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan,\" katanya, Senin (10/10/2022). Menurut Jokowi, rekam jejak Heru sudah teruji. Selain itu, komunikasi Heru yang kini menjabat Kepala Sekretariat Presiden dengan berbagai elemen dinilai baik.\"Saya tahu betul rekam jejak secara bekerja, kapasitas, kemampuan saya tahu semuanya dan komunikasinya sangat baik dengan siapa pun sehingga kita harapkan nanti ada percepatan, percepatan,\" katanya.Adapun Heru ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI berdasarkan hasil Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Heru Budi Hartono jelas bukan sosok asing di tubuh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dia pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Terakhir Heru menjabat Walikota Jakarta Utara semasa Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.Heru juga pernah mengisi jabatan di Pemprov DKI di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan dipercaya Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluit. Presiden juga menyatakan bahwa dirinya telah menyampaikan sejumlah pesan kepada Heru terkait pengembangan DKI Jakarta ke depan. Jokowi berharap kapasitas yang dimiliki Heru dapat menunjukkan kepada masyarakat terkait perkembangan signifikan, utamanya dalam penanganan banjir dan kemacetan, yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta. “Kemarin sudah saya sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang. Itu saja.” Berikut petikan dialog antara Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (11/10/2022). Halo halo, Bung Rocky. Ketemu hari ini, Selasa. Hari ini di Malang rencananya akan ada unjuk rasa besar-besaran dari Aremania memprotes soal ucapan Ade Armando. Dan kemudian soal Pj Gubernur DKI Jakarta. Itu kan Anies tanggal 16 Oktober, dia akan mengakhiri masa jabatannya. Dan itu rencananya akan dilepas secara besar-besaran oleh para relawan di Jakarta. Jadi acaranya cukup besar katanya. Jadi, itu akan dilepas dan pada Seninnya nanti pejabat baru, Gubernur Heru Budi Hartono, itu akan dilantik pada tanggal 17 Okotober. Saya agak terkejut ketika Pak Jokowi meminta Heru Budi agar membereskan soal kemacetan dan banjir di Jakarta dalam waktu yang singkatlah, begitu. Itu update beritanya hari ini. Iya, itu Pak Jokowi sendiri yang bilang ya nggak mungkin kalau Gubernur yang mengatasi banjir dan mau jadi presiden. Jadi, Pak Heru ini juga harus jadi presiden dulu. Hal yang buruk kita ingat selalu. Tetapi pada saat yang sama itu kan sinyal bahwa Anies nggak sukses. Kan itu terbaliknya cara melihat persoalan. Jadi disindirlah Anies bahwa Anies nggak sukses loh, jadi jangan pilih Anies. Kira-kira begitu yang diucapkan Pak Jokowi pada publik. Tetapi, publik nggak merasa penting-penting amat karena Anies kan sudah tidak bertanggung jawab lagi tuh. Kan publik bisa bilang, kan Anies sudah kadaluwarsa sejak beberapa minggu lalu kan, dihentikan. Jadi, jangan Anies saja dong yang disalahin, nggak bisa bikin policy kok. Ini permainan alasan saja sebetulnya. Ya. Dan kita tahulah ada message-lah di dalamnya. Hal yang paling mendebarkan sekarang adalah memperhatikan kasak-kusuk antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Itu ngapain itu pertemuan di sana, lalu Pak Jokowi menerangkan problem bahwa itu belum selesai, masih ada ya macam-macamlah. Tapi kita mau lihat sebetulnya ujungnya apa. Kalau DKI sudah diganti Gubernur, berarti kita tunggu. Ini masih ada musim hujan satu bulan ke depan itu. Apa yang akan dilakukan? Kalau lebih buruk lagi banjirnya ya diganti lagi dong Plt-nya karena nggak mampu untuk menyelesaikan banjir atas perintah presiden. Kita pastikan karena ini memang masuk musim hujan ya. Ini kan hujannya baru mulai deras sekarang, walaupun mestinya sejak bulan September lalu. Sekarang hujan baru besar-besarnya. Nanti Desember - Januari itu akan parah dan saya