NASIONAL
KSP Jelaskan Tentang Pencabutan Subsidi Minyak Goreng Kemasan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo resmi mencabut subsidi terhadap minyak goreng kemasan dan memutuskan hanya memberikan subsidi minyak goreng curah. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Edy Priyono menegaskan, kebijakan tersebut wujud kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan minyak goreng masyarakat, dan menjaga keberlangsungan industri minyak goreng dalam negeri. “Pemerintah di satu sisi sangat peduli terhadap kebutuhan masyarakat, tapi di sisi lain pemerintah menyadari industri ini harus berjalan terus. Jadi bapak Presiden ingin menjaga keseimbangan ini, yakni menjaga kepentingan masyarakat dan produsen,” kata Edy, dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu. Edy mengakui, tidak mudah dalam pelaksanaan kebijakan baru terkait minyak goreng tersebut. Sebab, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng curah agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran. Terlebih dengan keluarnya kebijakan tersebut, akan membuka peluang pengguna minyak goreng kemasan beralih ke curah. Selain itu, kata dia, potensi terjadinya kebocoran pada distribusi juga akan semakin besar. Hal itu, membutuhkan pengawasan yang lebih maksimal, agar pemberian subsidi atas minyak goreng curah bisa tepat sasaran. “Tantangannya memang sangat besar, tapi pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik di lapangan,” tegasnya. “Kantor Staf Presiden bersama Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan akan terjun ke lapangan untuk mengawal kebijakan bapak Presiden soal minyak goreng ini,” sambungnya. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mencabut subsidi minyak goreng kemasan dan melepaskan ke harga keekonomian, serta memutuskan menyubsidi harga minyak goreng curah, menjadi sebesar Rp14.000 per liter. Subsidi diberikan dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut diambil pemerintah setelah memperhatikan situasi penyaluran dan keadaan distribusi minyak goreng saat ini. Selain itu, harga komoditas di pasar global yang terus naik. “Termasuk minyak nabati dan di dalamnya juga termasuk minyak kelapa sawit,” jelas Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas pada Selasa (15/3). (mth/Antara)
Satu Frekuensi, Forum News Network Siap Kolaborasi dengan DPD RI
Jakarta, FNN | Tim redaksi Forum News Network (FNN) mengadakan pertemuan dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di kediamannya, bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 18 Maret 2022. Pertemuan dilakukan dalam usaha semakin menyamakan pandangan dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa yang semakin carut-marut. FNN hadir menyatakan dukungan kepada LaNyalla yang selalu berani dan bersuara lantang dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Sebab, selama ini yang bersuara lantang mengkritisi berbagai persoalan bangsa adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, khususnya LaNyalla. Dalam pertemuan yang berlangsung santai dan penuh keakraban itu, LaNyalla didampingi Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi; Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin dan Togar Manahan Nero. Dari FNN hadir Pemimpin Redaksi Mangarahon Dongoran, Hersubeno Arief, Bunayya Saefuddin, Mofsidi J Kacong, Agi Betha, Iriani Pinontoan, Tony Hasyim, Rahmi Aries Nova dan Pandu Hapsoro. Mangarahon Dongoran menegaskan, FNN dan DPD RI yang dipimpin LaNyalla memiliki kesamaan nilai juang. \"Ada banyak kesamaan nilai juang antara FNN dan DPD RI, khususnya Pak LaNyalla. Baik itu dalam dinamika politik, penyikapan terhadap persoalan rakyat maupun hal-hal lainnya,\" katanya. Oleh karena itu, ia mengaku lembaganya siap menjalin sinergi dan kolaborasi dengan DPD RI. \"Saya kira sinergi bisa dibangun baik dalam hal pemberitaan maupun program yang ada di DPD RI,\" kata dia. Sementara Hersubeno Arief menambahkan, Lembaga Tinggi Negara yang bisa diharapkan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat saat ini adalah DPD RI. \"Tumpuan masyarakat itu tinggal DPD RI saja. Maka, kami menilai antara FNN dan DPD RI ini satu frekuensi,\" ujar dia. Kesamaan juga menurut pria yang akrab disapa Hersu itu adalah tujuan dan idealisme FNN dan DPD RI agar Indonesia tetap berjalan sesuai rel dan konstitusi. \"Kami memiliki kesamaan pandang. Misalnya, mengenai ambang batas pencalonan presiden, soal BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), minyak goreng, perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan lain-lain, kita memiliki pandangan sama,\" tutur dia. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, siap membangun sinergi dengan FNN. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh lembaga media tersebut. Ia pun mengajak FNN untuk ikut mengawal dan mengoreksi arah perjalanan bangsa. \"Kami dengan senang hati siap berkolaborasi. Saat ini memang kita sedang dihadapkan pada sejumlah persoalan yang mendesak untuk diperjuangkan,\" ucap LaNyalla. Tidak hanya soal ambang batas pencalonan presiden, hal lain seperti hutang negara, kereta api cepat Jakarta-Bandung juga menjadi fokus dari DPD RI. “Soal ambang batas, kami DPD RI secara kelembagaan akan mengajukan judicial review bersama Partai Bulan Bintang (PBB),\" kata LaNyalla. LaNyalla menjelaskan, apa yang selama ini disampaikannya karena sesuai dengan hati nurani yang melihat pengelolaan bangsa yang semakin melenceng. Dia yang sering bertemu dengan mahasiswa dan generasi muda mengingatkan agar mereka bukan menjadi generasi penerus, tetapi harus menjadi generasi pelurus bangsa. \"Sekarang bangsa semakin rusak. Kalau menjadi generasi penerus berarti ikut meneruskan kerusakan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Harus menjadi generasi pelurus bangsa. Meluruskan yang sudah rusak,\" ucapnya. (Rahmi Aries Nova/sws).
LAZISKU Luncurkan Pusat Kesehatan Gratis Bagi Du'afa
Jakarta, FNN - Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Kemandirian Umat (LAZISKU) KBPII meluncurkan program Pusat Kesehatan Kemandirian Umat (PuskesKU), pada Kamis, 17 Maret 2022. \"Pusat Kesehatan Kemandirian Umat adalah lembaga kesehatan sebagai sarana para dokter relawan LAZISKU untuk membantu masyarakat kecil (duafa) mendapat pelayanan kesehatan,\" ujar Direktur Eksekutif LAZISKU, As\'ad Nugroho dalam Peluncuran Pusat Kesehatan LAZISKU di Jalan Zaini, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pusat Kesehatan LAZISKU merupakan pelayanan kesehatan gratis bagi kaum duafa dan didirikan untuk membantu masyarakat mendapatkan konsultasi dan pengobatan dari para dokter relawan LAZISKU. \"Masalah kesehatan masih menjadi momok bagi masyarakat terutama warga ekonomi lemah. PuskesKU hadir untuk mengatasi masalah kesehatan dan pelayanan jemput bola di kawasan miskin kota yang membutuhkan layanan kesehatan,\" kata As\'ad dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id, Jumat, 18 Maret 2022. Ia menyebutkan, selain beberapa lokasi di Jakarta, PuskesKU juga akan didirikan di berbagai wilayah dan cabang LAZISKU di daerah. LAZISKU juga akan mengundang berbagai lembaga berkolaborasi dalam mendirikan PuskesKU baik kalangan dokter, tenaga medis, korporasi maupun instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. \"Masalah kesehatan harus menjadi kepedulian semua pihak termasuk Lazis karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat kecil,\" tutur As\'ad. Peluncuran PuskesKU dilanjutkan dengan pengobatan gratis untuk masyarakat di kawasan jalan Zaini Kramat Pela dengan menghadirkan tiga Dokter Relawan Lazisku yakni dr Buyung Berli, dr Syarifah Anne dan dr Nadya Woro Nastiti. Dalam operasional PuskesKU sehari-hari, selain ditangani ketiga dokter tersebut, ada tiga orang tenaga kesehatan (nakes) yang akan membantu melayani, masing-masing dengan kualifikasi: seorang lulusan SMK/D3 keperawatan, seorang SMK/ D3 Kefarmasian dan seorang D3/S1 Kesehatan Masyarakat. Waktu pelayanan PuskesKU akan dibuka dari Pukul 13.00 s.d 19.00 WIB, selama tujuh hari dalam sepekan. Menurut dr Buyung Berli waktu pelayanan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari Lurah Gandaria Utara. \"Tadinya mau dibuka pukul 08.00-15.00 WIB, namun kita diminta untuk buka setelah jam pelayanan puskesmas tutup,\" ujar Berli. Berli menambahkan obat-obatan bagi pasien akan langsung disediakan oleh PuskesKu. Sehingga pasien tak perlu mencari obat ke apotek lagi. Terkait rumah sakit rujukan, apabila pasien perlu mendapat perawatan lebih intensif, Berli menuturkan untuk saat ini belum ada kerja sama. Ke depan akan diupayakan kerja sama, misalnya dengan Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa atau Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah. \"Apabila pandemi Covid 19 sudah dinyatakan selesai, maka PuskesKU akan melakukan kegiatan promosi kesehatan ke sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren yang dikelola KBPII se-Jabodetabek, minimal sebulan sekali,\" ucapnya. (MAI/FNN).
