NASIONAL
Temui Ketua DPD RI, Muzakir Manaf Sampaikan Empat Aspirasi
Jakarta, FNN – Mantan Wakil Gubernur Aceh, yang juga eks Panglima GAM, Muzakir Manaf, menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (15/9/2022). Muzakir menyampaikan empat aspirasi yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainuddin (Lampung) dan Sekjen DPD RI, Rahman Hadi. Sedangkan Muzakir Manaf didampingi oleh Teuku Irsyadi MD. Dalam pertemuan yang difasilitasi Senator asal Aceh Fachrul Razi, Muzakir Manaf yang bisa disapa Mualem meminta dukungan kepada Ketua DPD RI dalam proses penciptaan perdamaian secara keseluruhan di tanah Serambi Makkah, tanpa ada persoalan yang berpotensi timbul kembali. \"Tentu sebagai wakil daerah, saya meminta dukungan kepada DPD RI untuk kelangsungan perdamaian di Aceh yang abadi,\" tutur Muzakir. Muzakir juga meminta dukungan kepada Ketua DPD RI mengenai rencana revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, ada beberapa persoalan penting terkait UU Pemerintahan Aceh yang perlu untuk direvisi. Sebab, kata dia, masih ada klausul perjanjian Helsinki yang belum terakomodasi di dalamnya. \"Belum sepenuhnya MoU Helsinki itu terakomodasi dalam UU Aceh. Maka dari itu, saya meminta kepada Ketua DPD RI untuk memperjuangkan agar revisi UU Pemerintahan Aceh sesuai dengan draf naskah MoU Helsinki,\" kata Muzakir. Ketiga, Muzakir menilai salah satu problematika kemiskinan di Aceh segera dituntaskan. Sebab, Aceh memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu besar dan berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional. \"Maka, kami meminta kepada Ketua DPD RI untuk mendorong pemerintah mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta investasi di Aceh,\" kata Muzakir. Muzakir juga meminta dukungan kepada Ketua DPD RI agar persoalan bendera Aceh dapat diselesaikan secara cepat dan bijak, agar tak menjadi polemik berkepanjangan. Ia pun meminta dukungan kepada Provinsi Aceh yang akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mendatang. Muzakir juga mengucapkan selamat kepada LaNyalla Razi yang terpilih sebagai Ketua Umum PB Muaythai Indonesia dan Fachrul Razi sebagai Ketua Harian PB Muaythai Indonesia. Menanggapi hal itu, Senator asal Aceh Fachrul Razi menegaskan jika DPD RI akan memperjuangkan revisi UU Pemerintahan Aceh agar sesuai dengan MoU Helsinki. \"Sejauh ini memang banyak MoU Helsinki itu yang belum terakomodir, sehingga persoalan di Aceh ini begitu complicated. Kami DPD RI berkomitmen untuk memperjuangkan itu, agar UU Pemerintahan Aceh on the track dengan MoU Helsinki,\" terang Fachrul Razi. Fachrul Razi juga sependapat jika perdamaian abadi di Aceh harus dirumuskan dengan baik. Pun halnya dengan pembangunan perekonomian dan investasi di Aceh yang harus segera menjadi prioritas pemerintah. \"Kami juga sependapat bahwa persoalan bendera Aceh ini harus segera diselesaikan dengan bijak. Kami di DPD RI amat concern terhadap hal itu,\" kata Fachrul Razi. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berkomitmen mendukung penuh penciptaan perdamaian secara hakiki di Aceh. Dikatakan LaNyalla, tak boleh ada lagi yang mengusik perdamaian yang sudah menjadi komitmen nasional di Aceh. \"Tentu ini tugas kami untuk mengawal. Perdamaian abadi di Aceh harus terwujud. Itu adalah komitmen kebangsaan kita,\" kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga sependapat bahwa revisi UU Pemerintahan Aceh harus mengakomodasi MoU Helsinki. Sebab, tanpa poin-poin tersebut, mustahil perdamaian di Aceh akan terwujud. \"Pedoman perdamaian Aceh adalah MoU Helsinki. Oleh karenanya, revisi UU Pemerintahan Aceh harus memuat hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama dalam mewujudkan perdamaian di Aceh,\" tutur LaNyalla. Pun halnya dengan percepatan