kira nanti orang tetap akan menyalahkan Anies ya kalau banjirnya masih terus berlangsung sampai Januari. Ya, jadi nanti berubah lagi itu. Orang akan salahin, salah sendiri, harusnya Anies diperpanjang. Anies punya kemampuan. Jadi hal-hal begitu yang akan politik Indonesia selalu diasuh isu-isu dangkal hanya untuk menjebloskan seseorang dalam opini yang buruk. Itu konyolnya di situ. Dan kita pengen itu sebenarnya berhentilah membuat narasi-narasi semacam itu karena ini yang saya kira menjelaskan mengapa kita sebagai bangsa itu enggak pernah maju, jalan di tempat. Saya kira nggak ada salahnya karena IQ kita kan rata-rata 78. Jadi kalau begitu realitasnya. Ya, problem kita selalu dalam soal itu. Ketidakmampuan untuk melihat suatu masalah secara konsepsional, secara makro, bahkan, secara komprehensif, menyebabkan pendangkalan percakapan politik. Nanti mungkin awal Desember Pak Heru sebagai Penjabat Gubernur bilang, itu saya tidak mungkin selesaikan kecuali saya jadi Presiden. Jadi, nanti diskusinya soal-soal yang dangkal itu, sementara ekonomi nggak bisa dipulihkan lagi, sementara masalah-masalah mendasar bangsa ini, soal ketegangan politik, juga tidak berlanjut. Jadi, poin-poin dasar bernegara diabaikan hanya karena berupaya untuk cari sensasi dengan kirim-kirim sinyal. Pak Jokowi jelas mengirim sinyal bahwa Anies tidak sukses, berarti yang akan sukses adalah Pak Heru, karena sudah dikasih tugas baru lagi untuk selesaikan macet, selesaikan banjir. Kalau Pak Heru juga gagal, nanti Pak Heru akan kasih alasan lagi kenapa dia gagal. Jadi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah penyelesaian mendasar sistem pemerintahan kita. Nanti orang berpikir ya Pak Heru kan ditaruh di situ bukan karena dipilih rakyat, jadi dia pasti nggak perlu bertanggung jawab pada rakyat. Kan dia ditunjuk oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi, masalah itu kembali lagi soal legitimasi. Sekian banyak pemimpin daerah tidak punya legitimasi dan itu berarti ada problem. Memang, beberapa di daerah saya tahu ada yang bermutu memang, yang mengerti soal lingkungan, yang paham soal organisasi birokrasi, tapi dia tetap tidak punya legitimasi karena tidak dipilih oleh rakyat. Ya. Oke. Dan dalam beberapa hari ini kan kalau kita lihat ya soal penunjukan ini, kita sudah jelas ini orang Istana ini (Pak Heru) dulu orang dekatnya Ahok dan Pak Jokowi. Kemudian ada berita terbaru juga ini Bung Rocky, kepala LKPP (lembaga yang kemarin ditinggalkan oleh Azwar Anas) yang diangkat menjadi menteri, ini sekarang diisi oleh mantan Walikota Semarang, yang habis masa jabatannya, dan dia kemudian sekarang mengisi lembaga LKPP ini, lembaga tinggi negara. Ini kader PDIP dan Ibu Megawati mengingatkan agar hati-hati di situ duitnya banyak banget gitu. Nah, itu juga petanda “tolong simpan ya uangnya itu, jangan kasih ke siapa-siapa. Amankan uang yang banyak itu. Buat apa? Ya tentu buat sesuatulah. Tapi kita sudah bikin dugaan buruk sebetulnya, seringkali kita anggap ya kan dia mungkin profesional di bidang itu, tapi begitu disebut ini kader PDIP lalu berubah lagi cara berpikir kita, ya mungkin karena kemarin Ibu Mega ketemu dengan Pak Jokowi maka Ibu Mega mengusulkan seseorang untuk di LKPP karena itu lahan yang basah. Jadi, orang akhirnya curiga-mencurigai karena nggak ada pakem. Seseorang diangkat itu dalam kapasitas apa, dengan kualitas apa. Kan masalah-masalah seperti ini yang nggak pernah kita tahu. Pak Jokowi jelas tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang sumber daya manusia di tingkat pusat karena Pak Jokowi lingkungan pergaulannya juga sempit. Jadi, pasti Pak Jokowi juga dapat informasi saja. Tolong ini diangkat, tolong itu diangkat. Lalu dia mulai hitung batu tuh, yang mana yang duluan tersebut yaitu yang kira-kira diangkat. Jadi, ini lagi masalah rekrutmen yang basis legitimasinya tidak ada basis kapasitas. Itu menimbulkan dugaan bahwa pejabat publik diangkat karena transaksional, bukan karena kapasitas. (Ida, sws)
