NASIONAL
Bang Yos Undang Babe Haikal Bahas Masa Depan Bangsa
Jakarta, FNN -- Letjen TNI (Purn) Sutiyoso mengundang secara khusus Babe Haikal Hassan di sebuah restoran di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat pada Selasa (31/5). Tak sekedar makan siang, kedua tokoh ini membahas tentang kewaspadaan nasional dan pentingnya persatuan bangsa. Bang Yos sempat dituduh rasis setelah video ceramahnya dalam Silaturahmi Tokoh dan Ulama DKI Jakarta di Jakarta Islamic Center tersebar luas. Bang Yos khawatir banyaknya TKA asal Cina yang berpotensi memicu kerusuhan. Tuduhan terhadap Bang Yos ini, menurut Babe Haikal, tidak berdasar karena melihat track record sebagai Gubernur lima Presiden sejak Soeharto sampai SBY adalah tokoh yang banyak berjasa dan mencintai keutuhan bangsa ini. \"Kita tidak bisa menampik adanya ancaman asing, suka atau tidak suka, kita harus mewaspadainya,\" ungkap Babe yang juga pembina Majelis Keluarga Indonesia (MKI). \"Indonesia dengan beragam suku, budaya dan agama sudah lama terjalin sikap hidup toleran, saling menghargani dan gotong royong. Bangsa Indoneia ini cinta dengan persatuan,\" lanjut Babe. Faktor pemersatu terbesar, menurut Babe adalah umat Islam. Karena, ajaran Islam telah menanamkan dalam diri mereka sebuah akhlak mulia untuk berbuat baik kepada sesama. \"Ane bertetangga dengan non muslim, malah dalam bekerja, biasa bekerja sama dengan etnis tionghoa, karena kita telah dipersatukan dan dipersaudarakan sebagai satu bangsa\" ungkapnya. \"Karena, Islam melarang umatnya untuk bermusuhan, misalnya menggunjing, menebarkan fitnah, apalagi berbuat kerusakan dengan memecah belah persaudaraan, \" tegas Babe. Sikap umat Islam itu merujuk pada hidup Rasululloh yang menjadi panutan. \"Jangankan kepada sesama muslim, kepada yang berbeda agama saja, rasul sangat menghargai mereka, karena tidak ada pemaksaan dalam beragama, dilarang untuk melecehkan simbol-simbol dan keyakinan mereka, ,\" jelas Babe Haikal. Tantangannya, menurut Babe, apakah umat Islam rela dipecah-belah, atau kembali pada ajaran mulia yang dibawa oleh rasululloh, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Alloh, \"berpegangteguhlah kalian pada tali Alloh dan janganlah berpecah-belah, (QS Ali Imron: 103)\". Karena, orang yang berselisih dan bermusuhan adalah kebiasan orang-orang musyrik, bukan orang beriman. Rasululloh juga mengingatkan, \"luruskan shaf-shat kalian, karena demi Alloh kalian benar-benar meluruskan shaf kalian atau kalau tidak Alloh akan membuat perselisihan di antara hati kalian.\" (TG)
KPK Segera Buru Dugaan Korupsi Rp 2,5 Triliun BOP di Kemenag
Jakarta, FNN – Ini kabar terbaru dan mengkagetkan, lagi-lagi ditemukan dugaan kasus korupsi dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pesantren dan lembaga pendidikan Islam pada Kemenag pada Tahun Anggaran 2020 dengan total anggaran Rp 2,59 triliun. Adanya temuan kasus dugaan korupsi Rp 2,5 triliun ini, Center For Budget Analysis (CBA) meminta kepada KPK untuk membentuk Tim pemburu atau Tim penyidik agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan korupsi Rp 2,5 triliunan BOP. Muncul kasus dugaan korupsi Rp 2,5 triliunan ini, memperlihatkan Kemenag belum mau taubat-taubat atas korupsi yang pernah mereka lakukan selama ini. “Kemenag tidak takut dosa, tidak takut Tuhan, dan hanya takut miskin atau tidak punya duit,” kata Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA. Maka untuk itu, agar punya duit berlimpah, lanjutnya, anggaran BOP mereka ambil dengan cara memotong antara 30- 50 persen, plus ada pesantren fiktif, bantuan tidak tepat sasaran, bahkan program ini diduga dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. Selain itu, munculnya dugaan kasus BOP sebesar Rp 2,5 triliunan, terlihat seolah-olah Kemenag ingin mengulang korupsi lagi seperti Menteri Agama Suryadharma Ali yang pernah sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji TA 2012-2013. “Atau, ingin seperti menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar, Menteri Agama pada Kabinet Gotong Royong era Megawati Soekarnoputri. Yang jadi terdakwa kasus dugaan korupsi dalam penggunaan Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaraan Haji,” ujar Uchok Sky Khadafi. Berdasarkan laporan Kemenag bahwa anggaran program BOP untuk 21.173 Pondok Pesantren (ponpes) yang mendapatkan bantuan, 4.906 ponpes kecil, 4.032 ponpes sendang, 2.235 ponpes besar. Selain itu ada juga 62.514 Madrasah Diniyah dan 112.08 lembaga pendidikan Al-Qur’an. Untuk ponpes rata-rata digelontorkan bantuan Rp 25 juta sampai Rp 50 juta, dan madrasah serta lembaga pendidikan antara Rp 10 juta sampai Rp 50 juta. (mth)
