NASIONAL
Upah Minimum Indonesia Terlalu Tinggi, Ini Penjelasan Staf Khusus Menaker
Jakarta, FNN - Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Dita Indah Sari menjelaskan pernyataan Menaker Ida Fauziyah soal tingginya upah minimun di Indonesia. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/11), Dita mengatakan bahwa pernyataan Menaker yang menyebutkan upah minimum terlalu tinggi menggunakan komparasi atau pembanding nilai produktivitas tenaga kerja di Indonesia. "Ketika Ibu (Menaker) mengatakan bahwa upah minimum yang ada ketinggian, itu bukan menganggap bahwa pekerja itu sah mendapatkan upah lebih rendah," kata Dita. Dita menyebutkan nilai produktivitas tenaga kerja di Indonesia sebetulnya masih cenderung rendah jika dibandingkan dengan upahnya. Ia menyebutkan nilai efektivitas tenaga kerja di Indonesia itu masuk ke dalam urutan ke-13 di Asia. "Baik jam kerjanya maupun tenaga kerjanya, ini umum secara nasional. Bukan berarti semua orang layak dikasih gaji kecil," ujarnya. Dari sisi jam kerja saja, kata dia, di Indonesia sudah terlalu banyak hari libur bagi pekerja. Bila dibandingkan dengan negara Asia Tenggara saja, jumlah hari libur di Indonesia masih terlalu banyak. Jika dibandingkan dengan Thailand, misalnya, jam kerja di Indonesia lebih sedikit di tiap minggunya. Di Thailand dalam seminggu jam kerja mencapai 42—44 jam, sementara di Indonesia hanya 40 jam. Pada hari libur, di Indonesia dalam setahun ada 20 hari libur, itu belum ditambah beragam cuti, mulai dari cuti bersama, cuti tahunan, cuti kelahiran anak, cuti khitanan, cuti menikah, hingga cuti keluarga meninggal. Sementara itu, di Thailand setahunnya cuma ada kurang lebih 15 hari libur saja. Dengan makin sedikitnya jam kerja, menurut Dita, output atau hasil kerja yang dilakukan tenaga kerja di Indonesia pun menjadi minim. Otomatis nilai produktivitas pun jadi rendah. "Di situ pembandingnya karena nilai jam kerja jadi lebih sedikit. Makanya, upah itu ketinggian, tidak sesuai dengan produktivitas jam kerja dan efektivitas tenaga kerja," kata Dita. Menurut dia, kalau upah tidak cocok dengan output, kesimpulannya upah terlalu tinggi. Ia menyebutkan pula bahwa data pun membuktikan nilai produktivitas tenaga kerja di Indonesia memang rendah. Di Thailand, poinnya mencapai 30,9, sedangkan di Indonesia hanya 23,9 poin. Bila bicara nominal, lanjut dia, upah minimum di Indonesia terlalu ketinggian. Di Thailand dengan nilai produktivitas 30,9 poin, upah minimumnya mencapai Rp4.104.475,00, upah minimum itu diberlakukan di Phuket. Sementaradi Indonesia, dengan upah minimum di Jakarta mencapai Rp4.453.724,00, padahal nilai produktivitasnya cuma mencapai 23,9 poin. Sebagai informasi upah minimum Jakarta yang dimaksud adalah simulasi terakhir dari Kemenaker dan BPS upah minimum pada tahun 2022. Dalam simulasi itu upah minimum naik 1,09 persen secara nasional, Jakarta menjadi provinsi dengan upah minimum tertinggi. (sws, ant)
Dukung Penghentian Ekspor Nikel Mentah, LaNyalla: Kedaulatan Bangsa Harus Ditegakkan!
