NASIONAL
Ketua IPW Dilarang Masuk Lewat Gerbang Depan, Sekjen DPR Bakal Dipanggil MKD
Jakarta, FNN – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR meminta maaf kepada Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso yang membatalkan kehadirannya dalam sidang terkait laporan soal privat jet anggota DPR. Pasalnya, Sugeng dipersulit untuk memasuki gedung DPR/MPR. “Hari ini kami mengagendakan klarifikasi mengundang Pak Sugeng Teguh Santoso sebagai saksi terkait ada pemeriksaan di MKD soal private jet tersebut. Di mana ada anggota DPR yang diadukan karena mengutip pernyataan beliau, kami ingin mengklarifikasi, mengundang Pak Sugeng,” ujar Wakil Ketua MKD Habiburokhman kepada wartawan, Senin, 26 September 2022. “Undangan resmi kami berikan, tetapi ada insiden Pak Sugeng sudah baik-baik datang lewat gerbang depan, kok enggak boleh masuk oleh Pamdal,” lanjut Habiburokhman. Menurut Habiburokhman, alasan pengamanan dalam DPR bermacam-macam dan tidak mengonfirmasi lebih dulu ke MKD perihal tamunya tersebut. Dia pun geram karena Sugeng diundang resmi oleh MKD untuk membantu tugas-tugas mahkamah etik tersebut. “Alasannya harus lewat belakang, kami juga enggak tahu. Kami enggak dikonfirmasi. Makanya Pamdal yang bertugas saya panggil dan saya tegur keras,” kata anggota Komisi III DPR itu. Habiburokhman menegaskan, pihaknya akan memanggil Sekjen DPR Indra Iskandar untuk mengevaluasi prosedur kedatangan tamu resmi DPR. MKD akan mengkomunikasikannya dengan pimpinan DPR. “Saya juga akan panggil Sekjen DPR, dalam waktu dekat ini terkait prosedur masuknya tamu DPR ini. Kan DPR rumah rakyat jangan dipersulit orang yang mau datang ke sini, apalagi orang yang mau membantu kerja-kerja DPR,” tegasnya. “Kami minta evaluasi, orang sudah tunjukkan surat undangan MKD, mestinya mereka konfirmasi ke MKD. Justru ini orang baik, pak Sugeng beberapa kali kita undang mau datang. Harusnya kita kasih karpet merah ke DPR ini, tapi kok diperlakukan seperti ini. Ini disuruh lagi masuk belakang ya marah, dong wajar dong. Kita juga akan panggil pak Indra juga harus dievaluasi,” imbuh Habiburokhman. Habiburokhman pun menyampaikan permintaan maaf atas nama MKD DPR atas insiden tersebut. MKD, kata dia, akan menjadwalkan ulang undangan kepada Ketua IPW. Terkait waktu, Habiburokhman mengatakan, sedang berkoordinasi dengan Sugeng. “Kami meminta maaf kepada bapak Sugeng Teguh Santoso atas insiden dan ketidaknyamanan hari ini. Kami akan mengundang lagi,” katanya. Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso membatalkan kehadirannya dalam sidang MKD DPR di gedung Nusantara I, gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin, 26 September, pukul 11.00 WIB. Hal itu karena Ketua IPW merasa mendapatkan perlakuan tidak hormat dari petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR di gerbang depan kompleks parlemen, dengan alasan pintu tersebut dikhususkan untuk anggota Dewan. “IPW membatalkan kehadiran ke MKD DPR RI karena adanya diskriminasi perlakuan dan sikap tidak hormat pimpinan DPR pada warga negara yang akan memasuki gedung DPR melalui pintu depan. Pasalnya, pintu masuk depan hanya diperuntukkan kepada anggota Dewan saja,” kata Sugeng dalam keterangannya kepada wartawan, Senin, 26 September 2022. Sugeng menjelaskan dirinya mendapat undangan dari MKD DPR untuk hadir pada Senin, 26 September, guna memberikan keterangan terkait pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota Dewan. Menurutnya, komunikasi dengan staf MKD DPR sudah berjalan sejak 23 September 2022. Dalam chat tercantum IPW menegaskan akan hadir pada 26 September 2022 pukul 10.40 WIB. Kesediaan IPW ini sebagai wujud penghormatan terhadap tugas MKD. Komunikasi berlanjut saat dirinya menuju ke Gedung DPR, tapi ia diminta melewati gerbang belakang meski sudah menunjukkan surat undangan. “Tapi, saat memasuki pintu depan gedung DPR, dihalangi oleh Pamdal dan dilarang masuk karena ada perintah dari Ketua DPR dan Sekjen DPR bahwa tamu harus lewat pintu belakang. Padahal saat mau masuk ke gedung DPR, Ketua IPW sudah menunjukkan surat undangan dari DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR/Korkesra A Muhaimin Iskandar,” pungkasnya. (mth/*)
Beda Kelas Jauh: Kepala BRIN Kok Bandingkan dengan Habibie, Mendag dengan Pak Harto
PENGAMAT Politik Rocky Gerung mengatakan, kalau sebuah pemerintah itu membandingkan dirinya dengan yang lalu itu artinya nggak ada kepercayaan diri pemerintahannya itu. “Kalau yang membanding-bandingkan akademisi, itu masuk akal. Tapi, kalau pelakunya yang membandingkan kan ngacau. Padahal, nggak ada cara yang lebih masuk akal daripada mengakui bahwa memang tidak berprestasi,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (26/9/2022). “Jadi, berakar di situ kecemburuan pada orang lain sebenernya. Jadi, sekali lagi, menteri-menteri ini sudah diem sajalah, karena memang mereka nggak bisa kerjanya,” lanjutnya saat dialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Berikut petikan dialog lengkapnya., Halo halo Bung Rocky. Ini Background-nya beda nih, suasananya. Kelihatannya nggak di tempat yang biasa Bung Rocky. Oh, iya, saya lagi di Tokyo. Ada seminar soal lingkungan, soal energi alternatif. Kelihatannya soal-soal biomassa itu menjadi favorit isu dunia sekarang. Tahun ini dibicarakan di sebuah forum di Tokyo dan saya diundang untuk jadi pengamat, bukan jadi pengusaha. Kan ada pengusahanya, pengusaha cangkang dan ada researcher. Jadi begitu kira-kira. Cangkang sawit ya ini maksdunya? Cangkang bekas batok-batok sawit. Cangkang sawit. Jangan banding-bandingkan antara insiden cangkang. Ada orang yang hanya cangkangnya doang. Itu bedanya. Kalau cangkang sawit masih berguna tapi kalau cangkang kepala atau batok kepala kadangkala nggak berguna karena, bahkan, isinya nggak ada. Ini saya perhatikan orang memang lagi senang membanding-bandingkan. Kemarin setelah sekian lama pendukung Pak Jokowi selalu membanding-bandingkan dengan Pak SBY, sekarang giliran demokrat melalui AHY mulai membandingkan kinerja bangunan di masa Pak SBY dengan Pak Jokowi yang dianggap Pak Jokowi itu tinggal gunting pita. Kan pernah juga di Jakarta Pak Anies di Jakarta juga dikatakan tinggal gunting pita pada proyeknya Pak Jokowi dan Ahok. Tapi yang tidak menarik justru Kepala Badan Riset dan Inovasi (BRIN), Laksana Tri Handoko, yang kini sedang menjadi sorotan karena dia juga membanding-bandingkan dengan eranya Pak Habibie yang katanya jangan diulang lagi. Terus, yang terakhir ini yang lagi ramai juga tentang Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan yang menyinggung soal beras dalam negeri yang sekarang ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan zaman Pak