NASIONAL
Ekonom UMP: Perlu Kebijakan Terkait Minyak Goreng bagi UMKM
Purwokerto, FNN - Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Akhmad Darmawan mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan khusus terkait dengan pasokan minyak goreng bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).\"Pemerintah harus turun tangan terkait dengan minyak goreng karena nanti kalau UMKM terganggu, pertumbuhan ekonomi juga akan terganggu. Jangan sampai ada orang yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan sendiri yang akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi UMKM,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.Ia mengatakan jika UMKM bermasalah, semua akan bermasalah karena bisnis tersebut berjalan dari hulu ke hilir.Dia mencontohkan jika pendanaan pelaku UMKM berasal dari perbankan dan mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit akibat usahanya tidak bisa berjalan seiring dengan kelangkaan minyak goreng, hal itu akan menimbulkan permasalahan.\"Kalau ada permasalahan dengan bank, akan berimbas kepada semua, akhirnya akan terjadi inflasi yang cukup lumayan. Apalagi inflasi biasanya terjadi ketika puasa dan sebagainya,\" kata Wakil Rektor UMP Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Al Islam Kemuhammadiyahan itu.Selain itu, kata dia, perilaku para pelaku usaha juga harus mampu didampingi oleh pemerintah karena jika tidak ada pendampingan, bisa mengakibatkan terjadi krisis.Menurut dia, krisis bisa saja bermula dari salah satu komoditas pokok yang berimbas pada semua komoditas.\"Jadi, harus ada kebijakan khusus bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan minyak goreng sesuai kebutuhan. Kalau memang ada pembatasan bagi UMKM, ya jangan maksimal 2 liter per orang karena tentunya tidak akan mencukupi kebutuhan UMKM,\" kata Darmawan yang juga Ketua Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Banyumas.Dia mengatakan pemerintah juga perlu melakukan analisis untuk mengetahui di mana sebenarnya letak kemacetan distribusi minyak goreng.\"Ini kan masalah saluran distribusi karena kalau kita lihat produksinya, sebenarnya kan tidak terjadi masalah. Mungkin ada orang-orang yang \'agak nakal\' terkait dengan kelangkaan minyak goreng, ada saluran distribusi yang tersumbat,\" katanya.Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian semestinya bisa mengatasi permasalahan yang sebenarnya merupakan hal sepele.Selain itu, kata dia, masyarakat juga sebaiknya bersikap santai dalam menyikapi permasalahan minyak goreng di pasaran.\"Ini sebenarnya kan masyarakat terpengaruh dengan psikologis perdagangan. Mestinya masyarakat santai-santai sajalah, enggak usah terpengaruh, karena tidak semua harus menggunakan minyak goreng, kecuali memang yang industri rumah tangga dan sebagainya,\" katanya.Menurut dia, kondisi sekarang seperti dibuat masyarakat menjadi panik dan sebagainya, sehingga seolah-olah minyak goreng itu akan habis, padahal tidak demikian.Ia mengatakan jika masyarakat bisa menahan diri dan bersikap santai, sebenarnya tidak masalah karena yang tersumbat di jalur distribusinya.\"Seperti yang tadi saya sampaikan, ada orang-orang kuat yang bermain di distribusi ini (minyak goreng, red.) karena mungkin menghadapi puasa dan lebaran, ini kan nanti harapannya kalau permintaannya tinggi, barang enggak ada, harga akan melonjak tinggi,\" katanya.Meskipun menganut harga pasar, dia mengatakan pemerintah semestinya mengendalikan stok dan aliran distribusi minyak goreng yang baik. \"Kemudian, masyarakat jangan terlampau panik dengan masalah minyak goreng, sehingga nanti akan teratasi dengan lebih cepat,\" kata Darmawan. (mth)