MUNA, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor bahan mentah bijih nikel. Meskipun dihantui aduan ke WTO. LaNyalla mengatakan, Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman negara-negara Eropa yang akan membawa masalah ini ke organisasi perdagangan dunia, WTO. "Justru ini saat yang tepat untuk memperlihatkan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Buktikan jika kita negara yang kuat," tutur LaNyalla saat melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Jumat (19/11/2021). Senator asal Jawa Timur itu berharap Presiden Joko Widodo konsisten dengan sikapnya. "Harus ada komitmen dari pemerintah. Jangan sampai ucapan yang disampaikan presiden digembosi dengan ditakut-takuti. Kita akan dukung agar Presiden konsisten dengan sikapnya," jelasnya. Dalam penilaian LaNyalla, ekonomi Indonesia sebenarnya sangat kuat. Ia mengibaratkan ekonomi Indonesia sebagai kapal yang memiliki tiga palka. Dijelaskannya, tiga palka yang dimiliki Indonesia untuk menunjang ekonomi adalah koperasi, BUMN dan swasta. "Dengan tiga palka itu, seandainya kapal bocor tidak akan sampai tenggelam. Artinya, ketiganya harus dipisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia," katanya. Dengan begitu, problematika yang dihadapi di salah satu palka tak akan merembet pada hal lainnya. "Misalnya palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil," jelasnya. Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. "Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu," tegas LaNyalla. Sebagai contoh, jika ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Menurutnya, hal ini berlaku dengan sektor-sektor yang lain. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bersikukuh melanjutkan proses hilirisasi industri bahan mentah (raw material) tambang. Jokowi tak gentar meskipun kebijakan larangan ekspor bijih nikel digugat Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO). "Jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita setop kirim raw material. Ndak, ndak, ndak. Dengan cara apapun akan kita lawan," seru Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bercerita, saat pertemuan G20 banyak negara yang mengeluh soal kebijakan larangan ekspor nikel. Namun, Jokowi menegaskan sikap itu diambilnya agar rakyat Indonesia bisa merasakan nilai tambah (added value), hingga tercipta lapangan kerja yang seluas-luasnya. "Kalau saya buka (ekspor) nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa," keluhnya.(RAN)
CBA Desak KPK dan Kepolisian Periksa Erick Thohir dan Boy Thohir
Jakarta, FNN - Center for Budget Analysis (CBA) meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya KPK dan Kepolisian, untuk serius menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana nepotisme dalam proyek PCR oleh Menteri BUMN Erick Thohir. “Kasus ini harus bisa menjadi pintu masuk bagi APH agar mengembangkan penyelidikan terkait dugaan praktik nepotisme yang melibatkan menteri Erick Thohir,” ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman. Selain kasus PCR, KPK dan Kepolisian harus melakukan penyelidikan atas dua kasus lainnya yang tidak kalah besar dan diduga kuat melibatkan menteri BUMN Erick Thohir juga. “Kasus ini terkait proyek pembangunan pabrik amoniak Banggai, dan kasus investasi Telkomsel,” lanjut Jajang Nurjaman kepada FNN.co.id. Proyek pembangunan pabrik amoniak Banggai dilakukan antara Rekind yang berstatus anak BUMN Pupuk Indonesia, dan PT Panca Amara Utama (PAU) yang merupakan anak perusahaan PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA). Fakta yang perlu diketahui masyarakat juga adalah bahwa Boy Thohir yang merupakan kakak kandung menteri BUMN Erick Thohir berposisi sebagai Preskom PAU, sekaligus pengurus dan pemegang saham ESSA. Adapun permasalahan dalam proyek pembangunan pabrik amoniak Banggai ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun akibat kebijakan penghapusan piutang. “Hal ini sudah diperkuat oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegas Jajang Nurjaman. Kasus kedua yang perlu ditindaklanjuti KPK dan Kepolisian adalah terkait investasi yang dilakukan oleh anak usaha Perusahaan BUMN Telkom yakni Telkomsel kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) atau GoTo. Lagi-lagi nama Boy Tohir terkait erat, diketahui Boy Thohir juga sebagai Komisaris Utama GoTo sekaligus pemegang saham sebanyak 1,05 miliar lembar (Akta No. 128 tanggal 29 Oktober 2021). “Adapun Erick Thohir sebagai menteri BUMN yang mewakili negara adalah pemegang saham mayoritas saham Telkom,” kata Jajang Nurjaman. Bahkan dalam laporan keungan Telkom kuartal pertama 2021, telkomsel telah menggelontorkan US$ 450 juta (Rp 6,7 triliun, kurs Rp 15 ribu) untuk menelan obligasi konversi tanpa bunga GoTo. “Jika memakai akal sehat, begitu mudah dan dermawannya BUMN menggelontorkan dana kepada GoTo,” tutur Jajang Nurjaman. Jadi, lanjutnya, di balik kerjasama investasi antara Telkomsel dengan GoTo sampai Rp 6,7 triliun seolah olah bisnis tapi ada dugaan nepotisme yang harus diungkap APH. Berdasarkan catatan di atas, CBA telah meminta KPK dan kepolisian untuk membuka penyelidikan atas Proyek pembangunan pabrik amoniak Banggai, dan investasi Telkomse kepada GoTo. “Panggil dan periksa Menteri BUMN Erick Thohir,” tegas Jajang Nurjaman. (mth)
Polri Lakukan Deteksi Unggahan Ujaran Kebencian dan Provokasi
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri yang melakukan deteksi terhadap unggahan yang mengandung narasi ujaran kebencian, hoaks, provokasi dan SARA. "Siber patrol melakukan 'mapping' dan 'profiling' setiap konten-konten ujaran kebencian, provokasi dan hoaks," kata Irjen Dedi saat dihubungi di Jakarta, Jumat, Menurut Dedi, pihaknya sudah mendeteksi adanya unggahan provokasi terhadap institusi Polri ataupun Densus 88. Patroli Siber Polri akan mengingatkan pemilik akun terkait unggahannya yang bermuatan SARA maupun provokasi. "Intinya penyebar akan diingatkan oleh tim," kata Dedi. Sebelumnya Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga mubalig terkait aktivitas lembaga pendanaan milik kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI). Ketiga mubalig tersebut, yakni Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah dan Anung Al Hamat. Ketiganya terlibat dalam kepengurusan Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA) milik kelompok teroris JI. Hasil penyidikan Densus 88, Ahmad Zain An-Najah merupakan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA), sedangkan Farid Ahmad Okbah merupakan anggota Dewan Syariah LAM BM ABA. Sedangkan Anung Al Hamat sebagai pendiri Perisai Nusantara Esa. LAM BM ABA merupakan lembaga pendanaan yang dikelola oleh kelompok JI. Sedangkan Perisai Nusantara Esa merupakan organisasi sayap kelompok JI. Penangkapan Ahmad Zain An-Najah menyeret Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena statusnya sebagai anggota Komisi Fatwa lembaga agama tersebut. MUI telah menonaktifkan Ahmad Zain An-Najah sebagai anggota Komisi Fatwa, terhitung sejak hari ditangkapnya. Selain itu, MUI menyerahkan penanganan perkara dugaan keterlibatan Ahmad Zain An-Najah dalam jaringan JI ke kepolisian. MUI menyatakan mendukung penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme serta berkomitmen mendukung upaya untuk melawan segala ancaman teror di Indonesia. "Kami tentunya menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian, kepada Densus 88," kata Ketua MUI Cholil Nafis dalam siaran video MUI yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu. (mth)
Ada Logo PDIP di Kursi Panglima TNI dan Kursi KSAD
