NASIONAL
Mau Indonesia Aman dan Damai, Ini Tipsnya
Jakarta, FNN - Selama 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yang paling terasa saat ini adalah perpecahan, perpecahan itu dirasa luar biasa. Krimininalisasi terhadap aktivis dan ulama masih saja terjadi. Situasi seperti itu tidak terjadi semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Masa Pak SBY tidak pernah mengkriminalisasi aktivis dan ulama saat itu,” tutur wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Senin (2/5/2022). Kalau ada pandangan yang berbeda ataupun kritikan kepada Presiden SBY, mereka yang ada di pos pemerintahan tidak terus melaporkan (secara hukum). Mereka bersumpah untuk menjauhi hukum. Pertanyaan kita adalah bagaimana kita akan memperbaiki situasi ini? Berikut adalah beberapa sarannya. Bagaimana memilih presiden yang tidak dipromosikan oleh partainya karena sistem kita saat ini dengan ambang batas presiden 20% membuat kita tidak punya pilihan, sehingga kita ingat pemilihan presiden 2019 lalu hanya ada 2 calon presiden: Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Jadi, jika orang tidak suka Jokowi nanti kita pilih Prabowo. Sebaliknya kalau dia tidak suka Prabowo akhirnya dia pilih Jokowi. Jadi, pilihan kita bukan berdasarkan rekam jejak orang itu atau benar-benar pilihan terbaik, kita hanya memilih opsi terbaik dari yang terburuk. Ini juga berarti pilpres semuanya buruk, itulah yang terjadi pada Pilpres 2019, kita saksikan adalah pilpres dihantam keras oleh Prabowo yang dipastikan kalah. Kita ingat bahwa dalam banyak kasus ada kesadaran akan hal ini, karena dalam banyak kasus Mahkamah Konstitusi mengatakan Opini Oposisi atau kemudian menguatkannya dalam suatu kasus. Misal, dalam kasus Omnibus Law, yang disebut payung konstitusi bersyarat, tetapi secara inkonstitusional bersyarat. Sekarang, jika banyak lawan yang melakukannya. “Tetapi jika Anda memilih untuk bertarung (di MK), saya pikir Anda tak boleh mengikuti desas-desus, yaitu narasi konstan yang dijalankan oleh divisi kami, kami harus membuat kontra-narasi untuk meningkatkan kesadaran sebagai orang Indonesia,” lanjut Hersubeno. Kita bersaudara, tanpa memandang suku, agama, preferensi politik Anda atau praktik Anda dalam organisasi, sehingga kita mungkin berbeda pendapat, tapi kita bersaudara. Jadi, “Mari kita mulai dengan tidak membuat stigma atau meme yang disebut berudu, lonceng, dan bajingan. Kita seharusnya tidak mengikuti mereka. Kita harus mengabaikan pilihan lain,” ungkap Hersubeno. Menurutnya, pelakunya, para taipan oligarki ini benar-benar tangguh karena mereka begitu kuat dalam mewujudkan modal besar, semakin besar laporan dari berbagai lembaga keuangan negara dan lembaga keuangan dunia dan bank, ia menyatakan bahwa Indonesia adalah orang kaya. Itu semakin kaya dan semakin buruk dan buruk. Kekuatan ini benar-benar perlawanan jangka panjang. Jadi, kita harus membangun ekonomi sendiri, harus ada kesadaran seperti ini, tidak mudah, sangat sulit. Gerakan-gerakan seperti ini muncul setelah aksi 212 tetapi meredup di tengah jalan. Namun, kita harus mandiri secara ekonomi, kita harus mandiri karena jika kita tidak mandiri secara ekonomi kita akan bergantung atau dibimbing oleh kelompok-kelompok oligarki tersebut. (mth)
Langgar UU Kuota Haji Khusus, Ketua DPD RI Bakal Panggil Menteri Agama
Jakarta, FNN - Dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag), mendapat perhatian serius Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bakal menindaklanjuti hal tersebut dengan memanggil Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, untuk dimintai keterangan. \"Kita akan panggil Menteri Agama karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, khususnya pasal 64 yang mengatur kuota haji khusus yang ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia,\" kata LaNyalla saat menerima audiensi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia (Kesthuri) di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Senin (2/5/2022). Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal DKI Jakarta, yang juga Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni. Sementara dari Kesthuri dihadiri Ketua Umum Asrul Azis Taba dan Sekjen Kesthuri, Artha Hanif. Pada pertemuan sebelumnya, Ketua Umum Asrul Azis Taba memaparkan, dalam KMA Nomor 405 Tahun 2022, di mana dari kuota haji Indonesia sebesar 100.051, dialokasikan untuk haji reguler sebesar 92.725 (92,67 persen) dan haji khusus sebesar 7.226 (7,33 persen). Berdasarkan dari data itu, LaNyalla menilai haji khusus yang dikelola oleh swasta tidak diberikan kuota secara penuh. Sebab, 8 persen kuota haji khusus yang diberikan kepada swasta seharusnya sebanyak 8.004 kuota. Angka tersebut sudah terdiri dari 6.664 asli jamaah dan sisanya petugas haji khusus. \"Dari data itu kita ketahui bahwa ada jatah atau kuota pihak swasta untuk haji khusus yang diambil oleh pemerintah,\" kata LaNyalla. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menegaskan persoalan ini harus dipertanggungjawabkan, karena berkaitan dengan pelanggaran perundang-undangan. “Ini melanggar Undang-Undang dan harus dipertanggungjawabkan. Menteri itu harus menjalankan Undang-Undang. Itu salah satu sumpahnya. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan,\" tegas LaNyalla. LaNyalla meminta kepada Menag Yaqut Cholil Qoumas agar mematuhi peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang dilahirkan pun harus selaras dengan Undang-Undang. LaNyalla juga mengingatkan agar Menag menunjukkan sikap dan memberi teladan dengan mematuhi hukum negara dan hukum syariat Islam. \"Pesan saya, jangan mengambil hak orang lain. Maka sudah seharusnya kembalikan hak sebenar-benarnya, karena ini kepentingan jamaah, kepentingan rakyat,\" kata LaNyalla. (mth/*)
Penuh Sesak, Masjid Istiqlal Saat Pelaksanaan Shalat Id
Jakarta, FNN - Masjid Istiqlal Jakarta kembali dibuka bagi masyarakat untuk menggelar Shalat Idul Fitri 1443 Hijriah setelah dalam dua tahun terakhir tak menggelar shalat id berjamaah imbas pandemi COVID-19, bahkan jamaah penuh sesak untuk bisa masuk.Sejak pukul 04.00 WIB jamaah mulai berdatangan ke masjid kebanggaan masyarakat Indonesia tersebut. Bahkan, hingga pukul 06.00 WIB, parkir kendaraan sudah hampir sampai area Posblok Pasar Baru.Sebelum bisa masuk area utama masjid, antrean jamaah mengular karena mereka harus melewati pemeriksaan oleh paspampres. Pasalnya, Wakil Presiden Ma\'ruf Amin akan menggelar Shalat Id di Masjid Istiqlal.\"Iya betul (Wapres gelar Shalat Id, red.) di Istiqlal,\" ujar Juru Bicara Masjid Istiqlal Abu Hurairah di Jakarta, Senin. Sejumlah petugas internal pun disiagakan di sekitar area luar masjid untuk mengatur alur kedatangan jamaah. Mereka juga mengingatkan umat untuk tetap memakai masker selama di area masjid.Bagi warga, dapat kembali menggelar Shalat Id di Masjid Istiqlal seolah menjadi pelepas rindu. Apalagi dalam dua tahun terakhir pengurus Istiqlal meniadakan Shalat Id imbas penularan COVID-19 yang tinggi.\"Kerinduan saya untuk Masjid Istiqlal kini terbayarkan. Alhamdulillah kini sudah boleh Shalat Id,\" ujar Arif Gunawan, seorang warga Cikini.Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar berpesan kepada jamaah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna pencegahan COVID-19.Masyarakat juga diimbau membawa alas shalat pribadi, datang lebih awal guna menghindari penumpukan saat masuk, membawa plastik untuk sandal, harus dalam kondisi sehat, dan telah divaksin.\"Kami juga memperhatikan persiapan lain yaitu mengantisipasi jumlah pengunjung yang datang karena sudah sangat merindukan masjid kebanggaannya,\" kata dia. (mth/Antara)
Prabowo Dijamu Presiden Jokowi di Gedung Agung
Yogyakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menjamu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beserta putranya Didit Prabowo di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Senin.\"Siang hari ini saya ketamuan Pak Prabowo dan Mas Didit dalam rangka silaturahmi di hari yang fitri ini, di Hari Raya Idul Fitri ini,\" kata Presiden Jokowi kepada awak media di teras Gedung Agung, Yogyakarta.Menurut Presiden, dalam pertemuan itu sekadar memperbincangkan hal-hal yang ringan serta menikmati menu opor ayam.\"Kami banyak berbincang-bincang tetapi hal-hal yang ringan-ringan. Bukan baik politik, ekonomi juga tidak, hal-hal yang ringan-ringan semua yang kita bicarakan,\" ujar Jokowi.Bagi Presiden hal terpenting dalam pertemuan itu adalah mereka saling bersilaturahim dan sama-sama memaafkan.Sementara itu, Prabowo mengaku mendapatkan kehormatan karena telah diterima Presiden Jokowi di Gedung Agung.Bagi Prabowo, bersilaturahim dengan Presiden Jokowi sudah menjadi tradisi di hari pertama Hari Raya Idul Fitri.\"Memang sudah tradisi kami hari pertama kita silaturahmi kepada pemimpin kita, kepada Presiden kita dan saya mendapat kehormatan diterima pagi hari ini juga tadi Ibu Iriana dan mas Kaesang menerima kami,\" kata Prabowo.Dalam perbincangan bersama Presiden, menurut dia, mereka sempat memperbincangkan mengenai kecocokan mereka tinggal di Bogor.\"Kita berbincang-bincang secara ringan kita sama-sama cocok tinggal di Bogor,\" kata dia.Selain menyantap opor ayam, menurut Prabowo, ia bersama putranya juga dijamu bakso serta tempe bacem. (mth/Antara)
Rektor ITK Balikpapan Rasis Merangkap “Buzzer”?