Ketua Umum PDKN Ingatkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X soal Tugas Berat dari Presiden Jokowi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Dr. Rahman Sabon Nama menyebut penyampaian keikhtiaran terhadap gelagat krisis pangan dan inflasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) sebagai PR cukup berat. Pesan tersebut disampaikan presiden dalam suasana pelantikan Sri Sultan HB X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 yang digelar di Istana Negara Jakarta, Senin (10/10-2022). Kepada Gubernur Sri Sultan dan Wakil Gubernur KGPAA, Presiden Jokowi meminta agar menjaga stabilitas harga pangan dan inflasi di wilayah DIY. “Saya tadi titip kepada beliau untuk urusan yang berkaitan dengan harga pangan dan inflasi supaya menjadikan fokus perhatian,” ujar presiden, dilansir laman Sekretariat Negara. Presiden menambahkan bahwa harga pangan dan inflasi merupakan dua persoalan yang menjadi tantangan global dan momok bagi setiap negara. Karena itu, presiden menandaskan agar semua harus kompak, bersatu. “Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah harus . Termasuk semua kementerian/ lembaga, bisa bersama-sama dalam urusan pangan dan inflasi,” ujar presiden. Rahman Sabo Nama yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikutura Indonesia (APT2PHI) mengatakan dirinya menaruh perhatian atas permintaan Presiden Jokowi itu. “Kita harus respek, apresiasi, dan menaruh perhatian serius atas permintaan presiden itu. Tidak saja karena ditujukan kepada YM Sri Sultan HB X dan YM KGPAA Paku Alam X selaku pemimpin daerah. Tapi juga kepada semua pemimpin daerah semua tingkatan,” kata Rahman, Senin petang (10/10-2022). Akan tetapi menurut telaahnya, permintaan presiden itu dapat terkendala oleh kebijakan bahkan strategi operasional pengendalian harga pangan. “Sehingga realisasi atas permintaan Presiden Jokowi menjadi muskil dilaksanakan,” kata Rahman. Faktor kemuskilan, katanya, pertama adalah korupsi yang merajalela hampir di semua tingkatan pemerintahan dengan pemberantasan yang pandang bulu. Kedua, lanjut Rahman, adanya manuver kelompok tertentu, para oligarki pangan, yang memiliki hak istimewa (vested interest) dengan elite kekuasaan dan elite Parpol untuk dapat menentukan harga lebih tinggi atau lebih rendah. “Bukan harga sebenarnya yang jauh lebih besar dari manfaat stabilisasi harga itu sendiri, lantaran dipengaruhi kepentingan-kepentingan khusus,” beber Rahman. Alumnus Lemhanas RI ini mencontohkan kelangkaan minyak goreng dan harga gila-gilaan yg sulit dijinakkan pemerintah. Kecuali itu, menurutnya, pengendalian inflasi dan stabilisasi harga terbentur pula oleh faktor keterbatasan anggaran walau bersifat sementara. Dari berbagai observasi lapangan yang dilakukan APT2PHI yang dipimpinnya, pria asal NTT ini menjelaskan bahwa penyebab inflasi utama adalah pengaruh moneter. Dimana, peningkatan volume peredaran uang yang sangat tinggi tetapi tidak proporsional. “Peredaran uang itu dengan barang dan jasa yang tersedia tidak berbanding imbang, sehingga harga barang dan jasa semakin tinggi tidak terkontrol. Jadi, faktor terkuat penyebab inflasi adalah moneter,” kata Rahman. Dia mengatakan, perhitungan angka inflasi di bidang moneter tidak tercermin dalam angka-angka yang dipublikasikan pemerintah. Akan tetapi jelas bahwa penyebab inflasi berawal dari sektor moneter yang tidak diimbangi dengan sektor ril. Selain itu, imbuhnya, juga disebabkan oleh agregat yaitu peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan meningkatnya kapasitas ekonomi sehingga harga barang dan jasa akan naik. Lebih jauh Rahman mengakan bahwa faktor kenaikan harga barang impor /import inflation ikut mempengaruhi harga barang dalam negeri karena untuk