Stok Minyak Goreng di Bulog Putussibau Kosong Sejak Akhir 2021
Kapuas Hulu, FNN - Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Putussibau Pramudya Wardana mengatakan hingga saat ini ketersediaan minyak goreng di gudang Bulog Putussibau masih kosong.Bahkan kekosongan stok minyak goreng tersebut terjadi sejak akhir Tahun 2021 hingga Februari 2022 saat ini.\"Kami sudah mengusulkan minyak goreng sebanyak lima ton ke Bulog Pontianak, tetapi saya tidak bisa memastikan kapan minyak goreng itu datang,\" kata Pramudya Wardana, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Selasa.Disampaikan Pramudya, selain mengusulkan minyak goreng, Bulog Putussibau juga mengusulkan gula sebanyak delapan ton, serta sejumlah komoditi lainnya seperti daging beku.Menurut dia, saat ini di gudang Bulog Putussibau hanya ada beras jenis medium sebanyak sebanyak 305 ton dan beras premium satu ton.\"Terkait kekosongan minyak goreng, kami akan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama dinas perdagangan,\" ucap Pramudya.Ia berharap minyak goreng, gula dan komoditi lainnya, bisa datang ke Bulog Putussibau sebelum bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kapuas Hulu Kasianus Kintoi mengakui hingga saat ini harga minyak goreng di Kapuas Hulu masih mahal.\"Untuk minyak goreng memang harganya masih tinggi, dikarenakan pedagang masih punya stok lama yang harga belinya juga cukup tinggi, jadi pedagang tidak mau menurunkan harga yang disamaratakan Rp14 ribu/liter seperti yang dianjurkan oleh pemerintah,\" kata Kintoi.Dikatakan Kintoi, Dinas Perdagangan Kapuas Hulu pernah melakukan pengecekan ke beberapa Alfamart yang ada bahwa mereka pernah menjual minyak goreng sawit premium dalam kemasan seharga Rp14 ribu/liter, tetapi persediaan terbatas dan dalam satu hari bisa habis terjual.\"Untuk langkah selanjutnya terkait masalah minyak goreng itu, kami masih menunggu regulasi yang jelas dari pusat,\" kata Kintoi. (mth)
Plt Sekjen Kemendagri Ajak Aparatur Berorientasi pada Pelayanan
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) berorientasi pada pelayanan, katanya saat melantik enam pejabat di lingkungan Kemendagri.Dalam keterangan dari Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri, yang diterima di Jakarta, Selasa, Suhajar mengatakan nilai inti ASN \"BerAKHLAK\", yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, harus terus diterapkan dalam memberikan pelayanan publik, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.\"Bapak Presiden minta agar kita satukan budaya kerja kita, yang sekarang kita sebut dengan \'BerAKHLAK\'. ‘Ber’ itu adalah berorientasi kepada pelayanan. Ini harus mulai dihafal, terus kita masukan ke dalam hati kita, lihat dalam diri kita apa kelebihan dan kekurangan dan bagaimana cara kita menerapkannya,\" kata Suhajar saat melantik Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta, Senin (21/2).Lebih lanjut, Suhajar mengatakan budaya berikutnya ialah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Budaya-budaya tersebut akan mendorong para aparatur bekerja dengan benar, katanya.Hal itu juga bakal mengubah paradigma aparatur dalam bekerja menjadi lebih optimal. Karenanya, dia meminta agar orientasi untuk memberikan pelayanan dapat diterapkan dalam menjalankan pekerjaan.