Harto. Ini saya jadi ingat tentang penyanyi Farel Prayoga, Ojo Dibanding-bandingke. Kalau yang membanding-bandingkan akademisi, itu masuk akal. Tapi kalau pelakunya yang membandingkan kan ngacau itu. Makanya, kalau Pak SBY membandingkan dengan Pak Jokowi nggak boleh sebetulnya. Biarkan pengamat yang membandingkan. Demikian juga Pak Jokowi jangan membandingkan dengan Gajah Mada. Jadi, sebetulnya itu biasa saja analis membandingkan prestasi Pak Harto di bidang swasembada pangan dan Pak Jokowi entah swasembada apa itu kan. Jadi, sebetulnya kalau ada riset itu boleh dibandingkan, tapi kalau dari menteri perdagangan langsung bikin perbandingan ngapain. Memang dia researcher. Datanya. Oh iya, datanya ada, tapi bukan datanya yang dibandingkan tapi kebijakannya. Jadi, kalau sekarang ini menteri-menteri Pak Jokowi mulai membanding-bandingkan itu tanda nggak percaya diri. Jadi, kalau sebuah pemerintah membandingkan dirinya dengan yang lalu itu artinya nggak ada kepercayaan diri pemerintahannya itu. Yang boleh membandingkan itu researcher-nya atau penelitinya. Kalau ada kalangan kampus membandingkan ya masuk akal. Kalau pemerintah Jokowi membandingkan dengan SBY pasti Pak Jokowi membesar-besarkan dirinya. Kan nggak mungkin Pak Jokowi bilang oh Pak SBY lebih bagus dari kita tuh, Pak Harto lebih bagus dai kita. Nggak bisa itu pasti. Jadi dari awal itu sudah pasti buyers. Pertanyaannya, kenapa musti membandingkan? Kan yang penting dipercaya. Jadi, dibandingkan pun kalau faktanya nggak ada ya emak-emak bisa bilang yang zaman Pak Harto memang lebih bagus kok. Tersedia bahan pokok. Lalu dibilang enggak emak-emak, Pak Harto lebih buruk. Kalau begitu sekarang tersedia dua kali lipat dibanding Pak Harto dong. Ada juga. Jadi itu yang seringkali kita anggap nggak ada kerjaan rezim ini. Mencari pembenaran dengan membandingkan. Tapi justru dari situ sebagai pengamat kita mencium adanya sebuah indikator itu ya, mengapa kok tiba-tiba sering bener memunculkan perbandingan. Itu kan jadi seperti yang Anda sebut tadi: Satu kepercayaan diri yang rendah. Yang kedua, dia ingin memberikan justifikasi. Itu kayak anak kecil saja kan. Dia bikin salah tapi bilang ya tapi lo salahnya lebih gede. Padahal, nggak ada cara yang lebih masuk akal daripada mengakui bahwa memang tidak berprestasi. Kan dicatat dalam statistik dunia bahwa Indonesia nggak tumbuh. Apalagi, kalau perbandingannya itu dipakai yang dari Pak Jokowi, bahwa 7% lalu 10% meroket. Oke, mungkin dikortinglah karena ada covid dan sebagainya dan pandemi masih berlangsung. Global supply change-nya macet. Tapi bukan dengan cara membandingkan, tapi akui saja. Kalau mau membandingkan misalnya membandingkan jumlah investasi di bidang pertanian antara Indonesia dan Vietnam lalu lihat, mana yang berhasil. Bukan dengan membandingkan dengan Pak Harto, itu nanti diketawain Pak Harto dari alam baka. Ya, mari kita bersikap adil. Begitu ya Bung Rocky. Mari kita membuat penilaian karena kan kelihatannya mereka membanding-bandingkan itu karena ingin mengunggulkan mereka sendiri. Kalau saya lihat ini lebih pada Pak Zulkifli Hasan karena beliau kan seratus hari kinerjanya. Jadi beliau itu ingin memberikan semacam atau menyampaiakn keberhasilan programnya dia. Tapi orang kemudian tidak bisa lepas menilai bahwa ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi. Memang itu. Kalau membandingkan ya menteri yang sekarang dengan menteri sebelumnya yang habis dipecat. Kan begitu mustinya. Jadi kalau rakyat ternyata menemukan bahwa oh ya, yang dilakukan oleh menteri sekarang, itu artinya PAN lebih bagus dari menteri sebelumnya yang dari PKB. Berarti, elektabilitas PAN lebih tinggi dari PKB. Nggak ada juga itu. Jadi, nggak ada gunanya bikin perbandingan kalau sekadar mau bikin raport. Itu raport-nya dia tulis sendiri akhirnya tuh. Pak Zulkifli Hasan bisa menulis sendiri raport-nya itu, yang sebetulnya merah terus dikasih tinta biru. Padahal, sebetulnya hal yang paling masuk akal, yang paling kasat mata yaitu melambungnya harga-harga. Bagaimana mumgkin kita bisa bandingkan Pak Harto yang pernah swasembada dengan yang sekarang yang impor terus. Itu saja sudah lain bedanya kan? Jadi, kita musti importir beras. Jadi, hal-hal semacam itu yang nggak masuk akallah. Mungkin Pak Mendag sekarang lagi frustasi, sehingga apa yang mau dibandingkan ya sudah tiba-tiba dapat ide. Di luar Pak Zulkifli Hasan tadi ada juga Pak Kepala BRIN yang sekarang sudah mulai membandingkan dengan pada era Pak Habibie. Dan, beredar videonya yang dikomentari oleh Fadli Zon. Jadi, ini saya kira bukan gejala pada Pak Zulkifli Hasan tapi juga gejala pada pejabat di pemerintahan ini. Jadi, berakar di situ kecemburuan pada orang lain sebenarnya. Berupaya untuk bercermin lalu dia anggap dia cantik. Padahal di belakang cermin itu diketawain sama genderuwo yang di belakang cermin. Ngapain muji-muji diri sendiri. Tetapi ini sudah saatnya kita beri semacam peringatan agar berhenti membanding-bandingkan, mulailah dengan prestasi sendiri, kan itu sebetulnya. Dan, Pak Jokowi akhirnya akan membanding-banndingkan antara dirinya dengan Pak Jokowi sebelumnya kan? Kan Jokowi periode pertama dan Jokowi periode kedua. Akhirnya begitu perbandingannya. Lalu apa sih? Ya sama-sama Jokowi. Jadi intinya seperti itu. Kalau orang bilang ya Jokowi periode pertama gagal memberi janji janji, periode kedua lebih gagal lagi kan. Kan kalau di awal sudah gagal ya di ujung juga gagal. Sekarang malah masih memaksa. Tapi, kita mau kasih beban baru pada pemerintahan ini saja untuk menjawab tuntutan kenaikan harga. Itu saja. Dasar itu saja sebetulnya sudah nggak bisa itu. Jadi, mau membandingkan dengan Pak Harto ya Pak Harto tetap pelihara stabilitas harga. Nggak pernah ada harga yang naik di zaman Soeharto. Dan, itu yang orang ingat bahwa semua ketersediaan kebutuhan pokok tersedia di zaman Pak Harto. Bensin nggak ada yang naik gila-gilaan. Sembilan bahan pokok itu diterangkan setiap hari oleh ahlinya. Kalau sekarang siapa yang mau terangkan bahwa ada stabilitas 9 bahan pokok. Dan itu tidak mungkin kita percaya bahwa ada hal yang bagus yang harus diperlihatkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Jadi, sekali lagi, menteri-menteri ini sudah diem sajalah, karena memang nggak bisa kerjanya. Yang bisa kerja cuma satu orang, namanya LBP. Jadi, nggak ada kemungkinan lagi kita memperbaiki diri karena orang yang mampu memperbaiki diri, coba lihat Pak Zulkifli Hasan sudah berapa lama jadi menteri, dan nggak ada hasilnya. Sekarang stabiltas politik nggak ada, pertumbuhan ekonomi nggak ada, lalu orang cari-cari cara untuk menjagokan diri atau memuji-muji dirinya sendiri. (Ida/sws)
Dahsyat, Rocky Gerung Jual Diri?
