NASIONAL
Setelah UAS, Aktivis KAMI Anton Permana Ditolak Masuk Singapura
Batam, FNN - Aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) ditolak masuk dan dideportasi dari Singapura, Sabtu, 18 Juni 2022. Penolakan tersebut mirip dengan yang dialami Ustadz Abdul Somad beberapa waktu lalu. Ketika diinterogasi, Anton sempat ditanyakan kenapa dipenjara. Bahkan, ada juga petugas yang meminta agar kejadian yang dialaminya itu tidak membuat gaduh, seperti yang terjadi pada saat UAS ditolak masuk ke Singapura. Kepada FNN.co.id, Anton mengatakan, yang dialaminya itu adalah risiko perjuangan. Dia menegaskan, tidak akan menyerah dan pantang mundur dalam berjuang menyuarakan berbagai ketidakadilan yang terjadi. \"Risikonya, ya dipenjara dan ditolak masuk ke negara terangga. Kok negara tetangga begitu ya,\" kata Anton yang dihubungi lewat telepon. Dari lantai dua rumahnya Singapura itu jelas terlihat. Anton mengaku baru sampai di rumahnya di Batam ketika dihubungi FNN. Menurut Anton, ia bersama pengusaha dengan inisial HT, bertolak ke Singapura menggunakan Ferry Majestic dari Pelabuhan Ferry Terminal Batam Centre pukul 17.30 WIB. Tiba di pelabuhan Harbour Front Singapura pukul 19.30 waktu setempat. Setiba di meja imigrasi ketika scaning pasport, petugas Imigrasi Singapura (perempuan) langsung meminta Anton ikut petugas Polisi Singapura ke kantor, di samping meja imigrasi. Selama lebih kurang dua jam, ia ditanya banyak hal, isi tas diperiksa, diambil KTP, termasuk ID Card jurnalis Majalah Forum, dan mereka foto. Begitu juga dengan HP Iphone Anton diminta, yang kemudian mereka bawa dan cek secara bersama semua isi galeri foto termasuk IG. Sempat terjadi ketegangan, karena ia menolak memberikan password HP. Menurut Anton dalam kronologis yang diterima FNN.co.id, ada beberapa pertanyaan yang diajukan petugas Imigrasi dan Polisi Singapura. \"Mau ke mana? Ada urusan apa? Bawa uang berapa? Berangkat dengan siapa? Kerja di mana? Apa nama perusahaan di Singapura? Menginap di hotel mana? Berapa lama di Singapura? (Semua menggunakan Bahasa Inggris),\" kata Anton. \"Saya jawab semua sesuai fakta. Bahwa saya ikut bersama Bos yang juga Abang saya. Ada meeting besok (Ahad, 19 Juni 2022) pukul 11.00 dengan Mr. Chin terkait investasi Green Energy. Nama perusahaan di Singapura Ocean Energy Pte. LTD. Saya tinggal di Batam sudah 22 tahun dan bolak balik Singapura sudah puluhan kali, dan ganti paspor 5 kali. Baru sekarang saya di perlakukan begini,\" ujar Anton. Anton Permana juga memberikan tempat hotel menginap, yaitu di Rockford Hotel Sentosa Resort. Lengkap dengan tanda bukti register hotel. \"Malah saya juga jelaskan, justru saya datang ke Singapura untuk kepentingan Singapura yang mau investasi di lahan Bos saya di Batam terkait Green Energy,\" jelas Anton. \"Mereka juga menanyakan kartu tanda pers yang selalu saya bawa. Yaitu ID card Majalah Forum. \"Saya juga jawab, selain bisnis saya juga penulis dan jurnalis,\" ucapnya. Terakhir mereka memberikan pertanyaan paling inti, yaitu “Kenapa Anda dipenjara?“ \"Nah ini dia. Akhirnya feeling saya benar. Ini terkait kasus saya di Indonesia yang sudah divonis 10 bulan. Lalu saya jelaskan tentang kasus hukum saya terkait profesi saya sebagai penulis dan pengamat,\" ungkap Anton. Selanjutnya mereka mengambil sidik jari, scan mata, mengukur tinggi, di foto, dan tanya berapa bawa uang. \"Ya saya jawab, duit cash saya tak banyak bawa karena saya ikut bersama Bos yang biayai,\" jelasnya. Ternyata setelah itu, lanjut Anton, ia disuruh membeli tiket balik ke Batam. Dan naik last ferry Majestik balik ke Batam tepat pukul 22.30 Waktu Singapura. Alhamdulillah saya tiba kembali di Batam, pukul 22.30 WIB di pelabuhan Ferry Terminal Batam Centre. Jam yang sama karena ada perbedaan waktu antara Indonesia (Batam) dengan Singapura satu jam. Di Imigrasi Batam sempat juga ditanya dan heran, \"Kenapa (pulang)? \"Ya saya jawab, kalianlah yang tahu. Macam kasus UAS kemaren,\" katanya. Anton mengatakan, mendapatkan perlakuan ramah dan profesional dari petugas imigrasi dan polisi Singapura. \"Ketika saya tanya apa alasan kalian menolak saya? Apakah itu kehendak atau aturan pemerintahan Singapura? Atau ada “pesanan” dari pemerintahan saya? Mereka minta maaf tidak mau jawab. Mereka meminta jangan bikin gaduh seperti kasus UAS. Anton mengaku peristiwa yang dialaminya itu sebuah pengalaman unik dan menantang baginya sebagai Warga Negara Indonesia yang hidup dan tinggal di Batam yang hanya berjarak 18 Km dari Singapura. (mth/M.Anwar Ibrahim/FNN).