\"Itulah yang dipatrikan oleh Pak Presiden dan diperintahkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri kepada kita. Kita ini adalah pelayan. Jadi, kalau ada pegawai negeri tak bersedia menjadi pelayan, tolonglah mencari pekerjaan lain,\" tegasnya.Dia juga mengajak para aparatur untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa esensi menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah melayani. Lebih khusus, tambahnya, pelayanan tersebut ditujukan kepada masyarakat, lembaga, maupun badan-badan yang bekerja untuk rakyat.\"Bagi organisasi-organisasi yang langsung berhubungan dengan rakyat, dia pelayan nyata. Dukcapil bagian dari itu, karena dia langsung melayani dokumen rakyat punya,\" ujarnya.Dia mencontohkan beberapa negara seperti Korea Selatan, Taiwan hingga Singapura, yang dinilai berhasil mengalami kemajuan pesat, karena negara tersebut berupaya bertransformasi menjadi organisasi pelayanan publik.Oleh karena itu, Suhajar kembali meminta agar para ASN, khususnya di lingkungan Kemendagri, menerapkan paradigma melayani, terlebih kepada masyarakat secara umum.Sebanyak enam pejabat yang dilantik Suhajar di Jakarta, Senin, ialah Widyaiswara Ahli Utama Kemendagri Suroyo, Kepala Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri Marisi Parulian, Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri Asmawa, Kepala Pusat Data dan Informasi Setjen Kemendagri Nurdin, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Sumule Tumbo, serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah Heru Tjahyono.Satu dari enam pejabat tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6/M Tahun 2022 tertanggal15 Februari 2022, sedangkan lima lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 821.22-152 tertanggal 18 Februari 2022. (sws)
Anies Putra Sang Fajar
Jauh sebelum menyandang gelar proklamator dan pendiri bangsa, penyambung lidah rakyat dan pemimpin besar revolusi, Soekarno lebih dulu dijuluki putra sang fajar saat ia baru saja dilahirkan. Putra yang awalnya bernama Kusno, dipenuhi semangat membebaskan negara bangsa dari kolonialisme dan imperialisme saat itu. Kini sejarah berulang, putra sang fajar itu lahir kembali mewujud Anies yang berhadapan dengan kapitalisme gaya baru berbentuk oligarki.Setelah sekian lama dalam masa penjajahan dan 76 tahun menjadi negara bangsa yang merdeka. Sesungguhnya Indonesia belum merdeka sepenuhnya, belum berdaulat sepenuhnya dan belum mandiri sepenuhnya. Apa yang telah diperjuangkan Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya, seperti tak berbuah manis, bahkan realitas kehidupan rakyat saat ini, tak ubahnya seperti kembali pada masa kolonialisme. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI KEKAYAAN sumber daya alam dikuras hanya untuk kepentingan asing dan aseng. Kedaultan negara rapuh seiring hancurnya ketahanan pangan, ditandai langkanya minyak goeng, kedelai, gula, garam dan akan banyak lagi kehilangan kebutuhan rakyat yang utama. Tidak ada ruang demokrasi dan aparat begitu represif, sama halnya dengan pemerintahan kolonial yang menindas rakyat pribumi. Kehidupan ekonomi begitu morat-marit, rakyat semakin miskin dan sulit memenuhi kebutuhan sembako sehari-hari. Dalam penderitaan dan hidup menanggung utang negara, rakyat hanya bisa melihat korupsi dan pesta-pora para penguasa. Seperti dulu yang dilakukan oleh para kompeni dan kini yang mewujud oligarki. Indonesia seperti kembali pada jaman kegelapan, dimana hak asasi manusia menjadi sangat rendah dan terhinakan. Di sana-sini rakyat diperlakukan dengan biadab, tak ubah sebagai budak yang harus tunduk dan patuh pada majikannya. Kedzoliman penguasa begitu ekspresif fan telanjang dipertontonkan, rakyat dipaksa melaksanakan kewajibannya, sementara haknya