NASIONAL
GP Ansor Minta Walikota Jakarta Utara Tutup Holywings
Jakarta, FNN -- Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Jakarta Utara mendatangi Kantor Walikota meminta agar izin usaha tempat hiburan Holywings dicabut. Desakan itu disampaikan sehubungan dengan promosi minuman keras gratis kepada pengunjung Holywings bernama Muhammad dan Maria. Promosi tersebut telah menyinggung Umat Islam. Ketua GP Ansor Kota Jakarta Utara, Mujawi Rasudin Al Bantani menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen Holywings sudah melecehkan dan menistakan agama. \"Itu jelas disengaja merusak agama dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Kalau pihak manajemen bilang tidak sengaja, itu bohong,\" ungkap Mujawi, Ahad (26/6), dikantor PCNU Kota Jakarta Jalan Kramat Jaya UKA Koja. Mujawi mendesak Walikota Jakarta Utara untuk mencabut ijin operasional Holywings yang berlokasi di Kelapa Gading dan Penjaringan. \"Kalau izin Holdings dicabut akan berdampak kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman keras dan melakukan tindakan yang dilarang agama ,\" tegas Mujawi. Minuman keras merupakan barang berbahaya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hal itu sudah gamblang diterangkan dalam Al Qur\'an Surat ke 5 ayat 90. \"Bahwa minuman keras itu najis dan termasuk perbuatan syetan. Karena itu apabila tuntutan kami tidak dikabulkan maka GP Ansor dan Banser akan mendatangi kembali kantor Wali Kota Jakarta Utara,\" Ucap Mujawi dengan kepalan tangannya. Hal senada juga disampaikan oleh Mahdi Kholik, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, (Lakpesdam) Kota Jakarta Utara. Jika Walikota Jakarta Utara mengabaikan tuntutan ini, Mahdi Kholik akan bergerak bersama jaringan yang ada untuk menutup kegiatan hiburan di Holywings. \"Siapapun yang berada dalam lingkaran Holywings akan kita kasih warning,\" tegas Mahdi yang juga anggota FKDM Kecamatan Cilincing Jakut. (TG)
Syahganda Nainggolan: Oligarki Mengendalikan Politik Mempertahankan Kemiskinan
Bandung, FNN - Problem yang dihadapi Indonesia saat ini ada pada demokrasi yang dikendalikan oleh oligarki. Untuk itu, kemiskinan yang dipertahankan oleh oligarki harus segera dihentikan. Begitu tegas Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Peduli Indonesia (KPI) dan DPD RI berjudul \"Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan\" di Ballroom Masjid Agung Trans Studio, Bandung, Jawa Barat maupun melalui virtual, Minggu siang (26/6).Dalam acara diskusi ini, Syahganda mereview apa yang disampaikan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang pidatonya tidak terdengar oleh peserta melalui virtual karena ada kendala teknis. Syahganda mengurai adanya pengkhianatan terhadap demokrasi. Di mana, problem pokok bangsa Indonesia saat ini adalah demokrasi dikendalikan oleh oligarki, baik oligarki kapital maupun oligarki politik.“Dua-duanya mempunyai kejahatan konstitusional. Karena konstitusi kita itu mengatakan setiap orang berhak untuk menjadi presiden. Tapi dengan permainan mereka dibatasi,” ujar Syahganda, Ahad siang (26/6/2022).Selanjutnya problem bangsa Indonesia yang kedua adalah soal kemiskinan yang terus menerus dipertahankan di Indonesia. “Jadi oligarki itu memang dia mengendalikan politik untuk mempertahankan kemiskinan. Jadi tantangan kita yang pertama demokrasi dikhianati, kedua adalah kemiskinan yang dipertahankan,” pungkas Syahganda.Dalam acara ini selain pidato dari LaNyalla, juga ada sambutan dari Ketua KPI, Tito Roesbandi, dan lima narasumber lainnya dalam diskusi, yaitu Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat; Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman, Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Joko Juliantono, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Indra Perwira, dan pemerhati kebangsaan Muhammad Rizal Fadillah. (mth)
