NASIONAL
Kodam Jaya Nonaktifkan Oknum Anggota TNI Bantu Rachel Vennya
Jakarta, FNN - Kodam Jaya menonaktifkan oknum anggota TNI berinisial FS yang diduga membantu pengaturan selebgram Rachel Vennya kabur dari karantina usai kembali ke Jakarta dari Amerika Serikat. "Yang bersangkutan (FS) sudah dinonaktifkan untuk dikembalikan ke kesatuan," kata Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Artileri Pertahanan Udara (Arh) Herwin BS di Jakarta, Jumat. Menurut dia, FS dinonaktifkan sejak Kamis kemarin untuk memudahkan proses penyelidikan yang kini ditangani Polisi Militer. Kodam Jaya tidak main-main dalam kasus tersebut mengingat instansi militer ini merupakan Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu COVID-19. Sebelumnya, jagat media sosial diramaikan dengan utasan seorang warganet di twitter yang menyaksikan selebgram itu menjalani karantina hanya tiga hari di Wisma Atlet, Jakarta. Informasi tersebut kemudian viral hingga diusut Kodam Jaya. Kodam Jaya menemukan FS yang menjadi bagian Satuan Tugas Pengamanan di Bandara Internasional Soekarno Hatta diduga mengatur agar selebgram Rachel Vennya lolos dari karantina setelah kembali dari luar negeri. "Pada saat pendalaman kasus, ditemukan adanya dugaan tindakan non prosedural oleh oknum anggota (TNI) Pengamanan Bandara Soetta berinisial FS," kata Kolonel Herwin. Buntut kasus itu, Kodam Jaya melakukan penyelidikan dari hulu hingga hilir, mulai dari ketika tiba di bandara sampai dengan di RSDC Wisma Atlet Pademangan. (mth)
KemenPPPA: ANRI Dukung Strategi Pengarusutamaan Gender Indonesia
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Lenny N. Rosalin mengatakan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mendukung implementasi strategi pengarusutamaan gender melalui inisiatif menyiapkan arsip untuk Ingatan Kolektif Dunia. “Inisiatif yang dilakukan ANRI dalam menyiapkan arsip gender sebagai Memory of the World (MoW / Ingatan Kolektif Dunia, red.) merupakan salah satu wujud implementasi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender oleh ANRI,” kata Lenny ketika memberi pidato kunci dalam seminar yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Arsip Nasional RI, Jumat. Seminar tersebut bertajuk “Persiapan Arsip Gender Sebagai Memory of the World” yang merupakan rangkaian dari Memory of the World Week atau pekan MoW yang diselenggarakan ANRI untuk menyukseskan persiapan penominasian Arsip Kartini dan Arsip Kongres Perempuan Indonesia I untuk menjadi MoW UNESCO. “Upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Lenny. Mandat tersebut, ia melanjutkan, diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang kemudian setiap lima tahun dituangkan di dalam Peraturan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. “Setiap tahunnya, (kesetaraan gender dimuat, red.) dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah,” tuturnya. Melengkapi paparan tersebut, Lenny mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan strategi pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Strategi tersebut dikuatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Strategi pengarusutamaan gender, tutur dia, dilakukan pemerintah dalam setiap tahapan dan proses pembangunan yang dimulai sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengawasan, hingga audit. Seluruh tahapan tersebut dilakukan para pemangku kepentingan, terutama kementerian terkait dan pemerintah daerah, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, kelurahan, dan dilakukan di semua bidang pembangunan, termasuk arsip, kata Lenny. (mth)
Wamenkeu: Penerimaan Negara Harus Ditingkatkan untuk Penuhi Kebutuhan Kelas Menengah