Jakarta - FNN – Pengamat politik Rocky Gerung beberapa hari ini menjadi sorotan publik. Rocky yang dikenal sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo mendadak bertemu dengan dua orang penting Jokowi yakni Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dan Gibran Rakabuming. Luhut Binsar Pandjaitan tampil sebagai narasumber pertama di channel YouTube barunya RG TV Channel pada Rabu (21/9/22), sedangkan Gibran Rakabuming diterima Rocky sebagai tamu di kediamannya kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (23/9/22). Warganet pun sontak menghujani Rocky dengan pertanyaan, akankah Rocky masuk kekuasaan Jokowi dan tidak lagi mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini juga diungkapkan oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Minggu (25/9/22). Hersubeno mengatakan sebagian pihak banyak bertanya kepada dirinya soal pertemuan Rocky Gerung dengan dua orang dekat Jokowi tersebut. “Sampai hari Minggu ini, sejumlah pesan melalui chat pribadi sampai telepon terus masuk kepada saya, saya dibombardir dengan pertanyaan, pernyataan dan hujatan terhadap bung Rocky Gerung yang baru saja bertemu dengan Luhut Padjaitan dan Gibran Rakabuming,” ujar Hersu. Bahkan Hersu menyampaikan ada juga pihak yang langsung menuduh Rocky sebagai agen kekuasaan yang selama ini diselundupkan ke kelompok oposisi. Kritik keras itu tak kunjung mereda, padahal Hersubeno dan Rocky telah membuat konten khusus untuk menjelaskan persoalaan tersebut di channel YouTube Rocky Gerung Official yang berjudul ‘Ekslusif! Rocky Gerung Bongkar Habis Pertemuannya dengan Luhut dan Gibran’ pada Sabtu (24/9/22). Lebih lanjut, Hersubeno menegaskan untuk para pihak untuk tidak ambil kesimpulan hanya dari satu atau dua tayangan maupun peristiwa serta menunjukkan track record dari Rocky Gerung. “Mari saya tunjukkan, tidak lama setelah Rocky wawancara bersama pak Luhut, dalam perbincangan saya dan Rocky di channel Rocky Gerung Official, bung Rocky dengan santai dan leluasa mengkritik pengangkatan pak Luhut sebagai penanggung jawab konfersi kendaraan listrik,” jelas Hersu. Kemudian, satu hari setelah bertemu dengan Gibran, Rocky juga dengan enteng tetap mengkritik berbagai kebijakan Presiden Jokowi termasuk menaikkan harga BBM dan konfersi kompor listrik. Menurut Hersu, pertemuan Rocky tersebut tidak akan menghilangkan sikap kritisnya. Sebagai orang yang kenal Rocky Gerung cukup lama, Hersu mengaku sama sekali tidak khawatir Rocky tergoda terhadap kekuasaan atau kekayaan. “Kalau toh dia jadi tergoda, saya tentu jadi orang pertama yang mengingatkan,” pungkasnya. (Lia)
Kudeta Militer di China: Presiden Jinping Ditahan, Dampaknya Serius bagi Indonesia?
AKHIR pekan lalu beredar isu kudeta militer di China, dikabarkan merebak usai sejumlah netizen membincangkan rumor Xi Jinping telah dicopot sebagai kepala Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dan ditempatkan di bawah tahanan rumah. Jenderal Li Qiaoming disebut ada dibalik kudeta yang menerpa rezim komunis China. Benarkah telah terjadi kudeta di China, hingga kini belum ada berita yang terkonfirmasi dari China. “Tetapi, kalau kita bikin analisis, yang terjadi atau yang sedang berlangsung sekarang tidak kita ketahui, itu dengan mudah diprediksi karena mungkin dari 20 tahun lalu kita sudah amati bahwa China itu ada dalam ketegangan antara pemerintahan yang otoriter dengan kelas menengah yang lagi tumbuh,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. Menurutnya, kelas menengah menginginkan kebebasan itu. Demikian juga wilayah-wilayah yang kosong, wilayah-wilayah yang terisolir. “China itu pengimpor semua jenis energi karena dia enggak bisa produksi sendiri tuh. Jadi bisa dibayangkan kalau krisis ini akhirnya terbuka bahwa China sebetulnya palsu pertumbuhan ekonominya. Data-datanya nggak bisa dipercaya 100% karena nggak bisa diverifikasi sebagai negara yang tertutup,” lanjutnya. “Indonesia harus pilih proksinya sebetulnya dalam ketegangan ini. Dan pasti berita ini kan nggak bisa diverifikasi semua soal. Semua berita nggak bisa diverifikasi bahkan oleh pemerintah Indonesia sendiri,” jelas Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Ahad (25/9/2022). Berikut petikan dialog selengkapnya. Hersu: Halo halo Bung Rocky. Ini akhir pekan begini tapi kita mau bahas berita yang ngeri-ngeri sedap, meskipun ini masih berupa rumor. Banyak media di India dan Nepal yang memberitakan bahwa Jinping, pemimpin China, itu dikudeta oleh panglima-panglima Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China, dan ditempatkan di tahann rumah. Tapi sepanjang saya Googling di mana-mana dan biasanya Amerika yang sangat sensitif dengan isu-isu semacam ini belum ada pemberitaannya. Nah, tapi tetap saja menurut saya, sebagai negara tertutup seperti China itu, sangat mungkin hal-hal semacam itu terjadi. Ya, itu betul. Di mana negara otoriter kalau orang mau intip apa yang di dalam. Tapi semakin diintip tentu semakin ditutup. Kan sama halnya dengan Korea Utara juga begitu, negara komunis yang berlapis-lapis sehingga tidak mungkin ditembus berita, dulu Kim Jong Il ya sakit segala macam. Jadi, itu berita yang harus diverifikasi, tetapi yang jadi persoalan kenapa tidak bisa diverifikasi. Kan ini masalahnya? Mustinya kalau rumors sudah dibantah oleh China. Mungkin Amerika juga merasa ini belum sempurna atau sehingga dia bermain di dalam momentum taktisnya bagaimana tuh. Tapi kita musti asumsikan bahwa semua berita yang keluar dari China itu pasti disensor oleh pemberitaannya. Jadi memang tidak ada kebebasan pers, internet dikendalikan segala semacam. Tapi, bagi mereka yang mengamati China menduga keras bahwa ada peristiwa di China, ada sesuatu yang sedang berlangsung, entah apa namanya. Dan itu yang berhubungan dengan keadaan ketegangan di China, terutama di Taiwan kalau sekarang. Dan bisa dipastikan bahwa ketegangan China dengan Taiwan itu pasti juga hasil operasi intelijen CIA yang mungkin ada di Taiwan atau menyebrang ke China daratan. Lalu terjadi komplikasi-komplikasi itu. Tetapi, kalau kita bikin analisis, yang terjadi atau yang sedang berlangsung sekarang tidak kita ketahui, itu dengan mudah diprediksi karena mungkin dari 20 tahun lalu kita sudah amati bahwa China itu ada dalam ketegangan antara pemerintahan yang otoriter dengan kelas menengah yang lagi tumbuh. Kelas menengah menginginkan kebebasan itu. Demikian juga wilayah-wilayah yang kosong, wilayah-wilayah yang terisolir. Kan tidak semua rakyat China itu menikmati pertumbuhan ekonomi kendati growth-nya tinggi. Tetapi disparitas juga tinggi. Beberapa tahun lalu saya datang ke Beijing dan mengintip apa yang disebut kota tua Tiananmen Square itu, itu temboknya ada dua lokasi, temboknya sama. Sama persis dari luar. Tapi kalau kita masuk ke dalam, yang satu perumahan mewah yang satu betul-betul perumahan kumuh yang tempatnya betul-betul kalau kita mau lihat mana yang kumuh dan yang mewah, kita lihat saja gardu di depannya itu. Kalau gardu itu ada enam misalnya berjejer 6 meteran, itu artinya satu rumah yang 6 x 6 itu juga ada 6 meteran. Tapi kalau rumah yang mewah besar cuma satu meteran. Itu dengan mudah kita lihat. Lalu saya coba berbincang-bincang di situ dengan beberapa emak-emak di wilayah yang kumuh, mereka masuk ke