Jokowi Bawa Misi Hentikan Perang dan Bangun Perdamaian Ukraina-Rusia
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo membawa misi membangun dialog, menghentikan perang, dan membangun perdamaian dalam rencana kunjungan ke Ukraina dan Rusia untuk menemui pemimpin kedua negara tersebut pada akhir Juni 2022.Presiden dijadwalkan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina, dan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia, setelah menghadiri KTT G7 di Jerman 26-28 Juni 2022. Pertemuan Jokowi dengan Zelensky dan Putin diperkirakan dilakukan antara tanggal 29 dan 30 Juni 2022.\"Setelah dari Jerman saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky, misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian,\" kata Kepala Negara dalam keterangannya soal rencana kunjungan ke empat negara yakni Jerman, Ukraina, Rusia dan Uni Emirat Arab yang dimulai sejak Minggu (26/6).Presiden Jokowi menyampaikan pertemuan dengan Presiden Zelensky juga dilakukan guna mendorong terbangunnya perdamaian antara Ukraina dan Rusia, sebab perang harus dihentikan, dan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali.Setelah bertemu Zelensky di Kiev, Jokowi akan bertolak ke Moskow, Rusia, menemui Vladimir Putin.Presiden akan membawa misi serupa dalam pertemuannya dengan Putin, baik membuka ruang dialog perdamaian, mendorong dilakukannya gencatan senjata sesegera mungkin, hingga menghentikan perang.Presiden Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Kiev dan Moskow sejak konflik kedua negara terjadi.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam keterangannya beberapa waktu lalu menyampaikan langkah Presiden Jokowi menemui Zelensky dan Putin untuk menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap isu kemanusiaan, serta memberikan kontribusi mengenai krisis pangan akibat perang.Menlu Retno menegaskan meskipun situasi sulit dan kompleks, namun Presiden Jokowi memilih berkontribusi untuk mengatasi perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, dan tidak memilih untuk diam. (mth/Antara)
Presiden Bertolak ke 4 Negara Hadiri KTT G7 Hingga Upayakan Perdamaian
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo bertolak mengunjungi empat negara, yakni Jerman, Ukraina, Rusia hingga Uni Emirat Arab (UEA), dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu.Dalam keterangannya sebelum keberangkatan, yang disaksikan secara daring dari Jakarta, Minggu, dia menyampaikan bahwa kunjungan ke Jerman dalam rangka menghadiri KTT G7 yang diselenggarakan pada 26-28 Juni 2022.Posisi Indonesia dalam G7 adalah sebagai negara mitra sekaligus diundang sebagai negara ketua G20.Setelah itu, dia akan menemui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Kiev, Ukraina, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow, Rusia, untuk mengajak keduanya membuka ruang dialog perdamaian atas perang yang terjadi antara kedua negara.Kemudian setelah itu Jokowi akan berkunjung ke Uni Emirat Arab guna melanjutkan kembali pembahasan kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab.\"Kunjungan ini bukan hanya penting bagi Indonesia tetapi juga penting bagi negara-negara berkembang untuk mencegah rakyat negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem dan kelaparan,\" kata dia. (mth/Antara)
Bung Karno Ajarkan Putrinya dengan Segala Suku, Megawati Melarang Anaknya dengan Tukang Bakso!
