NASIONAL
Gerakan Nasional Pembela Rakyat Bersama Aliansi Buruh Tuntut Harga BBM Diturunkan
Jakarta, FNN - Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menggelar aksi unjuk rasa untuk yang ketiga kalinya, di area bundaran Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022). Tiga isu sentral tetap menjadi tuntuan mereka sejak aksi pertama dan kedua. Pertama, turunkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Kedua, turunkan harga-harga dan ketiga, tegakkan supremasi hukum. Sebelum melaksanakan aksi, orator GNPR, Habib Muhammad mencoba menenangkan massa dengan cara mengajak membaca Al-Fatihah dan Solawat Nabi Muhammad. Selain GNPR, massa buruh juga melakukan aksi unjuk rasa di tempat yang sama. Jumlah peserta aksi yang digelar Aliansi Gabungan Serikat Buruh tidak seperti yang disampaikan pimpinan pekerja yang menyebutkan, \"Aksi Sejuta Buruh.\" Tuntutan yang disampaikan buruh hampir sama dengan GNPR, yaitu menolak kenaikan harga BBM dan meminta supaya pemerintah menurunkan harga berbagai kebutuhan pokok. Selain itu, para buruh meminta supaya mencabut Undang-Undang Ciptakerja. Koordinator lapangan aksi Gerakan Buruh Seluruh Indonesia (GSBI), Emilia menjelaskan tuntutan mereka. “Pertama tuntutan kami memintan supaya Undang-Undang Omnibus Law atau Ciptakerja Nomor 11 tahun 2002 dicabut. Kedua, batalkan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP),\" kata Emilia. Menurut Emilia, sekarang ini para buruh menghadapi berbagai beban berat akibat kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, ia berharap supaya ada kepastian kenaikan upah minimal. Ia juga menyampaikan semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ditambah lagi dengan banyaknya korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang masih terus terjadi. Sejumlah buruh membawa pamplet yang antara lain bertuliskan, “Batalkan kenaikan harga BBM, Cabut Undang-Undang Ciptakerja, Turunkan Harga Sembako, Tolak RUU KUHP.\" Emilia mengancam akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak segera memenuhi tuntutan mereka. “Kami meminta Presiden Jokowi supaya mendengarkan aspirasi buruh. Jika tidak, maka kami akan melaksanakan aksi selanjutnya dengan massa yang lebih banyak,\" katanya. Sedangkan salah seorang peserta aksi, Arif Gunardi mengaku sudah mulai lelah melakukan aksi unjuk rasa. Namun, mereka tidak akan berhenti berjuang menyampaikan tuntutan. “Apa segini saja kaum buruh kita, apa kita cukup diam jika tuntutan mengenai UU Ciptakerja tidak dikabulkan.” kata Arif. Arif mengajak kaum buruh dan elemen masyarakat terus melakukan aksi unjuk rasa. Bahkan, katanya, aksi yang lebih besar akan dilakukan dengan tuntutan supaya Jokowi mundur jika tidak memenuhi keinginan mereka. Sekitar pukul 17.00 buruh membubarkan diri dengan tertib. (Anw).
Polisi Border Ketat, Bau Menyan dan Sholat Jamaah pada Aliansi Aksi Sejuta Buruh
Jakarta, FNN – Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Patung Kuda menyambut Massa Aksi dari MH Tamrin, Jakarta, Senin (10/10/2022) pukul 11.30 WIB. “Kami tidak melakukan kekerasan, Pak. Kami aksi juga sudah diatur dan dilindungi oleh negara, sudah mengirimkan surat pemberitahuan juga, jangan halangi kami untuk menuntut hak-hak kami yang seharusnya diperjuangkan,\" tutur Dedi sebagai Korlap kepada aparat kepolisian. Aparat kepolisian terus merapatkan barisan untuk menghalangi. Sejatinya, massa aksi hanya ingin menyambut kawanan aksi lain yang datang dari Jalan MH Thamrin menuju Patung Kuda. Pada aksi tersebut, ketika korlap sedang orasi dari mobil komando semerbak bau kemenyan tiba-tiba menyebar di area massa aksi. “Kok bau kemenyan nyengat banget, ayo pindah,\" tutur Yosi salah satu dari massa aksi. Untuk menghindari hal-hal aneh, massa aksi menjalankan sholat dzuhur berjamaah di jalan. \"Tetaplah bersatu, jangan bubar, kawan-kawan massa aksi, mari kita sholat berjamaah di sini agar mengharap ridho Allah,\" tegas Dedi. (Ind)
Maknai Kelahiran Nabi Muhammad SAW, Ketua DPD RI: Kemenangan Era Baru
Jakarta, FNN – Perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriyah, memiliki makna tersendiri bagi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu berharap hal ini tak hanya sekedar perayaan semata. Tetapi harus mampu menemukan makna di balik kisah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. “Dalam beberapa kisah disampaikan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ditandai dengan hancurnya Pasukan Gajah yang datang menyerang Ka’bah. Ini memiliki makna yang mendalam, yakni kehancuran musuh-musuh Allah SWT dan datangnya era baru,\" kata LaNyalla, Sabtu (8/10/2022). Dikatakan LaNyalla, selain hancurnya pasukan gajah, peristiwa lainnya yang menandai