NASIONAL
Anies dan Jokowi Dalam Duel Politik antara Merdeka Utara dan Merdeka Selatan
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Jakarta International Stadium (JIS) pada Ahad (24/7/2022). Gubernur Anies mengundang Presiden Joko Widodo hingga para Gubernur. Namun, Presiden Jokowi tidak bisa hadir dalam grand launching JIS Ahad malam itu. Hal tersebut dibenarkan Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono. Pemprov DKI Jakarta sejatinya telah mengirimkan surat permohonan. Namun, lanjut Heru, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain yang sudah terjadwal sebelumnya. “Sudah ada kegiatan lain yang sudah terjadwal sebelumnya,” ujarnya dalam pesan singkat, Ahad (24/7/2022). Sebelumnya, Gubernur Anies mengaku mengundang Presiden Joko Widodo Jokowi hingga para Gubernur. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung membahasnya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Ahad (24/7/2022). Petikannya. Meskipun pada hari libur, persoalan politik, rivalitas politik di Indonesia makin menghangat menjelang Pilpres 2024. Yang sekarang banyak disoroti orang itu nanti malam (Sabtu, 23 Juli 2022) ada Grand Launching Jakarta International Stadium. Bagaimanapun ini salah satu icon keberhasilan dari pembangunan Anies Baswedan, dan orang bertanya-tanya Pak Jokowi akan hadir atau tidak? Karena kata Anies beliau diundang. Coba kalau Anda saya minta untuk menebak sementara ini, menurut tebakan Anda, Pak Jokowi akan hadir atau tidak? Saya justru lagi bingung karena saya juga diundang oleh Pak Anies. Tapi kalau Pak Jokowi tidak hadir, buat apa saya hadir kan? Karena saya ingin melihat keakraban politik di forum itu. Jadi orang berharap Pak Jokowi hadir dong. Karena ini ibukota, ada icon, iconic betul. Banyak peristiwa sudah dilakukan di tempat itu, di stadium itu, dan akan banyak peristiwa lagi itu. Nanti kalau Pak Jokowi nggak hadir, nanti Anies akan bilang, kalau begitu relawan Pak Jokowi juga nggak boleh pakai itu buat acara-acara selanjutnya. Karena bosnya saja nggak hadir kok. Jadi, peristiwa kebudayaan yang memang yang sinyal politiknya tinggi sekali. Itu PDIP berupaya untuk menghalangi peresmian itu, karena dalam kategori apapun Anies harus dihalangi, termasuk dalam upaya dia untuk membenahi ibukota dengan monumen baru itu. Jadi kita akhirnya masuk dalam kepicikan sebetulnya. Orang akhirnya menduga-duga hadir atau tidak hadir. Padahal Pak Jokowi sebetulnya biasa saja, kalau nggak hadir ada alasannya, kalau hadir apa alasannya juga. Kan nggak perlu diduga-duga. Tapi memang orang sekarang melihat bahwa Anies dan Jokowi itu betul-betul ada dalam garis duel politik antara Merdeka Utara dan Merdeka Selatan. Di tengah-tengahnya ada Monumen Nasional yang saya sebut monumen akal sehat ketika 212. Jadi kita balik pada prinsip bahwa banyak peristiwa yang sebetulnya peristiwa teknis biasa saja, peristiwa pariwisata, bahkan karena meresmikan satu objek baru, tiba-tiba jadi peristiwa politik. Lalu betul mulailah PDIP, melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, emang apa prestasinya tuh? Ya sudahlah kalau soal itu ya jawab sendiri saja. Kan berita tentang Anies Baswedan berseliweran di dunia tuh. Dapet ini dapet itu. Dapat prestasi ini, dapat kota metropolitan. Tapi di belakang itu memang ada ketidakpastian politik. Jadi PDIP masih ragu apakah PDIP mampu untuk mengatasi mencuatnya nama Anies Baswedan ke mana-mana. Padahal Anies sebetulnya bermasalah, betul karena nggak punya partai. Jadi sudahlah, ini soal yang kita tunggu saja setelah nanti malam itu analisa baru. Oh nggak hadir karena Ibu Mega kasih sinyal sebaiknya jangan hadir. Kira-kira begitu kan. Tapi kan sebenarnya, kalau logika akal sehat, Pak Jokowi itu kan bukan lagi pesaing Anies karena Pak Jokowi sudah jadi presiden 2 periode, sementara Anies untuk jadi presiden pun belum pasti, seperti tadi Anda sebut tiketnya aja nggak jelas karena terhalang 20% juga kan sebenarnya. Justru karena secara ketatanegaraan Pak Jokowi punya lagi kekuatan, tapi di Manado saya baca ada aktivitas untuk menjadikan Jokowi tiga periode dengan macam-macam alasan. Jadi sebetulnya Pak Jokowi juga ngincer ya orang Manado saja masih ingin saya jadi persen, bagaimana orang Jawa. Kira-kira begitu kan. Saya sebagai orang Manado merasa itu macam-macamlah orang Manado selalu punya alasan untuk bikin diskusi yang hangat. Kira-kira begitu. Iya dari kampung Anda yang mau dibikin epicentrum dari Jokowi tiga periode. Saya senyum-senyum begitu baca ini. Saya teringat sama Bung Rocky. Saya baca berita itu dikirimnya juga orang Menado untuk ngirimin ke saya. Wartawan di Manado mungkin minta tafsiran, ini bagaimana? Jadi sebetulnya nggak ada soal, walaupun saya baca itu alasan deklarasi tiga periode di Manado atau di manapun, itu karena Indonesia terbelah. Jadi Pak Jokowi perlu untuk merekatkan kembali Indonesia. Kenapa Indonesia terbelah? Karena selama tujuh tahun ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Indonesia terbelah karena 7 tahun Pak Jokowi memimpin. Oh, ini musti diperpanjang 3 periode supaya makin terbelah. Lain kalau presiden sebelumnya yang bikin terbelah, maka presiden sekarang harus merekatkan. Justru sekarang yang kita butuhkan presiden baru untuk merekatkan yang terbelah di periode Jokowi. Kan logikanya begitu. Kalau saya ikuti guru-guru saya di Manado itu pasti begitu jalan pikirannya kan? Harusnya yang terbelah itu dibetulkan oleh orang baru, bukan orang yang membuat terbelah yang akan membetulkan. Agak kacau juga. Jadi sebetulnya, memang nggak ada soal tiga periode, tapi alasannya yang masuk akal-lah. Masa karena terbelah kemudian orang yang sekarang justru jadi persoalan harus membenahi itu. Kasihan Pak Jokowi juga nanti. Pak Jokowi diminta untuk memperbaiki sesuatu yang sebetulnya dia penyebabnya. Kan penyebab itu yang kita sebut sebagai kegagalan dari Pak Jokowi untuk mengakrabkan masyarakat sehingga di ujung periodenya masyarakat masih terbelah. Oleh karena itu, percepat justru pemilihan presiden supaya keterbelahan itu tidak menjadi-jadi. Kan gitu jalan pikirannya. Jadi harusnya ada gerakan yang sama juga di Manado atau di manapun untuk mempercepat perubahan politik supaya keterbelahan ini tidak berkepanjangan. Ini dua hal yang biasa. Yang ingin tiga periode boleh, yang ingin mempercepat juga boleh. Itu saya kira orang Manado mempunyai kemampuan itu. Tidak harus memperpanjang, memperpendek juga bisa. Karena sama-sama argumennya sama, yaitu ingin bangsa ini selamat. Jadi, sekali lagi permainan politik tersebut masih berlanjut, tapi saya selalu menganggap positif. Kalau ada percakapan politik itu artinya bangsa ini masih berupaya untuk mencari jalan keluar. Jangan semuanya sudah pasti. Itu sudah nggak harapan. Artinya sudah hopeless. Ya saya jadi teringat kelihatannya ini kelompok yang ingin memperpanjang jabatan Pak Jokowi adalah kelompok Manado yang tidak doyan cabe pedas, tidak suka makanan pedas. Karena harga cabenya sekarang mahal. Iya, orang Manado juga banyak versinya. Dan saya mengerti, karena Manado itu nggak ada sistem kerajaan, sehingga semua orang bisa bicara suka-suka. Mungkin ...... ada Manado yang enggak ada rajanya, jadi setiap orang enggak harus tunduk pada pikiran yang sudah baku. Semua bisa kasih perspektif, termasuk yang doyan cabe dan ada yang merasa ya walaupun cabe mahal, tapi empat periode masih diperlukan. Walaupun agak susah memahami itu. Di Amerika atau di Eropa terutama, kalau harga tomat nggak turun-turun, presidennya yang diturunkan. Iya saya ingat dulu ada kehebohan di media sosial di masa itu, ada kelompok