Jakarta, FNN – Status Rektor Institut Teknologi Kalimatan (ITK) Profesor Budi Santosa Purwokartiko yang kontroversial (April 27 at 6:18 AM) mengundang banyak komentar netizen. Berikut petikannya: Saya berkesempatan mewawancara beberapa mahasiswa yang ikut mobilitas mahasiswa ke luar negeri. Program Dikti yang dibiayai LPDP ini banyak mendapat perhatian dari para mahasiswa. Mereka adalah anak-anak pinter yang punya kemampuan luar biasa. Jika diplot dalam distribusi normal, mereka mungkin termasuk 2,5 persen sisi kanan populasi mahasiswa. Tidak satu pun saya mendapatkan mereka ini hobi demo. Yang ada adalah mahasiswa dengan IP yang luar biasa tinggi di atas 3.5 bahkan beberapa 3.8, dan 3.9. Bahasa Inggris mereka cas cis cus dengan nilai IELTS 8, 8.5, bahkan 9. Duolingo bisa mencapai 140, 145, bahkan ada yang 150 (padahal syarat minimum 100). Luar biasa. Mereka juga aktif di organisasi kemahasiswaan (profesional), sosial kemasyarakatan, dan asisten lab atau asisten dosen. Mereka bicara tentang hal-hal yang membumi: apa cita-citanya, minatnya, usaha-usaha untuk mendukung cita-citanya, apa kontribusi untuk masyarakat dan bangsanya, nasionalisme dan sebagainya. Tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit: insaallah, barakallah, syiar, qadarullah, dan sebagaianya. Generasi ini merupakan bonus demografi yang akan mengisi posisi-posisi di BUMN, lembaga pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta beberapa tahun mendatang. Dan kebetulan dari 16 yang saya harus wawancara, hanya ada dua cowok dan sisanya cewek. Dari 14, ada dua tidak hadir. Jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai, tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar open mind. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju, seperti Korea, Eropa Barat dan US, bukan ke negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi. Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof Aidul Fitriciada langsung menyebut tulisan Budi Santosa yang menyebut mahasiswi menutup kepala ala manusia gurun itu rasialis. “Rasialis dan xenofobia. Jelas-jelas anti Pancasila,” kata Aidul Fitriciada dalam akun Twitter-nya @AidulFa, Jumat (29/4/2022). Aidul mengatakan itu mengomentari akun Twitter @maspiyuaja: Kok Bisa Ya Seorang Prof. Budi Santosa Purwokartiko Kayak Gini? Pakaian Muslimah “Menutup Kepala Ala Manusia Gurun”??? Sebelumnya, warganet juga menemukan jejak digital tulisan Budi Santoso yang diduga membenci Habib Rizieq Syihab (HRS). Mengutip Knews.id, Senin (01/05/2022 6:01 PM), Budi Santoso juga membuat pernyataan kontroversi terkait kitab suci. “Kitab suci kebanyakan isinya dongeng jaman dulu. Jadi saya lebih suka baca sains atau berita terkini untuk menambah wawasan,” kata Budi Santoso saat diskusi di Facebook-nya menanggapi Anita Niawati. Budi juga mempertanyakan orang yang mengaji Al Qur’an tetapi tidak tahu artinya. “Nggak tahu saya apa bagusnya ngaji tanpa tahu artinya,” ungkap Budi Santosa. Kini, tulisan kontroversi “manusia gurun” itu dihapus. “Kok bisa seorang guru besar rektor perguruan tinggi negeri cara berpikirnya seperti itu, tidak hanya rasialis, tapi Islamofobia itu juga anti demokrasi,” ujar wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Arief Point, Ahad (1/5/2022. Menurut Hersubeno Arief, dengan mengatakan anak-anak itu pinter dan tidak satupun yang hobi demo secara tidak langsung dia menyebut mahasiswa yang demo itu adalah mahasiswa yang bodoh. “Itu bahaya sekali ada rektor seperti ini. Sehingga, ini wajar bila unggahan seperti itu membuat Rektor UMM Prof Aidul Fitriciada geleng-geleng kepala, dia menyebutnya sebagai