dalam, karena takut dianggap saya wartawan. Tapi saya anggap saya agak tipu, saya bilang saya analis, lagi bikin riset. Jadi, ketegangan di China itu, ini di Beijing loh, terlihat sekali ditutup-tutupi. Tembok dari luar besarnya sama, tetapi di dalamnya ada yang parah betul. Dinding sudah keropos, jendela yang betul-betul jendela bekas. Kita hanya bisa intip kecil dari situ. Nah, itu sebetulnya yang terjadi. Jadi, kalau kita bikin analisis tentang China, potensi kelas menengah untuk menuntut kebebasan besar sekali di China. Dan semakin lama kita lihat krisis di China itu nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Karena pertumbuhan yang menurun, inflasi yang naik, dan proyeksi-proyeksi. Itu mungkin terjadi sedikit ketegangan di kalangan PKC. Dan, biasa saja di China kalau terjadi kudeta hal yang biasa. Di negara-negara otoriter itu hal yang sama berlangsung. Mungkin sering dalam dua tiga hari nggak ketahuan apa yang terjadi di belakang persaingan jenderal-jenderal itu. Kita bisa menduga kalau nggak benar ya sudah. Itu artinya, ada problem dengan pemberitaan China. Kenapa nggak diluruskan duluan. Atau China memang lagi mancing saja tuh bahwa seolah-olah ada kudeta. Tapi kalau dia benar, itu mudah diduga bahwa memang itu hal yang bisa terjadi. Kan kita teringat juga ketika serbuan Rusia ke Ukraina beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai lembaga intelijen Inggris, misalnya, menyebarkan rumor bahwa Putin itu sudah meninggal dunia, dan yang muncul adalah orang kembarannya dan sebagainya. Bisa jadi ini juga operasi semacam itu ya. Tapi kalau India kan sekarang ini juga punya ketegangan di perbatasan dengan China itu dan berapa kali sering terjadi bentrokan. Ya, India itu sudah lama bersitegang dengan China, dan India itu bertegang-tegangan dengan China dan Pakistan. Kalau dengan Pakistan sudah lama sekali. Tapi kalau beritanya dari India atau dari Nepal, negara kedua saya tuh. Nepal itu adalah negara boneka dari China sebetulnya, pemerintahannya ditunjuk saja oleh China. Jadi Nepal mungkin juga punya kepentingan atau Amerika, negara-negara barat punya kepentingan untuk mengatur isu-isu semacam ini. Itu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Tapi yang lebih utama adalah memastikan bahwa China memang dulu disebut sebagai mini super power atau junior super power, nggak bisa lompat jadi super power karena tiba-tiba kena covid, krisis ekonomi. Sementara China sangat tergantung energinya dari negara-negara luar. China itu pengimpor semua jenis energi karena dia enggak bisa produksi sendiri tuh. Jadi bisa dibayangkan kalau krisis ini akhirnya terbuka bahwa China sebetulnya palsu pertumbuhan ekonominya. Data-datanya nggak bisa dipercaya 100% karena nggak bisa diverifikasi sebagai negara yang tertutup. Lalu kita mulai bertanya, kalau begitu relasi Indonesia dengan China potensi mau ngapain itu, ikut berantakan. Nah itu pentingnya. Saya kira itu yang lebih penting karena kan bagaimanapun juga belakangan ini ketergantungan kita kepada China sangat tinggi, meskipun itu dibantah oleh pemerintah bolak-balik, termasuk Pak Luhut (Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan) dan sebagainya, tetapi kita tidak bisa menafikan. Itu sangat tinggi sekali dan kita pasti sensitif dengan perubahan-perubahan kekuasaan di China juga. Betul, Indonesia harus pilih proksinya sebetulnya dalam ketegangan ini. Dan pasti berita ini nggak bisa diverifikasi semua soalnya. Semua berita nggak bisa diverifikasi, bahkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Nggak bisa pemerintah Indonesia bilang wah itu nggak ada apa-apa atau ada apa-apa. Tapi tetap pemerintah Indonesia juga menduga ada sesuatu mengapa berita itu agak masif tapi hanya keluar dari beberapa negera. Apakah ini diatur oleh Amerika supaya disuruh India sedikit kasih rumor atau Nepal dibujuk oleh pemerintah China karena Nepal adalah bagian protektorat China kendati dia negara independen tapi kita tahu negara itu dikendalikan oleh China. Lalu China bilang oke sodorkan dulu berita semacam ini untuk memancing opini publik. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Kesamar-samaran itu membuat orang curiga benar apa nggak, tapi antara benar dan nggak kita bisa pastikan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dalam pemerintahan Partai Komunis China sendiri. Oke. Jadi, seperti apa yang Anda bayangkan kalau ini terjadi. Katakanlah ini terjadi perubahan sikap. Ini kan ada berkaitan dengan G20 untuk yang paling dekat gitu. Yang kedua, tentu saja tadi kelangsungan dari proyek-proyek China di Indonesia karena bagaimanapun ketika terjadi perubahan pemerintahan itu, hampir pasti akan ada revisi-revisi berbagai kebijakan. Ya, tentu kalau terjadi political uphheaval, ‘pergolakan politik’, di China, pasti yang diukur pertama adalah fungsi Amerika Serikat dalam perubahan itu. Itu dasarnya tuh. Lalu kita lihat Rusia mau bantu China nggak, sementara Rusia lagi bersiap-siap untuk mempertahankan Ukraina dari kemungkinan eskalasi di situ karena faktor NATO. Kan kita lihat bahwa China dan Rusia itu diam-diam saling membantu. Kira-kira begitu poinnya. Jadi, kalau betul ada krisis di China dan kita andaikan saja karena memang potensi untuk krisis, Indonesia terdampak besar sekali itu karena intensitas perdagangan kita dengan China, karena ketergantungan China atau ekspor Indonesia yang selalu dibutuhkan China dalam soal energi. Nah, soal-soal semacam ini tentu yang akan memporak-porandakan desain-desain yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, terutama soal G20. Itu langsung menjadi heboh dan bisa fatal. G20 pasti batal kalau eskalasi itu berlangsung. Dan biasanya kalau kita perhatikan cara China menyelesaikan persoalan adalah dengan yang disebut summer the execution, artinya diam-diam dilenyapkan semua itu. Jadi, kalau terjadi pergantian di China juga terjadi dengan kekerasan. Nah, kita yang menghitung adalah Tiananmen itu bisa berulang karena kelas menengah resah dengan keadaan di China. Sebetulnya itu dasarnya. Jadi, kalau kelas menengah itu menuntut kebebasan itu karena ekonominya sudah naik, sudah tumbuh. Karena dalilnya setiap kali pertumbuhan ekonomi meningkat, orang menuntut kebebasan. Dan, itu nasib kita juga akan begitu. Cuman buruknya kita justru lagi turun pertumbuhan ekonomi. Tapi, itu sama saja di negara demokratis, kalau Indonesia bilang demokratis menurunnya perekonomian rakyat itu akhirnya berujung pada demo untuk meminta pertanggungjawaban kekuasaan, pertanggungjawaban presiden. Ya, kita ingat bagaimana revolusi kebudayaan. Itu kan bener-bener banyak sekali level kalangan elit di China yang disingkirkan, bahkan termasuk orang tua Jinping. Orang tua Jinping ini kan juga korban dari revolusi kebudayaan. Jadi, kalau ini terjadi juga pasti akan terjadi perubahan besar-besaran yang terjadi di China. Ya, itu betul. Itu demoisasi terjadi. Lalu, Jinping ambil alih kekuasaan dan mulai melakukan reformasi di bidang ideologi, lalu China tumbuh sebagai negara yang besar. Tetapi dengan ongkos yang besar. Jadi, hal semacam ini adalah tradisi yang nggak bisa demokratis memang dan itu yang harusnya diperhatikan Indonesia bahwa harusnya kita akan mendorong sebetulnya perubahan politik di China atau sebagai negara yang demokratis Indonesia harus mengekspor demokrasi. Kan itu intinya. Yang terjadi sebaliknya. China mengekspor kepentingan dia di Indonesia dan itu yang dicurigai bahwa China kalau mengirim tenaga kerjanya sekaligus juga mengirim intel. Kan itu intinya. Karena ada semacam doktrin di China itu kalau ada pengusaha di luar negeri warga negara China, artinya dia juga harus melaporkan keadaan keamanan di negeri di mana dia berinvestasi. Jadi dia merangkap intel negara sebetulnya. (Ida/sws)