menghasilkan barang dibutuhkan bahan baku impor. Dan, imbuhnya, impor mahal karena mata uang rupiah mengalami depresiasi hingga hampir menyentuh Rp 16.000 yaitu Rp.15.436 per US Dollar, yang juga tidak terlepas dari neraca perdagangan Indonesia yang terus tekor, memicu laju inflasi. Rahman pun mengingatkan pemerintah akan menghadapi tantangan sangat berat akibat kenaikan BBM sehingga mendorong kaum buruh menuntut kenaikan penerapan upah minimum regional (UMR). Tuntutan buruh tanpa diikuti dengan pertumbuhan produktivitas, ujarnya, akan menyulitkan dunia usaha dan pemerintah, karena situasi ini mendorong kenaikan harga sehingga terjadi naiknya inflasi cost dan kemungkinan akan terjadi PHK besar besaran. Oleh karena itu, Ketua Umum PDKN ini mengatakan, partainya memberikan solusi penyelamatan ekonomi untuk menekan laju inflasi dan peningkatan harga komoditi pangan strategis pada pemerintah, yaitu: Pertama, Tarif Bea Masuk (BM)/BMT (Bea Masuk Tambahan) untuk komoditi gandum,kedelai,bungkil kedelai,beras,gula dan minyak goreng non CPO (minyak goreng dari kedelai dan bunga matahari) diturunkan BMnya agar harga pangan hasil industri tidak berdampak pada kenaikan dan gejolak inflasi. Kedua : agar beras merupakan komoditi strategis yang memiliki permintaan inelastis menjadi dasar prioritas bagi pemerintah untuk tetap mengendalikan harga. Dalam kaitan itu, maka Bulog mengemban tugas mengelola manajemen stok karena merupakan inti dari kebijakan stabilisasi harga beras. Bulog harus bisa menguasai stok beras 5-10 persen dari produksi dalam negeri dan mengimpor bila diperlukan. Keberhasilan pemerintah, ungkap Rahman, bergantung dari Kabulog dalam menentukan ketepatan waktu pengadaan/pembelian dari petani, penguasaan stok, dan pelepasan stok pada waktu yang tepat. Menurutnya, tugas penting pemerintah dan Bulog adalah terhadap beberapa komoditas yang sangat berpengaruh pada pendapatan petani. Di sini diperlukan perlakuan khusus yaitu kebijakan perlindungan petani dalam negeri dari perdagangan komoditas pangan holtikultura impor. Sebab, kata Rahman, komoditas pangan strategis ini merupakan kebutuhan sentral rakyat yang sejatinya harus dalam pengelolaan Bulog guna membantu petani agar menjamin kecukupan pangan bagi rakyat Indonesia. (sws)
Ahmad Yani: Tragedi Kanjuruhan PSSI Perlu Diusut Secara Total
Jakarta, FNN – Praktisi Hukum Ahmad Yani menyebut Tragedi Kanjuruhan perlu diusut tuntas hingga dilakukan evaluasi PSSI secara keseluruhan. Hal ini dibahas dalam webinar yang bertemakan \"Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab\" pada Selasa (11/10) diselenggarakan secara daring. Ketua Umum Partai Masyumi Reborn tersebut mengungkapkan tragedi Kanjuruhan perlu dilihat dari berbagai macam paradigma. Ia menyebutkan sepak bola Indonesia yang sudah bermasalah sejak dulu dan adanya intervensi politik dalam pemilihan anggota PSSI. \"Harus kita ketahui memang persepakbolaan kita ini sudah ada masalah dari sejak dulunya. Kita sama-sama mengetahui bahwa pemilihan untuk menjadi anggota PSSI atau ketua PSSI ini, dia tidak lepas dari pengaruh dan intervensi politik,\" ucap Ahmad Yani dalam webinar yang dikoordinatori oleh Marwan Batubara, Selasa, 11 Oktober 2022. Ahmad Yani mengatakan tragedi Kanjuruhan tidak hanya dilihat kasusnya, namun juga perlu membongkar internal PSSI secara keseluruhan. \"Kita harus tarik, membongkar kasus PSSI-nya secara keseluruhan. Apakah betul di dalam kasusnya PSSI secara keseluruhan ini hanya seputar pertandingan sepak bola atau tidak ada persoalan-persoalan lain?\" ucap Ahmad Yani. Yani berpendapat bahwa yang perlu diusut tuntas adalah siapa yang memberi instruksi untuk membawa gas air mata dan tahapan atas perintah lisan. Ia juga menyoroti adanya temuan Koalisi Masyarakat Sipil dan mendorong agar temuan tersebut diberikan kepada Komnas HAM untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. \"Yang paling penting langkah kita itu adalah mendorong untuk koalisi masyarakat sipil itu menyerahkan hasil temuannya kepada yang namanya institusi Komnas HAM,\" jelas Ahmad Yani. Selain Ahmad Yani, webinar ini juga mengundang Mayor Jenderal TNI Purn. Soenarko, Taufik Bahaudin (UI Watch), dan Rizal Fadillah (Pemerhati Kebangsaan) dan membahas tragedi Kanjuruhan dari beberapa perspektif pemantik. (oct)