dicabut bahkan hanya untuk sekedar hidup layak. Negara diperkosa dan rakyat sengsara menanggung beban hidup yang begitu berat karena ulah penguasa. Mirisnya, Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI ditafsirkan sendiri dan digunakan sebagai alat legalitas dan legitimasi penjajahan gaya baru oleh penyelenggara negara. sebuah kenyataan-kenyataan sulitnya melawan penjajajahan karena harus menghadapi bangsa asing ketimbang bangsa asing dan aseng, seperti kata Soekarno putra sang fajar. Ada semacam adagium, tiap pemimpin ada jamannya, tiap jaman ada pemimpinnya. Petuah lama itu terbukti ada benarnya dan selalu berada dalam siklus sejarah peradaban manusia. Indonesia menjadi bangsa yang tidak terkecuali terlepas dari itu. Negara yang luar biasa kebesaran dan kekerdilannya, kekayaan dan kemiskinannya, keberadaban dan kebiadaban, kemuliaan akhlak dan kebejatan moralnya rakyatnya. Semua kontradiksi bangsa yang seiring dengan silih-bergantinya kehadiran pemimpin yang adil dan dzolim. Setelah era keemasan dan gejolak dari peran-peran sejarah para pemimpin terdahulu, Indonesia kembali mengalami periode kemunduran dan keterpurukan sebagai sebuah negara bangsa. Terlebih setelah era reformasi yang digadang-gadang sebagai era perubahan kehidupan yang lebih baik. Alih-alih menghadirkan pemimpin tegas yang membawa kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat. Indonesia justru mencapai titik nadir yang memprihatinkan dan mengenaskan. Dengan segala penyelenggaraan kehidupan negara yang jauh dari ideal. Kondisi negara semakin diperparah dengan tingkah pola pemimpin yang mengokohkan kemudharatan. Dipenuhi korupsi, kriminalisasi dan semua kebijakan tidak manusiawi, para pejabat angkuh dan arogan menjalankan kekuasaannya. Putra Sang Fajar Reborn Jejak rekam dan segala behavior yang ditampilkan Anies dalam kebijakan pemerintahan provinsi DKI Jakarta, seakan memenuhi dahaga panjang sekaligus kerinduan yang tak tertahan akan hadirnya pemimpin yang menjadi idola dan didambakan seluruh rakyat Indonesia. Selaku gubernur kota metropolis, Anies mewujudkan pembangunan dan semua harapan warganya dengan cara-cara yang humanis, beradab dan beretika santun. Semua hal-hal yang mendasar dan menjadi prinsip dari karakter seorang pemimpin yang sebenarnya. Melalui Jakarta, Anies sejatinya memberi isyarat pada pemerintahan pusat bagaimana sebenarnya menjemen kepemimpinan dan birokrasi yang kapabel, akuntabel dan transparan. Kepemimpinanan dalam mengelola sistem yang mengutamakan amanah dan berintegritas. Bukan serampangan dan ugal-ugalan, apalagi sampai menghianati amanat penderitaan rakyat hingga menjadi musuh yang nyata bagi Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Anies benar-benar mewujudkan seperti apa pemerintah yang menjadi representasi negara itu benar-benar hadir dan memberi manfaat bagi rakyatnya. Anies tanpa bada-basi dan kongkrit memberikan pelayanan dan perlindungan bagi lapisan masyarakat tak berpunya dan terpinggirkan. Kebijakan berbasis kemanusiaan dan keadilan menjadi prioritas Anies menyentuh warganya dengan pembangunan Jakarta. Mulai dari pembebasan pajak PBB bagi para veteran pejuang dan para pahlawan, perhatian sungguh-sungguh pada para lansia dan kalangan disabilitas, merangkaii moda transportasi yang nyaman dan memanjakan, hingga pembangunan rumah aquarium bagi korban penggusuran dan masyarakat miskin kota telah diwujudkan Anies. Mengelola problematika kehidupan masyarakat Jakarta yang laten dan intens seperti kemacetan, banjir, dan pelbagai kesemrawutan interaksi dan