NASIONAL
Tinjau Pabrik di Palembang, Kapolri Minta Produksi Minyak Curah Ditingkatkan
Palembang, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pabrik minyak goreng ke PT. Tunas Baru Lampung (PT. TBL), Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (1/4/2022). Kegiatan itu untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga dari minyak goreng.\"Baru saja kita melaksanakan peninjauan untuk mengetahui secara langsung terkait produksi khususnya minyak curah, yang memang kita ingin pastikan setelah ditetapkannya harga eceran tertinggi (HET) maka minyak curah kita harapkan segera ada di pasar,\" kata Sigit usai melakukan peninjauan.Dalam tinjauannya, Sigit meminta kepada pihak produsen untuk meningkatkan jumlah produksi khususnya terhadap minyak goreng jenis curah. Apalagi, kata Sigit, PT. TBL telah mendapatkan kuota produksi dari Kemenperin sebesar 1.400 ton untuk bulan April, yang tadinya di Maret hanya 560 ton/bulan.Dengan peningkatan jumlah produksi tersebut, Sigit berharap, stok atau ketersediaan minyak goreng curah dalam keadaan aman dan cukup guna memenuhi kebutuhan atau permintaan dari masyarakat.\"Tentunya kita ingin pastikan bahwa setiap hari produksi minyak curah betul-betul terdistribusi, tentunya nanti setelah kebutuhan di Palembang terpenuhi, silahkan untuk diatur ke wilayah lain seperti Jambi dan wilayah lainnya sesuai kebutuhan yang akan diatur,\" ujar eks Kabareskrim Polri itu.Meski begitu, dalam tinjauannya kali ini, Sigit mengaku pihak pabrik menyampaikan ada sedikit permasalahan soal kekurangan bahan baku buah tandan segar. Mendengar hal itu, Sigit menyebut akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.\"Namun demikian kita harapkan produksi dari target yang diberikan Kemenperin betul-betul bisa dipenuhi oleh PT. TBL,\" ucap mantan Kapolda Banten itu.Ditingkatkannya produksi minyak curah, kata Sigit, juga merupakan antisipasi untuk menghindari kekurangan minyak goreng curah ketika memasuki bulan Ramadan nanti.\"Karena kita akan masuk bulan Ramadan, sehingga diharapkan segera bisa terpenuhi. Karena memang minyak ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita yang selama ini memiliki ketergantungan terhadap minyak curah, khususnya pedagang kaki lima dan kelompok masyarakat tertentu yang kita lihat sangat membutuhkan. Kita harapkan bisa ditingkatkan,\" tutup Sigit. (mth/Antara)
Rocky Gerung: Dunia Internasional Menilai Indonesia Negara dengan Indeks Demokrasi Terburuk Sejak Era Jokowi
Jakarta, FNN - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung mengatakan bahwa dunia internasional sudah menilai Indonesia sebagai salah satu negara terburuk dalam indeks demokrasi sejak dipimpin oleh Jokowi. \"Jadi terlihat bahwa memang indeks demokrasi yang dibuat oleh berbagai macam peneliti asing itu menunjukkan bahwa Indonesia memang memburuk dalam demokrasi di era kepemimpinan Jokowi,\" kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat 01 April 2022. Buruknya demokrasi di Indonesia dipicu oleh tabiat rezim Jokowi yang senang memecah belah parpol, organisasi mahasiswa hingga terakhir Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia). Rocky juga membantah anggapan Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku bahwa dirinya menjunjung tinggi demokrasi, terlebih jika dikaitkan dengan isu klaim big data yang dia ungkapkan. Sebaliknya kata dia, Luhut justru berupaya mengambil alih otonomi masyarakat sipil dengan cara memainkan isu untuk memecah belah masyarakat. \"Jadi kalau Pak Luhut bicara demokrasi, mana ada demokrasi yang terlihat? Yang terjadi adalah upaya untuk mengambil alih otonomi masyarakat sipil. Caranya adalah ya diumpankan suatu peristiwa untuk memecah belah,\" tuturnya. Diketahui, Apdesi yang asli pimpinan Arifin Abdul Majid akhirnya membantah klaim yang menyebut bahwa pihaknya mendukung Jokowi tiga periode sebagaimana disampaikan oleh kelompok Surta Wijaya. Apdesi Surya Wijaya yang dipakai untuk mendukung Jokowi 3 periode ternyata dibentuk sehari sebelum deklarasi kebulatan ttekad di Istora Jakarta. Hadirnya Apdesi tandingan yang mengklaim mendukung Jokowi tiga periode menurut Rocky Gerung hanya memicu kecurigaan di kalangan masyarakat luas. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu menilai bahwa sejak awal Jokowi berupaya keras untuk melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai macam cara sejak menjabat sebagai Presiden RI. Dia juga menjelaskan, upaya melanggengkan presidential treshold 20 persen dan praktik pecah belah internal partai politik merupakan salah satu cara agar Jokowi dapat terus berkuasa. \"Akhirnya orang tahu bahwa ada APDESI yang tanda petik yang menemui presiden yang juga tanda petik. Dan dari awal kita tahu bagaimana pemerintahan Jokowi ini berupaya menguasai partai politik, bukan sekadar melanggengkan presidential treshold tapi juga memecah belah dari dalam,\" katanya. Rocky Gerung yang saat ini sedang naik gunung dan berada di Desa Sembalun kaki Gunung Rinjani mengaku menyebut bahwa masyarakat Desa Sembalun yang terletak di sekitar kawasan Gunung Rinjani menganggap seluruh kepentingan hidup mereka bisa diatur sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat. Masyarakat desa di sini (Desa Sembalun) menganggap seluruh kepentingan hidupnya itu bisa diatur sendiri sebetulnya, bahkan kalau pemerintah nggak terlalu banyak campur tangan justru diadvokasi oleh LSM, komunitas pendaki,\" kata Rocky. Rocky menilai kemandirian masyarakat Desa Sembalun juga menggambarkan bahwa kawasan desa tersebut seolah-olah seperti sebuah negara yang independen. Alumnus Universitas Indonesia itu menilai bahwa masyarakat Desa Sembalun seolah cuek terhadap berbagai isu gonjang-ganjing politik di Istana karena dianggap mampu mengurus kehidupannya sendiri. \"Jadi Sembalun ini seperti negeri yang mandiri sebetulnya, jadi kalau ada isu politik Jakarta mereka anggap \'Ya udahlah, silahkan Jakarta rame-rame, kami sebetulnya bisa mengurus diri sendiri\',\" pungkasnya. (Ida, sws)
PB IDI: Terkait Keputusan Dokter Terawan, Ini Merupakan Proses Panjang Sejak 2013
Jakarta, FNN - Tampaknya Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) masih perlu menjelaskan lagi mengapa melakukan Pemberhentian Tetap sejawat Prof. (HC) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, SpRad sebagai Anggota IDI. Pemberhentian Tetap atas Dokter Terawan itu dilakukan dalam Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXXI yang diselenggarakan di Banda Aceh pada 21 – 25 Maret 2022 lalu. Menurut IDI, salah satu upaya untuk menyehatkan bangsa adalah melalui profesionalisme di bidang kesehatan dan kedokteran, dan senantiasa berupaya untuk selalu meningkatkan dan memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau. Undang Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 telah menyatakan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran. \"Praktik Kedokteran harus dilaksanakan dengan berazaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta Perlindungan dan Keselamatan Pasien,\" ungkap Ketua Umum PB IDI Dr. Mohammed Adib KhumaidiSp.OT. Amanah UU Praktik Kedokteran, telah sangat jelas disebutkan bahwa Pengaturan Praktik Kedokteran bertujuan; (1) Memberikan Perlindungan kepada Pasien, (2) Mempertahankan dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Medis yang diberikan oleh dokter dan Dokter Gigi; dan (3) Memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat, dokter dan dokter gigi. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada dokter, pasal 50 UU Prakrtik Kedokteran menyatakan; “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh Perlindungan Hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional”, tentu Ikatan Dokter Indonesia sangat konsen mendukung Pemerintah dalam mencapai tujuan Praktik Kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang Praktik Kedokteran. Penerapan standar profesi dan standar prosedur operasional merupakan kunci dalam menjamin pelayanan yang bermutu kepada pasien dan perlindungan hukum bagi dokter. Bagian dari standar profesi adalah standar etik yang diejawantahkan dalam Kode Etik Kedokteran. \"Ini menjadi norma penting dalam menjalankan praktek kedokteran, selain tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini,\" kata Dokter Adib KhumaidiSp.OT dalam siaran pers PB IDI yang diterima FNN. Setiap dokter Indonesia dimanapun berada di republik ini, selama berkaitan dengan aktifitas profesinya, akan terikat dengan standar-standar, kode etik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dokter Indonesia mempunyai peran sebagai agent of treatment, juga diharapkan menjadi agent of development, agent of change dan pada tahun 2017 yang lalu ditambahkan peran penting sebagai agent of defence. Menurut Dokter Adib, PB IDI adalah struktur kepemimpinan tertinggi organisasi IDI yang melaksanakan, dan mengurus kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bersifat nasional yang diputuskan dalam Muktamar. Sesuai dengan AD ART dan Ortala “Muktamar mempunyai kekuasaan dan wewenang Mengesahkan Pemberhentian Tetap Anggota IDI.” Muktamar IDI merupakan kekuasaan tertinggi organisasi IDI sebagai forum pelaksanaan kedaulatan seluruh anggota IDI. Muktamar adalah musyawarah nasional dokter Indonesia yang diberi nama “Muktamar Ikatan Dokter Indonesia” yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun. Pada Mukhtamar XXXI di Banda Aceh yang diselenggarakan pada 21 – 25 Maret 2022 lalu, dihadiri oleh seluruh perwakilan IDI Wilayah, IDI Cabang, perhimpunan dan keseminatan serta kolegium. Muktamar ke-31 ini banyak melahirkan beberapa Rekomendasi dan Putusan, juga Pengukuhan Dr. Moh. Adib Khumaidi, SpOT yang terpilih pada Mukhtamar XXX di Samarinda Tahun 2018 untuk memimpin menjadi Ketua PB IDI Periode 2022 – 2025 dan juga Terpilih President Elect dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H Periode 2022 – 2025. Selain agenda pemilihan Ketua Umum PB IDI, Mukhtamar IDI juga telah memilih dr. Djoko Widyato JS, DHM, M.H.Kes sebagai Ketua MKEK PB IDI; Dr. dr. Setyo Widi Nugroho, SpBS(K) sebagai Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI); Dr. dr. Ika Prasetya Wijaya, SpPD-KKV sebagai Ketua Majelis Perkembangan Pelayanan Keprofeian (MPPK). Muktamar IDI XXXI juga telah melahirkan beberapa rekomendasi diantaranya: a. Transformasi Organisasi IDI Baru/ IDI Reborn; b. Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan dan Pendidikan kedokteran; c. IDI menjadi mitra strategis pemerintah dan sinergitas stakeholder Kesehatan; d. Pemberhentian Tetap dr, TAP sebagai Anggota IDI; e. Dan banyak rekomendasi lain yang dihasilkan di Muktamar ke-31 ini. PB IDI menghormati dan mematuhi hasil Keputusan Mukhtamar XXXI serta akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai hasil ketetapan Muktamar IDI Nomor 13/MIDIXXXI/03/2022 tentang Penegakkan Sanksi dengan mengacu pada ketentuan AD/ART dan ORTALA Ikatan Dokter Indonesia. Keputusan Muktamar IDI XXI tersebut telah memutuskan dan menetapkan; Meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan Pemberhentian Tetap sejawat Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, SpRad sebagai Anggota IDI. \"Keputusan Mukhtamar IDI XXI juga memberikan kepada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia selambat-lambatnya waktu 28 (dua puluh delapan hari kerja) untuk melaksanakan putusan tersebut,\" ungkap Dokter Adib. PB IDI sebagai unsur pimpinan tingkat pusat yang menjalani fungsi eksekutif organisasi, berkewajiban untuk menjalani putusan Muktamar. Dalam menjalani putusan Muktamar tersebut, PB IDI diberikan ruang untuk melakukan sinkronisasi hasil Muktamar baik dari siding pleno, komisi dan sidang-sidang khusus. \"Terkait dengan keputusan tentang Dr TAP, ini merupakan proses Panjang sejak tahun 2013 (sesuai dengan laporan MKEK), dan hak-hak beliau selaku anggota IDI telah disampaikan oleh MKEK untuk digunakan mengacu kepada ketentuan AD ART dan tata laksana organisasi,\" lanjut Dokter Adib. Seluruh Dokter Indonesia terikat kepada sumpah untuk tunduk dan taat terhadap norma etik sebagai keluhuran profesi kedokteran. Pembinaan serta penegakan standar/norma etik di dalam profesi kedokteran menjadi tanggung jawab IDI guna menjamin perlindungan hak-hak dokter dan pasien serta keselamatan pasien. (mth)