pembangunan perekonomian dan investasi di Aceh, LaNyalla menilai hal itu perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. \"Kami mendorong agar pembangunan perekonomian dapat segera direalisasikan yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,\" kata LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla juga mendukung penuh Aceh sebagai tuan rumah PON 2024 mendatang. Sebagai Ketua Umum PB Muaythai, LaNyalla menekankan organisasinya siap berkolaborasi untuk menyukseskan PON 2024 mendatang. \"Kami berikan dukungan penuh dan siap untuk berkolaborasi,\" tegas LaNyalla. (mth/*)
Kala Polisi Meredam Mahasiswa Dengan Doa
Jakarta, FNN - Ada pemandangan tak biasa pada demo kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Kamis, 15 September 2022, di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Cara polisi meredam aksi mahasiswa berbeda dari biasanya. Tidak main pukul dan menghalau massa dengan senjata dan kendaraan bermotor tapi justru menyeru dengan shalawat dan doa. Dari mobil dinas, dengan mikrofon polisi menyerukan dzikir, doa, shalawat dan pembacaan beberapa potongan ayat Al-Quran. Hal ini dilakukan dengan harapan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dapat diredam. \"Ya Allah, ampunilah dosa kami dan juga kedua orang kami,\" ujar polisi dari mobil dinas di balik pembatas jalan, bersebrangan dengan lokasi mahasiswa melakukan unjuk rasa. Aksi mahasiswa sendiri tidak surut dari pukul 15.30 hingga setengah lima sore. Mereka terus berorasi dan mencoba membobol pagar pembatas ke arah istana. Apakah pertanda doa polisi sia-sia? Tentu tidak. Karena Allah yang Maha Pengatur segalanya. (Habil)
Demo Tolak Kenaikan BBM Tiga Kali Bentrok
Jakarta, FNN - Demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh elemen mahasiswa berujung bentrok dengan polisi. Mahasiswa yang membentuk barisan rapi didorong oleh polisi sehingga terjadi bentrok dalam menyuarakan aspirasi di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Kamis, 15 September 2022. Hal tersebut dipicu karena tidak adanya kepastian atau jawaban tentang membatalkan kenaikan harga BBM. Sebelumnya, seorang staf kepresidenan, Abraham menemui massa aksi dan menaiki mobil komando. Akan tetapi, massa aksi tidak puas karena tidak ada kekuatan atau kepastian yang Abraham berikan terkait pembatalan kenaikan harga BBM. Hingga terjadi dua kali bentrok dengan aparat polisi dan mengakibatkan beberapa korban luka karena terjatuh, terinjak, dan terkena kawat duri. Mahasiswa berjanji akan terus menyuarakan penurunan harga BBM atau Jokowi turun. (Rac)
Massa Pendemo Bertahan Sampai Malam, Bakal Lebih Lama dan Lebih Besar
PENGAMAT politik Rocky Gerung menyebut, kita mungkin menduga bahwa ada pembiaran sedikit supaya kegembiraan itu tidak terkumpul, jadi dilepas saja. “Tapi sekaligus itu pertanda bahwa situasi nggak bisa lagi ditahan dan satu waktu nanti dalam 2-3 hari ini tuntutan akan naik lagi karena ada juga soal lain, misalnya tarik dasar listrik yang pasti juga ikut dinaikkan,” ujarnya. “Jadi, betul bahwa sejarah menyediakan seluruh fasilitas bagi mereka yang mencari keadilan. Itu wisdom-nya di situ. Demikian juga Bjorka yang masih memberi kita amunisi untuk tahu siapa sebetulnya yang suka berbohong dan ketar-ketir Istana juga dibaca oleh mahasiswa,” lanjut Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief, Wartawan Senior FNN, dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (14/9/2022). Jadi, lanjut Rocky Gerung, hal-hal semacam itu mengingatkan kita bahwa ini negara diurus bukan untuk membuat rakyat bahagia, tapi justru merampas kebahagiaan itu melalui prinsip-prinsip akumulasi tadi. Dan hutang-hutang yang dibuat pemerintah tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat. “Jadi, pemerintah telah