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan penerimaan negara perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah terkait pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Aspirasi mereka luar biasa besar yang muncul dalam konsumsi, namun aspirasi ini perlu dibiayai oleh negara. Infrastruktur dan beberapa hal lain terkait SDM (Sumber Daya Manusia) perlu belanja dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Wamenkeu Suahasil Nazara dalam Dialog Publik daring yang dipantau di Jakarta, Kamis. Menurutnya, dalam 20 tahun terakhir persentase kelas menengah meningkat dari 41 menjadi 47 persen. Persentase Kelompok menengah ke atas pun meningkat lebih tinggi lagi yakni dari tujuh menjadi 22 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, pada saat yang sama persentase kelompok miskin dan rentan miskin justru turun dari sekitar 50 persen menjadi sekitar 30 persen. “Kalau middle class naik pesat, karakteristik di perekonomian yang akan muncul, salah satunya konsumsi penduduk kelas menengah tumbuh luar biasa tinggi, makanya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sumbangan konsumsi kita bisa 56 persen,” kata Wamenkeu. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara untuk memenuhi aspirasi atau permintaan kelas menengah terhadap berbagai fasilitas publik yang mesti dibiayai oleh negara. Peningkatan penerimaan negara ini dapat dilakukan dengan membangun sistem perpajakan yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel melalui penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Kita berharap APBN akan memiliki basis pajak yang baik dan akan melakukan tugasnya, yaitu melakukan fungsi alokasi terutama alokasi untuk barang publik, redistribusi pendapatan, dan stabilitas perekonomian,” kata Wamenkeu Suahasil. Ia mengatakan pemerintah masih harus melakukan reformasi sektor keuangan lebih lanjut, selain reformasi fiskal dimana reformasi perpajakan termasuk di dalamnya. Reformasi ini diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19. (ant, sws)
Pemerintah Izinkan Wisman 19 Negara Masuk Bali dan Kepri
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan pemerintah telah memberikan izin bagi wisatawan mancanegara (wisman) dari 19 negara untuk bisa melakukan penerbangan internasional ke Bali dan Kepulauan Riau (Kepri). "Sesuai arahan Presiden RI, kami memberikan izin kepada 19 negara untuk bisa melakukan perjalanan menuju Bali dan Kepulauan Riau," kata Menko Luhut Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Ke 19 negara tersebut yaitu Saudi Arabia, United Arab Emirates (UAE), Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia. Dalam rapat koordinasi yang digelar secara virtual di Jakarta, Rabu, Menko Luhut mengungkapkan pemberian izin kepada 19 negara itu bukan tanpa alasan. Negara-negara tersebut dipilih sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) karena angka kasus terkonfirmasi COVID-19-nya berada pada level 1 dan 2, dengan angka positivity rate yang rendah. "Daftar 19 negara yang masuk ke Indonesia ini hanya berlaku khusus untuk penerbangan langsung ke Bali dan Kepri," kata Menko Luhut. Ia mengatakan semua jenis pelaku perjalanan dari 19 negara tersebut dapat masuk ke Bali dan Kepri selama mengikuti persyaratan sebelum dan saat kedatangan, seperti melampirkan bukti sudah melakukan vaksinasi lengkap dengan waktu minimal 14 hari sebelum keberangkatan yang dibuat dalam Bahasa Inggris, serta memiliki hasil RT-PCR negatif dalam kurun waktu 3x24 jam. Menko Luhut pun berharap pembukaan pariwisata di Bali berjalan dengan lancar. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Sementara itu semua negara lainnya (termasuk yang di luar daftar 19 negara) tetap dapat masuk ke Indonesia, melalui pintu masuk perjalanan internasional Jakarta atau Manado, dengan catatan mengikuti ketentuan karantina dan testing yang sudah ditetapkan. "Lama karantina ini selama 5 hari dan itu tidak hanya berlaku di Bali atau Kepri, tetapi juga di pintu masuk lainnya, baik udara, darat, maupun laut, dan berlaku bagi semua jenis pelaku perjalanan, seperti PMI, TKA, ASN, WNI/WNA umum," ungkap Menko Luhut. Selama proses karantina berlangsung di Bali dan Kepri, WNA/WNI yang masuk Indonesia tidak diperbolehkan keluar dari kamar/private villa/kapal (live on