By Asyari Usman Effendi Simbolon hebat. Pada 3 September 2021, kader senior PDIP ini bergegas membeberkan bocoran bahwa dalam waktu dekat Jenderal Andika Perkasa akan menjadi panglima TNI dan Pangkostrad Letjen Dudung Abdurrachman akan menjadi KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat). Tak meleset sedikit pun, kedua jenderal ini kemarin (17/11/2021) dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menduduki kedua posisi itu sesuai “janji” Effendi. Hadiah yang tertangguhkan untuk Andika, hadiah yang terlalu awal untuk Dudung. Kedua pengangkatan ini sarat dengan noda politik. Noktah pertama noda-noda itu adalah Effendi Simbolon. Sedangkan limbah politik yang melumuri kedua pengangkatan ini adalah PDIP. Lambang Banteng Moncong Putih membayang di belakang kursi Panglima dan kursi Kepala Staf. Ini bisa terjadi berkat manuver Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri (BU Mega). Terlalu panjang untuk diuraikan peranan Bu Mega dalam kedua pengangkatan ini. Cukuplah dikatakan bahwa Andika dan Dudung adalah favorit beliau. Tapi, apakah ada masalah kalau Bu Mega memfavoritkan kedua jenderal itu? Tentu tidak, kalau bekas tangan Bu Ketum tidak tertempel di kursi kedua pejabat tinggi militer itu. Sebaliknya, tentu menjadi masalah karena bekas tangan itu bukan sekadar tempelan debu yang akan segera lenyap. Tempelan tangan Bu Mega itu adalah celupan cat permanen berwarna merah. Inilah masalah besar. Kedua kursi itu kini menjadi “milik” PDIP, tepatnya milik Bu Mega. Apa dasarnya? Silakan kembali ke cerita Effendi Simbolon. Cerita ini merupakan bukti kuat bahwa Andika dan Dudung adalah hasil “fit and proper test” di markas PDIP. Sebagai “pemilik” kedua kursi terkuat itu, Bu Mega tentu wajar mengharapkan kedua penghuninya menjaga “silaturahmi” yang intensif dengan beliau dan dengan para petinggi partai. Harapan ini kelihatannya sulit dielakkan oleh kedua jenderal. Meskipun para pemerhati politik yakin Andika dan Dudung tidak akan terjebak menjadi “petugas partai”. Sangat mungkin kedua jenderal itu tidak akan terperangkap ke dalam agenda PDIP meskipun mereka berutang budi kepada Bu Mega. Sebab, mereka adalah tentara yang sudah malang-melintang menjaga taman Sapta Marga agar tidak dimasuki oleh tikus-tikus politik. Tapi, persoalannya, ada iming-iming yang menjanjikan. Bisa saja kedua jenderal yang baru dilantik itu tergoda. Bagaimanapun juga, Andika dan Dudung pasti punya ambisi. Sangat manusiawi. PDIP punya kekuasaan besar. Bu Mega sangat bisa berperan sebagai “king maker”. Artinya, kedua jenderal itu, khususnya Andika, sangat mungkin dibuat menjadi “raja” oleh Bu Mega. Sekarang saja pun sudah mulai disebut-sebut Andika-Puan atau Puan-Andika untuk Pilpres 2024. Mungkinkah ini terjadi? Sangat. Sebab, Puan perlu orang kuat dan relatif muda sebagai pendamping. Mungkinkah mereka menang? Bisa saja. Bagaimana dengan Dudung? Mulai hari ini, proyeksi kursi panglima TNI untuk beliau hampir pasti menjadi kenyataan. Dudung sangat dekat dengan Bu Mega. Pencapresan atau pencawapresan Puan Maharani tentu sangat penting bagi Bu Ketum. Dalam hal ini, menempatkan Dudung di Mabes TNI akan menjadi prioritas berikutnya bagi Bu Mega. Nah, maukah Dudung sebagai panglima TNI nantinya menyediakan diri untuk mengamankan Puan 2024? Memang belum tentu. Sebab, di tubuh TNI banyak jenderal lain yang harus didengarkan oleh panglima. Lagi pula, TNI bukanlah perseroan keluarga yang bisa diarah-arahkan untuk kepentingan pribadi. Tapi, harap dicatat, apa yang tak bisa dilakukan oleh seorang panglima TNI? Semoga saja kedua jenderal yang baru dilantik kemarin sebagai panglima TNI dan KSAD tidak tergiring ke posisi petugas partai.[] (Penulis waratawan senior FNN)
Pengamat Empat Isu Butuh Perhatian Panglima TNI Dan Kasad Baru
