NASIONAL
Wagub DKI: Satu Pasien Omicron yang Meninggal Sudah Divaksin Lengkap
Jakarta, FNN- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, satu dari dua warga DKI Jakarta yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 varian Omicron sebelumnya telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap atau dua kali.\"Kalau warga Jakarta dari Pasar Minggu sudah dua kali vaksin Sinovac meninggal karena ada komplikasi dan gagal nafas,\" kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin.Riza menjelaskan, kasus kematian akibat varian Omicron di Tanah Air mencapai dua orang.Dia mengungkapkan satu warga dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sempat dirujuk ke RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet dan satu lagi warga Ciputat, Tangerang Selatan, dirawat di RS Sari Asih, Tangerang.Seorang warga Pasar Minggu meninggal akibat terpapar COVID-19 varian Omicron karena ada komplikasi dan gagal nafas meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap Sinovac.Sedangkan satu warga Tangerang, kata politisi Gerindra tersebut, belum mendapatkan vaksinasi namun memiliki riwayat komorbid atau ada penyakit penyerta.Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan dua pasien COVID-19 terkonfirmasi Omicron telah meninggal dunia, laporan fatalitas pertama di Indonesia akibat varian yang memiliki daya tular tinggi tersebut.\"Satu kasus merupakan transmisi lokal, meninggal di RS Sari Asih Ciputat dan satu lagi merupakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri, meninggal di RSPI Sulianti Saroso,\" kata Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Sabtu (22/1).Nadia mengatakan, kedua pasien Omicron yang meninggal tersebut memiliki komorbid atau penyakit penyerta.Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga Minggu (23/1) jumlah kasus harian COVID-19 di Jakarta mencapai 1.739 kasus, yang didominasi transmisi lokal sebanyak 1.460 kasus atau 84 persen.Sedangkan kasus positif aktif (yang dirawat dan diisolasi mencapai 9.066 kasus terdiri dari 1.900 kasus atau 21 persen merupakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan sisanya 7.166 kasus dari transmisi lokal.Dari jumlah kasus positif COVID-19 itu, untuk varian Omicron mencapai 1.313 kasus, terdiri dari 854 kasus yang dibawa oleh PPLN atau sekitar 65 persen dan sisanya 35 persen adalah non PPLN mencapai 459 kasus. (mth)
Ahli Perencanaan Kota: Ridwan Kamil Penuhi Syarat Jadi Kepala IKN
Bandung, FNN - Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Kota Indonesia, Bernardus Djonoputro, menilai sosok Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). \"Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok (jadi Kepala Otoritas IKN) sekali karena beliau banyak kerja secara praktek arsitek dan perencanaan baik sebelum jadi gubernur atau wali kota di perumahan. Mau pun setelah jadi gubernur punya \'link\' internasioanal sangat kuat,\" kata Bernardus Djonoputro ketika dihubungi melalui telepon oleh wartawan di Bandung, Minggu. Bernardus Djonoputro mengatakan meski ada sejumlah kepala daerah atau mantan kepala daerah memiliki latar belakang arsitek, ia menilai sosok yang dicari Jokowi bukan hanya sekedar birokrat yang memiliki kemampuan arsitek semata. \"Saya kira dari profil yang harus ada lebih dari sekedar arsitek. Yang bisa disebut arsitek itu apa,\" kata Bernie, panggilan akrab Bernadus. Yang pertama ia berpengalaman dan mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro.\"Jadi pengalaman sebagai birokrat, bekerja dengan developer, dan pernah bekerja secara swasta penting sekali,\" katanya. Yang kedua jika kepala daerah berlatar belakang arsitek yang dipilih memimpin IKN menurutnya harus memiliki jaringan global dan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dinilai Bernie menjadikan Indonesia negara yang merencanakan ibu kotanya pindah ke jantung khatulistiwa. \"Dia menjadi perhatian dunia karena membangunnya di Kalimantan. Jadi network internasional dan pengalaman bekerja dengan investor internasional menjadi sangat penting,\" ujarnya. Ketiga seorang Kepala Otoritas IKN menurutnya selain arsitek harus mampu mengurai masalah sosial politik warga yang kompleks. \"Karena perencanaan IKN kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Dan IKN ini menjaga geopolitik nasional,\" kata dia. Dari tiga hal ini dia melihat kriteria Jokowi akan jatuh pada Ridwan Kamil, terutama karena pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat yang penuh kompleksitas. Menurutnya sinyal Jokowi bahwa IKN dipimpin kepala daerah berlatar arsitek sudah tepat mengingat dalam pembangunan IKN diperlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin daerah \"Jadi kenapa karena IKN itu kan rencana kota baru di mana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan,\" katanya. Menurut dia kemampuan ini diperlukan sosok yang mengerti urusan perencanaan kota dan juga di IKN perlu membangun bangunan-bangunan baru di mana pada urusan tersebut level arsitek diperlukan. \"Sehingga sinyal lebih tepat dari sinyalnya presiden adalah dibutuhkan keahlian perencanaan kota dan arsitektur karena ada banyak pekerjaan di dalam perencanaan kota yang harus dilakukan. Sama sekali kepala IKN bukan hanya untuk urusan administrasi,\" kata dia. Kemudian IKN juga meliputi urusan desain kota hingga pembangunan gedung atau istana dan seluruh urusan ini juga menyangkut sistem transportasi, air bersih, listrik dan utilitas lainnya. \"Itu semua urusan perencanaan kota. Jadi dari sisi keahlian yang dibutuhkan adalah sosok yang paham urban designing dan arsitektur,\" ujarnya. Pihaknya melihat urusan membangun kota baru di Indonesia maka pengalaman pemerintah di dalam membangun kota hampir tidak ada. \"Dibutuhkan profil atau orang yang mampu membumikan rencana dan desain ke dalam pembangunan. Dan bisa memprioritaskan mana dulu yang dilakukan supaya dalam kurun waktu rencana tertentu dia harus sampai di mana. Kan perencanaan kota itu ada milestone-nya,\" tuturnya.Lebih lanjut Bernie menilai seorang Kepala IKN juga harus mampu membaca rencana makro baik \'positioning\' dari ekonominya IKN kemudian sumber daya yang bisa dipakai di IKN juga soal kesejahteraan masyarakat sekitar dan Pulau Kalimantan. (mth)
Anggota DPR: Maruli Miliki Kapabilitas Jadi Pangkostrad
Jakarta, FNN - menilai Mayjen TNI Maruli Simanjuntak memiliki kapasitas dan kapabilitas menjadi Panglima Kostrad (Pangkostrad).\"Saya yakin beliau (Maruli) memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas menjadi Pangkostrad,\" kata Tamliha di Jakarta, Minggu.Dia mengatakan Maruli yang pernah menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), sudah terbiasa bekerja dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Dia meyakini Maruli dapat mengemban tugas sebagai Pangkostrad secara baik dan bertanggung jawab. \"Beliau (Maruli) mantan Danpampres sehingga sudah terbiasa bergaul dengan Presiden Jokowi,\" ujarnya.Tamliha mengatakan, dirinya pernah mengungkapkan sosok calon Pangkostrad setelah Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), akan diisi salah satu Pangdam di Indonesia yang memiliki prestasi terbaik.Selain itu menurut dia, salah satu \"jagoan\" atau kandidat calon Pangkostrad adalah Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak yang merupakan menantu Menteri Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP).\"Sebagaimana yang saya bilang, setelah Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi Kasad, kursi Pangkostrad yang kosong akan diisi salah satu Pangdam di Indonesia dan jagoan adalah Pangdam Udayana Mayjen TNI Maruli Simandjuntak yang merupakan menantu Pak LBP,\" katanya. Politisi PPP itu menilai tidak bisa menyalahkan jika publik kemudian berasumsi bahwa jabatan jenderal berbintang tiga dan empat pada lingkungan TNI adalah pertimbangan politik menjadi dominan.Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan mutasi dan promosi jabatan kepada 328 Perwira Tinggi (Pati TNI), salah satunya Mayjen TNI Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad.Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Prantara Santosa dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu, mengatakan, hal itu tertuang dalam Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.Dalam surat keputusan ini ada 328 Perwira Tinggi TNI yang mendapatkan jabatan baru tersebut, 28 orang diantaranya masuk ke dalam jabatan satuan-satuan baru TNI. (mth)