Kasus Kanjuruhan Harus Ada Tanggung Jawab Hirarki
Jakarta, FNN – Rizal Fadillah, Pemerhati Kebangsaan, mengatakan tanggung jawab pemerintah penting berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Webinar yang diselenggarakan TP 3 Enam Pengawal dan UI Watch, dengan tema Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggungjawab, Selasa (11/10). Dalam seminar tersebut, menghadirkan pembicara antara lain Slamet Soebijanto (Laks. TNI Purn), Soenarko (Mayjen TNI Purn), Dr. Ahmad Yani (Praktisi Hukum), Dr. Taufik Bahaudin (UI Watch), dan Rizal Fadillah (Pemerhati Kebangsaan dengan moderator H. M. Mursalin (KISDI). Dalam seminar tersebut, Rizal menjelaskan mengenai Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999. Ia menekankan pasal tersebut yang berbunyi bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kasus Kanjuruhan kesalahannya sudah melekat pada pemerintah. \"Tanggungjawab tentang hukum, penetapannya 6 tersangka. Masih kurang siapa yang menjadi penyedia sarana. Masih dimungkinkan lebih dari 6,\" ujar Rizal. Tak cukup sampai tanggungjawab hukum. Rizal-pun membahas tanggungjawab lainnya, yaitu tanggungjawab hierarchy. \"Anggota polres kemudian atasannya Kapolres. Atasannya Kapolres lanjut ke Kapolda Jatim. Tidak hanya 6 tersangka itu saja. Bisa Ketum PSSI diberhentikan. Karena ini peristiwa dahsyat,\" tegasnya. Di samping itu, Rizal menambahkan adanya tanggungjawab politis. Bahwa kebijakan politik juga bertanggung jawab, dimana ini adalah tanggungjawab yang sangat puncak. \"Bupati, Gubernur, bahkan Presiden juga ikut serta. Karena melanggar peraturan FIFA. FIFA itu cakupannya internasional. Dalam masa pemerintahan Jokowi. Banyak hal terjadi kasus pelanggaran HAM,\" Rizal menyinggung soal kepemerintahan. Tiga hal tersebut melekat pada pemerintah (tanggungjawab hukum, hirarki, dan politik). Di akhir pembicaraannya, Rizal berharap kita semua, Indonesia, bisa membongkar kasus Kanjuruhan sebagai upaya menggaungkan kembali nilai-nilai HAM. (Ind)
Pemerintah Harus Tanggung Jawab Atas Tragedi Kanjuruhan
Jakarta, FNN – Tragedi Stadion Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa, akan terus menjadi kenangan pahit bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentu tidak hanya insan sepak bola yang menyoroti tragedi tersebut, para tokoh-tokoh pun turut serta memberikan perhatian. Bagaimana menyikapi tragedi di awal Oktober 2022 tersebut? TP3 dan UI Watch mengadakan webinar dengan tema “Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab” secara daring pada Selasa (11/10/22) di Jakarta. Dalam pembukaannya, koordinator acara Marwan Batubara menjelaskan tujuan dari webinar ini agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Selain itu, juga untuk mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban di pemerintahan Jokowi, korban yang tidak mendapatkan porsi yang layak dari penyelenggara negara. Pemerhati kebangsaan, Rizal Fadillah menilai tragedi Kanjuruhan ada unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian yang menyebabkan kerusuhan berujung pada korban jiwa. Rizal mengatakan tanggung jawab pemerintah penting terhadap Kanjuruhan, karena sebagai penyelenggara negara, pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya, hal itu berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sisi lain, Mayjen TNI Purn. Soenarko, menyatakan tragedi Kanjuruhan sangat menyakitkan hati para korban dan keluarga. Secara tegas