Gorden Baru Anggota DPR, Rocky Gerung: Mereka Pikir Kalau Gorden Tebal Bisa Menutupi Korupsinya
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengadakan lelang pengadaan gorden dengan pagu anggaran sebesar Rp 48.745.624.000 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 45.767.446.332 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pengadaan di 505 unit rumah jabatan di mana nilai satu set gorden untuk satu rumah akan berada di angka sekitar Rp 80 juta di luar pajak atau Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak. \"Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya,\" kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022). Proyek penggantian gorden yang memakan puluhan miliar menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk warganet. Ada ribuan cuitan tentang \'48,7 M\' menjadi trending tropic di Twitter pada Senin (28/03/2022). Warganet dibuat terheran-heran dan mempertanyakan keputusan ini. Mereka merasa janggal dengan angka fantastis yang diperlukan untuk membeli gorden. Beberapa warganet turut mengusulkan agar anggaran tersebut digunakan untuk mengatasi persoalan lainnya yang terjadi di masyarakat. \"48,7 M boleh gak sih dibeliin minyak aja?\" ujar warganet. \"Wow, angkanya fantastis banget. Bisa kebayang gak kalau dana 48,7 M + 11 M itu dipakai buat renovasi bangunan sekolah yang mangkrak di daerah terpencil atau bikin jembatan penyeberangan di desa-desa terisolir biar anak-anak sekolah ga perlu lagi susah nyebrangin sungai buat sekolah,\" sahut warganet yang lain. Seperti diketahui, tak hanya berencana mengganti gorden, rupanya DPR turut mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliar untuk pelapisan aspal hotmix area kompleks parlemen. Menanggapi rencana pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa wakil rakyat tidak punya empati di tengah kesulitan ekonomi yang didera masyarakat. “Ini nggak punya hati dan tidak punya otak. Gorden itu bukan kebutuhan dasar anggota DPR. Mereka pikir kalau gordennya tebal, maka mata rakyat tidak bisa melihat bahwa mereka koruptor. Apa yang mau ditutupi,” kata Rocky dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 31 Maret 2022. Rocky menduga ada modus korupsi dalam pengadaan gorden tersebut. “Anggota DPR memasukkan angka ke dalam anggaran DPR supaya dia mendapat uang dan mungkin cuma dibelikan sepersepuluh dari harganya. Selebihnya dia pakai. Siapa yang akan kontrol bahwa anggota DPR betul-betul pakai buat beli gorden dengan angka yang sangat fantastis,” tegasnya. Rocky tak habis pikir dengan kelakuan para wakil rakyat. Dalam keadaan masyarakat dalam kesusahan, anggota dewan malah pamer horden. “Ngapain pamer horden, mustinya anggota DPR pamer otaknya itu. Ajaib memang negara ini,” paparnya. (ida, sws)
Rezim Ini Harus Busuk Dulu Baru Jatuh
Jakarta, FNN - Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengklaim seluruh kepala desa mendukung rencana Dukungan Jokowi 3 Periode. Menurut dia, para kades rela mendukung Jokowi karena semua permintaan telah dikabulkan. “Apa yang kita inginkan, Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, Beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan,” ujarnya kepada wartawan. Presiden Joko Widodo tak merespons usulan yang dilontarkan para peserta itu. Jokowi hanya menyapa para peserta seraya membagikan kaus berwarna hitam dengan gambar wajahnya. “Ini kepala desa juga ngerti. Pasti uangnya belum sampai. Jadi dia tunda dulu. Mungkin baru 25 persen DPnya. Nanti menjelang lebaran baru dapat separuh. Setelahnya baru dapat penuh,” ungkap Rocky Gerung. “Kepala desa juga pinter karena mereka juga tahu bahwa ini semua diatur saja orkestrasinya,” ujar Rocky dalam wawancaranya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Rabu, 