membuat semua orang turun derajat dan itu artinya kelaparan dan kemiskinan menanti mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi, hak dari rakyat kecil untuk masuk dalam infrastruktur ekonomi tertentu itu akhirnya harus bersaing dengan orang dengan kelas yang lebih tinggi,” kata Rocky Gerung. Berikut petikan dialog lengkap antara Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo-halo Bung Rocky, ini akhirnya aksi unjuk rasa mahasiswa mencapai satu momentum atau titik tertentu karena tadi malam mereka bertahan sampai malam. Padahal aturan unjuk rasa itu biasanya hanya sampai pukul 06.00 sore. Tadi malam polisi membiarkan sampai sekitar pukul 21.00 tadi malam di Patung Kuda dan berlangsung cukup kondusif, aman, tidak terjadi kekacauan. Ya, akhirnya bertemu antara kepentingan keadilan dan kesadaran dari polisi bahwa mereka juga butuh mengekspresikan kenaikan harga itu. Paling nggak keluarganya di asrama-asrama bilang, ya biarin saja mahasiswa menyuarakan suara dari kalangan bawah. Kan banyak prajurit atau petugas Polantas yang juga masih kesulitan ekonomi. Jadi, hal yang biasa saja gitu. Yang tidak biasa adalah sampai jam 9 malam. Kita mungkin menduga bahwa ada pembiaran sedikit supaya kegembiraan itu tidak terkumpul, jadi dilepas saja. Tapi sekaligus itu pertanda bahwa situasi nggak bisa lagi ditahan dan satu waktu nanti dalam 2-3 hari ini tuntutan akan naik lagi karena ada juga soal lain, misalnya tarif dasar listrik yang pasti juga ikut dinaikkan. Dia mengikuti kurs, bahkan bahan bakar listrik juga adalah batubara juga dan minyak juga, solar. Jadi, sudah pasti terjadi kenaikan itu. Jadi, akumulasi ini yang akan jadi titik balik dari gerakan yang tadinya itu dianggap sekedar temporer saja, karena Pak Jokowi bahkan pernah nantang-nantang sampai kapan sih kalian bisa bertahan dengan demonstrasi. Sekarang mula diperlihatkan. Ini baru sampai jam 9 ini Pak Jokowi ya. Besok bisa sampai subuh. Jadi, betul bahwa sejarah menyediakan seluruh fasilitas bagi mereka yang mencari keadilan. Itu wisdom-nya di situ. Demikian juga Bjorka masih memberi kita amunisi untuk tahu siapa sebetulnya yang suka berbohong dan ketar-ketir Istana juga dibaca oleh mahasiswa. Jadi, mahasiswa membaca psikologi Istana yang mulai cemas karena itu biasa akan ada eskalasi. Lain lagi kalau Istana datang menemui lalu menjanjikan sesuatu yang baru, tapi apa yang mau dijanjikan. Bahkan tarif dasar listrik pasti naik karena kenaikan harga BBM berakibat pada kenaikan listrik. Bahan bakarnya listrik adalah masih BBM, sebagian batubara. Demikian juga hutang PLN kan dalam bentuk dollar dan dia mesti bayar dalam bentuk rupiah karena itu dia naikkan. Dia dapat penghasilan dari rupiah, rakyat beli listrik, tapi dia musti bayar utangnya dalam bentuk dollar. Makanya dia musti naikkan ongkos listrik konsumen. Jadi, semua hal yang menyangkut ekonomi memang buruk. Pemburukan itu bagaimana cara (menyelesaikan-red). Kan kalau kita tanya apa solusi pemerintah? Ya nggak ada. Sebetulnya masih ada: batalkan IKN, batalkan kereta cepat, lakukan lebih fokusing lagi, perbaiki upah buruh. Jadi hal-hal yang simpel saja. Jadi sekali lagi Pak Jokowi tentu punya maksud lain. Dia harus menyimpan uang APBN untuk bermain politik pada 2022. Kira-kira itu analisisnya. Tapi kalau listrik ini bukan soal yang serius. Ini bukan sekadar kemungkinan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Ini orang-orang yang miskin kan selama ini menggunakan listrik dayanya 450 watt didorong untuk migrasi ke 900 karena yang 450 ini akan dihapuskan. Jadi, naik 900. Kan kalau naik itu pasti saja buat mereka berarti biaya tarif langganannya naik, terus biaya konsumsi juga naik. Jadi, menurut saya ini memang nggak masuk akal juga ya kebijakan-kebijakan semacam ini. Sudah disepakati