Cabut HET bukan Solusi, PKS: Mendag Harus Dipecat, Gagal Urus Minyak Goreng!
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyatakan keputusan Menteri Perdagangan (Mendag) bakal mencabut peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng bukanlah solusi dalam menghadapi carut-marut urusan minyak goreng di tanah air. “Sebelumnya Mendag bilang dengan gagahnya bahwa HET minyak goreng tak akan dicabut namun Ketika minyak goreng langka akibat ulah spekulan dan pengusaha maka tanpa malu HET dinyatakan dicabut dan dampaknya harga minyak goreng menjadi sangat tinggi dan yang pasti akan memberatkan beban ekonomi rakyat” ucap Johan menyesalkan cara kerja pemerintah dalam urusan minyak goreng ini. Legislator Senayan ini menyampaikan bahwa atas kegagalan Mendag mengurus minyak goreng, mulai dari flkutuasi harga yang tidak terkendali selama berbulan-bulan, kelangkaan minyak goreng di pasaran yang terjadi merata di seluruh tanah air, fenomena antrian minyak goreng yang dialami rakyat hingga menimbulkan banyak korban, kegagalan mewaspadai inflasi pangan dan tidak konsisten terhadap peraturan HET maka sepantasnya Mendag segera dipecat agar hal ini tidak berlarut-larut. “Atas kegagalan mengurusi minyak goreng dan selalu tidak hadir dalam rapat gabungan di DPR untuk membahas minyak goreng maka sebaiknya Mendag dipecat sebagai bukti pemerintah masih punya keberpihakan pada urusan rakyat”, tegas Johan. Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa minyak goreng merupakan salah satu komoditas dari Sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. “Saya rasa seluruh rakyat menyesalkan cara kerja Mendag yang sangat amatiran hari ini karena kenaikan harga yang drastis selama berbulan-bulan dan kemudian muncul kelangkaan di pasaran pasti berdampak langsung kepada konsumen baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industry terutama UMKM pengolahan makanan, karena itu harusnya masih banyak upaya solusi yang lebih tepat untuk memprioritaskan kepentingan rakyat dalam urusan minyak goreng ini” cetus Johan. Wakil Rakyat dari Dapil NTB ini menyayangkan kelemahan dan ketidakberdayaan pemerintah dalam urusan minyak goreng ini, padahal menurutnya kenaikan harga merupakan kejadian yang selalu berulang setiap tahun apalagi menjelang bulan puasa dan lebaran. “Harusnya pemerintah belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dan membuat Langkah strategis untuk menghadapi berbagai gejolak pasar seperti naiknya harga CPO di pasar internasional agar tidak berdampak serius pada fluktuasi harga minyak goreng di pasar domestik” ujar Johan. Johan menilai selama ini kebijakan Mendag terkesan sebagai kebijakan yang mendadak, sporadis dan terus berubah sehingga disimpulkan tidak punya roadmap strategic dalam tata Kelola pasokan dan harga minyak goreng. “Padahal saat ini dibutuhkan ‘tangan dingin’ seorang Mendag agar bisa menghadapi permainan mafia pangan serta berkomitmen mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya” papar Johan. Selanjutnya Johan meminta semua pihak agar lebih peduli mendesak pemerintah supaya tidak main-main dalam urusan minyak goreng ini. “Saya tegaskan bahwa keputusan Mendag terhadap harga minyak goreng kemasan yang dibebaskan sesuai dengan mekanisme pasar adalah keputusan yang salah kaprah, karena harga komoditas minyak goreng termasuk dalam pengawasan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” demikian tutup Johan Rosihan. (mth)
Gagal Kendalikan Stok dan Harga Minyak Goreng, Politisi PKS: Pemerintah Lemah!