lingkungan sosial di tanah betawi itu, mampu diurai Anies dengan pendekatan yang partisipatif dan peran aktif semua elemen pemerintahan dan warganya. Sinergi dan elaborasi semua instrumen kepentingan dan pemangku kepentingan publik itu, pada akhirnya mampu mengeliminasi setidaknya mereduksi permasalahan Kota Jakarta. Anies yang humanis tak kehilangan ketegasan dan idealismenya dalam kebijakan program-program pembangunannya. Keberpihakan terhadap wong cilik itu tidak pernah surut dan tak akan hilang dalam pikiran, ucapan dan tindakannya. Salah satunya adalah ketika berani dan mampu menghentikan proyek reklamasi besutan para para pemilik modal atau para cukong taipan di pesisir Jakarta. Sikap komitmen dan konsistesi Anies itu, bukan hanya untuk menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup semata. Lebih dari itu Anies juga teguh dan setia mewujudkan rasa keadilan sosial ekonomi, sosial politik dan sosial hukum khusunya bagi rakyat pribumi bumiputera. Anies benar-benar dan bersungguh-sungguh mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan memanusiakan manusia. Masih banyak lagi proram-program pembangunan yang telah mengangkat drajat hidup dan status sosial masyarakat lapisan bawah yang dilakukan Anies, yang mengukir banyak prestasi dan penghargaan. Anies satu-satunya pemimpin di Indonesia yang mampu membangun hubungan kesetaraan dan sinergi antara masyarakat kelas bawah dengan kelompok \"the have\". Disparitas dan kesenjangan sosial direkatkan oleh Anies dengan memberi asupan keadilan dan perlakuan yang layak bagi masyarakat yang hidupnya kurang beruntung. Pembangunan dan Modernitas harus bisa dinikmati semua kalangan tanpa batasan primordial dan sektarian. Melampaui batas-batas sekedar pikiran dan tindakan biasa untuk kemajuan kotanya dan kebahagiaan warganya. Pada akhirnya, jelang menuntaskan pengabdiannya menata Jakarta. Anies telah membuktikan ia seorang pemimpin yang dicintai bukan hanya oleh warga Jakarta, Anies juga diinginkan dan dibutuhkan seluruh rakyat Indonesia. Sepertinya negara bangsa ini mendesak untuk mendapatkan pemimpin yang tahan uji dari gelombang penderitaan berupa hujatan kebencian dan fitnah, namun tetap fokus pada kerja yang nyata menyejahterakan rakyatnya. Seorang Aniestelah memberi keteladana itu. Bukan citra diri semu dan polesan aksesoris murahan yang penuh tabiat hipokrit dan menghianati negara bangsa. Sembari menunggu kesadaran rakyat dari hipnotis dan sihir massal imperialime dan kolonialisme yang bermetamorfisis sebagai oligarki. Anies tak terbantahkan telah menjadi pemimpin sejati dan dan ideal bagi Indonesia, seperti yang diharapkan dan diinginkan seluruh rakyat Indonesia. Anieslah yang kini menjadi satu-satunya tumpuan dan tempat bersandar bagi rakyat, negara dan bangsa ini yang telah mengalami krisis kepemimpinan nasional. Anies jugalah yang dilahirkan dari rahim ibu pertiwi yang sedang menangis dan bersusah hati. In syaa Allah, Anies yang akan menuntun dan membawa Indonesia menjadi negeri yang berdaulat dan bermartabat untuk kemakmuran dan keadilan Indonesia. Seorang pemimpin yang ditakdirkan mengembalikan jalan lurus negara bangsa kembali ke tujuan dan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Dari Anies yang dilahirkan sebagai putra sang fajar bagi situasi dan kondisi negeri kekinian. Anies R Baswedan, terus bergerak, belajar dan mengambil hikmah kepemimpinan Soekarno masa lalu. Anies, putra sang fajar yang reborn di jamannya. Fajar yang akan terbit melewati kegelapan yang menyelimuti Indonesia saat ini. Wallahualam bishawab.