Soenarko mengatakan tindakan yang dilakukan oleh aparat adalah tindakan sadis dan brutal. “Aparat ini semacam tidak bertanggung jawab atau pengecut? Aparat melakukan tindakan sadis dan brutal, karena penonton di tribun itu campur, ada bapak-bapak, ibu-ibu bahkan anak-anak yang tidak melakukan hal apa-apa tetapi ditembak gas air mata, maka dari itu ini sangat biadab,” tegas Soenarko. Menurutnya, pemerintah harus mempertanggung jawabkan kebrutalan, maka dari itu perlu dibentuk tim yang independen dan kompoten. Kemudian, UI Watch Taufik Bahaudin mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo, ia menilai daftar kebohongan Jokowi sangat banyak. “Saya sangat mohon maaf tidak bisa respect terhadap pak Jokowi, bagaimana mau respect, daftar kebohongannya banyak bener,” ujar Taufik. Menurut Taufik, kebohongan Jokowi ini menurun kepada unit kerja di bawah pemerintahan Jokowi yakni aparat kepolisian. Taufik membandingkan kasus Sambo, KM 50 hingga tragedi Kanjuruhan ini memiliki skenario yang sama, mulai dari berbohong, merekayasa dan yang salah selalu jadi korban. Selain itu, praktisi hukum, Aziz Yanuar tampak yakin jika ratusan nyawa yang melayang itu akibat ulah represif aparat terhadap pendukung Arema FC dan aksi penembakan gas air mata kearah tribun penonton. Penembakan gas air mata disinyalir menjadi pemicu jatuhnya korban, selain bikin mata perih dan sesak nafas, penembakan gas air mata itu juga membuat penonton panik berebutan keluar stadion, akibatnya ada yang terjatuh dan terinjak hingga tewas. Menurut Aziz, aparat yang ditugaskan di stadion Kanjuruhan Malang, tugasnya untuk menjaga ketertiban para supporter bukan membunuh rakyat. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Masyumi Reborn, Ahmad Yani mengungkapkan tragedi Kanjuruhan ini perlu diusut, tidak hanya aparat yang di lapangan, tetapi juga perlu dilakukan evaluasi PSSI. Ahmad Yani mengungkapan tragedi Kanjuruhan ini perlu dilihat dari berbagai macam paradigma. Ia menyebutkan sepak bola Indonesia yang sudah bermasalah sejak dulu dan adanya intervensi dalam pemilihan anggota PSSI. (Lia)
Peringati Maulid Nabi di Singapura, Ketua DPD RI: Ketidaktaatan dalam Beragama Merusak Moral Bangsa
Singapura, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan berbagai kebobrokan moral, degradasi sikap mental, serta kejahatan perilaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia, disebabkan oleh meluasnya ketidaktaatan dalam mengamalkan ajaran agama. Hal itu disampaikan LaNyalla saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diselenggarakan oleh Majelis Shalawat An Nida, di Singapura, Ahad (9/10/2022). “Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum justru dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawaban sederhananya karena tidak taat mengamalkan ajaran agama. Karena tidak taat maka pasti tidak istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran agama,” tegas LaNyalla. Akibatnya, dalam penyelenggaraan negara pun terjadi banyak kerusakan sistem seperti bercokolnya oligarki politik dan ekonomi yang sengaja menyengsarakan rakyat, sehingga tidak terjadi keadilan sosial. “Kalau saja ada keadilan, pasti anda semua mencari nafkah di negeri sendiri, tidak perlu bekerja di negara lain,” ucap LaNyalla, disambut tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran Indonesia, yang semuanya adalah wanita. Menurut LaNyalla, itulah sebabnya dirinya menawarkan gagasan agar UUD 1945 dikembalikan ke naskah aslinya sebagai sebuah jalan keluar. Karena amandemen yang dilakukan kemarin telah mengubah 97 persen naskah konstitusi menjadi konstitusi baru yang berbeda dari aslinya. “Perjuangan tersebut saya tawarkan untuk menyelamatkan Indonesia, antara lain agar ibu-ibu semua bisa bekerja dengan tenang di negeri sendiri, tidak perlu mencari pekerjaan di negara orang lain,\" ujar LaNyalla, disambut pekik