board) sampai masa karantina berakhir dan akan dilakukan pemeriksaan PCR lagi pada hari ke-4 karantina. Selain itu Menko Luhut juga menerangkan bahwa pembiayaan karantina akan dilakukan secara mandiri bagi seluruh penumpang penerbangan internasional yang masuk dan tidak ada yang dibiayai oleh pemerintah. "Oleh karena itu sebelum boarding menuju Bali/Kepri, mereka harus menunjukkan bukti booking hotel/villa/kapal," ujarnya. Sebelum kedatangan pelaku perjalanan internasional ke Bali dan Kepri harus memiliki asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal setara Rp1 miliar dan mencakup pembiayaan penanganan COVID-19. Terakhir Menko Luhut kemudian berpesan pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gubernur, pangdam, dan Kapolda Bali untuk berkoordinasi dan menyelesaikan segera persiapan teknis kedatangan perjalanan internasional ke Bali. Selanjutnya akan segera diterbitkan pula Surat Edaran (SE) oleh BNPB yang mengatur lebih rinci tentang regulasi perjalanan internasional tersebut. (ant, sws)
"Solo Connection" Akan Kawal Jokowi hingga Pasca 2024
Jakarta, FNN – Berdasarkan teori interaksi simbolik, diduga kuat KSAD Andika Perkasa akan diplot menjadi Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto. Pilihan pada Andika sudah melalui pertimbangan yang matang. Demikian analisa pengamat Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting kepada Hersubeno Arief melalui kanal Hersubeno Point, jaringan FNN, Selasa (12/10/2021). Setelah pensiun, kata Ginting pengganti Andika tidak mungkin dari TNI AD, karena TNI AL akan kehilangan kesempatan dua kali menjadi Panglima. “Ini akan berakibat kurang bagus. Sebagai kompromi, Jokowi menggunakan Perpres 66 tahun 2019, dimana ada posisi Wakil Panglima TNI. Kemungkinan Yudo Margono bisa menjadi Wakil Panglima TNI,” tegasnya. Perpres ini lanjut Ginting pernah dipakai ketika Laksamana Widodo AS jadi Panglima TNI. Saat itu Fahrur Rozi sebagai Wakil Panglima. Setelah itu saat Panglima TNI Endriartono Sutarto, tidak ada lagi posisi wakil Panglima. Jadi, papar Ginting, saat Andika jadi Panglima TNI, kemungkinan wakil Panglima TNI bisa diisi oleh Yudo Margono. Perpres itu akan digunakan lagi. Tetapi kalau Perpres itu tidak digunakan, dia akan tetap menjadi KSAL. Kalau Yudo boleh memilih, akan memilih KSAL ketimbang Wakil Panglima TNI. Namun, setelah Presiden Joko Widodo sukses menjadikan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, tak serta-merta posisi orang nomor satu di republik ini sudah kuat, sebab Andika hanya menjabat sekitar 1 tahun 2 bulan. Jokowi harus memikirkan sosok pimpinan TNI yang sesuai dengan seleranya. Ia harus mengkader pimpinan TNI, bahkan sampai pasca 2024. Selamat Ginting menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus menyiapkan sosok pimpinan TNI yang memiliki jejak hubungan baik dengannya. Dudung Abdurahman, kata Ginting memiliki posisi kuat menduduki jabatan KSAD menggantikan Andika Perkasa. Yang juga menarik, kata Ginting adalah siapa yang bakal menggantikan posisi Pangkostrad yang ditinggalkan Dudung Abdurrahman. Menurut keyakinan Selamat Ginting, calon Pangkostrad yang akan dipilih Jokowi adalah Agus Subianto. “Dialah sosok yang paling mungkin menduduki jabatan Pangkostrad,” katanya. Beliau, kata Ginting, saat ini menjabat Panglima Kodam Siliwangi, lulusan Akmil 1991. Sementara calon alternatif kedua yang bisa menduduki Pangkostrad, menurut Ginting, adalah Maruli Simanjuntak yang saat ini menjadi Pangdam Udayana, lulusan Akmil 1992. Maruli juga menantunya Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marves. “Agus dan Maruli orang dekat lingkaran Jokowi. Keduanya kebetulan pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Agus Subianto juga pernah menjadi Komandan Kodim di Solo saat Walikota Solo dijabat Joko Widodo. Jadi, ada interaksi. Solo Connection, istilahnya. Maruli juga Solo Connection, karena sebelumnya menjadi Danrem Warastatama di Solo. Sebelumnya juga pernah menjadi Komandan