Jakarta, FNN - Keputusan pemerintah menyerahkan harga minyak goreng kepada mekanisme pasar, bukan hanya menunjukkan kegagalan mengendalikan harga dan pasokan, namun itu juga menunjukkan pemerintah lemah dihadapan kartel pangan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menanggapi keputusan pencabutan aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dan menyerahkan harga pada mekanisme pasar. Menurut Amin, pemerintah tidak mampu menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri dan kemudian menyerah pada kemauan kartel pangan setelah drama minyak goreng yang merugikan rakyat selama enam bulan terakhir. Tidak ada jaminan tidak terjadi kelangkaan minyak goreng curah di pasar tradisional berkaca pada pengalaman terkait ketidakmampuan pemerintah mengontrol harga dan pasokan selama ini. “Wibawa pemerintah jatuh, dan ini bisa menjadi preseden buruk bahwa kartel bisa dengan mudah mendikte pasar pangan,” ujarnya. Amin menduga ada kekuatan politik ekonomi yang tidak mampu dikendalikan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Dalam dua bulan terakhir, Menteri Perdagangan mengeluarkan 7 aturan terkait CPO dan minyak goreng ini. Namun tidak satupun yang bisa dijalankan dengan baik. “Saat pengumuman kebijakan terbaru, Selasa kemarin, saya menangkap gestur Menteri Perdagangan menunjukkan jika persoalan ini sudah diatas kemampuannya untuk menyelesaikannya,” ujar Amin. Lebih lanjut Amin mengatakan, bahwa sejak awal pihaknya berharap Presiden turun tangan menyelesaikan persoalan minyak goreng. Ia menduga sistem tata niaga pangan saat ini nyaris tidak bisa dikontrol lembaga setingkat kementerian karena kekuatan besar yang mengendalikannya. Agar permasalahan ini terurai, Amin pun mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) tata niaga pangan, sehingga persoalannya bisa diketahui secara jelas. Sekaligus untuk mengonfirmasi dugaan adanya penyelundupan minyak sawit mentah (CPO) hasil domestic market obligation (DMO) dan/atau minyak goreng ke luar negeri. “Diperlukan investigasi yang menyeluruh agar pokok pangkal permasalahannya diketahui dan bisa diuraikan. Ini sekaligus membantu pemerintah membenahi tata niaga pangan termasuk minyak goreng,” beber Amin. Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu pun mengaku heran, begitu pemerintah mengumumkan pencabutan HET kok bisa pasokan minyak goreng kemasan langsung membanjiri pasar. “Jangan-jangan selama ini stok itu ada, namun disimpan menunggu pemerintah menyerah dan membatalkan kebijakan HET minyak goreng dan DMO 20%,” pungkasnya. Menurut Amin, melepas harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar akan memukul daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang saat ini masih sangat lemah karena dampak pandemi Covid-19. “Terlebih menjelang Ramadhan hingga lebaran nanti, harga-harga pangan cenderung melonjak tajam. Harga minyak goreng kemasan di pasaran sudah mencapai hampir Rp25 ribu per liter,” tegasnya. Ini, kata Amin, menjadi ‘kado pahit’ bagi konsumen karena pemerintah gagal dalam melaksanakan kebijakan minyak goreng yang terjangkau dari segi pasokan maupun harga. Amin pun mendesak Satgas pangan mengawasi secara lebih ketat perdagangan minyak goreng. “Pasalnya, ada disparitas harga yang cukup besar antara minyak goreng curah dan kemasan sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan. Ada potensi minyak goreng curah diborong oleh oknum tertentu, selanjutnya dikemas dan dijual sebagai minyak goreng kemasan,” tutup Amin mengakhiri. (mth)
.jpg)
Anis Matta : Fenomena Antre Minyak Goreng Sudah Mengganggu Stabilitas Sosial dan Politik