dukungan dan tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran. LaNyalla menjelaskan, sikap dan pernyataan tegasnya itu bukanlah sebagai oposan terhadap pemerintah. Melainkan sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat agar pemerintah bisa memperlakukan rakyat secara adil. “Sebab kehadiran kami di sini adalah untuk menjemput aspirasi warga Indonesia yang bekerja di sini,” ujar LaNyalla, seraya menambahkan bahwa pernyataan yang sama telah ia sampaikan kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, bahkan telah ia sampaikan juga kepada Presiden Joko Widodo. Peringatan Maulid Nabi sendiri dibuka oleh Penasihat Majelis Shalawat An Nida, Ustazah Dr. Nola Zain Salman, dan dihadiri juga oleh Wakil Duta Besar RI untuk Singapura, Djati Ismoyo. (mth/*)
Indonesia Bersatu: Alvin Lim Rangkul Tokoh Lintas Agama dan Suku Demi Perbaikan Hukum
Jakarta, FNN – Advokat Alvin Lim, SH, MH, MSc, CFP, CLA selaku Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm menyerukan agar \"Indonesia Bersatu\", Indonesia jadi negara ketiga dan penuh korupsi karena tidak bersatu dan banyak perpecahan. \"Saya melihat bahwa satu-satunya cara Indonesia bisa maju dan bebas dari korupsi ketika masyarakat dan para tokoh lintas agama, suku dan antar golongan. Saya akan silaturahmi ke masing-masing tokoh nasional, baik radikal, moderate maupun ignoran, untuk mengumpulkan dukungan demi perbaikan hukum di Indonesia. Saya tidak mampu berjuang sendiri, maaf saya ada keterbatasan,\" ucap Alvin Lim dalam rilis di Jakarta, Senin (10/10/2022). Dalam perjalananya bersilaturahmi, Alvin Lim menjelaskan bahwa dirinya diterima oleh Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, dimana Immanuel memberikan dukungan penuh kepada Alvin Lim dan berpihak kepada dirinya demi perbaikan hukum. \"Saya Immanuel Ebenezer, dukung dan ada di pihak Alvin Lim untuk perbaikan pemerintah dan hukum,\" ujar Ebenezer pendukung Ganjar Pranowo di Restoran Teras Bude. Selain bertemu Ebenezer, Alvin Lim mengajak keluarganya, istri dan anaknya bertemu dengan Imam Besar Habib Rizieq Shihab dan diterima di DPP FPI Petamburan. Habib Rizieq Shihab dan para petinggi FPI menemui Alvin Lim dan keluarga dan menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum dan undang-undang, walau berbeda agama. \"Saya mendukung perjuangan selama tidak ada penistaan agama dan kriminalisasi terhadap ulama,\" ujar Habib Rizieq dengan tersenyum lebar. Alvin Lim mengucapkan pentingnya persatuan dan menghilangkan kesan radikal dan FPI sebagai organisasi menakutkan. \"Saya datang sebagai saudara setanah air, walau berbeda agama penuh rasa hormat dan toleransi. Beliau ternyata nasionalis dan tidak menakutkan seperti yang kebanyakan orang dengungkan. Habib Rizieq punya pandangan sendiri dan perjuangan beliau membela ulama. Beliau setuju dengan konsep persatuan walau beda agama dan suku, demi kemajuan bangsa. Berjiwa nasionalis,\" ungkapnya. Alvin Lim juga mengunjungi Tokoh Tionghoa yang cukup dikenal di Surabaya, Koh Wei Fan yang dituakan dan berjiwa amal dan sederhana. Diterima di rumah pribadinya, Koh Wei Fan, sangat senang menerima Alvin Lim dan menyatakan dukungannya dari tokoh Tionghoa Surabaya agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. \"Saya dukung perjuangan Alvin Lim, saya tahu tidak mudah namun akan menguntungkan seluruh masyarakat. Tokoh Tionghoa muda yang berjiwa berani dan nasionalis,\" ucap Koh Wei Fan di Surabaya. Alvin Lim menyatakan bahwa perjuangannya tidak akan mudah, pasti akan ada suara-suara miring dan oknum-oknum yang tidak suka ketika orang menegakkan kebenaran. \"Namun hanya dengan Indonesia Bersatu maka Indonesia bisa maju. Berkaca dari kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), dan 212. Sebagai minoritas, saya sangat toleransi dan menjauhkan diri dari bicara Agama, suku dan masalah partai. Saya tidak memihak partai tertentu dan bukan suruhan siapapun. Melainkan tujuan saya penegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat,\" pungkasnya. (mth/*)