Jakarta, FNN – Ada pemandangan menarik di area depan kantin di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022). Terparkir dua gerobak Bakso Malang. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berjalan pelan menuju salah satunya. Ia mendekat ke gerobak, lalu memesan semangkok Bakso Malang. Setelah itu, Megawati duduk santai di sebuah kursi yang berada di depan penjual bakso. Tampak Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wiryanti Sukamdani terlebih dulu ada di sana. Ada beberapa politikus PDIP seperti Yasonna Laoly terlihat duduk di sebelah Megawati yang menunggu semangkok bakso tiba. Begitupun Bendahara Umum PDIP Olly Dodokambey. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Muhammad Prananda Prabowo duduk di sebelah kanan Yasonna. Mas Nanan, sapaan Prananda, terdengar meminta awak media yang meliput kegiatan Megawati mau menyantap bakso, bisa sejenak melepaskan kerja. “Ayo bisa sembari. Nanti dilanjut lagi,” kata Mas Nanan mengajak awak media juga memesan bakso. Beberapa menit berselang, semangkuk bakso berikut kerupuk bakwan tiba untuk Megawati. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang berada di dekat Megawati sedang duduk kemudian menyebut aktivitas menyantap bakso sebenarnya bukan hal asing. “Ini keseharian kami, setelah kami rapat,” ucap Hasto. Adakah kehadiran tukang bakso itu terkait dengan pernyataan Megawati saat pidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Senin (21/6/2022) yang dikritisi netizen karena dianggap melecehkan profesi tukang bakso? Dalam pidato di Rakernas PDIP, Megawati bercerita tentang pesannya kepada Puan saat mencari pasangan. Dalam video yang beredar di media sosial itu, Megawati menyatakan, dia mewanti-wanti agar tiga anaknya tidak membawa menantu yang kayak tukang bakso. “Jadi ketika saya mau punya mantu nih, saya sudah bilang sama anak saya tiga (orang), awas loh kalau nyarinya yang kayak tukang bakso,” ungkapnya yang disambut tertawa oleh para kader PDIP yang datang. Bahkan, Presiden Jokowi dan Puan Maharani, juga ikut tertawa menanggapi candaan ibunya. Pernyataan Megawati itu kemudian mengundang berbagai reaksi publik. Banyak warganet yang juga menyayangkan pernyataan perempuan 75 tahun itu karena dianggap mendiskreditkan sebuah profesi. “Ini balik lagi pada soal tadi bahwa politik Indonesia artinya diasuh berdasarkan hubungan Bapak Ibu doang,” komentar akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung. “Itu bahayanya. Kan ini negara, ini ada institusi itu. Bukan karena dua kader yang ada di dalam satu partai bergembira lalu kita ikut bergembira. Ada juga yang nggak bergembira hari ini, yang masih merenung, yaitu tukang bakso,” ujar Rocky Gerung saat dialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (25/6/2022). “Kan tukang baksonya sudah langsung diundang dan Bu Megawati dan Mbak Puan juga sudah langsung menikmati bakso itu,” tukas Hersubeno Arief. “Ya, tapi itu undangan setelah kerusakan terjadi karena dari awal kita sudah bisa baca psikologi Ibu Mega yang bandingkan, misalnya dengan dulu Bung Karno bilang, ini saya punya Putri, Ibu Mega yang saya ingin dia menikah dengan segala macam suku bangsa,” ungkap Rocky Gerung. Menurutnya, itulah sebetulnya yang musti kita ingat perbandingan dengan ayahnya, Bung Karno. Jadi tidak ada satu sinyal pun dari Bung Karno yang memungkinkan kita membuat interpretasi kurang berwawasan kebangsaan. Bung Karno selalu final di dalam soal urusan kebangsaan dan urusan wong cilik. “Ibu Mega kemarin terpeleset lidah. Dan, karena itulah langsung dibetulkan oleh timnya keplesetan lidah itu dengan mengundang tukang bakso supaya ada lidah yang tiba di bola bakso dengan makan bakso bersama,” lanjutnya. Hersubeno mengungkap, pernah terjadi juga waktu masalah rebus-rebusan dulu itu, soal Megawati yang mempersoalkan emak-emak kenapa meributkan harga-harga minyak, kemudian dibikin acara rebus-rebusan di