Jokowi Geleng Kepala Alumni Kartu Prakerja Minta Motor
Jakarta, FNN - Alumni Program Kartu Prakerja bernama Niam Almuzaqi membuat Presiden Joko Widodo mengelengkan kepalanya keheranan karena berani meminta sepeda motor dalam acara Temu Raya Alumni Penerima Kartu Prakerja di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Jumat.Awalnya, Presiden Jokowi memanggil perwakilan alumni Program Kartu Prakerja dari wilayah Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan Indonesia Tengah, untuk mendengarkan usulan dan cerita perjalanan mereka saat mendaftar program tersebut.Kemudian, empat orang perwakilan alumni, yakni Dea dari Ende, Niam dari Cirebon, Sandi dari Bogor, dan Ida dari Brebes, maju untuk menceritakan pengalaman mereka kepada Jokowi.Kepada Presiden Jokowi, mereka mengatakan tentang upayanya mendaftarkan diri untuk mengikuti Program Kartu Prakerja dengan berbagai kendala. Namun, dari keempat orang itu, hanya Sandi yang tampak berani meminta sepeda secara langsung kepada Presiden.Keberanian Sandi meminta sepeda itu mengundang perwakilan lain untuk meminta hadiah dari Jokowi. Awalnya, Jokowi tidak menggubris permintaan mereka dan menyatakan akan memberikan hanya satu buah sepeda karena cuma satu orang yang terus terang meminta.\"Satu saja,\" kata Jokowi.Presiden kemudian melanjutkan dialog dengan para perwakilan dan memberikan arahan. Namun, secara tiba-tiba, Jokowi kembali menanyakan permintaan yang diinginkan dari ketiga orang lain yang belum menerima hadiah itu.Dea kemudian meminta laptop dan berharap laptop itu langsung dikirim ke Ende, NTT. Kemudian, Ida meminta sepeda untuk diberikan kepada anaknya di rumah. Permintaan keduanya itu disanggupi Jokowi.Selanjutnya, tiba saatnya Presiden bertanya apa yang akan Niam minta kepadanya.\"Terakhir, minta apa?\" tanya Jokowi kepada Niam.Tanpa diduga, Niam meminta sepeda motor kepada Presiden dan membuat Presiden tertawa sampai menggeleng-gelengkan kepala.\"Minta motor, Pak,\" kata Niam.\"Ini ada yang lebih parah, minta motor,\" kata Jokowi sambil tertawa dan menggelengkan kepala.Dia lalu bertanya untuk kedua kalinya kepada Niam, permintaan apa yang dia inginkan. Niam kukuh pada keinginannya untuk mendapatkan sepeda motor dari Jokowi.\"Motor, Pak,\" kata Niam.\"Motor itu untuk apa?\" tanya Jokowi.\"Kerja, Pak, bolak-balik,\" jawab Niam.\"Selama ini?\" tanya Jokowi lebih lanjut.\"Pakai (punya) kakak, Pak,\" jawabnya.Jokowi lalu bertanya untuk terakhir kali kepada Niam permintaannya yang mungkin dikabulkan.\"Sekali lagi saya tanya, minta apa?\" tanya Jokowi.Niam pun mengganti permintaannya dari sepeda motor ke sebuah sepeda yang akan diberikan kepada istrinya.\"Sepeda untuk istri saya, Pak,\" kata Niam.Permintaan sepeda itu akhirnya dikabulkan Jokowi. Momentum pertemuan Jokowi dengan alumni Program Kartu Prakerja berlangsung hangat dan dipenuhi canda serta tawa. Presiden juga menyampaikan berbagai arahan kepada para alumni agar tetap produktif untuk memajukan Indonesia.\"Semua harus produktif. Oleh sebab itu, upscalling, rescalling sangat penting sekali bagi negara kita dan kunci kemajuan negara ini adalah di sumber daya manusia, bukan di sumber daya alam. Sumber daya alam banyak, kalau SDM tidak mendukung, tidak ada artinya. Tapi, kalau sumber daya alam ada, didukung SDM yang baik, seperti yang ada di kanan-kiri saya ini, ini yang nanti akan membuat negara ini maju,\" ujar Jokowi. (mth/Antara)
Pemerintah Kebut Penyelesaian Beberapa Infrastruktur Dasar di IKN
Jakarta, FNN - Pemerintah mempercepat penyelesaian beberapa infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seperti akses logistik, Bendungan Sepaku Semoi, dan Persemaian Mentawir.“Tiga bagian infrastruktur dasar itu sudah dimulai pembangunannya,” kata Koordinator Komunikasi dan Informasi Tim Transisi IKN Nusantara Sidik Pramono saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Pembangunan akses logistik seperti jalan, bandara, pelabuhan, diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dan juga akses untuk pembangunan infrastruktur lainnya di Nusantara.Sedangkan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, dibangun untuk menjadi sumber pasokan air baku bagi masyarakat. Kedua infrastruktur itu di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata Sidik.Sedangkan Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dikerjakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menjadi tempat penyuplai bibit untuk rehabilitasi lahan dan pemulihan lingkungan.\"Masing-masing pekerjaan infrastruktur tersebut di bawah teknis dari Kementerian PUPR dan Kementerian LHK, progress terus berjalan,\" katanya.Di semester II 2022 mendatang, kata Sidik, pemerintah juga akan melakukan pematangan tanah atau land development guna mengerjakan proyek infrastruktur besar termasuk juga kawasan inti pemerintahan.“Land development termasuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di semester II akan berjalan,” ujar Sidik.Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sebelumnya memaparkan pembangunan di semester II-2022 akan mencakup akses-akses logistik, kemudian jalur-jalur untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, pada 2023, pemerintah akan mendatangkan sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja ke IKN untuk mengejar waktu agar target pembangunan dapat tercapai.Adapun, pembangunan IKN dibagi dalam tiga tahap, di mana tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.Sedangkan pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.Dari sisi anggaran, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta. (mth/Antara)
Geruduk Kedubes India: Hentikan Islamofobia dan Boikot Produk India
Jakarta, FNN - Massa aksi gabungan Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA 212 atau Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) menggelar aksi unjuk rasa di depan kedutaan besar India, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan. Aksi menggeruduk kantor perwakilan negara tersebut digelar seusai shalat Jumat, 17 Juni 2022. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap politisi India, Nupur Sharma yang menghina Nabi Muhammad Sollollohu \'Alaihi Wasallam. Sejumlah ulama dan pimpinan organisasi Islam tersebut menyampaikan orasi lewat pengeras suara dari mobil komando, termasuk menantu Habib Rizieq Shyhab, Hanif Alatas. Mereka menyerukan supaya dihentikan Islamofobia atau kebencian terhadap Islam di India dan juga di berbagai negara lainnya. Dalam orasinya, pria yang akrab disapa Habib Hanif itu mengecam politisi India Nupur Sharma yang telah menghina Nabi Muhammad. Berdasarkan pantauan FNN kedatangan massa pria dan wanita pengunjuk rasa menyebabkan sekitar Kedubes India menyemut dengan berbagai ragam warna-warni pakaian yang digunakan. Selain itu, jalan di sekitarnya juga macet. Tidak ada aksi kekerasan dalam kegiatan tersebut karena pengunjuk rasa mengusung aksi damai. Ada lima tuntutan pengunjuk rasa yang dibacakan di depan massa. Pertama, mengutuk dan mengecam keras sikap Islamofobia yang ditunjukkan rezim berkuasa di India. Menuntut rezim berkuasa negara itu supaya menghentikan tindakan diskriminatif terhadap umat Muslim di negara tersebut dan menegakkan hukum terhadap pelaku penghinaan kepada Rasulullah Sollollohu \'Alaihi Wasallam. Kedua, meminta PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya konsisten sesuai resolusi anti Islamofobia dengan bersikap tegas terhadap rezim India yang terus-menerus melakukan pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia) dan diskriminatif terhadap Muslim India, serta tidak berhenti menunjukkan sikap kebencian yang tidak bisa dibenarkan terhadap Islam. Ketiga, meminta Mahkamah Pidana Internasional agar serius sesuai standar hukum internasional mengusut dan kemudian mengadili rezim Narendra Modi atas genosida dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan aktor negara India terhadap kaum muslimin di negara tersebut. Keempat, meminta pemerintah Indonesia supaya bersikap lebih tegas lagi dengan mengusir Duta Besar India dari Indonesia serta menghentikan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara tersebut. Kelima, mengajak umat Muslim, khususnya di Indonesia agar terus bahu-membahu membantu umat Islam India dengan cara memboikot produk-produk India. (M.Anwar Ibrahim/FNN).