kelahiran Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah padamnya api yang disembah kaum Majusi serta datangnya cahaya. Berangkat dari hal tersebut, LaNyalla mengajak kepada seluruh umat Islam untuk memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebut. “Mengenai tanda terbitnya cahaya, saya yakin bahwa setiap perjuangan akan ada hasil akhirnya. Cahaya menunjukkan sebuah kemenangan,\" ujarnya. Berangkat dari hal itu, LaNyalla menilai umat Islam harus menjadi pemenang dan memberikan energi positif terhadap lingkungan di mana tempat kita ini berada. “Islam harus menjadi Rahmatan Lil \'Alamain sebagaimana yang menjadi spirit agama Islam ini. Umat Islam juga harus terus menjadi pemenang, utamanya terhadap dirinya sendiri dalam melawan hawa nafsu yang merugikan diri sendiri dan sesama anak bangsa,\" ingat LaNyalla. LaNyalla juga meminta kepada seluruh umat Islam untuk turut mempedomani ahlak dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. \"Tentu pedoman itu dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang kita inginkan bersama-sama, yakni bagaimana rakyatnya hidup sejahtera berdampingan satu sama lain,\" harap LaNyalla. (mth/*)
Klaim Jokowi Soal Indonesia Tak Disanksi FIFA Disorot Media Asing
Jakarta, FNN – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Indonesia tak terkena sanksi FIFA usai ada peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kata Presiden, “Kemarin saya menerima surat dari FIFA sebagai tindak lanjut hasil pembicaraan saya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino 3 Oktober lalu. Berdasar surat itu, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA,” ujarnya di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/10/2022).Pernyataan Presiden Jokowi ini kemudian menjadi sorotan beberapa media asing.South China Morning Post, Hong Kong, menuliskan kabar itu dalam sebuah artikel berjudul, “FIFA tidak akan memberikan sanksi pada Indonesia atas kecelakaan fatal, ujar Presiden Indonesia Widodo”.“Presiden Indonesia mengatakan negaranya tidak akan mendapatkan sanksi dari badan regulasi sepak bola dunia setelah penembakan gas air mata di stadium yang setengahnya terkunci dan menyebabkan kecelakaan di pintu keluar, membunuh 131 orang, termasuk 17 anak-anak,” tulis dalam paragraf pertama pemberitaan media itu. Media Singapura, Channel NewsAsia, juga ikut menyoroti pernyataan Jokowi ini. “Presiden Indonesia mengatakan FIFA tidak akan menerapkan sanksi atas kerusuhan sepak bola mematikan,” bunyi judul artikel media itu.“Presiden Indonesia Joko Widodo pada Jumat (7/10) mengatakan badan regulasi sepak bola dunia tidak akan menerapkan sanksi kepada negara setelah kerusuhan di stadion pekan lalu yang membunuh 131 orang,” tulis artikel Channel NewsAsia. Media Amerika Serikat Associated Press, Bloomberg, dan media yang berbasis di Arab Saudi Arab News, juga turut mengangkat klaim Jokowi ini.Pemerintah Indonesia sendiri baru-baru ini mengizinkan media asing untuk ikut melakukan investigasi independen terkait tragedi Kanjuruhan. “Ya biar aja ndak apa-apa, bagus, kita ndak melarang,” kata Menkopolhukam Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (7/10/2022).Mahfud juga mengungkapkan laporan investigasi tersebut dapat dilihat dan dicocokan dengan investigasi berbagai instansi. Selain itu, ia berpendapat masyarakat bisa menilai sendiri laporan yang muncul.“Kalau dulu kan dilarang, nanti kita cocokkan mana yang paling rasional, mana yang paling faktual,” ujarnya. Menurut Direktur Eksekutif INFUS (Indonesia Future Studies) Gde Siriana Yusuf, adalah wajar klaim Presiden Jokowi mendapatkan sorotan dunia internasional karena apapun informasi yang diterima Jokowi, FIFA sendiri belum resmi mengumumkannya. “Karena tentunya FIFA juga akan menjelaskan alasan-alasannya kenapa. Tetapi yang pasti, previllege ini yang diberikan FIFA kepada Indonesia akan dipertanyakan negara-negara lain. Kewibawaan FIFA akan dipertaruhkan. Apalagi moto FIFA kan Fair Play,” tegas Gde kepada FNN. Jika klaim Presiden Jokowi itu pun benar, Gde pribadi melihatnya karena FIFA menilai bahwa suporter Aremania yang tewas di stadion Kanjuruhan murni menjadi korban kesalahan aparat, yaitu terkait penggunaan gas air mata yang dilarang FIFA digunakan dalam stadion. “Artinya akan tidak fair, jika sepakbola Indonesia mendapat sanksi, yang pada akhirnya berdampak pula pada kehidupan klub dan suporter,” lanjut Gde. Jika kita lihat sanksi yang pernah dikeluarkan FIFA umumnya karena adanya bentrok antar suporter yang bisa mengakibatkan jatuh korban nyawa atau kerusakan stadion. “Dalam hal ini jelas FIFA menganggap Klub dan Suporter lah yang bertanggung jawab,” ungkapnya. (mth/sws)
Hartini Nara: Masih Adakah Standar Moral di Negara Kita?