Pelatih Pembina Terpilih Jadi Subkomite Kepramukaan Asia Pasifik
Jakarta, FNN - Tiga orang pelatih pembina Pramuka dari Indonesia telah terpilih menjadi Subkomite Kepramukaan Asia-Pasifik untuk masa bakti 2022-2025 pada Senin (21/2) 2022. “Ketiganya adalah Kak Berthold Sinaulan yang menjadi anggota Subkomite Komunikasi dan Hubungan Luar, Kak Rio Ashadi sebagai Ketua Subkomite Keberagaman dan Inklusi dan Kak Laiyin Nento sebagai anggota Subkomite Metode Pendidikan,” kata Ketua Komite Kepanduan Asia-Pasifik Dale B. Corvera dalam keterangan tertulis Kwarnas Pramuka yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin. Sejak dibentuknya Kawasan Kepramukaan Asia Pasifik pada tahun 1956, katanyaa, sudah ada 40 pembina Pramuka Indonesia yang menjadi pengurus Komite dan Subkomite Asia-Pasifik. Ia menjelaskan ketiga pelatih yang tergabung dalam subkomite kepramukaan lewat pemilihan yang diselenggarakan secara daring itu, nantinya akan membantu Komite Kepramukaan Asia-Pasifik untuk menjalankan tugasnya bersama dengan tiga subkomite lainnya seperti Pembinaan Anggota Muda (Youth Engagement), Manajemen Organisasi (Governance) dan Sosial (Social Impact). Masing-masing subkomite diisi oleh pengurus terpilih dari beragam organisasi kepanduan nasional di kawasan Asia-Pasifik. Pemilihan pengurus didasari oleh keahlian yang dikuasai oleh anggota yang terpilih. Misalnya Berthold Sinaulan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kehumasan dan Informatika Kwartir Nasional ditempatkan dalam posisi Subkomite Komunikasi dan Hubungan Luar. Hal itu sejalan dengan keahliannya sebagai jurnalis profesional. Terpilihnya ketiga pelatih pembina pramuka tersebut, katanya, merupakan kebanggaan bagi Gerakan Pramuka Indonesia. Sebab, hal tersebut selaras dengan semangat pencapaian Dasa Karya Pramuka yang dicanangkan oleh Ketua Kwartir Nasional Pramuka Budi Waseso untuk meningkatkan peran pramuka yang berwawasan global. Diharapkan karya dan bakti ketiga pelatih yang terpilih di tingkat Asia-Pasifik itu, dapat membawa citra baik bagi kiprah Gerakan Pramuka Indonesia di dunia internasional, demikian Dale B. Corvera. (mth)
Korban Kelompok Bersenjata di Ilaga Jalani Operasi di RSUD Mimika
Timika, FNN - Dua korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Ilaga, Kabupaten Puncak yang dievakuasi ke Timika, Senin pagi, akan dioperasi setiba di RSUD Mimika.Direktur RSUD Mimika, dr Antonius Pasulu, di Timika, Senin, mengatakan, kedua korban segera dioperasi guna mengeluarkan peluru maupun serpihan peluru yang masih bersarang pada tubuh mereka.\"Tadi pagi saya dilaporkan mengenai dua korban luka tembak yang dirujuk dari Ilaga. Saat ini kedua korban segera dilakukan tindakan operasi. Keduanya sudah didorong ke kamar operasi untuk tindakan operasi,\" kata dia. Sesuai pesan yang beredar di grup media sosial WhatsApp di Timika, salah seorang korban atas nama Glen Sumampauw (30) membutuhkan transfusi darah dari para pendonor di wilayah Timika. Ia diketahui merupakan karyawan PT Martha Tunggal Teknik.\"Mohon bantuannya atas nama Glen, korban penembakan di Ilaga sekarang berada di RSUD butuh golongan darah 0,\" demikian isi pesan singkat yang dikirim ke beberapa grup WhatsApp di Timika, Senin. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infantri Aqsha Erlangga, menyebut proses evakuasi kedua korban dari Bandara Aminggaru Ilaga di Kabupaten Puncak ke Bandara Mozes Kilangin di Timika, Senin pagi, berlangsung lancar dan aman.Kedua korban dievakuasi ke Timika menggunakan helikopter EC-725 Caracal TNI AU bernomor registrasi HT-7203 pada Senin pagi sekitar pukul 07.30 WIT. \"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu proses evakuasi, sehingga dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Demi kemanusiaan semua tergerak dan peduli untuk membantu masyarakat dan aparat keamanan yang telah menjadi korban aksi teror dari gerombolan separatis teroris di Papua,\" ujar dia.Selain Sumampauw, korban lainnya yang dievakuasi ke Timika yaitu Prajurit Kepala Fermansyah (29), personel TNI AU Satgas Kopasgat TNI AU di sana. Keduanya menjadi korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Ilaga pada Minggu (20/2). Fermansyah yang merupakan putra Asli Papua dari suku Biak, luka tembak pada bagian bahu sebelah kiri tembus punggung kanan, kondisinya dilaporkan masih sadar dan stabil.Sedangkan Sumampauw, luka tembak pada bagian bawah ketiak kiri, kondisinya dilaporkan masih sadar dan stabil. (sws)