emak-emak yang katanya yang makan bubur ayam nggak diaduk, yang satu bubur ayam yang diaduk. Nah ini sekarang tiba-tiba kita melayangkan ada orang-orang Manado yang pingin Pak Jokowi tiga periode. Oh, berarti ini kelompok orang Manado yang tidak doyan sambel cabe yang pedas. Kalau orang Manado mulutnya pedas semuanya. Oke, kita balik lagi, tadi Anda berharap, Anda nggak mau menebak tapi ada berharap Pak Jokowi mau hadir karena ini akan jadi sinyal yang bagus, sinyal bahwa nggak benar orang selalu memposisikan bahwa Anies dan Pak Jokowi itu sebagai rivalitas. Dan beberapa kali Pak Jokowi juga sudah berhasil menunjukkan itu. Misalnya dalam formula E. Dulu juga meskipun menteri BUMN-nya tidak mau sponsori, tapi Pak Jokowi tetap hadir saja. Ini kan akan menjadi sinyal baik buat kita semuanya. Ya, saya suka dapet bocoran juga. Kan banyak teman saya juga di relawan Jokowi yang merasa bahwa ya sudahlah Anies punya kesempatan sekarang. Jadi diam-diam banyak relawan Jokowi yang menyeberang ke Anies. Mungkin itu yang dibaca oleh PDIP atau Pak Hasto yang sekarang secara khusus mulai mempersoalkan prestasi Pak Anies. Jadi kira-kira Pak Hasto mau bilang, “Hai relawan-relawan Pak Jokowi, lihat, memang apa prestasi Anies sehingga kalian mau nyebrang?” Kira-kira begitu sinyalnya. Jadi sebetulnya orang juga rasional, melihat Pak Jokowi ya sudah nggak bisalah mengangkat-angkat Ganjar Pranowo. Bahkan ada yang sudah dihalangi oleh PDIP. Kan Ganjar malah menjadi tahanan kota oleh PDIP kan? Tetapi relawan Ganjar bergerilya terus. Bagus juga, dukung saja gerilya itu hak politik. Kan hak politik seseorang itu diamputasi oleh sekedar kecemasan partai. Jadi itu intinya tuh. Kita nggak ada urusan dengan PDIP. Tetapi, dalil berdemokrasi itu walaupun ada aturan internal, biarkan aturan internal bekerja, tapi publik enggak mau Ganjar itu sekadar mengikuti aturan internal PDIP. Dan publik ingin ada tokoh yang menganggap bahwa dia lebih penting dari partainya. Kan faktanya begitu. Ibu Mega itu lebih penting dari PDIP. Tanpa Ibu Mega drop terus kan? Jadi, ketokohan itu akhirnya muncul karena kita sistem presidensial. Kan sialnya begitu. Lain kalau sistem parlementer, Perdana Menterinya akan melarang menteri-menteri anggota partainya itu beroperasi liar. Jadi, itu konsekuensi dari hal yang membatasi kompetisi politik. Kalau kompetisi politiknya 0%, itu semua orang lega untuk bertanding. Kalau sekarang kasak-kusuk, cari akal. Mau deklarasi di Manado, deklarasi di Solo, deklarasi di NTT, sama saja. Semua orang berhak untuk mendeklarasikan perpanjangan maupun perpendekan masa jabatan. (Ida/mth)
Selasa Sore Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Xi Jinping di Beijing
Beijing, FNN - Presiden Indonesia Joko Widodo yang tiba di Beijing pada Senin malam dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada Selasa (26/7) sore.Informasi yang dihimpun ANTARA Beijing, Jokowi akan ditemui Xi di gedung tamu negara Diaoyutai di Distrik Haidian pada Selasa pukul 15.00 waktu setempat (14.00 WIB).Selanjutnya pada pukul 20.00 waktu setempat (19.00 WIB), Presiden Jokowi bertolak dari Beijing untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang dan Korea Selatan.Jokowi merupakan kepala negara atau kepala pemerintahan pertama di dunia yang diterima Xi di Beijing sejak Olimpiade Musim Dingin pada Februari 2021.Jokowi juga presiden pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan ke China setelah beberapa wilayah di daratan Tiongkok itu, terutama Beijing, dilanda gelombang terakhir pandemi COVID-19 yang diikuti dengan penguncian wilayah (lockdown) selama beberapa bulan.\"Memang ini kunjungan tingkat tinggi pertama yang kami terima setelah Olimpiade Musim Dingin. Saya ingin katakan bahwa kami telah mendapatkan pengalaman yang berharga selama Olimpiade,\" kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian di Beijing, Senin.Sambil memastikan situasi keamanan COVID-19, pihaknya akan melakukan yang terbaik untuk menjamin menerima kunjungan Presiden Indonesia itu dengan benar dan lancar.\"Saya yakin kunjungan ini akan berlangsung dengan lancar dan berhasil,\" ujar Zhao sambil meminta awak media bersabar menunggu hasil pertemuan Jokowi-Xi.Atas undangan Xi, Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada Senin dan Selasa.Kunjungan singkat tersebut dilaksanakan melalui mekanisme lingkaran tertutup (close loop) di Diaoyutai.Walau begitu, bendera Indonesia dikibarkan bersama bendera China di depan Museum Istana Kota Terlarang Beijing sejak Senin sore.Peningkatan hubungan dagang dan investasi kedua negara serta keketuaan Indonesia di G20 bakal menjadi topik utama yang dibicarakan kedua kepala negara tersebut. (Sof/ANTARA)
Aliansi Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur Minta DPD RI Jadi Garda Terdepan Penyelamat Bangsa
Surabaya, FNN – Puluhan Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur, menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang tengah reses di Jawa Timur, Senin (25/7/2022), di Graha Kadin Jatim. Mereka menyampaikan keprihatinan terhadap situasi bangsa dan meminta DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan Indonesia. Turut mendampingi LaNyalla, Ketua Umum Gerakan Bela Negara (GBN) Brigjend TNI (Purn) Poernomo. Ketua Aliansi Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur, Rahmat Mahmudi menjelaskan, aliansi ini dibangun dari keprihatinan dan ghiroh yang sama dari para pemuka agama dan tokoh Jawa Timur untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang dialami bangsa. “Juga sekaligus sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi, Ukhuwah Islamiyah yang terpecah belah yang disebabkan oleh mereka yang tak senang umat Islam bersatu. Oleh karenanya, umat Islam selalu dilekatkan dengan stigma negatif dan kriminalisasi terjadi di mana-mana,” kata Rahmat. Rahmat juga menilai situasi kebangsaan semakin mengkhawatirkan. Sebab, adanya upaya dan gerakan dari pihak-pihak tertentu yang terus mewacanakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden hingga tiga periode. “Di negeri yang di mana umat Islamnya terbesar, kita malah termarjinalkan, terpinggirkan. Islamophobia terjadi di mana-mana. Kalau ada yang bilang tak ada, saya meragukan apakah nuraninya masih ada atau tidak,” kata Rahmat. Dikatakannya, ada 12 pernyataan sikap yang disampaikan oleh Aliansi Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur. Pertama, menolak tegas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden karena bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Kedua, menolak tegas proses rekrutmen calon anggota TNI dari keturunan PKI karena bertentangan dengan substansi TAP MPRS XXV Tahun 1966. “Ketiga, menolak keras pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara karena tidak urgent, tidak bermanfaat, ahistoris dan sangat membebani negara dan rakyat,” kata Rahmat. Keempat, menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite, LPG, tarif PPN, tarif dasar listrik. Kelima, menolak keras segala agenda pihak manapun, terutama yang terafiliasi dengan pemerintah yang terindikasi bermuatan Islamophobia. “Keenam, menolak keras pengangkatan pejabat kepala daerah oleh Menteri Dalan Negeri dari unsur TNI/Polri karena bertentangan dengan undang-undang dan tidak memiliki pijakan konstitusi serta bertentangan dengan semangat reformasi untuk menghapus dwi fungsi TNI/Polri,” tutur Rahmat. Ketujuh, menolak tegas gerakan LGBT dan meminta Presiden bersama DPR RI untuk melarang eksistensi dan gerakan LGBT di Indonesia melalui undang-undang. Kedelapan, mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh umat, serta menjunjung tinggi asas kesamaan di depan hukum (equality before the law). Kesembilan, menolak keras kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat merugikan rakyat petani seperti pembatasan pupuk bersubsidi. “Kesepuluh, mendesak MPR RI untuk melaksanakan Sidang Istimewa dengan agenda pemakzulan Presiden Jokowi/memint pertanggungjawaban Presiden terkait kondisi NKRI yang semakin karut marut,” terang Rahmat. Kesebelas, meminta kepada MPR RI untuk membuat Ketetapan MPR RI (TAP MPR RI) yang menyatakan kembali ke UUD 1945 yang asli. Terakhir, mereka juga meminta Ketua DPD RI untuk menjadi garda terdepan menyelamatkan Indonesia dari kehancuran agar tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan jika ia telah berkeliling ke seluruh provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota telah disambangi. “Dari hasil perjalanan saya itu, saya menemukan ada yang salah dalam menjalankan Republik ini. Hal itu terjadi utamanya sejak amandemen konstitusi 1999-2002. Di sinilah akar masalahnya,” papar LaNyalla. Ia menilai apa yang disampaikan oleh Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur merupakan hilir dari seluruh persoalan bangsa. “Akar masalahnya ada di hulunya. Hulunya yang harus kita kembalikan. Apa itu, UUD 1945 naskah asli,” ucap LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, sejak ia dilantik sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla telah mewakafkan dirinya untuk membela kedaulatan rakyat. “Dan saya sudah bersumpah untuk menjalankan konstitusi. Namun, konstitusi yang kita jalankan saat ini adalah konstitusi hasil amandemen 1999-2002, bukan UUD 1945, karena sejak diamandemen, 95 persen isinya sudah berubah,” tutur LaNyalla. Usulan agar dilakukan amandemen kelima ditolak. LaNyalla kemudian melanjutkan perjuangan dengan mendorong agar Presidential Threshold 20 persen ditiadakan menjadi nol persen. “Karena memang tak diatur dalam konstitusi. Namun, judicial review itu tidak diterima oleh MK (Mahkamah Konstitusi),” tutur LaNyalla. Penolakan itu tak membuat LaNyalla surut langkah. Justru ia mengucap Alhamdulillah karena Allah masih memberikannya kepercayaan. “Allah memberi saya tugas yang lebih besar lagi. Berarti, ladang amal saya akan semakin panjang. Saya berkomitmen akan memimpin sendiri pengembalian kedaulatan rakyat ke tangan rakyat. Saya gunakan akal, pikir dan dzikir saya untuk mengubah bangsa ini,” ucap LaNyalla. LaNyalla mengajak Ulama, Habaib dan Tokoh Jatim untuk meresonansikan hal ini agar kesadaran rakyat tergugah. “Kita harus rebut dan kembalikan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sudah waktunya kita harus kembali ke UUD 1945 naskah asli. Kunci masalahnya dari sini. Kemerdekaan Republik Indonesia yang merebut adalah para Ulama, Kiai dan civil society lainnya. Partai politik tak punya peran. Kenapa sekarang partai politik selalu mengarahkan dan mengatur negara kita,” tegas LaNyalla. (mth/*)
Curhat ke Ketua DPD RI, FKSH-UIN Minta Kesetaraan Kuota CPNS
Surabaya, FNN – Forum Komunikasi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri (FKSH-UIN) menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang tengah reses di Jawa Timur, Senin (25/7/2022). Pada pertemuan di Gedung Graha Kadin Jawa Timur, perwakilan FKSH-UIN meminta kesetaraan dalam hal persyaratan pencalonan CPNS. Hadir dalam pertemuan itu M Afham Syahad (Ketua FKSH-UIN), Sulaiman (Wakil Ketua FKSH-UIN), Sonia Karunia (Sekretaris Umum FKSH-UIN) Muhammad Nauval Farros (Bendahara Umum FKSH-UIN) dan Estu Marhendra (Koordinator Bidang FKSH-UIN). Ketua FKSH-UIN, M Afham Syahad menjelaskan, beberapa dampak yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan dimulai ketika adanya kebijakan terkait dengan gelar akademik. “Mungkin persoalan ini terlihat sederhana, akan tetapi berdampak sekali terhadap situasi dan kondisi dunia akademik yang begitu sistematis,” kata Afham. Menurut dia, hal tersebut penting untuk diperhatikan agar warga negara dalam menentukan aktivitas pekerjaannya, termasuk dalam proses rekrutmen CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), dapat mengakomodasi semua pihak tanpa adanya diskriminasi. “Kesempatan antara lulusan kampus Islam dan kampus umum berbeda. Padahal, kami juga mempelajari materi muatan yang sama. Yang menjadi pembeda, kami mempelajari hukum Islam,” kata dia. Perbedaan peluang dan kesempatan itu tentu menjadi kekhawatiran lulusan para sarjana hukum dari kampus Islam. “Kami hanya ada di dua slot CPNS saja yakni Kemenag dan MA. Di MA, kami hanya visa menjadi hakim Pengadilan Agama (PA) saja,” terang Afham. Afham menyatakan ada tiga aspirasi yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh LaNyalla. Pertama, memberikan kedudukan, peluang dan kesempatan yang sama dengan jumlah kuota yang seimbang di prasyarat pencalonan CPNS. “Kedua, memberikan persyaratan yang seimbang dan penyamarataan gelar SH pada setiap lulusan kampus PTKIN agar tidak terjadi diskriminasi,” ujar Afham. Ketiga, adanya pemberian jaminan bagi setiap lulusan PTKIN yang notabene lulusan kampus Islam untuk bisa masuk instansi pemerintah manapun sesuai gelar. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, siap memperjuangkan aspirasi yang disampaikan. Dikatakannya, dalam proses penerimaan PNS, tak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal akademik. “Diskriminasi itu hal yang sangat tak diperkenankan. Saya kira, ketika kualifikasinya memenuhi, setiap orang berhak untuk mengikuti CPNS,” kata LaNyalla. Secara teknis, LaNyalla segera akan meneruskan aspirasi yang disampaikan untuk diperjuangkan di Komite III dan Komite I DPD RI yang terkait dengan kementerian agama dan kementerian PAN-RB. (mth/*)
Selain Joshua, Panglima TNI Diminta Bantu Autopsi Ulang Korban KM-50
Jakarta, FNN –Aktivis DR. Syahganda Nainggolan di Jakarta menilai positif atas adanya uluran tangan dari Panglima TNI Jenderal Andhika Perkasa yang membantu tugas Polri membongkar dan menuntaskan kasus pembunuhan polisi oleh polisi itu. Demi tegaknya keadilan dan kredibilitas Polri maka, “Saya mengapresiasi langkah Panglima TNI untuk upaya mencari kebenaran dan keadilan dalam kasus pembunuhan polisi di Kediaman Dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan,” tutur Syahganda kepada FNN, Senin (25/7/2022). Seperti diberitakan, baku tembak terjadi antara Brigadir Joshua dengan Bharada Richard di rumah dinas Ferdy Sambo, Jum’at (8/7/2022) yang menewaskan Brigadir Joshua. Pada Rabu (27/7/2022), jenazah Brigadir Joshua diautopsi ulang untuk mencari kebenaran penyebab kematiannya. Permintaan autopsi ulang itu dilakukan oleh keluarga Brigadir Joshua karena ditemukan kejanggalan. Menurut Syahganda, jika kondisi tegaknya keadilan terwujud, diharapkan bisa memulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum, yang selama ini terpuruk. “Akibat kasus Polisi tembak Polisi, kini kredibilitas Polri kian terpuruk,” tegas Syahganda. Sedangkan terkait uluran tangan dari Panglima TNI itu, menurut Syahganda, tentu saja harus dimaknai positif, misalnya, selain untuk kasus polisi tembak polisi, maka Syahganda juga meminta Panglima TNI harus bisa menunjukkan kebaikan dengan mengirim dokter forensik untuk autopsi ulang atas 6 jenazah laskar FPI dalam kasus KM-50. “Autopsi ulang pada 6 jasad laskar FPI harus dilakukan, mengingat autopsi yang dilakukan polisi dalam kasus yang diduga bermuatan politis ini begitu sensitif pada kepercayaan publik,” tegas Syahganda. (bunayya saifuddin)
Catat, Erdogan yang Berhasil Buka Blokade Impor Gandum Ukraina, Bukan Jokowi!