Grup A Paspampres, dimana pemegang kendali pengamanan presiden. Kalau Grup B wakil presiden. Ini betul betul orang orang pilihan. Backround-nya Kopassus,” papar Ginting. Sementara untuk Pangdam Jaya, kata Ginting, Jokowi akan mencari pengganti Mulyo Aji. Dia seangkatan dengan Andika Perkasa. Dia akan mendapatkan promosi bintang tiga, pernah menjadi Danrem di Solo. Solo Connection juga. Jokowi betul-betul membutuhkan lingkaran dekatnya untuk menopang kekuasaannya agar lebih aman dari kalangan militer. “Jokowi tidak pernah mengabaikan orang-orang yang pernah bekerja sama dengan dia,” kata Ginting. (sws)
Ada Taliban di KPK", Memicu Fitnah Massal
Surabaya, FNN - Advokat Subagyo, SH mengatakan, tuduhan "ada Taliban di KPK" yang menghebohkan itu, yang memicu fitnah massal itu, dan berbuntut pada pemecatan Novel Baswedan dkk itu, disebabkan oleh setidaknya tiga hal. Pertama, Iwan Ismail yang berlatar belakang GP Ansor NU itu kurang ilmu, tapi prasangkanya tinggi mengira bendera yang dia foto dan dia sebarkan itu adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal, itu bendera liwa, bendera tauhid Islam. Lalu masyarakat yang terpengaruh provokasi yang sama-sama kurang ilmu itu manut grubyuk menyebarkan hoax "bendera HTI di KPK." Kedua, pemilik bendera liwa itu pegawai KPK dari unsur Kejaksaan (sehingga tidak termasuk pegawai yang dipecat dari KPK), adalah orang yang kurang kerjaan, karena dia itu nonmuslim. Tata Khoiriyah yang juga berlatar NU, pegawai KPK yang termasuk tidak lolos TWK, menerangkan bahwa meja yang ada bendera liwa itu meja kerja pegawai KPK, yakni Jaksa yang nonmuslim. Hotman Tambunan, mantan pegawai KPK juga bersaksi begitu. Jaksa itu beragama Hindu. "Ini harus klir, mengapa di meja Jaksa nonmuslim kok dipasang bendera tauhid Islam? Apa motivasinya? Apa si Jaksa itu kagum dengan bendera liwa, atau bagaimana?" kata Subagyo. Ketiga, buzzer semacam Denny Siregar itu memperkeruhnya dengan menyebarkan isu "ada Taliban di KPK" sehingga membuat keadaan makin runyam. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah: "Itu disain, rencana jahat untuk melemahkan KPK, atau suatu kebetulan?" Makanya, sok pintar di medsos itu juga bahaya jika kebodohannya ditelan para nitijen lainnya. Seperti misalnya orang bukan ahli hukum tapi ngecapruk berfatwa hukum. Sarjana Ekonomi berfatwa soal hukum tanah, dikoreksi malah ngamuk membodoh-bodohkan orang. "Sarjana Hukum kok sok tahu analisis teknik nuklir. Ateis kok menafsirkan ayat Kitab Suci, padahal gak pernah ngaji tafsir. Lha ini orang gak paham bendera liwa kok sembarangan bilang itu bendera HTI. Itu kebodohan yang dipakai untuk merusak opini masyarakat," tegas Subagyo. (mth)
Merindukan NU yang Ikhlas dan Tulus Berkhidmat untuk Umat
Jakarta, FNN - KH. Agus Solachul Aam Wahib Wahab, Ketum NU Khithah 1926 mengatakan sedih sekaligus prihatin, mendengar kabar adanya oknum Caketum PBNU yang diduga mendapat dana besar dari Israel untuk dipergunakan membiayai pencalonan dirinya. "Ada pula dugaan oknum yang didukung oleh para pengusaha yang katanya disebut 9 Naga dan konglomerat China untuk membiayai pencalonannya," lanjut Gus Aam. Hal itu sebagaimana diungkap oleh Pengasuh Pondok Pesantren Ribath Al-Murtadla Al-Islami, Singosari, Malang KH Luthfi Bashori dalam artikel berjudul “Apa Benar di Muktamar Ada Risywah?” Terlepas hal ini baru dugaan, namun bau 'amis' tentang adanya permainan uang dalam penyelenggaraan Muktamar, sudah tercium sejak pada penyelenggaraan Muktamar yang dulu menempatkan KH SAS sebagai Ketum PBNU. "Tanpa turut membenarkan atau menegasikan kabar tersebut, rasanya saya sebagai dzuriyat Muassis NU sangat terpukul sekaligus terpanggil untuk ikut membenahi NU. Saat saya, Gus Wachid Muin, Gus Rozak, dan KH Hasib Wahab, almarhum KH Solahudin Wahid (Gus Solah), dan sejumlah Kiai 3 tahun lalu mendirikan Komite Khittah Nahdlatul Ulama 1926/KKNU 1926 atau yang lebih dikenal dengan istilah NU Khittah 1926, salah satu alasannya adalah