Kepala Badan Pangan Nasional Utamakan Sinergisme Pemangku Kepentingan
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, yang dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin, mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) hingga asosiasi bidang pangan untuk mengutamakan dan meningkatkan sinergisme.\"Adapun beberapa kegiatan Badan Pangan Nasional ke depan, sepertinya kami memang harus bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh kementerian, lembaga stakeholders pangan yang ada,\" kata Arief usai pelantikan seperti dipantau secara virtual dari Jakarta, Senin.Dalam tugas pertamanya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, Arief mengatakan pihaknya akan melibatkan kementerian terkait sektor pangan, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perekonomian.Selanjutnya, ia juga mengajak para pemangku kepentingan untuk bersinergi, seperti asosiasi pangan, peternak, nelayan dan petani.\"Tujuan mulia ini tidak akan bisa berhasil apabila hanya dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional saja tentunya,\" kata Arief.Badan Pangan Nasional resmi dibentuk setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.Perpres yang diteken Presiden pada 29 Juli 2021 itu menyebutkan tugas Badan Pangan Nasional adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.Dalam Perpres tersebut dijelaskan Badan Pangan memiliki 11 fungsi, antara lain melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.Sementara itu, dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan ada sembilan jenis pangan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, yakni meliputi beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.Dalam struktur organisasi, Kepala Badan Pangan Nasional akan dibantu oleh Sekretariat Utama, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. (sws)
KPK Panggil Sembilan Saksi Swasta Kasus TPPU Eks Pejabat Ditjen Pajak
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggil sembilan saksi dari pihak swasta dalam penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji (APA).\"Hari ini, pemeriksaan saksi untuk perkara TPPU terkait penerimaan hadiah atau janji pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak dengan tersangka APA. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Sembilan saksi swasta, yaitu Sri Lestari, Mulyatsih Wahyumurti, Sugito Mas, Aldy Garnadi Gardjito, Tri Hariastuti, Ani Melania, Purnomo Sidi, Kiagus Risyiqan Urfani, dan Machzarwan.Penetapan Angin sebagai tersangka dugaan TPPU merupakan pengembangan dari kasus suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak yang sebelumnya juga menjerat Angin.KPK menduga kuat adanya kesengajaan dari tersangka Angin menyembunyikan hingga menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi.KPK juga telah menyita berbagai aset senilai Rp57 miliar terkait dugaan TPPU Angin. Aset tersebut diantaranya berupa tanah dan bangunan.Sebelumnya dalam perkara suap, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis terhadap Angin dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp300 juta subsider 2 bulan kurungan.Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap mantan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.Terhadap Angin dan Dadan juga dijatuhi pidana tambahan masing-masing membayar uang pengganti sejumlah Rp3,375 miliar dan 1,095 juta dolar Singapura.Keduanya divonis bersalah menerima suap terkait pemeriksaan pajak terhadap tiga wajib pajak, yaitu PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia Tbk (Panin) untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017. (mth)
awa Timur Jadi Tuan Rumah Kejurnas Equestrian dan Pacuan 2022