Mainkan Marawis, Cara Polisi Redam Aksi
Jakarta, FNN – Berbagai upaya dilakukan polisi untuk meredam massa demonstrasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang makin marak. Mulai dari memasang tembok beton dan kawat berduri hingga pembacaan doa dan sholawat di tengah aksi. Terakhir, pada Jumat (23/9/2022) lalu, misalnya, aparat yang belakangan sering diteriaki \'Sambo...Sambo\' ini, malah menggelar pertunjukan marawis untuk menyaingi orasi para pende adalah salah satu jenis \"band tepuk\" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Musik ini merupakan kolaborasi antara kesenian Timur Tengah dan Betawi, dan memiliki unsur keagamaan yang kental. Itu tercermin dari berbagai lirik lagu yang dibawakan yang merupakan pujian dan kecintaan kepada Sang Pencipta. Peserta aksi Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) Gusrofain mengaku cara ini cukup efektif meredam demonstrasi di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari itu. Lagu-lagu bernuansa rohani dengan dentuman alat musik yang keras membuat suara orator tenggelam. “Ya ini salah satu upaya polisi untuk meredam demonstrasi kali ini. Mereka juga manfaatkan suaranya yang kencang untuk mengalahkan suara orator,” ungkap Gusrofain. Jadi, meski marawis suatu langkah yang baik, yang dilakukan aparat keamanan, tapi suara kencangnya yang melebihi suara orator membuat penyampaian aspirasi dan pembacaan tuntutan-tuntutan terkait kenaikan harga BBM tidak terdengar. Ia juga mengatakan bahwa upaya polisi ini tidak \'menguntungkan\' bagi pendemo, karena suara kencang yang melebihi orator akan berpotensi menghalangi penyampaian aspirasi masyarakat berupa tuntutan-tuntutan terkait kenaikkan harga BBM. Padahal tuntutan-tuntutan itulah yang sesungguhnya harus didengar oleh penguasa yang makin tidak berpihak pada rakyat. Polisi sebagai aparat keamanan harusnya menjaga agar tuntunan tersebut bisa tersampaikan, bukan malah menyaingi apalagi menghalanginya. (Habil)
Eksklusif: Rocky Gerung Bongkar Habis Pertemuannya dengan Luhut dan Gibran
PERTEMUAN pengamat politik Rocky Gerung dengan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, menyusul kemudian kedatangan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di kediaman Presiden Akal Sehat ini, “memantik” fans-nya untuk bertanya. Ada apa dengan Rocky Gerung? “Ya, saya ngerti psikologi teman-teman saya atau bahkan musuh-musuh saya itu. Yang musti saya terangkan adalah saya tidak mendekat pada kekuasaan, yang terjadi kekuasaan mendekat pada saya,” tegasnya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (24/9/2022) “Masa’ saya host hajar dia. Ya nggak-lah, nanti orang nggak mau datang lagi. Tapi tetap saya ingin tuntun supaya kita sebagai bangsa itu, tumbuh dalam pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran dendam,” kata Rocky Gerung. “Dan kita mau lihat bagaimana semua orang bisa bertutur di dalam ketajaman itu,” lanjut Rocky Gerung dalam dialognya dengan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Saya tetap bilang bahwa saya tetap jadi pengkritik karena saya ingin agar supaya Indonesia pulih dan investasi panjang, sejarah peradaban kita tidak bisa dibatalkan hanya oleh isu-isu tiga periode segala macam,” tegasnya. “Saya kira dia datang memang hanya untuk sowan pertama, untuk bicara tentang keadaan. Dan saya kira bagus-bagus saja. Jadi kunjungan Gibran itu betul-betul incognito itu dan nggak ada urusan dengan soal-soal highpolitic,” ujar Rocky Gerung. Untuk lebih jelasnya, berikut petikan dialog Rocky Gerung bersama Hersubeno Arif. Halo apa kabar Anda semua. Ketemu di akhir pekan. Wah saya akhir pekan ini pasti banyak yang nunggu-nunggu ini, karena ada dalam dua pekan terakhir ini Bung Rocky Gerung sedang jadi sorotan publik. Apalagi kemarin ada Gibran Rakabuming, putra Pak Jokowi, Walikota Solo dateng ke Bojong Koneng. Terus sebelumnya ada wawancara dengan Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan) sampai 2 episode segala macam. Itu saya kira Anda musti menjelaskan karena orang bertanya-tanya ini kelihatannya Rocky sudah mengkhianati perjuangan. Rocky sudah mulai main dengan kekuasaan. Itu yang banyak sekali pertanyaan. Kalau tidak percaya, Anda bisa saya tunjukin di WA-nya, banyak banget nih yang masuk ke saya. Bahkan, teman-teman dari luar negeri juga banyak yang langsung ngecek saya, itu Bung Rocky. Ya, saya ngerti psikologi teman-teman saya atau bahkan musuh-musuh saya itu. Yang musti saya terangkan adalah saya tidak mendekat pada kekuasaan, yang terjadi kekuasaan mendekat pada saya. Itu beda banget. Dan kelihatannya memang ada keadaan baru yang mencemaskan bangsa ini. Karena itu, tetap di layar kritisi kita produksi terus. Sekarang saya punya dua channel, teman-teman di FNN buatin saya channel, namanya Rocky Gerung Official, dan itu tiap hari dan tiap hari ngocehnya nggak pernah berhenti. Hard news sifatnya. Lalu ada teman-teman lain buatin saya RGTV Channel. Itu isinya refleksi pembicaraan. Tapi itu bukan cuma politik karena di situ mereka sebut tag line-nya politic and beyond BRGTV yang baru seminggu ini bikin heboh. Di situ ada soal kultur, soal seks, soal naik gunung, dan yang lain. Tapi memang edisi pertama Pak Luhut. Jadi saya wawancara dia. Lalu orang bilang, hajar dong. Ya nggak bisa. Masa’ saya host hajar dia. Ya enggak-lah, nanti orang nggak mau datang lagi. Tapi tetap saya ingin tuntun supaya kita sebagai bangsa itu, tumbuh dalam pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran dendam. Jadi, nggak akan berkurang kritisisme saya, bahkan bisa berlebih, karena nanti ada banyak tokoh. Semua orang meminta Habib Rizieq, oh, pasti. Iya, jangan pilih-pilih kasih. Lalu saya bilang enggak, itu cuma mau bikin heboh pertama saja tuh. Dan kita mau lihat bagaimana semua orang bisa bertutur di dalam ketajaman itu. Lain kalau saya diundang dia, pasti saya akan berdebat. Tapi, ini kan saya mengundang bukan untuk itu. Saya kira etika pertama itu. Nah, di FNN kita bahas setiap hari apapun isunya dalam upaya untuk memberi kritik yang paling radikal. Tapi, tetap juga dengan konsep karena versi saya dan Hersubeno Arief adalah berbicara tentang hard news, tapi dengan soft brain ‘akal yang teduh’. Kira-kira begitu. Ya, sebelum Anda lanjutkan, jangan lupa ya musti subscribe dulu. Di RGTV. Jadi kalau ada yang tanya apa bedanya dengan Rocky Gerung Official maka yang ini hard news, daily news, yang satu lagi magazine, mingguan. Begitulah kira-kira konsepnya. Ya, kira-kira begitu. Kalau yang hard news nggak ada yang kita edit-edit yang di FNN, kalau yang di RGTV pasti ada yang sedikit diedit karena ada yang mungkin peka. Karena itu, dia pasti siaran-siaran tunda. Jadi, sekali lagi itu dasarnya. Jadi tetap ikuti channel ini kalau mau yang keras, dalam arti langsung attack