keprihatinan tentang kondisi kekinian ditubuh NU," ujar Gus Aam. Pada beberapa waktu yang lalu, Gus Aam telah menulis kriteria yang semestinya dimiliki oleh Calon Ketum PBNU. Namun, sepertinya soal keikhlasan dalam mengelola Jam'iyyah, semata mencari ridlo Allah SWT, perlu dan penting diulang-ulang dan ditegaskan kembali. Perlu diketahui, menjadi Ketum PBNU berarti menjadi ketua Jam'iyah yang hanya berorientasi pada ridlo Allah SWT dan memiliki himmah untuk berkhidmat kepada umat. NU bukanlah perseroan, yang sejak didirikan memang bertujuan mencari profit, berorientasi pada materi. Maka semua calon Ketum PBNU harus terus menghayati NU sebagai jam'iyah dakwah, organisasi perjuangan, yang tidak sedikitpun memikirkan keuntungan materi baik untuk dirinya atau kelompoknya. Sekali lagi, NU adalah Jam'iyyah dakwah. Menarik NU dalam kerja-kerja profit oriented atau menariknya ke area politik praktis dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan harta dan tahta, adalah sebuah pengkhianatan terhadap Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari. Sebagai dzuriyat pendiri NU, saya merasa berkewajiban, bertanggungjawab, bahkan berhak mengingatkan siapapun agar tidak menjadikan NU sebagai jam'iyah untuk mencari dan mengumpulkan harta dunia. "Para Caketum PBNU harus kembali menginsyafi, dirinya hanyalah melanjutkan perjuangan NU, bukan pendiri NU yang bebas menentukan arah dan corak orientasi NU. Mereka, harus kembali merujuk khittoh yang ditetapkan pendiri NU agar tidak keluar dari rel perjuangan NU," kata Gus Aam mengingatkan. "Bekerja dan berjuang bukan karena kedudukan, Pengaruh ataupun kekayaan, Tidak pula karena mengharap pujian dan sanjungan, melainkan semua itu dilakukanya demi kepentingan Agama dan Masyarakat." Kata-kata Hadratus Syekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari diatas, harus diresapi dan mengkristal dalam setiap sanubari Caketum PBNU dan seluruh anggota Jam'iyyah. Tidak boleh ada -meski hanya sebiji gandum- onggokan dunia dalam dada-dada jam'iyah NU. "Terakhir, saya berharap isu adanya pendana bahkan donatur dari Israel untuk caketum PBNU tidak benar. Karena itu jelas-jelas mengkhianati perjuangan dari Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari," ungkap Gus Aam. . Karena itu, penting bagi seluruh kader NU untuk turut mengontrol jalannya muktamar, dengan tanpa kenal lelah terus menghadirkan spirit keikhlasan dalam perjuangan serta hanya mengharap ridlo Allah SWT, sebagai pemandu sekaligus penjamin bersihnya perjuangan yang diemban NU. (mth)
Muktamar-34: Yahya Staquf Mulai “Diserang” Soal ke Israel (4)
Oleh: Mochamad Toha Usai melaporkan persiapan Muktamar ke-34 NU, 23-25 Desember 2021, di Lampung dan mengundang Presiden Joko Widodo untuk membuka gelaran itu, Ketum PBNU Said Aqil Sirodj, tiba-tiba menyinggung soal Israel. Said Aqil menyebut Israel tak layak dikunjungi karena menjajah Palestina. Ucapan Said Aqil yang tiba-tiba itu memantik pertanyaan apakah ini untuk menyinggung Yahya Staquf yang pernah mengunjungi Israel. Kepada wartawan, Rabu (6/10/2021), Said Aqil mengungkap, NU sempat ditawari untuk berkunjung ke Israel dua tahun lalu. Namun, tawaran itu ditolaknya atas alasan Israel yang tidak mau mengakui Palestina. “Masalah kemandirian bahwa kita sama-sama NU dan presiden juga sama berpendapat menjaga kemandirian jangan sampai kita terpengaruh oleh kepentingan luar,” kata Said Aqil. “Sikap Indonesia terhadap Palestina tetap jelas, keberpihakan ke Palestina. Selama Israel tidak mengakui negara Palestina, maka Indonesia tidak akan mengakui negara Israel secara politik,” lanjut Said Aqil. “Ibu Retno (Menteri Luar Negeri) pun seperti itu, selalu mengatakan seperti itu,” ungkap Said Aqil kepada wartawan seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (6/10/2021). Ia mengaku, dulu pendapatnya juga begitu waktu dua tahun yang lalu, NU ditawari berkunjung ke Israel, “Saya tolak selama Israel belum mengakui Palestina, tidak akan pernah, kalau sudah saling mengakui ayo,” ujarnya. Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Said Aqil melaporkan soal hasil Munas dan Konbes NU yang menyepakati Muktamar NU akan digelar pada Desember 2021. Jokowi sempat bertanya ke Said Aqil mengenai pelaksanaan Muktamar NU yang berpotensi melibatkan banyak orang. Ia menegaskan, pelaksanaan Muktamar NU harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19. Said Aqil mengaku diminta lagi menjadi Ketum PBNU oleh sejumlah kiai. Meski begitu, dia mempersilakan kader-kader NU lain untuk berkompetisi. “Pokoknya silakan kompetisi kader-kader NU yang mau maju, silakan maju beberapa kiai sepuh antara lain Tuan Guru Turmudzi Lombok, Kiai Hasan Cirebon, Kiai Muhtadi Banten meminta kepada saya agar maju lagi, kiai-kiai sepuh dan beberapa teman,” ujar Said Aqil. Meski belum secara resmi mendeklarasikan diri untuk maju menjadi Ketum PBNU, Said Aqil menyatakan siap jika banyak diminta oleh sejumlah pihak. Sebagai kader, Said Aqil mengatakan harus selalu siap. “Kalau banyak permintaan ya saya siap dong, yang namanya kader kalau sudah banyak permintaan, siap. Walaupun sampai sekarang saya belum declare secara resmi, tapi permintaan sudah sangat banyak,” ujarnya. Yahya Staquf yang juga calon kuat Ketum PBNU pernah menghadiri acara di Israel. Dia menjadi pembicara di forum American Jewish Committee (AJC) Global Forum di Israel yang dihadiri 2.400 orang. Dia kemudian memberi kuliah umum di The Truman Institute di Israel pada Rabu (13/6/2018). Setelah itu, Yahya Staquf juga bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Yahya Staquf mengungkap, sedang melakukan upaya memperkuat gerakan perdamaian lewat kunjungannya itu. “Upaya saya ini mengajak atau memperkuat gerakan perdamaian di tingkat akar rumput di masyarakat menjadi konsensus sosial. Semua orang mau perdamaian,” kata Yahya Staquf, Kamis (21/6/2018). Ketika menjadi pembicara dalam forum American Jewish Committee (AJC) di Israel, Yahya Staquf berbicara soal jalan rahmah atau kasih sayang dengan mengajak dunia memilih jalan tersebut. Menurutnya, kalau ini menjadi konsensus sosial, aspirasi fundamental dari seluruh masyarakat, “maka kita harapkan ini akan menjadi penentu dari perilaku pemerintahnya dalam pergaulan internasional,” tuturnya. Yahya Staquf juga bicara dalam sesi lain dengan jumlah peserta yang lebih sedikit. Menurutnya, dalam kunjungannya ke Israel tersebu intinya adalah mengajak orang mengubah pola pikir. Ia juga katakan kepada teman-teman Yahudi di sana, bukan hanya mindset umat Islam yang harus berubah, mindset Yahudi harus berubah, mindset pemerintah Israel juga harus berubah. “Jika tidak berubah, tidak akan ada gunanya,” tutur Yahya Staquf. Apakah pernyataan Said Aqil yang menyial kunjungan ke Israel itu ditujukan pada Yahya Staquf, hanya Said Aqil yang tahu, selain Allah dan Malaikat. Diakui Ketua PWNU DKI Jakarta Syamsul Maarif, saat ini calon kuat Ketum PBNU adalah Said Aqil Sirodj dan Yahya Cholil Staquf. “Ada dua calon yang sudah menguat, satu Kiai Said Aqil Sirodj sebagai incumbent,” katanya. “Kalau Yahya Staquf itu memang sudah declare, tetapi kalau Kiai Said siap maju karena diminta oleh banyak wilayah. Dia dianggap membawa NU lebih bagus, terutama di dunia pendidikan,” lanjutnya, Jumat (1/10/2021). Lawatan Yahya Staquf yang saat itu menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memicu kontroversi. Setidaknya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan, lawatan Anggota Wantimpres Yahya Staquf ke Israel ketika itu melanggar etika diplomasi, konstitusi, dan aspek hubungan sosial keagamaan. Yahya Staquf datang ke Israel untuk menghadiri konferensi tahunan Forum Global AJC (Komite Yahudi Amerika) yang digelar di Yerusalem selama 10-13 Juni 2018. Itulah kali pertama Forum Global AJC yang dilakukan di luar Amerika sejak lembaga advokasi Yahudi ini berdiri 112 tahun lalu. Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah menghadiri acara serupa yang dilangsungkan pada 2002 di Ibu Kota Washington DC, Amerika Serikat. Dari sisi konstitusi dan politik internasional, lanjut Muhyidddin, Indonesia memiliki sikap tegas, yakni tidak mengakui kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Bahkan salah satu hasil Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengenai Yerusalem yang digelar di Jakarta pada 2016, adalah memboikot barang-barang dari Israel. Apalagi, Muhyiddin menegaskan, Israel adalah satu-satunya negara yang tidak mau tunduk terhadap resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Jadi kami melihat kunjungan ini sangat merusak citra Indonesia di dunia internasional. Karena, kunjungan itu justru merusak hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina, dan hubungan Indonesia dengan negara Arab lainnya," tandasnya. Ditambah, kunjungan Yahya Staquf itu terjadi saat pasukan Israel gencar membunuhi demonstran Palestina di sepanjang perbatasan Jalur Gaza – Israel, yang menewaskan 139 orang tewas dan 10 ribu lainnya cedera. Muhyiddin menegaskan sebagai anggota Wantimpres, Yahya Staquf mesti memahami dirinya tidak bisa memenuhi undangan ke Israel. Atau berpikir dengan sekali kunjungan bisa menyelesaikan konflik Israel – Palestina. Tiga negara berpenduduk mayoritas muslim – Mesir, Yordania, dan Turki – yang telah membina hubungan diplomatik dengan Israel saja sampai saat ini belum mampu mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur. Maukah warga Nahdliyin nantinya dipimpin Yahya Staquf yang mengakui negara Israel? Semua tergantung utusan Nahdliyin. (Bersambung) Penulis adalah Wartawan FNN.co.id
Tamsil Linrung: “Indikator Ketidakadilan Negara Sangat Mudah Diukur”
Oleh Rahmi Aries Nova *) HANYA segelintir anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berani bersuara, lebih sedikit lagi yang memang berbuat dan berpikir untuk rakyat. Dari yang segelintir itu senator asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung adalah satu diantaranya. Mantan anggota DPR tiga periode yang kini memimpin kelompok DPD di MPR RI tak pernah berhenti untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat. Terus meminta masukan dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat, aktivis, ulama dan tokoh-tokoh di dalam dan di luar pemerintahan. Tamsil tak canggung berhubungan bahkan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh oposisi bahkan dengan ulama yang paling dimusuhi pemerintah Habib Rizieq Syihab. Ia juga ikut datang ke rumah Rocky Gerung yang hendak digusur, dan akrab Gatot Nurmantyo dan anggota KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) lainnya. Suatu yang mungkin sangat dihindari bahkan ditakuti oleh anggota-anggota dewan yang lain, meski mereka mengaku wakil rakyat. Di masa lalu Tamsil juga dekat dengan Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat almarhum Taufik Kiemas dan Presiden RI ke-4 almarhum Abdurrahman Wahid, di masa kini tetap membina pemuda dan mahasiswa lewat Yayasan Tali Foundation dan beberapa organisasi lain. Saat ini kecuali tengah memperjuangkan nasib-nasib guru honorer, Tamsil juga mengumpulkan sebanyak mungkin masukan dari para pakar/ahli, aktivis, mantan pejabat, tentang perlu atau tidaknya Amandemen Undang Undang Dasar 1945 untuk kelima kalinya? Kalau perlu apakah sifatnya komprehensif atau parsial? Dalam acara Dengar Pendapat Masyarakat (DPM) yang ia selenggarakan di ICM Serpong pada Ahad (3/10) dihadiri oleh mahasiswa dan umum terkuak latar belakang mengapa saat ini konsitusi kita sudah berubah 98%. Menurut mantan anggota dewan Hatta Taliwang hal itu bermula dari krisis moneter, krisis ekonomi, krisis sosial di akhir era Presiden Soeharto, dimana Presiden AS Bill Clinton mendesak Soeharto untuk menandatangi perjanjian dengan IMF. “Itulah dokumen penjajahan baru, pemerasan politik, liberalisasi politik. Pak Harto sempat ingin membatalkan, tapi akhirnya malah jatuh,” ungkap Hatta dalam diskusi. Hatta menyebut saat ini kita sudah tersesat, dan UUD