rasis dan senofobia merasa diri paling Pancasialis dan paling nasionalis,” lanjut Hersubeno Arief. Prof Aidul Fitriciada benar! Unggahan semacam itu tidak pantas diucapkan oleh seorang guru besar, apalagi rektor perguruan tinggi negeri. Caranya dia berpikir sekelas Buzzer. “Kalian masih ingat yah kemarin ada buzzer yang mengancam mantan politisi PSI Rahmani tak lama setelah dia keluar dari PSI. Dia akan mengirim seluruh keturunan Arab ke kamar gas seperti yang dilakukan oleh Nazi, Jerman pada orang Yahudi itu kalau dia berkuasa,” ungkap Hersubeno Arief. Saat Ade Armando dipukuli di DPR, dia membuat tulisan “Ade Armando dan kewarasan berpikir”. Dalam tulisannya itu dia mengutip dialog dengan sang istri karena istrinya ditanya oleh anaknya Siapa Ade Armando? “Bagaimana mungkin kadrun dipukuli oleh kadrun, dia merasa kesal dengan istrinya karena menurut dia sudah berapa kali memutar video Ade Armando dan istrinya ikut nonton tapi kok tetap tidak tahu siapa Ade Armando,” lanjut Hersubeno Arief. Kemudian, menurutnya, dia juga tidak percaya akhirat tapi dia meminta orang membuktikan dulu berangkat dulu mati dulu baru tahu kehidupan di akhirat. “Membaca beberapa postingan pemikirannya, kita jadi tidak aneh kalau dia bisa dengan mudah menilai seseorang dari apa yang dikenakan dan apa yang diucapkan,” simpul Hersubeno Arief. “Yang aneh lagi, kok bisa ada seorang profesor guru besar apalagi kemudian terpilih sebagai rektor perguruan tinggi negeri tapi cara pandangnya seperti itu,” lanjutnya. Ini kan sudah ada pembandingnya ada seorang profesor dari UGM yang harus disidang etik dan kemudian dilaporkan ke polisi karena dianggap meledek Ade Armando. Bagaimana dengan Prof. Budi Santosa yang menyebut mereka yang berhijab sebagai manusia gurun dan menyebut orang Islam memakan batu. Dan arah sembahyangnya ini yang dimaksud dia adalah arah ka’bah karena ka’bah itu memang terbuat dari batu. Banyak sekali pendukung pemerintah yang merasa paling Nasionalis, paling Pancasialis kemudian memberikan stigma-stigma yang menyebut agama Islam ini sebagai kadrun, intoleran, dan radikal. (mth)
Rektor ITK Lecehkan Mahasiswi, Rocky Gerung: Kalau Guru Besar Otaknya Kecil, Ya Begini Jadinya
Jakarta, FNN – Postingan rasis Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Prof Budi Santoso Purwokartiko di media sosial terus mendapat kecaman dari berbagai pihak. Budi menjustifikasi mahasiswi berhijab sebagai manusia gurun. Rektor ITK dalam opininya, tak suka mahasiswa yang mengucap Insya Allah, Barakallah. Menanggapi hal itu pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik tajam dan menohok. “Jadi kalau guru besar otaknya kecil ,ya begini jadinya,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 01 Mei 2022. Hal-hal seperti ini, kata Rocky akhirnya mengukur orang pada kematangan etiknya, bukan kematangan intelektual. Kematangan intelektual itu bisa diolah dengan fasilitas yang tersedia di kampus. Tetapi, seseorang yang ada pada kedudukan guru besar, itu artinya master dalam semua hal. Kalau kita bisa mastering etiknya dia itu, itu dasar pertama lolos menyandang guru besar. Rocky menilai Budi Santoso sebagai orang yang tidak mengerti sejarah. Ia mengingatkan bahwa seluruh pendiri bangsa ini adalah pernah mendemo, bahkan tokoh-tokoh bangsa yang belajar di Belanda mendemo ke pemuda parlemen Belanda supaya Indonesia jangan dijadikan daerah penguasaan, daerah kolonial. “Jadi demonstrasi itu bahkan adalah hak seorang intelektual. Demonstrasi itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau dia melecehkan mahasiswa, ini profesor atau kompresor?,” tanyanya. Rocky menegaskan, akhirnya publik ingin tahu sebetulnya orang ini apa? ‘Kalau dibilang ya, tapi keluarga saya begini.’ Hal itu menurut Rocky sama seperti kalau ada orang kepergok oleh tetangganya memanjat pohon duren, lalu orang itu bilang enggak kok, saya nggak ambil duren. Saya cuma mau ambil daunnya doang untuk direbus. “Alibinya terlalu dangkal,” katanya. Rocky lantas mencoba menterjemahkan makna dari nama Budi dan Santoso. Menurutnya Budi Santoso Purwokartiko, itu gabungan antara dua nama yang sebetulnya impact-nya buruk, tidak mampu mengakibatkan sentosa. “Budi Santosa, dua nama yang seharusnya mulia, berbudi dan santosa. Budi itu adalah bagian dari kesadaran etis, santoso adalah keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang mulia. Jadi ini dua hal yang sebetulnya melekat pada beliau. Tetapi, saya selalu menganggap bahwa kecerdasan itu tidak datang dari ijazah seseorang,” paparnya. Menurtu Rocky seseorang bisa saja namanya Profesor tetapi pengetahuan tentang kesadaran diri, tidak dicerminkan oleh gelar-gelar yang sepanjang itu. Apalagi ini menyangkut masa depan orang lain yang seharusnya enggak boleh dibocorkan. Jika hal semacam ini dibiarkan, Rocky khawatir akan terjadi penipuan bahasa tubuh saat mereka akan berhadapan dengan Sang Profesor. Untuk wawancara sebelum masuk ruangannya, dia buka jilbabnya supaya dapet point lebih tinggi. “Itu namnya menyogok. Jadi karena sudah past even, ada semacam yurisprudensi bahwa supaya dapat angka tinggi, jangan pakai jilbab. Jadi hukumnya terbentuk semacam itu. Itu pentingnya beliau itu mempertanggungjawabkan dan paling bagus dia mengundurkan diri ini juga soal yang paling paling standar dalam moral,” pesannya. Kalau dipandang dalam melakukan hal yang lebih buruk itu, secara etis sudah pasti buruk karena membocorkan orang yang dia favoritiskan karena favoritisme itu. “Jadi hal-hal begitu jadi panduan juga buat para guru besar atau pejabat-pejabat utama untuk jangan memanfaatkan kedudukannya untuk separuh menjilat pada kekuasaan karena masih ada Kadrun maka Kadrunnya dilecehkan,” paparnya. Sebetulnya dari awal Rocky Rerung sudah tahu bahwa lembaga yang didesain untuk menguji otak orang itu, bukan untuk menguji busana orang. “Kan lain lagi itu. LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) itu kan dibikin dari zaman SBY, itu dimaksudkan untuk meneliti siapa yang mampu berpikir dia dikasih beasiswa. Siapa yang tidak mampu secara ekonomi tetapi punya moral yang baik untuk menghasilkan ilmu pengetahuan maka dikasih beasiswa. Ini ukurannya adalah soal-soal intelek dan soal-soal keadaan sosial, bukan soal-soal busana yang kemudian dikaitkan dengan agama itu,” papar Rocky. Itu bahayanya kalau pengetahuan tidak didasarkan pada kematangan batin, hanya didasarkan pada capaian-capaian teknis. “Ijazah itu hanya menunjukkan Anda pernah sekolah, bukan Anda pernah berpikir. Itu intinya,” katanya. Apa yang dilakukan Budi Santoso, kata Rocky adalah sebuah arogansi yang nyata. Seorang Profesor, seharusnya betul-betul paham tentang etis di dalam Ilmu pengetahuan. “Itu namanya kompresor. Kalau kompresor itu berisiknya doang. Isinya cuma angin. Kalau kepala kan isinya pikiran. Ini aliran angin kalau kompresor,” pungkasnya. (ida, sws)
Kasad Apresiasi Gerak Cepat Penangkapan Pembunuh Sadis Babinsa