oleh badan anggaran DPR dan pemerintah soal ini. Soal migrasi dari 450 watt. Itu juga mendorong daya beli juga nggak nyampe, dikasih 450 juga rakyat merasa gua mau beli apa dengan tambahan listrik itu. Kan kalau misalnya diberi 900 watt ini tapi dia mampu untuk beli tambahan rice cooker, misalnya, nggak ada soal. Tetapi, dia juga nggak bisa beli rice cooker. Padahal, dia mesti bayar tarif di 900 kan? Itu konyolnya di situ. Kan insentif untuk menaikkan artinya daya beli dia itu bertambah, supaya dia bisa beli peralatan lain, lebih produktif. Mungkin peralatan lain, mesin penetas telur, supaya bisa berbisnis. Tatapi, dia nggak bisa beli mesinnya. Jadi, buat apa dikasih listrik dinaikin dia nggak bisa beli, sementara tarifnya justru naik ngikutin kapasitas voltagenya, jumlah wattnya. 450 volt ampere dengan 900 volt itu berbeda. Belum lagi penggunaannya juga pasti beda. Menurut saya agak nggak masuk akal kalau kemudian pendorong dari migrasi ini karena PLN kelebihan pasokan, dan kemudian itu orang-orang miskin yang harus membelinya. Kan lebih konyol lagi. Itu juga teori yang musti kita uji itu, kelebihan pasokan dari mana sebetulnya tuh. Kan kita tahu ada pembangunan power plan baru. Juga bisa kita periksa kelebihan pasokan karena pengguna-pengguna besar itu nggak bisa produksi sebetulnya karena ekonomi tidak ada permintaan. Atau mungkin pabrik-pabrik besar itu lakukan relokasi ke Vietnam, Kamboja, sehingga pabriknya memang nggak mengonsumsi listrik lagi. Jadi, kelebihan pasokan terjadi karena pasokan yang ada tidak lagi dikonsumsi, bukan karena ada tambahan pasokan. Kan begitu cara melihatnya. Mungkin sepanjang Jawa - Bali nggak ada lagi tuh power plan baru. Yang ada adalah deindustrialisasi sehingga pasokannya seolah-olah berlebih. Kan problem yang kita pahami juga selama ini, kan mereka ini banyak kontrak dengan IPP (Independent Power Plan) atau listrik swasta dan kontraknya itu yang merugikan disebut take or pay gitu ya. Artinya, begitu kontrak lu pakai nggak pakai tetap membayar. Itu kan yang jadi konyol. Saya kira ini problem PLN dan kita tahu belaka siapa pemilik IPP ini. Ya banyak pejabat kita juga, bekas pejabat. Gitu. Karena itu mestinya itu diganti. PLN itu bukan lagi perusahaan listrik negara, perusahaan tiang listrik negara. Tinggal tiang listriknya saja sama kabel. Jadi istilah itu punya negara sudah nggak ada. Ya itu, kalkulasi bisnis pasti berkreasi di situ kan? Nah, BUMN seperti PLN yang harusnya mempertahankan harga dasar untuk menghidupkan ekonomi rakyat ya sudah nggak bisa, karena dia harus dipaksa beli barang yang bahkan kalau dia nggak pakai sudah bayar duluan gitu kan. Karena itu, dia bebankan itu pada publik, kepada konsumen. Kan di situ tidak adilnya. Tapi sudahlah, itu mau diapain lagi. Kan pemerintah memang pada akhirnya satu persatu kedunguannya terbuka dan nggak ada jalan lain selain bertahan melawan demonstran yang makin lama makin kuat tuntutannya untuk ya sudah percepat Pemilu atau letakkan jabatan. Buruh juga akan bersama-sama di situ karena semua kita adalah konsumen sebetulnya. Pada saat yang sama, kita nggak bisa akses lagi harga. Padahal, kita membayar pajak. Semua hal yang ada di depan kita, kita membayar pajak tuh. Dan pajak kita itu larinya ke IKN. Kan konyolnya begitu kan? Masuk keluar restoran bayar pajak, tanah segala macam, motor butut pun masih bayar pajak. Tapi kita dipaksa untuk membiayai sesuatu yang bukan kepentingan kita. Ada urusan apa orang yang kredit motor bayar pajak dengan IKN? Nggak ada urusan apa-apa kan? Dia punya motor ya karena dia mau menghemat dan akhirnya dijanjikan pakai kereta cepat. Kereta cepat juga mahal, mending dia pakai motor. Jadi, hal-hal semacam itu mengingatkan kita bahwa ini negara diurus bukan untuk membuat rakyat bahagia, tapi