Jakarta, FNN - Pengamat militer dari Universitas Paramadina, Anton Aliabbas, menyebutkan, ada empat isu mendesak yang butuh perhatian Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Kedua jenderal itu (abituren Akademi Militer 1987 dan 1988) baru dilantik di jabatan baru mereka masing-masing oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu, 17 November 2021. Menurut Aliabbas, bila melihat dari survei terbaru yang dilakukan salah satu media massa, ada empat isu mendesak yang membutuhkan perhatian, yaitu kedisiplinan, kesejahteraan, pendidikan dan keterampilan. "Perbaikan dan penataan di empat isu ini secara pararel menjadi krusial mengingat TNI AD hingga kini memiliki satuan kewilayahan yang memungkinkan ada gesekan langsung dengan masyarakat," kata dia, ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Menurut dia, karena masih terjadi sejumlah insiden yang terkait pelanggaran hukum dan disiplin, maka publik tentu menanti terobosan komprehensif yang akan dilakukan Abdurachman. Perbaikan itu bukan hanya sekadar melakukan penindakan terhadap pelanggar, tetapi juga mencakup pada rekrutmen, pendidikan, karier dan kesejahteraan. Sebagai kepala staf TNI AD, tugas pokoknya adalah memelihara dan membina kemampuan serta kekuatan tempur satuan-satuan di jajarannya, untuk kemudian dipergunakan oleh panglima TNI. Dalam survei itu, mayoritas publik sudah yakin TNI telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menyelesaikan tantangan di sektor pertahanan dan keamanan. Namun, publik menyoroti pentingnya TNI konsisten membangun kualitas SDM-nya. "Guna menjaga kontinuitas, tentunya kami berharap, baik Andika Perkasa maupun Dudung Abdurrachman dapat saling bekerja sama dalam membangun SDM TNI AD yang lebih profesional. Program ini merupakan bentuk dukungan dan implementasi konkret visi sentral pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yakni membangun SDM," kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Selain itu, kata di, keberlanjutan inisiatif dan program seperti keterbukaan proses rekrutmen personel TNI AD ada baiknya juga diperkaya dengan membuka saluran langsung pengaduan yang melibatkan lembaga negara lain seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan ataupun juga kelompok masyarakat sipil. "Hal menjadi penting untuk menunjukkan bahwa proses rekrutmen berjalan lebih terbuka dan adil-jujur," jelas dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy ini. Di sisi lain, menurut Anton pelaksanaan tour of duty dan tour of area yang menerapkan prinsip indiskriminasi juga patut diteruskan untuk menghindari kecenderungan penugasan prajurit di wilayah tertentu saja. Dengan demikian, lanjut dia, perjalanan karier prajurit TNI AD semakin kaya pengalaman, beragam dan lintas wilayah serta berjalan secara adil. "Mengingat keduanya mendapatkan dukungan politik dari DPR, kiranya agar dua elit militer ini menunjukkan komitmen terbuka dan terukur untuk menjauhkan TNI terutama TNI AD tidak terlibat dalam politik praktis," katanya. Sekalipun pemilihan umum masih beberapa tahun lagi, kata dia, dinamika politik nasional akan mulai menghangat sejak 2022 karena ada sekitar 101 jabatan kepala daerah akan habis masa tugas pada 2022 dan diisi pejabat sementara. Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini pun meminta agar mempertimbangkan ulang kemungkinan ada perwira tinggi TNI aktif ditunjuk sebagai pejabat sementara kepala daerah. "Dengan menjabat posisi pejabat (kepala daerah) sementara, mau tidak mau, perwira aktif akan bersentuhan langsung dengan politik praktis. Apalagi, pemilu, pilpres dan pilkada akan digelar pada 2024," kata dia. Pada titik itu, kata dia, menguji konsistensi salah satu fokus utama Perkasa saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR yakni penguatan pelaksanaan tugas TNI yang berdasarkan Undang-undang. Disebutkannya, mengisi jabatan pelaksana tugas kepala daerah tidak termasuk dalam 10 pos yang dapat dipegang perwira TNI aktif sebagaimana yang tercantum dalam pasal 47 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI, yakni di Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Kementerian Pertahanan, Sekretaris Militer Presiden, BIN, BSSN, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan SAR Nasional, BNN, dan Mahkamah Agung. "Sudah semestinya pemerintah memperkuat komitmen ini dengan tidak menjadikan perwira aktif TNI sebagai pejabat sementara kepala daerah," kata dia. (MD).