Ditjen Imigrasi Salurkan Donasi bagi Korban Erupsi Semeru
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyalurkan donasi bagi para korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur.\"Insan Imigrasi se-Indonesia mengumpulkan donasi berupa uang tunai dan logistik sesuai dengan kebutuhan BPBD Lumajang,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Wisnu Nugroho Dewanto melalui keterangan tertulis Ditjen Imigrasi yang diterima di Jakarta, Minggu.Total bantuan dalam wujud uang dan logistik senilai Rp200 juta. Uang itu dikumpulkan dari uluran tangan petugas imigrasi yang bertugas di Indonesia maupun di luar negeri. Bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Bakti Imigrasi Ke-72.\"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban erupsi Gunung Semeru,\" kata dia.Terakhir, kata dia, Ditjen Imigrasi tidak fokus pada jumlah bantuan kepada korban, tetapi lebih pada rasa kasih sayang dan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kepedulian insan imigrasi.\"Tentu ini jadi dukungan yang luar biasa bagi kami,\" ujarnya.Agus berjanji segera menyalurkan bantuan tersebut untuk para korban sebab saat ini Pemerintah Kabupaten Lumajang sedang fokus membangun hunian sementara untuk keluarga yang terdampak.\"Ini adalah bentuk kepedulian dari insan imigrasi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih,\" katanya. (mth)
Mensos Serahkan Bantuan Spontan Rp100 Juta kepada Warga Suku Baduy
Jakarta, FNN - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyerahkan bantuan Rp100 juta kepada warga suku Baduy untuk membantu perbaikan jalan akses menuju kampung mereka.Menurut keterangan Kementerian Sosial yang diterima di Jakarta, Sabtu, Mensos Risma mengunjungi kampung Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak.Selain untuk mengetahui dari dekat proses pembangunan rumah bantuan Kemensos, dalam kunjungan itu Mensos juga menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan para tokoh adat. \"Ya, kira-kira apa yang bisa dibantu?,\" kata Mensos kepada warga setempat.Pertanyaan itu direspons Kepala Desa Kanekes, Jaro Saija, menyatakan merasa tidak enak dengan tamu yang datang ke kampungnya termasuk dengan Mensos dan rombongan. Hal itu karena akses menuju kampung Baduy berupa jalan setapak dan hanya beralas tanah sehingga licin dan berbahaya waktu hujan.Dalam kesempatan itu dia mengusulkan sekiranya jalan tersebut bisa diperbaiki. \"Kalau bisa dibantu bu. Kami bisa beli material untuk memperkeras jalan. Supaya lebih nyaman dilintasi warga,\" kata Kepala Desa Kanekes, Jaro.\"Berapa biayanya? Berapa meter itu panjangnya? Saya kasih sekarang bisa ya uangnya,\" jawab Mensos.Kepala Desa Kanekes menjawab belum bisa memperkirakan berapa panjang dan lebar jalan yang akan dibangun. Setelah berdiskusi sebentar dengan staf, Mensos langsung menyerahkan bingkisan dalam kantung plastik dan menyerahkannya kepada Jaro. Di hadapan para tokoh, pejabat pemerintah yang hadir dan warga kampung Baduy, Jaro membuka isi tas yang berisi uang bantuan tersebut dengan nilainya Rp100 juta.Sebelumnya Kemensos memberikan bantuan pembangunan rumah setelah insiden kebakaran yang melanda pemukiman mereka pada Oktober 2021 dan menghanguskan 24 rumah warga. Untuk keperluan tersebut, Kemensos mengucurkan bantuan sebesar total Rp1.001.000.000.Dari 24 rumah yang dibantu, saat ini proses pembangunan sudah selesai sebanyak 18 unit rumah.Dalam kesempatan itu tokoh Baduy seperti Jaro dan Mursid menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mensos atas bantuan yang telah diberikan.\"Terima kasih atas bantuan ibu. Sudah jauh-jauh datang dari Jakarta ke kampung Baduy. Sampai di sini memberikan bantuan,\" katanya. (mth)