policy tapi dengan argumen ada di FNN. Ini sehari dua kali, bahkan dan di RGTV itu ya seminggu dua kali. Temanya itu di RGTV adalah RGTV Channel itu variasinya paling banyak, cuma kebetulan kemarin duluan soal politik. Tetapi nanti juga banyak soal-soal seks, soal-soal kuliner, mau gaya hidup, macam-macamlah, sebagai magazine. Itu jangan lupa harus dua-duanya di-subsribe. Tapi gini ya, Anda ternyata sudah kayak Bjorka juga ya karena kemarin sudah muncul juga channel namanya Rogerisme dan isinya sama dengan RGTV. Ya, buat teman-teman yang tentu tertarik untuk ambil bagian di situ, jangan nyolong semualah. Silakan ambil bagian-bagian, tapi kalau Anda ambil semuanya lalu Anda ganti judulnya, seolah produser sendiri, itu juga tidak etis. Saya tahu banyak orang yang ngefans dan FNN juga nggak ketat-ketat amat. Demikian juga RGTV nggak ketat-ketat amat, tapi ada sedikit etika supaya nanti nggak ketahuan itu nyolong buat nyari duit doang gitu. Tapi, tetap info itu boleh diambil sesuka-sukanya, tapi dengan etis itu. Kalau nggak nanti digugat juga susah karena nggak ada hukumnya, tapi juga ini produk publik. Jadi silakan tapi dengan etik yang rada-rada tertiblah. Kita ini intelektual property right karena bagaimanapun juga teman-teman itu juga melakukan production ini, melakukan riset, melakukan post-production, ada effort-nya gitu. Tapi, kalau mau ambil silakan untuk tiktok, untuk YouTube short, dan sebagainya, saya kira nggak ada problem. Apalagi itu juga disebar di WhatsApp. Kan banyak juga. Ya, saya kira begitu. Jadi istilahnya ada intelektual property right. Atau kalau minimal konsep itu ya property right. Ada orang riset bisa berjam-jam untuk tahu bagaimana mata hati dan kata hati rakyat. Jadi jangan diabaikan, kita hormati sedikit orang yang melakukan riset. Kalau kalian cuma asal ambil itu kan artinya mencuri. Dan produk jurnalistik itu adalah kerja serius, bukan batubara. Kalau batubara kan tinggal digali-gali dari tanah tinggal diangkut. Tapi menggali ide itu serius. Jadi hirmatilah ide di FNN dan di RGTV Channel. Bung Rocky, kita balik lagi ke tema tadi. Kan Anda tadi menjelaskan soal Pak Luhut. Tapi orang pasti paling banyak pertanyaan soal Gibran Rakabuming. Ini apakah ada kaitannya karena kemarin ketemu Pak Luhut kemudian Pak Gibran tiba-tiba datang. Gitu lo. Jadi, Gibran datang itu nggak ada, sehari sebelumnya atau mungkin setengah hari, saya lagi di Sentul, lalu kalangan dari Istana menelpon, Gibran pingin berkunjung. Saya bilang oke semua di situ berkunjung. Anies Baswedan berkunjung, Prabowo Subianto berkunjung macam-macam tuh tokoh-tokoh politik. Saya bilang, ini tempat kita bicara-bicara ya silakan saja berkunjung. Ada yang khusus nggak yang Pak Rocky inginkan, misalnya harus tersembunyi. Saya bilang ya terserah saja mau bawa wartawan nggak bawa wartawan nggak ada soal buat saya. Lalu datang Gibran, Walikota Solo itu. Dan ya kita bicara tentang apa sebetulnya yang bisa kita ucapkan pada publik, sehingga publik mengerti bahwa Indonesia itu ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi saya bilang kalau berbicara tentang Indonesia yang baik-baik saja bukan di sini tempatnya. Di sini tempat orang bicara keadaan Indonesia yang tidak baik, dari segi ekonomi, politik dan segala macam. Jadi saya beri tahu itu terus terang. Lalu kita ngomong apa yang tidak baik, termasuk Presiden Jokowi. Saya tetap bilang bahwa saya tetap jadi pengkritik karena saya ingin agar supaya Indonesia pulih dan investasi panjang, sejarah peradaban kita tidak bisa dibatalkan hanya oleh isu-isu tiga periode segala macam. Jadi, soal-soal itu. Dan, yang saya anggap penting adalah memberi pesan bahwa orang seperti Gibran atau yang seangkatannya, kan masih panjang usianya itu. Tiga kali pemilu masih ada di situ. Lalu bicara soal apa benar fungsi partai politik sekarang jalan tuh. Dan Gibran juga kasih otokritik terhadap keadaan partai politik. Saya bilang, betul juga PDIP itu, kehilangan kader. Jadi, hal yang biasa saya bicarakan di FNN, di mana-mana, itu saya bicarakan dengan Saudara Gibran. Jadi semua soal kita coba bicarakan, tentu dengan keinginan agar supaya ada perubahan bahkan di dalam cara Presiden Jokowi mengambil keputusan. Jadi, nggak ada yang saya edit-edit di situ karena Gibran bertamu maka saya bilang oke siap terima sebagai tamu, tapi dengarkan pikiran saya yang tidak mungkin berubah sebagai pengkritik kekuasaan. Dan dia senang karena itu dianggap oke lain kali saya, bahkan dia bilang mau berguru, saya bilang oke silakan saja berguru tapi ada jadwalnya, karena banyak juga yang mau berguru. Lalu orang bilang jadi eksklusif karena anak presiden, saya bilang enggak karena semua orang bisa datang ke sini sehingga jadwal saya sangat padat. Mungkin kalau nggak bisa berguru langsung ya silakan ikuti FNN dan RGTV Channel. Di RGTV dia baru 2 kali nonton kalau di FNN tiap hari dia tonton. Jadi FNN itu justru yang memancing semua orang untuk ketemu dengan saya. Dianggap bahwa Rocky Gerung dan Hersubeno itu nggak bisa hidup kalau nggak kritik pemerintah. Saya bilang nggak, semua orang justru nggak bisa hidup kalau nggak kritik pemerintah. Jadi kita menghidupkan oposisi. Dan saya anggap ya itu hal yang biasa saja, wartawan bombardir saya. Jadi, ada kecemburuan sebetulnya baik Cebong maupun Kadrun. Berapa lama ngobrol sama Gibran? Ya, ada hampir dua jam. Tentu orang akan bilang pasti ada yang sembunyi.... ya ada beberapa. Kalau begituan ya saya sudah bocorkan ke FNN tapi nggak semua. Ya, tapi clear ya, nggak ada deal, nggak ada upaya menarik Anda ke kubu pemerintah gitu enggak ada, dan saya pun juga ditanya orang kalau toh ada saya bilang saya jamin itu juga nggak akan berhasil. Ya, itu. Ya, saya bilang begitu, kalaupun ada nggak akan berhasil. Saya kira Gibran tahu bahwa itu tidak akan berhasil. Saya kira dia datang memang hanya untuk sowan pertama, untuk bicara tentang keadaan. Dan saya kira bagus-bagus saja. Jadi kunjungan Gibran itu betul-betul incognito itu dan nggak ada urusan dengan soal-soal highpolitic. Semua itu yang saya anggap bahwa kalau bangsa ini kita tuntun dengan pikiran maka perubahan politik justru bisa berlangsung ya baik-baik saja. Adem-adem. Tapi kalau kita mulai dengan dendam, itu juga saya terangkan, nggak mungkin bangsa ini tumbuh kalau ada dendam. Dan, memikirkan Indonesia harus dipikirkan dengan konsep, bukan sekadar dengan hoaks, dengan buzzer kiri kanan. Saya bisa mengerti bahwa banyak buzer Pak Jokowi yang kesel. Oke, tapi saya kira kan gini, ini menurut saya, lepas dari bagaimanapun juga, saya musti apresiasi Gibran. Karena dia datang pada orang yang dia tahu setiap hari pagi sore mengkritik bapaknya. Menurut saya ini kan luar basa juga. Betul, saya tanya ke dia awalnya, Anda ngapain temui saya, kan di kalangan Istana saya dibenci tuh dan dia menganggap ya itu lain aja. Dia merasa dia anak muda yang ingin tidak terlalu terpengaruh dengan keadaan Istana. Saya kira anak ini, eh bukan anak tapi Pak Walikota ini, muda sekali kan buat saya, dia berupaya untuk bikin distingtion dengan keluarga Istana. Saya masih nyinggung, tapi ada oligarki ada disebut-sebut macam-macam itu. Dia merasa oke kalau itu problem saya ya silakan disampaikan secara hukum. Jadi, ya fair enough. Tapi saya tahu pasti ada orang yang mulai mengintai, ya itu pasti duga macam-macam, baik dari pihak sana maupun di sini. Tapi saya yakinkan bahwa saya lebih suka mengatur daripada diatur. Mengatur dengan pikiran tuh. Jadi biasalah langsung kontroversi, ada apa Rocky segala macem. Ada yang benci segala macem. Tapi ya sudahlah, biasa. Kita sudah terlatih untuk diombang-ambingkan, tapi layar tetap terkembang lurus suara Nol (0) persen. (Ida/sws)