Presiden Sebut Penyebaran PMK Cepat Meskipun Sudah Terapkan "Lockdown"
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyebutkan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sangat cepat meskipun sudah diterapkan \"lockdown\" atau penutupan pada daerah dengan zona merah.\"Sebetulnya sudah di-\'lockdown\', kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi, tapi memang berkembangnya \'kayak\' COVID, cepat, entah lewat media apapun ya, yang jelas cepat,\" kata Presiden Jokowi seusai Silaturahmi Alumni Penerima Kartu Prakerja di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Jumat.Presiden menilai bahwa penyebaran PMK sangat cepat, layaknya COVID-19, yang sebelumnya juga diterapkan karantina wilayah (lockdown).Ia menyebutkan bahwa PMK sudah menjangkiti hewan ternak di 18 provinsi dan 190 kabupaten/kota.Di sisi lain, Kementerian Pertanian sudah mengimpor 800 ribu dosis vaksin PMK dari Prancis pada Jumat dini hari dan langsung didistribusikan ke berbagai daerah.\"Vaksin 800 ribu (dosis) sudah datang. Ini juga yang harus cepat segera, seperti COVID gitu segera suntikkan cepat supaya bisa melindungi sapi-sapi yang lain,\" kata Presiden.Distribusi vaksin akan dilakukan pada wilayah wabah PMK yang sudah dipetakan sebelumnya.Penyuntikan vaksin akan diprioritaskan untuk hewan sehat yang berada di zona merah dan kuning.Selain itu, vaksin PMK juga diprioritaskan pada hewan ternak yang berada di wilayah sumber pembibitan, serta bagi ternak yang berada di wilayah sentra peternakan sapi perah.Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan penyebaran wabah PMK sangat cepat dengan penularan virus melalui udara atau airborne.Karena itu, Mentan meminta semua petugas yang ada di lapangan betul-betul bisa mengendalikan keberadaan manusia dan juga keluar masuknya hewan ternak.\"Wabah ini percepatannya luar biasa. Oleh karena itu upaya extraordinary lebih kuat, menjadi bagian-bagian dari jawaban yang ada. Semoga ini bisa membuat kita semua yakin, bahwa wabah PMK secara maksimal bisa kita selesaikan dengan baik,\" katanya. (mth/Antara)
Bursa Capres Partai Nasdem Anies Menang Mutlak
Jakarta, FNN – Seperti sudah bisa diduga, akhirnya nama Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini menjadi nama yang paling banyak diusulkan oleh DPW atau Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasdem. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief mengulasnya di kanal Hersubeno Point, Jum’at (17/6/2022). Saat ini Partai NasDem sedang menyelenggarakan Rakernas, dan salah satu yang menjadi agenda utama dan banyak ditunggu-tunggu serta jadi sorotan media adalah siapa yang akan dipilih atau diusulkan DPW ini untuk diusung pada Pilpres 2024 nanti. Dan, seperti kita ketahui, DPW ini diminta untuk mengajukan lima nama yang boleh berasal dari internal maupun dari eksternal. Nama-nama inilah nantinya setelah dikerucutkan menjadi tiga nama akan diserahkan pada Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Kemudian resmikan menjadi calon presiden yang akan diusung oleh Munas dan didiskusikan dengan mitra koalisi. Karena sampai sejauh ini memang di peraturan perundang-undangan, yakni presidential trheshold 20%, NasDem tidak bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri. “Karena NasDem saat ini hanya memiliki 59 kursi di DPR RI. Jadi masih jauh dari persyaratan, yakni 115 kursi,” kata Hersubeno. Dari nama-nama yang diusulkan itu, nama Anies Baswedan diusulkan oleh mayoritas DPW Partai Nasdem, yakni sebanyak 32 DPW ini 32 DPW ini kalau menghitung berdasarkan nama Anies, baik apakah itu ada di urutan pertama atau di urutan kedua atau ketiga misalnya begitu. Karena memang disebutkan tadi boleh memilih nama tetapi kalau yang berada di urutan nomor satu yakni Anies Baswedan disebut pertama kali oleh DPW NasDem itu terdiri dari 21 DPW ini menunjukkan betapa Anies ini mendapat dukungan yang sangat luas dari DPW di DPW di seluruh Indonesia. Nama Anies misalnya disebut dalam nomor satu itu oleh Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara. Sementara nama gubernur Jawa Tengah Ganjar pranowo itu disebut pertama kali oleh 5 DPW, yakni DPW Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Jawa Tengah. Di luar itu ada sejumlah nama-nama lain yang muncul ini yakni Prananda Surya Paloh. Putra Surya Paloh itu disebut oleh dua DPW, yakni Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Kemudian DPW Sulawesi Tengah menyebut nama salah satu petinggi Nasdem yang sekarang menjadi wakil ketua MPR Lestari Murdiyat. Kemudian ada juga Siswono Yudohusodo oleh DPW Sumatera Utara. Tuan Guru Bajang NTB. Ada Andika Perkasa dari DIY. Ahmad Ali dari DPW Sulawesi Selatan. Sementara nama Surya Paloh sendiri ternyata juga masih disebut yakni oleh DPW Kalimantan Tengah. Apakah dengan disebutnya nama Anies sebagai calon kandidat yang paling banyak ke dikendaki oleh pengurus DPW ini otomatis Anies Baswedan itu akan menjadi kandidat dari Partai NasDem. Aturan lainnya tidak seperti itu, karena seperti dikatakan oleh Sekjen Partai NasDem yang sekarang menjadi Steering Committe dari Rakernas itu nama-nama ini nanti akan dipilih secara definitif itu setelah sampai kepada Ketua Umum. Oleh ketua umum dipilih secara definitif dan kemudian didiskusikan dengan Mitra koalisinya itu, kata Johnny G Plate. Tetapi kalau kita sejak awal mengikuti dinamika yang berkembang di Partai NasDem munculnya nama Anies Baswedan yang mendominasi pencapresan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Karena nama-namanya memang sejak awal sudah disebut-sebut oleh sejumlah DPW. Selain itu Anies ini kalau di Partai NasDem boleh dibilang masuk dalam darah biru karena dia termasuk orang yang katakan punya andil dalam pendirian Partai NasDem meskipun itu bukan sebagai partai politik Anies ini tercatat menjadi salah satu deklarator pada waktu NasDem sebagai ormas. Tetapi ketika NasDem kemudian berubah