yang kita miliki sudah kehilangan roh tidak bisa disebut sebagai UUD 1945 tapi UUD 2002, yang ratusan UU draftnya sudah jadi alias disiapkan oleh ‘penjajah baru’. Tak heran pengamat yang juga kolumnis FNN Rizal Fadilah menyebut yang terpenting saat ini adalah kembali ke UUD 1945. Sementara wartawan senior Hersubeno Arief melihat ada yang mengatur DPR dan Presiden saat ini ialah oligarki. Jadi saat ini sesungguhnya bukan pemerintah lagi yang berkuasa. Padahal menurut Anton Permana (Alumni Lemhannas PPRA LVIII Tahun 2018) konstitusi dibuat untuk menekan kekuasaan. Dan perubahan yang terjadi pada UUD dasar kita adalah sangat radikal bahkan bisa disebut sebagai kudeta konstitusi. Hasilnya saat ini kita bukan lagi menjadi negara demokrasi (rakyat mengontrol pemerintah) tapi otoriter (pemerintah mengontrol rakyat). Dalam sesi kedua diskusi juga dibahas ‘Hilangnya Arah Ekonomi Pancasila’ lewat paparan cerdas salah satu anggota Tim Perumus Ekonomi Jokowi-JK Awalil Rizky, yang menyebut bahwa saat ini angka pengangguran 46 juta jiwa dan angka kemiskinan (orang miskin) mencapai 110 juta jiwa. Dan disimpulkan oleh Salamuddin Daeng, pengamat ekonomi Indonesia for global justice, bahwa jika amandemen UUD 1945 adalah transfer kekuasaan ke oligarki, dan kini diikuti dengan transfer kekuasaan ke rezim internasional. “Jangan pakai Pancasila untuk membungkus bangkai”, tegas Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementrian BUMN, di akhir diskusi. Sebagai penutup Tamsil mengungkapkan bahwa indikator ketidakadilan negara sangat mudah diukur, yaitu dengan kenyataan bahwa kewajiban negara dan hak rakyat yang belum terpenuhi saat ini. Sungguh sebuah acara DPM yang harusnya juga didengar oleh seluruh anggota DPR dan DPD yang ada di Senayan. Jangan mereka merasa seolah negara sedang baik-baik saja, padahal saat ini kita nyata-nyata tengah di jajah oligarki dan dalam proses menyerahkan diri ke rezim internasional (asing). *) Wartawan senior FNN
Kemenkeu Ingatkan Sumsel Akselerasi Serapan Dana COVID
Palembang, FNN - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu mengingatkan satuan kerja kementerian/lembaga di Provinsi Sumatera Selatan mengakselerasi penyerapan dana APBN yang khusus dialokasikan negara untuk penanganan COVID-19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Lydia K Christyana di Palembang, Sumsel, Rabu, mengatakan, data menunjukkan per 30 September 2021 tercapai Rp199,3 miliar atau 43,83 persen dari target Rp454,8 miliar. "Kami meminta dipercepat, karena waktu efektif tinggal dua bulan lagi dan di Desember biasanya sudah tidak ada lagi kegiatan," kata Lydia dalam konferensi pers secara virtual. Ia mengatakan pemerintah telah menyediakan 19 item akun kegiatan dalam penyerapan dana COVID-19 tersebut. Data terkini menunjukkan untuk belanja barang terealisasi Rp33,82 miliar dari pagu anggaran Rp73,97 miliar atau tercapai 46 persen dari target. Kemudian, untuk belanja modal terealisasi Rp165,55 miliar dari pagu anggaran Rp380,92 miliar atau tercapai 43 persen dari target. Jika diamati dari besaran nominal realisasi, penyaluran dana penanganan COVID-19 di Sumsel tertinggi dilakukan Kementerian Pertanian yaitu sebesar Rp72 miliar, disusul Kemenkes Rp66 miliar dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp29 miliar. Namun, apabila dilihat dari persentase tingkat penyerapan/realisasi, maka persentase tertinggi dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan 97,66 persen, disusul Kementerian Perdagangan 92,29 persen, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 87,30 persen. Berdasarkan capaian terkini ini, Ditjen Perbendaharaan Negara meminta kementerian/lembaga dan satker untuk melakukan akselerasi sehingga mampu menyerap 100 persen dari anggaran APBN tersebut. "Ini menjadi tantangan bagi kami untuk menyadarkan satker kementerian/lembaga untuk mengakselerasi. Karena, jika lebih cepat, tentu akan berkontribusi pada pembentukan PDRB Sumsel," kata Lydia. (mth)
POPULER