Nasib Rakyat Miskin: Antara Subsidi BBM & Politik Perlindungan Sosial (Bagian I)
Oleh Abdurrahman Syebubakar - Kritikus Sospol & Analis Ekonomi-Politik Perlindungan Sosial AWAL 2014, saya menulis artikel bertajuk “Why are the poor getting poorer? (Mengapa rakyat miskin semakin miskin?)” yang dimuat Harian the Jakarta Post. Tulisan ini sempat mendapat sorotan sejumlah kalangan di pemerintahan SBY, termasuk para elit Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah Sekretariat Wakil Presiden, lembaga tempat saya bekerja saat itu. Inti tulisan tersebut, di antaranya, pemotongan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) berkontribusi terhadap kenaikan jumlah dan tingkat deprivasi penduduk miskin. Konon, kebijakan ini terpaksa dilakukan guna mengurangi tekanan terhadap kas negara, dan dalam rangka menggelar keadilan di tengah-tengah masyarakat karena sebagian besar subsidi BBM dinikmati kalangan berpenghasilan menengah ke atas, bukan rakyat miskin. Alasan normatif ekonominya adalah subsidi barang, seperti BBM, mendistorsi mekanisme pasar. Saat itu, untuk mengatasi dampak negatif kenaikan harga BBM terhadap masyarakat miskin, pemerintah menggelontorkan paket kompensasi bantuan sosial, dalam bentuk program bantuan langsung tunai sementara tanpa syarat (BLSM) dengan nilai Rp150 ribu kepada rumah tangga miskin setiap bulan selama empat bulan. Pemerintah juga memperluas program bantuan sosial yang sudah ada, termasuk beras bersubsidi untuk masyarakat miskin (Raskin) dan Bantuan Tunai Siswa Miskin (BSM). Paket-paket bantuan tersebut disalurkan melalui satu Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dan didistribusikan kepada 25 persen penduduk termiskin yang mencakup sekitar 15,5 juta rumah tangga. Setelah itu, apa yang terjadi? Ada kemungkinan paket kompensasi ikut berperan dalam mencegah terjadinya keresahan sosial. Selain itu, beban sebagian masyarakat miskin, yang timbul akibat kenaikan harga BBM, mungkin menjadi lebih ringan. Tetapi, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per September 2013 sebanyak 28,55 juta (11,47%), naik 480 ribu jiwa, dari 28,07 juta (11,37%) pada bulan Maret tahun yang sama. Artinya, paket kompensasi tidak mampu membantu rakyat dalam mengatasi dampak negatif kenaikan harga BBM. Sederhananya, masyarakat miskin mengalami kerugian neto (net-loss) dalam neraca kesejahteraannya. Oleh karena itu, hipotesis bahwa pengurangan subsidi, yang disertai paket kompensasi, mendatangkan keadilan bagi rakyat miskin, gugur dengan sendirinya. Alih-alih keluar dari jeratan kemiskinan, masyarakat miskin justru semakin menderita. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Hal yang sama terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi, dengan dampak negatif yang lebih luas. Kendati berjanji tidak akan ada kenaikan harga BBM, tak lama berselang setelah pelantikannya, Presiden Jokowi menaikkan harga BBM pada bulan November 2014. Kompensasi yang diberikan kepada rakyat kecil, tidak sebanding dengan dampak yang diterima akibat kenaikan harga BBM. Tak ayal, kondisi kehidupan mereka tergerus. Lima bulan kemudian, pada Maret 2015, tercatat jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 860 ribu jiwa (hampir dua kali lipat jumlah kenaikan pada 2013) dengan deprivasi (penderitaan) yang semakin parah. Di periode pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi berkali kali menaikkan harga BBM. Kini, di saat sebagian besar rakyat masih tertekan dampak pandemi COVID-19, Presiden Jokowi kembali akan mengurangi subsidi BBM, listrik dan gas, sehingga harganya akan segera naik. Deretan dalih pemotongan subsidi tidak jauh berbeda dari alasan-alasan klasik yang dipakai selama ini, mulai dari kuatnya tekanan terhadap APBN, pemborosan uang negara, hingga mantra keadilan dan transisi menuju BBM ramah lingkungan. Dalih yang terakhir ini sangat bertolak belakang dengan perilaku pembangunanisme pemerintahan Jokowi yang ugal-ugalan menjalankan proyek-proyek infrastruktur