PDIP. Rocky menjelaskan, kalau analis menganggap ada pola yang sudah final pada Megawati, yaitu kurang paham tentang empati pada rakyat kecil. Bahwa Mega adalah pemimpin wong cilik itu simbol perlawanan yang dari zaman Orde Baru kita justru jagokan Megawati. Tetapi, setelah itu Megawati jadi elitis dan ketika mengkritisinya kurang tepat sebetulnya dalam menyapa wong cilik. “Kan tukang bakso tetap merasa bahwa kok didiskriminasikan, lalu diundang. Itu namanya dikasih gula-gula setelah dapat kopi pahit,” kata Rocky Gerung. “Jadi kita tetap musti waspadai karena ini bangsa yang sangat peka dengan soal-soal kesenjangan ekonomi dan rasialisme. Saya mau terangkan itu bukan untuk membongkar ulang peristiwa itu tapi untuk mengingatkan bahwa Bung Karno mengajarkan kebangsaan, kesamarataan,” tegas Rocky. “Nggak ada sinyal sedikit pun di situ tentang rasialism atau pelecehan profesi. Kita di FNN membahas ini karena masih viral dan banyak orang kadang lupa konteksnya, maka kita kasih konteks akademis. Bahkan sudah ada istilah bahwa Ibu Mega kok pakai istilah rekayasa genetik,” lanjut Rocky. “Mungkin Ibu Mega kurang mengerti masalah itu dan harusnya dikoreksi oleh kalangan itu. Kan istilah rekayasa genetika itu istilah fasis. Istilahnya Adolf Hitler. Eaugenic, mengagung-agungkan satu gen. Eau artinya yang bagus; genic artinya gen,” tambahnya. “Nggak ada gen yang bagus pada diri manusia, karena itu enggak perlu ada rekayasa genetika. Itu soalnya. Jadi, humanity first, itu yang hendak kita beritahu pada Ibu Mega,” ungkap Rocky. Jadi kita memberitahu sesuatu yang secara faktual di dalam sejarah dunia itu buruk, istilah rekayasa genetika. Semoga Megawati mengerti sebagai seorang Profesor bahwa soal-soal sejarah itu penting untuk kita koreksi, lepas dari soal retorika yang akan dibela oleh PDIP. “Tapi saya sebagai akademisi yang pernah mengajar bertahun-tahun soal sosiologi dan genetik itu harus terangkan itu,” tegasnya. Menurut Hersubeno, kemarin juga sempat dipersoalkan aktivis HAM Natalis Pigai, ada Wamen dari Papua yang kader PDIP, Megawati menganalogikan seperti kopi dan susu, itu ternyata menjadi persoalan juga buat teman-teman di Papua. “Jadi saya kira memang poinnya adalah kita lihat bahwa bagaimanapun Ibu Mega adalah tokoh bangsa ini dan beliau jadi panutan. Jadi, next memang kelihatannya beberapa hal yang disampaikan mesti lebih hati-hati supaya tidak disalahpahami. Mungkin maksudnya memang bercanda,” tegasnya. (mth/sws)
LaNyalla: Dominasi Partai Besar Jadi Tirani dan Memasung Suara Rakyat
Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI disebut tidak lagi memiliki ruang ikut menentukan arah perjalanan bangsa sejak amendemen UUD 1945 pada 1999 sampai 2002. Semua diambil alih oleh partai politik, khususnya pada ketua umum parpol. Hal ini disampaikan Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menyampaikan pidato kunci pada FGD \"Amendemen Konstitusi Dalam Rangka Mengembalikan Kedaulatan Rakyat\" di Gedung DPD DIY, Yogyakarta, dilansir Jumat (24/6/2022) \"DPD RI sebagai wakil dari daerah, wakil dari golongan-golongan, dan wakil dari entitas nonpartisan tidak memiliki ruang dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini,\" kata LaNyalla. Menurut LaNyalla, sejak amendemen konstitusi pertama hingga keempat, semua simpul penentu arah perjalanan Bangsa Indonesia direduksi hanya di tangan partai politik. \"Inilah yang kemudian menghasilkan pola `the winner takes all` (pemenang mengambil semua), partai-partai besar menjadi tirani mayoritas untuk mengendalikan semua keputusan melalui voting di parlemen,\" ujar dia. Karena memegang kendali, menurut dia, parpol-parpol besar melalui fraksi di DPR RI kemudian sepakat membuat Undang-Undang (UU) yang memberi ambang batas pencalonan presiden atau \"presidential threshold\" sebesar 20 persen. \"Dengan demikian lengkap sudah dominasi dan hegemoni parpol untuk memasung `vox