BERKAT peran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, akhirnya Ukraina dan Rusia membuat sebuah terobosan besar dengan menandatangani sebuah perjanjian di Istanbul, Jumat 22 Juli 2022, untuk menyalurkan jutaan ton gandum Ukraina ke pasar global dan meringankan krisis pangan yang semakin parah bagi jutaan orang di negara-negara berkembang. “Anda telah mengatasi hambatan dan mengesampingkan perbedaan untuk membuka jalan bagi inisiatif yang akan melayani kepentingan bersama semua pihak,\" kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada perwakilan Rusia dan Ukraina dalam acara penandatanganan perjanjian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (23/7/2022). Guterres mengakui bahwa “perjanjian ini tidak tercapai dengan mudah”. Menurut Guterres, mempromosikan kesejahteraan umat manusia merupakan kekuatan pendorong perundingan ini. “Pertanyaan yang muncul bukan soal apa yang baik bagi satu pihak atau pihak lain. Fokusnya pada apa yang paling penting bagi masyarakat dunia. Dan jangan salah – ini adalah perjanjian bagi dunia,” tambah Guterres. Ukraina adalah negara pengeskpor gandum utama dunia yang memproduksi cukup pasokan untuk memenuhi kebutuhan pangan 400 juta orang per tahun. Akan tetapi, selama berbulan-bulan, sekitar 20 juta ton gandumnya terjebak di dalam silo-silo dan kapal-kapal yang diblokir Rusia di Laut Hitam. Sebelumnya, Presiden Erdogan, Rabu (20/7/2022) menyatakan, dokumen tentang koridor ekspor gandum Rusia dan Ukraina dapat ditandatangani minggu ini, seperti laporan Tass Rusia. “Kami ingin menyelesaikan proses ini dengan menandatangani kesepakatan minggu ini. Kami berharap implementasi rencana itu akan dimulai dalam beberapa hari mendatang,” kata Presiden Erdogan. “Proses [transportasi gandum] akan dikelola dari pusat koordinasi di Istanbul, di mana, bersama dengan negara kami, perwakilan Rusia dan Ukraina akan berpartisipasi dan PBB. Kami terus melakukan upaya untuk menyelesaikan proses ini, yang sangat penting untuk ketahanan pangan global,” lanjutnya. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama pengamat politik Rocky Gerung membahas sukses Presiden Erdogan membuka blokade Laut Hitam yang dilakukan Rusia dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (23/7/2022). Berikut petikannya. Bung Rocky, saat ini sudah ada kesepakatan antara Rusia dengan Ukraina. Rusia dan Ukraina sudah sepakat buka Pelabuhan Laut Hitam untuk ekspor gandum. Kemaren kalau tidak salah ini yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi. Jangan-jangan ini karya Pak Jokowi, keberhasilan Pak Jokowi. Oh, ternyata bukan Bung Rocky. Setelah saya baca beritanya, ini kerjaannya Erdogan, presiden Turki. Nah, ini Buzer please jangan digoreng-goreng ya. Nanti kita malu. Kalau cuma urusan dalam negeri Anda goreng tidak apa-apa, tapi kalau urusan dunia internasional dan diklaim, saya kira Anda yang bikin ulah, kita semua bisa jadi malu. Jadi kesepakatannya sudah dirintis sejak 22 April 2022. Kata Sekjen PBB, ini semacam suar di Laut Hitam karena kan sangat serius persoalan ekspor gandum dari kawasan ini. Ya, itu akhirnya yang kita tunggu-tunggu bahwa akan ada tepuk tangan yang pasti berakhir karena sampai sekarang orang masih anggap bahwa Pak Jokowi yang berperan. Ini pembuktian besar bahwa Pak Jokowi yang sudah berupaya berdiplomasi, tapi Rusia dan Ukraina merasa ya sudahlah, Anda bisa usulkan sesuatu, tapi kalau Anda nggak bisa pastikan bahwa Anda punya integritas dalam politik internasional kan tidak akan didengar. Jadi Erdogan, karena profilnya tinggi sekali dalam diplomasi dunia, maka dia yang berhasil untuk membujuk dua belah supaya oke silakan lakukan strategi perang, tapi jangan bagian yang menyangkut kemanusiaan seluruh dunia itu diabaikan, sehingga bisa terjadi krisis besar dengan akibat bahwa kelaparan itu justru bisa membangkitkan perang di daerah-daerah lokal yang jauh dari pusat konflik itu. Jadi ini kecerdasan sekaligus hal yang bisa dilihat secara rasional. Kalau Pak Jokowi datang dengan proposal ya seolah-olah dia tanpa konteks, tiba-tiba minta ingin berdamai. Dan Erdogan ada di dalam pusat krisis Eropa. Dia alami proses transisi politik di negerinya sendiri, mengalami kesulitan ekonomi karena di suatu waktu inflasi Turki tinggi sekali, dan sekarang Erdogan dapatkan kembali profilnya. Dia jadi tokoh yang memungkinkan rakyat tidak menderita. Jadi, itu intinya. Nah, karena itu, kalau memang itu berita bagus pasti harga Indomie juga akan turun. Tetapi, ada variabel lain, kalau harga Indomie turun, oke, karena mengikuti harga dunia, tapi mereka yang makan di warung-warung Indomie itu juga tetap tidak bisa bayar murah. Karena untuk masak Indomie perlu elpiji itu. Elpiji naik, nggak turun-turun. Jadi sama juga konyolnya itu. Harga distribusinya juga tinggi karena BBM kita naik terus, karena Indomie itu meski dibawa pakai truk, nggak bisa langsung datang ke pabrik buat pesan Indomie. Jadi tetap masih ada problem bahwa harga konsumen tetap tinggi. Bukan karena indomienya yang tinggi tapi karena alat-alat untuk membuat Indomie perlu energi, elpiji, untuk mengangkut Indomie. Biaya distribusi tetap masih tinggi itu ini. Tapi bukan salah Erdogan ini. Erdogan sudah bilang, oke saya sudah upayakan. Akhirnya orang bilang kalau begitu salah Jokowi dong. Erdogan sudah turunin harga, Jokowi tidak turunin harga elpiji sama ongkos angkut. Saya kira Erdogan bisa bilang, urusan gue sudah gue beresin ya. Tinggal atur kalian di dalam negerinya. Dan please, jangan diklaim ya kerjaan gua. Kira-kira begitu. Nah, itu konyolnya. Nanti kalau kita bikin analisis, lo kata Pak Jokowi kalau harga gandumnya sudah turun harga Indomie juga turun. Oh iya kalau harga pertalite turun, kalau harga BBM turun, kalau harga elpiji turun, kalau harga listrik turun. Kan begitu. Jadi Jokowi sekarang gigit jari, harga sudah turun, tapi dia bingung sendiri nanti, kok masih mahal ya. Karena dia musti paham bahwa food, makanan itu, bukan sekedar harga bahan mentahnya. Tapi juga soal distribusinya, soal energi yang diperlukan. Jadi begitulah kekonyolan demi kekonyolan diproduksi dari Merdeka Utara. Kalau Merdeka Selatan lagi siap-siap untuk pindah ke Merdeka Utara. Jangan ngomong begitu. Nanti Anda dianggap tim sukses. Kalau bener-bener tim sukses sih nggak apa-apa. Jadi poin kita itu selalu ingin melihat bahwa dunia itu harus dibaca secara komprehensif. Demikian juga politik. Kita harus menyeluruhlah. Nanti orang juga anggap kok pemerintah Indonesia sekarang jadi gagu, jadi bisu. Harga gandum sudah turun kenapa harga konsumen masih mahal ya? Begitu kira-kira. Dan ini membingungkan mereka untuk menerangkan pada publik. Tapi belajar dari apa yang dilakukan oleh Erdogan bahwa memang peran internasional itu penting sekali bagi profil sebuah negara. Kalau kita sendiri enggak pernah aktif dalam kancah international, ya kita nggak mungkin akan punya peran internasional. Kita nggak bisa tiba-tiba jadi juru damai. Yang kedua, figur dari seorang pemimpin sendiri itu penting sekali. Itu yang selalu kita persoalkan kenapa kemudian kita mengusulkan supaya 0%. Karena dengan sistem yang sekarang (20%), pilihan-pilihan terbatas dan itu kemudian yang konyolnya di Indonesia justru yang muncul adalah figur-figur yang lemah, yang bisa tetap distir oleh para oligarki. Sebetulnya kalau figurnya terbatas tapi bermutu ya nggak apa-apa. Ini sudah terbatas nggak bermutu juga. Masa kita milih hanya berdasarkan keahlian joget-joget di tiktok. Masa kita pilih hanya karena keahlian lempar-lempar paket dari dalam