menjadi partai politik Anies tidak bergabung di NasDem. Kendati begitu kedekatan dia dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan para pengurus lainnya masih ada. “Saya kira ini jaringan alumni HMI atau KAHMI ini sangat sangat kuat karena itu tidak mengejutkan kalau kemudian nama Anies yang muncul. Tapi yang jadi pertanyaan itu apakah nama Anies ini nanti tetap akan menjadi salah satu nama yang diusulkan untuk menjadi capres yang didiskusikan dengan mitra-mitra Koalisi?” tanya Hersubeno. “Saya kira ini yang menarik untuk kita bahas, tapi saya kira hampir dapat dipastikan Anies ini akan menjadi salah satu nama diantara tiga nama sebelumnya kan disebut-sebut namanya yang menonjol itu adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa,” lanjutnya. Apakah dengan dengan munculnya nama Anies sebagai figur yang paling dikehendaki pengurus DPW sebagai calon presiden ini bisa menghidupkan kartu Anies kembali. Nah dengan siapa Nasdem ini akan berkoalisi? Kalau lihat situasi yang seperti sekarang, apalagi kemarin kelihatan komposisi pasca reshuffle peluang yang paling mungkin itu adalah berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Dengan dimunculkan namanya Anies oleh NasDem setidak-tidaknya muncul nama Anies yang bisa mendapatkan tiket pencapresan. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa sekarang ini kelihatannya dengan berbagai cara dan strategi Jokowi maupun kepentingan politik yang ada di belakang Jokowi yang sering disebut oligarki ini berusaha keras untuk membendung Anies jangan sampai mendapat tiket dalam pencapresan. Kita melihat dan menunggu, ini sudah jelas nama Anies diusung paling banyak oleh pengurus DPW. Apakah kemudian Surya Paloh juga punya pandangan dan kalkulasi politik yang sama dengan para pengurus? Namun, kemarin dia sudah memberikan sinyal ketika menyampaikan pidato, bahkan dia menyatakan bahwa dia telah akan independen dalam mengajukan sebagai capres tidak mau didikte oleh lembaga-lembaga survei dan dia juga tidak ingin terjadi monopoli itu dalam pencapresan. (mth/sws)
Rocky Gerung: Jika Tidak Nol Persen, Sebaiknya Anies Tolak Dukungan Nasdem Jadi Capres
Hasil dari Rakernas Nasdem sebanyak 32 dari 34 DPW mengusulkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hanya dua provinsi yang tidak mengusulkan nama Anies, yakni, Papua Barat dan Kalimantan Timur. Tetapi aneh, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, suara terbanyak belum tentu masuk daftar tiga rekomendasi capres Partai NasDem. \"Belum tentu (masuk daftar capres rekomendasi), karena pada dasarnya pembobotan yang dicalonkan itu sama, siapa pun itu,\" ujar Surya di Jakarta Convention Center, Jakarta. “Itu sinyal buruk dalam upaya kita untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas di dalam partai sendiri,” kata pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube, Rocky Gerung Official, Jumat, 17 Juni 2022. Petikannya: Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah menyimak soal nama-nama yang muncul dalam Rakernas Nasdem karena viewer kita mengikuti terus perkembangan politik. Iya, akhirnya Nasdem memberi kepastian tentang ketidakpastian. Kenapa Anda sebut kepastian yang tidak pasti? Karena orang menduga dengan kuat di dalam Nasdem terjadi semacam perbedaan pendapat yang tajam, karena nama yang muncul di situ pasti dari awal sudah kita duga, Anies dan Ganjar. Dan memang Pak Surya Paloh dari awal memberi sinyal bahwa Anies sebetulnya lebih familiar dengan Nasdem karena Anies ikut mendirikan Nasdem yang formal. Ya, sebetulnya kita mau lihat apa sebetulnya akibat dari reshuffle kemarin. Ya, nggak ada akibatnya sebetulnya. Hanya orang menginginkan semacam kepastian bahwa kalaupun reshuffle itu enggak bermutu, minimal Nasdem mengeluarkan keputusan yang bermutu, walaupun itu baru tanggal 17. Tapi, justru karena masih tanggal 17 keriwehan sudah terjadi di ruang sidang dan ataupun tokoh-tokoh Nasdem langsung berbeda pendapat itu. Itu sangat terlihat bahwa ada faksi Ganjar yang mungkin didesain dari awal oleh orang luar Nasdem. Kita selalu membaca bahwa partai itu ada dua layer, layer yang diatur oleh DPP dan layer yang diatur oleh para pembisik, para pengatur dari luar sana yang biasanya punya kapital uang maupun kapital koneksi. Jadi, nama Anies akhirnya diucapkan secara mayoritas di Nasdem. Tetapi, harusnya, kalau kita pakai nama partai politik, begitu nama Anies disebutkan, maka Anies harusnya bergembira karena disebutkan namanya. Minimal itu. Tetapi, justru karena disebutkan, maka muncul keragu-raguan dari Nasdem sendiri, bahwa ya itu belum tentu. Ya, buat apa kalau begitu sistem bertahap dari bawah? Kita tahu bahwa partai itu, lokasi awal dari pantai adalah DPC, DPW. Memang ada semacam aturan macam-macam partai bahwa nanti hak ketua umum. Iya, tapi itu tidak boleh bertentangan dengan hak dari dasar karena partai dasarnya adalah cabang-cabangnya. Jadi, itu sebetulnya problem kita. Tapi ya sudah, kita paham bahwa memang ada permainan luar biasa dari faktor luar untuk memastikan bahwa Anies tidak boleh ada di dalam radar. Jadi, itu sebetulnya sinyal pertama. Kendati memang dari awal Anies juga mengerti bahwa dia diombang-ambingkan oleh ketidakpastian karena dia tidak punya partai. Bahkan kalau dia punya partai, dia masih tidak pasti juga karena partai itu dua persen bukan milik partai, tapi milik si penyewa partai yang punya modal untuk meloloskan seseorang dengan membeli tiket 20%. Jadi, kita balik lagi pada problem awal bahwa oligarki tetap berkuasa dan partai itu sebetulnya adalah cabang dari oligarki saja. Jadi, mudah sekali kita rumuskan itu. Itu juga akan berlaku di partai-partai yang lain, karena kebetulan Nasdem jadi kelinci percobaan pertama. Kita mau tahu budaya kelinci percobaan. Kita menghitung bagaimana determinasi dari Surya Paloh itu. Kalau betul kuat, maka harusnya secara optimistis beliau mengerti dan harus mengatakan