KPU Puji Keseriusan Partai Gelora Lakukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Calon Peserta Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memuji keseriusan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam melakukan perbaikan data dan dokumen verifikasi administrasi tahap pertama. Karena itu, KPU yakin Partai Gelora dapat menuntaskan persyaratan calon peserta Pemilu 2024 Hal itu disampaikan Andi Krisna, Kepala Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu KPU RI, Andi Krisna ketika menerima Tim Partai Gelora saat melakukan konsultasi perbaikan verifikasi administrasi, Jumat (23/9/2022). \"Kami lihat progresnya sudah bagus yang telah dibuktikan dengan segala sesuatu hal, dan pertanyaanya dalam konsultasi sudah semakin sedikit. Kehadiran LO Partai Gelora cukup intensif,\" kata Andi Krisna. Andi Krisna berharap seluruh partai politik (parpol) memanfaatkan masa perbaikan persyaratan peserta Pemilu dari 15-28 September 2022 secara maksimal. \"Kuncinya adalah koordinasi yang baik antara LO dengan Helpdesk KPU. KPU berharap hasil rekapitulasi Vermin (verifikasi admnistrasi) bisa dilengkapi, baik kategori BMS (belum memenuhi syarat) atau TMS (tidak memenuhi syarat),\" katanya. Konsultasi Tim Partai Gelora ke KPU dipimpin Ketua Pokja Verifikasi Parpol Achmad Chudori, didampingi dua LO (liaison officer/penghubung) Partai Gelora, yaitu Sutriyono dan Ratu Ratna Damayani, serta Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Kewilayahan Junef Ismaliyanto. Ketua Pokja Verifikasi Parpol Achmad Chudori mengatakan, konsultasi ke KPU dalam rangka menyisir temuan-temuan proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU pusat dan daerah. \"Temuan-temuan tersebut, langsung kita lakukan perbaikan dan kita input lagi ke Sipol (sistem informasi partai politik). Progresnya hari demi hari sudah banyak yang selesai,\" kata Chudori. Hingga kini, kata Chudori, sudah ada 23 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang selesai melakukan perbaikan 100 persen. Sebagian besar DPW diatas 75 persen telah melakukan perbaikan dan tinggal 5 DPW lagi dibawah 50 persen. LO Partai Gelora Sutriyono mengatakan, dalam masa perbaikan verifikasi administrasi, Partai Gelora berada di KPU sudah sepekan ini. Ia mengaku diterima langsung oleh Pimpinan Komisioner KPU dan Tim Teknisnya. \"Kita sudah satu minggu ngepos di KPU, dari pagi sampai sore. Malemnya kita ke DPN untuk evaluasi, dan besoknya kita ke KPU lagi untuk menanyakan hal-hal yang perlu kita konsultasikan,\" kata Sutriyono. Pada prinsipnya, kata Sutriyono, Partai Gelora siap mengikuti proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual hingga penetapan sebagai peserta Pemilu 2024. \"Jadi setelah tanggal 28 September akan menjadi tugas kewenangan KPU untuk melakukan verifkasi terhadap apa yang sudah kita perbaiki Prinsipnya, kita siap menjadi peserta Pemilu 2024,\" katanya. Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan DPN Partai Gelora ini mengungkapkan, data dan dokumen yang diperbaiki meliputi AD/ART partai, SK Kepengurusan, alamat kantor, nomor rekening, serta keanggotaan yang harus 1.000 anggota atau per seribu dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota. \"Khusus mengenai masalah keanggotaan, karena rakyat Indonesia memiliki hak menjadi anggota partai dan masing-masing partai juga punya hak memasukkan, makanya ada potensi ganda anggota. Temuan ini yang kita perbaiki,\" katanya. Ratu Ratna Damayani, LO Partai Gelora lainnya menambahkan, perbaikan data dan dokumen ini menunjukkan bahwa Partai Gelora serius mengikuti Pemilu 2024. \"Semua persyaratan yang diminta KPU, kita langsung perbaiki apabila ada temuan. Dan data kita, bukan data kaleng-kaleng, bisa diverifikasi faktual dan dipertanggungjawabkan,\" kata Ratu Ratna Damayani. Mia-sapaan akrabnya, mengatakan, Partai Gelora merasa terbantu terhadap fasilitas yang diberikan KPU dalam masa perbaikan proses verifikasi administrasi seperti mendapat kesempatan untuk mengakses langsung untuk melihat data-data temuan di Helpdesk KPU. \"Kami bisa mengecek langsung data-data yang diuplod di KPU, ternyata ada temuan-temuan yang harus diperbaiki. Sebenarnya hal-hal ini tidak prinsipil, tetapi sangat mempengaruhi status seperti ada typo misalnya, sehingga harus benar-benar diperhatikan,\" katanya. Ketua Bidang Hubungan dan Kerjasama Antarlembaga DPN Partai Gelora ini berharap agar para pengurus di daerah melakukan rechecking data-data dan dokumen sebelum di uploud ke Sipol agar tidak ada perbaikan. (sws)
Dekan FISIP UNHAS Apresiasi Gagasan LaNyalla Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli
Makassar, FNN – Dekan FISIP UNHAS, Dr Phil Sukri, M.Si, mengapresiasi inisiasi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, yang dilakukan LaNyalla merupakan upaya untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang tepat. “Saya kira apa yang diinisiasi Pak LaNyalla adalah upaya yang nyata untuk memastikan Indonesia kembali kepada rel yang tepat dalam mencapai kesejahteraan rakyat,” kata Sukri, saat Kuliah Umum LaNyalla bertema “Mengembalikan Kedaulatan, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (23/9/2022). Sukri menjelaskan, yang terpenting semangatnya adalah menempatkan kerangka kebangsaan kepada yang lebih tepat. “Kalau gagasannya adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli dengan dilakukan adendum terhadap hal-hal yang penting, penyesuaian-penyesuaian dengan beberapa kondisi kekinian, saya kira itu pantas diapresiasi,” tegas Sukri. Dikatakannya, ada beberapa persyaratan penting dalam melakukan adendum. Sebab, adendum adalah upaya penyesuaian dengan kondisi sekarang. “Syarat paling penting dari adendum itu adalah, apakah itu dibutuhkan. Tafsir kebutuhan itu yang tentunya diupayakan agar kita tak kembali ke belakang, namun menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan yang terpenting adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Selebihnya itu urusan teknis,” tegas dia. (mth/*)
Ketua DPD RI: Perubahan Konstitusi Sebabkan Banyak Paradoksal Kebangsaan