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, fenomena masyarakat yang rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng hingga menimbulkan korban jiwa dinilai sudah mengganggu secara sosial dan politik. Sebab, hal ini tentu saja sangat mempermalukan Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20 Tahun 2022, apalagi Indonesia juga dikenal sebagai penghasil sawit terbesar di dunia. “Pemandangan yang sehari-hari kita tonton sekarang ini orang-orang antre minyak goreng, apalagi sudah sampai ada korban jiwa meninggal, menurut saya sudah mulai mengganggu secara sosial politik,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk “Harga-harga Meroket Rakyat Menjerit, Dimanakah Negara?”, Rabu (16/3/2022) petang. Menurut Anis Matta, pemandangan seperti ini, mestinya diantisipasi pemerintah agar tidak menimbulkan dampak secara sosial dan politik yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan pemerintah. “Semua dampak pergerakan sosial yang mungkin timbul akibat situasi kelangkaan dan naiknya harga bahan pangan, harus diantisipasi oleh pemerintah. Sebab bila tidak, ada kemungkinan situasi tersebut dimanfaatkan secara politik,” katanya. Anis Matta menegaskan, gangguan politik dari antrean minyak goreng sudah mulai dirasakan. Situasi kejiwaan (mood) masyarakat akibat tekanan harga-harga jika terus dibiarkan, akan menyebabkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin menurun. “Ini sudah menjadi suatu peringatan yang sangat penting,” katanya. Kelangkaan minyak goreng, lanjutnya, juga bisa memicu kenaikan harga dan kelangkaan bahan pangan lainnya. Apalagi kebutuhan bahan pangan di Indonesia sebagian besar masih dipenuhi dari impor. “Kita tidak lagi bicara soal harga dan ketersediaan saja, tapi kita harus melihat persoalan ini secara komprehensif. Negara yang punya populasi besar seperti Indonesia, memiliki masalah kedaulatan pangan, karena ini belum menjadi benar-benar prioritas agenda pemerintah,” katanya. Partai Gelora berharap kemandirian nasional dalam ketahanan pangan bisa menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini. Karena, Indonesia terbukti memiliki persoalan ketergantungan pangan dari negara-negara lain. Masalah pangan hendaknya tidak dilihat sebagai persoalan ekonomi, tapi sudah menjadi masalah keamanan nasional (national security), sehingga butuh perhatian serius pemerintah. “Sebentar lagi kita memasuki Ramadan, dan kalau situasi ini tidak dikelola dengan baik, ini bisa berkembang menjadi gejolak sosial yang lebih buruk. Pemerintah harus mengantisipasi gejolak ini,” katanya. Hal senada disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Ia mengatakan, lonjakan harga dan kelangkaan sejumlah komoditas pangan diprediksi akan terus berulang, karena ketahanan pangan Indonesia sangat rapuh. “Fenomena ini saya kira memang berulang dan akan terus berulang. Bahkan akan menjadi fenomena abadi seperti nama saya. Mengapa? Karena ini cerminan dari rapuhnya ketahanan pangan Indonesia yang terjadi saat ini,” ujar Tulus. Pemerintah, menurut Tulus, belum berhasil mewujudkan ketahanan pangan dan belum mampu berdaulat di dalam komoditas pangan, karena masih tergantung impor. Tulus menyebut kebijakan HET maupun intervensi pasar yang telah diambil pemerintah selama ini seperti dalam kasus minyakgoreng, tidak akan efektif karena barangnya tidak dipegang oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan yang diambil justru melawan pasar dan tidak market friendly. Tulus menilai kebijakan tersebut, hanya sekedar coba-coba dan terkesan politis. Sebab, permasalahan dari sisi hulunya tidak disentuh pemerintah. Jika timbul kontroversi di masyarakat, maka akan ada yang tampil tiba-tiba untuk mengatasi hal ini. “Aneka kebijakan terkait minyak goreng, membuat masyarakat sebagai konsumen menjadi ‘kelinci percobaan’,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI ini. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menambahkan, pemerimtah tidak cukup mampu untuk mengendalikan pasar. Hal itu terlihat dengan munculnya monopoli, kartel dan mafia dalam hampir setiap produk yang ada di pasar. “Selama hal ini masih ada, maka gejolak harga bahan pangan akan terus terjadi. Lonjakan harga pangan akan terus terjadi dari waktu ke waktu, sebab kebijakan untuk menghadapi hal itu juga tidak pernah berubah secara signifikan,” tegas Pieter. Dikatakan, inflasi Indonesia dipengaruhi oleh gejolak harga bahan pangan dan barang-barang bersubsidi. Bila subsidi atas barang-barang tersebut dicabut atau dikurangi, maka akan mempengaruhi harga barang lain untuk bergejolak. “Pencabutan atau pengurangan subsidi atas listrik, gas, BBM, akan membuat barang-barang lain naik. Sebenarnya, polanya sudah terlihat dari masa ke masa. Harga bahan pangan juga bisa bisa bergejolak oleh karena sejumlah faktor,” ujarnya. Ketua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO ) Hasan Basri mengungkapkan, para pedagang selama ini yang kerap disalahkan terhadap kelangkaan komoditas pangan seperti minyak goreng. Bahkan dituduh melakukan penimbunan dan menaikkan harga semena-mena. “Kita mengambil dari produsen-produsen besar, kami tidak bisa menaikkan harga barang, harganya sudah ditentukan 5 persen dari HET, itu sudah menjadi kebijakan pemerintah,” kata Hasan Basri. Kondisi sebenarnya, kata Basri, stok minyak goreng langka dari produsen, sehingga pedagang diminta menunggu dalam kurun 1-2 minggu, paling lama satu bulan untuk mendapatkan pasokan minyak goreng secara normal. “Jadi kita menunggu kondisi stabil, seperti itulah yang dirasakan pedagang,” katanya. Hasan mengatakan, para pedagang tidak paham terhadap persoalan politik dan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Para pedagang berharap hanya bisa berjualan dan bisa menghidupi keluarganya secara layak. “Kami pedagang dan masyarakat bawah ini tolong diperhatikan, kita tidak minta macam-macam. Yang kami inginkan, kami bisa menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, memberikan kesehatan kepada keluarga. Kami cuma itu saja, dan kami ingin pemerintah selesaikan persoalan bangsa ini jauh lebih berkurang,” tandasnya. (*)
Kementerian ATR/BPN Tepis Isu Harga Tanah di IKN Naik Tinggi
Jakarta, FNN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menepis isu mengenai harga tanah di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang melambung tinggi hingga 10 kali lipat. \"Sejauh ini sih saya belum dapat laporan ya kalau isunya di sana itu harganya melambung tinggi. Namanya juga isu, jadi kalau isu tidak dapat kita percaya. Jadi harus kita lihat, cari informasi dulu ke sana apa benar ada cerita seperti itu,\" kata Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor juga membantah adanya kenaikan harga tanah di wilayah IKN Nusantara yang melonjak lima hingga 10 kali lipat. Isran Noor menegaskan bahwa tanah yang akan dibangun IKN adalah tanah milik negara berupa tanah hutan produksi yang selama ini diusahakan sebagai tanaman hutan industri. Dia menyebut apabila ada spekulan yang bermain dengan melambungkan harga tanah di luar area pembangunan IKN akan sia-sia karena tidak akan ada yang mau membelinya dengan harga tinggi. Yulia menegaskan bahwa penetapan kebijakan yang terkait mengenai spekulan dan harga tanah di IKN akan menjadi kewenangan Kepala Otorita IKN yang baru saja ditetapkan oleh Presiden. Dia mengatakan Kementerian ATR/BPN bertugas dalam pengaturan tata ruang baik di IKN maupun wilayah sekitarnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya juga sudah membuat Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengendalian peralihan penggunaan tanah dan perizinan pada kawasan calon ibu kota negara dan kawasan penyangga. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengendalian atas peralihan dan penggunaan tanah pada kawasan calon IKN dan penyangga. Disebutkan juga bahwa pejabat daerah terkait diminta tidak menerbitkan izin baru, perpanjangan, rekomendasi di kawasan calon IKN dan kawasan penyangga sesuai kewenangannya kecuali untuk kepentingan pemerintah. Selain itu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur juga menerbitkan Surat Edaran bernomor HP.01.03/205-64/II/2022 yang isinya mengatur tentang pembatasan penjualan atau pembelian tanah di kawasan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Surat edaran tersebut bertujuan guna mengendalikan peralihan atau transaksi jual beli tanah yang tidak wajar, yakni satu orang membeli tanah dalam jumlah yang sangat besar. (mth/Antara)
Menkominfo: Satelit Kltifungsi Bisa Bantu Perataan Akses Internet
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate mengatakan pengadaan satelit multifungsi dapat membantu pemerintah menyelesaikan target penyediaan akses layanan internet. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers \"Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Penyediaan Hot Backup Satellite (HBS) dan Jasa Pengoperasian\" yang berlangsung hibrida dari Kempinski Hotel, Jakarta, Selasa (15/03), dikutip dari siaran pers. Ia menyebutkan bahwa saat ini pihaknya telah menggelar 360.000 Km fiber optik di darat dan dasar laut. Namun, hal tersebut belum cukup mengingat masih terdapat titik-titik di wilayah Indonesia yang belum terhubung secara merata. \"Tidak semua kita bisa hubungkan dengan jaringan fiber optik di Indonesia, jadi kita harus melakukan kombinasi dengan dengan microwave link berupa komunikasi satelit,” kata Johnny. Agar layanan komunikasi satelit bisa optimal, Johnny mengatakan Kementerian Kominfo memilih teknologi terbaru dan sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan di ekuator. Untuk pengadaan satelit, ia mengatakan pihaknya telah meminta untuk menyiapkan satelit dengan teknologi software defined satellite, yakni satelit yang wilayah layanannya dapat diatur melalui software-nya di hulu. \"Nah, akan kita pelajari dan mudah-mudahan teknologi yang baru ini akan memberikan atau memungkinkan harga-harga satelit yang lebih kompetitif lagi,\" ujarnya. Johnny mengatakan HBS merupakan cadangan untuk SATRIA-I menggunakan teknologi very high-throughput sedang dibangun dan dijadwalkan selesai pada pertengahan 2023. Satelit HBS juga menyediakan kapasitas tambahan bagi infrastruktur jaringan internet. \"Dari sisi bandwith, HTS dengan teknologi yang baru ini memiliki kapasitas yang setara dengan Satelit SATRIA-I. Untuk jelasnya, 150 Gbps ini dipakai oleh BAKTI Kominfo sebesar 80 dan lebihnya akan dipakai negara-negara di sekitar ASEAN. Penggunaan sendiri oleh PSN untuk menggantikan kebutuhan Satelit Nusantara-2 yang gagal diletakkan di orbit pada April tahun 2020 yang lalu,\" katanya. Johnny menegaskan pihaknya juga telah mempertimbangkan aspek teknis oleh operator, pengguna, maupun pabrik pembuatan satelit. \"Sudah pasti diperhitungkan, dianalisa dengan baik. Jadi jelas ya, satelit ini adalah Ka-band, sedangkan satelit milik Telkom adalah Ku-band dan C-band, sehingga tidak akan saling mengganggu,\" katanya. (mth/Antara)
Soal IKN, PKS Ingatkan: Berkacalah dari Pembangunan Tol Laut yang Gagal!