Jakarta, FNN - Jawa Timur (Jatim) terpilih sebagai tuan rumah Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Equestrian 2022, tak lama setelah ditetapkan sebagai tuan rumah Kejurnas Pacuan.Pemilihan Jawa Timur sebagai tuan rumah Kejurnas Equestrian berbeda dengan Pacuan yang dilakukan secara voting. Menurut keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Senin, untuk equestrian pemilihan tuan rumah dilakukan secara musyawarah.Ketua Komisi Equestrian PP Pordasi Brigjen TNI (Purn.) Ivan Ahmad Riski Titus mengatakan selain upaya pemerataan penyelenggara Kejurnas, Jawa Timur menjadi tuan rumah karena memiliki arena perlombaan yang layak.Kejurnas Equestrian 2022 rencannya akan melombakan tiga disiplin yakni, Show Jumping, Dressage, dan Eventing yang bergulir di Kenpark, Pantai Ria Kenjeran Surabaya.\"Rakernas Pordasi Tahun 2022 telah mengesahkan tempat penyelenggaraan Kejurnas Equestrian. Nantinya Kenpark di Surabaya akan menjadi lokasi Kejurnas. Di sana, sarana dan prasarana siap untuk menyelenggarakan pertandingan Dressage, Show Jumping dan bahkan Eventing yang mana paling jarang dipertandingkan di Tanah Air,” kata Ivan Titus.Menurut Ivan, tak semua arena equestrian bisa menyelenggarakan Eventing, karena terdapat Cross Country yang memerlukan tempat khusus, berbeda dengan Dressage dan Show Jumping.\"Eventing terdiri dari tiga disiplin olahraga ketangkasan berkuda/Equestrian atlet dan kuda harus mampu melakukan tiga disiplin Equestrian yaitu Dressage, Cross Country dan Show Jumping. Cross Country ini masih sangat jarang diperlombakan dan lebih sedikit ketersediaan lokasinya,” ujar Ivan. (mth)
Aktivitas Pelayaran di Ternate Tetap Dibuka Meski Cuaca Buruk
Ternate, FNN - Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan aktivitas pelayaran dari dan berbagai daerah antar-pulau di Malut tetap dibuka, meski dalam dua hari terakhir terjadi cuaca buruk disertai angin kencang.\"Kami belum bisa melakukan penundaan setiap keberangkatan kapal maupun speedboat,\" kata Plh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli (KBPP) KSOP Kelas II Ternate, Ibrahim Kaufa di Ternate, Senin.Namun, ia memastikan KSOP akan terus memantau kondisi cuaca hingga Selasa (22/2), jika masih terjadi cuaca ekstrim dan ada peringatan dari BMKG Sultan Babullah Ternate, maka dilakukan penundaan keberangkatan kapal.Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Babullah Ternate telah mengeluarkan surat peringatan dini gelombang tinggi pada Minggu (20/2).Surat dengan Nomor ME.401/PD/01/II/KTTE/2022 tersebut berlaku dari tanggal 20 hingga 22 Februari 2022 dan dalam surat tersebut tinggi gelombang dari 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara, diantaranya Morotai, Halmahera Bagian Timur, Halmahera Barat Bagian Utara, Ternate Batang Dua, Bacan, Obi dan Kepulauan Sula.Menurut dia, jika sudah adanya peringatan dari stasiun BMKG Sultan Babullah Ternate, maka itu sudah ada larangan berlayar baik kapal penumpang maupun kapal berukuran kecil maupun sedang serta speedboat.Sementara itu, Prakirawan Cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Baabullah Ternate, Satria Kridha Nugraha menyatakan, untuk cuaca Senin (21/2) hari ini, wilayah Malut umumnya berawan dengan potensi hujan sedang-lebat di wilayah Taliabu, Mangole, Sula, Obi, Morotai, Tobelo, Galela, Wasile, Gane Barat dan sekitarnya.Sedangkan, untuk Siang/Sore hari umumnya umumnya diprediksi berawan dengan potensi hujan ringan - sedang di wilayah Ibu, Jailolo, Patani, Gebe, Maba, Wasile, Morotai, Galela, Tobelo, Mangole, Sula, Taliabu, Sofifi dan sekitarnya dengan kecepatan angin dari arah barat – utara 05 – 50 km/jam.\"Kami telah keluarkan peringatan dini potensi hujan lebat di wilayah Mangole, Sula, Taliabu pada pagi hari serta potensi angin kencang sekitar 50 km/jam di seluruh wilayah Malut yang berdampak pada pohon tumbang,\" katanya.Kendati demikian, pihaknya mengimbau untuk waspada Berpotensi terjadi gelombang tinggi signifikan mencapai 2.5 meter di wilayah perairan Samudera Pasifik Utara Halmahera, Perairan Morotai, Perairan Ternate Batang Dua, Perairan Bacan-Obi-Bobong, Laut Halmahera, Perairan Loloda. (mth)
POPULER