mobil. Ini semua, itu akhirnya dibaca oleh publik sebagai kalau mendapat pemimpin yang bagus maka alat tapisnya musti betul-betul bagus. Itu pentingnya selalu diingatkan pada publik bahwa semua ini bermuara pada proses rekrutmen dan rekrutmen berawal di hilir pada proses kompetisi. Kompetisi itu yang berantakan hari ini. Dan karena itu kita ingin agar kompetisi dimulai dari garis nol. Dan kompetisi yang ketat itu, kalau kita mengacu pada olah raga, misalnya sepakbola, di mana kompetisi klub-klub sepakbolanya ketat di negara-negara itu, menunjukkan hasil yang luar biasa. Sementara di negara kita yang komposisinya tidak ketat, akhirnya kita sendiri tidak bisa bicara di kancah internasional. Saya kira analogi ini pas juga untuk manggambarkan rekrutmen di Indonesia kan? Iya, sebetulnya kita ingin kita masuk dalam kompetisi internasional supaya mantan-mantan presiden juga dilirik oleh panitia Nobel. Kan sebetulnya kita punya kesempatan untuk jadi penentu perdamaian dunia, sehingga mampu untuk dicalonkan sebagai Nobelis, sebagai calon Nobel. Nah, sekarang Erdogan bisa dapat Nobel karena dengan langkah pertama ini terbuka kemungkinan percakapan supaya dia diberi apresiasi. Jadi sebetulnya kemampuan kita berdiplomasi ditentukan oleh kapasitas personal orang dulu, baru kita bisa promosikan alam pikiran kita sebut “Mendayung di antara dua karang”, non-blok, Konferensi Asia-Afrika. Tapi semua itu, semua peristiwa politik internasional yang pernah kita miliki, mulai dari pidato Bung Karno, pidato Sutan Syahrir, keahlian Abu Salim dalam diplomasi di PBB, semua itu sebetulnya adalah artefak untuk kita buktikan bahwa Indonesia pernah punya profil sangat kuat di dunia internasional. Nah, itu hanya bisa diulangi oleh presiden yang profil intelektualnya juga kuat. Karena diplomasi internasional betul-betul soal IQ saja. Bukan sekadar kecanggihan untuk membaca teks. Itu betul-betul diplomasi adalah ilmu tertinggi yang harus menggunakan retorika, logika, pengetahuan sejarah, humor yang tinggi dan bermutu, satire juga. Itu semuanya yang mestinya kita usulkan sebagai tempat untuk bertanding di antara kandidat presiden hari ini. Kelihatannya semuanya enggak mampu karena hanya mampu pasang baliho dan tik tok. (Ida/mth)
LaNyalla: Ekonomi Bisa Terhambat Kalau Pasokan BBM Bermasalah
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah memastikan pasokan BBM tidak terkendala. Karena, hal tersebut bisa membuat pergerakan ekonomi ikut terhambat. Hal ini disampaikan LaNyalla menyusul terjadinya antrian kendaraan karena pasokan BBM dikurangi kembali. \"Hal ini tentu menjadi permasalahan di tingkat konsumen. Karena, BBM bersubsidi di sejumlah SPBU kembali langka,\" katanya, saat reses di Surabaya, Ahad (24/7/2022). LaNyalla menilai langkah pemerintah memaksa menaikan harga BBM dan mencabut subsidi saat sedang pemulihan ekonomi tidaklah bijaksana. \"Sebab, masyarakat baru saja memutar roda perekonomiannya. Dengan kelangkaan BBM, maka potensi guncangan dan hambatan pemulihan bisa berdampak secara domino,\" ujar Senator asal Jawa Timur itu. LaNyalla menegaskan, pergerakan ekonomi sejalan dengan pergerakan orang. BBM bersubsidi pun kebanyakan digunakan kendaraan yang memang diperbolehkan mengkonsumsi Pertalite sebagaimana aturan pemerintah. \"Saya yakin masyarakat yang menggunakan kendaraan bagus dan mewah tidak menyasar BBM bersubsidi seperti pertalite,\" katanya. Oleh karena itu, LaNyalla meminta pemerintah tetap memberikan pasokan BBM bersubsidi secara normal. “Pemerintah harus memastikan pasokan berjalan normal agar tetap terjadi pergerakan ekonomi. Kita harus mendukung pemulihan ekonomi riil, dan tentu saja hal itu banyak bergantung pada ketersediaan BBM,\" katanya. (*)
Perang Bintang Bikin Kasus Penembakan Brigadir Joshua Jadi Rumit
PRESIDEN Joko Widodo sudah memerintahkan Polri terbuka dan mengusut tuntas terkait proses penyelidikan kasus penembakan antar anggota yang menewaskan Brigadir Joshua Hutabarat di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Jum’at (8/7/2022). “Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Sudah!” tegas Presiden Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis. Jokowi mengatakan transparansi menjadi sangat penting dalam penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua, sehingga tidak muncul keraguan masyarakat terhadap institusi Polri. “Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga,” papar Presiden Jokowi. Terkait kasus baku tembak antar anggota Polri tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menonaktifkan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Karo Pengamanan Internal (Paminal) Polri Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. Budhi Herdy Susianto. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, penonaktifan tersebut dalam upaya menjaga transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas Polri dalam mengungkapkan kasus baku tembak antar anggota tersebut. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung dalam melihat kasus penembakan Brigadir Joshua ini, berikut petikan dialognya bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (22/7/2022). Presiden Jokowi sudah dua kali menyampaikan peringatan kepada Kapolri agar kasus tewasnya Brigadir Joshua Hutabarat dibuka seterang-terangnya. Dan polisi seperti kita ketahui Kapolri dalam hal ini sudah mulai mengambil langkah-langkah yang menurut saya luar biasa, karena sudah menonaktifkan tiga orang. Ferdy Sambo, Kadivpropam dinonaktifkan, yang ada di pusaran peristiwa Karopaminal (Karo pengamanan internal) yang melarang kelurga Joshua untuk membuka peti mati dan kemudian ternyata dengan berhasilnya dibuka peti mati dan difoto-foto itulah kemudian menjadi tabir yang sekarang sudah terbuka. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan yang skenarionya bolong-bolong, ini kelihatannya belum belajar penulisan skrip, mesti belajar dengan script writer kalau mau membuat skenario. Dan Pak Jokowi, terakhir kemarin, hari Kamis, mempersoalkan. Ini menurut saya menarik saya karena saya jadi teringat pernyataan Pak Mahfud MD bahwa ini bukan hanya pertaruhan Pak Listyo Sigit loh karena ternyata harusnya menjadi pertaruhan Pak Jokowi juga. Betul memang karena polisi di bawah Presiden Jokowi juga kan. Dan di negara-negara lain kasus seperti ini selesai di tingkat kabupaten karena profesionalitas. Di sini ini terpaksa kepala negara musti ngomong karena berkepanjangan. Hal itu terjadi karena penundaan untuk memperlihatkan kausalitas. Karena, publik meragukan teori sebab-akibat yang diterangkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, lalu terbuka peluang untuk menduga-duga, ada kausalitas lain. Lalu orang sibuk dengan, bagaimana membuktikan kalau jenazahnya sudah jadi jenazah korban itu. Dia nggak bisa lagi bicara. Ya nggak dong, jenazah itu bisa bicara. Mayat itu punya kemampuan bicara. Bahasa kita dengan jenazah itu namanya otopsi. Jadi kira-kira begini, biarkan sang korban itu sebagai jenazah untuk bicara, mendahului apa yang diucapkan oleh Kapolres atau pejabat Humas Kapolri. Kan sebelum jenazah bicara nggak boleh ada orang bicara. Jenazah itu bicara dengan memakai bahasa otopsi. Karena itu, forensik itu adalah cara untuk meminta sang jenazah untuk bicara sendiri. Itu yang nggak dilakukan. Jadi, kalau sekarang ada otopsi baru, itu berarti otopsi lama bohong-bohongan. Dan, mesti dihukum itu mereka yang membuat otopsi bohong-bohongan. Jadi hormati jenazah itu, jangan manipulasi tubuh sang jenazah ini dengan segala macam skenario. Biarkan