30 Maret 2022. Jadi, lanjutnya, kalau belum ada dana yang dijanjikan atau mungkin amplop yang mereka bawa pulang terlalu kecil mereka sepakat tunda dulu. “Jadi, mereka justru mempermainkan kekuasaan. Itu hal yang biasa saja. Kita ngertilah soal-soal begitu. Ini yang disebut sebagai hal yang musti terjadi,” ujar Rocky. Jadi kalau orang menganggap kok bisa begitu, kalau Rocky justru bergembira karena teorinya memang begitu. Teori perubahan sosial yang beberapa bulan lalu kita kembangkan yaitu “pembusukan politik”, memang musti begini. “Ini namanya pembusukan politik, jadi bagus juga. Kalau nggak busuk susah dia jatuh. Jadi memang harus ada pembusukan dulu,” tegas Rocky. Jadi mumpung mau lebaran, ya sudah. Tunggu nanti habis lebaran. Artinya, dalam masa nunggu itu musti dicicil. “Ini paket lengkap, adanya kebulatan tekad, kepala desa diorganisir,” ungkap Rocky. (mth)
Kebulatan Tekad Dukung Jokowi, Mengekor Orde Baru
Jakarta, FNN – Rencana dukungan pada Presiden Joko Widodo 3 periode akan dilakukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) setelah Idul Fitri 1443 Hijriah. Menurut Ketua Umum Apdesi Surtawijaya, deklarasi itu akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode. “Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah, kan ini bukan cerita, ini fakta,” kata Surtawijaya saat ditemui wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Surtawijaya menyampaikan sebenarnya deklarasi akan dilakukan hari itu juga di depan Presiden Jokowi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melarang deklarasi itu. Sebelumnya, seruan Jokowi 3 periode itu diteriakkan oleh sejumlah peserta Silaturahmi Nasional Desa 2022. Bahkan, usulan itu disampaikan di depan Presiden Joko Widodo. “Karena Pak Luhut yang bikin orkestrasinya. Jadi sebagai konduktornya, dia musti melarang karena mungkin instrumen latar belum tiba. Jadi, ini panitia yang musti lengkap. Tadi terbaca bahwa memang ambisi kekuasaan itu tidak mungkin dihentikan,” kata Rocky Gerung. Saat wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu 30 Maret 2022, itu Rocky sudah menduga dari awal bahwa ini akan berlangsung terus. Nanti juga akan ada ikatan alumni perguruan tinggi dan macam-macam yang juga akan dikerahkan dengan cara yang sama. “Jadi kelihatan presiden Jokowi dan rezimnya tidak punya ide lain selain meniru-niru pekerjaan orde baru. Kan ini semua teori orde baru. Dulu juga begitu, sama,” lanjut Rocky. Kepala desa dikumpulkan, kemudian bikin kebulatan tekad. “Tapi Pak Harto bisa melakukan itu karena ada semacam kepercayaan bahwa pembangunan harus dijalankan terur-menerus,” ujar Rocky. Jadi teknokrat Presiden Soeharto kompak untuk membuat itu semua. “Kalau sekarang teknokratnya berantakan, sehingga dicari cara amplop kepala desa tebel-tebel,” ungkap Rocky. Ia menyebutm, ini yang disebut sebagai duit haram terakhir yang musti dibagi habis. Ini secara etis nggak mungkin, secara posisional nggak mungkin. “Jadi, memang cuma ini pertaruhan Pak Jokowi karena kalau tidak ada cara semacam ini setelah lengser beliau bisa dipersoalkan KPK atau Kejaksaan,” ujar Rocky. Oleh karena itu, kata Rocky, orkestrasi itu musti dilanjutkan. “Dan kalau Pak Jokowi punya kemampuan kenegarawanan, dia nggak mungkin melakukan ini. Tapi diem-diem dia juga sponsorin,” lanjutnya. “Buktinya dia datang ke situ. Kalau Pak Jokowi tidak mau tiga periode, ya nggak usah datang,” tegas Rocky. “Dia tahu bahwa itu akan dipake untuk mengelu-elukan dia dan minta beliau tiga periode. Jadi, permainan ini terlalu dangkal. (mth)
Jumhur Hidayat: Jangan Sampai Saya Dipaksa Anggota Umumkan Mogok Nasional Pelabuhan