justru bisa merampas kebahagiaan itu melalui prinsip-prinsip akumulasi tadi. Dan hutang-hutang yang dibuat pemerintah tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat. Lain kalau pemerintah berhutang tanya pada rakyat, lu mau apa gua hutangin ya. Ini dia bikin hutang suka-suka dia saja. Hanya untuk pamerkan legasi dia. Dan ini kan sebenarnya dengan fakta-fakta semacam ini kita bisa menganalisis bahwa bahan demonstrasi itu banyak sekali tersedia dan ini memungkinkan unjuk rasa itu akan terus berlangsung secara panjang. Tadi saya tanya transportasi online. Anda dari mana? Kenapa nyupir? Oh, saya lulusan Unpad. Jadi, dia itu mahasiwa Unpad, pernah jadi banker di perbankan tapi kemudian mengundurkan diri karena ketidakpastian status dia. Lalu jadi supir kan. Jadi banyak orang yang juga mengalami penurunan kelas yang mengakibatkan kelas yang seharusnya ada di dalam kegiatan ekonomi itu turun lagi. Jadi kalau sarjana misalnya jadi ojol itu artinya anak-anak SMA itu nggak bisa lagi masuk di ojol, maka dia turun jadi tukang parkir. Bayangin, anak SMA jadi tukang parkir. Dan hak tukang parkir yang sebetulnya lulusan SD, misalnya, hilang akhirnya. Jadi pemerintah membuat semua orang turun derajat dan itu artinya bahwa kelaparan dan kemiskinan menanti mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi hak dari rakyat kecil untuk masuk dalam infrastruktur ekonomi tertentu akhirnya harus bersaing dengan orang dengan kelas yang lebih tinggi. Jadi mereka yang turun kelas bersaing dengan kelas bawah akhirnya tuh itu yang terjadi itu akibat dari kebijakan pemerintah yang ngaco. (Sof/sws)
Istana Kirimkan Perwakilan, Mahasiswa : Kami Ingin Bertemu Langsung Dengan Presiden
Jakarta, FNN - Demo terhadap kenaikkan harga BBM makin memanas Langkah demi langkah terus diupuyakan mahasiswa untuk bisa menembus Istana Merdeka agar dapat menyampaikan secara langsung tuntutan kepada Presiden Joko Widodo. Aksi mahasiswa coba diredam oleh pihak keamanan, salah satu caranya dengan mengirim perwakilan istana untuk bisa berdialog dengan para mahasiswa. Adalah Abraham yang mengaku sebagai perwakilan pihak istana. Kedatangannya diterima mahasiswa untuk coba berdialog dengan perwakilan dari istana tersebut. Dalam dialognya, Abraham mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak ingin menaikkan harga BBM, hal tersebut dapat terlihat dari kebijakan pemerintah yang menaikkan anggaran BBM sebesar Rp 500 triliun. \"Pemerintah sebenarnya tidak ingin menaikkan harga BBM, temen-temen bisa lihat di internet bahwa tahun ini anggaran BBM naik sebesar Rp 500 triliun,\" ujarnya di atas mobil komando dekat Patung Kuda Arjuna Wijaya, Kamis, 15 September 2022. Pernyataan Abraham pun mendapat penolakkan dari para mahasiswa. Mereka menyerukan kata \"bohong\" Sebagai respon atas pernyataan yang diberikan. \"Bohong! Terus itu kemana? Bilang aja buat IKN,\" ujar salah satu mahasiswa. Salah satu orator mahasiswa pun menjelaskan bahwa mereka tidak ingin bertemu dengan perwakilan, mereka ingin bertemu dengan presiden Joko Widodo. \"Kita mau bertemu siapa teman-teman? Kita mau bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kalau anda tidak bisa mengabulkan permintaan kami, buat apa ada diatas sini,\" ujar salah satu orator kepada perwakilan istana yang berada satu podium dengannya. Mendengar banyak respon penolakkan dari mahasiswa, Abraham pun pergi meninggalkan mobil komando diiringi oleh beberapa pengawal polisi. (Habil)
Polisi Makin Emosional, Demonstrasi Mahasiswa Ricuh