populi` (suara rakyat) dengan cara memaksa suara rakyat dalam pilpres terhadap pilihan terbatas yang sudah mereka tentukan,\" ujar dia. Dengan hegemoni parpol, menurut dia, oligarki politik dan oligarki ekonomi bertemu untuk mengatur dan mendesain siapa pemimpin nasional yang akan mereka mintakan suara dari rakyat melalui demokrasi prosedural yang disebut pilpres. Ia mengatakan oligarki ekonomi bakal terlibat membiayai seluruh proses mulai dari membangun koalisi parpol hingga biaya pemenangan sehingga pada gilirannya oligarki ekonomi akan menuntut balas agar kebijakan dan kekuasaan berpihak pada kepentingan mereka. \"Maka siapa pun Calon Presiden 2024 nanti, selama oligarki ekonomi ikut mendesain maka janji-janji capres tidak akan pernah terwujud,\" ujar dia. Karena itu, LaNyalla mengatakan bahwa amendemen UUD 1945 sebagai koreksi dari amendemen 1999 sampai 2002 harus dilakukan untuk mengembalikan konstitusi kepada nilai-nilai Pancasila. \"Kembalikan konstitusi negara ini kepada nilai-nilai Pancasila yang tertulis dalam naskah pembukaan konstitusi kita,\" ujar dia. (mth/*)
Rocky Gerung: Kata Jokowi, Puan Akan ke Ibu Kota Baru
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo telah menunjuk Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo yang juga putranya, sebagai Ketua Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee (INASPOC) yang digelar pada 30 Juli - 6 Agustus 2022 di Solo, Jawa Tengah. Dengan posisinya itu, Gibran dengan mudahnya bisa menemui Menteri BUMN Erick Thohir di kantornya, Kamis (23/6/2022). Kedatangan Gibran bermaksud untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dengan BUMN, guna mensponsori kegiatan ASEAN Para Games 2022. Gibran ketemu Erick Thohir untuk Para Games jaringan internet yang paling penting. Kemjudian, PT Angkasa Pura juga soalnya nanti peserta mendarat di Solo perlu handling khusus. Gibran mengaku persiapan acara internasional tersebut sudah berjalan baik. Namun, masih kurang dari sisi sponsor. Gibran mengatakan lebih memilih mencari sponsor berupa barang jadi, bukan uang tunai. Itulah yang menarik wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung membahasnya di kanal Hersubeno Point, Kamis (23/6/2033). Soal anaknya Jokowi, Gibran jadi ketua pelaksana INASPOC, mungkin ada kaitannya karena tuan rumah INASPOC ini adalah Solo. “INASPOC adalah olahraga untuk para penyandang disabilitas, paragame organizing committe ini,” komentar Anda? Menurut Rocky Gerung, kelihatannya Jokowi kurang paham apa yang disebut Conflict of Interest. Bagaimanapun, itu ada favoritisme, karena Gibran adalah Walikota. Karena dia adalah anak presiden. Walaupun orang anggap mungkin ada koneksinya, koneksi profesi, soal olahraga. “Tapi, tetap saja mengandung kecurigaan,” katanya. Jadi, seolah-olah nama anaknya harus terus diucapkan supaya tetap diingat. Demikian juga dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, akhirnya harus mengucapkan nama putrinya, “Puan Maharani yang dianggap telah masuk di dalam forum internasional karena Mbak Puan memimpin IPU, International Parlementer Union.” “Jadi Ibu Mega akhirnya mempromosikan Mbak Puan supaya dikenal. Kan orang menganggap Mbak Puan tidak punya kapasitas itu. Apalagi ini forum internasional. Lalu Ibu Mega dengan sangat teliti menerangkan bahwa Puan itu berat untuk memimpin IPU, mungkin lebih berat dari IPU. Jadi kira-kira itu,” ungkap Rocky Gerung. Sinyalnya terpaksa ibu harus turun tangan untuk mem-backup putrinya. Dan, “Orang menilai bahwa Mbak Puan sudah diputuskan oleh Ibu Mega untuk jadi calon karena sudah didorong terus. Saya lihat 24 jam setelah Ibu Mega bicara di depan Pak Jokowi, Pak Jokowi menyatakan, Puan ke calon Ibu Kota Baru,” lanjutnya. “Pak Jokowi langsung menerangkan juga bahwa kalau ada yang curiga ya kenapa. Emang kalau saya mendorong Mbak Puan atau berdekatan dengan Mbak Puan lagi,” tambah Rocky Gerung. Jadi tetap ada sinyal