Jakarta, FNN – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah menyoroti soal pembangunan infrastruktur secara masif dan besar-besaran yang akan dilakukan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Hidayatullah, biaya yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah pasti akan sangat besar. Selain itu, ia pun meragukan kemampuan Pemerintah dalam mengelola proyek besar, berkaca dari proyek Tol Laut yang dinilainya gagal. Mengubah wilayah kosong menjadi Ibukota negara tentu menjadi tugas yang kompleks bagi Pemerintah Indonesia. Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian. “Berdasarkan catatan kami, dalam periode pemerintahan Jokowi, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuannya,” kata Hidayatullah dalam keterangan pers kepada wartawan, Selasa (15/03). Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara I ini pun menyebutkan sejumlah proyek yang dinilainya gagal tersebut. Salah satunya adalah pembangunan Tol Laut yang digencarkan sejak Tahun 2015. “Realisasi anggaran untuk kebijakan Tol Laut bersubsidi mencapai Rp 1,61 triliun untuk periode tahun 2016-2020. Puncaknya ada pada tahun 2020 yang mencapai Rp 364,14 miliar,” lanjutnya. Menurut Hidayatullah, total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp 50 triliun. Namun, “Sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan,” ungkapnya. Hidayatullah mengungkapkan, data menunjukkan bahwa disparitas harga antara daerah Barat yang direfleksikan oleh Ibukota DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, untuk barang tertentu disparitas harga yang terjadi lebih buruk dibandingkan yang terjadi pada 2016. “Misalnya, harga komoditas bawang merah 60% lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20%,” tuturnya. Selain itu, tampak bahwa anggaran banyak yang digunakan untuk subsidi, dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya tingkat dependensi yang tinggi dari program pembangunan tol laut tersebut terhadap anggaran negara. “Kasus kegagalan tol laut tentu menimbulkan keraguan bagi kita, apakah Pemerintah Indonesia mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah ibukota baru dalam waktu 2 tahun, tanpa membebani anggaran negara. Padahal, kemampuan finansial Indonesia saat ini masih perlu diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya. (mth)
Sandiaga Dorong UMKM di Evermos Turut Serta dalam Tatanan Ekonomi Baru
Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya mendorong UMKM yang telah tergabung di dalam platform social commerce Evermos dapat menjadi bagian dari tatanan ekonomi baru pasca-pandemi. Hal tersebut, ujarnya, sejalan dengan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong peran kewirausahaan sebagai bagian dari tatanan ekonomi baru di era pemulihan setelah pandemi. \"(Dengan kehadiran Evermos), kami merasakan suatu kebermanfataan yang baik bagi kebangkitan ekonomi, terbuka peluang usaha, dan lapangan kerja,\" kata Sandiaga saat hadir dalam konferensi pers virtual, Selasa. Menurutnya, Evermos harus menjadi platform yang dapat mendukung reseller untuk berjualan tanpa modal dan stok produk mengingat hal tersebut merupakan cara berbisnis baru saat ini di mana rantai pasok (supply chain) diamankan. Ia mengatakan dirinya bersama Direktur Tata Kelola dan Ekonomi Digital Kemenparekraf Selliane Halia Ishak turut mengapresiasi platform Evermos yang telah memberi dukungan terhadap ratusan ribu UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital melalui aplikasi. Menurut Sandiaga, Evermos tepat menyasar kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang sudah mencapai 61 persen namun belum mampu meningkatkan kualitas dari sisi proses bisnis. \"Dengan Evermos, kami harapkan kontribusi UMKM akan terus meningkat menuju 65 persen di tahun selanjutnya dan 97 persen lapangan pekerjaan,\" ujarnya. Sandiaga menyebutkan kontribusi sektor ekonomi kreatif meningkat, termasuk kuliner, kriya, fesyen, dan 14 subsektor lainnya, yang sudah mencapai 15 miliar dolar AS. Selain itu, sektor ini juga sudah membuka kesempatan bagi masyarakat dengan sekitar 20 juta lapangan kerja yang tersedia di seluruh Indonesia. Dalam mengelola bisnis di platform social commerce, Sandiaga berharap agar para pelaku usaha, termasuk UMKM dan Evermos, turut berperan dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk terus menjual dan memasarkan produk buatan Indonesia. (mth/Antara)
POPULER