Jakarta, FNN – Aksi demonstrasi terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berlangsung ricuh. Beberapa polisi tampak menendangi mahasiswa. Massa demo kali ini didominasi dari elemen mahasiswa yang berkumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Kamis (15/09/22). Para demonstran berhasil menembus pagar besi dan beton pembatas yang telah dipersiapkan oleh aparat kepolisian. Aksi mulai ricuh ketika tuntutan mahasiswa diabaikan dan tidak diperkenankan masuk ke wilayah Istana Negara untuk melakukan diskusi langsung dengan Presiden Joko Widodo. Aksi dorong mendorong massa menyebabkan beberapa mahasiswa serta aparat kepolisian berjatuhan di sekitar pagar besi yang telah diinjak massa. Pengamanan polisi semakin diperketat ketika massa memaksa masuk dan terjadi aksi dorong mendorong antara mahasiswa dan sekumpulan polisi yang merapatkan barisan dengan tali dalmas. Pihak polisi sempat memperingatkan para demonstran untuk menjaga keadaan tetap kondusif menggunakan pengeras suara. Namun, peringatan tersebut malah membuat mahasiswa semakin geram. Terlihat dalam pantauan FNN, polisi mengerahkan ribuan pasukan yang ditugaskan menjaga keamanan demonstrasi. Mobil barakuda beserta mobil pemadam ikut diterjunkan ke lapangan. (oct)
Mahasiswa Berhasil Menembus Pertahanan Kawat Berduri
Jakarta, FNN - Demo yang digawangi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berhasil menembus dua kawat berduri dan blokade. Aksi massa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali digelar di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Terlihat mahasiswa dari berbagai universitas datang untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pada Kamis, 15 September 2022. Massa aksi berhasil menembus pengamanan pertama dan kedua menuju arah Istana Negara. Meski berhasil, mereka langsung dihadang oleh tiga baris personel polisi hingga menghentikan langkah dan menyoraki polisi. Para demonstran menuntut agar Presiden Joko Widodo dihadirkan untuk temu diskusi langsung bila memang mereka tidak diizinkan lewat. Pertahanan lain dalam menghadang aksi demo tolak kenaikan BBM tersebut adalah dinding tinggi dan tiga mobil barakuda, mobil pemadam, serta sejumlah mobil milik kepolisian lainnya di belakang dinding pembatas. (rac)
Pengamanan Sangat Ekstra untuk Demo
Jakarta, FNN – Kamis, 15 September 2022 demo kembali dilaksanakan di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Aparat kepolisian telah mempersiapkan penjagaan ketat dengan memasang dua lapis kawat berduri, beton pembatas jalan, dan dinding besar menuju arah Istana negara. Berdasarkan pantauan Forum News Network (FNN), pengamanan hari ini lebih ekstra daripada pengamanan untuk aksi massa sebelumnya. Diketahui, demo akan kembali digelar dengan massa dari elemen mahasiswa dan buruh yang diperkirakan mencapai 2.000 orang. Dengan dipasangnya banyak pembatas tersebut akan menghalangi para demonstran untuk sampai ke wilayah Istana Negara. Hal tersebut seakan mengindikasikan bahwa akan terjadi kericuhan besar dalam aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dan Polda Metro Jaya mengerahkan sekitar 6.000 personel polisi yang tersebar di beberapa titik kawasan sekitar Monas. Karena dalam rangka mengamankan lokasi, maka dilakukan penutupan jalan sejak pukul 10.00 WIB ke arah Istana Negara. (Rac)
Gatot Nurmantyo: Kasus Sambo adalah Pertempuran Polisi Baik VS Polisi Jahat
Jakarta, FNN - Baru saja usai digelarnya diskusi publik yang diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang berjudul \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\" pada Rabu, 14 September 2022 yang disiarkan langsung juga di kanal YouTube FNN TV. Adapun pada diskusi publik ini menghadirkan para pembicara seperti Marlan Infantri Lase (Serikat Petani Indonesia), Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Alvino Antonio (Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional), Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI dan deklarator KAMI) dan dimoderatori oleh Hersubeno Arief wartawan