Jakarta, FNN – Hartini Nara, Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, mengatakan pendidikan Indonesia masih mengutamakan aspek kognitif ketimbang standar moral. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Pendidikan yang diselenggarakan Komunitas Peduli Pendidikan Anak Indonesia (KPPAI) di Gedung Sekretariat KAMI, Jl. Dr. Kusuma Atmadja No. 76, Sabtu (08/10). Dalam seminar tersebut, Nara menjelaskan materi School Bullying dan Pendidikan Karakter. Ia menyoroti kasus perundungan bisa ditemukan mulai dari pendidikan taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, juga tidak terbatas pada negara maju maupun negara berkembang. Salah satu jenis perundungan yang sering terjadi adalah racist bullying atau perundungan yang menyangkut masalah etnis atau rasisme. Kasus perundungan ini biasanya menyangkut asal daerah seseorang. Ia memberikan contoh berupa gurauan terhadap presiden. \"Kenapa presidennya harus orang Jawa? Enggak ya. Artinya, jangan rasis dong. Itu bullying juga lho,\" canda Nara dalam seminar bertemakan \"Problematika Pendidikan Anak Indonesia dan Masa Depannya\" Sabtu, 8 Oktober 2022. Kemudian, Nara juga membahas tentang pembentukan karakter anak yang didukung oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut saling bekerjasama untuk keberhasilan pendidikan. Ia menjelaskan bahwa karakter dibentuk melalui perilaku yang menjadi kebiasaan. Nara menyinggung bahwa pendidikan Indonesia masih mengutamakan aspek kognitif sehingga tidak membentuk karakter. Ia juga membandingkan negara-negara maju yang memiliki standar moral dengan pemerintahan Indonesia yang sedang dilanda beragam isu. \"Bahkan Amerika yang sangat liberal kalau milih presiden, presiden itu harus bagus. Gak boleh terlibat skandal, gak boleh ini, gak boleh itu. Itu standar moral. Kita gak tahu masih punya gak itu di negara kita,\" papar Nara. (Oct)
Baik dan Buruk Dampak Calistung Bagi Si Kecil
Jakarta, FNN - Dosen Psikologi, Deansyanti, menjadi narasumber, di acara Seminar Pendidikan, Problematika Pendidikan Anak Indonesia dan Masa Depannya, Jl. Kusuma Atmadja No. 76, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10). Dea mengawali materi dengan berdiskusi. \"Apakah Calistung Baik untuk anak?\". Beberapa peserta seminar setuju dan tidak setuju. Si kecil memiliki perkembangan yang berbeda. Maka dari itu, seharusnya sebelum menduduki bangku pendidikan. Anak-anak harus dipersiapkan terlebih dahulu kesiapan atau Pra-Pendidikan dimulai dengan keluarga. Perkembangan anak tidak hanya dari \"Calistung\" (membaca menulis berhitung) tetapi, perkembangan bisa dari kognitif, fisik, dan sosio-emosinal. Lingkungan belajar-pun harus disesuaikan dengan tumbuh kembang anak atau dilengkapi dengan fasilitas bermain dan tidak terbatasnya ruang gerak untuk anak. \"Eksplorasi anak itu tidak harus calistung terlebih dahulu, bisa dengan anggota tubuh untuk melakukan gerakan, bermain (menggenggam, menangkap, melempar), kemampuan visual, kemampuan kinestetik, kemampuan auditori, yang seharusnya lebih dulu, ketimbang memberatkan dan menuntut anak untuk bisa calistung,\" tutur Dea. Tak hanya itu, Dea menambahkan bahwa anak-anak harus memiliki kesiapan belajar dari fundamental movement skill yang lebih dahulu, akan merangsang atau mempengaruhi membaca, menulis, serta berhitung. Bukan berarti calistung buruk, hanya saja, anak perlu dampingan yang tepat, untuk daya kembangnya sehari-hari. Apalagi dengan konsep belajar yang menyenangkan. Dalam penutup materinya, Dea berpesan kepada peserta seminar, untuk tidak memiliki kecenderungan ingin menyamakan, membandingkan, mengharuskan segala sesuatu akademik berjalan dengan baik. Lalu, berilah banyak kesempatan anak untuk eksplorasi dan ruang belajar yang menyenangkan. Dengan begitu, anak tidak mendapatkan tekanan akademik, baik dari stres atau depresi dengan gejala fisik, emosional, kognitif, dan perilaku. (Ind)