fisik dengan mengorbankan keselamatan lingkungan hidup dan kepentingan rakyat banyak. Yang sangat memperihatinkan, Presiden Jokowi secara serampangan membandingkan harga BBM di Indonesia dengan harga yang berlaku di sejumlah negara, termasuk negara-negara maju, dengan pendapatan per kapita berpuluh kali lipat dan tingkat ketimpangan yang jauh lebih rendah, dibandingkan Indonesia. Selain itu, layanan dasar dan perlindungan sosial di negara-negara tersebut sudah sangat komprehensif dan mencakup sebagian besar penduduk. Bahkan beberapa diantaranya, terutama negara-negara dengan sistem demokrasi sosial (social democracy) telah menerapkan skema perlindungan sosial cakupan semesta (universal social protection) sejak lama, ketika mereka masih miskin. Jika harga BBM, gas dan tarif dasar listrik, naik sekaligus, tidak terelakkan penduduk miskin dan rentan miskin, yang jumlahnya lebih dari 100 juta jiwa, akan menlonjak, dengan kondisi kehidupan yang semakin terpuruk. Belum lagi menyebut 115 juta jiwa kelas menengah baru (Aspiring middle class) versi Bank Dunia (2019) dengan pengeluaran hanya berkisar antara 1,5 dan 3,5 kali garis kemiskinan. Dengan garis kemiskinan nasional sebesar Rp486.168,-/kapita/bulan pada September 2021 (BPS 2022), artinya pengeluaran kelompok tersebut berada di kisaran Rp. 730.000 – Rp. 1.700.000, di bawah Rp2 juta per orang dalam satu bulan. Lebih jauh, kelaparan masif bisa saja berulang seperti yang pernah dilaporkan ADB (2019), mana kala 22 juta rakyat Indonesia menderita lapar kronis antara 2016 dan 2018. Lantas, apa pra-syarat atau pra-kondisi ekonomi politik pengurangan subsidi energi seperti BBM sehingga tidak merugikan rakyat kecil? Tulisan berikutnya (bagian kedua) akan menjawab pertanyaan ini. (*)
Warning Soal TKA Cina, Sutiyoso Dicap Rasialis, Lieus Sungkharisma,”Kualat Lu”
Jakarta, FNN – Aktivis Tionghoa Lieus Sungkharisma menyesalkan pernyataan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Charles Honoris dan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Nathalie yang menuduh mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso sebagai seorang rasialis karena memberikan warning kepada pemerintah bahwa tenaga kerja asing (TKA) asal China di Indonesia tidak akan kembali ke negaranya. Lieus meminta Charles Honoris dan Grace Natalie segera meminta maaf terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta,yang akrab disapa Bang Yos tersebut. Lieus Sungkharisma mengaku sakit hati dan tidak terima Bang Yos dituduh sebagai rasialis oleh anak muda yang tak tahu sejarah. \"Maksud saya jangan gitu, tidak boleh. Jangan kata Charles Honoris yang anak muda ya, saya aja yang sebegini, respek sama Bang Yos. Dulu kita mana mikirin negeri, kita cuan terus, dagang, cari untung, Bang Yos sudah perang, udah ke Tim-tim, udah ke daerah-daerah yang gawatlah,\" kata Lieus kepada wartwan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Youtube Hersubeno Point, Ahad, 29 Mei 2022.Lieus mengingatkan agar Charles yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, untuk tidak merasa lebih hebat, lebih kaya dan berkuasa karena dekat dengan presiden dan berada di partai besar.\"Tapi jangan ngatain Bang Yos. Itu kualat loh, gak boleh. Nyatanya gak gitu. Saya perhatiin Bang Yos punya pidato, yang Bang Yos maksud itu kan TKA Asing dari Tiongkok yang datang, itu bukan Bang Yos saja yang prihatin, saya juga prihatin. Di Glodok ini kok jadi banyak yang datang-datang beginian. Maksud saya yang dagang begini, pemerintah ini mesti dorong warga kita dong yang bergerak,\" terang Lieus.Menurut Lieus, peringatan dari Bang Yos merupakan hal yang wajar karena Bang Yos merupakan orang intelijen, nasionalis sejati yang memiliki insting tajam.\"Jadi jangan buru-buru dibilang rasis. Saya lihat Charles Honoris juga bukan sakit hati, karena mungkin jam terbangnya masih kurang. Jangan sok deh dia dibilang pengalaman, jangan. Karena tadi saya bilang kan, Bang Yos sudah ikut bela negara, perang di lapangan karena beliau tentara ya, kita mah belum mikir, baru sekarang ini orang Tionghoa direformasi dapat kesempatan,\" tutur Lieus.Karena kata Lieus, tuduhan Charles kepada Bang Yos akan berdampak buruk bagi warga Tionghoa lainnya.