Jakarta, FNN - Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengapresiasi keberhasilan Tim Gabungan TNI-Polri menangkap WT pelaku pembunuhan sadis prajurit TNI Babinsa Koramil 1702-/Kurulu Alm Sertu Eka Andrianto Hasugian dan istri prajurit. \"Apresiasi dari bapak kasad atas gerak cepat dan kerja keras oleh tim gabungan yang berhasil menangkap pelaku pembunuhan tersebut,\" kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Sertu Eka Andrianto Hasugian dan isterinya jadi korban pembunuhan pada 31 Maret 2022 silam di Jalan Trans Elelim, Kampung Elelim, Kabupaten Yalimo. Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan WT yang DPO Polri karena aksi kejahatan lainnya dan juga anggota dari kelompok separatis teroris (KST) di Papua itu ditangkap di Kampung Dugume Distrik Dugume Kabupaten Lanny Jaya pada Sabtu (30/4/2022) pagi sekitar pukul 07.40 WIT.\"Saat akan ditangkap di Kampung Dugume, WT tiba-tiba melarikan diri menuju ke arah jurang, sehingga Tim Gabungan memberikan tembakan peringatan, karena tidak diindahkan maka ditembak untuk dilumpuhkan,\" kata Kadispenad.Kadispenad menjelaskan keberhasilan itu merupakan tindak lanjut dari perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman pada Kamis (31/3/2022) yang lalu kepada Pangdam XVII/Cenderawasih.Kasad memerintahkan untuk mengejar pelaku pembunuhan dan dilanjutkan dengan melakukan proses secara hukum. \"TNI AD bersama Polri tidak akan segan melakukan tindakan tegas dan terukur, terhadap gerombolan kelompok separatis teroris yang selama ini telah melakukan gangguan keamanan dan melakukan pembunuhan terhadap aparat pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat sipil,\" ujarnya. Kadispenad juga menyampaikan bahwa keberadaan TNI di Papua merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua sehingga sejajar dengan wilayah lainnya. Untuk itu, ia pun mengajak seluruh elemen bangsa di Papua untuk bersama-sama mewujudkannya. \"Mari bersama kita wujudkan Papua yang damai, aman dan nyaman untuk menuju Papua yang maju serta sejahtera,\" ujarnya. (mth/Antara)
Bamsoet Resmikan Monumen Empat Pilar MPR RI di Bali
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo meresmikan Monumen Empat Pilar MPR RI di Taman Agung Proklamasi, Bali. \"Empat Pilar MPR RI terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa,\" kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya diterima di Jakarta Sabtu. Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, NKRI sebagai konsensus bentuk kedaulatan negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu dalam kemajemukan bangsa. Dia mengatakan tidak sekadar dalam bentuk fisik, nilai penting kehadiran Monumen Empat Pilar MPR RI tersebut juga untuk menjadi penyemangat dan penanda bahwa vaksinasi ideologi menggunakan vaksin Empat Pilar MPR RI harus terus digencarkan ke berbagai lapisan masyarakat. Sehingga, katanya bisa membangun imunitas jati diri dan karakter kebangsaan yang kuat dalam menangkal berbagai ancaman virus ideologi yang dapat memecah belah kemajemukan bangsa dan kedaulatan Indonesia. Dia mengapresiasi kiprah Yayasan Kepustakaan Bung Karno di bawah kepemimpinan Gus Marhaen yang mengelola Taman Agung Proklamasi, Museum Agung Bung Karno, dan Museum Agung Pancasila. Seluruhnya berlokasi di Bali. Kehadirannya telah merawat barang-barang milik Bung Karno seperti koleksi buku, pidato, tulisan, sepeda, meja hingga ranjang tidur. \"Tidak hanya merawat benda fisik peninggalan Bung Karno, Yayasan Kepustakaan Bung Karno melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan di Taman Agung Proklamasi, Museum Agung Bung Karno, dan Museum Agung Pancasila juga telah merawat semangat dan cita-cita Bung Karno dalam menjaga kemerdekaan Indonesia,\" ucapnya. Dia menerangkan, kehadiran Taman Agung Proklamasi, Museum Agung Bung Karno, dan Museum Agung Pancasila juga bisa menjadi pilihan destinasi wisata yang menarik bagi para turis, khususnya bagi