Buruh Ancam Kosongkan Pabrik dan Turunkan Jokowi
Jakarta, FNN – Sekretaris Jenderal DPP FSP LEM SPSI Arif Minardi bersama buruh lainnya mengancam akan mengosongkan pabrik dan menurunkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya apabila tuntutan mereka tidak digubris. Hal ini disampaikan Arif pada orasinya di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (10/10). Unjuk rasa yang dipelopori oleh berbagai serikat buruh bertajuk \"Aliansi Aksi Sejuta Buruh\" dari berbagai daerah ini memulai demonstrasi sekitar pukul 13.41 WIB dan memadati ruas Jalan Medan Merdeka Barat. Demo terpantau kondusif dengan arahan dari beberapa massa di atas mobil komando yang diterjunkan ke lokasi. Salah satu orator yang juga merupakan Ketua Umum Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Arif Minardi menegaskan bahwa terdapat dua pilihan antara demo akan diberhentikan atau Joko Widodo yang mundur dari jabatannya sebagai presiden. “Maka ada dua pilihan, kita berhenti demo atau Pak Jokowi yang mundur jadi presiden,\" tegas Arif dalam orasinya di Patung Kuda pada Senin, 10 Oktober 2022. Dalam orasinya, Arif mengajak buruh lainnya untuk siap mengosongkan pabrik demi menggelar aksi besar-besaran agar mendapat respons dari presiden. \"Kawan-kawan, kita siap mengosongkan pabrik, maka kita akan aksi,\" ujar Arif. Arif mengajak agar demonstrasi bisa menghasilkan perubahan. \"Kalau Anda semua, buruh, tidak turun besar-besaran, kita akan begini terus. Saya tidak mau demo begini terus. Kita harus akhiri. Kita harus akhiri Jokowi sebagai presiden karena dia tidak menggubris demo-demo kita, dia hanya menggubris teman-temannya,\" tuturnya menambahkan. Diketahui, sebanyak 35-40 serikat buruh mengikuti demonstrasi kali ini. Arif mengatakan akan mengumumkan kepada massa yang lebih banyak untuk menutup rangkaian demo terakhir nanti. \"Karena ini sedikit, terus ini sebagian kecil sebetulnya. Kami ingin, kan kalau kayak gini terus juga nggak lucu juga. Orang kasihan demo terus. Makanya, terakhir harus kita umumkan,\" ujar Arif saat ditemui setelah menyampaikan orasi. Demonstrasi buruh ini dilandasi dengan tuntutan pencabutan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), turunkan harga BBM, dan batalkan RUU KUHP. Lantaran tidak adanya respons pemerintah menyebabkan buruh geram dan akan kembali melakukan aksi hingga Presiden Jokowi lengser (oct)
Eggi Sudjana: Tembok Pembatas dan Kawat Duri, Polisi Melanggar Hukum
Jakarta, FNN – Aksi unjuk rasa kembali digelar oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) untuk menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), serta batalkan undang-undang Cipta Kerja dan RUU KUHP di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Senin, 10 Oktober 2022. Pengamanan demonstrasi dengan tembok beton dan kawat berduri kembali menjadi sorotan. Eggi Sudjana, aktivis Indonesia yang juga seorang advokat dalam orasinya mengatakan bahwa pengamanan tersebut telah melanggar hukum. \"Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, harusnya polisi memfasilitasi demo kita diterima oleh presiden. Jadi, barikade itu melanggar hukum,\" ucap Eggi. Eggi juga mengatakan, seharusnya aparat kepolisian mempertemukan demonstran kepada presiden agar dapat melakukan audiensi. “Tidak ada di dalam undang-undang itu. Itu penyimpangan hukum, tidak benar. Pasal 13 Anda bisa baca, siapa yang didemo difasilitasi oleh polisi harus ditempatkan ketemu dengan yang didemo,\" tukas Eggi. \"Persoalannya kita menghadapi orang-orang yang tidak mau mengerti hukum. Padahal itu sudah ada dalam hukumnya,\" tutur Eggi menambahkan. Adapun aksi AASB hari ini adalah aksi kedua setelah aksi pertama pada 10 Agustus 2022. (Rac)
POPULER