Tes Tertulis Calon Anggota KPU Dan Bawaslu Digelar Terpusat Di Jakarta
Jakarta, FNN - Tes tertulis, penulisan makalah, dan tes psikologi ratusan pendaftar anggota KPU dan Bawaslu yang lulus seleksi penelitian administrasi berlangsung secara terpusat di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 24-25 November 2021, kata Ketua Tim seleksi, Juri Ardiantoro. “(Tes) akan dilaksanakan sesuai jadwal,” kata Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 Juri Ardiantoro saat jumpa pers di Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Tim Seleksi lewat Keputusan No: 138/TIMSEL/XI/2021 menetapkan 629 orang dari total 868 pendaftar anggota KPU dan Bawaslu ditetapkan memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi sehingga mereka dapat lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tes tertulis, penulisan makalah, dan tes psikologi. Dari 629 orang yang lulus tahap penelitian administrasi itu, 352 di antaranya merupakan pelamar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sementara 277 lainnya merupakan pendaftar anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, terang Juri. Ia lanjut menunjukkan mayoritas pelamar yang lulus seleksi penelitian administrasi berasal dari Jawa dan Sumatera. Dikutip dari Antara, jumlah pelamar anggota KPU dari Jawa yang lulus seleksi administrasi mencapai 158 orang, kemudian Sumatera 77 orang, Sulawesi 47 orang, Maluku dan Papua 27 orang, Kalimantan 26 orang, serta Bali dan Nusa Tenggara 17 orang. Sementara itu, jumlah pelamar anggota Bawaslu dari Jawa yang lulus seleksi administrasi sebanyak 143 orang, Sumatera 58 orang, Sulawesi 33 orang, Kalimantan 17 orang, Maluku dan Papua 15 orang, terakhir Bali dan Nusa Tenggara 11 orang. Nama-nama lengkap peserta seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang lulus penelitian administrasi dapat dilihat di laman resmi Tim Seleksi KPU dan Bawaslu, http://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id. Tim Seleksi juga akan menyiarkan nama-nama yang lulus tahapan administrasi itu di beberapa media cetak nasional, yaitu Jawa Pos, Sindo, dan Kontan. Dalam daftar pelamar yang lulus seleksi administrasi, ada beberapa nama petahana komisioner KPU dan Bawaslu. Petahana komisioner KPU yang lulus seleksi, yaitu Ilham Saputra, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Hasyim Asy'ari. Sementara itu, petahana komisioner Bawaslu yang lulus seleksi, yaitu Abhan, Mochammad Afifudin, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar. Seleksi anggota KPU dan Bawaslu untuk masa jabatan 2022-2027 berlangsung sejak 15 Oktober 2021 sampai 7 Januari 2022. Tahapan seleksi, yaitu pengumuman pendaftaran pada 15-17 Oktober, penerimaan pendaftaran 18 Oktober-15 November, penelitian administrasi 10 November-16 November, pengumuman seleksi administrasi 17 November 2021. Tahapan berikutnya seleksi tertulis dan penulisan makalah 24 November, tes psikologi 25 November, pengumuman seleksi tertulis dan psikologi 3 Desember, tes psikologi lanjutan 9-11 Desember, tes kesehatan 26-30 Desember, wawancara calon anggota Bawaslu 26-27 Desember, wawancara calon anggota KPU 28-30 Desember, dan penyampaian hasil ke Presiden Joko Widodo pada 7 Januari 2022. (MD).