Fadel Muhammad: Banyak Anggota DPD Tarik Tanda Tangan Mosi Tidak Percaya
Jakarta, FNN – Fadel Muhammad menyebut 39 dari 97 anggota Dewan Perwakilan Daerah mencabut tanda tangan mosi tidak percaya untuk mencopot dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.Fadel mengatakan bila ada satu saja anggota DPD yang sebelumnya melakukan penandatangan mosi tidak percaya kemudian menarik dukungan maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa mosi tidak percaya itu tidak sah.\"Apalagi, saat ini jumlahnya mencapai 39 anggota dan tidak tertutup kemungkinan akan terus bertambah,\" kata Fadel di Jakarta, Jumat, dikutip dari siaran pers.Menurut dia, banyaknya anggota DPD yang menarik dukungan karena mereka sadar alasan yang dipakai Ketua DPD untuk mengajukan mosi tidak percaya inkonstitusional.Fadel mengatakan alasan mosi tidak percaya yang digalang Ketua DPD karena ia dianggap lalai memberikan laporan kinerja pimpinan MPR selama tiga tahun berturut-turut mengada-ada karena keharusan menyampaikan laporan kinerja pimpinan MPR itu tertuang dalam keputusan DPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib yang diputus pada Februari 2022.\"Ini tata tertibnya saja baru diputus pada Februari 2022, sementara saya dibilang tidak membuat laporan selama tiga tahun,\" ujarnya.Sementara itu Anggota DPD Angelo Wake Kako mengaku menarik diri dari mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad karena proses yang ditempuh tidak sesuai prosedur.Senator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) itu berharap sengketa internal DPD segera berakhir.\"Ketua DPD harus berani mengoreksi kesalahan dirinya sendiri,\" ujarnya. (mth/Antara)
Mahasiswa Harapkan Penegakan HAM di Masa Depan
Jakarta, FNN – Mengenal lebih dekat dengan posisi HAM di NKRI dalam kegiatan Diskusi Publik yang diadakan oleh Green Force UNJ, Kampus A, Rabu (5/10/2022). Gerakan mahasiswa Indonesia selalu mengambil peran dalam perubahan demokrasi, khususnya HAM. Yenny Silvia dari LBH Jakarta yang menjadi pemantik pertama dalam diskusi publik tersebut. Yenny menerangkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang tidak dapat direnggut, HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang berasal dari Tuhan, dan HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang pelaksanaannya tergantung dari pemerintah setempat. Namun, HAM yang terakhir selalu menjadi kontroversi. “Pandangan politik yang berbeda terhadap masyarakat atau kita sebagai warga dengan pemerintah. Hak-hak yang seharusnya kita dapat, namun pemerintah bersikap represif. Contohnya pada zaman PKI,” kata Yenny. Kemudian, Wahyudi al Maroky, Direktur Pamong Institue menjadi penyambung pemantik pertama. Karena, ia berasal dari Papua, memberikan banyak insight sebagai korban dari represifnya pemerintah dan OPM. “Saya tidak berharap pada pemerintah yang duduk di sana, tapi saya berharap banyak pada kalian, mahasiswa yang duduk di depan saya,” tegas Wahyudi. “Iya memang benar, tidak perlu kami, pemateri di sini berharap terhadap oligarki, karena kalian-lah 5-10 tahun mendatang, akan meruntuhkan praktik-praktik oligarki,” kata Hersubeno Arief, Wartawan Senior FNN. Hersubeno Arief, menjadi pemantik terakhir. Ia memberikan materi berdasar poin HAM \"Hak Berpendapat dan Berekspresi\" terlebih karena berprofesi sebagai wartawan. “Kita tidak bisa diam saja, sumber kerusakan oligarki yang menguasai. Penguasa dibesarkan oleh Pengusaha. Begitupun sebaliknya,” tambah Hersubeno. Pada hakikatnya, HAM belum pernah benar-benar berjalan dan diposisikan dengan baik. Negara seharusnya menempati posisi yang sangat sentral dalam konsep HAM. Pemikiran yang bersifat kontraktual antara negara (pemerintah) dengan rakyatnya. Tidak ada lagi pelanggaran by ommission dan pelanggaran by commission. (Ind)