bahwa oke ada mayoritas dan sangat mungkin kita akan perhatikan suara mayoritas. Itu lebih mungkin diucapkan daripada bilang belum tentu, walaupun dipilih dari bawah nama Anies, tapi dia belum tentu kita calonkan. Itu sudah sinyal buruk dalam upaya kita untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas di dalam partai sendiri. Ya, memang orang jadi agak bingung, makanya wajar kalau Anda menyebutkan ini sebuah kepastian tapi ketidakpastian. Karena kok aneh kalau nama yang teratas tapi belum tentu yang dicalonkan. Tapi okelah, mungkin itu bagian dari tarik ulur dalam proses politik yang kita pahami bersama-sama. Tetapi satu fenomena yang menarik juga rupanya ada perubahan yang cukup menarik pada diri Ganjar karena sebelum ini berlangsung, sebelum namanya muncul dan rupanya dia sudah tahu juga pasti namanya muncul, tapi dia menyatakan bahwa saya itu kader PDIP. Ini apa yang terjadi dengan Ganjar? Bukan yang terjadi bukan pada Ganjar, tapi pada PDIP. Ia berhasil dilobi. Tapi Ganjar akhirnya disuruh untuk sudah balik lagi ke PDIP, gua beresin PDIP. Kira-kira begitu kata si bos besar. Jadi, begitu sebetulnya cara kita melihat. Tapi di belakang ini ada persaingan politik identitas sebetulnya, karena PDIP tetap menganggap bahwa Ganjar itu tetap dibesarkan oleh partai untuk memelihara identitas partai. Sementara kalau Anies masuk ke PDIP itu agak tidak mix dengan baik kimianya. Karena orang anggap masa Kadrun masuk ke kandang Banteng. Jujur begitu tuh. Karena itu masih ada sampai sekarang, sinyal-sinyal semacam itu. Apalagi sponsor di belakang Anies maupun Ganjar juga kita tahu berbeda. Anies disponsori oleh semacam keinginan untuk melihat perubahan dan menganggap bahwa ada peluang sebetulnya muslim politik itu mengartikulasikan pandangan kepemimpinannya melalui Anies. Bagaimana pun sinyal itu kuat. Itu sebabnya PDIP juga balik mulai memikirkan buat kalau sinyal itu kuat, itu berarti ada peluang nasionalisme akan dikalahkan oleh religiusitas. Kira-kira begitu. Jadi, kalau bilang nasionalis religius Anies pasti ditafsirkan oleh PDIP sebagai bagian dari religius, bukan yang nasionalis. Ganjar tetap nasionalis. Dan pikiran itu yang kemudian mungkin diolah oleh oligarki, oligarki plus lah kira-kira, untuk memastikan bahwa sebaiknya Ganjar kembali ke PDIP dan akan disponsori habis-habisan. Saya menduga begitu. Dan think tank think tank di belakang PDIP kan kita tahu apa saja isi pikirannya. Demikian juga think tank-nya Anies. Dan terlihat bahwa kalau kalkulasi-kalkulasi yang kita buat itu akhirnya Indonesia tidak bisa melakukan yang berkali-kali kita sebut sebagai cost cutting loyal piece, bahwa partai nasionalis harusnya juga melihat figur yang walaupun datang dari tradisi religius tapi figurnya bersih. Kan begitu. Jadi, bukan berbasis pada politik identitas yang et all cost. Demikian juga Ganjar. Kalau dicalonkan oleh PDIP yang memang karena Ganjar nasionalis, tetapi kita tahu Ganjar gagal untuk menghasilkan keadilan, bahkan pada masyarakat Wadas. Jadi, poin-poin rill itu akhirnya dibatalkan oleh sentimen-sentimen yang sudah berurat akar dalam partai masing-masing, seolah-olah identitas partai itu tidak memperhatikan soal di luar masalah persaingan ideologi. Ada soal yang lebih riil di situ, soal lingkungan, soal kesetaraan, segala macam. Jadi, yang kita mau bicarakan sebetulnya adalah bahwa keinginan kita untuk menghasilkan kemajemukan dalam politik akhirnya kelihatannya tidak akan terwujud karena orang balik pada Ganjar siapa memang. Kan Ganjar kita yang pilih. Anies siapa? Ya Anies kan bagian dari perkadrunan. Jadi masih begitu. Tapi sudah, kita mungkin lihat nanti kalau Pak Surya Paloh juga gagal untuk mengatasi itu, maka artinya seluruh partai sudah dikuasai oligarki. Gampangnya begitu. Artinya akan ada satu paket lagi yang akan dibuat oleh pemerintah sebagai pendamping Ganjar supaya seolah-olah demokratis, tapi bukan Anies. Sehingga oke ada dua pasangan atau bahkan tiga pasangan. Yang satu sengaja untuk diumpankan, yang lain sengaja untuk dilemahkan, sehingga sebetulnya secara riil hanya ada satu calon yang sudah dsepakati. Dan itu terkait dengan kuota 20 persen yang enggak mau dibahas di MK. Jadi, sekali lagi pandangan kita adalah politik Indonesia sebetulnya tetap masuk di dalam sinyal monolitik. Jadi, ditentukan searah dan demi arah yang sudah dipastikan oleh mereka yang menguasai partai melalui kekuatan modal dan kekuatan lobi. Ini saya menangkap nadanya sangat pesimistis dari Anda, karena kelihatannya pakemnya sudah jelas dan begitu kuatnya mereka ini mencengkram sistem politik kita sehingga meskipun banyak suara-suara kritis bermunculan, banyak sekali manuver-manuver politik untuk menggagalkan gerakan-gerakan para oligarki ini, tapi tetap saja mereka jauh lebih dalam mencengkeramkan kuku-kukunya di kekuasaan kita. Iya, dan pada akhirnya praktik bisnis lebih diunggulkan daripada praktik demokrasi. Tapi kita tahu di ujung sana nanti akan ada gerakan sosial yang akan menuntut keadilan kenapa elektabilitas yang juga kita kaitkan dengan etikabilitas dan intelektualitas yang sebetulnya ada pada Anies, minimal relatif terhadap yang lain, itu harus batal. Itu yang sering saya sebut potensi untuk people power. Demikian sebaliknya. Pada Ganjar, kalau elektabilitasnya tinggi dan PDIP tolak, maka akan ada people power dari dari pengikut Ganjar. Begitu kan jalan pikirannya. Jadi, dua soal itu yang akan meledak nanti kalau tidak ada semacam kesepakatan baru bahwa politik itu enggak boleh sekadar diasuh oleh identitas partai, tapi musti ada semacam basis yang lebih luas untuk mengevaluasi apakah seorang mau jadi pemimpin bangsa, boleh jadi pemimpin bangsa, dan potensi untuk menggerakkan bangsa. Kalau begini bangsa akan terpecah lagi, karena pengkubuan itu itu akhirnya dipastikan akan berlangsung terus.(ida, sws)
Ending Reshuffle: Jokowi Ajukan Ganjar Pranowo – Puan Maharani?