Wakil Ketua MPR Dorong Upaya Penyelamatan Garuda Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendorong Pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia, karena merupakan maskapai strategis dan kebanggaan Indonesia yang harus diselamatkan dengan berbagai langkah-langkah penyelamatan. "Garuda Indonesia sangat lekat dengan masyarakat, terlebih merupakan kebanggaan kita bersama, sehingga perlu dilakukan penyelamatan agar Garuda Indonesia tidak bangkrut," kata Syarief Hasan dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu. Dia juga mendukung langkah restrukturisasi dan pemulihan kinerja Garuda Indonesia yang merupakan langkah penyelamatan yang akan didukung bersama. Langkah itu, menurut dia, sangat penting untuk mewujudkan Garuda Indonesia yang lebih adaptif dan efisien dalam pembiayaannya. Syarief juga menilai, Pemerintah harus memberikan perhatian terhadap BUMN-BUMN yang menyangkut hidup orang banyak, karena beberapa tahun terakhir, banyak BUMN yang pailit dan terancam bangkrut. "Pemerintah harus bisa mendeteksi BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti Garuda Indonesia untuk segera diselamatkan," ujarnya pula. Dia juga meminta Pemerintah harus menempatkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di berbagai BUMN termasuk Garuda Indonesia, agar dapat terus tumbuh dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal politis. (mth)
Presiden Berpesan ke Jenderal Dudung Agar Bantu Program Pemerintah
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo berpesan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman agar TNI AD membantu pelaksanaan program-program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Pesan Presiden tersebut disampaikan Jenderal Dudung dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, usai dirinya dilantik menjadi Kasad sekaligus mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal dari Letnan Jenderal. “Ada pesan dari Bapak Presiden bahwa segala bentuk apapun dari TNI AD harus membantu pemerintah di dalam melaksanakan programnya,” kata Dudung yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Dudung kemudian mengatakan “Kami dari TNI AD siap membantu pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” Selanjutnya, kata lulusan Akademi Militer 1988 ini, Presiden Jokowi juga berpesan agar kesejahteraan prajurit TNI dapat ditingkatkan. "Pesan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit karena prajurit yang lebih utama," ujarnya. Jenderal Dudung mengatakan akan menyampaikan kepada seluruh prajurit TNI AD untuk mempedomani delapan wajib TNI, terkhusus butir ke delapan. “Menjadi contoh dan mempelopori segala usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekeliling. TNI AD harus hadir dimanapun adanya kesulitan yang diderita oleh masyarakat,” katanya. Dudung juga menekankan akan mengimplementasikan visi misi Panglima TNI Andika Perkasa. Ia juga mengapresiasi kinerja Jenderal Andika, yang sebelumnya merupakan Kasad. “Kami akan lanjutkan apa yang sudah dirintis,” ujar Dudung. Dudung yang merupakan lulusan Akademi Militer 1988 dari kecabangan infanteri, sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), setelah menjadi Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) pada 2020—2021 dan Gubernur Akademi Militer pada 2018-2020. Dudung mulai dikenal ketika dia mendirikan Patung Soekarno di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Peresmian patung proklamator RI itu dihadiri langsung oleh Presiden kelima RI Megawati Soekranoputri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketika menjabat Pangdam Jaya, nama Dudung dikenal ketika dia melontarkan usulan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) jika terus melanggar ketentuan hukum. Dia juga mengerahkan prajurit Kodam Jaya untuk mencopot spanduk/baligho Habib Rizieq Shihab yang tidak berizin. (mth)
Presiden Jokowi Lantik Dudung Abdurachman sebagai Kasad
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang telah resmi menjadi Panglima TNI. Pengangkatan Dudung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/TNI/Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Setelah pembacaan Keputusan Presiden oleh Sekretaris Militer Presiden Marsekal Muda Tonny Harjono pada upacara pelantikan tersebut, Presiden Jokowi kemudian mengambil sumpah jabatan Dudung Abdurachman sebagai Kasad. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," kata Dudung mengucap sumpah jabatan. Dudung melanjutkan, "Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit." Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi saksi berita acara pengangkatan sumpah jabatan tersebut. Presiden juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 108/TNI/ Tahun 2021 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI yang menaikkan pangkat Dudung sebanyak satu tingkat lebih tinggi dari letnan jenderal menjadi jenderal. Turut hadir dalam pelantikan Dudung sebagai Kasad, antara lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo, dan para pejabat terkait lainnya. Dudung yang merupakan lulusan Akademi Militer 1988 dari kecabangan infanteri sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) setelah menjadi Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) pada tahun 2020—2021 dan Gubernur Akademi Militer pada tahun 2018—2020. Dudung mulai dikenal ketika dia mendirikan Patung Soekarno di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Peresmian patung proklamator RI itu dihadiri langsung oleh presiden kelima RI Megawati Soekranoputri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketika menjabat Pangdam Jaya, nama Dudung dikenal ketika dia melontarkan usulan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) jika terus melanggar ketentuan hukum. Ia juga mengerahkan prajurit Kodam Jaya untuk mencopot spanduk/baliho Habib Rizieq Shihab yang tidak berizin. (mth)
POPULER