ilmu forensik minta dengan sopan supaya si jenazah itu bicara. Karena itu diperlukan otopsi ulang. Kira-kira itu soal teknisnya. Sekarang soal yang agak politis, karena Presiden Jokowi akhirnya sedikit memaksa untuk lakukan keterbukaan segala macam. Ini juga sebagai sinyal bahwa soal-soal pengambilan keputusan itu akhirnya musti tunggu semacam sinyal dari Presiden. Karena kalau nggak ada sinyal dari presiden justru interpretasi diantara para bintang di Polri itu yang bermain. Dan, opini publik diayunkan oleh macam-macam interpretasi itu. Tapi sekali lagi Pak Jokowi bertanggung jawab penuh, bukan sekedar minta supaya masalah itu selesai. Jadi, karena hal ini ada komando tertinggi dari institusi yang kadangkala di belakangnya ada latar belakang politik. Pergantian Kapolri itu sangat bias politik. Seringkali publik menduga lebih dahulu, padahal sebetulnya dugaan itu dipermainkan oleh opini publik. Hal yang dulu kita anggap sudahlah kalau Kapolri itu ditunjuk saja, nggak usah ada semacam fit and proper test, sehingga melibatkan partai politik, kalangan intelijen juga bermain untuk menentukan siapa yang layak jadi Kapolri. Jadi bagian-bagian ini sekaligus kita pakai momentum untuk betul-betul mengatakan bahwa profesi itu diatur etika profesi, bukan oleh etika para politisi. Saya membayangkan gini, ini rujukannya kan kita biasanya nonton film-film Hollywood atau seri-seri film di Amerika. Kalau ada kasus-kasus begini biasanya Kapolres atau Kapoldanya pasti sudah ketakutan karena walikotanya akan selalu menekan. Karena kalau ada sebuah kasus tidak terungkap, persoalannya dia tidak akan terpilih lagi pada pemilihan walikota berikutnya. Jadi lebih baik dia ganti itu komisaris polisinya daripada dia yang harus diganti. Saya membayangkan dilema yang dihadapi Pak Jokowi sekarang seperti itu juga. Iya, Pak Jokowi merasa, sudah dia nggak bakal terpilih lagi jadi nggak ngurus lagi siapa yang jadi kepala polisi. Jadi ini sebetulnya karena tadi saya ucapkan bahwa berdempet antara variabel profesi dan variabel politisi itu. Hal yang musti kita batalkan dari awal reformasi itu supaya polisi itu betul-betul hanya bekerja berdasarkan peralatan forensik yang dia punyai, bukan berdasarkan bisikan, si ini punya potensi untuk menjadi ke Kapolri karena diproteksi dulu. Jadi gen di antara Istana dan kepolisian itu justru yang membuat semua soal akhirnya dicurigai orang. Kan kecurigaan itu datang karena polisi dianggap itu bagian dari peralatan politik presiden. Kan itu, bukan hanya dalam kriminal tapi dalam banyak soal itu. Dalam soal korupsi juga, dan apalagi dalam soal kampanye presiden. Jadi, keberpihakan polisi kepada kepala negara, itu justru yang membuat banyak orang curiga sehingga kasus seperti tadi, peristiwa kriminal biasa di rumah seorang petinggi polisi, terpaksa musti diusut sampai ke atas itu latar belakangnya apa, ada problem sebelumnya. Itu mungkin yang membuat kasus ini jadi njlimet cara pengungkapannya. Tapi tetap kita kasih pujian awal bahwa Pak Listyo itu tahu tentang program ini, lalu diambil-alih dengan menunjuk Wakapolrinya sebagai pejabat sehingga nggak ada kasak-kusuk lagi. Karena ini langsung Wakapolri maka bintang-bintang yang lain disuruh diam saja karena ini langsung Wakapolri yang adalah asisten khusus. Dalam keadaan ini dia adalah asisten yang dipercaya bahwa dia tidak akan dipengaruhi oleh bintang-bintang yang lain karena dia langsung di bawah Kapolri pangkatnya. Jadi sejak awal sebenarnya kita bisa sederhanakan kasus ini karena ada soal Perang Bintang yang kemudian membuat kasus yang gampang jadi susah. Kadi kembalikan pada prinsip bahwa tubuh korban itu mampu untuk bicara melalui bahasa yang disebut forensik dan keahlian otopsi. Jadi sudah, kita sampai di situ, semua hal kita taruh dulu dalam tanda kurung, nanti tanda kurungnya kita hilangkan, soal selingkuh, soal siapa yang menyuruh, apakah betul senjata itu senjata yang menyebabkan kematian, atau ada senjata lain. Apakah jenazahnya itu di rumah Pak Sambo atau sebetulnya dia masih hidup waktu dibawa ke situ. Ya macam-macam. Semua itu kan bisa diterangkan nanti kalau betul-betul yang disebut otopsi kedua ini betul-betul otopsi secara forensik dan secara saintifik. Itu intinya kan? Jadi sudahlah, hilangkan variabel yang lain supaya kita fokus pada prinsip habeas corpus, bahwa jenazah itu atau tubuh korban itu harus mampu untuk membela diri di depan pengadilan melalui peralatan otopsi dan forensik, ilmu hukum kriminal. Iya, saya percaya dengan profesionalisme dari dokter-dokter kepolisian. Tapi persoalannya bukan persoalan forensik yang dilakukan pihak kepolisian, tapi bagaimana menyajikan hasil dari forensik. Karena dicoba ditutup-tutupi, tidak boleh dibongkar jenazahnya, dan sebagainya. Nah ini yang kemudian membuat akhirnya publik menganggap bahwa semua tidak bisa dipercaya. Karena itu kemudian pengacara juga minta bahwa harus ada tim forensik dari TNI. Dia dia minta seluruh forensik dari TNI, baik TNI AL, TNI AD, dan TNI AU. TNI AL sudah menyatakan bahwa mereka bersedia saja asal ada perintah dari Panglima TNI. Ya, itu jadi kita bayangkan bagaimana hal yang sederhana menjadi rumit karena kekonyolan awal dari pihak kepolisian yang tiba-tiba langsung dari awal menyatakan bahwa ini ada soal sexual harassment dan ini ada saling membela diri, tembak-menembak. Jadi sebelum seluruh fasilitas yang memungkinkan kita tahu apa yang terjadi, sudah diucapkan lebih dahulu kesimpulannya oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal orang anggap kalau dari awal sudah tahu, itu kenapa nggak dibuka dari awal. Kalau dari awal di situ ada kejahatan kenapa tidak ada police line di situ. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya semua merasa kita nggak percaya lagi itu. Maka minta tolong TNI. Jadi bayangkan satu peristiwa yang simpel akhirnya variabelnya jadi panjang lebar. Demikian juga soal-soal yang lain. Soal ekonomi, politik, itu pasti orang berpikir nggak ada yang benar ucapan dari dalam kekuasaan. Lalu orang pun curiga. Jadi, kecurigaan sudah jadi semacam tata bahasa baru pada kita. Nanti bahayanya kalau presiden juga memberi sinyal bahwa itu bohong. Iya, tapi setelah publik marah di seluruh Indonesia. Nggak ada satu orang pun di Indonesia (dalam dugaan saya) yang percaya apa yang diucapkan di awal kasus ini sehingga kita bongkar lagi dari awal. Dan, membongkar itu juga menimbulkan psikologi baru, karena jenazah itu kok dibongkar lagi. Tetapi keluarga tetap menganggap oke, demi kebenaran, silakan. Kita ingin agar seluruh kemampuan bangsa ini untuk menentukan sebab-akibat setelah peristiwa itu harus dibuka pada publik. Sekarang ada problem kedua itu, apa yang sedang dipikirkan para penyidik untuk menyusun bahasa. Jangan sampai terjadi autopsi ketiga lagi. Itu yang artinya kita habis sebagai negara hukum dan kepercayaannya itu betul-betul nggak ada lagi. Dan citra polisi langsung ambruk. (Ida/mth)
Bertemu Aktivis ARM, LaNyalla: Jalan Mengembalikan Kedaulatan adalah Kembali ke UUD 45