Jakarta, FNN - Apa yang Anda pikirkan bila melihat foto-foto dan video ini? Ini adalah saat tujuh orang ketua umum Parpol pendukung pemerintah berjalan bersama mengapit Presiden Joko Widodo. Demikian pertanyaan yang disampaikan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Rabu (16/6/2022). Jokowi berada di tengah, di sebelah kanannya Ketum PDIP Megawati, diikuti Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan di ujung kanan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di sebelah kiri Jokowi itu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PPP Suharso Monoarfa, dan yang ada di ujung paling kiri itu Ketum PAN Zulkifli Hasan. “Entah kebetulan atau memang sudah diatur sedemikian rupa posisi di kanan yang paling jauh tadi ditempati oleh Prabowo, dan diujung sebelah kiri paling jauh ini Zulkifli Hasan dua ketua umum partai ini pada pemilu lalu kan tidak berada dalam barisan pendukung Jokowi,” tegas Hersubeno. Prabowo malah menjadi capres saingan Jokowi. Dia malah menjadi penantang Jokowi. Namun sebelum pembentukan kabinet Prabowo berhasil “diakuisisi” menjadi pendukung Jokowi sekaligus ditarik masuk menjadi bawahan Jokowi dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Zulkifli Hasan, setelah melalui tarik-menarik penantian yang panjang akhirnya masuk juga dalam kabinet ini, tapi di masa akhir pemerintahan periode kedua dari Jokowi. Menurut Hersubeno, PAN pada awalnya terganjal masuk kabinet karena masih dijaga Amien Rais sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Tapi, seiring pergolakan internal bahkan kemudian pertikaian antar desa. Karena Amien Rais dengan Zulkifli Hasan ini besan. Kemudian setelah Zulkifli Hasan terpilih pada kongres PAN di Kendari ketika itu kemudian Amien Rais kemudian diberhentikan dari partai. Masuknya PAN dalam kabinet ini hanya tinggal masalah waktu saja tapi memang terjadi tarik-menarik yang cukup panjang dan baru sekarang penantian itu berakhir. Momen Jokowi “jalan bareng”, seperti tayangan dalam video itu terjadi setelah tujuh Ketum parpol pendukung makan siang bersama sebelum pengumuman dan pelantikan menteri yang baru dilaksanakan pada pukul 13.30 hari Rabu kemarin. “Sekali lagi saya tanyakan kepada Anda apa yang anda pikirkan dan kemudian simpulkan dari video tadi betapa perkasanya ya pemerintah Jokowi, didukung oleh tujuh dari sembilan partai di parlemen, menyisakan PKS dan Demokrat di luar pemerintahan. Saya enggak mau menyebutnya sebagai oposisi karena di luar pemerintahan,” ujar Hersubeno. Total kursi yang mereka kuasai di parlemen saat ini ke kursi para pendukung pemerintah itu 81,9 persen. Artinya itu tersisa hanya 18,1 persen kursi di DPR di luar koalisi pemerintah. Dengan UU Pemilu yang masih menggunakan ambang batas atau presidential threshold 20% untuk syarat mencalonkan, maka praktis hanya partai-partai pengusung pemerintah yang bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres pada pilpres 2024. Mereka tinggal baku atur siapa yang akan dijadikan presiden dan wapresnya. Tentu untuk basa-basi mereka tidak akan mengajukan calon tunggal tapi ada dua calon dan satu calon boneka. “Kira-kira begitu skenarionya. Nanti calon boneka itu juga akan mereka tarik dan beri posisi di kabinet, persis seperti apa yang terjadi pada pilpres ketika Jokowi-Ma\'ruf Amin berhadapan dengan Prabowo-Sandiaga Uno,” lanjutnya. Prabowo langsung ditarik masuk pada awal pembentukan kabinet, sementara Sandiaga Uno menyusul di tengah jalan, mereka semua senang, happy, tinggal rakyat yang dibiarkan melongo, uring-uringan, marah, karena merasa sudah dikhianati. Dan yang paling parah sampai sekarang terjadi pembelahan yang terus berlanjut. Ritual semacam itu, menurut Hersubeno, sangat mungkin akan terulang lagi pada Pilpres 2024. Partai-partai pendukung pemerintah tersebut pada awalnya memang sempat terbelah karena isu tiga periode. Kemudian isu penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan. Tapi, reshuffle kabinet jilid-3 yang dilakukan oleh Jokowi itu menunjukkan, mereka sesungguhnya masih sangat kompak, bahkan semakin kuat dengan masuknya PAN ke kabinet. K “Keputusan Jokowi melakukan reshuffle kabinet secara parsial ini yang hanya mengganti dua orang menteri plus menggeser tukar personil dan penambahan seorang wakil menteri ini menunjukkan betapa cerdiknya Jokowi memainkan bidak catur politiknya,” ungkap Hersubeno. Setidaknya ada empat alasan mengapa Hersubeno menyebut Jokowi sangat cerdik memainkan bidak catur politiknya ini. Pertama, Jokowi sama sekali tidak mengurangi jatah partai-partai pendukungnya. Yang kedua, Jokowi memanfaatkan reshuffle kabinet ini dengan menambah jumlah partai pendukung pemerintah, dan yang ketiga, Jokowi memperkuat posisi pendukungnya di kabinet yang berasal dari non partai. Keempat, skenario yang sangat seru karena Jokowi ini semakin kuat menutup peluang Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket pencapresan pada Pilpres 2024 nanti. Mengapa Hersubeno menyebut ada empat alasan pertama tadi Jokowi dan sama sekali tidak mengurangi jatah partai pendukungnya. Langkahnya ini sangat taktis untuk menjaga ketenangan di akhir masa jabatannya. Semula berhembus spekulasi Menko Perekonomian sekaligus Ketum Golkar akan dicopot dari jabatannya. Spekulasi itu sudah cukup lama berhembus, bahkan kemudian diikuti dengan rumor dia akan dikudeta dari jabatannya. Rumor ini semakin santai dan kuat ketika dewan pakar PAN Drajat Wibowo menyatakan akan ada nama besar yang terdepak dari kabinet dan reshuffle tersebut akan menjadi efek domino dalam politik Indonesia. Ucapan semacam itu petunjuk bahwa Airlangga akan dicopot. Sebelumnya, sejumlah media berspekulasi apakah mungkin kalau nama besar itu Luhut Binsar Pandjaitan. Memang nggak salah spekulasi semacam itu, karena nama besar sekarang yang kita sebut di dunia politik Indonesia pasti mengacu kepada Luhut. Dia kalau kita lihat tidak mungkin. Yang paling mungkin dicopot adalah Airlangga Hartarto. Bahkan, sejumlah media itu menyebut posisinya akan diganti oleh Luhut. Luhut dari Menko Marinves menggantikan posisi dari Airlangga sebagai Menko Perekonomian. Posisi yang ditinggalkan Luhut sebagai itu akan diisi oleh Erick Thohir. Begitu juga dengan NasDem yang sehari sebelum reshuffle itu nama Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo juga termasuk dalam daftar yang akan dicopot. SYL adalah kader partai NasDem. Dia bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan M. Luthfi, dan Menteri Agraria Sofyan Djalil bahkan sudah dipanggil ke Istana dan oleh media ini dijadikan isyarat, ketiganya akan dicopot. Dugaan media ini tidak terlalu meleset ya karena Luthfi dan juga Sofyan Djalil benar-benar dicopot dari jabatan masing-masing sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Agraria Tata Ruang, tapi Mentan Syahrul Yasin Limpo lolos dari lubang jarum. “Dengan mempertahankan Airlangga dan SYL dan tidak mengutak-atik pos kementerian dari parpol, maka Jokowi ini berhasil menjaga ketenangan dan sekaligus dia bisa memperteguh, memperkuat dukungan dari parpol-parpol pendukungnya,” ungkap Hersubeno. Begitu