turis yang ingin mengenal lebih jauh sosok Bung Karno sebagai pendiri sekaligus proklamator Indonesia. \"Taman Agung Proklamasi, misalnya, di sini terdapat miniatur kediaman Bung Karno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, tempat bersejarah dibacakannya teks Proklamasi 17 Agustus 1945,\" katanya. Di lokasi aslinya, lanjut Bamsoet kediaman Bung Karno sudah tidak ada lagi, karena sudah dibangun Tugu Proklamasi. \"Jadi kalau ada yang ingin mengetahui seperti apa wujud kediaman Bung Karno tersebut, bisa datang ke Taman Agung Proklamasi, Bali,\" ujar Bamsoet. (mth/Antara)
Jangan Girang BBM Belum Naik, Jokowi Sedang Nyogok Kelas Menengah
Jakarta, FNN – Masyarakat jangan girang kalau harga BBM jenis pertalite tidak naik. Ini hanya soal waktu, apalagi menghadapi Lebaran, penaikan harga BBM perlu ditunda karena Jokowi ingin terlihat peduli terhadap kesulitan rakyat. Demikian perbincangan pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Officials, Sabtu, 30 April 2022. “Ini soalnya, Presiden Jokowi mau menyogok kelas menengah dengan BBM,” kata Rocky. Rocky melihat upaya Jokowi menyogok rakyat membuahkan hasil yang baik. Rakyat jadi mafhum apapun yang dilakukan Jokowi, meski gagal, selalu dianggap sebagai prestasi. Ini yang kemudian dimanfaatkan para pembisik Jokowi. “Kalau kemarin CPO itu buat nyogok rakyat. Seolah nasionalisme. Sekaligus menyogok PDIP supaya paham bahwa PDIP tahu bahwa dia masih bisa kendalikan oligarki. Jadi, wong cilik kemarin mau disihir, padahal sebetulnya berbahaya buat ekonomi para petani sawit. Walaupun kedudukan petani sawit terhadap petani Indonesia cuma nol koma sekian persen. Tapi presiden mau ambil isu itu bahwa dia populis karena dia itu anti-eksport, memproteksi permintaan dalam negeri, yang sebenarnya konyol karena permintaan dalam negeri musti dipenuhi dengan cara melarang seluruh ekspor. Itu upaya untuk menyogok kelas bawah,” paparnya. Sekarang, kata Rocky, Presiden Jokowi mau menyogok kelas menengah dengan BBM. Seolah-olah nanti tidak akan ada kenaikan BBM. Padahal, lanjut Rocky hitungan ekonominya pasti akan meledak harga BBM itu. “Jadi, wanti-wanti dari Pak Luhut memang masuk akal. Sekarang kita maupun orang, tahu kalau misalnya BBM itu dinaikkan dampaknya langsung terjadi,” paparnya. Jika pilihannya tidak dinaikkan, kata Rocky, artinya harus disubsidi oleh pemerinah yang akibatnya Pertamina pasti bangkrut, karena Pertamina minta supaya piutang pemerintah sebesar Rp 90 triliun itu dibayar. Rocky memprediksi kekacauan pemerimtah saat ini akan berujung pada konflik di kabinet. “Kan sekarang yang berkonflik sudah mulai terjadi, Airlangga versus Lutfi; Lutfi mungkin di-back up oleh Erik Tohir. Dan Erick Tohir dibackup oleh Boy Thohir,” paparnya. Atas kekacauan ini, Rocky ingin melihat reaksi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang jadi korban atas ekspor CPO. “Sekarang tinggal kita tunggu sebetulnya kenekatan dari Pak Airlangga Hartarto untuk Fight Back bahwa dia sebetulnya justru mengajukan proposal rasional tentang CPO, tapi kenapa dia yang disalahkan karena ada menteri lain yang iri pada dia,’ paparnya. Pertikian antar-menteri, kata Rocky juga akan terlihat saat kenaikan harga BBM kelak. “Demikian juga nanti soal BBM, kita lihat antara siapa dan siapa di kabinet yang berkelahi itu. Jadi sekali lagi kekacauan di kabinet memang memungkinkan end game itu dipercepat,” tegasnya. “Apakah situasi itu berbahaya? Ya kalau kita bisa atur dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, pasti nggak berbahaya,” pungkasnya. (ida, sws)
Ganjar Kau Lepas, Anies Kau Kejar: Ada Apa Firli?