Polda Metro Bantah Pernyataan Pimpinan DPR Terkait Pelat Dinas Arteria
Jakarta, FNN - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yogo membantah pernyataan pimpinan DPR RI yang menyebutkan anggota Komisi III Arteria Dahlan mendapatkan pelat nomor kendaraan dinas Polri dari Ditlantas.\"Tidak benar, Ditlantas Polda Metro Jaya tidak pernah mengeluarkan nomor dinas Polri (untuk Arteria),\" kata Sambodo saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.Sambodo menegaskan Ditlantas hanya meregistrasi dan mengidentifikasi untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum.Sebelumnya, muncul polemik dari anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan yang memiliki lima kendaraan dengan pelat nomor kendaraan Polri 4196-07 di parkir di area Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.Terkait polemik itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lodewijk Paulus menduga Arteria mendapatkan pelat nomor khusus kendaraan Polri itu dari Ditlantas.\"Secara teknis saya tidak tahu (anggota DPR lain pakai pelat Polri). Karena biasanya itu hubungan pribadi ya, apalagi mereka Komisi III, mitra mereka kan kepolisian. Mungkin dari situ mereka ada komunikasi dengan Ditlantas untuk mendapatkan fasilitas itu,\" kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.Lodewijk mengatakan ada kemungkinan Arteria Dahlan mendapat pelat dinas polisi karena sebagai anggota Komisi III yang bermitra dengan polisi. Namun dia menegaskan hal itu menyangkut urusan pribadi di luar instansi.\"Dan mungkin itu fasilitasnya. Saya belum tahu persis fasilitas. Tapi saya pikir itu hubungan pribadi yang bersangkutan (Arteria Dahlan) dengan aparat yang terkait dengan itu,\" ujar Lodewijk.Lodewijk menegaskan tidak ada keistimewaan bagi anggota DPR terutama untuk urusan pribadi, seperti menggunakan pelat nomor kedinasan Polri.Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan berdasarkan hasil pendataan Bagian Invent Biro Pal Slog Polri untuk nomor polisi kedinasan 4196-07 diperuntukkan Mitsubishi Pajero Sport Dakar atas nama pemilik Arteria Dahlan.Berdasarkan aturan, pejabat setingkat eselon I dapat mengajukan pelat dinas polisi secara resmi kepada Polri yang diproses Slog Polri dengan melampirkan STNK, BPKB, dan cek fisik kendaraan bermotor untuk registrasi, serta identifikasi. (mth)
Pernyataan Arteria Dahlan dan Hikmah untuk Pelihara Bahasa Daerah
Bandung, FNN - Beberapa waktu lalu, anggota DPR, Arteria Dahlan, mendapat gelombang protes dari sejumlah elemen warga di Jawa Barat karena meminta jaksa agung mencopot kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda dalam suatu rapat di instansi itu. Pernyataan dia itu disampaikan sebagai kritik kepada jaksa agung ketika ia menghadiri Rapat Komisi III bersama Kejaksaan Agung pada Senin (17/1). Namun ia tidak menyebutkan identitas kepala Kejaksaan Tinggi yang dimaksud. Pernyataan itu dinilai sejumlah masyarakat, termasuk Majelis Adat Sunda, menjadi penistaan terhadap suku bangsa yang ada di Indonesia, bukan hanya suku Sunda.Selain sejumlah elemen masyarakat, sejumlah pejabat dari daerah Jawa Barat, termasuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pun menyayangkan hal itu, yang menilai ucapan anggota DPR itu bisa melukai hati masyarakat Sunda.Tak usai di situ, sang anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan pun dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas dugaan pelanggaran konstitusi. Selain itu, dia juga mendapat teguran dari partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan. Pada akhirnya, dia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sunda dan mengaku siap menerima sanksi dari partai politik di mana dia bernaung akibat insiden itu.