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan satu-satunya jalan mengembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat hanya dengan kembali ke UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian dilakukan penyempurnaan dengan pola adendum. Karena UUD hasil amandemen 1999-2002 sudah terbukti meninggalkan Pancasila dan membuat Indonesia semakin liberalis dan kapitalistis. Dan selama 20 tahun sejak 2002, kondisinya bukan membaik. Tapi, semakin menguatkan oligarki ekonomi dan politik. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI saat menerima audiensi sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) di kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (22/7/2022). Hadir koordinator ARM Menuk Wulandari, perwakilan Konsemapsa (Konsentrasi Mahasiswa Peduli Bangsa) Razaq Ode, perwakilan buruh dari PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) Daeng dan beberapa aktivis lainnya. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Senator Kalimantan Selatan Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, Staf Khusus Ketua DPD RI Togar M Nero dan Brigjen Pol Amostian, Kabiro Setpim DPD RI Sanherif S. Hutagaol dan Kapusperjakum DPD RI Andi Erham. “Pasti ada pihak-pihak yang tidak mau kembali ke UUD 1945, dengan simplifikasi seolah kembali ke Orde Lama dan Orde Baru, padahal konsep nilai UUD 1945 itu paling sesuai. Makanya hanya perlu disempurnakan dengan cara adendum agar tidak mengulang kesalahan masa lalu. “Saya katakan, mereka yang menolak sistem asli Indonesia ini hanya ada dua, yaitu yang sekarang menikmati kekayaan Indonesia, dan mereka yang belum memahami secara utuh sistem nilai yang digali para pendiri bangsa ini,” tukasnya. Dikatakan LaNyalla, setelah MK menolak gugatan DPD RI soal Presidential Threshold, ia mengatakan akan memimpin perjuangan untuk kembalikan kedaulatan negara ini kepada rakyat sebagai pemilik sah. “Caranya kita harus kembali ke UUD 45 asli, untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara adendum, bukan mengganti total konstitusi seperti UUD 2002 yang isinya 95 persen berbeda dengan UUD 1945,” tegasnya lagi. Cara yang dilakukan adalah dengan menggerakkan semangat dan menyadarkan pikiran berbagai elemen masyarakat serta para tokoh bangsa mengapa harus kembali ke UUD 1945. Makanya kata LaNyalla dia akan terus menemui satu per satu tokoh, baik di lingkungan Lembaga Negara, Ketua Partai, Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Ormas. Dia juga membuka diri untuk bertemu semua elemen masyarakat. “Kenapa harus kembali ke UUD 1945 karena sejak Amandemen 1999 sampai 2002 itu negara ini semakin jauh dari merdeka, rakyat semakin miskin, sumber daya alam semakin dikuras oleh oligarki yang rakus. UUD 1945 adalah solusinya,\" ucap LaNyalla. Menurut LaNyalla dalam pemilihan Presiden pun, dia ingin sesuai UUD 1945 yaitu mengembalikan pemilihannya kepada MPR RI sebagai lembaga tertinggi di Republik ini. “MPR RI harus menjdi wadah yang utuh, yang menampung semua elemen bangsa yang super majemuk ini. Ada partai politik, ada utusan daerah, ada utusan golongan, ada TNI-Polri. Bukan hanya ditentukan oleh partai politik saja,” papar dia. Meskipun kembali, namun LaNyalla mengatakan bahwa UUD 1945 naskah asli harus tetap diperbaiki. Namun dengan cara yang benar. Tanpa mengubah konsep bernegara Pancasila. Koordinator ARM, Menuk, sepakat dan mendukung penuh langkah Ketua DPD RI. Dia yakin kembali ke UUD 1945 adalah solusi utama bagi permasalahan bangsa yang terjadi. “DPD RI satu-satunya lembaga yang bisa menerima jeritan rakyat. Kami mendukung langkah Ketua DPD RI dan jajarannya. Kami berharap DPD RI sebagai lokomotif gerakan perubahan untuk wujudkan cita-cita nasional,” ucap Menuk. “Intinya kedatangan kami ke sini, mewakili suara banyak orang terutama enak-emak, mohon Ketua DPD RI untuk memimpin kami mencari solusi ke depan agar rakyat tetap berdaulat,” imbuhnya. Daeng dari PPMI menyampaikan keresahannya akan RKUHP yang akan disahkan oleh DPR RI. Dimana pasal-pasalnya memunculkan sanksi-sanksi agi pengkritik rezim. “Kritik akhirnya diasumsikan sebagai penghinaan dan berujung pada penjara. Saat ini rakyat tidak boleh kritis kepada pemerintah, sementara pemerintah dan DPR seenaknya bikin UU tanpa mendengar suara rakyat,” tegasnya. Razaq perwakilan Mahasiswa Konsemapsa juga menyatakan hal serupa tentang draft RKUHP yang kontroversial. Dia mencontohkan ada pasal yang berbunyi demonstrasi yang menyebabkan kemacetan akan dipenjarakan. “Hal ini tidak logis dan kesesatan berpikir dari pemerintah sendiri,” tukas dia. Sejauh ini lanjutnya pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah tidak aspiratif lagi bagi rakyat. Hal itu harus didobrak supaya bangsa Indonesia tidak semakin rusak dalam sistem politik, hukum dan ekonomi. (mth/*)
Habib Rizieq Bebas, Siap Kembali Pimpin Perlawanan Oposisi
HABIB Muhammad Rizieq Shihab bin Husein Shihab alias HRS resmi keluar dari tahanan Bareskrim Polri setelah menjalani masa hukuman atas vonis RS Ummi, Kota Bogor. HRS keluar tahanan sekitar pukul 6.30 menuju rumahnya di Petamburan, Tanah Abang Jakarta Pusat. HRS mendapatkan pembebasan bersyarat, karena divonis 8 bulan dalam kasus kerumuman di Petamburan. Dalam kasus ini HRS juga didenda Rp 50 juta. Sedangkan dalam kasus RS Ummi, HRS akhirnya divonis 2 tahun setelah pengajuan PK (Peninjaunan Kembali) ke Mahkamah Agung (MA) dikabulkan. Sebelumnya, kabar bebas bersyaratnya HRS disampaikan Koordinator Humas dan Protokol, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti. Bebas bersyaratnya HRS ini menjadi sorotan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (21/7/2022). Petikannya: Habib Rizieq Syihab kemarin akhirnya mulai menjalani pembebasan bersyarat. Biasanya orang yang menjalani pembebasan bersyarat berarti sudah menjalani dua pertiga dari hukuman. Karena kan dia ada dua hukuman, yang satu 8 bulan untuk Petamburan; satu lagi 2 tahun untuk swab di rumah sakit Ummi. Kalau kita itung-itung memang sekarang mungkin ditambah dikurangin remisi, sudah dua remisi Idul Fitri dan dua remisi kemerdekaan. Jadi sudah sekitar dua-pertiga karena dia ditangkap tanggal 30 Desember 2020. Dan, ternyata memang tetap saja Habib Rizieq menyedot perhatian banyak orang, meski belum bebas sepenuhnya. Saya kira itu yang kita sebut kasus yang agak absurd dan tiba-tiba ada soal pembebasan bersyarat. Dan itu secara teknis hukum memang pembebasan bersyarat, tapi rasa keadilan publik itu sudah nggak peduli mau bersyarat atau tidak bersyarat, tapi tetap dianggap itu tidak adil. Karena dalam perbandingan dengan tokoh-tokoh lain yang dengan gampang memanipulasi kesehatannya, nggak kena apa-apa. Jadi bagian itu sebetulnya yang dilihat publik. Bukan soal ya sudah dibebaskan bersyarat, ya itu orang sudah lupa apa yang disebut dengan peristiwa hukumnya. Yang orang ingat adalah peristiwa ketidakadilannya. Nah, sampai sekarang banyak betul orang dengan kondisi yang sama dengan apa yang dilakukan Habib Rizieq, hanya berbohong kecil, itu kena 2 tahun hukuman dan masih belum bebas sempurna; sementara aparat kekuasaan petinggi-petinggi itu melenggang kangkung berbohong berkali-kali. Jadi, kalau intinya berbohong kan tidak menimbulkan kehebohan waktu itu. Jadi heboh ketika ditangkap justru. Jadi orang masih ingat bahwa tidak ada kehebohan. Habib Rizieq hanya mengatakan secara jujur bahwa dia sehat. Bahwa kemudian secara teknis dinyatakan tidak sehat, itu bukan urusan Habib Rizieq karena dia merasa dia sehat. Tapi itu sudah kita selesaikan itu, dan sekarang Habib Rizieq akhirnya diasuh kembali oleh suasana politik dan memang itu sangat timely, tepat waktu, Habib Rizieq keluar, karena soal Islamofobia. Jadi tetap kita membayangkan, ini ada semacam diam-diam ada sedikit upaya tuker tambahlah, kira-kira begitu. Dan, pada saat sekarang ini juga lagi pada heboh yang soal polisi yang juga diindikasikan bagian dari tim yang menangani KM 50. Jadi tetap orang lihat bahwa apa sebetulnya di belakang pembebasan lebih spesifik, selain soal memang dia berhak untuk mendapat pembebasan bersyarat. Jadi