Jakarta, FNN – Ketua KPK Firli Bahuri kembali menjadi sorotan karena sikap pemberantasan korupsi yang berbeda dalam penanganan dugaan korupsi di lembaga antirasuah yang dipimpinnya itu. Terutama, pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan ini menimbulkan pertanyaan yang sangat sinis ada apa dengan KPK? Benarkah KPK di bawah permainan Firli Bahuri itu ikut bermain politik berkaitan dengan Pilpres 2024? Pertanyaan tersebut mencuat karena terkesan kuat KPK sedang menerapkan standar yang berbeda, membiarkan kasus korupsi yang membelit Ganjar pada perkara e-KTP. Sejumlah saksi di persidangan kasus e-KTP menyebut nama Ganjar Pranowo. Tapi, sebaliknya tampak bersemangat menggelar dugaan korupsi Anies dalam penyelenggaraan Formula-E. “Dugaan KPK bermain politik ini karena baik Ganjar maupun Anies ini kedua-duanya adalah figur yang banyak disebut-sebut dan disuguhkan akan maju pada Pilpres 2024,” ujar wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Jum’at, 29 April 2022. Jadi, “Wajar jika kemudian ada standar yang berbeda. Kasus Ganjar Pranowo mencuat lagi ketika KPK mulai membuka kasus korupsi e-Ktp. Nama Ganjar Pranowo ini sudah beberapa kali muncul dan disebut di pengadilan,” lanjut Hersubeno. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Setya Novanto, mantan Ketua DPR, mengaku mendengar nama Ganjar Pranowo yang kala itu masih menjadi anggota Komisi II disebut. Dalam kasus korupsi e-KTP ini Setya Novanto divonis 15 tahun penjara. Setya Novanto mengaku mendengar nama Ganjar menerima uang tidak hanya dari satu saksi. Menurut dia info bahwa Ganjar menerima duit dari e-KTP itu senilai USD 500.000 didapatnya dari mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ustoko Wenimurni, Meriam S Hariyani dan terpidana e-KTP Andi Agustinus. Dalam kesaksian di persidangan, Setya Novanto menyebut, Ganjar menerima aliran dana sebesar USD 500.000 ini juga muncul dari mantan anggota Fraksi Demokrat M Nazarudin. Dalam keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Nazarudin pernah menceritakan mekanisme penyerahan uang kepada Ganjar senilai USD 500.000 tersebut. Ganjar pun menjawab bahwa dia yang akan mendatangi ruang kerja Mustofo. Menurut Nazar dalam BAP, di ruangan Mustofo inilah Ganjar menerima uang sebanyak USD 500.000. Kemudian kepada Nazarudin yang ada di ruangan itu Nazarudin menyampaikan, ia menerima uang itu sebagai bentuk kebersamaan agar program besarnya itu bisa berjalan. Dalam persidangan sebelumnya terungkap, Nazarudin juga memaparkan fakta yang menarik dari Ganjar, dalam hal ini menolak pemberian suap itu karena angkanya kecil senilai USD 150.000. Sebagai Ketua Komisi II, Ganjar meminta jatahnya disamakan dengan Ketua Komisi II yaitu sebesar USD 500.000. Setalah disamakan nilainya sebesar USD 500.000 kemudian Ganjar baru menerimanya. Tapi dalam persidangan itu Ganjar mengaku sampai 5 kali menolak pemberian suap itu. “Dalam penjelasannya kepada media, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku KPK belum menemukan bukti kuat keterlibatan Ganjar Pranowo,” ujar Hersubeno. Berbeda dengan kasus Ganjar, dugaan adanya kasus korupsi di Formula-E, KPK sudah memberi sinyal adanya Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya menyalahi aturan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Kasus dugaan adanya korupsi di Formula-E ini dilaporkan ke KPK pada 2021 lalu. Anies Baswedan dan Pemprov DKI bersikap Dekoratif, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atau Percepatan UPP Jakarta Bambang Wijayanto malah meminta KPK untuk memeriksa Formula-E Operation. “Pemeriksaan pada Formula E Operation penting dilakukan untuk mendalami apakah memang ada biaya dalam pelaksanaan ajang balap di Jakarta?” kata Hersubeno. Langkah KPK menyelidiki dugaan korupsi di Formula-E ini banyak dikaitkan dengan adanya kasus politik di dalamnya. Karena dalam kasus penyelidikan Formula-E ini KPK tampaknya bersemangat atau bergerak cepat. Sebaliknya pada kasus Ganjar seperti ogah-ogahan dan berkatung-katung. Mulai dari kasus Harun Masiku yang sampai sekarang tidak jelas, kasus korupsi Bansos, ada juga disebut Madam Bansos, dan tentu saja dalam korupsi e-KTP. Salah seorang politisi yang diduga terlibat e-KTP, Ganjar sampai sekarang masih bebas. Jadi wajar jika terjadi semacam kecurigaan menjadi beban KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri untuk menunjukan bahwa mereka bergerak dalam koridor hukum, bukan menjadi alat kepentingan politik. (mth)
POPULER