\"Jangan aduh sekarang baru berasa hebat punya kuasa terus ngatain Bang Yos rasis, itu saya gak suka itu, itu nanti kalau digituin terus, lama-lama orang jadi marah beneran, walah nih Tionghoa, bocengli (gak tau aturan) udah dikasih enak masih nambah-nambah lagi, ini yang saya jaga,\" tegas Lieus.Selain Charles, Lieus juga menyayangkan tuduhan yang sama yang dilontarkan oleh mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie.\"Orang Tionghoa paling menghargai jasa para pendahulu senior-senior. Eh ditambah lagi sis Grace Natalie bikin podcast minta Bang Yos minta maaf. Waduh, terbalik loh. Saya lihat ini yang mudah-muda yang ngatain Bang Yos rasis, harus cepat-cepat minta maaf. Saya yakin Bang Yos akan terima dengan lapang dada dan tangan terbuka,\" tutur Lieus. Menurut kesaksian Lieus, Bang Yos itu orang luar biasa. Ia lantas berkisah ketika pertama kali bertemu dengan gubernur. “Waktu beliau jadi gubernur, saya diterima bersama Pak Nyoman Nuarta. Padahal, ada berapa banyak ormas yang antri mau menghadap Bang Yos. Kita diterima, kita cerita tentang kerusuhan Mei dan mau bikin monumen peringatan kerusuhan Mei. Jadi itu bukan untuk kita ingat-ingat, tapi untuk kita kenang supaya jangan terjadi lagi,” paparnya. Lieus harus datang ke Bang Yos, sebab ia tahu Bang Yos termasuk yang super aktif keliling Jakarta ke kantong-kantong orang Tionghoa. “Mereka disemangati dan dibangkitkan kepercayaan dirinya agar tidak takut. Menyakiti rakyat, berarti menyakiti Gubernur DKI, begitu kata Bang Yos,” paparnya. Jadi, kata Lieus ia melihat dalam waktu singkat, Bang Yos mampu mengembalikan kepercayaan diri orang-orang Tionghoa yang saat itu terpukul, benar-benar terpukul karena kita juga gak nyangka. “Saya waktu itu bendahara umum KNPI lho, kaget setengah hidup, kok bisa di Republik ini Ibu Kota bisa kejadian kerusuhan seperti ini. Jadi, Bang Yos banyak tahu, tapi juga banyak yang beliau belum cerita,” paparnya. Tentang tuduhan-tuduhan ini, kata Lieus, ia kembali menyatakan rasa sakit hatinya. “Kalau orang gak salah dituduh rasis apalagi orang ini gak ada ciri-ciri rasisnya, saya sakit hati. Saya kenal Bang Yos sejak dia jadi gubernur, tetapi setelah itu banyak temen yang bilang Bang Yos itu tenglang ya, tenglang itu artinya Tionghoa. Teman-teman bilang, dia mah hebat dia setia kawan. Ada teman itu digebukin babak belur sama preman suruhan orang kuat di Indonesia. Waktu Bang Yos Pangdam, dibela itu teman saya, premannya dihabisi sampai minta ampun. Bosnya minta dilepas, tapi tidak dilepas. Orang Tionghoanya itu sampai heran, begitu konsistennya Bang Yos,” kenangnya. Jadi kalau beliau dituduh rasis, teman beliau kebanyakan orang Tionghoa bendaharanya Bang Yos juga orang Tionghoa. Saya Bang Yos dibillang rasialis. Ya ilah saya bilang, lu jangan gitu kali, gak boleh, kualat lu” tegasnya. Menurut Lieus pidato peringatan Sutiyoso soal TKA Cina adalah sesuatu yang bagus dan wajib direspons pemerintah. “Saya perhatiin Bang Yos punya pidato yang bagus. Yang dimaksud itu adalah TKA asing dari Tiongkok yang datang. Itu bukan Bang Yos aja yang prihatin, saya juga prihatin. Di Glodok ini kok jadi banyak yang dagang-dagang di apartemen-apartemen itu, ya maksud saya yang begini-begini dagang gini, pemerintah itu mesti dorong warga kita dong yang bergerak. Aduh nanti kita dibilang gak suka sama Jokowi lagi. Ini bukan gak suka ini kasih saran ojo ngono. Atur!,” paparnya “Peringatan Bang Yos, itu karena dia orang intelejen, beliau itu nasionalis sejati. Instingnya tajam. Jadi, jangan buru-buru dibilang rasis,” pungkasnya. (sof, sws)
Anggota DPR Minta Menko Luhut Fokus Urus Minyak Goreng
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta Menko Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Panjaitan untuk fokus mengurus pengendalian harga minyak goreng dan tidak melebar ke berbagai bidang, termasuk melakukan audit terhadap lahan dan perusahaan sawit.\"Ini kok jadi aneh, merembet ke mana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya,\" kata Deddy di sela Pameran Festival Kopi Nusantara, di Senayan, Jakarta, Sabtu.Menurut dia, hal itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo.Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan, bila Luhut hanya mau tahu berapa produksi CPO dan minyak goreng, sebenarnya sangat mudah, yakni tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), periksa dokumen ekspor dan faktur penjualan perusahaan.Sedangkan Luhut sendiri diketahui akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit.\"Hal ini sebenarnya bukanlah tugas Menko Marinves. Itu tugasnya Kementerian Kehutanan-LH, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR,\" papar Deddy dalam keterangannya.Kedua, melakukan audit lahan, menurut Deddy, bukan saat yang tepat untuk dilakukan saat ini. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau \"conflict of interest\".\"Nanti Pak Luhut malah sibuk urus lobi-lobi pengusaha sawit yang selama ini mencaplok lahan negara di luar HGU nya. Terus kapan selesainya urusan minyak goreng ini,\" ujarnya.Oleh karena itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini meminta agar Luhut fokus saja pada urusan minyak goreng karena hingga hari ini pasokan dan harga minyak goreng belum bisa dikatakan normal, juga tidak ada jaminan persoalan kelangkaan dan harga minyak tidak terulang di masa depan.\"Baiknya Pak Luhut fokuslah dulu, uruslah minyak goreng dan tidak melebar menjadi mengurus industri sawit,\" ujar Deddy.Dia mengaku sudah lama mengetahui tentang praktek kotor para pengusaha sawit. Banyak dari mereka yang menguasai lahan di luar HGU, menipu rakyat dengan sistem plasma yang memiskinkan petani, manipulasi pajak dan sebagainya.Tetapi menurut Deddy, itu masalah lain dan biarlah diselesaikan oleh kementerian teknis. Menurutnya, hal itu setelah tata niaga dan sistem distribusi minyak goreng dapat diatasi secara sistemik dan jangka panjang.\"Kita harus terbiasa bekerja sesuai sistem, mekanisme dan regulasi. Tidak baik kalau selalu ad hoc dan bertindak seperti pemadam kebakaran. Audit lahan dan perusahaan itu harus sesuai kewenangan, regulasi, transparan dan tidak menimbulkan rumor miring,\" tuturnya.Jangan nanti dikira Pak Luhut sedang mengacak-acak industri sawit untuk kepentingan dan tujuan tertentu, demikian Deddy Yevri Sitorus. (mth/Antara)
Dubes RI di Swiss: Tak Ada Batas Waktu Pencarian Putra Ridwan Kamil
Jakarta, FNN - Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad menyatakan tidak ada penetapan batas waktu untuk mencari Emmeril Kahn Mumtadz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang hilang ketika berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss.Kepastian tersebut diperoleh dari pihak polisi sungai dan tim SAR yang melakukan pencarian terhadap Eril, panggilan akrab Emmeril, sejak hilang pada Kamis pagi (26/5) waktu Swiss.“Sebetulnya tidak ada batas waktu maksimum kapan pencarian ini akan dihentikan, karena ketika kemarin kami bertemu dengan tim SAR dan polisi sungai mereka mengatakan ‘adalah menjadi tugas kami untuk memastikan keamanan sungai ini\',” ujar Muliaman dalam konferensi pers secara daring, Sabtu.Polisi yang bertugas di Sungai Aare menegaskan bahwa pencarian Eril akan terus dilakukan karena itu menjadi tugas mereka untuk memantau situasi di sungai terpanjang di Swiss tersebut.Namun, otoritas Swiss menyatakan bahwa tiga hari pertama menjadi waktu yang sangat krusial dalam pencarian, meskipun pada sebagian besar kasus yang terjadi sebelumnya, korban baru bisa ditemukan setelah tiga minggu dinyatakan hilang.“Mayoritas kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya itu 99,9 persen (kemungkinan) ditemukan dalam tiga minggu. Itu menurut pengalaman polisi air yang puluhan tahun menjaga sungai ini,” ujar Muliaman.Dia menambahkan ada 15-20 kasus orang hilang ketika berenang di Sungai Aare per tahun.Muliaman menegaskan bahwa KBRI Bern akan terus berkoordinasi intensif dengan otoritas setempat dalam upaya pencarian Eril.“Tim SAR menegaskan bahwa upaya pencarian Saudara Eril merupakan prioritas mereka saat ini. Mereka masih terus mengupayakan proses pencarian dengan menggunakan berbagai macam metode yang tersedia,” tutur dia.Eril dilaporkan hilang karena terseret arus ketika berenang di Sungai Aare pada Kamis (26/5) sekitar pukul 09.40 pagi waktu Swiss (14.40 WIB).Ketika berusaha naik ke permukaan, Eril yang berenang bersama adik dan kawannya, terseret arus sungai yang cukup deras dan dinyatakan hilang sampai berita ini diturunkan.Upaya pencarian Eril langsung dilakukan sesaat setelah kejadian dengan melibatkan polisi, polisi medis, polisi sungai, dan pemadam kebakaran.Namun hingga Sabtu pagi, pencarian belum membuahkan hasil. Tim SAR setempat akan melanjutkan pencarian di area 8 kilometer sekitar Sungai Aare dengan menggunakan pesawat nirawak (drone) dan perahu, serta menerjunkan penyelam profesional.Eril bersama keluarga diketahui berada di Swiss untuk mencari sekolah karena akan melanjutkan ke jenjang S2.Ridwan Kamil beserta istrinya, Atalia Praratya, juga terus memantau proses pencarian putra mereka. (mth/Antara)