\"Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,\" kata dia usai memberikan klarifikasi kepada pengurus DPP PDI Perjuangan.Dari sisi politik, Jawa Barat merupakan tiga besar provinsi penyumbang suara dalam semua Pemilu, karena jumlah penduduknya yang banyak. Anggota DPR kelahiran Juli 1975 dari daerah pemilihan Jawa Timur VI itu sebelumnya juga pernah mendebat keras tokoh nasional, Prof Dr Emil Salim, dalam program bincang-bincang di suatu stasiun televisi; yang juga menuai kontroversi dari publik. Peristiwa pernyataan dia soal pemakaian bahasa daerah pada rapat instansi di rapat Komisi III DPR itu tentu menjadi hikmah dan pengingat kepada masyarakat Tanah Air tentang pentingnya memelihara bahasa Sunda atau bahasa daerah lain secara umumnya. Bahasa daerah diakui negara sebagai kekayaan nasional yang harus terus dipelihara dan hal itu dilindungi undang-undang. Dalam pasal 32 UUD 1945, negara menjamin kebebasan masyarakat untuk dapat memelihara kebudayaan, termasuk bahasa di dalamnya. Harus DipeliharaDosen Program Studi Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Dr Elis Sumarlina, mengatakan, bahasa Sunda --termasuk bahasa daerah lain-- menjadi bagian dalam unsur budaya nasional. Menurut dia, hal itu termaktub dan diatur dalam pasal 32 ayat 2 UUD 1945 dan dipertegas melalui peraturan daerah yang berlaku di setiap provinsi di Indonesia.\"Perda Gubernur Jawa Barat Nomor 5/2003 dan direvisi pada 2014, menjelaskan berkaitan dengan Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Sunda). Berkaitan dengan hal inilah, bahasa sebagai alat komunikasi harus dijunjung tinggi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam Sumpah Pemuda,\" kata dia, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu. Bahasa daerah atau khususnya bahasa Sunda tentunya bisa musnah apabila generasi mudanya lebih bangga menggunakan bahasa asing. Namun menurut dia hal itu tidak mungkin terjadi selama kebanggaan berbahasa Sunda masih bersemayam dalam diri setiap masyarakat warganya.Penggunaan bahasa Sunda, menurut dia, bukan hanya dipakai sebagai alat komunikasi antarsesama orang Sunda. Dalam konteks luas, bahasa Sunda telah dipakai dalam pertemuan ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang memaparkan, membahas, dan mengkaji seputar budaya Sunda.Bahkan mendiang sastrawan Ajip Rosidi dalam forum pemaparan disertasi dan pidato pengukuhan doktor honoris causa di Universitas Padjadjaran pada 2011, juga menggunakan bahasa Sunda.“Demikian halnya tokoh Sunda lainnya, di antaranya Cece Padmadinata. Fakta itu membuktikan bahasa Sunda digunakan di forum ilmiah dalam lingkup nasional maupun internasional,” kata Sumarlina. Karena itu, dia menyebut penggunaan bahasa Sunda dalam pertemuan dan rapat formal sekalipun lazim dilakukan. Karena bahasa Sunda juga turut memperkaya perbendaharaan kosakata dan pengayaan bahasa Indonesia.Strategi Pelestarian Bahasa Kesadaran untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah atau khususnya bahasa Sunda, menurut dia, jangan menunggu ketika eksistensinya terusik.Ia menyatakan, sudah waktunya pegiat dan pelaksana pendidikan bekerja sama mencari solusi dan strategi pengajaran yang dapat diterapkan di semua jenjang pendidikan dan kurikulum yang berlaku. \"Agar tujuan pendidikan dan pengajaran lebih optimal, diperlukan revitalisasi strategi serta metodologi pengajaran yang mumpuni,\" kata dia.Menurut dia strategi pembelajaran sangat diperlukan agar proses pengajaran bahasa Sunda lebih mudah dicerna siswa. Peran orangtua juga diperlukan untuk mengenalkan dan mengajarkan bahasa Sunda kepada anak-anaknya sejak dini.Ia mengatakan, guru juga harus ikut berkiprah agar siswa membiasakan diri menggunakan bahasa Sunda. Meskipun secara undak usuk bahasanya belum sesuai, masalah tersebut lambat laun akan mudah diatasi dengan bimbingan para guru.Upaya Pemerintah Daerah Di Bandung, setiap Kamis seluruh instansi Pemerintah Kota Bandung, termasuk sekolah, diwajibkan menerapkan budaya Sunda. Implementasi serta penerapan budaya Sunda itu tertuang dalam pasal 11 Peraturan Wali Kota Nomor 063/2019, tentang perubahan ketiga.Peraturan itu menetapkan pakaian adat yang menjadi seragam kerja di instansi Pemerintah Kota Bandung. Pakaian bernuansa Sunda tersebut yakni beskap, pangsi, kebaya, dan kebaya berkarembong.Lebih spesifik, beskap dan celana pangsi digunakan laki-laki, sedangkan kebaya untuk perempuan. Selain soal penampilan, Pemerintah Kota Bandung pun meminta warganya menerapkan bahasa Sunda. Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, menyebut hal itu sebagai upaya mempertahankan budaya yakni bahasa ibu. Ia juga menyebut bahasa Sunda adalah bahasa ibu bagi orang suku Sunda. \"Penggunaan bahasa Sunda di wilayah kita di berbagai kegiatan itu wajar. Itu ikhtiar untuk mempertahankan budaya sendiri, bahasa ibu,\" kata dia.Wilayah yang bertetangga dengan Bandung, yakni Kabupaten Bandung pun menerapkan hal yang sama. Namun Kabupaten Bandung menetapkan Rabu sebagai hari berbahasa Sunda.Menurut dia, hal itu pun berlaku bagi seluruh siswa dan siswi di setiap sekolah mulai dari TK hingga SMP untuk menggunakan bahasa Sunda dalam berkomunikasi.Ia mengatakan kebijakan penggunaan bahasa Sunda setiapRabu itu bakal diperkuat Peraturan Bupati. \"Ini dalam rangka mempertahankan budaya Sunda. \"Kami sudah ada muatan lokal di sekolah untuk Bahasa dan budaya Sunda,\" kata Bupati Bandung, Dadang Supriatna, pada 13 Oktober 2021. (mth)
Ubedilah Badrun: Jangan Jadi Aktivis Kaleng-Kaleng
Jakarta, FNN -Aktvis 1998 yang juga akademisi, Ubedilah Badrun mengatakan, praktik korupsi di pemerintahan begitu masif, sistematis dan mengerikan, sehingga jika tidak dibendung negeri ini akan mengalami kondisi bertambah buruk, terutama dalam praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Oleh karena itu, langkahnya melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang dan Gibranke KPK dalam dugaan korupsi dianggap sudah tepat. Ubedilah Badrun mengatakan hal itu pada acara talk-show di Rasil Bekasi, Kamis pagi 20 Januari 2022. Ia menjelaskan, salah satu cara terbaik mencegah praktik korupsi adalah tetap harus dengan cara beradab. Sedangkan terkait dengan adanya pimpinan parpol dan para aktivis yang justru melaporkannya ke polisi karena dugaan pencemaran nama baik, Ubedilah justru hanya tersenyum. Bahkan, ia mengingatkan agar para aktivis yang kini berada di lingkaran kekuasaan tidak terbuai dan berharap mereka tetap kritis. \"Aktivis itu ketika berada di kekuasaan harus tetap menjaga idealismenya dan menjadi partner penting di kekuasaan. Sehingga, ada warna integritas dan moralitas yang dijalankan pemerintahan,\" ujar Ubedilah Badrun. Ubeddillah menilai, kini ada pergeseran peran dan makna yang jauh tentang aktivis, sehingga membuat penilaian buruk. Para aktivis perlu memegang teguh idealisme tanpa mengabaikan kekeliruan kondisi yang terjadi di pemerintahan. Ia menyesalkan terjadinya kekeliruan paradigma tentang peran dan fungsi aktivis yang kini berada di lingkaran kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan longsor atau pudarnya idealisme. \"Keliru jika ada aktivis membela penguasa yang jelas-jelas bersalah. Mestinya, mereka (aktivis) minimal diam jika mereka berada di kekuasaan. Syukur-syukur bisa membantu membenahi dari dalam atas beragam pelanggaran yang tejadi,\" ujarnya. Mencermati kondisi praktik KKN yang semakin buruk, Ubedilah mengimbau agar kalangan aktivis tetap konsisten berada pada jalur idealisme. \"Jangan menjadi aktivis kaleng-kaleng,\" ujarnya. Selain tetap berada pada jalur idealisme, para aktivis juga diminta selalu jernih hati dalam menatap persoalan dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di pemerintahan saat ini. \"Kembalilah on the track , karena bangsa ini dalam kondisi sangat memprihatikan, praktik korupsi kian merajalela,\" tegas aktivis dan dosen UNJ (Universitas Negeri Jakarta) itu. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ubedilah Badrun mengadukan anak Presiden Jokowi, yaiti Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK Senin, 10 Januari 2022. Laporan itu dilayangkan atas dugaan praktik KKN dengan relasi bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. (bs).