juga dengan partai-partai lain termasuk PKB, PPP, Gerindra dan tentu saja PDIP tak ada yang diganggu Jokowi bahkan partai non parlemen seperti PSI pun itu sama sekali tidak diganggu jatah mereka sebagai Wamen ATR. Hanya ditukar personilnya dari Surya Chandra bertukar posisi dengan Raja Juli Antoni yang masuk. Kedua, melalui reshuffle kabinet ini, Jokowi memperbesar dan memperkuat partai pendukungnya. Jokowi memasukkan Zulkifli Hasan sebagai Menteri perdagangan menggantikan Luthfi dan menambah partai baru non parlemen dengan menjadikan Sekjen PBB Afriansyah Nur sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Khusus untuk Afriansyah Nur ini kita perlu memberi catatan bahwa Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra itu bersama dengan Ketua DPD LaNyalla Mattalitti sudah mengajukan gugatan Presidential Threshold 20%, padahal PT 20% ini betul-betul yang sangat dijaga oleh pemerintah. Karena untuk apa tadi? “Untuk menjaga permainan. Hanya mereka saja yang boleh bermain, hanya mereka saja yang bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden,” tegas Hersubeno. Dengan masuknya Apriansyah Nur ini pasti akan jadi bahan pertimbangan dari Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketum PBB apakah dia masih bersikeras juga untuk menggugat PT 20% walaupun kalau kita lihat sejarahnya dia ini bukan hal yang baru dia sudah sejak lama menggugat ini. Dengan masuknya Apriansyah Nur tadi Jokowi sekaligus menambah jumlah politisi di kabinetnya. Sekarang ini total menjadi 50 orang yang ada di pos kementerian dan wakil menteri, 24 orang berasal dari politisi. Ketiga, Jokowi juga mulai menambah jumlah pendukungnya yang dari non partai dengan memasukkan nama mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Marsekal Hadi ini adalah kolega lama Jokowi semasa dia menjadi Walikota Solo bahkan karir Hadi yang melejit sampai menjadi Panglima TNI ini juga tidak lepas dari perkoncoan lama mereka. Yang keempat, “Ini saya kira yang paling menarik ya ini salah satu langkah persiapan lain menuju Pilpres 2024. Ini Jokowi yang menutup peluang Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket pada pilpres 2024. Gimana ceritanya?” Semula, partai yang diperkirakan akan berpeluang besar mendukung Anies itu adalah Nasdem, PAN, dan PPP. Kemudian Jokowi sudah mulai menutup ke peluang itu dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN Ini dicurigai dan diduga akan menjadi partai yang mengusung Jokowi untuk tiga periode ataukah kalau tidak tiga periode, ini akan digunakan oleh Ganjar Pranowo sebagai sekocinya Jokowi. Dengan masuknya Zulhas ke kabinet ini, maka praktis peluang itu sudah benar-benar tertutup nggak mungkinlah sekarang Zulhas bermain mata gitu dengan Anies Baswedan. Padahal kita tahu bahwa konstituen PAN itu mayoritas menginginkan Anies Baswedan, tapi kita sudah sama-sama tahu bahwa aspirasi rakyat aspirasi konstituen tidak selalu sejalan dengan aspirasi atau keinginan dari para elit politik kita. Menurut Hersubeno, sekarang berarti tinggal NasDem yang tersisa. “Dan saya kira hari ini kita akan mendengar apakah NasDem tetap akan menyebut nama Anies sebagai salah satu kandidat yang akan diusungnya,” tuturnya. Kita bahwa para pengurus wilayah dari NasDem itu dalam Rakernas Nasdem kali ini diminta untuk mengusulkan nama-nama siapa yang akan diusung menjadi calon presiden pada pilpres 2024. Dan nanti tiga nama ditentukan oleh Surya Paloh. Dari berbagai daerah memang nama Anies ini yang paling kuat. Bila kemudian ternyata Surya Paloh memutuskan tidak mengusung nama Anies itu artinya memang sudah terjadi di dalam kabinet tidak mengusung nama Anies maka praktis tiket untuk Anies sudah tidak tersedia. Tapi, bila Anies masih masuk sebagai salah satu capres yang bakal diusung NasDem, peluangnya masih terbuka walaupun Hersubeno jujur menyatakan, sangat berat. Kenapa? Karena di luar NasDem kemungkinan yang bisa mengusung Anies Baswedan itu adalah koalisinya bersama PKS dan Demokrat. Bila NasDem berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, maka jumlah kursi mereka mencukupi syarat ambang batas pencapresan, yakni 20%. Mengapa peluangnya cukup berat? Sebab kalau kita mencermati dinamika internal di PKS suara mereka ini tidak bulat, sinyal itu tidaknya bisa kita tangkap dari ucapan Sekjen PKS Habib Abubakar Al-Habsyi yang menyatakan partainya tidak mau lagi berada di luar pemerintahan. Media menafsirkan bahwa mereka sudah lelah menjadi oposisi dan dengan begitu benar-benar mereka harus melakukan kalkulasi dengan siapa mereka akan berkoalisi pada Pilpres 2024 kalau peluangnya misalnya Anies sangat kecil mereka tidak akan masuk dalam koalisi itu. Jadi syarat utamanya adalah secara kalkulasi politik yang diusung itu harus menang Pilpres. “Jadi Anda boleh tidak sepakat dengan langkah Jokowi, boleh menilai bahwa reshuffle kali ini hanya menyenangkan elit karena ada tukar-tambah politik yang menguntungkan, tak ada kaitannya dengan masyarakat,” tukas Hersubeno. Namun, lanjutnya, bukan itu tujuan dari reshuffle kabinet kali ini. “Nggak ada urusannya soal minyak goreng dan sebagainya. Itu hanya gimmick atau kalau kata halusnya, komunikasi politik saja,” tegasnya. Tapi bagi Jokowi dan juga bagi para pendukungnya, terutama bagi kelompok kepentingan yang berada di belakangnya yang sering disebut sebagai oligarki, reshufle kali ini setidaknya bisa membuat mereka sementara menarik nafas sangat lega. Itu disebabkan, sejak munculnya ide tiga periode atau penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, Jokowi berada dalam tekanan yang sangat berat dari partai pendukungnya. Tapi kalau dilihat apa yang terjadi setelah reshuffle itu, kelihatannya semuanya sudah mulai berbaik-baikan. Kalau toh ada sedikit catatan, ada sedikit muncul ketidakpuasan itu dari PDIP mungkin kurang tepat juga kalau menyebutnya sedikit, karena apa? Pertama, target mereka untuk menggusur Menko Luhut itu tidak tercapai. Sudah lama sekali kita tahu bahwa PDIP ingin menggusur Luhut tapi dengan waktu yang tersisa tinggal dua setengah tahun rasanya sampai akhir periode ini niatan dari PDIP ini tidak akan tercapai. Yang kedua, mereka juga tidak dapat tambahan kursi apakah itu merambah posisi menteri ataupun wamen. Kita membaca di media, sebelumnya sejumlah fungsionaris PDIP menyatakan keyakinannya bahwa PDIP akan mendapatkan tambahan jatah kursi di kabinet. “Jadi apa dong kira-kiranya akan dijanjikan atau yang sudah dijanjikan oleh pak Jokowi kepada Megawati?” tanya Hersubeno. Sehingga kemarin setelah Jokowi hadir dalam peresmian di masjid At-Taufiq, Megawati menyatakan senang. Ini tampaknya, dugaan banyak pengamat yang menduga ada upaya-upaya untuk merukunkan Megawati dengan Jokowi itu dengan cara menduetkan Ganjar-Puan. Selama ini gara-gara Ganjar tersebut, hubungan dengan PDIP menjadi rendah. Pertama tadi jelas soal tiga periode, dan kedua juga adanya kecenderungan, adanya kecenderungan Jokowi mengajukan Ganjar sebagai capres itu juga menjadi persoalan yang mengganjal hubungan antara Jokowi plus Ganjar dengan Megawati dan PDIP. Anda pasti bertanya-tanya apa mungkin dia menduetkan Puan dengan Ganjar dalam hal ini Puan sebagai Wakil Presiden dan Ganjar sebagai Presiden. Dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin karena kalau Anda cepat baca-baca di media ini Guntur Soekarnoputra bahkan dikabarkan akan membuka Musyawarah Nasional Laskar Ganjar yang akan dilaksanakan di Kota Blitar 19 Juni mendatang dan di situ Laskar Ganjar ini menyatakan akan mengusung pasangan Ganjar dan Puan sebagai capres dan cawapres pada pilpres 2024. “Bagaimana menurut Anda? Silakan Anda menyimpulkan sendiri. Saya yakin udah punya penilaian yang berbeda dengan saya,” kata Hersubeno. (mth/sws)