Keluarga Kabarkan Kondisi Ridwan Kamil di Swiss Baik
Bandung, FNN - Pihak keluarga besar Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil yang diwakili adik kandung Elpi Nazmuzaman menuturkan kondisi orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat beserta istri yang saat ini berada di Swiss dalam kondisi baik-baik saja. \"Beliau (Ridwan Kamil) kondisinya sekarang terpantau sehat, tabah, sabar menjalani ujian ini,\" kata Elpi Nazmuzamam dalam jumpa pers di Gedung Negara Pakuan Kota Bandung, Sabtu. Saat ini, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil dan keluarga saat ini berada di Swiss, terkait dengan pencarian putra sulungnya yakni Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril yang hilang terserat arus Sungai Aaree, Bern, Swiss pada Kamis(26/5). Elpi juga menuturkan Ridwan Kamil minta maaf karena belum bisa secara langsung menyampaikan kondisi atau kabar terkini terkait musibah yang sedang dihadapinya saat ini. \"Beliau (Ridwan Kamil) juga menyampaikan mohon maaf belum bisa menyapa langsung teman-teman di sini, mohon doanya juga,\" kata dia. Pada kesempatan tersebut, Elpi tak kuasa menahan air mata di hadapan puluhan awak media yang sudah berada di rumah dinas Gubernur Jawa Barat atau Gedung Negara Pakuan Kota Bandung. Mengetahui hal tersebut, Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinam Pemprov Jawa Barat Akhmad Taufiqurrachman yang berada di samping Elpi mencoba menenangkan adik Ridwan Kamil tersebut. (mth/Antara)
Anis Matta: Sudah Waktunya Transformasi dari Demokrasi Prosudural ke Demokrasi Kualitatif
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap Pemilu 2024 memberi peluang kepada orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini. Sehingga jebakan prosedural demokrasi yang menjadi hambatan selama ini tidak ada lagi. Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan serah terima berkas verifikasi partai politik (parpol) 7 DPW kepada DPN Partai Gelora yang dihadiri Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari di Pomelotel, Jakarta, Jumat (27/5/2022) sore. Ketua KPU Hasyim Asy\'ari hadir secara khusus untuk memberikan arahan penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada DPW, DPD, DPC dan kader Partai Gelora se-Indonesia. \"Mudah-mudahan pada Pemilu 2024 yang akan datang, kita sudah bisa melakukan satu transformasi, dari apa yang saya sebut sebagai demokrasi prosedural kepada demokrasi kualitatif,\" kata Anis Matta. Dengan transformasi tersebut, maka akan memberikan peluang bagi orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini, bailk di legislatif maupun eksekutif. \"Akal-akal terbaik ini akan menjadi akal kolektif Indonesia, maka kita berharap bahwa bangsa ini akan mendapatkan navigator yang bisa menavigasi bangsa kita di tengah krisis yang kompleks saat ini,\" ujarnya. Anis Matta menilai sejak reformasi bergulir, aturan penyelenggaraan pemilu yang dibuat hanya sekedar uji coba saja. Sehingga tidak heran berbagai prosedural administrasi yang diatur selalu berubah-ubah terus. Padahal prosedural tersebut, ternyata tidak ada hubungannya langsung dengan dampak atau output yang dihasilkan dari penyelenggaraan pemilu. Tapi hanya sekedar pemenuhan syarat administrasi saja. \"Setiap prosedur penyelenggaraan pemilu harus mempunyai dampak yang maksimum. Saya merasakan betul, begitu banyak prosedur yang sangat melelahkan, tapi sebenarnya tidak punya hubungan secara langsung dengan output yang kita harapkan dari penyelenggaraan pemilu,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar ada penyederhanaan prosedur penyelenggaraan Pemilu 2024, agar tidak menimbulkan kontradiksi-kontradiksi baru lagi, atau korban jiwa seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu. \"Pada Pemilu 2019 lalu, setiap kursi DPR itu kira-kira korbannya dua nyawa. Jadi ini bukan output yang kita inginkan dari penyelenggaraan pemilu, karena prosedur yang kita buat tidak tepat dan hanya untuk pemenuhan syarat administrasi saja,\" katanya. Dengan penyederhanaan itu, kata Anis Matta, anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 76 triliun itu bisa dihemat, karena banyak prosedur yang tidak perlu harusnya dihilangkan saja. \"Dalam verifikasi parpol ini misalnya, ongkosnya sangat besar. Padahal selama pandemi ini, sebenarnya kita tidak perlu lagi kantor yang besar untuk kegiatan, kita bisa melalui zoom. Dan kalau itu kita sederhanakan, kita bisa memotong banyak ongkos pemilu,\" ujarnya. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Hasyim Asy\'ari mengatakan, bahwa KPU telah membuat berbagai kemudaan aturan pendaftaraan peserta dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan UU No.7 Tahun 2007. \" Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit,\" kata Hasyim Asya\'ri. Hasyim mengingatkan, agar semua parpol segera menyiapkan pemenuhan persyaratan pendaftaran peserta Pemilu 2024, seperti yang telah dilakukan Partai Gelora. \"Saya sampaikan bahwa hal-hal yang bersifat pemenuhan syarat segera saja disiapkan segala sesuatunya, dokumen-dokumennya,\" kata Ketua KPU RI. Hasyim menegaskan, hari pemungutan suara telah disepakati pada 14 Februari 2024. KPU juga telah menetapkan jadwal pendaftaran pada parpol awal Agustus 2024, dan pengumuman peserta Pemilu 2024 pada Desember mendatang. \"Nanti bulan Juni, kami akan mengundang partai politik yang berbadan hukum untuk sosialisasi dengan KPU. Kita juga akan memberikan pelatihan pengisian SIPOL, termasuk pemberian user dan password,\" katanya. Ketua KPU RI mengatakan, pendaftaraan peserta Pemilu 2024 akan dibuka dari tanggal 1-7 Agustus 2022. Karena itu, Ia meminta parpol untuk mendaftar di awal-awal waktu, bukan diakhir saat batas waktu pendaftaran atau deadline. \"Kami sangat menyarankan agar hadir dan mendaftardi KPU di hari-hari awal,. Supaya ketika ada yang kurang, ada kesempatan untuk melengkapinya sampai deadline hari terakhir. Jadi waktunya panjang. Tapi kalau hadir 7 Agustus 2022 jam 9 malam, misalkan, dan pendaftaran ditutup jam 24.00 WIB, maka kalau ada dokumen yang tidak ada atau tidak lengkap, sudah enggak ada kesempatan memasukkan lagi, baik lewat SiPOL maupun hardcopy, karena pendaftarannya sudah ditutup,\" tegasnya. Hasyim meminta setiap parpol agar memperhatikan timeline pendaftaran peserta Pemilu 2024 supaya tidak dinyatakan sebagai TMS (tidak memenuhi syarat), karena kesalahan tidak memperhatikan timeline pendaftaran. \"Ini penting bagi teman-teman partai politik untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sampai menghitung timeline-nya, karena dokumen yang dimasukkan bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi,\" pungkas Ketua KPU. Dalam kesempatan ini, sebanyak 7 DPW Partai Gelora kembali menyerahkan berkas verifikasi parpol untuk keperluan pendaftaran peserta Pemilu 2024 pada gelombang keempat. Ketujuh DPW tersebut, adalah DPW Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga saat ini, berarti sudah ada 14 DPW yang sudah menyerahkan berkas verifikasi parpol. 7 DPW sebelumnya, yang sudah menyerahkan adalah DPW Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Prosesi serah terima berkas ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Pokja DPN untuk verifikasi parpol Achmad Chudori, serta 7 Ketua DPW Partai Gelora. Rencanananya, pada Selasa (31/5/2022), ada 5 DPW lagi untuk gelombang kelima yang akan menyerakan berkas verifikasi parpol, yakni DPW Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Lampung dan Maluku Utara. (*)
Peringatkan Bahaya Serbuan TKA Cina, Bang Yos Nasionalis Bukan Rasialis
Jakarta, FNN - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn.) Sutiyoso mengaku khawatir dengan membludaknya tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang terus berdatangan ke Indonesia. Menurut mantan Gubernur DKI itu, TKA Cina berpotensi akan semakin bertambah banyak yang datang dan memilih tinggal hingga menjadi mayoritas di Indonesia. Atas pernyataan Sutiyoso tersebut, para simpatisan Presiden Jokowi merasa keberatan dan menuntut permintaan maaf. Menanggapi hal itu, pengamat politik Rocky Gerung meyakini para buzer sedang bekerja untuk memelintir dan menggoreng pernyataan tersebut agar bangsa ini selalu gaduh. ”Semua orang sudah mengucapkan itu. Pak Gatot dulu bahkan analis-analis ekonomi Faisal Basri