Keketuaan G20 Indonesia Perkuat Kerja Sama Pelaku Ekonomi Dunia
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menekankan Indonesia ingin memperkuat kerja sama dengan pelaku ekonomi dunia melalui Presidensi atau keketuaan dalam G20 tahun 2022.\"Presidensi Indonesia ingin memperkuat kerja sama dengan pelaku ekonomi dunia,\" ujar Presiden dalam pidatonya saat menghadiri World Economic Forum, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.Presiden Jokowi menekankan selama memegang Keketuaan G20, Indonesia akan mengintensifkan interaksi dengan pelaku ekonomi dunia. Presiden Jokowi sangat berharap para pelaku ekonomi dunia, memiliki pemikiran konkret yang dapat diajukan untuk menjadi bagian dari capaian konkret KTT G20.Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga mengajak para pemimpin ekonomi dunia yang tergabung dalam G20 untuk menjawab kecemasan masyarakat terhadap keadaan dunia di masa pandemi saat ini dengan aksi-aksi nyata.Presiden Jokowi menekankan Indonesia berusaha agar Presidensi G20 tahun 2022 bisa menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan tersebut dengan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif. \"Tema Presidensi G20 Indonesia tahun ini adalah \'Recover Stronger, Recover Together\'. Kami akan mengedepankan partnership dan inklusifitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang,\" jelasnya.Selain itu Presiden Jokowi menyampaikan Presidensi G20 Indonesia fokus pada tiga prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global.Tiga prioritas itu, pertama, menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis. Produksi vaksin ditingkatkan dengan distribusi yang merata, investasi dan pendanaan yang dibutuhkan juga harus dapat dimobilisasi secara cepat, sebagai upaya mencegah krisis selanjutnya.Kedua, optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi, di mana dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat terutama oleh UMKM, literasi dan kemampuan digital masyarakat harus ditingkatkan, serta keamanan data harus tetap dijaga.Ketiga, transisi energi yang lebih ramah lingkungan, di mana perlunya menyediakan teknologi dan pendanaannya melalui teknologi yang mampu mendorong produksi berbasis ekonomi. (mth)
Pemerhati Sarankan Pemerintah Kembalikan Guru PPPK ke Sekolah Asalnya
Jakarta, FNN - Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema menyarankan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar mengembalikan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke sekolah asalnya. “Intinya, saya ingin mengatakan kenapa begitu ada masukan dari masyarakat, Kemendikbudristek enggan untuk menerima? Padahal tagline-nya Merdeka Belajar, Bergerak Bersama, Gotong Royong. Tetapi, kita tidak tahu yang dimaksud gotong royong seperti apa,” kata Doni dalam siaran “Kritik Kebijakan Pendidikan Era Nadiem Makarim” yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis. Doni menuturkan kebijakan soal guru PPPK merupakan salah satu masalah yang timbul akibat adanya pelanggaran pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 4 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia yang memuat sikap adil, demokratis serta berpihak pada nilai luhur bangsa.Kebijakan itu, kata dia, merupakan bentuk rendahnya partisipasi publik karena dinilai tertutup dalam membuat sebuah desain pendidikan. Sehingga, berpotensi merugikan dunia pendidikan di masa depan. Adanya pembukaan seleksi guru PPPK dapat mengganggu sistem pendidikan di sekolah swasta.Hal itu diakibatkan oleh para guru tetap PPPK yang pindah mengajar ke sekolah negeri. Sehingga, dia menyarankan para guru tersebut dapat dikembalikan ke sekolah asalnya. “Saya mendengar, mereka berkukuh atas nama Undang-Undang ASN, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tinggal melihat, apakah ada niat baik atau tidak untuk menyejahterakan guru ini dan justru mendukung sekolah swasta yang terlibat banyak dalam pendidikan anak Indonesia,” kata dia. Menurutnya, hadirnya PPPK justru mematikan guru-guru muda CPNS yang ingin mengajar dan memiliki kompetensi tinggi serta motivasi yang kuat. Padahal, para guru muda yang bersemangat itu dapat menggantikan guru-guru pensiun yang jumlahnya rata-rata mencapai sekitar 75.000 setiap tahun. Dalam menangani ini, Doni meminta pemerintah tetap membuka lowongan seleksi untuk CPNS yang kriterianya menekankan pada kualitas dan tidak mematok pada afirmasi sertifikasi. Dengan demikian, hal tersebut dapat memberikan dorongan baru pada para guru, meski seleksi yang diselenggarakan nantinya berjalan dengan tegas dan sangat ketat agar membentuk pendidikan masa depan bangsa berubah ke arah yang lebih baik. “Kalau dengan cara seperti ini, tidak gotong royong, tidak bergerak bersama. Bahkan, kami merasa langkahnya dimatikan. Itu yang ingin saya sampaikan,” tegas Doni. (mth)
POPULER