Aliansi Aksi Sejuta Buruh Bersiap Longmarch Menuju Istana Merdeka
Jakarta, FNN – Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan melakukan longmarch dari Serang, Banten menuju Istana Merdeka pada 8-9 Oktober 2022. Longmarch yang dilaksanakan AASB hanya dihadiri oleh massa dari Banten dan bersatu dengan massa aksi lainnya dari Jabodetabek untuk melaksanakan demonstrasi tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, cabut Undang-undang (UU) No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan batalkan RUU-KUHP pada 10 Oktober di Istana Merdeka sebagaimana yang dikatakan Arif Minardi, Presidium AASB ketika dihubungi Forum News Network (FNN). Adapun jumlah massa aksi ditargetkan sejumlah 25 ribu orang. \"Karena ada perubahan rencana, rencananya kita ini ada 25 ribu,\" ucap Arif Minardi. \"Nanti berikutnya misalkan ini gak digubris, ya kita berikutnya menuntutnya, ya presiden mundur, gitu aja. Nah, di situ harus gede-gedean (demonstran yang banyak),\" tukas Arif menambahkan. Arif juga mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin bertemu selain dari presiden untuk diskusi. \"Kalau bukan presiden yang menerima, kita gak akan ke sana (diskusi), jangan ketemu, kecuali presiden langsung. Kalau bukan presiden kita gak akan menemui mereka,\" ungkap Arif. Adapun aksi yang akan digelar oleh AASB tersebut merupakan aksi di hari ke 38 sejak kenaikan harga BBM bersubsidi sejak 3 September lalu. (Ir)
Sidang Paripurna DPD RI Terima Rekomendasi Pansus BLBI dan Jiwasraya
Jakarta, FNN – Sidang Paripurna ke-4 DPD RI yang berlangsung pada Jumat (7/10/2022), menerima hasil kajian dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BLBI dan Jiwasraya. Sidang dihadiri seluruh unsur pimpinan, di antaranya Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin. Dalam rekomendasinya yang dibacakan Senator asal Lampung, Bustami Zainuddin, ada sembilan poin yang dihasilkan. Di antaranya Pansus BLBI menemukan beban obligasi dalam APBN senilai Rp47,78 triliun per September 2022. Pansus BLBI juga menemukan adanya ketidakwajaran dalam proses penjualan aset obligor oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada pembeli baru. \"Pansus BLBI juga menemukan belum adanya tindak lanjut dari pemerintah terkait temuan audit BPK yang diduga adanya tindak pidana korupsi,\" tegas Bustami. Bustami meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk membuka informasi mengenai BLBI seluas-luasnya dalam rangka menuntaskan kasus ini secara transparan, akuntabel dan proporsional. \"Selanjutnya, dalam rangka menuntaskan kasus ini, kami berharap DPD RI segera membentuk Pansus baru untuk dapat segera berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung dan Polri,\" pinta Bustami. Dalam laporan kasus Jiwasraya yang dibacakan Ajiep Padindang, Pansus juga menemukan beberapa hal pokok dalam perkara tersebut. Di antaranya adanya prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan gagal bayar sehingga tanggung jawab diambil-alih pemerintah dari Jiwasraya. \"Penyertaan modal oleh pemerintah juga belum diselesaikan dengan baik dan tidak jelas manfaatnya untuk para pemegang polis,\" tutur Ajiep. Selanjutnya, adanya mayoritas nasabah yang dikatakan telah setuju, nyatanya setelah melalui penelusuran data tersebut tidak valid dan cenderung pembohongan publik. \"Kami meminta kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN agar segera menyelesaikan persoalan ini tanpa dicicil,\" tutur Ajiep. Ajiep juga meminta kepada pimpinan DPD RI untuk bersurat kepada Presiden RI atas tidak kooperatifnya Menteri BUMN dalam pembahasan kasus ini. \"Menteri BUMN telah tiga kali tidak memenuhi undangan DPD RI dalam pembahasan masalah ini,\" ujar Ajiep. (mth/*)
POPULER