senior FNN. Pada salah satu sesi acara terdapat Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI dan deklarator KAMI) diminta untuk ikut memberikan tanggapan salah satunya adalah tentang kasus Ferdy Sambo yang sekarang ini masih panas dibicarakan. Gatot mengatakan bahwa kasus Sambo ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Hal ini dilihat dari institusi polisi yang terdiri dari orang-orang yang sudah dilatih dan dipersenjatai serta memiliki kekuasaan yang tinggi dan berada langsung di bawah presiden. \"Dengan kekuasaan yang lebih besar ini, saya melihat apakah under control atau memang dikendalikan oleh pimpinan awalnya dengan membentuk Satgas Merah Putih... Satgas ini sudah sangat luar biasa dia sudah menyiapkan rambu-rambu untuk bisa aman, yaitu Undangan-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020,\" ucap Gatot. Perpol 7 tahun 2022 ini adalah mengatur tentang Kode Etik Profesi Polisi (KEPP) dan Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) adalah Peraturan Kepolisian yang baru untuk menggantikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. \"Tapi intinya Bang Hersu, saya melihat ini adalah ada pertempuran kenapa pertemuan, ada yang ditembak, bukan tertembak berarti pertempuran di internal polisi. Antara polisi yang baji**an ya, penghianat, pembunuhan, mengkoordinir budi yang tidak manusiawi bahkan gak masuk akal, anak buahnya sendiri dibunuh dengan penuh kesadaran,\" ucapnya. \"Dua kelompok ini sekarang sedang bertempur di kepolisian. Taruhannya sangat berbahaya kalau pertarungan seperti itu, yang kalah harus menyesuaikan mau tidak mau dengan yang menang. Nah, kalau ini yang menang yang baji*an maka seluruh polisi harus jadi baji*an kalau nggak keluar dia, atau nggak ditembak. Makanya saya himbau kita semuanya, beri kesempatan kepada Kapolri untuk membersihkan semuanya,\" tambahnya. Gatot Nurmantyo juga menambahkan terkait dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 yang tidak sesuai dengan etika hukum, bahwasanya Kapolri dalam kurun waktu setelah 3 tahun dapat meninjau ulang perwira yang sudah diberhentikan sebelumnya (oleh presiden melalui putusan presiden) untuk menjabat lagi. \"Inilah yang saya himbau kepada presiden dan Menkopolhukam untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini. Ini kurang ajar, secara etika hukum kurang ajar, karena seorang perwira tinggi diberhentikan oleh presiden kan. Nah, sekarang presiden sudah memberhentikan, tiga tahun lagi hanya dengan keputusan Kapolri bisa diralat lagi \'siapa lu?\' ini kan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi,\" ujarnya. Menanggapi ucapan Gatot Nurmantyo, Hersubeno Arief juga menambahkan bahwa jangan senang dahulu apabila Ferdy Sambo dan kawan-kawannya ini diberhentikan permanen, karena dengan keputusan Kapolri tiga tahun lagi bisa ditinjau lagi. \"Jadi jangan puas kalau sekarang Sambo dan kawan-kawan sudah dipecat gitu ya, karena kalau toh nanti bandingnya dia ditolak juga artinya dipecat secara permanen. Dan presiden kan yang mencopot kalau jendral tuh dengan putusan presiden, dengan peraturan Kapolri tiga tahun lagi bisa ditinjau lagi,\" tambah Hersubeno. Sebagai closing statement Gatot Nurmantyo juga mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk selalu memberikan support kepada kepolisian yang baik dan bergandengan tangan untuk saling membantu. (Fik)
Waspadai Perkapolri, Sambo Bisa Bebas Lho