Jakarta, FNN - Semakin berkembangnya perekonomian suatu bangsa akan ditandai dengan lalulintas barang yang semakin banyak dan beragam. Karena dalam skala besar maka jalur laut atau maritim pastilah yang akan ditempuh. \"Pekerja Maritim harus siap menyongsong dinamika ekonomi itu,\" kata Jumhur Hidayat, di Wikayah Puncak Bogor saat memberi sambutan dalam Munas VI FSPMI-KSPSI (29/3/22). Ketua Umum DPP KSPSI itu mengatakan perlunya peningkatan kualitas Pekerja Maritim dan berbagai instansi terkait harus bersinergi untuk itu. \"Saya dapat info Saudara-saudara seperti dibiarkan sendiri, bahkan malah mau ada sistem baru yang membuat kesejahteraan Pekerja Maritim sekarang makin tidak pasti. Ini ndablek namanya. Bina dan bantu aja belum, malah mau ganti sistem,\" tegas Jumhur yang disambut tepuk tangan riuh peserta Munas. Para anggota FSPMI yang mayoritas bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di berbagai pelabuhan laut ini, tidak hanya berkiprah di pelabuhan di Jawa tapi bahkan hingga ke Merauke. Di Merauke saja ada 4200 Pekerja, belum lagi puluhan ribu Pekerja Bongkar Muat lainnya yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. \"Pekerja yang ada di bawah KSPSI, tersebar hingga lebih dari 140 pelabuhan besar hingga kecil, internasional maupun domestik. Artinya kalau mau ada perubahan sistem maka harus berdialog dengan mereka, jangan main ganti semaunya. Jangan sampai nanti saya didesak dan dipaksa anggota untuk umumkan mogok pelabuhan secara nasional,\" kata Jumhur dengan geram. Seperti diketahui saat ini Pelindo dan Otoritas Pelabuhan akan menggantikan sistem bongkar muat di pelabuhan, sehingga Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tergabung dalam Koperasi Primer TKBM akan dihapuskan. Padahal sistem Koperasi ini sudah berjalan puluhan tahun dan berjalan lancar walau tanpa dukungan dari Otoritas Pelabuhan dan Pelindo. (mth)
Wamenhan Temui Komisi I DPR Sampaikan Pergeseran Anggaran
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Muhammad Herindra menemui pimpinan dan anggota Komisi I DPR untuk menyampaikan keinginan pergeseran anggaran.\"Hanya menyampaikan jika Kementerian Pertahanan akan menggunakan dana cadangan sebesar lima persen dari pagu anggaran,\" kata Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Menurut Boby, keinginan dari Kemenhan itu telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.Boby menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022, setiap kementerian/lembaga diharuskan untuk mencadangkan lima persen dari total anggaran yang disebut automatic adjustment.Saat ditanyakan terkait penggunaan alokasi anggaran lima persen itu, Boby menegaskan Komisi I DPR tidak punya kewajiban membahas program penggunaan anggaran di satuan tiga.\"Tidak semuanya, sebagian anggaran dari total cadangan lima persen yang digeser. Sekitar dua sampai tiga triliun,\" ujar Boby.Tahun Anggaran 2022, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp133,9 triliun. Adapun lima persen dana cadangan diperkirakan sebesar Rp6,69 triliun.Sebelumnya, Kementerian Keuangan memblokir sementara anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp39,71 triliun.Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan langkah itu dilakukan dalam rangka penerapan kebijakan automatic adjustment atau penyesuaian otomatis.Kebijakan automatic adjustment saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, tepatnya pada Pasal 28 ayat 2. Kebijakan diterapkan untuk menggantikan langkah refocusing anggaran.\"Tahun ini kami minta setiap kementerian dan lembaga untuk memilih program yang paling tidak prioritas, sehingga bisa menyisihkan 5 persen dari anggaran mereka untuk tidak disalurkan terburu-buru,\" kata Isa.Anggaran tersebut baru dapat digunakan saat pemerintah merasa tidak akan melakukan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengatasi pandemi COVID-19 ataupun kebutuhan mendesak lain selepas semester I tahun 2022. (mth/Antara)
Menko Airlangga Memperpanjang PPKM di Luar Jawa-Bali