bahwa Mbak Puan mungkin akan diputuskan sebagai calon dan Ganjar Pranowo akan dijadikan juga sebagai juru kampanye Puan. “Bukan Ganjar yang akan dikampanyekan oleh Mbak Puan. Kira-kira begitu. Ini taksiran sementara saja karena politik Indonesia kan hanya sekadar tafsir- menafsir saja,” tegas Rocky Gerung. Hersubeno Arief menjelaskan, kemarin memang ia baca bahwa respons para peserta Rakernas kurang seru tepuk tangannya ketika Megawati memuji Puan, sehingga tepuk tangannya harus diulang dan memang tepuk tangannya jadi lebih meriah. “Ya sinyal-sinyal begitu yang membuat para pengamat bahasa tubuh berupaya untuk menafsirkan apakah ada kegelisahan di tengah PDIP kalau nama Mbak Puan disebut antara percaya nggak percaya, mampu apa nggak. Kira-kira gitu. Ini yang akan jadi bahan analis para surveyor. Sehingga, jika begitu mungkin diperlukan analis. Jadi, mungkin akan ada proposal survei untuk menaikkan elektabilitas Mbak Puan,” lanjut Rocky Gerung. Menurut Hersubeno, memang soal anak ini sebenarnya masuk rana privat dan sebetulnya kita tidak boleh campur terlalu dalam. Tapi, ketika dia telah masuk ke wilayah publik, di situ kita punya semacam otoritas untuk membicarakan dia. “Ya, karena selalu dalam politik Indonesia garis promosi itu kita nggak bisa bedakan lagi, promosi publik atau promosi private. Dalam banyak peristiwa juga begitu. Tokoh politik selalu ada semacam sinyal untuk memfestivalkan suatu peristiwa private,” ujar Rocky Gerung. Karena orang Indonesia tetap merasa bahwa hubungan Ibu - Anak atau Ayah - Anak itu selalu ada dimensi kepublikan. Karena itu perlu dipamerkan bahkan itu. Tapi kita harus hati-hati menyentuh wilayah itu, karena ini wilayah antara keprihatinan dan kejengkelan. Bagaimanapun politik harus diasuh dengan dalil-dalil publik, bukan dengan dalil-dalil private. “Tapi kita memang masih bercampur di situ, karena kita dianggap negara Pancasila mungkin negara kekeluargaan juga berhak beroperasi di wilayah publik. Agak aneh itu bahwa dalam negara kekeluargaan urusan publik ya tetap urusan publik, bukan disamarkan dengan nilai-nilai kekeluargaan,” tegas Rocky Gerung. (mth/sws)
Rocky Gerung: Senjata, Bagian Dari Organ Tubuh Polisi
Tuban, FNN - Balita usia 3 tahun putra kedua Buya Arrazy Hasyim, ulama pengasuh lembaga tasawuf di Ciputat meninggal karena tertembak senpi di Desa Palang, Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur. Insiden itu terjadi saat petugas pemilik senpi sedang salat. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP M. Gananta menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Rabu siang (22/6/2022) pukul 13.00 WIB. Saat itu petugas pemilik senpi yang disebut sebagai pengawalnya Buya Arrazy sedang shalat di masjid, sehingga meletakkan senpi miliknya. “Jadi, musibah itu terjadi saat petugas itu shalat. Kejadiannya di rumah. Rumahnya itu pas mepet masjid. Petugas itu sudah meletakkan senpi di tempat yang aman,” ujar Gananta. Menurutnya, tidak disangka kakak balita 3 tahun yang menjadi korban itu masih mampu menjangkau senpi tersebut dan diduga mengutak-atik kunci senpi itu, sehingga terjadilah insiden yang memilukan bagi keluarga Buya Arrazy tersebut. “Senpi itu dibuat mainan kakak kandung korban yang berusia 5 tahun. Sedangkan korban ini usia 3 tahun. Senpi itu sudah di-lock maksimal, sudah safety. Tapi, namanya anak kecil rasa ingin tahunya besar,” kata Gananta. Pemegang senpi itu sendiri sekarang ini sudah ditarik ke Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi belum menjelaskan lebih lanjut bagaimana kronologi peristiwa itu. Tapi pada saat terdengar letusan tembakan itulah tragedi pilu bagi keluarga Buya Arrazy itu terjadi. Balita 3 tahun itu meninggal setelah sempat dibawa ke RS terdekat. “Menurut versi polisi, tragedinya adalah anak usia tiga tahun ini meninggal karena senjata polisi yang mengawal dia itu dimainkan oleh anaknya Buya yang umur 5 tahun. Saya kira ini