Jakarta, FNN - Jika masyarakat tidak jeli mengawal persidangan kasus polisi bunuh anak buah, bisa jadi ujungnya akan mengecewakan. Dikhawatirkan tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, bisa lolos dari hukuman. Hal ini terungkap dalam diskusi terbuka, \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\" Rabu, 14 September 2022 di Jakarta. Moderator diskusi Hersubeno Arif (FNN) kepada Gatot Nurmantyo (GN),“Jadi sedang terjadi pertempuran dalam institusi Polisi, yaitu kelompok polisi yang tadi saya sebutkan dengan Polisi yang profesional, bermoral, yang akan menegakkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat, menegakkan ketertiban, dan penegak keadilan,” terang mantan Panglima TNI. Dua kelompok tersebut menurut Gatot, bahwa saat ini sedang bertempur, taruhannya sangat berbahaya, dalam teori, yang kalah maka akan ikut yang menang, Jika yang menang adalah kelompok yang jahat, maka semua akan mengikuti yang jahat. Oleh karena itu GN menghimbau kepada masyarakat agar memberi kesempatan kepada Kapolri, untuk membersihkan Polisi-polisi yang jahat itu. Kita jangan ganggu, kalau tak bisa membantu, minimal kita doakan, agar polisi yang baik menang. menanyakan soal Satgassus Merah Putih yang menjadi sorotan publik pasca kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J, kepada Gatot Nurmantyo. Menurutnya Satgassus Merah Putih ini sudah sangat luar biasa, dia sudah menyiapkan rambu-rambu untuk bisa aman yaitu UU Kepolisian No. 7 tahun 2020, yang dibentuk sekitar satu tahun setelah Satgassus Merah Putih. “Tapi intinya saya melihat adalah ada pertempuran, karena adanya Polisi yang ditembak, di intern Polisi, antara Polisi yang bajingan, penghianat, pembunuhan, mengkoordinir judi, tidak manusiawi, nggak masuk akal, anak buahnya sendiri dibunuh dengan penuh kesadaran, ujar Gatot Nurmantyo, yang diminta moderator menanggapi pertanyaan di sesi closing statemen diskusi yang bertema “BBM Naik, Rakyat Tercekik” pada Rabu siang, 14/9/2022, di Sekretariat KAMI, Jakarta Pusat. Walaupun menurut GN ada dua teori orang seperti itu, semua orang adalah penakut, yang berani adalah orang gila atau orang OD (over dosis) atau sakau, dan ini juga delik hukum. “Jadi sedang terjadi pertempuran dalam institusi Polisi, yaitu kelompok polisi yang tadi saya sebutkan dengan Polisi yang profesional, bermoral, yang akan menegakkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat, menegakkan ketertiban, dan penegak keadilan,” terang mantan Panglima TNI. Dua kelompok tersebut menurut Gatot, bahwa saat ini sedang bertempur, taruhannya sangat berbahaya, dalam teori, yang kalah maka akan ikut yang menang, Jika yang menang adalah kelompok yang jahat, maka semua akan mengikuti yang jahat. Oleh karena itu GN menghimbau kepada masyarakat agar memberi kesempatan kepada Kapolri, untuk membersihkan Polisi-polisi yang jahat itu. Kita jangan ganggu, kalau tak bisa membantu, minimal kita doakan, agar polisi yang baik menang. GN pun menyoroti Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Keputusan Kode Etik Polisi (KKEP) No.7 tahun 2022 soal aturan banding. Bahwa pelaku yang dijatuhi sanksi KKEP dapat ajukan banding, 3 hari setelah sidang KKEP dan selambatnya 21 hari kerja. Dalam Perkap tersebut dijelaskan bahwa apabila pemohon dalam sidang banding tetap dinyatakan melanggar KKEP, pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Kapolri berwenang melakukan Peninjauan Kembali atas KKEP yang telah diputuskan. Proses ini dapat dilakukan selambatnya 3 tahun setelah KKEP ditetapkan. “Saya sudah menghimbau kepada Presiden dan Menkopolhukam untuk meninjau ulang aturan Perkap tersebut,” jelas Gatot Nurmantyo. Secara etika GN sebut bahwa aturan hukum tersebut kurang ajar, karena Perwira Tinggi yang aturannya diberhentikan oleh Presiden, namun dalam Perkap, Kapolri bisa meninjau ulang (meralat) keputusan Presiden. Seolah-olah keputusan Presiden tidak dianggap. Maka saya himbau kita sama-sama saksikan proses ini, dan kita lihat saja nanti siapa yang menang?, tambah Gatot. “Kita harus bersatu support polisi yang baik, agar polisi yang buruk tidak menang,” pungkasnya. (*)
POPULER