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperpanjang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali dari 29 Maret hingga 14 April 2022.\"Kriteria Penerapan Level PPKM di luar Jawa-Bali adalah berdasarkan Level Situasi Pandemi COVID-19, yaitu transmisi komunitas seperti jumlah kasus, kematian, dan rawat inap, serta kapasitas respon mulai dari testing, tracing, hingga treatment,” kata Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.Indikator berupa tingkat vaksinasi dosis 2 yang minimal 45 persen dan vaksinasi lansia dosis 1 yang minimal 60 persen juga dijadikan indikator penerapan PPKM.\"Kabupaten atau kota yang tidak memenuhi ambang batas akan dinaikkan satu level PPKM-nya, dengan pengecualian bagi kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk kurang dari 200 ribu orang dan kasus konfirmasi kurang dari 2 kasus per 100 ribu penduduk,\" katanya.Berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 26 kabupaten kota di luar Jawa dan Bali menerapkan PPKM level 1, 250 kabupaten kota menerapkan PPKM level 2, dan tersisa 109 kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 3.Kegiatan ibadah Ramadhan seperti shalat tarawih dan tadarus juga diperbolehkan dilakukan di masjid, sebagaimana arahan dan hasil rapat terbatas evaluasi PPKM minggu lalu.Untuk itu Airlangga meminta kepada kepala daerah agar mengantisipasi potensi penyebaran COVID-19 meningkatkan cakupan dua dosis vaksinasi ditambah booster terutama bagi lansia, menjelaskan kepada masyarakat bahwa vaksinasi selama Ramadhan tidak membatalkan puasa sebagaimana Fatwa MUI, dan menegakkan protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah.Ia juga meminta ketentuan wajib vaksinasi booster dan antigen bagi orang yang akan mudik lebaran ditegakkan, serta fasilitas kesehatan diminta bersiap untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus positif COVID-19 pasca Ramadhan dan Idul Fitri. (mth/Antara)
CBA: Ada Proyek Janggal di Kominfo
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam 4 tahun (2019-2022) melaksanakan proyek 4 pengadaan jasa survey dan penyusunan indeks kemerdekaan pers (setahun sekali). Proyek ini di bawah satuan kerja Sekretariat Dewan Pers dan total anggaran yang dihabiskan Rp 8.768.102.200. \"Terkait proyek ini Center for Budget Analysis (CBA) menemukan beberapa potensi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara,\" ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman kepada FNN, Selasa (29/3/2022). Pertama, lanjutnya, waktu pengumuman prakualifikasi sampai pengumuman pemenang dari keempat proyek ini rata-rata membutuhkan waktu yang lama, paling cepat 34 hari dan yang terlama bisa sampai 56 hari, waktu ideal seharusnya tidak sampai 25 hari. \"Selain lamanya waktu proses tender, dua proyek pengadaan jasa penyusunan indeks kemerdekaan pers tahun anggaran 2021 dan 2022 tendernya dikerjakan pada kuartal 4 (bulan November-Desember). Waktu pengerjaan di akhir tahun juga sangat rawan penyelewengan,\" kata Jajang Nurjaman. Kedua, penentuan pagu dan harga perkiraan sendiri serta nama tender oleh Kominfo diragukan integritasnya. Berdasarkan pendekatan analisa potensi penyimpangan, semakin sedikit karakter atau tidak jelas nama proyek semakin tinggi potensi penyimpangannnya. Sebagai contoh, penggunaan nama proyek di tahun 2020 dan 2021 yakni Jasa Konsultan Survey Indeks Kemerdekaan Pers, meskipun namanya sama namun penetapan pagu jauh berbeda di tahun 2020 1.898.131.000 sebesar Rp dan tahun 2021 Rp 3.300.000.000. Hal ini bisa berdampak mahalnya nilai tender dan pemborosan uang negara. \"Terakhir, dari 4 proyek indeks kemerdekaan pers 3 proyek dimenangkan oleh perusahaan yang sama yakni PT Persero Sucofindo yang beralamat di Graha Sucofindo Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34 RT.04 RW.01 - Jakarta Selatan,\" ungkap Jajang Nurjaman. PT Sucofindo berturut-turut memenangkan tender dari tahun 2020 sampai 2022 dengan nilai proyek dari 3 tender ini sebesar Rp 7.059.520.600. Berdasarkan catatan di atas, CBA mendorong Aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan korupsi agar melakukan penyelidikan terkait 4 proyek Kominfo yakni proyek survey dan penyusunan indeks kemerdekaan pers. \"Panggil dan periksa pejabat terkait termasuk Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate sebagai penanggung jawab penguasa anggaran,\" tegas Jajang Nurjaman. (mth)
POPULER