tragedi, menyedihkan, dan bagaimana ceritanya ini,” komentar wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Kamis (23/6/2022). “Ya memang itu sangat mungkin terjadi kecelakaan pada almarhum anak ini, tapi ini kan ada prinsip bahwa senjata itu harus melekat di badan 24 jam dari pemegangnya, justru karena sifat letal dari senjata itu. Jadi nggak boleh itu,” jawab akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung. Menurut Rocky, pasti akan ada pemeriksaan SOP. “Kenapa senjata kok bisa dimainkan oleh anak. Bukankah senjata itu adalah bagian dari organ tubuh tentara atau polisi? Kan begitu,” tegasnya. “Doktrinnya adalah senjata itu peralatan tubuhmu yang harus melekat 24 jam di badan. Dulu saya belajarnya begitu. Itu soal yang jadi pelajaran saja,” lanjut Rocky Gerung. (mth/sws)
Ketua DPD RI Minta RUU Koperasi Lindungi Pelaku UMKM
Bandung, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah dan DPR RI segera merampungkan Rancangan Undang-undang Perkoperasian. LaNyalla pun meminta RUU tersebut menjadi instrumen pelindung bagi koperasi dan pelaku UMKM dari segala kendala maupun ancaman yang datang. Sebab, hingga saat ini koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih menjadi tempat termudah bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengakses pembiayaan dan permodalan. “Pemodalan merupakan faktor yang paling mendesak bagi pelaku UMKM karena pada umumnya modal usaha mereka di bawah 50 juta dan aset yang diagunkan pun bernilai kecil. Permasalahan yang mereka hadapi adalah tingkat kepercayaan perbankan yang minim, juga kurangnya literasi finansial. Salah satu yang menjadi alternatif pinjaman adalah KSP,” ujar LaNyalla di sela-sela kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/6/2022). Namun terkadang keberadaan KSP yang dianggap sebagai ujung tombak perekonomian, faktanya malah mematikan usaha. Di mana ada KSP yang menetapkan bunga maupun biaya administrasi yang besar dan tidak rasional. LaNyalla menyebutkan, misalnya dengan pinjaman Rp 40 juta dengan tenor 4 tahun, nasabah hanya menerima Rp 30 juta dan pengembalian menjadi Rp 70 juta. “Hal ini membuat usaha tidak dapat berkembang. Yang ada malah tercekik karena beban utang yang besar dari pokok pinjaman,” ucap dia. Kondisi di lapangan seperti itulah, kata LaNyalla, yang harus dicermati dan dituangkan dengan tepat dalam RUU Perkoperasian nantinya. “Saya setuju terkait dengan fungsi pengawasan, keberadaan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) khusus koperasi di dalam RUU Perkoperasian. Lalu adanya aturan sanksi pidana atas praktik-praktik yang merugikan nasabah. Karena fakta itu tadi, banyak KSP bermasalah, namun tetap beroperasi. Dalam kondisi ini aparat kepolisian harus bisa melakukan tindakan,” katanya. Draf RUU Perkoperasian yang tengah disusun Kemenkop UKM, merupakan pengganti dari UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (*)
Rocky Gerung: Presiden Nggak Boleh Punya Martabat
Jakarta, FNN – Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-61 Presiden Joko Widodo, 21 Juni 2022, BEM UI melakukan aksi simbolik mengkritisi RKUHP. “Agar naskah RKUHP segera ditolak demi kepentingna masyarakat,” demikian bunyi agenda yang disampaikan Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo pada Senin (20/6/2022). Menurut Bayu, aksi ini tak terbatas diikuti oleh mahasiswa UI saja melainkan bersama unsur lain juga. Mereka tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP.Sebagai aksi simbolik, mereka memberikan hadiah ulang tahun pada Jokowi berupa \'somasi RKUHP\'. Isinya, yaitu pernyataan sikap yang memuat desakan membuka draf RKUHP terbaru, bukan draf RKUHP tahun 2019 sebagaimana yang sekarang telah beredar.Mereka menyoroti pasal-pasal problematik dalam RKUHP berupa living law, soal pidana mati, contempt of court, penyerangan harkat dan martabat (pada) presiden, aborsi, hate speech, kohabitasi, pidana untuk demonstrasi tanpa pemberitahuan, hingga penghinaan terhadap penguasa.Mereka mengultimatum agar Presiden dan DPR membuka draf RKUHP dalam waktu 7 x 24 jam. Jika \'somasi\' ini tak diindahkan, maka mereka mengancam akan menggelar demonstrasi besar. Berikut adalah pernyataan sikap mereka.1. Mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna; 2. Menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial; serta 3. Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019. Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam dialognya dengan Rocky Gerung, akademisi dan pengamat politik, dalam kanal Hersubeno Point, Kamis (23/6/2022) soal RUU KUHP itu juga masuk wilayah abu-abu. Karena di sini disebutkan soal penghinaan atas pejabat pemerintah. “Kalau kemarin soal penghinaan terhadap kepala negara itu oleh Mahkamah Konstitusi sudah diubah, bukan lagi semacam pidana umum, tetapi menjadi aduan. Yang ini tidak masuk wilayah itu. Saya kira menjadi serius karena DPR sendiri juga nggak bisa membedakan wilayah itu,” ujarnya. Yang agak aneh juga, yang menyatakan ini adalah Wamenkumham, Profesor Prof Dr Edward Omar Sharif Hariej, SH, MHum. “Kita menganggap selama ini dia aktivis sebelum masuk dalam pemerintahan. Dia dari UGM. Tapi ternyata ketika masuk pemerintah kok jadi sikapnya seperti ini,” lanjut Hersubeno. “Jadi apa yang diajarkan pada mahasiswa bahwa sebagai Profesor di bidang hukum kita mengerti apa yang disebut istilah dignity, bahasa Indonesia-nya martabat. Nggak ada martabat pemerintah. Martabat itu hanya melekat pada manusia, konkret, dan mengalami dekrivasi atau penghinaan,” tegas Rocky Gerung. Jadi kalau disebut menghina itu artinya kena pada martabat. “Nah, orang itu punya martabat, pemerintah tidak punya martabat. Pemerintahan itu bukan lembaga yang punya perasaan, nggak bisa itu. Jadi, nggak bisa prinsip hak asasi manusia, perlindungan martabat pemerintah itu yang adalah wilayah individu, dijadikan delik,” tambahnya. Jadi bukan sekadar nggak boleh ada itu, tapi yang agak aneh kok seorang Profesor hukum justru mengiyakan itu. Kan mustinya dia justru kasih poin bahwa tafsiran itu salah. Bukan malah dengan mengatakan bahwa itu akan dijadikan KUHP. “Bahwa memang itu desain dari kekuasaan untuk persiapan Pemilu nanti, supaya mahasiswa nggak boleh demo. Nah, sekarang mahasiswa bahkan sudah mulai demo sebelum pasal itu diiyakan, diketok, dan pasti diketok, BEM UI kemarin sudah berdemo bahwa RKUHP itu melanggar hak asasi manusia,” ungkap Rocky Gerung. Lalu pemerintah akan bilang ini supaya kita bagus di mata bangsa lain. Nanti kalau ada presiden asing datang juga kita perlakukan yang sama. Di Amerika presiden dihina setiap hari dia nggak merasa martabatnya terganggu. Jadi, aneh juga kalau presiden Amerika ke sini mahasiswa demo, ditangkap, presidennya akan geleng-geleng kepala. “Gue memang biasa dihina, nggak ada urusan dengan soal itu. Jadi, terlihat itu alasan DPR dan pemerintah untuk bikin undang-undang itu hanya untuk mencekik demokrasi,” tegasnya. Pasti skor demokrasi akan turun dengan adanya pasal penghinaan pemerintah itu. Walau ada syarat-syaratnya, tetapi memasukkan itu dalam pertimbangan untuk di KUHP itu sudah sinting. “Apalagi kalau para profesor yang belajar hukum dan human dignity itu justru ada dalam pemerintahan lalu jadi pembela undang-undang itu. Kan ngaco itu. Integritas keilmuan dia di mana. Itu yang orang pertanyakan. Jadi, kalau soal urusan presiden dengan martabatnya, nggak ada,” tambah Rocky Gerung. Menurutnya, Presiden nggak boleh punya martabat. Sebab, kalau dia punya martabat itu personifikasi. Itu boleh kalau sistem kerajaan. Karena raja dulu dianggap identik dengan negara, kata Louis ke-16. “Aku adalah negara, karena itu menghina aku berarti menghina negara, menghina negara berarti menghina aku”. Karena itu sistem kerajaan. Jadi KUHP kita sebetulnya ketinggalan kira-kira 600 tahun. (mth/sws)
POPULER