mengucapkan itu. Kenapa tiba-tiba Bang Yos yang kemudian diserbu? Jadi kelihatannya soal ini mau dieksploitasi aja bahwa orang-orang ini rasis, sara, dan segala macam,” katanya kepada wartawan senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 27 Mei 2022. Apa yang dikatakan Sutiyoso, Faisal Basri, dan lainnya adalah betul yang konteksnya adalah persaingan bisnis di Asia Pasifik, di Indo-Pasifik. “Jadi bukan sekadar 1-2 orang, tetapi Cina ada ketegangan dengan Amerika di Indo-Pasifik. Maka kita musti anggap bahwa satu persiapan perang Cina juga membutuhkan semacam bemper, semacam tempat melakukan suaka, kira-kira begitu. Kan ini potensi perang dunia ketiga yang bisa dimulai di Ukraina atau bisa dimulai di Cina Selatan atau di Selat Taiwan,” paparnya. Rocky melihat, para cebong ini enggak ngerti geopolitik, tiba-tiba semuanya jadi soal sara. Ya tentu radar dipasang di mana-mana. “Apakah ada infiltrasi tenaga kerja asing, pasti ada. Berapa banyak yang masuk ke Indonesia. Ya sedikit sekali. Iya, tapi kalau semuanya intel bagaimana? Kan itu intinya,” paparnya. Menurut Rocky, ini perang proksi, musti begitu lihatnya. Dua tiga orang saja itu artinya Cina pasti pasang kuping, mata, telinga untuk memantau Indonesia, apakah Indonesia sudah buka semacam tes agreement, atau perjanjian diam-diam dengan Amerika. Itu yang dimaksudkan. Karena Sutiyoso adalah orang BIN, maka wajar kalau mengerti hal seperti itu. “Kalau cebong-cebong ini kan cuma mau melihat sensasinya. Pakai data ya cuma sekian persen kok yang masuk Indonesia. Yaelah, itu perang dunia kedua itu yang masuk ke Eropa cuma 20 orang, CIA misalnya untuk memantau Jerman. Demikian juga intel Jepang yang masuk ke Indonesia sebelum tahun 1945, itu cuman 3-4 orang. Tapi kemudian itu jadi semacam laporan,” tegasnya. Menurut Rocky mendeteksi potensi counter intelijen yang bisa berlangsung di Indonesia karena Indonesia lemah dalam bidang itu. Jadi persaingan Cina dan Amerika bisa masuk Indonesia justru itu yang musti kita pahami. Bukan soal sara. “Ya nggak mungkinlah Pak Sutiyoso sebagai mantan Panglima Pangdam, punya jabatan tinggi, di BIN, kok jadi sara. Jadi ini digoreng terus. Mustinya yang mereka persoalkan adalah minyak goreng yang nggak turun harganya, bukan menggoreng-nggoreng isu sara,” paparnya. (ida, sws)
Puan Dorong Resiliensi Bencana Berpusat pada Manusia
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menekankan pentingnya membangun resiliensi bencana yang berpusat pada manusia atau \"people centered\". \"Resiliensi bencana yang berpusat pada manusia dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam serta lingkungan hidup,\" kata Puan saat menghadiri Forum Global Pengurangan Risiko Bencana atau 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Kamis. Dalam pidatonya di acara yang bertemakan \"From Risk to Resilience : Towards Sustainable Development for All in a Covid-19 Transformed World\" ini, Puan mengatakan, upaya membangun kesadaran itu harus diikuti dengan kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup.Dalam pertemuan tersebut, Puan juga memaparkan peran DPR dalam upaya penanganan bencana. Ada kerja-kerja penguatan politik yang dilakukan parlemen untuk ambil bagian dalam memitigasi dan mengupayakan penangan bencana. \"Parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana, yaitu sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen,\" kata Puan dalam siaran persnya. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI memaparkan empat hal yang dilakukan parlemen sebagai langkah penguatan politik untuk penanganan bencana tersebut. \"Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat umum, dan industri,\" papar Puan. Selain itu, DPR juga memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana. Dan yang keempat adalah memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Puan juga menyampaikan komitmen DPR bergerak bersama dengan parlemen negara-negara lain untuk memperkuat peran dalam pengurangan risiko bencana. \"Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak, tanpa menunda. Saya yakin dan percaya bahwa konferensi ini akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat, yang dapat diimplementasikan dalam memperkuat resiliensi dalam menghadapi bencana dan pembangunan berkelanjutan,\" tutup Puan. (mth/Antara)
POPULER