Makassar, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan perubahan konstitusi yang terjadi dalam kurun waktu pada 1999-2002 telah menyebabkan banyak paradoksal dalam kehidupan berbangsa. Paradoks yang timbul itu dipaparkan LaNyalla saat menyampaikan Kuliah Umum bertema \"Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat\" di Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (23/9/2022). Dikatakan LaNyalla, hampir 95 persen isi pasal dalam UUD 1945 naskah asli telah diubah. UUD perubahan itu tak lagi menjabarkan ideologi Pancasila. \"Yang dijabarkan adalah ideologi lain yakni liberalisme dan individualisme yang mempermulus tumbuhnya kapitalisme dan menguatnya oligarki ekonomi,\" kata LaNyalla. Hal inilah yang menjadi paradoksal. Karena negara yang kaya raya dengan sumber daya alam ini, tetapi ratusan juta penduduknya miskin dan rentan miskin. Sementara segelintir orang menjadi sangat kaya raya. Pasal 33 UUD 1945 naskah asli yang terdiri dari 3 ayat berikut penjelasannya, telah diubah menjadi 5 ayat dan menghapus total penjelasannya. \"Dampaknya, perubahan mazhab perekonomian Indonesia dari mazhab pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, menjadi mazhab pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan pendapatan pajak dari rakyat,\" imbuhnya. Akibat dari amandemen tersebut, maka lahir sejumlah undang-undang yang menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar dan privatisasi. Konsep dan filosofi Pancasila bahwa perekonomian disusun oleh negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat, malah dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar yang memperkaya orang per orang pemilik modal. Perubahan arah kebijakan ekonomi itu berimbas pada APBN yang pada akhirnya melulu mengandalkan utang. Tahun ini saja, kita harus membayar bunga utang saja, sebesar Rp 400 triliun. \"Dan Presiden sudah menyampaikan dalam nota Rancangan APBN tahun 2023 nanti, pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp 700 triliun,\" tutur LaNyalla. Paradoks berikutnya adalah tugas Pemerintah Indonesia sebagaimana tertulis dalam naskah Pembukaan UUD, dimana pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. \"Hal itu semakin jauh dari harapan. Kewajiban pemerintah untuk menjamin rakyat dalam mengakses kebutuhan hidupnya lalu disebut subsidi, yang sewaktu-waktu dapat dicabut karena APBN tidak sanggup meng-cover. Kewajiban pemerintah itu diubah menjadi opsional, menjadi subsidi, sehingga dapat dihapus,\" terangnya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, hal ini akan terus terjadi. Bukan hanya menyangkut subsidi BBM, tetapi akan merambah ke subsidi listrik. Karena, banyaknya izin yang diberikan kepada swasta untuk membangun pembangkit listrik swasta yang harus dan wajib dibeli oleh PLN. \"PLN mengalami over suplai listrik, sehingga nanti kompor gas rakyat yang menggunakan LPG 3 kg, akan diganti dengan program kompor listrik 1.000 watt, sehingga rakyat akan lebih banyak bayar listrik,\" ujar LaNyalla. Paradoks berikutnya adalah tugas dan tujuan adanya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas dan tujuan tersebut disederhanakan menjadi kewajiban pendidikan saja. Padahal, mencerdaskan otak dengan mencerdaskan kehidupan itu sangat berbeda. Mencerdaskan kehidupan itu artinya mencerdaskan kemanusiaan secara utuh. Membangun jiwa dan raga, termasuk moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme melalui ideologi. \"Yang paling menjadi ancaman serius akibat dari amandemen konstitusi adalah penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dengan metode damai atau non-militer, yaitu dengan menjauhkan generasi bangsa itu dari ideologinya,\" tegas LaNyalla. Jika sudah demikian, maka bangsa ini akan mudah dipecah belah, dikuasai dan dikendalikan pikirannya agar tak memiliki kewaspadaan, jati diri dan kesadaran dalam regenerasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa. \"Setelah itu, proses pencaplokan bangsa ini oleh bukan orang Indonesia asli akan dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu kuasai perekonomiannya, kuasai politiknya dan kuasai Presiden atau Wakil Presidennya,\" tutur LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, jika tiga episentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan orang Indonesia asli, maka kita tidak akan bisa apa-apa lagi. \"Anda akan tersingkir dan menjadi penduduk marginal yang tidak kompeten dan tidak mampu bersaing, karena terbelit dalam kemiskinan. Dan lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang akan dilanggengkan,\" ucap LaNyalla. Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu mengatakan demokrasi Pancasila adalah yang terbaik untuk Indonesia. Dan konsepsi sistem bernegara itu tertuang di dalam naskah asli UUD 1945. \"Di mana terdapat unsur dari partai politik, utusan daerah dan unsur golongan-golongan yang lengkap, sehingga utuhlah demokrasi. Semuanya terwadahi, sehingga menjadi demokrasi yang berkecukupan tanpa ada yang ditinggalkan,\" katanya. LaNyalla juga mengajak kepada semua pihak untuk menyatukan tekad kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. \"UUD 1945 naskah asli wajib dan harus kita sempurnakan agar kita tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru,\" demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Brigjen Pol Amostian. Sedangkan dari Universitas Hasanuddin Makassar hadir di antaranya Rektor Universitas Hasanudin Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa, MSi, Dekan Fisip Unhas Dr Phil Sukri, MSi, Kepala Kantor Sekretariat Rektor Unhas Dr Sawedi Muhammad MSc, Wakil Dekan III Fisip Unhas Prof Dr Suparman Abdullah M.Si, sejumlah staf pengajar dan ratusan mahasiswa. (mth/*)
Stop Grombolan BuzzerRp, Perusak Demokrasi dan Pemecah-Belah Bangsa
Jakarta, FNN – Negara harus menghentikan gerombolan BuzzerRp yang telah merusak character and nation building, merusak demokrasi dan memecah- belah bangsa ini menuju pertikaian sosial yang mengkhawatirkan dan mengerikan. Serangan para buzzer adalah tindakan bunuh diri bersama bagi demokrasi yang berkeadaban, yang dibutuhkan bangsa ini dalam menapak ke depan. Demikian pandangan mantan aktivis HMI ITB Muslim Arbi, akademisi Universitas Paramadina Herdi Sahrasad dan Direktur PEPS Anthony Budiawan, dalam webinar daring bertema ”BuzzeRp: Gerombolan Bayaran Penghancur Bangsa”, di Jakarta, Jumat (23/9/2022). Dalam forum itu berbicara sebagai panelis antara lain Direktur PEPS Anthony Budiawan, Dosen Paramadina Herdi Sahrasad, Pegiat Medsos Muslim Arbi, Direktur Narasi Institute Ahmad Nur Hidayat dan Direktur P3S Jerry Massie. Panelis menilai tindakan kaum buzzer itu telah melukai civil society dan merusak peradaban serta menghancurkan demokrasi substansial yang sedang dibangun bersama. “Para buzzer itu menjadi antek oligarki dan elit politik yang berkuasa untuk merusak demokrasi substansial, mempertahankan kekuasaan yang otoriter, jahat atau korup, mereka harus distop, dihentikan,” kata Herdi Sahrasad. Demokrasi Indonesia kini, kata Anthony Budiawan PhD, memang sudah diperhadapkan oleh serangan kelompok ‘Buzzer’ oleh oknum tertentu untuk merusak sistem demokŕasi bangsa ini. Menurut Direktur P3S, Jerry Massie diskusi ini membuka mata hati publik mengenai kejahatan buzzer dan penyimpangan yang mereka lakukan, yang merusak demokrasi substansial, menguntungkan oligarki dan elit penguasa, namun menghancurkan kohesi sosial kita. “Diskusi sangat baik bagi kalangan umum sampai akademisi untuk mendapatkan info soal siapa dan bagaimana cara kerja Buzzer,” ujar Jerry. “Kelompok ini sengaja diciptakan untuk menyerang lawan baik itu oposisi. Ada banyak tokoh yang kerap diserang misalkan Said Didu, Anies Baswedan sampai Rizal Ramli. Cara kerjanya, melemahkan, mengintimiadasi lawan bahkan sampai ke tahap character assassination (pembunuhan karakter),” tambah dia. Saat presidential election AS 2020 lalu di Amerika serta pemilu Indonesia 2019 silam, ulah buzzer dibongkar Jerry, peneliti politik Amerika ini. (mth/*)
POPULER