Mahfud Sebut Indonesia Tak Punya Catatan Pelanggaran HAM di PBB
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan Indonesia tidak memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Dewan HAM PBB.\"Yang lebih menggembirakan lagi, di Dewan HAM PBB, tidak ada catatan apa pun tentang pelanggaran HAM di Indonesia,\" kata Mahfud dalam konferensi pers secara virtual mengenai kunjungannya ke Dewan HAM PBB dan Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss, sebagaimana dipantau dalam kanal YouTube Menko Polhukam RI, di Jakarta, Kamis.Dalam pidato Pembukaan Sesi Ke-50 Sidang Dewan HAM yang disampaikan oleh Komisioner Tinggi HAM PBB, lanjut dia, Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar 21 negara yang perkembangan HAM-nya sedang dirujuk oleh mereka.\"Komisioner Tinggi HAM menyebut 21 negara yang perkembangan HAM-nya dirujuk, Indonesia tidak termasuk di dalamnya,\" ujar Mahfud.Dengan demikian, Mahfud pun mengatakan Indonesia sudah tiga kali berturut-turut sejak tahun 2021 sampai 2022 ini, tidak menjadi negara yang dinilai oleh Dewan HAM PBB memiliki permasalahan terkait dengan pelanggaran HAM.\"Sudah tiga tahun ini, tepatnya sejak tahun 2020, Dewan HAM PBB tidak menyebut Indonesia dalam catatan negara yang punya masalah pelanggaran HAM,\" kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.Lebih lanjut, Mahfud pun menyampaikan capaian itu menandakan bahwa Indonesia sudah mengalami kemajuan dan mengomunikasikan secara proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM.Pada kesempatan yang sama, ia menyatakan bahwa tudingan mengenai Indonesia yang menjadi sorotan PBB dalam pelanggaran HAM tidaklah benar.\"Catatan lain dalam kunjungan saya ke Dewan HAM dan Kantor Komisi Tinggi HAM di Jenewa, ternyata, tidak benar adanya tudingan bahwa Indonesia menjadi sorotan PBB dalam pelanggaran HAM,\" ungkap Mahfud.Ia menjelaskan memang terdapat laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepada Special Procedure Mandate Holders (SPMH). Namun, lanjut dia, laporan laporan itu tidak pernah dibahas di sidang Dewan HAM.Mahfud mengatakan laporan-laporan itu ditampung dan disampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk diselesaikan.\"Laporan-laporan itu ditampung dan disampaikan kepada Pemerintah kita dan setelah dijawab, masalahnya selesai dan tidak sampai dibawa ke Dewan HAM,\" tambah Mahfud.Di samping itu, Mahfud juga menegaskan informasi tentang adanya agenda kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia untuk menyelidiki pelanggaran HAM tidaklah benar.\"Selain itu, juga tidak benar adanya agenda kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia untuk melakukan penyelidikan. Justru, kita yang mengundang mereka ke Indonesia, tetapi jadwal-nya belum ditetapkan,\" ucap Mahfud. (mth/Antara)
Jika Gugatan Presidential Threshold DPD RI Ditolak, KPI Sebut MK Lecehkan Lembaga Negara dan Rakyat
Jakarta - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Komite Peduli Indonesia (KPI), mendukung DPD RI yang secara kelembagaan yang mengajukan uji materi (judicial review) Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Dengan tegas, KPI mengatakan MK akan melecehkan lembaga negara dan rakyat jika menolak gugatan DPD RI. Hal itu disampaikan KPI saat beraudiensi dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Delegasi, Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2022). “Jika gugatan DPD RI ditolak juga, berarti penghinaan lembaga tinggi negara. Artinya juga penghinaan bagi rakyat karena DPD RI ada karena dipilih rakyat. Bahkan, jumlah suaranya lebih besar dari suara para anggota DPR RI,” kata Tito Roesbandi, Ketua KPI. Ditambahkan oleh Tito, ada beberapa anggota KPI yang secara pribadi telah melakukan gugatan Presidential Threshold 20 persen. Namun, semua ditolak karena dianggap tidak punya legal standing. “Di tengah keputusasaan kami ini, ada lembaga negara yang ternyata berani menyuarakan keprihatinan kami itu. Tentu hal itu membuat kami berenergi kembali dan menambah kekuatan kami untuk mewujudkan PT 0 persen,\" tegasnya. Anggota KPI Lukman Hakim menegaskan, PT 20 persen merupakan biang kerusakan bangsa. Untuk itu, dia berterima kasih kepada DPD RI dan LaNyalla. “Harapan kami, Presidential Threshold 0 persen dijadikan dasar baru dalam pemilihan yang akan datang. Kami siap bersama DPD RI bela negara ini dengan awalnya adalah jadikan PT 0 persen,\" papar dia. Anggota KPI lainnya, Safril Sofyan, secara pribadi melakukan gugatan PT 20 persen ke MK mengatakan bahwa dalil berbeda dari dalil yang diajukan oleh penggugat sebelumnya hanyalah kamuflase MK. “Katanya harus ada dalil yang kuat, yang beda dengan yang sudah ditolak MK sebelumnya. Padahal dalil kami benar-benar berbeda, ternyata ditolak. Artinya dalil berbeda hanya kamuflase,” ujarnya. Harapannya, DPD RI bisa bekerja bersama aktivis agar kesewenang-wenangan bisa dihentikan. “KPI percaya DPD RI amanah, dan ini adalah lembaga yang berpihak terhadap rakyat,” ujar Safril Sofyan. Lukman Mulhakim, anggota KPI yang perajin sepatu menyampaikan, dirinya termasuk orang yang ajukan gugatan PT 10 persen ke MK. Alasannya karena melihat banyak sosok atau tokoh di negeri ini baik dan bagus, tetapi saat Pemilu mereka tak bisa dipilih. “Jadi PT 20 persen sangat membatasi calon pemimpin bangsa ini. Padahal banyak yang pintar dan bagus, kita dipaksa hanya memilih 1 calon,” ucap dia. Menurut Rustam, aktivis KPI lainnya, MK adalah Mahkamah Kematian karena membunuh semua potensi yang ada di negara ini. “Makanya kami dukung DPD RI golkan 0 persen. Kalau tidak gol, kita tempur di MK,\" tukasnya. Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti menyampaikan terima kasih atas dukungan KPI yang terdiri dari para aktivis 77/78, aktivis 98 dan akademisi. Menurutnya MK sudah semestinya menghapus ambang batas pencalonan presiden itu. “MK adalah penjaga konstitusi, sementara dalam hal ini DPR bersama dengan pemerintah membuat pasal 222 di UU Pemilu yang sudah jelas tidak sesuai Konstitusi. Makanya, saya ingatkan, jangan coba-coba MK kalahkan DPD RI dan memenangkan lembaga tinggi yang jelas-jelas melanggar konstitusi. Kalau ini terjadi, itu berarti preseden buruk bagi penegakkan Konstitusi di negara ini,” tegas LaNyalla. Selain Ketua KPI Tito Roesbandi, hadir pula Penasehat KPI Syafril Sofyan, Bendahara KPI Endang W, dan beberapa anggota KPI lainnya. Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Senator asal Kepri Dharma Setiawan. (mth/*)
POPULER