spekulasi ini kemudian muncul. Karena itu, beberapa kalangan menganggap Habib Rizieq akan memimpin lagi demo-demo besar. Dan itu juga bisa kita anggap sebagai provokasi jebakan karena dalam kondisi pembebasan bersyarat itu enggak boleh ada kejadian yang memungkinkan dia kena delik dua kali dan itu artinya akan ada pemberatan. Jadi tetap, Habib Rizieq ini menjadi ukuran. Pertama dia ukuran tentang keadilan; yang kedua dia ukuran tentang stabilitas politik. Itu yang akan jadi pembicaraan publik mulai hari ini. Iya, karena bagaimanapun juga tetap saja Habib Rizieq ini salah satu figur yang saya kira signifikan dalam peta politik Indonesia dan kita tahu dia mewakili satu kelompok yang disebut sebagai Islam garis kanan. Karena cara dia ini kan di kanan luarlah gitu kalau kita menggunakan cara pembagian politik di Indonesia. Sekarang ini sebenarnya meskipun Pilpres masih dua tahun lagi tapi sudah mulai bermunculan kampanye-kampanye dan kita tahu bahwa bagaimanapun ada gerbong besar di belakang Habib Rizieq. Kalau saya baca survei, meskipun kita sering mengkritisi soal survei, yang agak mengejutkan nama Habib Rizieq itu masih muncul di sebuah lembaga survei, bahkan mengalahkan mereka-mereka yang selama terus-menerus berkampanye. Sementara Habib Rizieq sudah tidak bisa berkampanye. Ya jadi HRS, akhirnya orang akan ingat inisial itu, bagaimanapun dia hidup di dalam suasana politik yang transisional sekarang. Ketika orang kehilangan kepercayaan pada partai-partai politik, tokoh-tokoh, pembebasan Habib Rizieq justru menimbulkan harapan. Apapun analisis orang, Habib Rizieq itu melambangkan kejujuran, keinginan untuk menghasilkan kembali keadilan, lepas dari orang mengatakan ada soal kriminal, soal bau-bau seks segala macam. Oh, ya. Itu fakta manusia begitu. Tetapi tetap, lebih jauh orang menganggap bahwa pada diri Habib Rizieq ada harapan untuk memperbaiki Indonesia dari kalangan muslim garis kanan yang sangat luar ini. Dan itu sebetulnya yang membuat kekuasaan ragu-ragu kalau bebasin Habib Rizieq pasti akan memimpin kembali pergerakan. Kan pasti akan memimpin kembali dengan konsekuensi yang berhadapan langsung dengan kekuasaan yang makin lama makin otoriter. Jadi KUHP versus Habib Rizieq nanti. Kira-kira begitu kan kalau kita bayangkan keadaan itu. Dan begitu Habib Rizieq keluar, orang semacam Pak Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ridwan Kamil ,segala macam, bahkan Ganjar Pranowo mungkin, mulai menghitung ulang potensi mereka untuk ditandingi oleh Habib Rizieq. Karena Habib Rizieq tetap orang anggap mengkonsolidasikan batinnya dan kepemimpinannya ketika ditahan itu. Kan itu selalu semacam simbol orang yang dipenjara itu dia bikin perenungan batin. Dan perenungan batin itu akan diucapkan begitu dia keluar. Jadi Habib Rizieq mungkin lagi bersabar karena statusnya masih bersyarat, tetapi untuk konsolidasi akan jalan terus. Maka Petamburan akan kembali jadi markas perhimpunan Islam yang disebut Islam kanan, tapi sebetulnya Islam kanannya sudah dibubarin, FPI itu. Jadi nggak ada alasan lagi pemerintah untuk melokalisir Habib Rizieq semata-mata sebagai tokoh FPI. Dia sudah diterima pada akhirnya sebagai tokoh oposisi kan? Selamat datang bergabung dengan tokoh oposisi itu. Jadi, kalau kita mau fair, kita musti bilang bahwa Habib Rizieq pasti akan memimpin gerakan oposisi, apapun warnanya. Dan rasanya kita sulit membayangkan bahwa orang seperti Habib Rizieq Syihab itu ditahan dipenjara, terus kemudian dia tunduk pada kekuasaan. Ya, itu agak susah kalau kita bayangkan figurnya yang betul-betul orang yang menganggap bahwa oke, dirinya itu memang dituntun oleh sejarah ini untuk memimpin. Kan dalam evaluasi kita begitu. Mau orang nggak percaya dengan itu urusan lain. Tapi Habib Rizieq sendiri menganggap bahwa dia dituntun oleh sejarah untuk memimpin. Karena itu kecelakaan-kecelakaan politik akan dia hadapi itu. Dan dia betul-betul secara gampang mengatakan saya ini sudah pernah ditahan sebagai kriminal oleh SBY. Dan saya terima itu, saya warga negara. Jadi selalu dapat hukuman ya. Jangan lagi dikait-kaitkan. Sekarang juga dia katakan hal yang sama, saya juga dihukum, dan saya dibebaskan sekarang, walaupun bersyarat. Jadi, seluruh persyaratan untuk memimpin sebetulnya ada pada Habib Rizieq kan? Sudah masuk keluar penjara, ada kriminal ada yang politis segala macam. Jadi dia lengkap sebetulnya. Dan orang mulai merasa bahwa ada yang jujur pada Habib Rizieq. Berkali-kali dikenai tindakan pidana, tetap dia merasa bahwa dia bisa pulih kembali dengan kejujurannya. Kan orang hanya pingin lihat memang jujur Habib Rizieq, wong tidak pernah korupsi. Apa yang cacat di dia tuh selain bahwa itu mengusulkan supaya ada wacana-wacana Negara Islam segala macam. Itu wacana begitu biasa saja tuh. Kita bisa bikin wacana-wacana. Tetapi integritas orang dinilai berdasarkan kemampuan dia untuk membaca keadaan itu. Tentu tetap kita akan berdiskusi secara tajam dengan Habib Rizieq dan saya kira beliau juga sanggup untuk ikut dalam diskusi debat yang kadangkala keras dalam soal-soal yang bersifat idiologis. Oke, jadi bagaimana kita harus menempatkan orang seperti Habib Rizieq Syihab ini dalam peta politik Indonesia seperti yang sekarang ini. Ya pasti establishment menganggap Habib Rizieq ini outsider sebetulnya, dan jangan sampai dia masuk ke wilayah politik formal. Kalau dia masuk dalam politik formal maka seluruh parameter akan berubah. Strategi taktik oligarki akan berubah. Tetapi itu nggak mungkin dicegah. Apalagi kalau kita lihat misalnya akibatnya ini sebetulnya mempersulit kita untuk minta dinolpersenkan. Karena, orang akan lihat kalau 0% itu berarti Habib Rizieq bisa masuk dalam politik formal. Kan begitu? Partai-partai Islam yang tadinya agak ke Istana mungkin menganggap wah ini ada figur nih. Lalu berkumpullah jadi 20 persen. Nah itu sebetulnya dilema buat kita. Tapi kita minta Habib Rizieq untuk oke silakan maju dalam politik, langsung saja bilang saya ingin menjadi presiden, tapi saya ingin presidensial threshold 0%. Tentu itu lebih mudah dan orang menganggap oke Habib Rizieq bisa bersaing secara fair dan orang mungkin justru kasih poin bahwa dengan cara semacam itu diujilah apakah betul Habib Rizieq akan didukung oleh partai Islam atau partai Islam memang mengiginkan kader dari kalangan partai sendiri. Ini juga ukuran tentang kematangan politik dari kalangan partai-partai Islam ini. Tapi dari pernyataan Anda, Anda tidak sepakat ya dengan banyak pengamat, saya membaca juga beberapa pengamat dari luar negeri yang memperkirakan bahwa kekuatan Habib Rizieq sekarang ini tidak akan kembali seperti dulu, karena bagaimanapun sekarang organisasi dia sudah dibubarkan, dalam hal ini FPI. Tapi sebenarnya kita tahu dia sudah punya lagi front persaudaraan Islam, singkatannya juga FPI. Orang semacam Habib Rizieq itu dengan mudah mengembalikan followers-nya itu. Jadi kalau dia buka akun baru orang balik lagi. Jadi dengan mudah sebetulnya kekuasaan itu mengevaluasi. Dan sekarang kekuasaan di Istana lagi memantau dengan cermat potensi Habib Rizieq untuk kembali jadi pemimpin massa. Kan yang ditakutkan adalah kemampuan Habib Rizieq untuk berorasi dan memberi sinyal kepada kekuasaan dengan kekuatan massa. Itu yang ditakutkan oleh kekuasaan. Dan itu nggak mungkin, nggak. Karena watak Habib Rizieq ya begitu. Dia orang massa yang dihidupkan suasana massa saja. Suasana demonstrasi, suasana gelar umat. Dan, itu memang watak dia. Jadi nggak mungkin dia berubah. Akan berlanjut kebiasaan dia sebelum dipenjara. (Ida/mth)
POPULER
